_id Sumber Referensi Kode Referensi Indikator Pembangunan Nama Indikator Nama Data Produsen Data Definisi Satuan Data 2025 Prioritas/Non Prioritas Kode-Referensi-Wilayah Kode-Referensi-Fasyankes 1 SDGs, SIPD 06.01.082 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki Rasio Jumlah Murid per Guru Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase antara Jumlah murid dengan Jumlah guru jenjang sekolah dasar di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. - 15.51 Non Prioritas - - 2 E-WALIDATA 1.01.000502 jumlah Siswa Sekolah Dasar Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta orang 36851.0 Non Prioritas - - 3 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 2392.0 Non Prioritas - - 4 SDGs, SIPD 06.01.078 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki Rasio Jumlah Murid per Guru Sekolah Menengah Pertama Sederajat (SMP/MTs) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase antara Jumlah murid dengan Jumlah guru jenjang Sekolah Menengah Pertama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. - 15.33 Non Prioritas - - 5 E-WALIDATA 1.01.000598 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama orang 20.608 Non Prioritas - - 6 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 1.423 Non Prioritas - - 7 SDGs, SIPD 06.01.082 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki Rasio Jumlah Guru per Murid Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase antara Jumlah murid dengan Jumlah guru jenjang sekolah dasar di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. - 13.07 Non Prioritas - - 8 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 2392.0 Non Prioritas - - 9 E-WALIDATA 1.01.000502 jumlah Siswa Sekolah Dasar Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta orang 36851.0 Non Prioritas - - 10 SDGs, SIPD 06.01.078 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki Rasio Jumlah Guru per Murid Sekolah Menengah Pertama Sederajat (SMP/MTs) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase antara Jumlah murid dengan Jumlah guru jenjang Sekolah Menengah Pertama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. - 0.07 Non Prioritas - - 11 E-WALIDATA 1.01.000598 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama orang 20.608 Non Prioritas - - 12 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 1.423 Non Prioritas - - 13 SIPD 06.01.095 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 Tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Proporsi dari penduduk kelompok usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah terhadap penduduk berusia 7-12 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 100.0 Non Prioritas - - 14 SIPD 06.01.095 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Usia 7 - 12 Tahun (jenjang apapun) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. sekolah 35651.0 Non Prioritas - - 15 SIPD 06.01.095 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Jumlah penduduk usia 7-12 tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 34244.0 Non Prioritas - - 16 SIPD 06.01.091 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Angka partisipasi sekolah Usia 13 - 15 Tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Proporsi dari penduduk kelompok usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah terhadap penduduk berusia 13-15 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 99.99 Non Prioritas - - 17 SIPD 06.01.091 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Usia 13 - 15 Tahun (jenjang apapun) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. sekolah 20966.0 Non Prioritas - - 18 SIPD 06.01.091 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Jumlah penduduk usia 13-15 tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 19042.0 Non Prioritas - - 19 "" "" "" Angka Partisipasi Sekolah (APS) Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga formatnya persen 99,99% Non Prioritas - - 20 "" "" "" Angka Partisipasi Sekolah (APS) Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase penduduk perempuan pada kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah terhadap jumlah penduduk perempuan pada kelompok usia yang sama. persen 1.0 Non Prioritas - - 21 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 105.45 Non Prioritas - - 22 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa PAUD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa pada jenjang PAUD yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta orang 10585.0 Non Prioritas - - 23 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah penduduk usia 0-6 tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 30321.0 Non Prioritas - - 24 SDGs, SIPD 06.01.082 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Perbandingan antara Jumlah Siswa Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI)/sederajat dengan Jumlah penduduk usia 7-12 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Data dari Dapodik, tidak termasuk data Aplikasi EMIS Kemenag. persen 1.08 Non Prioritas - - 25 SDGs, SIPD 06.01.082 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki Jumlah Siswa Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta orang 37774.0 Non Prioritas - - 26 SIPD 06.01.095 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Jumlah penduduk usia 7-12 tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 34244.0 Non Prioritas - - 27 SDGs, SIPD 06.01.078 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama Sederajat (SMP/MTs) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Perbandingan antara Jumlah murid SMP/MTS/sederajat dengan Jumlah penduduk usia 13-15 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 1.8 Non Prioritas - - 28 SDGs, SIPD 06.01.078 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Sederajat (SMP/MTs) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa pada jenjang sekolah menengah pertama yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta sekolah 23736.0 Non Prioritas - - 29 SIPD 06.01.091 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Jumlah penduduk usia 13-15 tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 19042.0 Non Prioritas - - 30 "" "" "" Angka Partisipasi Kasar (APK) Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rasio jumlah peserta didik laki-laki pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan usia terhadap jumlah penduduk laki-laki pada kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, dinyatakan dalam persen. persen 107,81% Non Prioritas - - 31 "" "" "" Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rasio jumlah peserta didik perempuan pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan usia terhadap jumlah penduduk perempuan pada kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, dinyatakan dalam persen. persen 108,77% Non Prioritas - - 32 SDGs, SIPD 06.01.082 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Perbandingan antara Jumlah Siswa Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI)/paket A usia 7-12 tahun dengan Jumlah penduduk usia 7-12 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Data dari Dapodik, tidak termasuk data Aplikasi EMIS Kemenag. persen 104.56 Non Prioritas - - 33 SDGs, SIPD 06.01.082 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Usia 7 - 12 Tahun (SD/MI/Sederajat) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. sekolah 35651.0 Non Prioritas - - 34 SIPD 06.01.095 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Jumlah penduduk usia 7-12 tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 34244.0 Non Prioritas - - 35 SDGs, SIPD 06.01.078 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama Sederajat (SMP/MTs) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Perbandingan antara Jumlah murid SMP/MTS/Paket B usia 13-15 tahun dengan Jumlah penduduk usia 13-15 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 110.52 Non Prioritas - - 36 SDGs, SIPD 06.01.078 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Usia 13 - 15 Tahun (SMP/MTs/Sederajat) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. sekolah 20966.0 Non Prioritas - - 37 SIPD 06.01.091 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Jumlah penduduk usia 13-15 tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 19042.0 Non Prioritas - - 38 "" "" "" Angka Partisipasi Murni (APM) Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Perbandingan jumlah peserta didik laki-laki pada kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai terhadap jumlah penduduk laki-laki pada kelompok usia tersebut, dinyatakan dalam persen. persen 100,06% Non Prioritas - - 39 "" "" "" Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Perbandingan jumlah peserta didik perempuan pada kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai terhadap jumlah penduduk perempuan pada kelompok usia tersebut, dinyatakan dalam persen. persen 100,54% Non Prioritas - - 40 E-WALIDATA 1.01.000541 jumlah Siswa Sekolah Dasar putus Angka Putus Sekolah SD/MI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SD/MI. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, terhadap kelompok umur tersebut yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok umur dimaksud di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 0.0 Non Prioritas - - 41 E-WALIDATA 1.01.000541 jumlah Siswa Sekolah Dasar putus Jumlah anak putus sekolah SD/MI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak menurut kelompok usia 7-12 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SD/MI. di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 42 SIPD 06.01.095 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Jumlah penduduk usia 7-12 tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 34244.0 Non Prioritas - - 43 E-WALIDATA 1.01.000637 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus Angka Putus Sekolah SMP/MTs Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak menurut kelompok usia 13-15 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SMP/MTS. di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 0.011 Non Prioritas - - 44 E-WALIDATA 1.01.000637 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus Jumlah anak putus sekolah SMP/MTs Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak menurut kelompok usia 13-15 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SMP/MTS. di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 2.0 Non Prioritas - - 45 SIPD 06.01.091 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Jumlah penduduk usia 13-15 tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 19042.0 Non Prioritas - - 46 E-WALIDATA 1.01.000541 jumlah Siswa Sekolah Dasar putus Jumlah anak putus sekolah SD/MI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak menurut kelompok usia 7-12 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SD/MI. di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 47 E-WALIDATA 1.01.000541 jumlah Siswa Sekolah Dasar putus Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Dasar orang 0.0 Non Prioritas - - 48 E-WALIDATA 1.01.000539 Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Dasar Swasta orang 1.0 Non Prioritas - - 49 E-WALIDATA 1.01.000540 Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Dasar Swasta orang 0.0 Non Prioritas - - 50 E-WALIDATA 1.01.000637 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus Jumlah anak putus sekolah SMP/MTs Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak menurut kelompok usia 13-15 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SMP/MTS. di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 2.0 Non Prioritas - - 51 E-WALIDATA 1.01.000637 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Pertama orang 2.0 Non Prioritas - - 52 E-WALIDATA 1.01.000635 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 1.0 Non Prioritas - - 53 E-WALIDATA 1.01.000636 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 1.0 Non Prioritas - - 54 E-WALIDATA 1.01.000636 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus swasta Jumlah Siswa Laki-Laki Putus Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik laki-laki yang tidak melanjutkan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan pada tahun ajaran berjalan. siswa 1.0 Non Prioritas - - 55 E-WALIDATA 1.01.000636 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus swasta Jumlah Siswa Perempuan Putus Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan pada tahun ajaran berjalan. siswa 2.0 Non Prioritas - - 56 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase peserta didik yang memulai pendidikan di kelas 1 sekolah dasar (SD) pada tahun tertentu dan berhasil menamatkan pendidikan hingga kelas 6 SD, dibandingkan dengan seluruh peserta didik yang masuk kelas 1 pada tahun tersebut persen 1.129 Non Prioritas - - 57 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah total lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 6812.0 Non Prioritas - - 58 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah penduduk usia 12 tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6031.0 Non Prioritas - - 59 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Angka KeLulusan Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase peserta didik yang dinyatakan lulus dari jenjang Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang mengikuti ujian atau asesmen akhir di jenjang tersebut pada tahun yang sama persen 1.0 Non Prioritas - - 60 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah total lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 6812.0 Non Prioritas - - 61 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI) tahun ajaran sebelumnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah total lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 6812.0 Non Prioritas - - 62 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Angka KeLulusan Sekolah Menengah Pertama Sederajat (SMP/MTs) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase peserta didik pada jenjang SMP atau MTs yang dinyatakan lulus (memenuhi syarat kelulusan) dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang mengikuti ujian atau asesmen akhir kelulusan pada jenjang tersebut di periode yang sama. persen 0.865 Non Prioritas - - 63 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Sederajat (SMP/MTs) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah total lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 6650.0 Non Prioritas - - 64 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Sederajat (SMP/MTs) tahun ajaran sebelumnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah total lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 7688.0 Non Prioritas - - 65 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Angka melanjutkan Jenjang SD/MI ke SMP/MTs Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang SD/MI pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang SMP/MTS pada tahun ajaran sekarang terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang SD/MI pada tahun ajaran lalu di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 115.62 Non Prioritas - - 66 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah siswa baru tingkat I pada Jenjang SMP/MTs Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa yang duduk di kelas pertama jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran baru di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 7876.0 Non Prioritas - - 67 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI) tahun ajaran sebelumnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah total lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 6812.0 Non Prioritas - - 68 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Angka melanjutkan Jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sekarang terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran lalu di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 178.67 Non Prioritas - - 69 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah siswa baru tingkat I pada Jenjang SMA/SMK/MA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa yang duduk di kelas pertama jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran baru di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 13736.0 Non Prioritas - - 70 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Sederajat (SMP/MTs) tahun ajaran sebelumnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah total lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 7688.0 Non Prioritas - - 71 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah anak 0 - 4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau sederajat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak 0-4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain, atau sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 3352.0 Non Prioritas - - 72 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) unit 62.75 Non Prioritas - - 73 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah siswa pada Jenjang TK/RA/ Penitipan anak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada TK/RA/ Penitipan anak di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 9692.0 Non Prioritas - - 74 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah penduduk usia 4-6 tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 15446.0 Non Prioritas - - 75 E-WALIDATA 1.01.000423 Siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didik Siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didik siswa 323.0 Non Prioritas - - 76 RPJMN 2025-2029 06.01.039 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif Jumlah PAUD Holistik Terintegrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. unit 434.0 Non Prioritas - - 77 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa Taman Kanak-kanak (TK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 8543.0 Non Prioritas - - 78 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 632.0 Non Prioritas - - 79 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 105.0 Non Prioritas 34.71.01 - 80 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 81 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 82 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 45.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 83 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 60.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 84 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 85 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 86 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 87 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 88 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 75.0 Non Prioritas 34.71.03 - 89 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 90 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 91 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 75.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 92 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 93 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 94 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 60.0 Non Prioritas 34.71.04 - 95 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 96 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 60.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 97 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 98 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 99 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 100 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 101 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 102 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 103 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 104 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 30.0 Non Prioritas 34.71.07 - 105 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 30.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 106 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 107 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 108 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 109 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 110 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 111 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 112 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 60.0 Non Prioritas 34.71.09 - 113 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 114 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 60.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 115 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 116 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 117 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 118 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 119 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 120 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 121 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 122 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 30.0 Non Prioritas 34.71.12 - 123 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 124 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 30.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 125 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 126 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 272.0 Non Prioritas 34.71.13 - 127 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 121.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 128 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 129 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 105.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 130 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 131 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 132 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 46.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 133 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 134 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 135 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 136 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 137 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Negeri Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 138 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 7911.0 Non Prioritas - - 139 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 662.0 Non Prioritas 34.71.01 - 140 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 340.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 141 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 156.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 142 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 91.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 143 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 75.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 144 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 493.0 Non Prioritas 34.71.02 - 145 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 249.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 146 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 160.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 147 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 84.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 148 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 755.0 Non Prioritas 34.71.03 - 149 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 113.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 150 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 225.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 151 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 96.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 152 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 182.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 153 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 139.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 154 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 185.0 Non Prioritas 34.71.04 - 155 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 11.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 156 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 63.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 157 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 111.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 158 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 262.0 Non Prioritas 34.71.05 - 159 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 80.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 160 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 182.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 161 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 338.0 Non Prioritas 34.71.06 - 162 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 211.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 163 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 127.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 164 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 660.0 Non Prioritas 34.71.07 - 165 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 256.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 166 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 234.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 167 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 170.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 168 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 655.0 Non Prioritas 34.71.08 - 169 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 218.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 170 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 228.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 171 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 209.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 172 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 218.0 Non Prioritas 34.71.09 - 173 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 47.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 174 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 93.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 175 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 78.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 176 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 364.0 Non Prioritas 34.71.03 - 177 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 77.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 178 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 287.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 179 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 151.0 Non Prioritas 34.71.11 - 180 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 62.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 181 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 89.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 182 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 621.0 Non Prioritas 34.71.12 - 183 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 99.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 184 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 171.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 185 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 351.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 186 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 1628.0 Non Prioritas 34.71.13 - 187 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 51.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 188 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 240.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 189 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 59.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 190 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 216.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 191 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 206.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 192 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 459.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 193 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 397.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 194 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 919.0 Non Prioritas 34.71.14 - 195 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 458.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 196 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 273.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 197 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Siswa TK Swasta Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 188.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 198 SDGs, SIPD 06.01.082 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki Jumlah Siswa Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta orang 37774.0 Non Prioritas - - 199 E-WALIDATA 1.01.000502 jumlah Siswa Sekolah Dasar Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta orang 36851.0 Non Prioritas - - 200 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 17848.0 Non Prioritas - - 201 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 2088.0 Non Prioritas 34.71.01 - 202 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 460.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 203 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 673.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 204 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 404.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 205 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 551.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 206 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1385.0 Non Prioritas 34.71.02 - 207 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 565.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 208 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 820.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 209 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 210 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 2178.0 Non Prioritas 34.71.03 - 211 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 319.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 212 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1015.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 213 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 620.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 214 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 84.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 215 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 140.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 216 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1181.0 Non Prioritas 34.71.04 - 217 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 218 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1181.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 219 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 220 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 306.0 Non Prioritas 34.71.05 - 221 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 46.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 222 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 260.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 223 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 215.0 Non Prioritas 34.71.06 - 224 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 225 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 215.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 226 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1064.0 Non Prioritas 34.71.07 - 227 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 282.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 228 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 451.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 229 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 331.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 230 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 876.0 Non Prioritas 34.71.08 - 231 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 338.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 232 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 538.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 233 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 234 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1408.0 Non Prioritas 34.71.09 - 235 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 823.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 236 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 529.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 237 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 56.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 238 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 340.0 Non Prioritas 34.71.03 - 239 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 318.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 240 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 22.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 241 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 265.0 Non Prioritas 34.71.11 - 242 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 72.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 243 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 193.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 244 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1400.0 Non Prioritas 34.71.12 - 245 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 830.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 246 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 106.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 247 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 464.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 248 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 2686.0 Non Prioritas 34.71.13 - 249 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 250 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 607.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 251 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 528.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 252 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 90.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 253 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 452.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 254 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 439.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 255 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 570.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 256 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 2456.0 Non Prioritas 34.71.14 - 257 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 971.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 258 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 519.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 259 E-WALIDATA 1.01.000500 Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 966.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 260 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 19003.0 Non Prioritas - - 261 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1167.0 Non Prioritas 34.71.01 - 262 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 443.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 263 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 456.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 264 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 268.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 265 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 266 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1698.0 Non Prioritas 34.71.02 - 267 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 640.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 268 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 686.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 269 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 372.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 270 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 3883.0 Non Prioritas 34.71.03 - 271 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 2157.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 272 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 628.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 273 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 274 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 735.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 275 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 363.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 276 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 280.0 Non Prioritas 34.71.04 - 277 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 278 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 279 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 280.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 280 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 256.0 Non Prioritas 34.71.05 - 281 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 84.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 282 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 172.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 283 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1676.0 Non Prioritas 34.71.06 - 284 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 931.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 285 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 745.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 286 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1420.0 Non Prioritas 34.71.07 - 287 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 607.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 288 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 813.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 289 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 290 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 922.0 Non Prioritas 34.71.08 - 291 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 327.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 292 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 177.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 293 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 418.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 294 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 295 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 296 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 297 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 298 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1364.0 Non Prioritas 34.71.03 - 299 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 252.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 300 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1112.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 301 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 578.0 Non Prioritas 34.71.11 - 302 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 66.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 303 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 512.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 304 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 938.0 Non Prioritas 34.71.12 - 305 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 98.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 306 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 118.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 307 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 722.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 308 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 3590.0 Non Prioritas 34.71.13 - 309 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 781.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 310 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 641.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 311 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 312 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 180.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 313 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 609.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 314 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1256.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 315 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 123.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 316 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1231.0 Non Prioritas 34.71.14 - 317 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 328.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 318 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 566.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 319 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 337.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 320 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa sekolah dasar negeri dan swasta berjenis kelamin laki-laki orang 18935.0 Non Prioritas - - 321 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa sekolah dasar negeri berjenis kelamin laki-laki orang 9153.0 Non Prioritas - - 322 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa sekolah dasar swasta berjenis kelamin laki-laki orang 9782.0 Non Prioritas - - 323 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa sekolah dasar negeri dan swasta berjenis kelamin Perempuan orang 17916.0 Non Prioritas - - 324 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa sekolah dasar negeri berjenis kelamin perempuan orang 8695.0 Non Prioritas - - 325 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa sekolah dasar swasta berjenis kelamin Perempuan orang 9221.0 Non Prioritas - - 326 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri orang 6070.0 Non Prioritas - - 327 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri orang 2831.0 Non Prioritas - - 328 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri orang 3239.0 Non Prioritas - - 329 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri orang 6104.0 Non Prioritas - - 330 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri orang 2945.0 Non Prioritas - - 331 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri orang 3159.0 Non Prioritas - - 332 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar orang 6100.0 Non Prioritas - - 333 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar negeri orang 2979.0 Non Prioritas - - 334 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar negeri orang 3121.0 Non Prioritas - - 335 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar orang 6095.0 Non Prioritas - - 336 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar negeri orang 3041.0 Non Prioritas - - 337 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar swasta orang 3054.0 Non Prioritas - - 338 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar orang 6117.0 Non Prioritas - - 339 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar negeri orang 3047.0 Non Prioritas - - 340 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar swasta orang 3070.0 Non Prioritas - - 341 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar orang 6365.0 Non Prioritas - - 342 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar negeri orang 3005.0 Non Prioritas - - 343 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar swasta orang 3360.0 Non Prioritas - - 344 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa usia dibawah 7 tahun pada Sekolah Dasar orang 1358.0 Non Prioritas - - 345 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa usia dibawah 7 tahun pada Sekolah Dasar Negeri orang 239.0 Non Prioritas - - 346 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa usia dibawah 7 tahun pada Sekolah Dasar Swasta orang 1119.0 Non Prioritas - - 347 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa usia diatas 12 tahun pada Sekolah Dasar orang 713.0 Non Prioritas - - 348 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa usia diatas 12 tahun pada Sekolah Dasar Negeri orang 562.0 Non Prioritas - - 349 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa usia diatas 12 tahun pada Sekolah Dasar Swasta orang 151.0 Non Prioritas - - 350 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Dasar orang 0.0 Non Prioritas - - 351 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Dasar Negeri orang 0.0 Non Prioritas - - 352 E-WALIDATA 1.01.000501 Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Dasar Swasta orang 0.0 Non Prioritas - - 353 E-WALIDATA 1.01.000502 jumlah Siswa Sekolah Dasar Jumlah peserta didik kelas terakhir SD/MI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang duduk di kelas 6 pada jenjang pendidikan SD/MI sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 6365.0 Non Prioritas - - 354 SDGs, SIPD 06.01.078 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Sederajat (SMP/MTs) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa pada jenjang sekolah menengah pertama yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta sekolah 23736.0 Non Prioritas - - 355 E-WALIDATA 1.01.000598 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama orang 20.608 Non Prioritas - - 356 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 10531.0 Non Prioritas - - 357 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 970.0 Non Prioritas 34.71.01 - 358 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 359 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 360 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 970.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 361 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 362 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 1649.0 Non Prioritas 34.71.02 - 363 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 978.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 364 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 671.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 365 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 366 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 2714.0 Non Prioritas 34.71.03 - 367 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 368 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 955.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 369 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 370 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 371 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 1759.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 372 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 1464.0 Non Prioritas 34.71.04 - 373 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 374 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 375 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 1464.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 376 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 572.0 Non Prioritas 34.71.05 - 377 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 572.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 378 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 379 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 380 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 381 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 382 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 383 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 384 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 385 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 386 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 393.0 Non Prioritas 34.71.08 - 387 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 388 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 393.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 389 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 390 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 670.0 Non Prioritas 34.71.09 - 391 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 670.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 392 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 393 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 394 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 671.0 Non Prioritas 34.71.03 - 395 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 396 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 671.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 397 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 398 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 399 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 400 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 401 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 402 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 403 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 404 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 698.0 Non Prioritas 34.71.13 - 405 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 406 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 407 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 408 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 409 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 410 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 698.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 411 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 412 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 730.0 Non Prioritas 34.71.14 - 413 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 414 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 730.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 415 E-WALIDATA 1.01.000596 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 416 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 10077.0 Non Prioritas - - 417 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 272.0 Non Prioritas 34.71.01 - 418 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 257.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 419 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 420 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 15.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 421 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 422 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 366.0 Non Prioritas 34.71.02 - 423 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 11.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 424 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 338.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 425 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 17.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 426 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 1552.0 Non Prioritas 34.71.03 - 427 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 428 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 284.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 429 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 47.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 430 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 792.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 431 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 429.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 432 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 117.0 Non Prioritas 34.71.04 - 433 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 434 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 117.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 435 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 436 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 835.0 Non Prioritas 34.71.05 - 437 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 511.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 438 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 324.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 439 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 664.0 Non Prioritas 34.71.06 - 440 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 664.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 441 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 442 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 818.0 Non Prioritas 34.71.07 - 443 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 444 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 818.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 445 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 446 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 402.0 Non Prioritas 34.71.08 - 447 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 88.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 448 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 314.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 449 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 450 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 362.0 Non Prioritas 34.71.09 - 451 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 362.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 452 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 453 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 454 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 216.0 Non Prioritas 34.71.03 - 455 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 456 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 216.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 457 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 365.0 Non Prioritas 34.71.11 - 458 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 459 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 365.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 460 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 528.0 Non Prioritas 34.71.12 - 461 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 38.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 462 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 124.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 463 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 366.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 464 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 3046.0 Non Prioritas 34.71.13 - 465 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 876.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 466 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 1019.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 467 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 468 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 23.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 469 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 1012.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 470 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 67.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 471 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 49.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 472 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 534.0 Non Prioritas 34.71.14 - 473 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 474 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 68.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 475 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 466.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 476 E-WALIDATA 1.01.000601 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama orang 10364.0 Non Prioritas - - 477 E-WALIDATA 1.01.000599 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 5095.0 Non Prioritas - - 478 E-WALIDATA 1.01.000600 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 5269.0 Non Prioritas - - 479 E-WALIDATA 1.01.000604 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama orang 10244.0 Non Prioritas - - 480 E-WALIDATA 1.01.000602 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 5436.0 Non Prioritas - - 481 E-WALIDATA 1.01.000603 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 4808.0 Non Prioritas - - 482 E-WALIDATA 1.01.000607 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1 atau kelas 7 orang 6827.0 Non Prioritas - - 483 E-WALIDATA 1.01.000605 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa tingkat 7 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 3499.0 Non Prioritas - - 484 E-WALIDATA 1.01.000606 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa tingkat 7 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 3328.0 Non Prioritas - - 485 E-WALIDATA 1.01.000610 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2 atau kelas 8 orang 7111.0 Non Prioritas - - 486 E-WALIDATA 1.01.000608 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa tingkat 8 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 3529.0 Non Prioritas - - 487 E-WALIDATA 1.01.000609 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa tingkat 8 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 3582.0 Non Prioritas - - 488 E-WALIDATA 1.01.000613 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3 atau kelas 9 orang 6670.0 Non Prioritas - - 489 E-WALIDATA 1.01.000611 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa tingkat 9 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 3503.0 Non Prioritas - - 490 E-WALIDATA 1.01.000612 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa tingkat 9 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 3167.0 Non Prioritas - - 491 E-WALIDATA 1.01.000631 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun yang ada pada Sekolah Menengah Pertama orang 19194.0 Non Prioritas - - 492 E-WALIDATA 1.01.000629 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun yang ada pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 10003.0 Non Prioritas - - 493 E-WALIDATA 1.01.000630 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun yang ada pada Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 9191.0 Non Prioritas - - 494 E-WALIDATA 1.01.000634 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Pertama orang 0.0 Non Prioritas - - 495 E-WALIDATA 1.01.000632 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang negeri Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 0.0 Non Prioritas - - 496 E-WALIDATA 1.01.000633 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang swasta Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 0.0 Non Prioritas - - 497 E-WALIDATA 1.01.000598 jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Jumlah peserta didik kelas terakhir SMP/MTs Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang duduk di kelas 3 pada jenjang pendidikan SMP/MTS sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 6670.0 Non Prioritas - - 498 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah total lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 6812.0 Non Prioritas - - 499 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 6639.0 Non Prioritas - - 500 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 3104.0 Non Prioritas - - 501 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Negeri Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 395.0 Non Prioritas 34.71.01 - 502 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Negeri Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 239.0 Non Prioritas 34.71.02 - 503 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Negeri Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 377.0 Non Prioritas 34.71.03 - 504 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Negeri Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 197.0 Non Prioritas 34.71.04 - 505 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Negeri Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 51.0 Non Prioritas 34.71.05 - 506 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Negeri Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 31.0 Non Prioritas 34.71.06 - 507 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Negeri Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 180.0 Non Prioritas 34.71.07 - 508 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Negeri Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 164.0 Non Prioritas 34.71.08 - 509 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Negeri Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 246.0 Non Prioritas 34.71.09 - 510 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Negeri Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 57.0 Non Prioritas 34.71.03 - 511 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Negeri Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 50.0 Non Prioritas 34.71.11 - 512 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Negeri Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 257.0 Non Prioritas 34.71.12 - 513 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Negeri Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 450.0 Non Prioritas 34.71.13 - 514 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Negeri Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 410.0 Non Prioritas 34.71.14 - 515 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 3535.0 Non Prioritas - - 516 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Swasta Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 204.0 Non Prioritas 34.71.01 - 517 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Swasta Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 308.0 Non Prioritas 34.71.02 - 518 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Swasta Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 734.0 Non Prioritas 34.71.03 - 519 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Swasta Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 65.0 Non Prioritas 34.71.04 - 520 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Swasta Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 60.0 Non Prioritas 34.71.05 - 521 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Swasta Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 298.0 Non Prioritas 34.71.06 - 522 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Swasta Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 274.0 Non Prioritas 34.71.07 - 523 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Swasta Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 163.0 Non Prioritas 34.71.08 - 524 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Swasta Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 525 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Swasta Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 271.0 Non Prioritas 34.71.03 - 526 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Swasta Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 89.0 Non Prioritas 34.71.11 - 527 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Swasta Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 181.0 Non Prioritas 34.71.12 - 528 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Swasta Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 637.0 Non Prioritas 34.71.13 - 529 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SD Swasta Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 251.0 Non Prioritas 34.71.14 - 530 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Sederajat (SMP/MTs) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah total lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 6650.0 Non Prioritas - - 531 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 6650.0 Non Prioritas - - 532 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 3490.0 Non Prioritas - - 533 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Negeri Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 321.0 Non Prioritas 34.71.01 - 534 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Negeri Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 543.0 Non Prioritas 34.71.02 - 535 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Negeri Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 894.0 Non Prioritas 34.71.03 - 536 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Negeri Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 491.0 Non Prioritas 34.71.04 - 537 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Negeri Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 189.0 Non Prioritas 34.71.05 - 538 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Negeri Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 539 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Negeri Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 540 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Negeri Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 135.0 Non Prioritas 34.71.08 - 541 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Negeri Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 222.0 Non Prioritas 34.71.09 - 542 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Negeri Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 224.0 Non Prioritas 34.71.03 - 543 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Negeri Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 544 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Negeri Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 545 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Negeri Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 235.0 Non Prioritas 34.71.13 - 546 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Negeri Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 236.0 Non Prioritas 34.71.14 - 547 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 3160.0 Non Prioritas - - 548 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Swasta Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 84.0 Non Prioritas 34.71.01 - 549 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Swasta Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 118.0 Non Prioritas 34.71.02 - 550 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Swasta Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 471.0 Non Prioritas 34.71.03 - 551 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Swasta Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 49.0 Non Prioritas 34.71.04 - 552 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Swasta Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 231.0 Non Prioritas 34.71.05 - 553 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Swasta Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 195.0 Non Prioritas 34.71.06 - 554 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Swasta Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 295.0 Non Prioritas 34.71.07 - 555 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Swasta Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 99.0 Non Prioritas 34.71.08 - 556 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Swasta Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 111.0 Non Prioritas 34.71.09 - 557 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Swasta Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 88.0 Non Prioritas 34.71.03 - 558 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Swasta Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 87.0 Non Prioritas 34.71.11 - 559 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Swasta Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 147.0 Non Prioritas 34.71.12 - 560 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Swasta Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 964.0 Non Prioritas 34.71.13 - 561 SDGs, SIPD 06.01.101 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SMP Sederajat Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Swasta Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTs sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 221.0 Non Prioritas 34.71.14 - 562 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak- Kanak Sederajat (TK/RA/BA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 677.0 Non Prioritas - - 563 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 677.0 Non Prioritas - - 564 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 46.0 Non Prioritas - - 565 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 7.0 Non Prioritas 34.71.01 - 566 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 567 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 568 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 569 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 4.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 570 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 571 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 572 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 573 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 574 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 5.0 Non Prioritas 34.71.03 - 575 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 576 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 577 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 5.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 578 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 579 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 580 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 5.0 Non Prioritas 34.71.04 - 581 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 582 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 5.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 583 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 584 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 585 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 586 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 587 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 588 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 589 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 590 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 2.0 Non Prioritas 34.71.07 - 591 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 592 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 593 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 594 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 595 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 596 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 597 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 598 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 4.0 Non Prioritas 34.71.09 - 599 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 600 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 4.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 601 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 602 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 603 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 604 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 605 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 606 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 607 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 608 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 2.0 Non Prioritas 34.71.12 - 609 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 610 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 611 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 612 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 19.0 Non Prioritas 34.71.13 - 613 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 8.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 614 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 615 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 7.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 616 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 617 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 618 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 619 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 620 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 2.0 Non Prioritas 34.71.14 - 621 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 622 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 623 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 624 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 631.0 Non Prioritas - - 625 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 50.0 Non Prioritas 34.71.01 - 626 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 24.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 627 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 12.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 628 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 9.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 629 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 5.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 630 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 38.0 Non Prioritas 34.71.02 - 631 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 16.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 632 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 15.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 633 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 7.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 634 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 59.0 Non Prioritas 34.71.03 - 635 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 8.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 636 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 18.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 637 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 5.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 638 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 14.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 639 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 14.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 640 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 15.0 Non Prioritas 34.71.04 - 641 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 642 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 4.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 643 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 10.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 644 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 20.0 Non Prioritas 34.71.05 - 645 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 7.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 646 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 13.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 647 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 26.0 Non Prioritas 34.71.06 - 648 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 17.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 649 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 9.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 650 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 45.0 Non Prioritas 34.71.07 - 651 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 18.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 652 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 18.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 653 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 9.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 654 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 51.0 Non Prioritas 34.71.08 - 655 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 18.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 656 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 18.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 657 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 15.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 658 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 19.0 Non Prioritas 34.71.09 - 659 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 4.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 660 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 7.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 661 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 8.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 662 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 25.0 Non Prioritas 34.71.03 - 663 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 6.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 664 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 19.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 665 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 17.0 Non Prioritas 34.71.11 - 666 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 7.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 667 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 10.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 668 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 50.0 Non Prioritas 34.71.12 - 669 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 7.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 670 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 18.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 671 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 25.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 672 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 140.0 Non Prioritas 34.71.13 - 673 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 674 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 23.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 675 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 5.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 676 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 24.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 677 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 18.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 678 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 36.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 679 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 30.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 680 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 76.0 Non Prioritas 34.71.14 - 681 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 39.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 682 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 23.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 683 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 14.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 684 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru PAUD-TK Negeri dan Swasta Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah guru laki-laki yang terdaftar aktif pada satuan pendidikan PAUD dan TK negeri maupun swasta pada tahun ajaran berjalan. guru 11.0 Non Prioritas - - 685 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru PAUD-TK Negeri dan Swasta Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah guru perempuan yang terdaftar aktif pada satuan pendidikan PAUD dan TK negeri maupun swasta pada tahun ajaran berjalan. guru 666.0 Non Prioritas - - 686 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 2376.0 Non Prioritas - - 687 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 2392.0 Non Prioritas - - 688 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 1195.0 Non Prioritas - - 689 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 136.0 Non Prioritas 34.71.01 - 690 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 30.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 691 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 43.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 692 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 27.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 693 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 36.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 694 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 106.0 Non Prioritas 34.71.02 - 695 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 40.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 696 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 66.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 697 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 698 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 129.0 Non Prioritas 34.71.03 - 699 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 17.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 700 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 56.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 701 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 35.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 702 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 11.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 703 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 10.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 704 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 72.0 Non Prioritas 34.71.04 - 705 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 706 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 72.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 707 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 708 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 28.0 Non Prioritas 34.71.05 - 709 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 10.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 710 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 18.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 711 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 19.0 Non Prioritas 34.71.06 - 712 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 713 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 19.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 714 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 64.0 Non Prioritas 34.71.07 - 715 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 19.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 716 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 28.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 717 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 17.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 718 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 61.0 Non Prioritas 34.71.08 - 719 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 28.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 720 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 33.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 721 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 722 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 85.0 Non Prioritas 34.71.09 - 723 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 42.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 724 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 33.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 725 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 10.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 726 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 27.0 Non Prioritas 34.71.03 - 727 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 19.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 728 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 8.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 729 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 26.0 Non Prioritas 34.71.11 - 730 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 8.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 731 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 18.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 732 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 101.0 Non Prioritas 34.71.12 - 733 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 54.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 734 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 10.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 735 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 37.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 736 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 192.0 Non Prioritas 34.71.13 - 737 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 738 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 38.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 739 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 35.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 740 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 9.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 741 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 40.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 742 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 29.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 743 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 41.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 744 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 149.0 Non Prioritas 34.71.14 - 745 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 65.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 746 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 32.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 747 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 52.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 748 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 1181.0 Non Prioritas - - 749 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 59.0 Non Prioritas 34.71.01 - 750 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 35.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 751 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 24.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 752 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 753 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 754 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 131.0 Non Prioritas 34.71.02 - 755 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 36.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 756 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 67.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 757 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 28.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 758 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 208.0 Non Prioritas 34.71.03 - 759 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 96.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 760 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 40.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 761 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 762 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 48.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 763 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 24.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 764 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 22.0 Non Prioritas 34.71.04 - 765 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 766 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 767 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 22.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 768 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 31.0 Non Prioritas 34.71.05 - 769 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 16.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 770 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 15.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 771 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 104.0 Non Prioritas 34.71.06 - 772 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 54.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 773 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 50.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 774 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 76.0 Non Prioritas 34.71.07 - 775 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 33.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 776 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 43.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 777 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 778 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 76.0 Non Prioritas 34.71.08 - 779 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 35.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 780 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 12.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 781 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 29.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 782 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 783 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 784 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 785 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 786 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 65.0 Non Prioritas 34.71.03 - 787 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 18.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 788 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 47.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 789 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 37.0 Non Prioritas 34.71.11 - 790 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 7.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 791 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 30.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 792 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 66.0 Non Prioritas 34.71.12 - 793 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 6.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 794 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 23.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 795 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 37.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 796 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 220.0 Non Prioritas 34.71.13 - 797 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 48.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 798 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 46.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 799 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 800 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 16.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 801 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 34.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 802 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 68.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 803 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 8.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 804 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 86.0 Non Prioritas 34.71.14 - 805 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 27.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 806 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 35.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 807 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 24.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 808 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru SD Sedeajat Negeri dan Swasta Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah guru laki-laki yang terdaftar aktif pada satuan pendidikan SD/sederajat negeri maupun swasta. guru 1195.0 Non Prioritas - - 809 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru SD Sederajat Negeri dan Swasta Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah guru perempuan yang terdaftar aktif pada satuan pendidikan SD/sederajat negeri maupun swasta. guru 1197.0 Non Prioritas - - 810 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama Sederajat (SMP/MTs) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 1439.0 Non Prioritas - - 811 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 1.423 Non Prioritas - - 812 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 628.0 Non Prioritas - - 813 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 61.0 Non Prioritas 34.71.01 - 814 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 815 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 816 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 61.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 817 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 818 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 106.0 Non Prioritas 34.71.02 - 819 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 63.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 820 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 43.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 821 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 822 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 166.0 Non Prioritas 34.71.03 - 823 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 824 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 58.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 825 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 826 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 827 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 108.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 828 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 87.0 Non Prioritas 34.71.04 - 829 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 830 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 831 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 87.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 832 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 55.0 Non Prioritas 34.71.05 - 833 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 33.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 834 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 22.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 835 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 836 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 837 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 838 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 839 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 840 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 841 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 842 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 29.0 Non Prioritas 34.71.08 - 843 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 844 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 29.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 845 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 846 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 42.0 Non Prioritas 34.71.09 - 847 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 42.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 848 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 849 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 850 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 43.0 Non Prioritas 34.71.03 - 851 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 852 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 43.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 853 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 854 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 855 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 856 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 857 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 858 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 859 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 860 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 861 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 862 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 863 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 864 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 865 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 866 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 43.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 867 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 868 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 39.0 Non Prioritas 34.71.14 - 869 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 870 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 39.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 871 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 872 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 811.0 Non Prioritas - - 873 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 61.0 Non Prioritas 34.71.01 - 874 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 875 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 876 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 61.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 877 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 878 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 36.0 Non Prioritas 34.71.02 - 879 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 4.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 880 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 26.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 881 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 6.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 882 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 131.0 Non Prioritas 34.71.03 - 883 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 884 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 26.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 885 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 9.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 886 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 59.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 887 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 37.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 888 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 14.0 Non Prioritas 34.71.04 - 889 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 890 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 14.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 891 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 892 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 55.0 Non Prioritas 34.71.05 - 893 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 33.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 894 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 22.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 895 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 36.0 Non Prioritas 34.71.06 - 896 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 36.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 897 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 898 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 55.0 Non Prioritas 34.71.07 - 899 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 900 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 55.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 901 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 902 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 43.0 Non Prioritas 34.71.08 - 903 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 17.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 904 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 26.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 905 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 906 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 26.0 Non Prioritas 34.71.09 - 907 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 26.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 908 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 909 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 910 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 18.0 Non Prioritas 34.71.03 - 911 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 912 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 18.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 913 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 23.0 Non Prioritas 34.71.11 - 914 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 915 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 23.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 916 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 49.0 Non Prioritas 34.71.12 - 917 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 6.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 918 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 16.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 919 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 27.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 920 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 211.0 Non Prioritas 34.71.13 - 921 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 50.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 922 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 59.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 923 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 924 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 10.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 925 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 70.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 926 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 13.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 927 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 9.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 928 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 53.0 Non Prioritas 34.71.14 - 929 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 930 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 21.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 931 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 32.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 932 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru SMP Sederajat Negeri dan Swasta Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah guru laki-laki yang terdaftar aktif pada satuan pendidikan SMP/sederajat negeri maupun swasta. guru 652.0 Non Prioritas - - 933 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru SMP Sederajat Negeri dan Swasta Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah guru perempuan yang terdaftar aktif pada satuan pendidikan SMP atau sederajat negeri maupun swasta pada tahun ajaran berjalan. guru 771.0 Non Prioritas - - 934 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Jenjang SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Perbandingan antara Jumlah guru pada jenjang SD/MI/sederajat yang telah tersertifikasi (kualifikasi) dengan Jumlah guru yang tersedia pada jenjang SD/MI/sederajat yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 87.12 Non Prioritas - - 935 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV Jenjang SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah guru yang mengajar di Sekolah Dasar (SD / sederajat) yang memiliki ijazah akademik minimal Strata-1 (S1) atau diploma IV (D-IV) orang 2070.0 Non Prioritas - - 936 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 2376.0 Non Prioritas - - 937 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Jenjang SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Perbandingan antara Jumlah guru pada jenjang SMP/MTS/sederajat yang dibutuhkan dengan Jumlah guru yang tersedia pada jenjang SMP/MTS/sederajat yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 87.42 Non Prioritas - - 938 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV Jenjang SMP/MTs Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah guru yang mengajar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang memiliki ijazah dengan kualifikasi akademik minimal Strata-1 (S1) atau Diploma IV (D-IV) pada tahun ajaran tertentu orang 1258.0 Non Prioritas - - 939 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama Sederajat (SMP/MTs) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 1439.0 Non Prioritas - - 940 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Persentase guru sesuai kualifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kualifikasi Guru adalah tingkat pendidikan minimal atau tingkat kompetensi minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijasah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 0.8066 Non Prioritas - - 941 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah guru yang sesuai kualifikasi/Tersertifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah guru yang memiliki kualitas kompetensi dari Kementerian Pendidikan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 4144.0 Non Prioritas - - 942 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru PAUD-TK Laki-Laki yang Telah Memperoleh Sertifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah guru laki-laki pada satuan pendidikan PAUD dan TK negeri maupun swasta yang telah memiliki sertifikat pendidik dan tercatat aktif pada tahun ajaran berjalan. guru 5.0 Non Prioritas - - 943 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru PAUD-TK Perempuan yang Telah Memperoleh Sertifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah guru perempuan pada satuan pendidikan PAUD dan TK negeri maupun swasta yang telah memiliki sertifikat pendidik dan tercatat aktif pada tahun ajaran berjalan. guru 429.0 Non Prioritas - - 944 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru SD Sederajat Laki-Laki yang Telah Memperoleh Sertifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah guru laki-laki pada satuan pendidikan SD atau sederajat negeri maupun swasta yang telah memiliki sertifikat pendidik dan tercatat aktif pada tahun ajaran berjalan. guru 343.0 Non Prioritas - - 945 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru SD Sederajat Perempuan yang Telah Memperoleh Sertifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah guru perempuan pada satuan pendidikan SD atau sederajat negeri maupun swasta yang telah memiliki sertifikat pendidik dan tercatat aktif pada tahun ajaran berjalan. guru 885.0 Non Prioritas - - 946 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru SMP Sederajat Laki-Laki yang Telah Memperoleh Sertifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah guru laki-laki pada satuan pendidikan SMP atau sederajat negeri maupun swasta yang telah memiliki sertifikat pendidik dan tercatat aktif pada tahun ajaran berjalan. guru 244.0 Non Prioritas - - 947 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru SMP Sederajat Perempuan yang Telah Memperoleh Sertifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah guru perempuan pada satuan pendidikan SMP atau sederajat negeri maupun swasta yang telah memiliki sertifikat pendidik dan tercatat aktif pada tahun ajaran berjalan. guru 441.0 Non Prioritas - - 948 E-WALIDATA 1.01.000544 jumlah kepala Sekolah Dasar & guru Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar orang 2538.0 Non Prioritas - - 949 E-WALIDATA 1.01.000542 Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru negeri Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar Negeri orang 1269.0 Non Prioritas - - 950 E-WALIDATA 1.01.000545 Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki negeri Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Negeri orang 391.0 Non Prioritas - - 951 E-WALIDATA 1.01.000548 Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan negeri Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Negeri orang 878.0 Non Prioritas - - 952 E-WALIDATA 1.01.000543 Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru swasta Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar Swasta orang 1269.0 Non Prioritas - - 953 E-WALIDATA 1.01.000546 Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki swasta Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Swasta orang 404.0 Non Prioritas - - 954 E-WALIDATA 1.01.000549 Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan swasta Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Swasta orang 865.0 Non Prioritas - - 955 E-WALIDATA 1.01.000547 jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar orang 795.0 Non Prioritas - - 956 E-WALIDATA 1.01.000550 jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar orang 1743.0 Non Prioritas - - 957 E-WALIDATA 1.01.000553 jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah dibawah S1 pada Sekolah Dasar orang 348.0 Non Prioritas - - 958 E-WALIDATA 1.01.000551 Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 negeri Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Negeri orang 129.0 Non Prioritas - - 959 E-WALIDATA 1.01.000552 Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 swasta Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Swasta orang 219.0 Non Prioritas - - 960 E-WALIDATA 1.01.000556 jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 keatas pada Sekolah Dasar orang 2188.0 Non Prioritas - - 961 E-WALIDATA 1.01.000554 Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas negeri Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 keatas pada Sekolah Dasar Negeri orang 1140.0 Non Prioritas - - 962 E-WALIDATA 1.01.000555 Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas swasta Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 keatas pada Sekolah Dasar Swasta orang 1048.0 Non Prioritas - - 963 E-WALIDATA 1.01.000640 jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Pertama orang 1478.0 Non Prioritas - - 964 E-WALIDATA 1.01.000638 Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru negeri Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 665.0 Non Prioritas - - 965 E-WALIDATA 1.01.000641 Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki negeri Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 222.0 Non Prioritas - - 966 E-WALIDATA 1.01.000644 Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan negeri Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 443.0 Non Prioritas - - 967 E-WALIDATA 1.01.000639 Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru swasta Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 813.0 Non Prioritas - - 968 E-WALIDATA 1.01.000642 Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki swasta Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 336.0 Non Prioritas - - 969 E-WALIDATA 1.01.000645 Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan swasta Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 477.0 Non Prioritas - - 970 E-WALIDATA 1.01.000643 jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama orang 558.0 Non Prioritas - - 971 E-WALIDATA 1.01.000646 jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama orang 920.0 Non Prioritas - - 972 E-WALIDATA 1.01.000649 jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah dibawah S1 pada Sekolah Menengah Pertama orang 167.0 Non Prioritas - - 973 E-WALIDATA 1.01.000647 Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 negeri Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah dibawah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 57.0 Non Prioritas - - 974 E-WALIDATA 1.01.000648 Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 swasta Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah dibawah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 110.0 Non Prioritas - - 975 E-WALIDATA 1.01.000652 jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Pertama orang 1309.0 Non Prioritas - - 976 E-WALIDATA 1.01.000650 Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas negeri Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 608.0 Non Prioritas - - 977 E-WALIDATA 1.01.000651 Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas swasta Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 701.0 Non Prioritas - - 978 E-WALIDATA 1.01.000736 jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala Sekolah dan guru pada Sekolah Menengah Atas orang 388.0 Non Prioritas - - 979 E-WALIDATA 1.01.000734 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru negeri Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Atas Negeri orang 177.0 Non Prioritas - - 980 E-WALIDATA 1.01.000737 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki negeri Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas Negeri orang 211.0 Non Prioritas - - 981 E-WALIDATA 1.01.000740 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan negeri Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas Negeri orang 303.0 Non Prioritas - - 982 E-WALIDATA 1.01.000735 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru swasta Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Atas Swasta orang 148.0 Non Prioritas - - 983 E-WALIDATA 1.01.000738 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki swasta Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas Swasta orang 155.0 Non Prioritas - - 984 E-WALIDATA 1.01.000741 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan swasta Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas Swasta orang 135.0 Non Prioritas - - 985 E-WALIDATA 1.01.000739 jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas orang 47.0 Non Prioritas - - 986 E-WALIDATA 1.01.000742 jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas orang 88.0 Non Prioritas - - 987 E-WALIDATA 1.01.000745 jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah di bawah S1 pada Sekolah Menengah Atas orang 231.0 Non Prioritas - - 988 E-WALIDATA 1.01.000743 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 negeri Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah di bawah S1 pada Sekolah Menengah Atas Negeri orang 123.0 Non Prioritas - - 989 E-WALIDATA 1.01.000744 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 swasta Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah di bawah S1 pada Sekolah Menengah Atas Swasta orang 108.0 Non Prioritas - - 990 E-WALIDATA 1.01.000748 jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Atas orang 170.0 Non Prioritas - - 991 E-WALIDATA 1.01.000746 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas negeri Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Atas Negeri orang 97.0 Non Prioritas - - 992 E-WALIDATA 1.01.000747 Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas swasta Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Atas Swasta orang 73.0 Non Prioritas - - 993 E-WALIDATA 1.01.000832 jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta orang 273.0 Non Prioritas - - 994 E-WALIDATA 1.01.000830 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru negeri Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga JUMLAH TENAGA PENDIDIK DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI orang 100.0 Non Prioritas - - 995 E-WALIDATA 1.01.000833 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki negeri Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU ATAU TENAGA PENDIDIK YANG BERJENIS KELAMIN LAKI-LAKI DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN orang 173.0 Non Prioritas - - 996 E-WALIDATA 1.01.000836 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan negeri Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala sekolah dan guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri orang 169.0 Non Prioritas - - 997 E-WALIDATA 1.01.000831 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru swasta Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta orang 67.0 Non Prioritas - - 998 E-WALIDATA 1.01.000834 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki swasta Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala sekolah dan guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta orang 102.0 Non Prioritas - - 999 E-WALIDATA 1.01.000837 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan swasta Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU YANG BERJENIS KELAMIN PEREMPUAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA orang 57.0 Non Prioritas - - 1000 E-WALIDATA 1.01.000835 jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala sekolah dan guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta orang 17.0 Non Prioritas - - 1001 E-WALIDATA 1.01.000838 jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala sekolah dan guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta orang 40.0 Non Prioritas - - 1002 E-WALIDATA 1.01.000841 jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga JUMLAH KESELURUHAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU YANG MEMILIKI IJAZAH DIBAWAH STRATA SATU ATAU S1 PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN orang 136.0 Non Prioritas - - 1003 E-WALIDATA 1.01.000839 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 negeri Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI YANG MEMILIKI IJAZAH TINGKAT STRATA SATU ATAU S1 orang 59.0 Non Prioritas - - 1004 E-WALIDATA 1.01.000840 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 swasta Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Sawsta yang berijazah dibawah S1 orang 77.0 Non Prioritas - - 1005 E-WALIDATA 1.01.000844 jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga JUMLAH KESELURUHAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU YANG BERIJAZAH STRATA SATU ATAU S1 KEATAS PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN orang 101.0 Non Prioritas - - 1006 E-WALIDATA 1.01.000842 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas negeri Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Sawsta yang berijazah S1 keatas orang 47.0 Non Prioritas - - 1007 E-WALIDATA 1.01.000843 Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas swasta Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang berijazah S1 keatas orang 54.0 Non Prioritas - - 1008 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Guru yang Layak Mendidik TK dengan Kualifikasi Sesuai Standar Kompetensi yang Ditetapkan Secara Nasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 92.61 Non Prioritas - - 1009 E-WALIDATA 1.01.000114 Pendidik pada satuan PAUD Pendidik pada satuan PAUD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah pendidik pada satuan paud yang tersedia orang 1313.0 Non Prioritas - - 1010 E-WALIDATA 1.01.000115 Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV orang 816.0 Non Prioritas - - 1011 E-WALIDATA 1.01.000116 Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi orang 441.0 Non Prioritas - - 1012 E-WALIDATA 1.01.000089 Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah pendidik pada satuan pendidikan sekolah dasar orang 2392.0 Non Prioritas - - 1013 E-WALIDATA 1.01.000117 Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV orang 2070.0 Non Prioritas - - 1014 E-WALIDATA 1.01.000090 Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi orang 1459.0 Non Prioritas - - 1015 E-WALIDATA 1.01.000093 Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah pendidik pada sekolah menengah pertama orang 1423.0 Non Prioritas - - 1016 E-WALIDATA 1.01.000119 Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV orang 1258.0 Non Prioritas - - 1017 E-WALIDATA 1.01.000094 Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah pendidik pada sekolah menengah pertama yang telah lulus sertifikasi orang 766.0 Non Prioritas - - 1018 E-WALIDATA 1.01.000111 Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah pendidik pada satuan pendidikan nonformal / kesetaraan orang 193.0 Non Prioritas - - 1019 E-WALIDATA 1.01.000112 Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV orang 148.0 Non Prioritas - - 1020 E-WALIDATA 1.01.000113 Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi orang 1.0 Non Prioritas - - 1021 E-WALIDATA 1.01.000096 Pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan Pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan orang n/a Non Prioritas - - 1022 E-WALIDATA 1.01.000097 Pendidik yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi Pendidik yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah pendidik yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi orang n/a Non Prioritas - - 1023 E-WALIDATA 1.01.000098 Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi orang n/a Non Prioritas - - 1024 E-WALIDATA 1.01.000120 Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi orang n/a Non Prioritas - - 1025 E-WALIDATA 1.01.000100 Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan orang n/a Non Prioritas - - 1026 E-WALIDATA 1.01.000101 Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Penghargaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Penghargaan orang n/a Non Prioritas - - 1027 E-WALIDATA 1.01.000102 Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan orang n/a Non Prioritas - - 1028 E-WALIDATA 1.01.000103 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang didistribusikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang didistribusikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang didistribusikan orang n/a Non Prioritas - - 1029 E-WALIDATA 1.01.000110 Pendidik Non ASN Pendidik Non ASN Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah pendidik non asn yang tersedia orang 3664.0 Non Prioritas - - 1030 E-WALIDATA 1.01.000450 Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah tenaga kependidikan pada satuan paud orang 833.0 Non Prioritas - - 1031 E-WALIDATA 1.01.000451 Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah tenaga kependidikan pada satuan paud yang berkualifikasi akademik S1/DIV orang 378.0 Non Prioritas - - 1032 E-WALIDATA 1.01.000441 Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi orang 178.0 Non Prioritas - - 1033 E-WALIDATA 1.01.000452 Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar orang 837.0 Non Prioritas - - 1034 E-WALIDATA 1.01.000453 Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV orang 295.0 Non Prioritas - - 1035 E-WALIDATA 1.01.000444 Tenaga Kependidikan pada SSekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi Tenaga Kependidikan pada SSekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah tenaga kependidikan pada sekolah dasar yang telah lulus sertifikasi orang 134.0 Non Prioritas - - 1036 E-WALIDATA 1.01.000456 Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga kependidikan pada sekolah menengah pertama orang 497.0 Non Prioritas - - 1037 E-WALIDATA 1.01.000457 Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi akademik S1/DIV pada Sekolah Menengah Pertama orang 155.0 Non Prioritas - - 1038 E-WALIDATA 1.01.000443 Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah tenaga kependidikan pada sekolah menengah pertama yang telah lulus sertifikasi orang 51.0 Non Prioritas - - 1039 E-WALIDATA 1.01.000449 Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV orang 35.0 Non Prioritas - - 1040 E-WALIDATA 1.01.000440 Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi orang 0.0 Non Prioritas - - 1041 E-WALIDATA 1.01.000458 Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan orang n/a Non Prioritas - - 1042 E-WALIDATA 1.01.000459 Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi orang n/a Non Prioritas - - 1043 E-WALIDATA 1.01.000460 Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi orang n/a Non Prioritas - - 1044 E-WALIDATA 1.01.000461 Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi orang n/a Non Prioritas - - 1045 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional tenaga kependidikan non guru SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase Jumlah sekolah yang memiliki tenaga kependidikan non guru di jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat terhadap Jumlah total sekolah di jenjang tersebut di wilayah berkenaan. persen 0.0 Non Prioritas - - 1046 E-WALIDATA 1.01.000465 Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar orang n/a Non Prioritas - - 1047 E-WALIDATA 1.01.000468 Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama orang n/a Non Prioritas - - 1048 SDGs, SIPD 06.01.090 Tingkat Partisipasi dalam Pendidikan dan Pelatihan Formal dan non-Formal Jumlah Pendidik LKP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada Lembaga Pendidikan Kejuruan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 98.0 Non Prioritas - - 1049 E-WALIDATA 1.01.000888 Infrastruktur TIK Infrastruktur TIK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Infrastruktur TIK yang tersedia paket n/a Non Prioritas - - 1050 E-WALIDATA 1.01.000071 Kekurangan pendidik Kekurangan pendidik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah kekurangan pendidik orang n/a Non Prioritas - - 1051 E-WALIDATA 1.01.000162 rasio Pendidik pada pSatuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rasio Pendidik pada pSatuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah rasio Pendidik pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan % n/a Non Prioritas - - 1052 E-WALIDATA 1.01.000163 rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan % n/a Non Prioritas - - 1053 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak Sederajat (TK/RA/BA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 218.0 Non Prioritas - - 1054 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 218.0 Non Prioritas - - 1055 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 11.0 Non Prioritas - - 1056 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 11.0 Non Prioritas - - 1057 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 1058 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 1059 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 1060 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 1061 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 1062 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 1063 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 1064 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 1065 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 1066 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1067 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 1068 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 1069 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 1070 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 1071 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 1072 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas 34.71.04 - 1073 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 1074 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 1075 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 1076 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 1077 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 1078 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 1079 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 1080 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 1081 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 1082 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 1083 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 1084 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 1085 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 1086 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 1087 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 1088 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 1089 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 1090 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 1091 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 1092 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 1093 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 1094 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1095 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 1096 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 1097 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 1098 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 1099 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 1100 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 1101 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 1102 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 1103 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 1104 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 3.0 Non Prioritas 34.71.13 - 1105 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 1106 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 1107 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 1108 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 1109 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 1110 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 1111 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 1112 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 1113 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 1114 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 1115 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 1116 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 1117 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 1118 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 1119 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 1120 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 1121 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 1122 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 1123 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 1124 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 1125 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 1126 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1127 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 1128 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 1129 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 1130 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 1131 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 1132 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 1133 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 1134 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 1135 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 1136 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 1137 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 1138 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 1139 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 1140 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 1141 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 1142 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 1143 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 1144 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 1145 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 1146 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 1147 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 1148 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 1149 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 1150 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 1151 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 1152 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 1153 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 1154 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1155 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 1156 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 1157 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 1158 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 1159 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 1160 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 1161 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 1162 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 1163 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 1164 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 1165 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 1166 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 1167 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 1168 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 1169 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 1170 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 1171 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 1172 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 1173 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 1174 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 1175 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 1176 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 207.0 Non Prioritas - - 1177 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 207.0 Non Prioritas - - 1178 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 15.0 Non Prioritas 34.71.01 - 1179 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 7.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 1180 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 4.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 1181 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 1182 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 1183 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 14.0 Non Prioritas 34.71.02 - 1184 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 6.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 1185 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 5.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 1186 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 3.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 1187 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 20.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1188 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 1189 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 4.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 1190 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 1191 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 5.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 1192 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 6.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 1193 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 7.0 Non Prioritas 34.71.04 - 1194 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 1195 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 1196 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 4.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 1197 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 11.0 Non Prioritas 34.71.05 - 1198 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 5.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 1199 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 6.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 1200 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 8.0 Non Prioritas 34.71.06 - 1201 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 5.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 1202 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 3.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 1203 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 15.0 Non Prioritas 34.71.07 - 1204 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 7.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 1205 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 5.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 1206 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 3.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 1207 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 19.0 Non Prioritas 34.71.08 - 1208 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 6.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 1209 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 7.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 1210 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 6.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 1211 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 10.0 Non Prioritas 34.71.09 - 1212 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 1213 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 1214 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 6.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 1215 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 5.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1216 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 2.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 1217 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 3.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 1218 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 7.0 Non Prioritas 34.71.11 - 1219 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 3.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 1220 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 4.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 1221 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 20.0 Non Prioritas 34.71.12 - 1222 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 6.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 1223 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 8.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 1224 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 6.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 1225 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 38.0 Non Prioritas 34.71.13 - 1226 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 1227 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 8.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 1228 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 1229 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 1230 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 5.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 1231 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 9.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 1232 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 7.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 1233 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 18.0 Non Prioritas 34.71.14 - 1234 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 6.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 1235 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 7.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 1236 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 5.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 1237 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 1238 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 1239 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 1240 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 1241 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 1242 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 1243 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 1244 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 1245 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 1246 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 1247 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1248 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 1249 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 1250 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 1251 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 1252 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 1253 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 1254 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 1255 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 1256 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 1257 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 1258 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 1259 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 1260 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 1261 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 1262 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 1263 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 1264 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 1265 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 1266 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 1267 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 1268 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 1269 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 1270 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 1271 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 1272 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 1273 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 1274 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 1275 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1276 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 1277 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 1278 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 1279 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 1280 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 1281 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 1282 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 1283 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 1284 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 1285 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 1286 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 1287 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 1288 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 1289 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 1290 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 1291 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 1292 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 1293 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 1294 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 1295 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 1296 SDGs, SIPD 06.01.089 Tingkat Partisipasi dalam Pembelajaran yang Teroganisasi (Satu Tahun Sebelum Usia Sekolah Dasar) Jumlah Taman Kanak-kanak (TK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 1297 RPJMN 2025-2029 06.01.039 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif Jumlah Sekolah PAUD-TK Inklusi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah satuan pendidikan PAUD dan TK negeri maupun swasta yang menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler secara bersama-sama. sekolah 24.0 Non Prioritas - - 1298 RPJMN 2025-2029 06.01.039 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif Persentase Sekolah PAUD-TK Inklusi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase satuan pendidikan PAUD dan TK yang menyelenggarakan pendidikan inklusif terhadap total satuan pendidikan PAUD dan TK pada wilayah tertentu, dinyatakan dalam persen. persen 0.1101 Non Prioritas - - 1299 E-WALIDATA 1.01.000499 jumlah Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 160.0 Non Prioritas - - 1300 E-WALIDATA 1.01.000499 jumlah Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta unit 160.0 Non Prioritas - - 1301 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 87.0 Non Prioritas - - 1302 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan dasar 6 tahun sebagai landasan untuk mempersiapkan siswanya menjadi warga negara yang baik yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 87.0 Non Prioritas - - 1303 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 10.0 Non Prioritas 34.71.01 - 1304 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 1305 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 1306 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 1307 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 1308 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 9.0 Non Prioritas 34.71.02 - 1309 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 4.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 1310 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 5.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 1311 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 1312 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 7.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1313 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 1314 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 1315 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 1316 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 1317 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 1318 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 4.0 Non Prioritas 34.71.04 - 1319 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 1320 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 4.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 1321 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 1322 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 1323 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 1324 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 1325 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 2.0 Non Prioritas 34.71.06 - 1326 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 1327 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 2.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 1328 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 5.0 Non Prioritas 34.71.07 - 1329 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 1330 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 1331 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 1332 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 6.0 Non Prioritas 34.71.08 - 1333 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 1334 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 4.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 1335 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 1336 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 5.0 Non Prioritas 34.71.09 - 1337 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 1338 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 1339 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 1340 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1341 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 1342 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 1343 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 3.0 Non Prioritas 34.71.11 - 1344 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 1345 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 2.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 1346 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 7.0 Non Prioritas 34.71.12 - 1347 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 3.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 1348 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 1349 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 3.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 1350 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 13.0 Non Prioritas 34.71.13 - 1351 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 1352 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 1353 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 1354 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 1355 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 1356 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 1357 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 1358 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 12.0 Non Prioritas 34.71.14 - 1359 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 4.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 1360 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 4.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 1361 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 4.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 1362 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas - - 1363 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 1364 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 1365 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 1366 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 1367 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 1368 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 1369 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 1370 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 1371 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 1372 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1373 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 1374 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 1375 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 1376 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 1377 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 1378 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 1379 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 1380 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 1381 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 1382 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 1383 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 1384 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 1385 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 1386 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 1387 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 1388 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 1389 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 1390 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 1391 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 1392 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 1393 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 1394 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 1395 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 1396 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 1397 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 1398 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 1399 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 1400 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1401 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 1402 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 1403 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 1404 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 1405 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 1406 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 1407 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 1408 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 1409 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 1410 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 1411 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 1412 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 1413 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 1414 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 1415 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 1416 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 1417 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 1418 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 1419 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 1420 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 1421 E-WALIDATA 1.01.000497 Jumlah Sekolah Dasar negeri Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri Tidak Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 1422 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 73.0 Non Prioritas - - 1423 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah lembaga pendidikan Swasta yang menyelenggarakan program pendidikan dasar 6 tahun sebagai landasan untuk mempersiapkan siswanya menjadi warga negara yang baik yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 73.0 Non Prioritas - - 1424 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 4.0 Non Prioritas 34.71.01 - 1425 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 1426 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 1427 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 1428 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 1429 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 6.0 Non Prioritas 34.71.02 - 1430 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 1431 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 3.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 1432 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 1433 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 10.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1434 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 1435 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 1436 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 1437 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 4.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 1438 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 1439 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.04 - 1440 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 1441 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 1442 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 1443 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 4.0 Non Prioritas 34.71.05 - 1444 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 1445 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 1446 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 7.0 Non Prioritas 34.71.06 - 1447 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 5.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 1448 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 1449 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 5.0 Non Prioritas 34.71.07 - 1450 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 3.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 1451 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 1452 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 1453 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 6.0 Non Prioritas 34.71.08 - 1454 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 1455 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 1456 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 1457 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 1458 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 1459 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 1460 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 1461 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 5.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1462 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 1463 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 4.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 1464 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.11 - 1465 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 1466 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 1467 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 5.0 Non Prioritas 34.71.12 - 1468 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 1469 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 1470 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 1471 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 12.0 Non Prioritas 34.71.13 - 1472 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 1473 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 1474 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 1475 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 1476 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 1477 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 1478 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 1479 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 5.0 Non Prioritas 34.71.14 - 1480 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 1481 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 3.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 1482 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 1483 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah lembaga pendidikan swasta yang menyelenggarakan program pendidikan dasar 6 tahun sebagai landasan untuk mempersiapkan siswanya menjadi warga negara yang baik yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 1484 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 1485 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 1486 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 1487 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 1488 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 1489 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 1490 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 1491 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 1492 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 1493 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1494 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 1495 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 1496 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 1497 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 1498 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 1499 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 1500 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 1501 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 1502 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 1503 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 1504 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 1505 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 1506 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 1507 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 1508 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 1509 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 1510 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 1511 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 1512 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 1513 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 1514 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 1515 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 1516 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 1517 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 1518 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 1519 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 1520 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 1521 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1522 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 1523 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 1524 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 1525 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 1526 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 1527 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 1528 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 1529 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 1530 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 1531 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 1532 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 1533 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 1534 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 1535 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 1536 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 1537 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 1538 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 1539 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 1540 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 1541 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 1542 E-WALIDATA 1.01.000498 Jumlah Sekolah Dasar swasta Jumlah Sekolah Dasar (SD) Swasta Tidak Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 1543 RPJMN 2025-2029 06.01.039 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif Jumlah Sekolah SD Sederajat Inklusi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah satuan pendidikan SD atau sederajat negeri maupun swasta yang menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler secara bersama-sama. sekolah 87.0 Non Prioritas - - 1544 RPJMN 2025-2029 06.01.039 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif Persentase Sekolah SD Sederajat Inklusi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase satuan pendidikan SD atau sederajat yang menyelenggarakan pendidikan inklusif terhadap total satuan pendidikan SD atau sederajat pada wilayah tertentu, dinyatakan dalam persen. persen 0.5438 Non Prioritas - - 1545 E-WALIDATA 1.01.000595 jumlah Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah Pertama Sederajat (SMP/MTs) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama unit 59.0 Non Prioritas - - 1546 E-WALIDATA 1.01.000595 jumlah Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama unit 59.0 Non Prioritas - - 1547 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 16.0 Non Prioritas - - 1548 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah lembaga negeri yang menyelenggarakan jenjang pendidikan pertama pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat) yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 16.0 Non Prioritas - - 1549 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 1550 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 1551 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 1552 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 1553 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 1554 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 3.0 Non Prioritas 34.71.02 - 1555 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 1556 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 1557 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 1558 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1559 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 1560 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 1561 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 1562 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 1563 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 1564 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 2.0 Non Prioritas 34.71.04 - 1565 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 1566 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 1567 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 1568 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 1569 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 1570 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 1571 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 1572 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 1573 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 1574 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 1575 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 1576 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 1577 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 1578 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 1579 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 1580 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 1581 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 1582 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 1583 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 1584 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 1585 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 1586 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1587 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 1588 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 1589 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 1590 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 1591 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 1592 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 1593 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 1594 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 1595 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 1596 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 1597 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 1598 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 1599 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 1600 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 1601 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 1602 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 1603 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 1604 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 1605 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 1606 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 1607 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 1608 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah lembaga Negeri yang menyelenggarakan jenjang pendidikan pertama pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat) yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 1609 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 1610 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 1611 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 1612 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 1613 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 1614 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 1615 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 1616 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 1617 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 1618 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1619 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 1620 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 1621 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 1622 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 1623 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 1624 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 1625 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 1626 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 1627 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 1628 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 1629 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 1630 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 1631 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 1632 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 1633 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 1634 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 1635 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 1636 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 1637 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 1638 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 1639 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 1640 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 1641 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 1642 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 1643 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 1644 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 1645 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 1646 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1647 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 1648 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 1649 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 1650 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 1651 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 1652 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 1653 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 1654 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 1655 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 1656 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 1657 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 1658 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 1659 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 1660 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 1661 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 1662 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 1663 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 1664 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 1665 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 1666 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 1667 E-WALIDATA 1.01.000593 Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tidak Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 1668 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 43.0 Non Prioritas - - 1669 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah lembaga swasta yang menyelenggarakan jenjang pendidikan pertama pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat) yang didirikan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 43.0 Non Prioritas - - 1670 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 1671 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 1672 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 1673 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 1674 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 1675 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 4.0 Non Prioritas 34.71.02 - 1676 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 1677 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 1678 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 1679 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 8.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1680 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 1681 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 1682 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 1683 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 4.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 1684 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 1685 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.04 - 1686 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 1687 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 1688 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 1689 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 3.0 Non Prioritas 34.71.05 - 1690 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 1691 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 1692 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 1693 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 1694 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 1695 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.07 - 1696 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 1697 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 1698 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 1699 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 4.0 Non Prioritas 34.71.08 - 1700 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 1701 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 1702 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 1703 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 1704 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 1705 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 1706 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 1707 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1708 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 1709 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 1710 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.11 - 1711 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 1712 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 1713 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 4.0 Non Prioritas 34.71.12 - 1714 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 1715 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 1716 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 1717 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 8.0 Non Prioritas 34.71.13 - 1718 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 1719 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 1720 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 1721 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 1722 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 1723 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 1724 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 1725 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 3.0 Non Prioritas 34.71.14 - 1726 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 1727 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 1728 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 1729 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah lembaga swasta yang menyelenggarakan jenjang pendidikan pertama pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat) yang didirikan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 1730 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 1731 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 1732 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 1733 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 1734 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 1735 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 1736 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 1737 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 1738 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 1739 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1740 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 1741 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 1742 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 1743 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 1744 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 1745 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 1746 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 1747 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 1748 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 1749 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 1750 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 1751 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 1752 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 1753 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 1754 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 1755 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 1756 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 1757 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 1758 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 1759 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 1760 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 1761 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 1762 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 1763 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 1764 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 1765 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 1766 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 1767 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 1768 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 1769 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 1770 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 1771 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 1772 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 1773 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 1774 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 1775 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 1776 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 1777 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 1778 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 1779 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 1780 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 1781 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 1782 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 1783 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 1784 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 1785 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 1786 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 1787 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 1788 E-WALIDATA 1.01.000594 Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tidak Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 1789 RPJMN 2025-2029 06.01.039 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif Jumlah Sekolah SMP Sederajat Inklusi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah satuan pendidikan SMP atau sederajat negeri maupun swasta yang menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler secara bersama-sama. sekolah 30.0 Non Prioritas - - 1790 RPJMN 2025-2029 06.01.039 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif Persentase Sekolah SMP Sederajat Inklusi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase satuan pendidikan SMP atau sederajat yang menyelenggarakan pendidikan inklusif terhadap total satuan pendidikan SMP atau sederajat pada wilayah tertentu, dinyatakan dalam persen. persen 0.5085 Non Prioritas - - 1791 RPJMN 2025-2029 06.01.039 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif Jumlah Sekolah yang Terakreditasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah sekolah yang memenuhi kelayakan program dan satuan pendidikan formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 434.0 Non Prioritas - - 1792 RPJMN 2025-2029 06.01.039 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif Meningkatnya persentase SD/MI terakreditasi minimal B Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Perbandingan Jumlah SD/MI dengan akreditasi minimal B dengan Jumlah SD/MI secara keseluruhan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 100.0 Non Prioritas - - 1793 RPJMN 2025-2029 06.01.039 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif Meningkatnya persentase SMP/MTs terakreditasi minimal B Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Perbandingan Jumlah SMP/MTs dengan akreditasi minimal B dengan Jumlah SMP/MTs secara keseluruhan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 0.9492 Non Prioritas - - 1794 SIPD 06.01.096 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rasio ketersediaan jumlah sekolah di jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk yang berada pada usia pendidikan dasar - 0.41 Non Prioritas - - 1795 SIPD 06.01.096 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar Jumlah SD/MI dan SMP/MTs Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah lembaga pendidikan formal pada tingkat pendidikan dasar yang beroperasi di suatu wilayah pada tahun tertentu unit 219.0 Non Prioritas - - 1796 SIPD 06.01.096 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar Jumlah penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 53286.0 Non Prioritas - - 1797 RPJMN 2025-2029 06.01.039 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif Jumlah Ruang Kelas TK dan Sejenisnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruangan dalam bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. buah 769.0 Non Prioritas - - 1798 E-WALIDATA 1.01.000577 jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik Persentase Ruang Kelas SD/MI Kondisi Baik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Proporsi ruang kelas yang layak digunakan (tidak rusak) pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dibandingkan dengan total seluruh ruang kelas yang ada pada jenjang tersebut dalam satu wilayah dan tahun tertentu persen 100.0 Non Prioritas - - 1799 E-WALIDATA 1.01.000574 jumlah ruang kelas Sekolah Dasar Jumlah Seluruh Kelas SD/MI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah keseluruhan ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar di satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), baik negeri maupun swasta, dalam suatu wilayah pada tahun tertentu unit 1747.0 Non Prioritas - - 1800 E-WALIDATA 1.01.000574 jumlah ruang kelas Sekolah Dasar Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar unit 1747.0 Non Prioritas - - 1801 E-WALIDATA 1.01.000572 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar negeri Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar Negeri unit 845.0 Non Prioritas - - 1802 E-WALIDATA 1.01.000573 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar swasta Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar Swasta unit 902.0 Non Prioritas - - 1803 E-WALIDATA 1.01.000577 jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik Jumlah Kelas SD/MI Kondisi Baik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar unit 1747.0 Non Prioritas - - 1804 E-WALIDATA 1.01.000577 jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar unit 1747.0 Non Prioritas - - 1805 E-WALIDATA 1.01.000575 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik negeri Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar Negeri unit 845.0 Non Prioritas - - 1806 E-WALIDATA 1.01.000576 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik swasta Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar Swasta unit 902.0 Non Prioritas - - 1807 E-WALIDATA 1.01.000580 jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Dasar unit 0.0 Non Prioritas - - 1808 E-WALIDATA 1.01.000578 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan negeri Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Dasar Negeri unit 0.0 Non Prioritas - - 1809 E-WALIDATA 1.01.000579 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan swasta Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Dasar Swasta unit 0.0 Non Prioritas - - 1810 E-WALIDATA 1.01.000583 jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar unit 0.0 Non Prioritas - - 1811 E-WALIDATA 1.01.000581 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang negeri Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar Negeri unit 0.0 Non Prioritas - - 1812 E-WALIDATA 1.01.000582 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang swasta Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar Swasta unit 0.0 Non Prioritas - - 1813 E-WALIDATA 1.01.000586 jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar unit 0.0 Non Prioritas - - 1814 E-WALIDATA 1.01.000584 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat negeri Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar Negeri unit 0.0 Non Prioritas - - 1815 E-WALIDATA 1.01.000585 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat swasta Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar Swasta unit 0.0 Non Prioritas - - 1816 E-WALIDATA 1.01.000589 jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Dasar unit 0.0 Non Prioritas - - 1817 E-WALIDATA 1.01.000587 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total negeri Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Dasar Negeri unit 0.0 Non Prioritas - - 1818 E-WALIDATA 1.01.000588 Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total swasta Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Dasar Swasta unit 0.0 Non Prioritas - - 1819 E-WALIDATA 1.01.000673 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik Persentase Ruang Kelas SMP/MTs Kondisi Baik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Proporsi ruang kelas yang layak digunakan (tidak rusak) pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dibandingkan dengan total seluruh ruang kelas yang ada pada jenjang tersebut dalam satu wilayah dan tahun tertentu persen 100.0 Non Prioritas - - 1820 E-WALIDATA 1.01.000670 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama Jumlah Seluruh Kelas SMP/MTs Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah keseluruhan ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar di satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), baik negeri maupun swasta, dalam suatu wilayah pada tahun tertentu unit 811.0 Non Prioritas - - 1821 E-WALIDATA 1.01.000670 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama unit 811.0 Non Prioritas - - 1822 E-WALIDATA 1.01.000668 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 336.0 Non Prioritas - - 1823 E-WALIDATA 1.01.000669 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 475.0 Non Prioritas - - 1824 E-WALIDATA 1.01.000673 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik Jumlah Kelas SMP/MTs Kondisi Baik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas denga kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 811.0 Non Prioritas - - 1825 E-WALIDATA 1.01.000673 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama unit 811.0 Non Prioritas - - 1826 E-WALIDATA 1.01.000671 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik negeri Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas denga kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 336.0 Non Prioritas - - 1827 E-WALIDATA 1.01.000672 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik swasta Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas denga kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 475.0 Non Prioritas - - 1828 E-WALIDATA 1.01.000676 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak rigan pada Sekolah Menengah Pertama unit 0.0 Non Prioritas - - 1829 E-WALIDATA 1.01.000674 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan negeri Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak rigan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas - - 1830 E-WALIDATA 1.01.000675 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan swasta Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak rigan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas - - 1831 E-WALIDATA 1.01.000679 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama unit 0.0 Non Prioritas - - 1832 E-WALIDATA 1.01.000677 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang negeri Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas - - 1833 E-WALIDATA 1.01.000678 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang swasta Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas - - 1834 E-WALIDATA 1.01.000682 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Pertama unit 0.0 Non Prioritas - - 1835 E-WALIDATA 1.01.000680 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat negeri Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas - - 1836 E-WALIDATA 1.01.000681 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat swasta Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas - - 1837 E-WALIDATA 1.01.000685 jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Pertama unit 0.0 Non Prioritas - - 1838 E-WALIDATA 1.01.000683 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total negeri Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Pertama Negeri unit 0.0 Non Prioritas - - 1839 E-WALIDATA 1.01.000684 Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total swasta Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Pertama Swasta unit 0.0 Non Prioritas - - 1840 E-WALIDATA 1.01.000571 jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar orang 1593.0 Non Prioritas - - 1841 E-WALIDATA 1.01.000569 Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar negeri Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar Negeri orang 779.0 Non Prioritas - - 1842 E-WALIDATA 1.01.000570 Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar swasta Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar Swasta orang 814.0 Non Prioritas - - 1843 E-WALIDATA 1.01.000667 jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama orang 713.0 Non Prioritas - - 1844 E-WALIDATA 1.01.000665 Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama negeri Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama Negeri orang 326.0 Non Prioritas - - 1845 E-WALIDATA 1.01.000666 Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama swasta Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama Swasta orang 387.0 Non Prioritas - - 1846 E-WALIDATA 1.01.000001 Asrama sekolah Asrama sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah asrama sekolah yang tersedia unit 2.0 Non Prioritas - - 1847 E-WALIDATA 1.01.000003 Asrama sekolah yang layak Asrama sekolah yang layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah asrama sekolah yang dinilai layak unit 2.0 Non Prioritas - - 1848 E-WALIDATA 1.01.000002 Asrama sekolah yang perlu direhabilitasi Asrama sekolah yang perlu direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah asrama sekolah yang perlu direhabilitasi unit n/a Non Prioritas - - 1849 E-WALIDATA 1.01.000049 fasilitas bermain fasilitas bermain Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah fasilitas bermain yang tersedia unit 107.0 Non Prioritas - - 1850 E-WALIDATA 1.01.000050 Fasilitas Parkir Fasilitas Parkir Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah fasilitas parkir yang tersedia unit 39.0 Non Prioritas - - 1851 E-WALIDATA 1.01.000051 Fasilitas Parkir yang perlu direhabilitasi Fasilitas Parkir yang perlu direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah fasilitas parkir yang perlu di rehabilitasi unit 0.0 Non Prioritas - - 1852 E-WALIDATA 1.01.000052 Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah gedung pendidikan nonformal / kesetaraan yang perlu direhabilitasi ruang n/a Non Prioritas - - 1853 E-WALIDATA 1.01.000053 Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah gedung pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah direhabilitasi ruang n/a Non Prioritas - - 1854 E-WALIDATA 1.01.000054 gedung PAUD gedung PAUD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah gedung paud yang tersedia unit 11.0 Non Prioritas - - 1855 E-WALIDATA 1.01.000055 gedung PAUD yang layak gedung PAUD yang layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah gedung paud yang layak unit 11.0 Non Prioritas - - 1856 E-WALIDATA 1.01.000056 Gedung PAUD yang perlu direhabilitasi Gedung PAUD yang perlu direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah gedung paud yang perlu direhabilitasi ruang n/a Non Prioritas - - 1857 E-WALIDATA 1.01.000057 gedung PAUD yang rusak sedang/berat gedung PAUD yang rusak sedang/berat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah geudng paud yang rusak sedang/berat unit 0.0 Non Prioritas - - 1858 E-WALIDATA 1.01.000058 Gedung PAUD yang telah direhabilitasi Gedung PAUD yang telah direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah gedung paud yang telah direhabilitasi ruang n/a Non Prioritas - - 1859 E-WALIDATA 1.01.000059 gedung PKBM gedung PKBM Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah gedung pkbm unit 18.0 Non Prioritas - - 1860 E-WALIDATA 1.01.000060 gedung PKBM yang layak gedung PKBM yang layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah gedung pkbm yang layak unit 18.0 Non Prioritas - - 1861 E-WALIDATA 1.01.000061 gedung PKBM yang rusak sedang/berat gedung PKBM yang rusak sedang/berat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah gedung pkbm yang rusak sedang/berat unit 0.0 Non Prioritas - - 1862 E-WALIDATA 1.01.000064 Gudang Gudang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah gudang bada satuan pendidikan yang tersedia unit 1674.0 Non Prioritas - - 1863 E-WALIDATA 1.01.000153 prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah prasarana sekolah nonformal/kesetaraan unit n/a Non Prioritas - - 1864 E-WALIDATA 1.01.000154 prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah prasarana sekolah nonformal/kesetaraan yang layak unit n/a Non Prioritas - - 1865 E-WALIDATA 1.01.000155 prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah prasarana sekolah nonformal/kesetaraan yang rusak sedang/hebat unit n/a Non Prioritas - - 1866 E-WALIDATA 1.01.000288 ruang tenaga pendidik ruang tenaga pendidik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang tenaga pendidik yang tersedia ruang 253.0 Non Prioritas - - 1867 E-WALIDATA 1.01.000190 Ruang Guru Ruang Guru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Ruang Guru yang tersedia ruang 612.0 Non Prioritas - - 1868 E-WALIDATA 1.01.000196 Ruang Guru yang layak Ruang Guru yang layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Ruang guru yang layak ruang 420.0 Non Prioritas - - 1869 E-WALIDATA 1.01.000197 Ruang Guru yang rusak sedang/berat Ruang Guru yang rusak sedang/berat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang guru yang rusak sedang/berat ruang 32.0 Non Prioritas - - 1870 E-WALIDATA 1.01.000198 Ruang guru yang telah direhabilitasi Ruang guru yang telah direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah guru yang telah direhabilitasi ruang 32.0 Non Prioritas - - 1871 E-WALIDATA 1.01.000191 Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Guru Pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah direhabilitasi ruang n/a Non Prioritas - - 1872 E-WALIDATA 1.01.000194 Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan unit n/a Non Prioritas - - 1873 E-WALIDATA 1.01.000201 Ruang kelas Ruang kelas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah ruang kelas yang tersedia ruang 3963.0 Non Prioritas - - 1874 E-WALIDATA 1.01.000202 Ruang kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi Ruang kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah kelas pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah direhabilitasi ruang n/a Non Prioritas - - 1875 E-WALIDATA 1.01.000206 Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan unit n/a Non Prioritas - - 1876 E-WALIDATA 1.01.000203 Ruang kelas baru yang baru ditambahkan Ruang kelas baru yang baru ditambahkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah ruang kelas baru yang baru ditambhakan ruang n/a Non Prioritas - - 1877 E-WALIDATA 1.01.000207 Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi ruang n/a Non Prioritas - - 1878 E-WALIDATA 1.01.000208 Ruang kelas yang layak Ruang kelas yang layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah ruang kelas yang layak ruang 3672.0 Non Prioritas - - 1879 E-WALIDATA 1.01.000209 Ruang kelas yang rusak sedang/berat Ruang kelas yang rusak sedang/berat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah ruang kelas yang rusak sedang/berat ruang 291.0 Non Prioritas - - 1880 E-WALIDATA 1.01.000210 Ruang Kepala Sekolah Ruang Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah ruang kepala sekolah yang tersedia ruang 556.0 Non Prioritas - - 1881 E-WALIDATA 1.01.000211 Ruang Kepala Sekolah yang layak Ruang Kepala Sekolah yang layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah ruang kepala sekolah yang layak ruang 529.0 Non Prioritas - - 1882 E-WALIDATA 1.01.000212 Ruang kepala sekolah yang perlu direhabilitasi Ruang kepala sekolah yang perlu direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang kepala sekolah yang perlu direhabilitasi ruang 27.0 Non Prioritas - - 1883 E-WALIDATA 1.01.000213 Ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasi Ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasi ruang n/a Non Prioritas - - 1884 E-WALIDATA 1.01.000218 Ruang laboratorium Ruang laboratorium Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah ruang laboratorium yang tersedia ruang 474.0 Non Prioritas - - 1885 E-WALIDATA 1.01.000225 Ruang laboratorium yang layak Ruang laboratorium yang layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah ruang laboratorium yang layak ruang 416.0 Non Prioritas - - 1886 E-WALIDATA 1.01.000226 Ruang laboratorium yang rusak sedang/berat Ruang laboratorium yang rusak sedang/berat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah ruang laboratorium yang rusak sedang/berat ruang 58.0 Non Prioritas - - 1887 E-WALIDATA 1.01.000241 Ruang laboratorium IPA Ruang laboratorium IPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang laboratorium IPA ruang 160.0 Non Prioritas - - 1888 E-WALIDATA 1.01.000082 Laboratorium yang perlu direhabilitasi Laboratorium yang perlu direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah laboratorium yang perlu direhabilitasi ruang n/a Non Prioritas - - 1889 RPJMN 2025-2029 06.01.042 Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran Jumlah Sekolah Yang Memiliki Fasilitas/Laboratorium Komputer dan Internet Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah sekolah yang memiliki fasilitas/laboratorium komputer dan internet sebagai infrastruktur pendukung di dalam lingkungan sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 193.0 Non Prioritas - - 1890 RPJMN 2025-2029 06.01.042 Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran Jumlah Sekolah SD Yang Memiliki Fasilitas/Laboratorium Komputer dan Internet Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah satuan pendidikan jenjang SD yang telah memiliki sarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) berupa ruang/laboratorium komputer yang berfungsi dan tersedia jaringan internet aktif unit 139.0 Non Prioritas - - 1891 RPJMN 2025-2029 06.01.042 Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran Jumlah Sekolah SMP Yang Memiliki Fasilitas/Laboratorium Komputer dan Internet Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah satuan pendidikan jenjang SMP yang telah memiliki sarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) berupa ruang/laboratorium komputer yang berfungsi dan tersedia jaringan internet aktif unit 53.0 Non Prioritas - - 1892 E-WALIDATA 1.01.000268 Ruang perpustakaan Ruang perpustakaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah perpustakaan yang tersedia ruang 421.0 Non Prioritas - - 1893 E-WALIDATA 1.01.000269 Ruang Perpustakaan Sekolah Ruang Perpustakaan Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang tersedia ruang 421.0 Non Prioritas - - 1894 E-WALIDATA 1.01.000270 Ruang Perpustakaan Sekolah yang layak Ruang Perpustakaan Sekolah yang layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang layak ruang 385.0 Non Prioritas - - 1895 E-WALIDATA 1.01.000271 Ruang Perpustakaan Sekolah yang rusak sedang/berat Ruang Perpustakaan Sekolah yang rusak sedang/berat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang rusak sedang/berat ruang 36.0 Non Prioritas - - 1896 E-WALIDATA 1.01.000129 Perpustakaan Sekolah yang perlu direhabilitasi Perpustakaan Sekolah yang perlu direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah perpustakaan sekolah yang perlu direhabilitasi ruang 36.0 Non Prioritas - - 1897 E-WALIDATA 1.01.000282 Ruang Serba Guna/Aula Ruang Serba Guna/Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang serba guna/aula ruang 428.0 Non Prioritas - - 1898 E-WALIDATA 1.01.000283 Ruang serba guna/aula yang perlu direhabilitasi Ruang serba guna/aula yang perlu direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang serba guna /aula yang perlu direhabilitasi unit n/a Non Prioritas - - 1899 E-WALIDATA 1.01.000284 Ruang Serba Guna/Aula yang layak Ruang Serba Guna/Aula yang layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang reba guna/aula yang layak ruang 428.0 Non Prioritas - - 1900 E-WALIDATA 1.01.000285 Ruang Serba Guna/Aula yang rusak sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula yang rusak sedang/berat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah ruang serba guna/aula yang rusak sedang/berat ruang 0.0 Non Prioritas - - 1901 E-WALIDATA 1.01.000289 Ruang TU Ruang TU Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang TU yang tersedia ruang 253.0 Non Prioritas - - 1902 E-WALIDATA 1.01.000295 Ruang TU yang rusak sedang/berat Ruang TU yang rusak sedang/berat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang TU yang rusak sedang/berat ruang 0.0 Non Prioritas - - 1903 E-WALIDATA 1.01.000296 Ruang UKS Ruang UKS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang UKS yang tersedia ruang 480.0 Non Prioritas - - 1904 E-WALIDATA 1.01.000297 Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang tersedia ruang 480.0 Non Prioritas - - 1905 E-WALIDATA 1.01.000299 Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang layak Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang layak ruang n/a Non Prioritas - - 1906 E-WALIDATA 1.01.000300 Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang rusak sdang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang rusak sdang/berat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang rusak sedang/berat ruang n/a Non Prioritas - - 1907 E-WALIDATA 1.01.000301 Ruang yang memliki mebel yang harus diganti Ruang yang memliki mebel yang harus diganti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang yang memiliki mebel yang harus diganti ruang n/a Non Prioritas - - 1908 E-WALIDATA 1.01.000311 Rumah Dinas guru yang layak Rumah Dinas guru yang layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah rumah dinas yang layak unit n/a Non Prioritas - - 1909 E-WALIDATA 1.01.000436 Tempat bermain/berolahraga Tempat bermain/berolahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah sekolah yang memiliki tempat bermain/berolahraga unit 158.0 Non Prioritas - - 1910 E-WALIDATA 1.01.000435 Tempat beribadah Tempat beribadah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah sekolah yang memiliki tempat beribadah ruang 404.0 Non Prioritas - - 1911 E-WALIDATA 1.01.000474 Unit sekolah Unit sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah unit sekolah yang tersedia unit 670.0 Non Prioritas - - 1912 E-WALIDATA 1.01.000475 Unit sekolah yang layak Unit sekolah yang layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah unit sekolah yang layak unit n/a Non Prioritas - - 1913 E-WALIDATA 1.01.000476 Unit sekolah yang rusak sedang/berat Unit sekolah yang rusak sedang/berat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah unit sekolah yang rusak sedang/berat unit n/a Non Prioritas - - 1914 E-WALIDATA 1.01.000062 Gedung Sekolah yang perlu direhabilitasi Gedung Sekolah yang perlu direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah gedung sekolah yang perlu direhabilitasi ruang n/a Non Prioritas - - 1915 E-WALIDATA 1.01.000068 Kantin Sekolah yang perlu direhabilitasi Kantin Sekolah yang perlu direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah kantin sekolah yang perlu direhabilitasi unit n/a Non Prioritas - - 1916 E-WALIDATA 1.01.000069 Kantin Sekolah yang telah dibangun Kantin Sekolah yang telah dibangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah kantin sekolah yang telah dibangun unit n/a Non Prioritas - - 1917 E-WALIDATA 1.01.000144 Prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan Prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan unit 11.0 Non Prioritas - - 1918 E-WALIDATA 1.01.000147 Prasarana PAUD yang perlu direhabilitasi Prasarana PAUD yang perlu direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Prasarana PAUD yang perlu direhabilitasi unit 11.0 Non Prioritas - - 1919 E-WALIDATA 1.01.000148 Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi unit n/a Non Prioritas - - 1920 E-WALIDATA 1.01.000328 Sarana PAUD yang telah direhabilitasi Sarana PAUD yang telah direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah PAUD yang telah direhabilitasi unit n/a Non Prioritas - - 1921 E-WALIDATA 1.01.000330 Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah sarana pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah direhabilitasi unit n/a Non Prioritas - - 1922 E-WALIDATA 1.01.000339 satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang belum menerima pembinaan kelembagaan satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang belum menerima pembinaan kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang belum menerima pembinaan kelembagaan orang n/a Non Prioritas - - 1923 E-WALIDATA 1.01.000340 satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima pembinaan kelembagaan satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima pembinaan kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang menerima pembinaan kelembagaan orang 18.0 Non Prioritas - - 1924 E-WALIDATA 1.01.000371 satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP satuan pendidikan 18.0 Non Prioritas - - 1925 E-WALIDATA 1.01.000347 satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa satuan paud n/a Non Prioritas - - 1926 E-WALIDATA 1.01.000348 satuan PAUD yang menerima pembinaan kelembagaan satuan PAUD yang menerima pembinaan kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah satuan paud yang menerima pembinaan kelembagaan orang 434.0 Non Prioritas - - 1927 E-WALIDATA 1.01.000350 satuan PAUD yang mengelola Dana BOP satuan PAUD yang mengelola Dana BOP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah satuan paud yang mengelola dana BOP satuan pendidikan 392.0 Non Prioritas - - 1928 E-WALIDATA 1.01.000351 satuan PAUD yang menyelenggarakan proses belajar satuan PAUD yang menyelenggarakan proses belajar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah satuan paud yang menyelenggarakan proses belajar satuan paud 434.0 Non Prioritas - - 1929 E-WALIDATA 1.01.000354 satuan PAUD yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa satuan PAUD yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga satuan paud yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa satuan paud 11.0 Non Prioritas - - 1930 E-WALIDATA 1.01.000355 satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar satuan paud 11.0 Non Prioritas - - 1931 E-WALIDATA 1.01.000376 Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKS Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKS ruang 210.0 Non Prioritas - - 1932 E-WALIDATA 1.01.000378 Satuan pendidikan yang belum menerima pembinaan kelembagaan Satuan pendidikan yang belum menerima pembinaan kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah Satuan pendidikan yang belum menerima pembinaan kelembagaan orang n/a Non Prioritas - - 1933 E-WALIDATA 1.01.000380 satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa satuan pendidikan 653.0 Non Prioritas - - 1934 E-WALIDATA 1.01.000383 Satuan pendidikan yang membutuhkan perlengkapan Sekolah Satuan pendidikan yang membutuhkan perlengkapan Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah Satuan pendidikan yang membutuhkan perlengkapan Sekolah satuan pendidikan 653.0 Non Prioritas - - 1935 E-WALIDATA 1.01.000384 Satuan pendidikan yang memiliki fasilitas parkir yang memadai Satuan pendidikan yang memiliki fasilitas parkir yang memadai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah Satuan pendidikan yang memiliki fasilitas parkir yang memadai satuan pendidikan 12.0 Non Prioritas - - 1936 E-WALIDATA 1.01.000487 Utilitas sekolah Utilitas sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah utilitas sekolah yang tersedia unit n/a Non Prioritas - - 1937 E-WALIDATA 1.01.000485 utilitas PAUD yang perlu direhabilitasi utilitas PAUD yang perlu direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah utilitas PAUD yang perlu direhabilitasi unit n/a Non Prioritas - - 1938 E-WALIDATA 1.01.000488 Utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi Utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi unit n/a Non Prioritas - - 1939 E-WALIDATA 1.01.000492 Utilitas sekolah yang layak Utilitas sekolah yang layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah utilitas sekolah yang layak unit n/a Non Prioritas - - 1940 E-WALIDATA 1.01.000493 Utilitas Sekolah yang memerlukan pemeliharaan Utilitas Sekolah yang memerlukan pemeliharaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah utilitas sekolah yang memerlukan pemeliharaan unit n/a Non Prioritas - - 1941 E-WALIDATA 1.01.000494 Utilitas sekolah yang rusak sedang/berat Utilitas sekolah yang rusak sedang/berat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah utilitas sekolah yang rusak sedang/berat unit n/a Non Prioritas - - 1942 RPJMN 2025-2029 06.01.039 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa SD/MI yang memiliki buku paket pelajaran dengan Jumlah total siswa SD/MI/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 100.0 Non Prioritas - - 1943 RPJMN 2025-2029 06.01.039 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa SMP/MTs yang memiliki buku paket pelajaran dengan Jumlah total siswa SMP/MTs/sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 100.0 Non Prioritas - - 1944 E-WALIDATA 1.01.000083 Media pendidikan Media pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah media pendidikan yang tersedia paket n/a Non Prioritas - - 1945 E-WALIDATA 1.01.000136 Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang berpotensi putus sekolah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang berpotensi putus sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang berpotensi putus sekolah peserta didik n/a Non Prioritas - - 1946 E-WALIDATA 1.01.000137 Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik peserta didik n/a Non Prioritas - - 1947 E-WALIDATA 1.01.000152 Prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi Prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi unit n/a Non Prioritas - - 1948 E-WALIDATA 1.01.000259 ruang PAUD yang memliki mebel yang harus diganti ruang PAUD yang memliki mebel yang harus diganti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang PAUD yang memiliki mebel yang harus diganti ruang n/a Non Prioritas - - 1949 E-WALIDATA 1.01.000260 ruang PAUD yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi ruang PAUD yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang PAUD yang memiliki mebel yang harus dilakukan rehabliitasi ruang n/a Non Prioritas - - 1950 E-WALIDATA 1.01.000261 ruang PAUD yang memliki mebel yang masih baik ruang PAUD yang memliki mebel yang masih baik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang PAUD yang memiliki mebel yang masih baik ruang n/a Non Prioritas - - 1951 E-WALIDATA 1.01.000262 ruang PAUD yang tidak memliki mebel ruang PAUD yang tidak memliki mebel Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang PAUD yang tidak memiliki mebel ruang n/a Non Prioritas - - 1952 E-WALIDATA 1.01.000302 Ruang yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi Ruang yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang yang memiliki mebel yang harus dilakukan rehabilitais ruang n/a Non Prioritas - - 1953 E-WALIDATA 1.01.000303 Ruang yang memliki mebel yang masih baik Ruang yang memliki mebel yang masih baik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang yang memiliki mebel yang masih baik ruang n/a Non Prioritas - - 1954 E-WALIDATA 1.01.000304 Ruang yang tidak memliki mebel Ruang yang tidak memliki mebel Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah ruang yang tidak memiliki mebel ruang n/a Non Prioritas - - 1955 E-WALIDATA 1.01.000332 Sarana sekolah yang perlu direhabilitasi Sarana sekolah yang perlu direhabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah sarana sekolah yang perlu direhabilitasi unit n/a Non Prioritas - - 1956 E-WALIDATA 1.01.000341 satuan PAUD yang belum menerima pembinaan kelembagaan satuan PAUD yang belum menerima pembinaan kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah satuan PAUD yang belum menerima pembinaan kelembagaan orang n/a Non Prioritas - - 1957 E-WALIDATA 1.01.000372 satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar satuan paud 17.0 Non Prioritas - - 1958 E-WALIDATA 1.01.000386 Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah satuan pendidikan yang memiliki peralatan rumah tangga yang harus diganti satuan pendidikan n/a Non Prioritas - - 1959 E-WALIDATA 1.01.000388 Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik satuan pendidikan n/a Non Prioritas - - 1960 E-WALIDATA 1.01.000396 Satuan Pendidikan yang siap menyelenggarakan AN Satuan Pendidikan yang siap menyelenggarakan AN Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah satuan pendidikan yang siap menyelenggarakan AN satuan pendidikan 219.0 Non Prioritas - - 1961 E-WALIDATA 1.01.000421 Siswa PAUD yang berpotensi putus sekolah Siswa PAUD yang berpotensi putus sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa yang berpotensi putus sekolah pada PAUD siswa n/a Non Prioritas - - 1962 E-WALIDATA 1.01.000422 Siswa PAUD yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik Siswa PAUD yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa PAUD yang layak menerima namun belum menerima biaya personil peserta didik siswa n/a Non Prioritas - - 1963 E-WALIDATA 1.01.000424 Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berpotensi putus sekolah Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berpotensi putus sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berpotensi putus sekolah siswa n/a Non Prioritas - - 1964 E-WALIDATA 1.01.000425 Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang layak menerima namun belum menerima biaya personil peserta didik siswa n/a Non Prioritas - - 1965 E-WALIDATA 1.01.000462 Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD orang n/a Non Prioritas - - 1966 E-WALIDATA 1.01.000463 Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan orang n/a Non Prioritas - - 1967 E-WALIDATA 1.01.000465 Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar orang n/a Non Prioritas - - 1968 E-WALIDATA 1.01.000889 layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi kegiatan 653.0 Non Prioritas - - 1969 E-WALIDATA 2.22.000057 Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga "&- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Muatan Lokal : Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal." laporan n/a Non Prioritas - - 1970 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) Jumlah Sekolah di Kota Yogyakarta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah seluruh satuan pendidikan formal yang telah terdaftar dan aktif menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar pada berbagai jenjang pendidikan yang berada dalam wilayah administratif Kota Yogyakarta unit 219.0 Non Prioritas 34.71 - 1971 SIPD 06.01.096 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar Jumlah SD/MI dan SMP/MTs Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah lembaga pendidikan formal pada tingkat pendidikan dasar yang beroperasi di suatu wilayah pada tahun tertentu unit 219.0 Non Prioritas - - 1972 E-WALIDATA 1.01.000499 jumlah Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah unit 160.0 Non Prioritas - - 1973 E-WALIDATA 1.01.000595 jumlah Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah Pertama Sederajat (SMP/MTs) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Sekolah Menengah Pertama unit 59.0 Non Prioritas - - 1974 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru di Kota Yogyakarta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 3815.0 Non Prioritas 34.71 - 1975 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru SD/MI dan SMP/MTs Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 3815.0 Non Prioritas - - 1976 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 2376.0 Non Prioritas - - 1977 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama Sederajat (SMP/MTs) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/sederajat Negeri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 1439.0 Non Prioritas - - 1978 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah di Kota Yogyakarta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa sekolah di Kota Yogyakarta yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta orang 57459.0 Non Prioritas 34.71 - 1979 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa SD/MI dan SMP/MTs Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta orang 57459.0 Non Prioritas - - 1980 SDGs, SIPD 06.01.082 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki Jumlah Siswa Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta orang 37774.0 Non Prioritas - - 1981 SDGs, SIPD 06.01.078 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Sederajat (SMP/MTs) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa pada jenjang sekolah menengah pertama yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta sekolah 23736.0 Non Prioritas - - 1982 RPJMN 2025-2029 04.03.0003 Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif Jumlah Lembaga Konsultasi Anak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah lembaga, unit layanan, atau pusat layanan yang menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, pengasuhan, perlindungan, atau pengembangan tumbuh kembang anak pada wilayah tertentu. lembaga n/a Non Prioritas - - 1983 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nilai atau skor capaian pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang diperoleh dari penilaian mandiri (self-assessment) oleh perangkat daerah dan diverifikasi oleh Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal - 90.391 Non Prioritas 34.71 - 1984 E-WALIDATA 1.01.000036 Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dokumen 434.0 Non Prioritas - - 1985 E-WALIDATA 1.01.000037 Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dokumen 18.0 Non Prioritas - - 1986 E-WALIDATA 1.01.000040 Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dokumen 434.0 Non Prioritas - - 1987 E-WALIDATA 1.01.000042 Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dokumen n/a Non Prioritas - - 1988 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Miskin Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat, yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya, orang tua miskin atau rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 5217.0 Non Prioritas - - 1989 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Miskin Jenjang SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa SD/MI/sederajat, yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya, orang tua miskin atau rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 3195.0 Non Prioritas - - 1990 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Miskin Jenjang SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah siswa SMP/MTs/sederajat, yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya, orang tua miskin atau rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 2022.0 Non Prioritas - - 1991 Renstra DPR RI 2025-2029 09.03.0044 "" Jumlah Penerima Beasiswa Jenjang Pendidikan PAUD-TK Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik laki-laki pada jenjang PAUD dan TK yang menerima bantuan beasiswa pendidikan pada periode tertentu. siswa 0.0 Non Prioritas - - 1992 Renstra DPR RI 2025-2029 09.03.0044 "" Jumlah Penerima Beasiswa Jenjang Pendidikan PAUD-TK Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik perempuan pada jenjang PAUD dan TK yang menerima bantuan beasiswa pendidikan pada periode tertentu. siswa 0.0 Non Prioritas - - 1993 Renstra DPR RI 2025-2029 09.03.0044 "" Jumlah Penerima Beasiswa Jenjang Pendidikan SD Sederajat Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik laki-laki pada jenjang SD atau sederajat yang menerima bantuan beasiswa pendidikan pada periode tertentu. siswa 156.0 Non Prioritas - - 1994 Renstra DPR RI 2025-2029 09.03.0044 "" Jumlah Penerima Beasiswa Jenjang Pendidikan SD Sederajat Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik perempuan pada jenjang SD atau sederajat yang menerima bantuan beasiswa pendidikan pada periode tertentu. siswa n/a Non Prioritas - - 1995 Renstra DPR RI 2025-2029 09.03.0044 "" Jumlah Penerima Beasiswa Jenjang Pendidikan SMP Sederajat Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik laki-laki pada jenjang SMP atau sederajat yang menerima bantuan beasiswa pendidikan pada periode tertentu. siswa 130.0 Non Prioritas - - 1996 Renstra DPR RI 2025-2029 09.03.0044 "" Jumlah Penerima Beasiswa Jenjang Pendidikan SMP Sederajat Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik perempuan pada jenjang SMP atau sederajat yang menerima bantuan beasiswa pendidikan pada periode tertentu. siswa n/a Non Prioritas - - 1997 Renstra DPR RI 2025-2029 09.03.0044 "" Jumlah Penerima Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) Jenjang Pendidikan PAUD-TK Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik laki-laki pada jenjang PAUD dan TK yang menerima bantuan pendidikan melalui program Jaminan Pendidikan Daerah pada periode tertentu. siswa 408.0 Non Prioritas - - 1998 Renstra DPR RI 2025-2029 09.03.0044 "" Jumlah Penerima Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) Jenjang Pendidikan PAUD-TK Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik perempuan pada jenjang PAUD dan TK yang menerima bantuan pendidikan melalui program Jaminan Pendidikan Daerah pada periode tertentu. siswa 305.0 Non Prioritas - - 1999 Renstra DPR RI 2025-2029 09.03.0044 "" Jumlah Penerima Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) Jenjang Pendidikan SD Sederajat Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik laki-laki pada jenjang SD atau sederajat yang menerima bantuan pendidikan melalui program Jaminan Pendidikan Daerah pada periode tertentu. siswa 1.668 Non Prioritas - - 2000 Renstra DPR RI 2025-2029 09.03.0044 "" Jumlah Penerima Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) Jenjang Pendidikan SD Sederajat Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik perempuan pada jenjang SD atau sederajat yang menerima bantuan pendidikan melalui program Jaminan Pendidikan Daerah pada periode tertentu. siswa 1.531 Non Prioritas - - 2001 Renstra DPR RI 2025-2029 09.03.0044 "" Jumlah Penerima Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) Jenjang Pendidikan SMP Sederajat Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik laki-laki pada jenjang SMP atau sederajat yang menerima bantuan pendidikan melalui program Jaminan Pendidikan Daerah pada periode tertentu. siswa 1.045 Non Prioritas - - 2002 Renstra DPR RI 2025-2029 09.03.0044 "" Jumlah Penerima Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) Jenjang Pendidikan SMP Sederajat Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik perempuan pada jenjang SMP atau sederajat yang menerima bantuan pendidikan melalui program Jaminan Pendidikan Daerah pada periode tertentu. siswa 996.0 Non Prioritas - - 2003 Renstra DPR RI 2025-2029 09.03.0044 "" Jumlah Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Jenjang Pendidikan PAUD-TK Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik laki-laki pada jenjang PAUD dan TK yang tercatat sebagai penerima bantuan pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar pada periode tertentu. siswa 0.0 Non Prioritas - - 2004 Renstra DPR RI 2025-2029 09.03.0044 "" Jumlah Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Jenjang Pendidikan PAUD-TK Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik perempuan pada jenjang PAUD dan TK yang tercatat sebagai penerima bantuan pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar pada periode tertentu. siswa 0.0 Non Prioritas - - 2005 Renstra DPR RI 2025-2029 09.03.0044 "" Jumlah Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Jenjang Pendidikan SD Sederajat Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik laki-laki pada jenjang SD atau sederajat yang tercatat sebagai penerima bantuan pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar pada periode tertentu. siswa 649.0 Non Prioritas - - 2006 Renstra DPR RI 2025-2029 09.03.0044 "" Jumlah Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Jenjang Pendidikan SD Sederajat Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik perempuan pada jenjang SD atau sederajat yang tercatat sebagai penerima bantuan pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar pada periode tertentu. siswa 619.0 Non Prioritas - - 2007 Renstra DPR RI 2025-2029 09.03.0044 "" Jumlah Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Jenjang Pendidikan SMP Sederajat Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik laki-laki pada jenjang SMP atau sederajat yang tercatat sebagai penerima bantuan pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar pada periode tertentu. siswa 920.0 Non Prioritas - - 2008 Renstra DPR RI 2025-2029 09.03.0044 "" Jumlah Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Jenjang Pendidikan SMP Sederajat Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik perempuan pada jenjang SMP atau sederajat yang tercatat sebagai penerima bantuan pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar pada periode tertentu. siswa 870.0 Non Prioritas - - 2009 RPJMN 2025-2029 06.01.038 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang telah melalui proses assesmen yang dilakukan oleh lembaga independen untuk menjamin bahwa lembaga tersebut menyelenggarakan program menerapkan standar yang ditentukan oleh Kemenaker secara konsisten dan berkelanjutan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. lembaga 16.0 Non Prioritas - - 2010 RPJMN 2025-2029 06.01.038 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP Persentase lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang memiliki kepemilikan ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang memiliki kepemilikan ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 18.0 Non Prioritas - - 2011 RPJMN 2025-2029 06.01.0128 Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal Peserta Kesetaraan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Program kesetaraan diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal dengan tujuan memberikan kesempatan belajar bagi warga masyarakat yang tidak sempat menempuh atau menyelesaikan pendidikan formal orang 2001.0 Non Prioritas - - 2012 RPJMN 2025-2029 06.01.0128 Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal Peserta Kesetaraan SD (Program Paket A) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah lulusan program Paket A dapat yang melanjutkan ke jenjang lebih SMP/MTs atau program Paket B. orang 401.0 Non Prioritas - - 2013 RPJMN 2025-2029 06.01.0128 Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal Jumlah Peserta Kejar Paket A Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik laki-laki yang terdaftar aktif dalam program pendidikan kesetaraan Paket A pada periode tertentu. peserta 245.0 Non Prioritas - - 2014 RPJMN 2025-2029 06.01.0128 Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal Jumlah Peserta Kejar Paket A Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik perempuan yang terdaftar aktif dalam program pendidikan kesetaraan Paket A pada periode tertentu. peserta 156.0 Non Prioritas - - 2015 RPJMN 2025-2029 06.01.0128 Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal Jumlah Kelulusan Kejar Paket A Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik laki-laki program pendidikan kesetaraan Paket A yang dinyatakan lulus pada periode tertentu. kelulusan n/a Non Prioritas - - 2016 RPJMN 2025-2029 06.01.0128 Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal Jumlah Kelulusan Kejar Paket A Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik perempuan program pendidikan kesetaraan Paket A yang dinyatakan lulus pada periode tertentu. kelulusan n/a Non Prioritas - - 2017 RPJMN 2025-2029 06.01.0128 Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal Peserta Kesetaraan SMP (Program Paket B) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta program Paket B yang memiliki sarana belajar di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 682.0 Non Prioritas - - 2018 RPJMN 2025-2029 06.01.0128 Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal Jumlah Peserta Kejar Paket B Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik laki-laki yang terdaftar aktif dalam program pendidikan kesetaraan Paket B pada periode tertentu. peserta 447.0 Non Prioritas - - 2019 RPJMN 2025-2029 06.01.0128 Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal Jumlah Peserta Kejar Paket B Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik perempuan yang terdaftar aktif dalam program pendidikan kesetaraan Paket B pada periode tertentu. peserta 235.0 Non Prioritas - - 2020 RPJMN 2025-2029 06.01.0128 Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal Jumlah Kelulusan Kejar Paket B Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik laki-laki program pendidikan kesetaraan Paket B yang dinyatakan lulus pada periode tertentu. kelulusan n/a Non Prioritas - - 2021 RPJMN 2025-2029 06.01.0128 Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal Jumlah Kelulusan Kejar Paket B Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik perempuan program pendidikan kesetaraan Paket B yang dinyatakan lulus pada periode tertentu. kelulusan n/a Non Prioritas - - 2022 RPJMN 2025-2029 06.01.0128 Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal Peserta Kesetaraan SMA (Program Paket C) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta program Paket B yang memiliki sarana belajar di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 918.0 Non Prioritas - - 2023 RPJMN 2025-2029 06.01.0128 Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal Jumlah Peserta Kejar Paket C Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik laki-laki yang terdaftar aktif dalam program pendidikan kesetaraan Paket C pada periode tertentu. peserta 558.0 Non Prioritas - - 2024 RPJMN 2025-2029 06.01.0128 Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal Jumlah Peserta Kejar Paket C Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik perempuan yang terdaftar aktif dalam program pendidikan kesetaraan Paket C pada periode tertentu. peserta 360.0 Non Prioritas - - 2025 RPJMN 2025-2029 06.01.0128 Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal Jumlah Kelulusan Kejar Paket C Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik laki-laki program pendidikan kesetaraan Paket C yang dinyatakan lulus pada periode tertentu. kelulusan n/a Non Prioritas - - 2026 RPJMN 2025-2029 06.01.0128 Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal Jumlah Kelulusan Kejar Paket C Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik perempuan program pendidikan kesetaraan Paket C yang dinyatakan lulus pada periode tertentu. kelulusan n/a Non Prioritas - - 2027 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) Pemenuhan SNP (Standar Nasional Pendidikan) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tingkat ketercapaian satuan pendidikan dalam memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan mutu pendidikan di Indonesia persen 1.0 Non Prioritas - - 2028 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) Pemenuhan SNP SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD/MI di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 100.0 Non Prioritas - - 2029 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) Pemenuhan SNP SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP/MTs di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 100.0 Non Prioritas - - 2030 E-WALIDATA 1.01.000143 Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik peserta didik 3.195 Non Prioritas - - 2031 E-WALIDATA 1.01.000138 Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik peserta didik 2.022 Non Prioritas - - 2032 E-WALIDATA 1.01.000404 Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah sekolah dasar yang mengelola dana bos satuan pendidikan 160.0 Non Prioritas - - 2033 E-WALIDATA 1.01.000409 Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah sekolah menengah pertama yang mengelola dana bos satuan pendidikan 59.0 Non Prioritas - - 2034 E-WALIDATA 1.01.000426 Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik siswa 21.0 Non Prioritas - - 2035 E-WALIDATA 1.01.000433 Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik peserta didik n/a Non Prioritas - - 2036 E-WALIDATA 1.01.000434 Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba nonakademik Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba nonakademik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba nonakademik peserta didik n/a Non Prioritas - - 2037 E-WALIDATA 1.01.000389 Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi satuan pendidikan n/a Non Prioritas - - 2038 E-WALIDATA 1.01.000402 Satuan pendidikan yang tidak memliki peralatan rumah tangga Satuan pendidikan yang tidak memliki peralatan rumah tangga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah satuan pendidikan yang tidak memiliki peralatan rumah tangga satuan pendidikan 0.0 Non Prioritas - - 2039 E-WALIDATA 1.01.000392 Satuan pendidikan yang menerima pembinaan kelembagaan Satuan pendidikan yang menerima pembinaan kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Satuan pendidikan yang menerima pembinaan kelembagaan orang 653.0 Non Prioritas - - 2040 E-WALIDATA 1.01.000393 Satuan pendidikan yang menerima perlengkapan Sekolah Satuan pendidikan yang menerima perlengkapan Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Satuan pendidikan yang menerima perlengkapan Sekolah satuan pendidikan 653.0 Non Prioritas - - 2041 E-WALIDATA 1.01.000394 Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan AN Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan AN Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan AN satuan pendidikan 160.0 Non Prioritas - - 2042 E-WALIDATA 1.01.000395 Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar satuan pendidikan 653.0 Non Prioritas - - 2043 E-WALIDATA 1.01.000390 Satuan pendidikan yang menerima alat praktik dan peraga Siswa Satuan pendidikan yang menerima alat praktik dan peraga Siswa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Satuan pendidikan yang menerima alat praktik dan peraga Siswa satuan pendidikan n/a Non Prioritas - - 2044 E-WALIDATA 1.01.000398 Satuan pendidikan yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga Siswa Satuan pendidikan yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga Siswa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa satuan pendidikan n/a Non Prioritas - - 2045 E-WALIDATA 1.01.000399 Satuan pendidikan yang telah memiliki alat praktik dan peraga Siswa Satuan pendidikan yang telah memiliki alat praktik dan peraga Siswa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah satuan pendidikan yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa satuan pendidikan n/a Non Prioritas - - 2046 E-WALIDATA 1.01.000400 Satuan Pendidikan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar Satuan Pendidikan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah Satuan Pendidikan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar satuan pendidikan 160.0 Non Prioritas - - 2047 E-WALIDATA 1.01.000405 Sekolah Dasar yang siap dievaluasi Sekolah Dasar yang siap dievaluasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah sekolah dasar yang siap dievaluasi satuan pendidikan 160.0 Non Prioritas - - 2048 E-WALIDATA 1.01.000363 Satuan Pendidikan Menengah Atas yang siap dievaluasi Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan rekomendasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang siap dievaluasi satuan pendidikan 59.0 Non Prioritas - - 2049 E-WALIDATA 1.01.000408 Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan rekomendasi Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah sekolah menengah pertama yang melaksanakan rekomendasi dari hasil pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan 0.0 Non Prioritas - - 2050 E-WALIDATA 1.01.000410 Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat Jumlah sarana olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah sekolah Nonformal/Kesetaraan dengan kondisi rusak sedang/berat unit 242.0 Non Prioritas - - 2051 SIPD 06.04.014 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Persentase organisasi pemuda aktif Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga proporsi organisasi kepemudaan yang masih melaksanakan kegiatan secara rutin dan terdaftar secara resmi, dibandingkan dengan total seluruh organisasi pemuda yang ada dalam suatu wilayah pada periode tertentu persen 1.0 Non Prioritas - - 2052 SIPD 06.04.014 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Jumlah organisasi pemuda aktif Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah organisasi kepemudaan yang masih berfungsi dan menjalankan kegiatan secara rutin, memiliki kepengurusan yang sah, serta terdaftar pada instansi pembina kepemudaan organisasi 36.0 Non Prioritas - - 2053 SIPD 06.04.014 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Jumlah seluruh organisasi pemuda Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah seluruh organisasi kepemudaan yang terdaftar, baik yang masih aktif maupun yang tidak aktif, dalam wilayah tertentu pada periode tertentu unit 36.0 Non Prioritas - - 2054 RPJMN 2025-2030 06.04.015 Rasio Kewirausahaan Pemuda Persentase wirausaha muda Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase pemuda yang memiliki dan/atau menjalankan usaha sendiri, dibandingkan dengan total pemuda usia produktif di wilayah tersebut persen 0.015 Non Prioritas - - 2055 RPJMN 2025-2030 06.04.015 Rasio Kewirausahaan Pemuda Jumlah seluruh wirausaha Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah individu yang memiliki dan menjalankan kegiatan usaha ekonomi secara mandiri, baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar, di suatu wilayah tertentu tanpa batasan usia orang 1135.0 Non Prioritas - - 2056 RPJMN 2025-2030 06.04.015 Rasio Kewirausahaan Pemuda Jumlah wirausaha muda Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah pemuda (biasanya berusia 16–30 tahun, sesuai batas usia kepemudaan dalam UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan) yang menjalankan kegiatan usaha secara mandiri orang 17.0 Non Prioritas - - 2057 RPJMN 2025-2030 06.04.015 Rasio Kewirausahaan Pemuda Jumlah peningkatan kelompok pemuda yang mengembangkan kewirausahaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah penambahan kelompok pemuda yang mengembangkan kewirausahaan dibandingkan data tahun sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kelompok n/a Non Prioritas - - 2058 E-WALIDATA 2.19.000069 Organisasi Kepemudaan Organisasi Kepemudaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Organisasi kepemudaan yang terdaftar dan aktif untuk terfasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan organisasi n/a Non Prioritas - - 2059 E-WALIDATA 2.19.000071 organisasi kepemudaan berprestasi organisasi kepemudaan berprestasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Stake holder kepemudaan di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan organisasi n/a Non Prioritas - - 2060 E-WALIDATA 2.19.000089 organisasi kepramukaan organisasi kepramukaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tersedianya data satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama yang terbentuk di daerah organisasi n/a Non Prioritas - - 2061 E-WALIDATA 2.19.000068 Pemuda Berprestasi Pemuda Berprestasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemuda di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan orang n/a Non Prioritas - - 2062 E-WALIDATA 2.19.000064 Pemuda Kader Pemuda Kader Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemuda yang berumur 16-30 tahun di tingkat daerah yang memerlukan pengembangan skill sesuai dengan kriteria tertentu yang dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan/atau forum pengembangan orang n/a Non Prioritas - - 2063 E-WALIDATA 2.19.000065 Pemuda Pelopor Pemuda Pelopor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemuda yang memerlukan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan kepeloporan orang n/a Non Prioritas - - 2064 E-WALIDATA 2.19.000067 Pemuda wirausaha muda pemula Pemuda wirausaha muda pemula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga wirausahawan berusia muda (16 sampai 30 tahun) yang sedang merintis usahanya orang n/a Non Prioritas - - 2065 SIPD 06.04.014 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda yang mendapatkan layanan kepemudaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah pemuda yang mendapatkan layanan kepemudaan meliputi penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur, dan kemitraan pemuda di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang n/a Non Prioritas - - 2066 SIPD 06.04.014 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pertambahan Jumlah orang yang terlibat pada organisasi kepemudaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang n/a Non Prioritas - - 2067 SIPD 06.04.014 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Persentase Penguatan Organisasi Pemuda dalam Pembinaan/Pemberdayaan Pemuda Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen n/a Non Prioritas - - 2068 E-WALIDATA 2.19.000070 sarana dan prasarana kepemudaan sarana dan prasarana kepemudaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang tersedia di daerah unit n/a Non Prioritas - - 2069 E-WALIDATA 2.19.000072 sentra kewirausahaan pemuda sentra kewirausahaan pemuda Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tersedianya data pusat kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh dan untuk pemuda dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda melalui proses pembelajaran dan pemandirian sentra n/a Non Prioritas - - 2070 E-WALIDATA 2.19.000073 atlet/olahragawan talenta muda atlet/olahragawan talenta muda Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tersedianya atlet/olahragawan usia 12-18 tahun yang dibina melalui PPLP/PPLPD/SKO/induk cabor pengprov/pengkot/kab dan klub olahraga dan usia &18 tahun pada PPLM/PPLD, induk cabor, dan klub olahraga orang n/a Non Prioritas - - 2071 RPJMN 2025-2030 06.05.023 Kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga jumlah individu atlet yang berhasil meraih gelar juara (peringkat I, II, atau III) dalam kompetisi olahraga resmi di tingkat nasional maupun internasional dalam kurun waktu satu tahun orang 17.0 Non Prioritas - - 2072 RPJMN 2025-2030 06.05.023 Kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara Jumlah Klub Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah klub olahraga di DIY. Klub olahraga atau perkumpulan olahraga atau asosiasi olahraga, merupakan suatu klub dengan tujuan bermain satu atau beberapa olahraga. klub n/a Non Prioritas - - 2073 E-WALIDATA 2.19.000076 kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar satuan pendidikan tingkat menengah kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar satuan pendidikan tingkat menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar di daerah pada satuan pendidikan tingkat dasar (Pekan Olahraga Kab/Kota) dan tingkat menengah (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) kegiatan n/a Non Prioritas - - 2074 E-WALIDATA 2.19.000086 Prasarana Olahraga Prasarana Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota unit 8.0 Non Prioritas - - 2075 SIPD 06.05.042 Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional Persentase cakupan pelatih bersertifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase pelatih olahraga yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi kepelatihan resmi dari lembaga berwenang (misalnya KONI, Kemenpora, atau induk cabang olahraga), dibandingkan dengan total seluruh pelatih yang ada di wilayah tersebut persen 0.5992 Non Prioritas - - 2076 SIPD 06.05.042 Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional Jumlah seluruh pelatih Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah seluruh individu yang menjalankan peran sebagai pelatih, pembimbing, atau instruktur olahraga, baik yang telah bersertifikat maupun belum, di semua cabang olahraga dalam satu wilayah orang 257.0 Non Prioritas - - 2077 SIPD 06.05.042 Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional Jumlah pelatih bersertifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah individu yang menjalankan tugas sebagai pelatih olahraga dan telah memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi kepelatihan yang masih berlaku dari lembaga berwenang orang 154.0 Non Prioritas - - 2078 RPJMN 2025-2029 06.05.033 Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah Persentase cakupan pembinaan atlet muda Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase atlet muda (biasanya usia pelajar atau remaja) yang mengikuti program pembinaan olahraga secara terstruktur, dibandingkan dengan total seluruh atlet muda yang terdaftar persen "" Non Prioritas - - 2079 RPJMN 2025-2029 06.05.033 Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah Jumlah seluruh atlet pelajar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah peserta didik atau remaja usia sekolah yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan olahraga kompetitif atau nonkompetitif, baik di tingkat sekolah, klub, maupun daerah orang n/a Non Prioritas - - 2080 RPJMN 2025-2029 06.05.033 Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah Jumlah atlet pelajar yang dibina Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah atlet muda atau pelajar yang mengikuti program pembinaan olahraga secara berkelanjutan melalui pelatih, sekolah olahraga, atau pusat pelatihan (PPLP/PPLD), baik oleh pemerintah daerah maupun lembaga olahraga orang 191.0 Non Prioritas - - 2081 RPJMN 2025-2029 06.05.033 Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah Persentase cakupan pembinaan olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase jumlah cabang olahraga yang mendapatkan pembinaan aktif oleh pemerintah daerah atau lembaga olahraga, dibandingkan dengan total cabang olahraga yang ada atau terdaftar di wilayah tersebut persen 1.0 Non Prioritas - - 2082 RPJMN 2025-2029 06.05.033 Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/ terdaftar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah cabang olahraga yang diakui dan terdaftar secara resmi di wilayah tertentu, baik di bawah koordinasi KONI, Kemenpora, maupun Dinas Pemuda dan Olahraga cabang 75.0 Non Prioritas - - 2083 RPJMN 2025-2029 06.05.033 Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah Jumlah cabang olahraga yang dibina Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah cabang olahraga yang mendapat dukungan pembinaan secara aktif melalui pelatihan, kompetisi, atau fasilitasi sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah atau lembaga olahraga terkait cabang 75.0 Non Prioritas - - 2084 SIPD 06.05.024 Peningkatan Prestasi Olahraga Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Data capaian prestasi cabang olahraga di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. peringkat 55.0 Non Prioritas - - 2085 E-WALIDATA 2.19.000084 Sentra pembinaan Olahraga Sentra pembinaan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tersedianya SKO, PPLP, PPLPD, PPLD di Provinsi/Kab/Kota lembaga 191.0 Non Prioritas - - 2086 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah perpustakaan untuk mayarakat luas yang dikelola oleh pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 308.0 Non Prioritas - - 2087 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Perpustakaan Sekolah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Perpustakaan Sekolah (perpustakaan yang ada atau diselenggarakan di sekolah baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai sekolah lanjutan seperti perguruan tinggi yang dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika untuk menambah literasi) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 217.0 Non Prioritas - - 2088 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah ketersediaan unit perpustakaan sekolah/madrasah (mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs) unit 217.0 Non Prioritas - - 2089 E-WALIDATA 2.23.000099 Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota Jumlah Perpustakaan SD/MI Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Dasar sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. perpustakaan 154.0 Non Prioritas - - 2090 E-WALIDATA 2.23.000100 Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota Jumlah Perpustakaan SMP/MTs Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Menengah Pertama sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. perpustakaan 63.0 Non Prioritas - - 2091 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Perpustakaan Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah perpustakaan untuk mayarakat luas yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 56.0 Non Prioritas - - 2092 E-WALIDATA 2.23.000102 Perpustakaan Kelurahan/Desa Jumlah Perpustakaan Kelurahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender." perpustakaan 45.0 Non Prioritas - - 2093 E-WALIDATA 2.23.000101 Perpustakaan Kecamatan Jumlah Perpustakaan Kemantren Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender." perpustakaan 10.0 Non Prioritas - - 2094 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Perpustakaan Kota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Perpustakaan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perpustakaan Kota adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di daerah unit 1.0 Non Prioritas - - 2095 E-WALIDATA 2.23.000098 Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota Jumlah Perpustakaan Khusus Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain perpustakaan 35.0 Non Prioritas - - 2096 E-WALIDATA 2.23.000098 Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota Jumlah Perpustakaan Instansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain perpustakaan 35.0 Non Prioritas - - 2097 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Perpustakaan Berstandar Nasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah perpustakaan di suatu wilayah yang telah diverifikasi / ditetapkan memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) oleh Perpusnas atau instansi terkait unit 92.0 Non Prioritas - - 2098 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Perpustakaan Sekolah Berstandar Nasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah perpustakaan sekolah yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia, yang mengatur mengenai standar koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. unit 90.0 Non Prioritas - - 2099 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs Berstandar Nasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah perpustakaan sekolah dasar yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia, yang mengatur mengenai standar koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. unit 90.0 Non Prioritas - - 2100 E-WALIDATA 2.23.000099 Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota Jumlah Perpustakaan SD/MI Berstandar Nasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Dasar sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. perpustakaan 54.0 Non Prioritas - - 2101 E-WALIDATA 2.23.000100 Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota Jumlah Perpustakaan SMP/MTs Berstandar Nasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Menengah Pertama sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. perpustakaan 36.0 Non Prioritas - - 2102 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Perpustakaan Umum Berstandar Nasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah perpustakaan Umum di suatu wilayah yang telah diverifikasi / ditetapkan memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) oleh Perpusnas atau instansi terkait unit 1.0 Non Prioritas - - 2103 E-WALIDATA 2.23.000102 Perpustakaan Kelurahan/Desa Jumlah Perpustakaan Kelurahan Berstandar Nasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender." perpustakaan 0.0 Non Prioritas - - 2104 E-WALIDATA 2.23.000101 Perpustakaan Kecamatan Jumlah Perpustakaan Kemantren Berstandar Nasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender." perpustakaan 0.0 Non Prioritas - - 2105 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Perpustakaan Khusus Berstandar Nasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah perpustakaan Khusus di suatu wilayah yang telah diverifikasi / ditetapkan memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) oleh Perpusnas atau instansi terkait unit 1.0 Non Prioritas - - 2106 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Rasio Jumlah Perpustakaan terhadap Jumlah Penduduk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Perbandingan jumlah perpustakaan di suatu wilayah terhadap jumlah penduduk wilayah tersebut persen 7.41 Non Prioritas - - 2107 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah perpustakaan untuk mayarakat luas yang dikelola oleh pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 308.0 Non Prioritas - - 2108 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 415771.0 Non Prioritas 34.71 - 2109 E-WALIDATA 2.23.000141 Jumlah Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial Jumlah Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Perpustakaan hadir sebagai penyedia layanan yang membuka akses masyarakat pada pengetahuan dan menjadi sarana reproduksi pengetahuan ke dalam aksi nyata yang menyejahterakan perpustakaan yang melakukan replikasi terhadap program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan oleh Perpusnas" orang 12.0 Non Prioritas - - 2110 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah kunjungan ke perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya pemustaka (pengunjung perpustakaan) yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas meminjam buku perpustakaan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kunjungan 163210.0 Non Prioritas - - 2111 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kunjungan Pemustaka Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan di DIY pada tahun berkenaan. orang 860761.0 Non Prioritas - - 2112 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kunjungan Pemustaka Perpustakaan Sekolah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan sekolah di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan orang 654810.0 Non Prioritas - - 2113 E-WALIDATA 2.23.000105 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan satuan pendidikan Dasar kewenangan Kabupaten/kota Kunjungan Pemustaka Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah pemustaka (civitas sekolah) yang berkunjung ke perpustakaan satuan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota orang 654810.0 Non Prioritas - - 2114 E-WALIDATA 2.23.000105 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan satuan pendidikan Dasar kewenangan Kabupaten/kota Kunjungan Pemustaka Perpustakaan SD/MI Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah pemustaka (civitas sekolah) yang berkunjung ke perpustakaan satuan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota orang 388360.0 Non Prioritas - - 2115 E-WALIDATA 2.23.000106 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota Kunjungan Pemustaka Perpustakaan SMP/MTs Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah pemustaka (civitas sekolah) yang berkunjung ke perpustakaan satuan pendidikan menengah pertama yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota orang 266450.0 Non Prioritas - - 2116 E-WALIDATA 2.23.000103 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota Kunjungan Pemustaka Perpustakaan Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah pemustaka /masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota orang 198775.0 Non Prioritas - - 2117 E-WALIDATA 2.23.000102 Perpustakaan Kelurahan/Desa Kunjungan Pemustaka Perpustakaan Kelurahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender." perpustakaan 34965.0 Non Prioritas - - 2118 E-WALIDATA 2.23.000101 Perpustakaan Kecamatan Kunjungan Pemustaka Perpustakaan Kemantren Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender." perpustakaan 600.0 Non Prioritas - - 2119 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kunjungan Pemustaka Perpustakaan Kota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah pemustaka /masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota orang 163210.0 Non Prioritas - - 2120 E-WALIDATA 2.23.000098 Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota Kunjungan Pemustaka Perpustakaan Khusus Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain perpustakaan 7176.0 Non Prioritas - - 2121 E-WALIDATA 2.23.000104 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota Kunjungan Pemustaka Perpustakaan Instansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah pemustaka (karyawan/pegawai) yang berkunjung ke perpustakaan khusus yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota orang 7176.0 Non Prioritas - - 2122 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Rasio Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Perbandingan antara Jumlah populasi yang harus dilayani (Jumlah Jumlah penduduk usia 3-65 tahun yang potensial mendapatkan layanan perpustakaan) dengan Jumlah total penduduk di DIY pada waktu berkenaan. persen 0.39 Non Prioritas - - 2123 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kunjungan Pemustaka Perpustakaan Kota Yogyakarta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah pemustaka (pengunjung perpustakaan) yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas meminjam buku perpustakaan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 163210.0 Non Prioritas 34.71 - 2124 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 415771.0 Non Prioritas 34.71 - 2125 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Rata-rata Jumlah pengunjung (5 tahun terakhir) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rata-rata tahunan (5 tahun berjalan) dari jumlah orang yang mengunjungi perpustakaan dalam satu wilayah orang 246889.0 Non Prioritas - - 2126 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah pengunjung perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya pemustaka (pengunjung perpustakaan) yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas meminjam buku perpustakaan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. kunjungan 163210.0 Non Prioritas - - 2127 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah pengunjung perpustakaan n-1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya pemustaka (pengunjung perpustakaan) yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas meminjam buku perpustakaan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. kunjungan 121531.0 Non Prioritas - - 2128 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah pengunjung perpustakaan n-2 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya pemustaka (pengunjung perpustakaan) yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas meminjam buku perpustakaan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. kunjungan 193899.0 Non Prioritas - - 2129 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah pengunjung perpustakaan n-3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya pemustaka (pengunjung perpustakaan) yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas meminjam buku perpustakaan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. kunjungan 418738.0 Non Prioritas - - 2130 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah pengunjung perpustakaan n-4 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya pemustaka (pengunjung perpustakaan) yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas meminjam buku perpustakaan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. kunjungan 337069.0 Non Prioritas - - 2131 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan yang berada di wilayah kabupaten/kota judul 414626.0 Non Prioritas - - 2132 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Sekolah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah yang berada di wilayah kabupaten/kota judul 332375.0 Non Prioritas - - 2133 E-WALIDATA 2.23.000111 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota Koleksi Judul Buku di Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah dasar/sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota judul 332375.0 Non Prioritas - - 2134 E-WALIDATA 2.23.000111 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota Koleksi Judul Buku di Perpustakaan SD/MI Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah dasar/sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota judul 217088.0 Non Prioritas - - 2135 E-WALIDATA 2.23.000112 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota Koleksi Judul Buku di Perpustakaan SMP/MTs Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah menengah pertama/sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota judul 115287.0 Non Prioritas - - 2136 RPJMN 2025-2029 08.02.0004 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan kota yang berada di wilayah kabupaten/kota judul 66494.0 Non Prioritas - - 2137 E-WALIDATA 2.23.000102 Perpustakaan Kelurahan/Desa Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Kelurahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender." perpustakaan 27209.0 Non Prioritas - - 2138 E-WALIDATA 2.23.000101 Perpustakaan Kecamatan Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Kemantren Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender." perpustakaan 2447.0 Non Prioritas - - 2139 RPJMN 2025-2029 08.02.0004 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Kota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan kota yang berada di wilayah kabupaten/kota judul 36838.0 Non Prioritas - - 2140 E-WALIDATA 2.23.000098 Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Khusus Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain perpustakaan 15757.0 Non Prioritas - - 2141 E-WALIDATA 2.23.000110 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Instansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan khusus yang berada di wilayah kabupaten/kota judul 15757.0 Non Prioritas - - 2142 RPJMN 2025-2029 08.02.0004 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Rasio Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Kota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Perbandingan jumlah koleksi perpustakaan umum (baik tercetak maupun digital) terhadap jumlah penduduk. persen 0.114 Non Prioritas - - 2143 E-WALIDATA 2.23.000109 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Kota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan umum yang berada di wilayah kabupaten/kota judul 47251.0 Non Prioritas - - 2144 E-WALIDATA 2.23.000118 koleksi budaya etnis nusantara yang dimiliki koleksi budaya etnis nusantara yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "koleksi budaya etnis nusantara yang mencakup Semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Indonesia baik yang mutahir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan: bahasa, peralatan hidup, mata pencaharian hidup/ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, kesenian, dan budaya Melayu. Kegiatan meliputi seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyiangan koleksi budaya Etnis Nusantara yang ada di wilayahnya Pengukurannya dengan menghitung jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang diseleksi dan diadakan" eksemplar 223.0 Non Prioritas - - 2145 E-WALIDATA 2.23.000117 koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "koleksi budaya etnis nusantara yang mencakup Semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Indonesia baik yang mutahir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan: bahasa, peralatan hidup, mata pencaharian hidup/ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, kesenian, dan budaya Melayu. Kegiatan meliputi hunting data ketersediaan koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ada diwilayah Kab/Kota Pengukurannya dengan menghitung jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota" eksemplar 4122.0 Non Prioritas - - 2146 E-WALIDATA 2.23.000115 Pelestarian naskah kuno milik Kabupaten/kota Pelestarian naskah kuno milik Kabupaten/kota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Masyarakat yang memiliki dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan naskah 2.0 Non Prioritas - - 2147 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Anggota Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemustaka atau pengguna perpustakaan yang mendaftarkan diri sebagai anggota layanan perpustakaan dan memeroleh Kartu Tanda Anggota Perpustakaan orang 88650.0 Non Prioritas - - 2148 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Anggota Perpustakaan Sekolah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah siswa atau anggota terdaftar dari perpustakaan sekolah (SD/MI, SMP/MTs) orang 66273.0 Non Prioritas - - 2149 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Anggota Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Total anggota perpustakaan dari jenjang SD/MI dan SMP/MTs orang 66273.0 Non Prioritas - - 2150 E-WALIDATA 2.23.000111 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota Anggota Perpustakaan SD/MI Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah dasar/sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota judul 40937.0 Non Prioritas - - 2151 E-WALIDATA 2.23.000112 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota Anggota Perpustakaan SMP/MTs Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah menengah pertama/sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota judul 25336.0 Non Prioritas - - 2152 E-WALIDATA 2.23.000132 Anggota perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota Anggota Perpustakaan Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan umum yang berada di wilayah Kabupaten/Kota orang 20015.0 Non Prioritas - - 2153 E-WALIDATA 2.23.000102 Perpustakaan Kelurahan/Desa Anggota Perpustakaan Kelurahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender." perpustakaan 2524.0 Non Prioritas - - 2154 E-WALIDATA 2.23.000101 Perpustakaan Kecamatan Anggota Perpustakaan Kemantren Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender." perpustakaan 276.0 Non Prioritas - - 2155 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Anggota Perpustakaan Kota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemustaka atau pengguna perpustakaan kota yang mendaftarkan diri sebagai anggota layanan perpustakaan dan memeroleh Kartu Tanda Anggota Perpustakaan orang 17215.0 Non Prioritas - - 2156 E-WALIDATA 2.23.000098 Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota Anggota Perpustakaan Khusus Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain perpustakaan 2362.0 Non Prioritas - - 2157 E-WALIDATA 2.23.000133 Anggota perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota Anggota Perpustakaan Instansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan khusus yang berada di wilayah Kabupaten/Kota orang 2362.0 Non Prioritas - - 2158 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Partisipan dalam Sosialisasi Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan (misalnya kampanye literasi, pelatihan pengelola perpustakaan) di wilayah tertentu orang 18838.0 Non Prioritas - - 2159 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Partisipan dalam Sosialisasi Perpustakaan Sekolah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan sekolah (misalnya kampanye literasi, pelatihan pengelola perpustakaan) di wilayah tertentu orang 11549.0 Non Prioritas - - 2160 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Partisipan dalam Sosialisasi Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs (misalnya kampanye literasi, pelatihan pengelola perpustakaan) di wilayah tertentu orang 11549.0 Non Prioritas - - 2161 E-WALIDATA 2.23.000111 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota Jumlah Partisipan dalam Sosialisasi Perpustakaan SD/MI Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah dasar/sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota judul 8634.0 Non Prioritas - - 2162 E-WALIDATA 2.23.000112 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota Jumlah Partisipan dalam Sosialisasi Perpustakaan SMP/MTs Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah menengah pertama/sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota judul 2915.0 Non Prioritas - - 2163 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Partisipan dalam Sosialisasi Perpustakaan Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/Kota orang 7122.0 Non Prioritas - - 2164 E-WALIDATA 2.23.000102 Perpustakaan Kelurahan/Desa Jumlah Partisipan dalam Sosialisasi Perpustakaan Kelurahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender." perpustakaan 6833.0 Non Prioritas - - 2165 E-WALIDATA 2.23.000101 Perpustakaan Kecamatan Jumlah Partisipan dalam Sosialisasi Perpustakaan Kemantren Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender." perpustakaan 122.0 Non Prioritas - - 2166 E-WALIDATA 2.23.000098 Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota Jumlah Partisipan dalam Sosialisasi Perpustakaan Khusus Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain perpustakaan 167.0 Non Prioritas - - 2167 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Partisipan dalam Sosialisasi Perpustakaan Instansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan khusus (misalnya kampanye literasi, pelatihan pengelola perpustakaan) di wilayah tertentu orang 167.0 Non Prioritas - - 2168 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai bersertifikat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Proporsi dari seluruh tenaga perpustakaan (pustakawan, teknis, penilai) yang mempunyai sertifikat kompetensi / lisensi yang diakui orang 72.0 Non Prioritas - - 2169 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis, dan penilai bersertifikat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah individu dalam kategori pustakawan / teknis / penilai yang telah memperoleh sertifikasi orang 36.0 Non Prioritas - - 2170 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah pustakawan bersertifikat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah pustakawan yang telah memperoleh sertifikasi orang 24.0 Non Prioritas - - 2171 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah tenaga teknis dan penilai bersertifikat* Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah teknis dan penilai yang telah memperoleh sertifikasi orang 12.0 Non Prioritas - - 2172 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis, dan penilai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Total individu yang bekerja di perpustakaan di posisi pengelola / teknis / penilai, terlepas dari sertifikasi orang 50.0 Non Prioritas - - 2173 E-WALIDATA 2.23.000120 Tenaga Teknis Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota Tenaga Teknis Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Umum di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)" orang 26.0 Non Prioritas - - 2174 E-WALIDATA 2.23.000126 Pustakawan pada Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota Pustakawan pada Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah petugas yang memiliki kompetensi yang diperolehnya melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 24.0 Non Prioritas - - 2175 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tenaga Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Semua personel yang bekerja di bidang perpustakaan (pustakawan, penjaga, teknis, pengelola, lain-lain) orang 428.0 Non Prioritas - - 2176 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tenaga Perpustakaan Sekolah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tenaga perpustakaan yang bekerja di perpustakaan sekolah (SD/MI, SMP/MTs) orang 261.0 Non Prioritas - - 2177 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tenaga Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tenaga perpustakaan yang bekerja di perpustakaan sekolah (SD/MI, SMP/MTs) orang 261.0 Non Prioritas - - 2178 E-WALIDATA 2.23.000111 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota Tenaga Perpustakaan SD/MI Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah dasar/sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota judul 165.0 Non Prioritas - - 2179 E-WALIDATA 2.23.000112 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota Tenaga Perpustakaan SMP/MTs Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah menengah pertama/sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota judul 96.0 Non Prioritas - - 2180 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tenaga Perpustakaan Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tenaga yang bekerja di perpustakaan umum (pemerintah daerah, perpustakaan desa, perpustakaan umum kota/kabupaten) orang 119.0 Non Prioritas - - 2181 E-WALIDATA 2.23.000102 Perpustakaan Kelurahan/Desa Tenaga Perpustakaan Kelurahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender." perpustakaan 60.0 Non Prioritas - - 2182 E-WALIDATA 2.23.000101 Perpustakaan Kecamatan Tenaga Perpustakaan Kemantren Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender." perpustakaan 9.0 Non Prioritas - - 2183 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tenaga Perpustakaan Kota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tenaga perpustakaan dalam wilayah kota administratif orang 50.0 Non Prioritas - - 2184 E-WALIDATA 2.23.000098 Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota Tenaga Perpustakaan Khusus Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain perpustakaan 48.0 Non Prioritas - - 2185 E-WALIDATA 2.23.000121 Tenaga Teknis Perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota Tenaga Perpustakaan Instansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Khusus di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)" orang 48.0 Non Prioritas - - 2186 E-WALIDATA 2.23.000140 Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan dan terlibat dalam kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial orang 10569.0 Non Prioritas - - 2187 E-WALIDATA 2.23.000139 Penggiat literasi binaan kabupaten/kota Penggiat literasi binaan kabupaten/kota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca. Duta Baca merupakan sosok inspiratif untuk menjadi motivator dalam membangkitkan kegemaran membaca dan mengampanyekan pembudayaan kegemaran membaca melalui berbagai media. Bunda Baca adalah gelar yang diberikan Perpustakaan Nasional untuk sosok di tiap daerah yang menjadi panutan dalam memajukan serta menumbuhkan minat baca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah orang yang menjadi pegiat literasi diwilayah Kab/Kota" orang 31.0 Non Prioritas - - 2188 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nilai Kategori Reformasi Birokrasi OPD di tahun n nilai A = 89,608 Non Prioritas - - 2189 E-WALIDATA 2.23.000119 Jumlah promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/kota Jumlah promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/kota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Kegemaran membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah kegiatan promosi kegemaran membaca di wilayah Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Kab/Kota" kegiatan 290.0 Non Prioritas - - 2190 RPJMN 2025-2029, SIPD 08.02.025 Tingkat Kegemaran Membaca Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat poin belum tersedia 2025 (78.47 tahun 2024) Non Prioritas - - 2191 E-WALIDATA 2.24.000001 Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "&Akusisi Arsip Statis meliputi verifikasi, melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA. Pengolahan Arsip Statis meliputi pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang terdiri dari daftar arsip, inventaris arsip dan guide arsip. Preservasi yang dimaksud meliputi : -Restorasi, -Penyimpanan -Reproduksi/Digitalisasi -Pengujian Arsip Akses Arsip Statis meliputi keterbukaan arsip statis, Aksessibilitas arsip dan pelayanan arsip statis kepada publik." arsip 12187.0 Non Prioritas - - 2192 E-WALIDATA 2.24.000005 Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Penilaian Arsip adalah proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik/nilai instrinsiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi. Pengukuran Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun." arsip 19633.0 Non Prioritas - - 2193 E-WALIDATA 2.24.000035 Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi,Kabupaten/Kota Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi,Kabupaten/Kota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Penyelamatan Arsip Pembubaran Perangkat Daerah dilaksanakan dengan pembentukan Tim Penyelamatan Arsip pada perangkat daerah. Kegiatan meliputi : - penaataan dan pendaftaran arsip - verifikasi/penilaian arsip -penyerahan dan pemusnahan arsip" arsip 984.0 Non Prioritas - - 2194 E-WALIDATA 2.24.000006 Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan SKPD atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi setelah mendapat: 1) Pertimbangan tertulis dari panitia penilai 2) Persetujuan tertulis dari gubenur. Pelaksanaan pemusnahan arsip tersebut menjadi tanggungjawab Unit Kearsipan di satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi. Pengukuran Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan." berkas 19633.0 Non Prioritas - - 2195 E-WALIDATA 2.24.000007 Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup meliputi arsip yang mengekspos data diri seseorang, arsip yang sedang digunakan dalam proses hukum, peta perbatasan dll. Kriteria dari arsip tertutup dapat dilihat berdasarkan klasul pada saat penyerahan arsip dan berdasarkan hukum" arsip 1.0 Non Prioritas - - 2196 E-WALIDATA 2.24.000013 Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Penyelamatan Arsip Pembubaran Perangkat Daerah dilaksanakan dengan pembentukan Tim Penyelamatan Arsip pada perangkat daerah Provinsi. Kegiatan meliputi : - penaataan dan pendaftaran arsip - verifikasi/penilaian arsip -penyerahan dan pemusnahan arsip" daftar 984.0 Non Prioritas - - 2197 E-WALIDATA 2.24.000015 Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Kegiatan meliputi : - menyusun Berita Acara Hasil alih media dan daftar arsip alihmedia" arsip 1166.0 Non Prioritas - - 2198 E-WALIDATA 2.24.000017 Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media." arsip 1166.0 Non Prioritas - - 2199 E-WALIDATA 2.24.000019 Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media." arsip 1166.0 Non Prioritas - - 2200 E-WALIDATA 2.24.000021 Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media." arsip 2.0 Non Prioritas - - 2201 E-WALIDATA 2.24.000027 Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Informasi arsip yang dipublikasikan di JIKN: 1) Informasi yang bersifat terbuka, sehingga pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 2) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata, atau jika terdapat kopi digital yang telah disunting atas persetujuan pejabat yang berwenang maka pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 3) Informasi yang status keterbukaan/ketertutupannya belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata." pengguna 354.0 Non Prioritas - - 2202 E-WALIDATA 2.24.000029 Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Kegiatan meliputi : Pembuatan naskah dinas, pengendalian naskah dinas dan penyajian arsip dinamis" berkas 4499.0 Non Prioritas - - 2203 E-WALIDATA 2.24.000031 Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "Kegiatan meliputi : Pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, pengelolaan arsipvital, terjaga,alih media, penyusutan arsip (pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip statis)" berkas 5572.0 Non Prioritas - - 2204 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan terhadap total perangkat daerah pada wilayah tertentu, dinyatakan dalam persen. persen 100.0 Non Prioritas - - 2205 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah OPD yang telah menerapkan arsip secara baku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan yang berlaku. OPD 152.0 Non Prioritas - - 2206 RPJMN 2025-2029 08.02.0001 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah organisasi perangkat daerah yang dibentuk dan aktif menjalankan urusan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada wilayah tertentu. OPD 152.0 Non Prioritas - - 2207 E-WALIDATA 2.24.000034 SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah standar operasional prosedur terkait penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang telah disusun dan ditetapkan secara resmi oleh instansi pada periode tertentu. sop 1.0 Non Prioritas - - 2208 RPJMN 2025-2029 09.06.002 Indeks Budaya Tertib Arsip Jumlah Arsip yang dimanfaatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah arsip yang digunakan, diakses, atau dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan, pengambilan keputusan, pembuktian, penelitian, atau kepentingan lainnya pada periode tertentu. berkas 2988.0 Non Prioritas - - 2209 RPJMN 2025-2029 09.06.0021 Indeks Budaya Tertib Arsip Jumlah Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah orang yang bekerja pada Perpustakaan dan yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 24.0 Non Prioritas - - 2210 RPJMN 2025-2029 09.06.0021 Indeks Budaya Tertib Arsip Jumlah pengunjung layanan Arsip Statis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah pengunjung perpustakaan/gedung arsip yang memanfaatkan Arsip Statis (Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 96.0 Non Prioritas - - 2211 RPJMN 2025-2029 09.06.0021 Indeks Budaya Tertib Arsip Jumlah kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang mengikuti diklat/kursus/sekolah/workshop atau pelatihan terkait kearsipan yang bertujuan meningkatkan wawasan dan kompetensi di bidang kearsipan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. kegiatan 15.0 Non Prioritas - - 2212 RPJMN 2025-2029 05.01.0018 "" Persentase Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang Aktif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Proporsi LSM aktif dibagi dengan jumlah LSM terdaftar menurut administrasi pemerintah daerah persen 63.16 Non Prioritas - - 2213 RPJMN 2025-2029 05.01.0018 "" Jumlah LSM yang Aktif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Organisasi masyarakat yang telah terdaftar sebagai LSM/Ormas dan telah melaksanakan kegiatan nyata dalam setahun terakhir unit 12.0 Non Prioritas - - 2214 RPJMN 2025-2029 05.01.0018 "" Jumlah seluruh LSM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang teregistrasi di DIY pada tahun berkenaan. LSM adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun kelompok orang secara suka rela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. unit 19.0 Non Prioritas - - 2215 E-WALIDATA 8.01.000093 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orkesmas Berdasarkan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang teregistrasi pada Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama di DIY pada tahun berkenaan. kelompok 31.0 Non Prioritas - - 2216 E-WALIDATA 8.01.000093 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orkesmas Berdasarkan Ekonomi Sosial Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Organisasi kemasyarakatan (terdaftar di Kesbangpol) yang memiliki bidang kegiatan tertentu dibidang ekonomi, sosial, dan budaya kelompok 58.0 Non Prioritas - - 2217 E-WALIDATA 8.01.000093 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orkesmas Berdasarkan Pendidikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Organisasi kemasyarakatan (terdaftar di Kesbangpol) yang memiliki bidang kegiatan tertentu dibidang pendidikan kelompok 11.0 Non Prioritas - - 2218 RPJMN 2025-2029 05.01.0018 "" Jumlah LSM Lokal Baru Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal Baru di DIY pada tahun berkenaan. kelompok 0.0 Non Prioritas - - 2219 RPJMN 2025-2029 05.01.0018 "" Total Jumlah LSM Lokal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal di DIY pada tahun berkenaan. kelompok 15.0 Non Prioritas - - 2220 E-WALIDATA 8.01.000093 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pembinaan terhadap LSM, Ormas, atau OKP di DIY pada tahun berkenaan. kali 4.0 Non Prioritas - - 2221 RPJMN 2025-2029 09.01.0014 Persentase parpol penerima bantuan keuangan parpol dari APBN yang memprioritaskan bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan politik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta selama satu tahun anggaran di DIY pada tahun berkenaan. unit-per-kali 9.0 Non Prioritas - - 2222 E-WALIDATA 8.01.000001 Anggota Paskibraka Anggota Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik "Anggota Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/ menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota." orang 38.0 Non Prioritas - - 2223 E-WALIDATA 8.01.000002 Calon Paskibraka Calon Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Para pelajar yang melamar untuk mengikuti seleksi Paskibraka orang 300.0 Non Prioritas - - 2224 E-WALIDATA 8.01.000050 Paskibraka Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila orang 38.0 Non Prioritas - - 2225 E-WALIDATA 8.01.000006 Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penyediaan kebutuhan administrasi, seleksi, dan pelatihan calon anggota paskibraka orang 38.0 Non Prioritas - - 2226 E-WALIDATA 8.01.000007 Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka Duta Pancasila Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka Duta Pancasila Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kegiatan Forum dialog, diskusi interaktif, dll terkait pemberian pembinaan lanjutan terkait pancasila dan wawasan kebangsaan bagi anggota purna paskibraka duta pancasila unit 38.0 Non Prioritas - - 2227 E-WALIDATA 8.01.000008 Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penyediaan seluruh kebutuhan para calon anggota paskibraka dalam proses rekruitment dan seleksi unit 38.0 Non Prioritas - - 2228 E-WALIDATA 8.01.000014 Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik para pelatih dan pengajar dalam memberikan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka orang 20.0 Non Prioritas - - 2229 E-WALIDATA 8.01.000015 Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Paskibraka Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik para pengajar dan fasilitator dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka orang 20.0 Non Prioritas - - 2230 E-WALIDATA 8.01.000016 Narasumber atau Pelatih dalam Pembentukan Paskibraka Narasumber atau Pelatih dalam Pembentukan Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka orang 20.0 Non Prioritas - - 2231 E-WALIDATA 8.01.000018 Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Panitia dalam proses seleksi dan rekuitment calon anggota paskibraka orang 23.0 Non Prioritas - - 2232 E-WALIDATA 8.01.000019 Pelatih Paskibraka Pelatih Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka orang 20.0 Non Prioritas - - 2233 E-WALIDATA 8.01.000020 Peningkatan kompetensi bidang karakter Purnapaskibraka Duta Pancasila Peningkatan kompetensi bidang karakter Purnapaskibraka Duta Pancasila Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan pembentukan karakter kebangsaan kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 2234 E-WALIDATA 8.01.000023 Peningkatan kompetensi kepemimpinan Pancasila Purnapaskibraka Duta Pancasila Peningkatan kompetensi kepemimpinan Pancasila Purnapaskibraka Duta Pancasila Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kepemimpinan kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 2235 E-WALIDATA 8.01.000026 Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penyediaan sarana, prasarana, uang saku, dan kebutuhan para calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka dalam melaksanakan diskusi pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan orang 38.0 Non Prioritas - - 2236 E-WALIDATA 8.01.000027 Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penyediaan sarana, prasarana, uang saku, dan kebutuhan para anggota dan anggota purnapaskibraka dalam melaksanakan kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka orang 38.0 Non Prioritas - - 2237 E-WALIDATA 8.01.000031 Purnapaskibraka Purnapaskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pembentukan purnapaskibraka orang 38.0 Non Prioritas - - 2238 E-WALIDATA 8.01.000032 Purnapaskibraka Duta Pancasila Purnapaskibraka Duta Pancasila Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penangkatan, penetapan, dan pelantikan purnapaskibraka duta pancasila orang 7.0 Non Prioritas - - 2239 E-WALIDATA 8.01.000035 Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penyediaan sarana, prasarana, kebutuhan dan honor Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka orang n/a Non Prioritas - - 2240 E-WALIDATA 8.01.000042 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penyediaan forum diskusi dan dialog terkait Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan orang 1080.0 Non Prioritas - - 2241 E-WALIDATA 8.01.000064 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Orang yang Mengikuti dan melaksanakan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya) orang 570.0 Non Prioritas - - 2242 E-WALIDATA 8.01.000069 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Orang yang Mengikuti Kegaiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah orang 7.0 Non Prioritas - - 2243 E-WALIDATA 8.01.000059 Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (dalam 3 Tahun Terakhir) orang n/a Non Prioritas - - 2244 E-WALIDATA 8.01.000054 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi, bimtek, pelatihan terkait koordinasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah orang 83.0 Non Prioritas - - 2245 E-WALIDATA 8.01.000041 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penyediaan forum dialog dan diskusi, serta sosialisasi terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan orang n/a Non Prioritas - - 2246 E-WALIDATA 8.01.000063 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi, Bimpek Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (3 Tahun Terakhir) orang 50.0 Non Prioritas - - 2247 E-WALIDATA 8.01.000068 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah orang 266.0 Non Prioritas - - 2248 E-WALIDATA 8.01.000091 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialiasis, Bimtek, Kursus, dan/atau Pelatihan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah orang 505.0 Non Prioritas - - 2249 E-WALIDATA 8.01.000053 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi dan bimtek, terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah orang 725.0 Non Prioritas - - 2250 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Skor hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melalui verifikasi Inspektorat, sesuai pedoman Permen PANRB & Permendagri - 1.0 Non Prioritas - - 2251 E-WALIDATA 8.01.000044 Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pelaksanaan kegiatan forum diskusi terkait Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara dokumen 1.0 Non Prioritas - - 2252 E-WALIDATA 8.01.000104 Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Laporan Pelaksanaan & Dokumen SK Anggota Forkopimda) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 2253 E-WALIDATA 8.01.000094 Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen Laporan Hasil Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (tahun Sebelumnya) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 2254 E-WALIDATA 8.01.000061 Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen Laporan Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun dokumen 1.0 Non Prioritas - - 2255 E-WALIDATA 8.01.000066 Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen Laporan Capaian Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Tahun Sebelumnya) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 2256 E-WALIDATA 8.01.000089 Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen Laporan Kinerja Capaian Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun dokumen 1.0 Non Prioritas - - 2257 E-WALIDATA 8.01.000051 Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen Laporan Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun dokumen 1.0 Non Prioritas - - 2258 E-WALIDATA 8.01.000040 Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penyedian ruang diskusi dan dialog terkait penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun dokumen 1.0 Non Prioritas - - 2259 E-WALIDATA 8.01.000062 Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daftar Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun dokumen 1.0 Non Prioritas - - 2260 E-WALIDATA 8.01.000067 Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen Daftar Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (tiga tahun terakhir) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 2261 E-WALIDATA 8.01.000057 Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daftar dan Lampiran Kebijakan Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun dokumen 1.0 Non Prioritas - - 2262 E-WALIDATA 8.01.000052 Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daftar Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun dokumen 1.0 Non Prioritas - - 2263 E-WALIDATA 8.01.000043 Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pelaksanaan Monev dan Penyusunan Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan laporan 1.0 Non Prioritas - - 2264 E-WALIDATA 8.01.000065 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya) laporan 1.0 Non Prioritas - - 2265 E-WALIDATA 8.01.000070 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Tahun Sebelumnya) laporan 1.0 Non Prioritas - - 2266 E-WALIDATA 8.01.000093 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Tahun Sebelumnya) laporan 1.0 Non Prioritas - - 2267 E-WALIDATA 8.01.000055 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Laporan Capaian Kinerja terkait Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Sebelumnya laporan 1.0 Non Prioritas - - 2268 E-WALIDATA 8.01.000003 Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dialog Interaktif dan Diskusi bersama untuk memberikan penguatan kepada peserta terkait pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan kepada para calon anggota paskibraka kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 2269 E-WALIDATA 8.01.000010 Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penyediaan sarana dan prasarana, serta segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas purna paskibraka duta pancasila unit 1.0 Non Prioritas - - 2270 E-WALIDATA 8.01.000012 Kelengkapan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Kelengkapan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemberian ruang diskusi, pelatihan dan pengajaran kepada anggota purna paskibraka duta pancasila unit 1.0 Non Prioritas - - 2271 E-WALIDATA 8.01.000017 Pamong/Pengasuh Pamong/Pengasuh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Para pamong dan pengasuh angota paskibraka selama pelatihan orang 1.0 Non Prioritas - - 2272 E-WALIDATA 8.01.000021 Peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa) Purnapaskibraka Duta Pancasila Peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa) Purnapaskibraka Duta Pancasila Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa) kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 2273 E-WALIDATA 8.01.000022 Peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga) Purnapaskibraka Duta Pancasila Peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga) Purnapaskibraka Duta Pancasila Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga) kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 2274 E-WALIDATA 8.01.000024 Peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi Purnapaskibraka Duta Pancasila Peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi Purnapaskibraka Duta Pancasila Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 2275 E-WALIDATA 8.01.000028 Peserta Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Peserta Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pembiayaan terkait kebutuhan peserta dalam pembinaan lanjutan kepada purnapakibraka duta pancasila orang 1.0 Non Prioritas - - 2276 E-WALIDATA 8.01.000029 Peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pembiayaan untuk peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan orang 1.0 Non Prioritas - - 2277 E-WALIDATA 8.01.000033 Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pembiayan terkait penyediaan ruang diskusi dengan pembelajaran terkait Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 2278 E-WALIDATA 8.01.000036 Training of Trainer Kepamongan Training of Trainer Kepamongan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penyelenggaraan TOT Kepamongan bagi Anggota Paskibraka dan Anggota Purnapaskibraka kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 2279 E-WALIDATA 8.01.000037 Transportasi dalam Pembentukan Paskibraka Transportasi dalam Pembentukan Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transportasi dalam pembentukan paskibraka unit 1.0 Non Prioritas - - 2280 E-WALIDATA 8.01.000038 Transportasi pada pembentukan paskibraka Transportasi pada pembentukan paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transportasi pada pembentukan paskibraka unit 1.0 Non Prioritas - - 2281 E-WALIDATA 8.01.000048 Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila dokumen 1.0 Non Prioritas - - 2282 E-WALIDATA 8.01.000049 Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dokumen 1.0 Non Prioritas - - 2283 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 2284 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 2285 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 2286 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 2287 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 2288 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 2289 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 2290 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 2291 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Demengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2292 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 2293 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Klirten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2294 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 2295 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 2296 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 2297 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 2298 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Priggokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2299 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 2300 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 2301 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 2302 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 2303 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 2304 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 2305 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 2306 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2307 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 2308 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 2309 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 2310 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 2311 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 2312 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 2313 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 2314 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 2315 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 2316 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 2317 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Brotokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2318 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 2319 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 2320 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 2321 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 2322 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 2323 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 2324 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Keluarahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2325 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 2326 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 2327 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Laki-Laki Kelurahan Purbaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2328 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 2329 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 2330 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 2331 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 2332 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 2333 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 2334 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 2335 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 2336 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Demengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2337 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 2338 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Klirten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2339 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 2340 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 2341 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 2342 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 2343 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Priggokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2344 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 2345 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 2346 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 2347 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 2348 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 2349 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 2350 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 2351 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2352 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 2353 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 2354 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 2355 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 2356 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 2357 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 2358 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 2359 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 2360 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 2361 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 2362 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Brotokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2363 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 2364 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 2365 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 2366 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 2367 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 2368 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 2369 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Keluarahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2370 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 2371 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 2372 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Jalanan Perempuan Kelurahan Purbaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan yang melakukan aktivitas atau menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2373 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Eks Psikotik Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penderita eks psikotik (seseorang yang mengalami cacat mental atau gangguan jiwa (telah dirawat di rumah sakit jiwa dan direkomendasikan dalam kondisi tenang) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 2374 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 2375 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 2376 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 2377 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 2378 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 2379 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 2380 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 2381 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 2382 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 2383 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 2384 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 2385 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 2386 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 2387 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 2388 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 2389 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 2390 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 2391 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 2392 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 2393 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 2394 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 2395 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 2396 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 2397 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 2398 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 2399 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 2400 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 2401 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 2402 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 2403 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 2404 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 2405 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 2406 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 2407 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 2408 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 2409 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 2410 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 2411 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 2412 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 2413 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 2414 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 2415 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 2416 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 2417 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 2418 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 2419 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 2420 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 2421 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 2422 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 2423 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 2424 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 2425 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 2426 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 2427 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 2428 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 2429 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 2430 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 2431 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 2432 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 2433 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 2434 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 2435 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 2436 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 2437 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 2438 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 2439 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 2440 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 2441 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 2442 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 2443 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 2444 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 2445 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 2446 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 2447 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 2448 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 2449 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 2450 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 2451 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 2452 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 2453 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 2454 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 2455 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 2456 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 2457 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 2458 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 2459 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 2460 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 2461 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 2462 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 2463 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pengemis Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang melakukan kegiatan meminta-minta di tempat umum untuk memperoleh penghasilan dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 2464 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 2465 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 2466 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 2467 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 2468 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 2469 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 2470 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 2471 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 2472 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 2473 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 2474 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 2475 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 2476 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 2477 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 2478 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 2479 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 2480 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 2481 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 2482 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 2483 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 2484 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 2485 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 2486 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 2487 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 2488 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 2489 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 2490 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 2491 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 2492 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 2493 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 2494 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 2495 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 2496 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 2497 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 2498 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 2499 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 2500 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 2501 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 2502 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 2503 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 2504 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 2505 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 2506 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 2507 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 2508 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk laki-laki yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 2509 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 2510 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 2511 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 2512 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 2513 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 2514 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 2515 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 2516 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 2517 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 2518 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 2519 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 2520 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 2521 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 2522 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 2523 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 2524 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 2525 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 2526 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 2527 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 2528 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 2529 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 2530 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 2531 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 2532 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 2533 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 2534 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 2535 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 2536 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 2537 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 2538 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 2539 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 2540 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 2541 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 2542 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 2543 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 2544 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 2545 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 2546 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 2547 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 2548 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 2549 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 2550 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 2551 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 2552 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 2553 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Gelandangan Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk perempuan yang hidup dalam kondisi tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah, dan terdata berdomisili atau ditemukan di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 2554 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 2555 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 2556 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 2557 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 2558 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 2559 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 2560 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 2561 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Demengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2562 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 2563 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Klirten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2564 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 2565 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 2566 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 2567 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 2568 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 2569 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 2570 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Priggokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2571 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 2572 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 2573 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 2574 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 2575 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 2576 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 2577 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2578 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 2579 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 2580 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 2581 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 2582 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 2583 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 2584 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 2585 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 2586 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 2587 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 2588 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Brotokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2589 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 2590 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 2591 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Keluarahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2592 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 2593 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 2594 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 2595 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 2596 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 2597 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 2598 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Laki-Laki Kelurahan Purbaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2599 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 2600 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 2601 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 2602 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 2603 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 2604 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 2605 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 2606 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Demengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2607 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 2608 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Klirten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2609 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 2610 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 2611 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 2612 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 2613 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 2614 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 2615 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Priggokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2616 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 2617 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 2618 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 2619 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 2620 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 2621 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 2622 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2623 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 2624 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 2625 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 2626 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 2627 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 2628 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 2629 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 2630 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 2631 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 2632 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 2633 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Brotokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2634 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 2635 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 2636 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Keluarahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2637 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 2638 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 2639 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 2640 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 2641 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 2642 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 2643 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT) Perempuan Kelurahan Purbaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah lima tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2644 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 2645 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 2646 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 2647 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 2648 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 2649 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 2650 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 2651 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Demengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2652 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 2653 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Klirten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2654 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 2655 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 2656 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 2657 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 2658 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 2659 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 2660 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Priggokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2661 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 2662 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 3.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 2663 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 2664 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 2665 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 3.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 2666 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 2667 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 2.0 Non Prioritas - - 2668 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 2669 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 2670 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 2671 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 2672 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 2673 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 2674 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 2675 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 3.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 2676 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 2677 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 2678 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Brotokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 1.0 Non Prioritas - - 2679 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 2680 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 2681 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Keluarahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2682 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 2683 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 2684 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 2685 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 2686 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 2687 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 2688 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Laki-Laki Kelurahan Purbaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2689 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 2690 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 2691 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 2692 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 2693 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 2694 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 2695 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 2696 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Demengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2697 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 2698 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Klirten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2699 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 2700 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 2701 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 2702 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 2703 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 2704 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 2705 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Priggokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2706 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 2.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 2707 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 2708 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 2709 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 2710 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 2711 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 2712 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2713 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 2714 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 2715 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 2716 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 2717 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 2718 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 2719 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 2720 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 2721 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 2722 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 2723 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Brotokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2724 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 2725 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 2726 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Keluarahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2727 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 2728 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 2729 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 2730 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 2731 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 2732 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 2733 RPJMN 2025-2029 04.03.0030 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Jumlah Anak Terlantar (AT) Perempuan Kelurahan Purbaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah anak perempuan berusia di bawah 18 tahun yang kebutuhan dasar fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi secara wajar karena terlantar, dan terdata di wilayah Kelurahan pada periode tertentu. anak 0.0 Non Prioritas - - 2734 RPJMN 2025-2029 04.03.0003 Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif Korban Tindak kekerasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah korban tindak kekerasan orang (baik individu, keluarga, maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, dan bentuk kekerasan lainnya, maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 3.0 Non Prioritas - - 2735 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 2736 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 2737 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 2738 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 2739 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 2740 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 2741 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 2742 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 2743 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 2744 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 2745 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 2746 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 2747 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 2748 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 2749 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 2750 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 2751 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 2752 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 2753 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 2754 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 2755 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 2756 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 2757 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 2758 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 2759 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 2760 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 2761 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 2762 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 2763 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 2764 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 2765 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 2766 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 2767 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 2768 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 2769 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 2770 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 2771 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 2772 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 2773 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 2774 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 2775 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 2776 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 2777 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 2778 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 2779 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 2780 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 2781 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 2782 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 2783 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 2784 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 2785 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 2786 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 2787 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 2788 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 2789 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 2790 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 2791 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 2792 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 2793 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 2794 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 2795 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 2796 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 2797 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 2798 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 2799 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 2800 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 2801 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 2802 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 2803 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 2804 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 2805 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 2806 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 2807 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 2808 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 2809 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 2810 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 2811 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 2812 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 2813 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 2814 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 2815 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 2816 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 2817 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 2818 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 2819 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 2820 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 2821 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 2822 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 2823 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 2824 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Pemulung Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 2825 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 2826 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 2827 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 2828 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 2829 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 2830 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 2831 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 2832 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 2833 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 2834 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 2835 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 2836 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 2837 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 2838 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 2839 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 2840 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 2841 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 2842 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 2843 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 2844 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 2845 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 2846 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 2847 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 2848 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 2849 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 2850 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 2851 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 2852 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 2853 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 2854 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 2855 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 2856 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 2857 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 2858 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 2859 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 2860 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 2861 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 2862 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 2863 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 2864 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 2865 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 2866 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 2867 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 2868 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 2869 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 37.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 2870 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 2871 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 2872 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 32.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 2873 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 24.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 2874 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 2875 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 2876 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 26.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 2877 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 2878 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 2879 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 2880 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 2881 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 2882 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 2883 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 2884 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 2885 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 46.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 2886 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 2887 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 2888 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 39.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 2889 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 2890 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 2891 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 2892 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 2893 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 2894 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 2895 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 2896 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 2897 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 2898 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 2899 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 2900 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 40.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 2901 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 2902 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 36.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 2903 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 2904 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 2905 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 37.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 2906 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 2907 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 2908 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 2909 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 24.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 2910 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 2911 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 2912 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 46.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 2913 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 38.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 2914 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penduduk Lanjut Usia Terlantar Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 97.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 2915 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 2916 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 2917 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 2918 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 2919 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 30.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 2920 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 22.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 2921 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 27.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 2922 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 2923 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 2924 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 2925 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 2926 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 2927 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 2928 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 2929 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 2930 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 2931 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 28.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 2932 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 2933 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 22.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 2934 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 2935 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 2936 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 2937 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 2938 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 2939 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 2940 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 2941 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 2942 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 2943 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 2944 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 2945 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 2946 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 2947 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 2948 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 2949 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 2950 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 2951 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 2952 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 2953 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 2954 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 2955 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 2956 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 2957 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 2958 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 2959 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 24.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 2960 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 2961 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 2962 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 2963 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 2964 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 28.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 2965 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 2966 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 44.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 2967 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 2968 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 2969 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 2970 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 2971 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 2972 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 2973 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 2974 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 2975 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 2976 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 2977 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 2978 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 2979 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 2980 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 2981 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 2982 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 2983 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 2984 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 2985 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 2986 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 2987 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 2988 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 2989 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 30.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 2990 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 2991 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 2992 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 2993 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 2994 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 2995 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 2996 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 2997 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 2998 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 2999 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 3000 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 3001 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 3002 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 3003 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 3004 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Fisik Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 23.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 3005 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 3006 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 3007 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 3008 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 3009 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 3010 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 3011 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 3012 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 3013 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 3014 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 3015 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 3016 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 3017 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 3018 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 3019 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 3020 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 3021 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 22.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 3022 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 3023 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 3024 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 3025 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 3026 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 3027 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 3028 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 3029 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 3030 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 3031 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 3032 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 3033 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 3034 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 3035 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 3036 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 3037 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 3038 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 3039 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 3040 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 3041 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 3042 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 3043 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 3044 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 3045 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 3046 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 3047 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 3048 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 3049 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 29.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 3050 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 3051 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 3052 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 3053 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 3054 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 3055 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 3056 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 3057 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 3058 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 3059 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 3060 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 3061 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 3062 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 3063 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 3064 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 3065 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 3066 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 3067 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 3068 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 3069 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 3070 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 3071 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 3072 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 3073 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 3074 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 3075 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 3076 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 3077 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 3078 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 3079 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 3080 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 3081 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 3082 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 3083 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 3084 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 3085 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 3086 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 3087 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 3088 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 3089 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 3090 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 3091 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 3092 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 3093 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 3094 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Intelektual Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 3095 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 3096 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 3097 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 3098 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 3099 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 3100 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 3101 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 3102 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 3103 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 3104 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 3105 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 3106 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 3107 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 3108 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 3109 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 3110 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 3111 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 3112 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 3113 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 3114 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 3115 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 3116 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 3117 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 3118 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 3119 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 3120 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 3121 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 3122 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 3123 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 3124 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 3125 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 3126 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 3127 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 3128 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 3129 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 3130 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 3131 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 3132 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 3133 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 3134 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 3135 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 3136 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 3137 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 3138 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 3139 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 3140 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 3141 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 3142 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 3143 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 3144 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 3145 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 3146 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 3147 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 3148 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 3149 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 3150 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 3151 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 3152 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 3153 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 3154 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 3155 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 3156 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 3157 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 3158 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 3159 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 3160 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 3161 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 3162 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 3163 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 3164 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 3165 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 3166 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 3167 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 3168 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 3169 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 3170 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 3171 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 3172 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 3173 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 3174 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 3175 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 3176 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 3177 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 3178 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 3179 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 3180 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 3181 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 3182 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 3183 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 3184 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Mental Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 3185 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 3186 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 3187 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 3188 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 3189 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 3190 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 3191 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 3192 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 3193 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 3194 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 3195 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 3196 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 3197 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 3198 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 3199 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 3200 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 3201 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 3202 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 3203 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 3204 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 3205 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 3206 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 3207 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 3208 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 3209 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 3210 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 3211 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 3212 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 3213 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 3214 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 3215 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 3216 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 3217 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 3218 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 3219 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 3220 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 3221 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 3222 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 3223 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 3224 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 3225 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 3226 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 3227 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 3228 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 3229 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 3230 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 3231 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 3232 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 3233 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 3234 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 3235 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 3236 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 3237 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 3238 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 3239 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 3240 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 3241 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 3242 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 3243 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 3244 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 3245 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 3246 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 3247 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 3248 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 3249 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 3250 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 3251 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 3252 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 3253 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 3254 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 3255 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 3256 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 3257 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 3258 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 3259 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 3260 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 3261 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 3262 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 3263 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 3264 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 3265 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 3266 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 3267 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 3268 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 3269 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 3270 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 3271 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 3272 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 3273 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 3274 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Sensorik Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 3275 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 3276 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 3277 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 3278 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 3279 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 3280 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 3281 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 3282 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 3283 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 3284 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 3285 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 3286 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 3287 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 3288 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 3289 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 3290 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 3291 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 3292 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 3293 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 3294 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 3295 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 3296 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 3297 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 3298 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 3299 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 3300 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 3301 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 3302 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 3303 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 3304 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 3305 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 3306 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 3307 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 3308 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 3309 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 3310 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 3311 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 3312 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 3313 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 3314 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 3315 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 3316 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 3317 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 3318 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 3319 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 3320 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 3321 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 3322 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 3323 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 3324 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 3325 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 3326 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 3327 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 3328 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 3329 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 3330 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 3331 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 3332 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 3333 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 3334 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 3335 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 3336 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 3337 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 3338 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 3339 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 3340 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 3341 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 3342 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 3343 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 3344 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 3345 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 3346 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 3347 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 3348 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 3349 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 3350 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 3351 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 3352 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 3353 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 3354 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 3355 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 3356 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 3357 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 3358 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 3359 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 3360 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 3361 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 3362 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 3363 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 3364 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 3365 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 3366 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 3367 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 3368 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 3369 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 3370 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 3371 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 3372 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 3373 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 3374 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 3375 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 3376 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 3377 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 3378 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 3379 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 3380 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 3381 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 3382 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 3383 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 3384 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 3385 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 3386 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 3387 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 3388 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 3389 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 3390 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 3391 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 3392 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 3393 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 3394 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 3395 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 3396 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 3397 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 3398 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 3399 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 3400 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 3401 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 3402 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 3403 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 3404 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 3405 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 3406 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 3407 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 3408 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 3409 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 3410 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 3411 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 3412 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 3413 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 3414 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 3415 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 3416 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 3417 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 3418 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 3419 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 3420 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 3421 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 3422 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 3423 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 3424 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 3425 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 3426 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 3427 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 3428 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 3429 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 3430 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 3431 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 3432 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 3433 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 3434 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 3435 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 3436 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 3437 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 3438 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 3439 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 3440 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 3441 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 3442 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 3443 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 3444 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 3445 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 3446 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 3447 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 3448 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 3449 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 3450 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 3451 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 3452 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 3453 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 3454 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Ragam Disabilitas Lainnya Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 3455 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 3456 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 3457 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 3458 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 3459 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 3460 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 3461 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 3462 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 3463 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 3464 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 3465 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 3466 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 3467 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 3468 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 3469 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 3470 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 3471 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 3472 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 3473 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 3474 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 3475 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 3476 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 3477 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 3478 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 3479 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 3480 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 3481 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 3482 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 3483 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 3484 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 3485 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 3486 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 3487 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 3488 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 3489 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 3490 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 3491 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 3492 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 3493 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 3494 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 3495 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 3496 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 3497 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 3498 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 3499 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 3500 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 3501 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 3502 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 3503 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 3504 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 3505 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 3506 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 3507 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 3508 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 3509 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 3510 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 3511 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 3512 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 3513 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 3514 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 3515 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 3516 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 3517 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 3518 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 3519 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 3520 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 3521 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 3522 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 3523 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 3524 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 3525 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 3526 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 3527 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 3528 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 3529 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 3530 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 3531 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 3532 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 3533 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 3534 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 3535 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 3536 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 3537 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 3538 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 3539 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 3540 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 3541 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 3542 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 3543 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 3544 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Tuna Susila Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 3545 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 3546 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 3547 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 3548 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 3549 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 3550 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 3551 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 3552 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 3553 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 3554 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 3555 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 3556 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 3557 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 3558 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 3559 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 3560 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 3561 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 3562 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 3563 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 3564 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 3565 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 3566 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 3567 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 3568 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 3569 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 3570 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 3571 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 3572 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 3573 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 3574 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 3575 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 3576 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 3577 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 3578 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 3579 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 3580 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 3581 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 3582 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 3583 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 3584 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 3585 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 3586 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 3587 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 3588 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 3589 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 3590 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 3591 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 3592 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 3593 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 3594 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 3595 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 3596 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 3597 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 3598 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 3599 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 3600 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 3601 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 3602 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 3603 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 3604 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 3605 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 3606 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 3607 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 3608 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 3609 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 3610 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 3611 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 3612 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 3613 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 3614 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 3615 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 3616 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 3617 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 3618 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 3619 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 3620 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 3621 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 3622 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 3623 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 3624 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 3625 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 3626 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 3627 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 3628 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 3629 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 3630 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 3631 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 3632 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 3633 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 3634 SIPD 04.02.057 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 3635 SDGs, SIPD 04.01.014 Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat Korban Penyalahgunaan NAPZA Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA. Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 17.0 Non Prioritas - - 3636 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 3637 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 3638 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 3639 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 3640 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 4.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 3641 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 3642 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 3643 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 3644 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 3645 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 3646 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 3647 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 3648 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 3649 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 15.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 3650 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 23.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 3651 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 4.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 3652 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 5.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 3653 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 4.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 3654 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 3655 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 3656 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 3657 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 3658 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 3659 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 3660 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 5.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 3661 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 3662 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 12.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 3663 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 3.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 3664 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 3665 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 3666 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 3667 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 8.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 3668 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 12.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 3669 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 14.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 3670 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 3671 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 3672 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 3673 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 7.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 3674 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 5.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 3675 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 3676 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 3677 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 3678 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 3679 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 3680 RPJMN 2025-2029 03.07.006 Indeks Kerentanan Keluarga Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" keluarga 18.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 3681 SDGs, SIPD 04.02.009 Jumlah Korban Bencana Korban Bencana Alam Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Korban bencana alam adalah adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Jumlah korban bencana alam di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 119.0 Non Prioritas - - 3682 SDGs, SIPD 04.02.009 Jumlah Korban Bencana Korban Bencana Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Jumlah korban bencana sosial dan pengungsi di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 75.0 Non Prioritas - - 3683 RPJMN 2025-2029 06.02.0119 "" Pekerja Migran Bermasalah Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), serta ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial. Jumlah keluarga migran terlantar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 4.0 Non Prioritas - - 3684 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 3685 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 3686 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 35.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 3687 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 3688 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 3689 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 3690 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 3691 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Demangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 36.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 3692 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 3693 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Klitren Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 3694 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 3695 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 3696 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 3697 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 3698 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 3699 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 26.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 3700 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Pringgokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 3701 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 3702 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 3703 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 3704 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 3705 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 3706 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 3707 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Suryodiningratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 3708 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Mantrirejon Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 3709 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 3710 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 3711 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 3712 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 3713 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 3714 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 28.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 3715 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 3716 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 3717 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 3718 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Brontokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 3719 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 30.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 3720 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 3721 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 3722 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 3723 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 3724 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 3725 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 3726 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 3727 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 3728 "" "" "" Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Purbayan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 41.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 3729 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 3730 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 3731 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 3732 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 3733 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 3734 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 3735 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 3736 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Demengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas - - 3737 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 3738 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Klirten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 3739 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 3740 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 3741 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 3742 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 3.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 3743 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 3744 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 3745 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Priggokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 3746 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 4.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 3747 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 3748 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 3749 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 3.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 3750 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 3751 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 3752 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 3753 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 3754 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 3755 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 3.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 3756 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 3757 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 3758 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 3759 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 3760 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 3761 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 3762 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 4.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 3763 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Brotokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 3764 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 3765 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 3766 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Keluarahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 3767 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 3768 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 3769 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 3770 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 3771 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 3.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 3772 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 3773 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Purbaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 3.0 Non Prioritas - - 3774 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 3775 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 3776 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 3777 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 3778 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 3779 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 3780 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 3781 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Demengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas - - 3782 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 3783 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Klirten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 3784 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 3785 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 3786 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 3787 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 3788 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 3789 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 3790 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Priggokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 3791 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 3792 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 3793 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 3794 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 3795 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 4.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 3796 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 3797 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 3798 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 3799 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 3800 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 3801 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 3802 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 3803 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 3804 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 3805 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 3806 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 4.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 3807 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 3808 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Brotokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas - - 3809 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 3810 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 3811 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Keluarahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 3812 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 3813 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 3814 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 3815 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 3816 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 3817 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 3818 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Fisik Kelurahan Purbaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 5.0 Non Prioritas - - 3819 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 3820 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 3821 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 3822 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 3823 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 3824 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 3825 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 3826 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Demengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 3827 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 3828 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Klirten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 3829 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 3830 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 3831 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 3832 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 3833 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 3834 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 3835 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Priggokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas - - 3836 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 3837 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 6.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 3838 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 3839 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 3840 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 3841 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 3842 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 3843 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 3844 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 3845 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 3846 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 3847 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 3848 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 3849 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 3850 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 3851 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 4.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 3852 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 6.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 3853 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Brotokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas - - 3854 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 3855 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 3856 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Keluarahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 3857 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 3858 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 3859 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 3860 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 3861 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 3862 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 3863 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Purbaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas - - 3864 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 3865 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 3866 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 3867 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 3868 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 3869 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 3870 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 3871 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Demengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 3872 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 3873 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Klirten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 3874 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 3875 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 3876 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 3877 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 3878 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 3879 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 3880 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Priggokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas - - 3881 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 3882 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 3883 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 3884 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 3885 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 3886 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 3887 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 3888 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 3889 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 3890 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 3891 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 3892 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 3893 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 3894 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 3895 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 3896 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 3897 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 3.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 3898 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Brotokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 3.0 Non Prioritas - - 3899 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 3900 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 3901 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Keluarahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 3902 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 3903 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 3904 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 3905 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 3906 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 3907 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 3908 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Mental Kelurahan Purbaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 3909 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 4.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 3910 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 4.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 3911 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 3912 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 3913 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 3914 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 3915 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 3916 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Demengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas - - 3917 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 3918 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Klirten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 3919 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 3920 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 3921 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 3922 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 3923 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 3924 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 3925 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Priggokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 6.0 Non Prioritas - - 3926 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 3.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 3927 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 3.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 3928 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 3929 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 3930 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 3931 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 3932 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 3933 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 3934 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 3935 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 3936 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 3937 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 3938 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 3.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 3939 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 3940 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 3941 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 4.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 3942 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 5.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 3943 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Brotokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas - - 3944 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 3945 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 3946 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Keluarahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas - - 3947 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 3948 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 3949 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 3950 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 3951 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 6.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 3952 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 3.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 3953 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Purbaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 3.0 Non Prioritas - - 3954 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 4.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 3955 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 3956 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 3957 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 3958 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 3959 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 3960 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 3961 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Demengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas - - 3962 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 3963 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Klirten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas - - 3964 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 3965 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 3966 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 3967 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 3968 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 3969 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 3970 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Priggokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 5.0 Non Prioritas - - 3971 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 3972 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 3973 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 3974 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 3975 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 3.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 3976 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 3977 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 3978 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 3979 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 3980 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 3981 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 3982 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 3983 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 3984 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 3985 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 3986 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 3987 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 6.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 3988 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Brotokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 7.0 Non Prioritas - - 3989 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 3990 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 3991 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Keluarahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 3992 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 3993 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 6.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 3994 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 5.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 3995 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 3996 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 3997 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 3998 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Intelektual Kelurahan Purbaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 4.0 Non Prioritas - - 3999 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 4000 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 4.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 4001 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 4002 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 4003 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 4004 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 4005 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 6.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 4006 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Demengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas - - 4007 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 4008 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Klirten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 4009 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 4010 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 4011 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 4012 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 4013 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 4014 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 4015 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Priggokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas - - 4016 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 4017 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 4018 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 5.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 4019 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 4020 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 4021 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 4022 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 4023 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 4024 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 4025 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 4026 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 4027 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 4028 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 4029 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 3.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 4030 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 4031 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 3.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 4032 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 4.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 4033 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Brotokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 4034 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 4035 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 4036 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Keluarahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas - - 4037 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 4038 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 4039 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 4040 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 4041 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 4.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 4042 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 4043 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Purbaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas - - 4044 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 4045 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 6.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 4046 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 4047 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 4048 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 4049 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 4050 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 4051 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Demengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas - - 4052 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 4053 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Klirten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas - - 4054 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 4055 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 4056 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 4057 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 5.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 4058 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 4059 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 4060 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Priggokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 4061 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 4062 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 4063 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 4064 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 4.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 4065 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 4066 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 4067 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 4068 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 4069 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 4070 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 4071 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 4072 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 4073 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 4074 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 4075 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 4076 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 4077 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 4.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 4078 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Brotokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas - - 4079 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 4080 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 4081 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Keluarahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas - - 4082 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 4083 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 4084 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 5.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 4085 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 4086 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 3.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 4087 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 4088 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Ragam Sensorik Kelurahan Purbaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 4.0 Non Prioritas - - 4089 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 4090 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 4091 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 4092 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 4093 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 4094 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 4095 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 4096 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Demengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 4097 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 4098 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Klirten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 4099 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 4100 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 4101 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 4102 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 4103 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 4104 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 4105 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Priggokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 4106 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 4107 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 4108 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 4109 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 4110 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 4111 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 4112 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 4113 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 4114 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 4115 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 4116 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 4117 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 4118 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 4119 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 4120 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 4121 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 4122 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 4123 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Brotokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 4124 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 4125 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 4126 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Keluarahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 4127 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 4128 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 4129 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 4130 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 4131 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 4132 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 4133 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Purbaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 4134 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Kricak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 4135 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Karangwaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 4136 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 4137 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Bener Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 4138 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Bumijo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 4139 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 4140 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Gowongan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 4141 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Demengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 4142 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Kotabaru Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 4143 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Klirten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 4144 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Baciro Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 4145 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Terban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 4146 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Suryatmajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 4147 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Tegalpanggung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 4148 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Bausasran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 4149 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Sosromenduran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 4150 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Priggokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 4151 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 4152 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Notoprajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 4153 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Pakuncen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 4154 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 4155 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Patangpuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 4156 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Gedongkiwo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 4157 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 4158 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 4159 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Patehan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 4160 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Panembahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 4161 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Kadipaten Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 4162 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Ngupasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 4163 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Prawirodirjan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 4164 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Purwokinanti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 4165 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Gunungketur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 4166 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Keparakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 4167 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Wirogunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 4168 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Brotokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 4169 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Semaki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 4170 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Muja-Muju Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 4171 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Keluarahan Tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 4172 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Warungboto Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 4173 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Pandeyan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 4174 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Sorosutan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 4175 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Giwangan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 4176 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Rejowinangun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 4177 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Prenggan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 4178 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Dengan Kedisabilitasan (ADK) Kelurahan Purbaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 0.0 Non Prioritas - - 4179 "" "" "" Jumlah Karangtaruna Keseluruhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah karang taruna di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 46.0 Non Prioritas - - 4180 "" "" "" Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Keseluruhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat/WKSBM (merupakan sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. kelompok 29.0 Non Prioritas - - 4181 SIPD 04.02.015 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Keseluruhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah organisasi sosial (suatu lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 64.0 Non Prioritas - - 4182 SIPD 04.02.013 Jumlah SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi Jumlah TKSK Keseluruhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dalam penanganan kesejahteraan sosial masyarakat di tingkat Kecamatan, di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 14.0 Non Prioritas - - 4183 SIPD 04.02.013 Jumlah SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi Jumlah PSM Keseluruhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pekerja sosial (warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1011.0 Non Prioritas - - 4184 E-WALIDATA 1.06.000170 Taruna Siaga Bencana Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Taruna Siaga Bencana/Tagana (orang/relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 69.0 Non Prioritas - - 4185 "" "" "" Pusat Rehabilitasi Narkoba Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pusat rehabilitasi narkoba (sebuah tempat yang dikhususkan untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 4186 "" "" "" Rumah singgah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah rumah singgah (tempat perantara yang sifatnya sementara, bagi para para anak jalanan yang erat hubungannya dengan pihak pihak yang mau menolong mereka) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 3.0 Non Prioritas - - 4187 RPJMN 2025-2029, SIPD 04.02.007 Jumlah keluarga penerima kartu kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera "Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ PKH Graduasi " Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "Keluarga miskin adalah keluarga yang tercatat dalam DTSEN desil 1 s.d 5 yang ditetapkan melalui mekanisme verifikasi dan validasi data, yang memiliki keterbatasan ekonomi dan termasuk dalam sasaran program penanggulangan kemiskinan. Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ PKH Graduasi adalah jumlah keluarga miskin yang ditetapkan sebagai penerima bantuan tunai bersyarat (PKH) maupun bantuan PKH Graduasi (keluarga miskin yang masih dalam kategori miskin dan rentan miskin, tetapi sudah graduasi karena syarat komponennya tidak terpenuhi)" keluarga 0.0 Non Prioritas - - 4188 "" "" "" Pemulangan Orang Terlantar Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah orang terlantar (perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat yang oleh karena sesuatu sebab tertentu mengalami kesulitan yang bersifat sosial, ekonomi atau psikologis, serta tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitannya) yang sudah bisa dipulangkan ke daerah asal di wilayah DIY pada tahun berkenaan. jiwa 272.0 Non Prioritas - - 4189 "" "" "" Jumlah Anak Yatim Piatu dalam Panti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anak Yatim Piatu dalam Panti adalah anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya (yatim karena kehilangan ayah, piatu karena kehilangan ibu, dan yatim piatu karena kehilangan keduanya), sehingga tidak memiliki penanggung jawab utama dalam keluarga, dan kemudian mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan, serta pembinaan di sebuah panti sosial/panti asuhan yang dikelola pemerintah, lembaga sosial, atau masyarakat. orang 553.0 Non Prioritas - - 4190 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki yang Ditampung di Panti Anak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 5.0 Non Prioritas - - 4191 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan yang Ditampung di Panti Anak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 15.0 Non Prioritas - - 4192 E-WALIDATA 1.06.000128 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak orang n/a Non Prioritas - - 4193 E-WALIDATA 1.06.000129 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit) orang n/a Non Prioritas - - 4194 E-WALIDATA 1.06.000132 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya orang n/a Non Prioritas - - 4195 E-WALIDATA 1.06.000133 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya orang n/a Non Prioritas - - 4196 E-WALIDATA 1.06.000134 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi orang n/a Non Prioritas - - 4197 E-WALIDATA 1.06.000135 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi orang n/a Non Prioritas - - 4198 E-WALIDATA 1.06.000136 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatanberupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis orang n/a Non Prioritas - - 4199 E-WALIDATA 1.06.000137 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi orang n/a Non Prioritas - - 4200 E-WALIDATA 1.06.000138 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pLayanan Rujukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pLayanan Rujukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan orang n/a Non Prioritas - - 4201 E-WALIDATA 1.06.000139 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima kebutuhan sandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima kebutuhan sandang Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah orang n/a Non Prioritas - - 4202 "" "" "" Jumlah Panti Sosial (Balai Perlindungan & Rehabilitasi Sosial) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah panti sosial (lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif, berkehidupan dalam masyarakat, rujukan regional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi, dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 18.0 Non Prioritas - - 4203 "" "" "" Panti Sosial Asuhan Anak (Balai Rehabilitasi Sosial & Pengasuhan Anak) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah panti sosial asuhan anak (suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial kepada anak asuh) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 16.0 Non Prioritas - - 4204 "" "" "" Panti Sosial Tresna Wredha (Balai Pelayanan Sosial Tresna Wredha) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah panti sosial tresna werdha (suatu institusi yang memberikan pelayanan dan perawatan berupa perawatan jasmani, perawatan rohani, perawatan sosial, serta perlindungan untuk lansia agar dapat menikmati taraf hidup secara wajar) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 2.0 Non Prioritas - - 4205 "" "" "" Jumlah panti sosial dalam satu tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah panti sosial dalam satu tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos orang 16.0 Non Prioritas - - 4206 "" "" "" Jumlah panti sosial dalam satu tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial dalam konteks pelayanan panti sosial, di mana jumlah panti sosial yang seharusnya tersedia merujuk pada jumlah lembaga panti sosial (misalnya panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi) yang harus ada untuk melayani warga binaan sosial dalam jangka waktu satu tahun orang 16.0 Non Prioritas - - 4207 E-WALIDATA 1.06.000068 Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi meliputi pembuatan barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya orang 0.0 Non Prioritas - - 4208 E-WALIDATA 1.06.000069 Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi &Korban bencana yang mendapat kebutuhan sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana orang 22.0 Non Prioritas - - 4209 E-WALIDATA 1.06.000070 Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Korban bencana yang mendapat layanan dukungan psikososial melalui bimbingan dan konsultasi, konseling, pendampingan, dan/atau rujukan orang 28.0 Non Prioritas - - 4210 E-WALIDATA 1.06.000071 Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan meliputi ibu hamil, penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia orang 16.0 Non Prioritas - - 4211 E-WALIDATA 1.06.000072 Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Korban bencana yang mendapatkan permakanan berupa bahan permakanan/makanan siap saji dalam masa tanggap darurat orang 109.0 Non Prioritas - - 4212 E-WALIDATA 1.06.000007 Anak Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Anak Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anak terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya orang 0.0 Non Prioritas - - 4213 E-WALIDATA 1.06.000008 Anak Terlantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Anak Terlantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anak Terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi orang 4.0 Non Prioritas - - 4214 E-WALIDATA 1.06.000009 Anak Terlantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Anak Terlantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anak Terlantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi orang 20.0 Non Prioritas - - 4215 E-WALIDATA 1.06.000018 Anak Terlantar yang menerima kebutuhan sandang Anak Terlantar yang menerima kebutuhan sandang Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anak Terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah orang 19.0 Non Prioritas - - 4216 E-WALIDATA 1.06.000020 Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anak Terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit) orang 19.0 Non Prioritas - - 4217 E-WALIDATA 1.06.000021 Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anak Terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak orang 6.0 Non Prioritas - - 4218 E-WALIDATA 1.06.000022 Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anak Terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya orang 0.0 Non Prioritas - - 4219 E-WALIDATA 1.06.000023 Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anak Terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan orang 0.0 Non Prioritas - - 4220 E-WALIDATA 1.06.000024 Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anak Terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi orang 1.0 Non Prioritas - - 4221 E-WALIDATA 1.06.000028 Anak-Anak Terlantar yang dijangkau Anak-Anak Terlantar yang dijangkau Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anak Terlantar yang mendapatkan layanan kedaruratan berupa penjangkauan orang 0.0 Non Prioritas - - 4222 E-WALIDATA 1.06.000029 Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anak Terlantar yang mendapatkan layanan kedaruratan berupa rujukan ke layanan sesuai kebutuhan Anak Terlantar orang 0.0 Non Prioritas - - 4223 E-WALIDATA 1.06.000034 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit) orang 17.0 Non Prioritas - - 4224 E-WALIDATA 1.06.000039 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya orang 76.0 Non Prioritas - - 4225 E-WALIDATA 1.06.000040 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan orang 13.0 Non Prioritas - - 4226 E-WALIDATA 1.06.000041 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya orang 9.0 Non Prioritas - - 4227 E-WALIDATA 1.06.000042 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi orang 11.0 Non Prioritas - - 4228 E-WALIDATA 1.06.000043 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi orang 52.0 Non Prioritas - - 4229 E-WALIDATA 1.06.000044 Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi orang 5.0 Non Prioritas - - 4230 E-WALIDATA 1.06.000047 Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah orang 5.0 Non Prioritas - - 4231 E-WALIDATA 1.06.000074 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi orang 3.0 Non Prioritas - - 4232 E-WALIDATA 1.06.000075 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Lanjut Usia Terlantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lanjut usia Terlantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga sebesar 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi orang 69.0 Non Prioritas - - 4233 E-WALIDATA 1.06.000081 Lanjut Usia Terlantar yang menerima kebutuhan sandang Lanjut Usia Terlantar yang menerima kebutuhan sandang Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah orang 69.0 Non Prioritas - - 4234 E-WALIDATA 1.06.000083 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lanjut usia terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit) orang 69.0 Non Prioritas - - 4235 E-WALIDATA 1.06.000084 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lanjut usia terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak orang 1.0 Non Prioritas - - 4236 E-WALIDATA 1.06.000085 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lanjut usia Terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya orang 0.0 Non Prioritas - - 4237 E-WALIDATA 1.06.000086 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan orang 0.0 Non Prioritas - - 4238 E-WALIDATA 1.06.000087 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya orang 0.0 Non Prioritas - - 4239 E-WALIDATA 1.06.000088 Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga yang bersangkutan untuk tujuan reunifikasi orang 3.0 Non Prioritas - - 4240 E-WALIDATA 1.06.000089 Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya orang 1.0 Non Prioritas - - 4241 E-WALIDATA 1.06.000111 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi orang 120.0 Non Prioritas - - 4242 E-WALIDATA 1.06.000112 Penyandang Disabilitas Terlantar yang menerima kebutuhan sandang Penyandang Disabilitas Terlantar yang menerima kebutuhan sandang Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah orang 5.0 Non Prioritas - - 4243 E-WALIDATA 1.06.000113 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit) orang 15.0 Non Prioritas - - 4244 E-WALIDATA 1.06.000116 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fasilitasi penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti yang mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya orang 167.0 Non Prioritas - - 4245 E-WALIDATA 1.06.000117 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fasiitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan kepada provinsi atau sesuai kebutuhan orang 10.0 Non Prioritas - - 4246 E-WALIDATA 1.06.000118 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya orang 21.0 Non Prioritas - - 4247 E-WALIDATA 1.06.000119 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi orang 6.0 Non Prioritas - - 4248 E-WALIDATA 1.06.000122 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya orang 75.0 Non Prioritas - - 4249 E-WALIDATA 1.06.000090 Lembaga Kesejahteraan Sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lembaga Kesejahteraan Sosial yaitu organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum lembaga 64.0 Non Prioritas - - 4250 E-WALIDATA 1.06.000091 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga lembaga 3.0 Non Prioritas - - 4251 E-WALIDATA 1.06.000093 Makam Pahlawan Nasional Makam Pahlawan Nasional Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan yang dikelola oleh Kabupaten/Kota makam 10.0 Non Prioritas - - 4252 E-WALIDATA 1.06.000097 Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pekerja profesional/tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial orang 3.0 Non Prioritas - - 4253 E-WALIDATA 1.06.000098 pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan sosial orang 3.0 Non Prioritas - - 4254 E-WALIDATA 1.06.000099 Pekerja Sosial Masyarakat Pekerja Sosial Masyarakat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersedia yaitu warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial orang 1011.0 Non Prioritas - - 4255 E-WALIDATA 1.06.000101 Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari orang 3.0 Non Prioritas - - 4256 E-WALIDATA 1.06.000102 pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pekerja Sosial Profesional yaitu seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan sosial orang 3.0 Non Prioritas - - 4257 E-WALIDATA 1.06.000162 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan orang 14.0 Non Prioritas - - 4258 E-WALIDATA 1.06.000052 Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kegiatan koordinasi dan sosialisasi (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB) yaitu wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana kampung 3.0 Non Prioritas - - 4259 E-WALIDATA 1.06.000067 Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kegiatan koordinasi dan sosialisasi (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yaitu relawan berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial laporan 6.0 Non Prioritas - - 4260 RPJMN 2025-2029 04.02.032 Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaan Jumlah Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan (KK) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah kepala keluarga (KK) yang menjadi korban bencana alam dan telah menerima bantuan, seperti kebutuhan dasar (sandang pangan), tempat tinggal sementara, atau bantuan lainnya dari pemerintah atau lembaga terkait keluarga 36.0 Non Prioritas - - 4261 RPJMN 2025-2029 04.02.032 Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaan Jumlah Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan (Jiwa) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi total orang atau anggota keluarga yang terdampak oleh bencana dan menerima bantuan, baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar, evakuasi, maupun bantuan lainnya untuk pemulihan dari penderitaan dan kerugian yang disebabkan oleh bencana jiwa 104.0 Non Prioritas - - 4262 E-WALIDATA 1.06.000055 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) "Keluarga Penerima Manfaat (KPM) " Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima program bantuan sosial pemerintah, baik berupa bantuan tunai, pangan, maupun program pemberdayaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan hasil verifikasi serta validasi data yang sah. keluarga n/a Non Prioritas - - 4263 E-WALIDATA 1.06.000094 orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi individu anggota rumah tangga keluarga miskin yang menerima dukungan berupa modal usaha, sarana prasarana usaha, pelatihan, pendampingan, maupun fasilitasi akses usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong kemandirian dan kesejahteraan hidupnya. orang 57.0 Non Prioritas - - 4264 SIPD 04.02.033.002 Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada bencana daerah kabupaten/kota Persentase Korban Bencana yang mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ukuran persentase dari jumlah total korban bencana yang menerima bantuan, dukungan, atau tindakan penanganan (intervensi) yang disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam suatu peristiwa bencana. Ini diukur dengan membandingkan jumlah korban yang menerima intervensi dengan jumlah total korban bencana, lalu dikalikan 100% persen 100.0 Non Prioritas 34.71 - 4265 SIPD 04.02.033.002 Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada bencana daerah kabupaten/kota Jumlah korban bencana yang mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Korban bencana yang telah mendapatkan penanganan dan bantuan sesuai hasil asesmen orang 164.0 Non Prioritas 34.71 - 4266 SIPD 04.02.033.002 Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada bencana daerah kabupaten/kota Jumlah korban bencana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Korban bencana yang seharusnya mendapatkan penanganan dan bantuan sesuai hasil asesmen orang 164.0 Non Prioritas - - 4267 "" "" "" Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi dari jumlah total penyandang cacat fisik, cacat mental, dan lanjut usia tidak potensial di suatu wilayah yang telah mendapatkan bantuan berupa jaminan sosial persen 68.32 Non Prioritas - - 4268 "" "" "" Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi indikator statistik yang mengukur banyaknya individu penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak berdaya dan telah mendapatkan bantuan sosial atau perlindungan dalam periode satu tahun tertentu orang 1130.0 Non Prioritas - - 4269 "" "" "" Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi total individu penyandang disabilitas (fisik atau mental) dan orang lanjut usia yang tidak berdaya (lansia tidak potensial) yang secara ideal, berdasarkan kebutuhan dan hak mereka, berhak untuk mendapatkan bantuan atau perlindungan jaminan sosial dalam periode satu tahun orang 1654.0 Non Prioritas - - 4270 "" "" "" Persentase PMKS yang memperoleh bantuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ukuran perbandingan antara jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan (baik berupa uang, barang, maupun layanan) dengan total PMKS yang terdata dalam periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. persen 97.68 Non Prioritas - - 4271 "" "" "" Jumlah PMKS yang diberikan bantuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah PMKS yang telah diberikan menerima intervensi berupa layanan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 32962.0 Non Prioritas - - 4272 "" "" "" Jumlah PMKS Yang seharusnya Menerima Bantuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah PMKS yang seharusnya menerima intervensi berupa layanan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 33744.0 Non Prioritas - - 4273 "" "" "" Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ukuran perbandingan antara jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdata pada level kota dan telah menerima bantuan sosial dengan total jumlah PMKS skala kota yang terdata, dalam periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. persen 97.68 Non Prioritas - - 4274 "" "" "" Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi total angka individu atau kelompok yang teridentifikasi sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan menerima bantuan sosial selama periode satu tahun tersebut orang 32962.0 Non Prioritas - - 4275 "" "" "" Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi total individu atau keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memenuhi kriteria dan berhak menerima bantuan sosial dalam periode satu tahun untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, di mana jumlah ini merupakan penyebut (denominator) dalam perhitungan indikator cakupan bantuan sosia orang 33744.0 Non Prioritas - - 4276 "" "" "" Persentase PMKS yang tertangani Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi perbandingan antara jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah mendapatkan layanan/penanganan sesuai kebutuhannya dengan total jumlah PMKS yang terdata pada periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. persen 97.8 Non Prioritas - - 4277 "" "" "" Jumlah PMKS Yang Tertangani Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jenis masalah pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yaitu gelandangan, pengemis, psikotik atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), anak jalanan, dan wanita rawan sosial yang sudah tertangani di wilayah DIY pada tahun berkenaan. jenis 34839.0 Non Prioritas - - 4278 "" "" "" Jumlah PMKS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar), yaitu gelandangan, pengemis, psikotik, atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), anak jalanan, dan wanita rawan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 35621.0 Non Prioritas - - 4279 "" "" "" Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ukuran perbandingan antara jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan intervensi program pemberdayaan sosial berbasis kelompok usaha (KUBE atau kelompok ekonomi produktif lainnya) dengan total jumlah PMKS sasaran, dalam periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. persen 37.7 Non Prioritas - - 4280 "" "" "" Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis, yang masuk kategori Aktif. orang 1410.0 Non Prioritas - - 4281 "" "" "" Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis, baik yang masuk kategori Aktif, Pasif atau Tidak Aktif. orang 3740.0 Non Prioritas - - 4282 "" "" "" Persentase WKSBM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ukuran perbandingan antara jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang memiliki dan menyediakan sarana serta prasarana pendukung pelayanan kesejahteraan sosial, dengan total jumlah WKSBM yang ada pada periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. persen 72.41 Non Prioritas - - 4283 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah nilai A Non Prioritas - - 4284 E-WALIDATA 2.07.000057 Pencari kerja ditempatkan Pencari Kerja yang ditempatkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan melalui fasilitasi penempatan kerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah, lembaga penempatan tenaga kerja, atau mekanisme resmi lainnya pada periode tertentu. persen 111.18 Non Prioritas - - 4285 E-WALIDATA 2.07.000057 Pencari kerja ditempatkan Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja yang Ditempatkan adalah bagian dari pencari kerja terdaftar yang di tempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam layanan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai bagian dari sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan orang 1362.0 Non Prioritas - - 4286 E-WALIDATA 2.07.000057 Pencari kerja ditempatkan Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Lokal (AKL) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Jumlah antar kerja lokal (AKL) di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan. orang 1183.0 Non Prioritas - - 4287 E-WALIDATA 2.07.000057 Pencari kerja ditempatkan Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Lokal (AKL) Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Jumlah antar kerja lokal (AKL) berjeinis kelamin laki-laki di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan. orang 543.0 Non Prioritas - - 4288 E-WALIDATA 2.07.000057 Pencari kerja ditempatkan Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Lokal (AKL) Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Jumlah antar kerja lokal (AKL) berjenis kelamin perempuan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan. orang 640.0 Non Prioritas - - 4289 E-WALIDATA 2.07.000057 Pencari kerja ditempatkan Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Jumlah antar kerja antar daerah (AKAD) di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan. orang 134.0 Non Prioritas - - 4290 E-WALIDATA 2.07.000057 Pencari kerja ditempatkan Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Jumlah antar kerja antar daerah (AKAD) berjenis kelamin laki-laki di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan. orang 76.0 Non Prioritas - - 4291 E-WALIDATA 2.07.000057 Pencari kerja ditempatkan Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Jumlah antar kerja antar daerah (AKAD) berjenis kelamin perempuan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan. orang 58.0 Non Prioritas - - 4292 E-WALIDATA 2.07.000057 Pencari kerja ditempatkan Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Jumlah antar kerja antar negara (AKAN) di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan. orang 45.0 Non Prioritas - - 4293 E-WALIDATA 2.07.000057 Pencari kerja ditempatkan Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Jumlah antar kerjaantar negara (AKAN) berjenis kelamin laki-laki di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan. orang 25.0 Non Prioritas - - 4294 E-WALIDATA 2.07.000057 Pencari kerja ditempatkan Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Jumlah antar kerja antar Negara (AKAN) berjenis kelamin perempuan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan. orang 20.0 Non Prioritas - - 4295 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari Kerja Terdaftar Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pencari Kerja Terdaftar adalah bagian dari pencari kerja yang terdaftar dan / atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perseorangan, pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau pemberi kerja. orang 1225.0 Non Prioritas - - 4296 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari Kerja Terdaftar Tidak Tamat SD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri pada layanan penempatan tenaga kerja dan memiliki tingkat pendidikan terakhir di bawah Sekolah Dasar (SD) atau tidak menyelesaikan pendidikan SD. orang 61.0 Non Prioritas - - 4297 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari Kerja Terdaftar Tidak Tamat SD Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri pada layanan penempatan tenaga kerja dan memiliki tingkat pendidikan terakhir di bawah Sekolah Dasar (SD) atau tidak menyelesaikan pendidikan SD berjenis kelamin laki-laki orang 45.0 Non Prioritas - - 4298 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari Kerja Terdaftar Tidak Tamat SD Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri pada layanan penempatan tenaga kerja dan memiliki tingkat pendidikan terakhir di bawah Sekolah Dasar (SD) atau tidak menyelesaikan pendidikan SD berjenis kelamin perempuan orang 16.0 Non Prioritas - - 4299 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari Kerja Terdaftar SD / Sederajat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Dasar (SD) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket A) orang 28.0 Non Prioritas - - 4300 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari Kerja Terdaftar SD / Sederajat Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Dasar (SD) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket A) berjenis kelamin laki-laki orang 21.0 Non Prioritas - - 4301 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari Kerja Terdaftar SD / Sederajat Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Dasar (SD) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket A) berjenis kelamin perempuan orang 7.0 Non Prioritas - - 4302 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari Kerja Terdaftar SMP / Sederajat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket B atau Madrasah Tsanawiyah) orang 66.0 Non Prioritas - - 4303 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari Kerja Terdaftar SMP / Sederajat Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket B atau Madrasah Tsanawiyah) berjenis kelamin laki-laki orang 43.0 Non Prioritas - - 4304 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari Kerja Terdaftar SMP / Sederajat Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket B atau Madrasah Tsanawiyah) berjenis kelamin perempuan orang 23.0 Non Prioritas - - 4305 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari Kerja Terdaftar SMU / Sederajat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Umum (SMU/SMA) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket C atau Madrasah Aliyah) orang 588.0 Non Prioritas - - 4306 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari Kerja Terdaftar SMU / Sederajat Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Umum (SMU/SMA) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket C atau Madrasah Aliyah) berjenis kelamin laki-laki orang 386.0 Non Prioritas - - 4307 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari Kerja Terdaftar SMU / Sederajat Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir lulus Sekolah Menengah Umum (SMU/SMA) atau satuan pendidikan yang dinyatakan sederajat (misalnya Paket C atau Madrasah Aliyah) berjenis kelamin perempuan orang 202.0 Non Prioritas - - 4308 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari Kerja Terdaftar D - 1/ D - 2 /D - 3 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma 1 (D-1), Diploma 2 (D-2), atau Diploma 3 (D-3)/Ahli Madya dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui. orang 94.0 Non Prioritas - - 4309 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari Kerja Terdaftar D - 1/ D - 2 /D - 3 Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma 1 (D-1), Diploma 2 (D-2), atau Diploma 3 (D-3)/Ahli Madya dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin laki-laki orang 44.0 Non Prioritas - - 4310 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari Kerja Terdaftar D - 1/ D - 2 /D - 3 Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma 1 (D-1), Diploma 2 (D-2), atau Diploma 3 (D-3)/Ahli Madya dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin perempuan orang 50.0 Non Prioritas - - 4311 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari Kerja Terdaftar S1 / Sederajat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 1 (S1) atau setara, termasuk Sarjana Terapan (Diploma IV) dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui orang 372.0 Non Prioritas - - 4312 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari Kerja Terdaftar S1 / Sederajat Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 1 (S1) atau setara, termasuk Sarjana Terapan (Diploma IV) dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin laki-laki orang 180.0 Non Prioritas - - 4313 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari Kerja Terdaftar S1 / Sederajat Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 1 (S1) atau setara, termasuk Sarjana Terapan (Diploma IV) dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin perempuan orang 192.0 Non Prioritas - - 4314 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari Kerja Terdaftar S2 / Sederajat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 2 (S2) atau setara, termasuk Magister Terapan dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui orang 16.0 Non Prioritas - - 4315 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari Kerja Terdaftar S2 / Sederajat Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 2 (S2) atau setara, termasuk Magister Terapan dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin laki-laki orang 8.0 Non Prioritas - - 4316 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari Kerja Terdaftar S2 / Sederajat Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah tercatat pada layanan penempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 2 (S2) atau setara, termasuk Magister Terapan dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang diakui berjenis kelamin perempuan orang 8.0 Non Prioritas - - 4317 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari kerja yang belum ditempatkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah terdaftar pada layanan penempatan tenaga kerja, namun sampai dengan periode tertentu belum memperoleh pekerjaan melalui mekanisme penempatan kerja. orang 2306.0 Non Prioritas - - 4318 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari kerja yang belum ditempatkan Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah terdaftar pada layanan penempatan tenaga kerja, namun sampai dengan periode tertentu belum memperoleh pekerjaan melalui mekanisme penempatan kerja berjenis kelamin laki-laki orang 1087.0 Non Prioritas - - 4319 E-WALIDATA 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar Pencari kerja yang belum ditempatkan Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pencari kerja yang telah terdaftar pada layanan penempatan tenaga kerja, namun sampai dengan periode tertentu belum memperoleh pekerjaan melalui mekanisme penempatan kerja berjenis kelamin perempuan orang 1219.0 Non Prioritas - - 4320 E-WALIDATA 2.07.000059 Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan" orang 0.0 Non Prioritas - - 4321 E-WALIDATA 2.07.000053 Pencaker yang mengikuti Bimbingan Jabatan Pencaker yang mengikuti Bimbingan Jabatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. Penyuluhan Jabatan adalah kegiatan pemberian informasi mengenai jabatan dan pekerjaan kepada Pencari Kerja dan masyarakat. Bimbingan Jabatan adalah pelayanan kepada Pencari Kerja untuk mengetahui dan memahami gambaran mengenai potensi diri dan dunia kerja, serta memilih bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki" orang 300.0 Non Prioritas - - 4322 RPJMN 2025-2029 06.02.022 Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional Persentase tenaga kerja yang mengikuti program JAMSOSTEK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "Jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas: a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan kematian; c. jaminan hari tua; d. jaminan pensiun; dan/atau e. jaminan kehilangan pekerjaan." persen 107.5 Non Prioritas - - 4323 "" "" "" Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta JAMSOSTEK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak." orang 89373.0 Non Prioritas - - 4324 "" "" "" Jumlah seluruh pekerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. orang 83140.0 Non Prioritas - - 4325 "" "" "" Persentase tenaga kerja terbina kompetensi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang telah memperoleh pembinaan atau peningkatan kompetensi (melalui pelatihan, sertifikasi, bimbingan teknis, atau program pengembangan lainnya) dengan total jumlah tenaga kerja sasaran, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. persen 42.56 Non Prioritas - - 4326 "" "" "" Jumlah tenaga kerja yang dilatih Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi banyaknya tenaga kerja yang telah mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi orang 346.0 Non Prioritas - - 4327 "" "" "" Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi banyaknya individu/tenaga kerja yang mendaftarkan diri untuk mengikuti program pelatihan berbasis kompetensi orang 813.0 Non Prioritas - - 4328 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 214.0 Non Prioritas - - 4329 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 101.0 Non Prioritas - - 4330 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 113.0 Non Prioritas - - 4331 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Event Organiser Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 20.0 Non Prioritas - - 4332 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Event Organiser Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 8.0 Non Prioritas - - 4333 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Event Organiser Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 12.0 Non Prioritas - - 4334 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Event Organiser Angkatan 2 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4335 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Event Organiser Angkatan 2 Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4336 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Event Organiser Angkatan 2 Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4337 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Setir Mobil & SIM A (Angkatan 1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 20.0 Non Prioritas - - 4338 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Setir Mobil & SIM A (Angkatan 1) Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 16.0 Non Prioritas - - 4339 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Setir Mobil & SIM A (Angkatan 1) Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 4.0 Non Prioritas - - 4340 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Setir Mobil & SIM A (Angkatan 2) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 20.0 Non Prioritas - - 4341 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Setir Mobil & SIM A (Angkatan 2) Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 13.0 Non Prioritas - - 4342 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Setir Mobil & SIM A (Angkatan 2) Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 7.0 Non Prioritas - - 4343 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Setir Mobil & SIM A (Angkatan 3) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 16.0 Non Prioritas - - 4344 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Setir Mobil & SIM A (Angkatan 3) Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 14.0 Non Prioritas - - 4345 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Setir Mobil & SIM A (Angkatan 3) Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 2.0 Non Prioritas - - 4346 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Setir Mobil & SIM A (Angkatan 4) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4347 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Setir Mobil & SIM A (Angkatan 4) Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4348 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Setir Mobil & SIM A (Angkatan 4) Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4349 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Setir Mobil & SIM A (Angkatan 5) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4350 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Setir Mobil & SIM A (Angkatan 5) Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4351 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Setir Mobil & SIM A (Angkatan 5) Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4352 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Setir Mobil & SIM A (Angkatan 6) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4353 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Setir Mobil & SIM A (Angkatan 6) Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4354 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Setir Mobil & SIM A (Angkatan 6) Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4355 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Cake and Pastry Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 20.0 Non Prioritas - - 4356 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Cake and Pastry Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 4.0 Non Prioritas - - 4357 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Cake and Pastry Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 16.0 Non Prioritas - - 4358 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Cake and Pastry (Angkatan 2) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 20.0 Non Prioritas - - 4359 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Cake and Pastry (Angkatan 2) Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4360 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Cake and Pastry (Angkatan 2) Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 20.0 Non Prioritas - - 4361 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Barista Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 20.0 Non Prioritas - - 4362 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Barista Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 14.0 Non Prioritas - - 4363 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Barista Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 6.0 Non Prioritas - - 4364 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Tata Rias Kecantikan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 20.0 Non Prioritas - - 4365 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Tata Rias Kecantikan Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4366 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Tata Rias Kecantikan Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 20.0 Non Prioritas - - 4367 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Menjahit Dasar Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 20.0 Non Prioritas - - 4368 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Menjahit Dasar Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 3.0 Non Prioritas - - 4369 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Menjahit Dasar Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 17.0 Non Prioritas - - 4370 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Menjahit Mahir Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4371 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Menjahit Mahir Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4372 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Menjahit Mahir Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4373 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Social Media Marketing Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 18.0 Non Prioritas - - 4374 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Social Media Marketing Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 13.0 Non Prioritas - - 4375 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Social Media Marketing Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 5.0 Non Prioritas - - 4376 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Social Media Marketing (Angkatan 2) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4377 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Social Media Marketing (Angkatan 2) Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4378 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Social Media Marketing (Angkatan 2) Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4379 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Satpam Angkatan 1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 20.0 Non Prioritas - - 4380 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Satpam Angkatan 1 Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 16.0 Non Prioritas - - 4381 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Satpam Angkatan 1 Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 4.0 Non Prioritas - - 4382 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Satpam Angkatan 2 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4383 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Satpam Angkatan 2 Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4384 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Satpam Angkatan 2 Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4385 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Social Media Marketing Lanjutan (DBHCHT) Angkatan 1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4386 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Social Media Marketing Lanjutan (DBHCHT) Angkatan 1 Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4387 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Social Media Marketing Lanjutan (DBHCHT) Angkatan 1 Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4388 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Social Media Marketing Lanjutan (DBHCHT) Angkatan 2 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4389 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Social Media Marketing Lanjutan (DBHCHT) Angkatan 2 Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4390 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Social Media Marketing Lanjutan (DBHCHT) Angkatan 2 Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4391 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Social Media Marketing Lanjutan (DBHCHT) Angkatan 3 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4392 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Social Media Marketing Lanjutan (DBHCHT) Angkatan 3 Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4393 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Social Media Marketing Lanjutan (DBHCHT) Angkatan 3 Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4394 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Pembuatan Makanan & Minuman Kekinian Untuk Foodstall (DBHCHT) Angkatan 1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4395 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Pembuatan Makanan & Minuman Kekinian Untuk Foodstall (DBHCHT) Angkatan 1 Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4396 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Pembuatan Makanan & Minuman Kekinian Untuk Foodstall (DBHCHT) Angkatan 1 Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4397 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Pembuatan Makanan & Minuman Kekinian Untuk Foodstall (DBHCHT) Angkatan 2 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4398 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Pembuatan Makanan & Minuman Kekinian Untuk Foodstall (DBHCHT) Angkatan 2 Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4399 "" "" "" Jumlah Peserta Latihan Ketrampilan Pembuatan Makanan & Minuman Kekinian Untuk Foodstall (DBHCHT) Angkatan 2 Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyaknya Peserta Latihan Ketrampilan Menurut Jenis Ketrampilan di Kota Yogyakarta, 2024 orang 0.0 Non Prioritas - - 4400 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 115635.0 Non Prioritas - - 4401 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 96678.0 Non Prioritas - - 4402 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8935.0 Non Prioritas 34.71.01 - 4403 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6397.0 Non Prioritas 34.71.02 - 4404 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 9820.0 Non Prioritas 34.71.03 - 4405 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4895.0 Non Prioritas 34.71.04 - 4406 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4462.0 Non Prioritas 34.71.05 - 4407 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4074.0 Non Prioritas 34.71.06 - 4408 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 6456.0 Non Prioritas 34.71.07 - 4409 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8083.0 Non Prioritas 34.71.08 - 4410 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 4895.0 Non Prioritas 34.71.09 - 4411 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 3546.0 Non Prioritas 34.71.03 - 4412 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2385.0 Non Prioritas 34.71.11 - 4413 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 7445.0 Non Prioritas 34.71.12 - 4414 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 16891.0 Non Prioritas 34.71.13 - 4415 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 8394.0 Non Prioritas 34.71.14 - 4416 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 18957.0 Non Prioritas - - 4417 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1498.0 Non Prioritas 34.71.01 - 4418 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Perempuan Kemantren Jetis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1349.0 Non Prioritas 34.71.02 - 4419 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2136.0 Non Prioritas 34.71.03 - 4420 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1009.0 Non Prioritas 34.71.04 - 4421 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 894.0 Non Prioritas 34.71.05 - 4422 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 796.0 Non Prioritas 34.71.06 - 4423 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1191.0 Non Prioritas 34.71.07 - 4424 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1706.0 Non Prioritas 34.71.08 - 4425 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Perempuan Kemantren Kraton Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1086.0 Non Prioritas 34.71.09 - 4426 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 853.0 Non Prioritas 34.71.03 - 4427 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 607.0 Non Prioritas 34.71.11 - 4428 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1445.0 Non Prioritas 34.71.12 - 4429 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2808.0 Non Prioritas 34.71.13 - 4430 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1579.0 Non Prioritas 34.71.14 - 4431 "" "" "" Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja dalam suatu wilayah dan periode tertentu persen 38.62 Non Prioritas - - 4432 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 115635.0 Non Prioritas - - 4433 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total penduduk dalam suatu wilayah dan periode tertentu yang telah berusia 15 tahun atau lebih, tanpa membedakan status pekerjaan atau kegiatan sehari-harinya orang 299414.0 Non Prioritas - - 4434 "" "" "" Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 9.2444 Non Prioritas - - 4435 "" "" "" Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.6751 Non Prioritas 34.71.01 - 4436 "" "" "" Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.6802 Non Prioritas 34.71.02 - 4437 "" "" "" Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.6418 Non Prioritas 34.71.03 - 4438 "" "" "" Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.6476 Non Prioritas 34.71.04 - 4439 "" "" "" Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.6523 Non Prioritas 34.71.05 - 4440 "" "" "" Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.6429 Non Prioritas 34.71.06 - 4441 "" "" "" Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.653 Non Prioritas 34.71.07 - 4442 "" "" "" Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.6551 Non Prioritas 34.71.08 - 4443 "" "" "" Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.6489 Non Prioritas 34.71.09 - 4444 "" "" "" Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.6954 Non Prioritas 34.71.03 - 4445 "" "" "" Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.6399 Non Prioritas 34.71.11 - 4446 "" "" "" Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.6756 Non Prioritas 34.71.12 - 4447 "" "" "" Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.6643 Non Prioritas 34.71.13 - 4448 "" "" "" Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.6723 Non Prioritas 34.71.14 - 4449 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" "06.02.060 " Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 1.8053 Non Prioritas - - 4450 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" "06.02.060 " Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.1099 Non Prioritas 34.71.01 - 4451 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" "06.02.060 " Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kemantren Jetis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.1365 Non Prioritas 34.71.02 - 4452 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" "06.02.060 " Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.1318 Non Prioritas 34.71.03 - 4453 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" "06.02.060 " Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.1282 Non Prioritas 34.71.04 - 4454 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" "06.02.060 " Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.1277 Non Prioritas 34.71.05 - 4455 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" "06.02.060 " Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.122 Non Prioritas 34.71.06 - 4456 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" "06.02.060 " Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.1151 Non Prioritas 34.71.07 - 4457 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" "06.02.060 " Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.1302 Non Prioritas 34.71.08 - 4458 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" "06.02.060 " Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kemantren Kraton Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.1378 Non Prioritas 34.71.09 - 4459 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" "06.02.060 " Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.1622 Non Prioritas 34.71.03 - 4460 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" "06.02.060 " Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.1556 Non Prioritas 34.71.11 - 4461 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" "06.02.060 " Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.1228 Non Prioritas 34.71.12 - 4462 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" "06.02.060 " Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.105 Non Prioritas 34.71.13 - 4463 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" "06.02.060 " Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.1205 Non Prioritas 34.71.14 - 4464 "" "" "" Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ukuran yang menunjukkan efisiensi dan efektivitas tenaga kerja dalam menghasilkan output (barang/jasa) dalam periode tertentu, biasanya dihitung sebagai perbandingan antara total output dengan jumlah tenaga kerja atau jam kerja yang digunakan. juta-rupiah-per-jiwa n/a Non Prioritas - - 4465 "" "" "" PDRB ADHB Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku) adalah nilai total seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu wilayah dalam periode tertentu (biasanya 1 tahun), yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode berjalan. juta-rupiah Data 2025 belum dirilis, rencana rilis bulan April 2026 oleh BPS kota yk Non Prioritas - - 4466 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Penduduk yang Bekerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam kategori bekerja atau pengangguran (sedang mencari pekerjaan/siap bekerja) pada periode tertentu di suatu wilayah. jiwa 113299.0 Non Prioritas - - 4467 "" "" "" Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase jumlah penduduk yang bekerja dibandingkan dengan total penduduk usia 15 tahun ke atas dalam suatu wilayah dan periode tertentu persen 0.867 Non Prioritas - - 4468 "" "" "" Jumlah Kesempatan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total peluang atau posisi pekerjaan yang tersedia dan dapat diisi oleh pencari kerja dalam suatu wilayah dan periode tertentu, baik di sektor formal maupun informal orang 2595.0 Non Prioritas - - 4469 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total penduduk dalam suatu wilayah dan periode tertentu yang telah berusia 15 tahun atau lebih, tanpa membedakan status pekerjaan atau kegiatan sehari-harinya orang 299414.0 Non Prioritas - - 4470 "" "" "" Rasio Penduduk yang Bekerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase jumlah penduduk yang bekerja dibandingkan dengan total penduduk usia 15 tahun ke atas dalam suatu wilayah dan periode tertentu persen 0.98 Non Prioritas - - 4471 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Penduduk yang Bekerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam kategori bekerja atau pengangguran (sedang mencari pekerjaan/siap bekerja) pada periode tertentu di suatu wilayah. jiwa 113299.0 Non Prioritas - - 4472 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 115635.0 Non Prioritas - - 4473 "" "" "" Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah dan periode tertentu persen 2.02 Non Prioritas - - 4474 "" "" "" Jumlah Pengangguran Terbuka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam angkatan kerja, namun pada saat periode survei tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja jiwa 2336.0 Non Prioritas - - 4475 "" "" "" Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 115635.0 Non Prioritas - - 4476 "" "" "" Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah kasus perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja/buruh dalam kurun waktu satu tahun, baik yang berkaitan dengan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan, yang tercatat oleh instansi berwenang. persen 20.29 Non Prioritas - - 4477 "" "" "" Jumlah sengketa pengusaha pekerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pengaduan perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Dinas kasus 35.0 Non Prioritas - - 4478 "" "" "" Jumlah Perusahaan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Data jumlah perusahaan yang berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) unit 1725.0 Non Prioritas - - 4479 "" "" "" Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi proses penyelesaian perbedaan pendapat atau konflik antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang berkaitan dengan hubungan kerja, hak, kewajiban, atau syarat-syarat kerja, melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. persen 100.0 Non Prioritas - - 4480 E-WALIDATA 2.07.000078 Perkara Perselisihan yang terselesaikan Jumlah penyelesaian perselisihan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serat perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan kasus 35.0 Non Prioritas - - 4481 "" "" "" Jumlah sengketa pengusaha pekerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pengaduan perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Dinas kasus 35.0 Non Prioritas - - 4482 "" "" "" Tingkat penyelesaian kasus Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kasus yang berhasil diselesaikan dengan jumlah kasus yang masuk atau ditangani dalam periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. persen 45.71 Non Prioritas - - 4483 "" "" "" Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan PB di Kota Yogyakarta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kesepakatan yang timbul dari perundingan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja/buruh untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, yang kemudian dicatat dan didaftarkan pada instansi ketenagakerjaan yang berwenang. Perjanjian ini merupakan hasil musyawarah untuk mencapai mufakat dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. kasus 16.0 Non Prioritas 34.71 - 4484 "" "" "" Jumlah sengketa pengusaha pekerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah pengaduan perselisihan hubungan industrial yang masuk ke Dinas kasus 35.0 Non Prioritas - - 4485 E-WALIDATA 2.07.000002 Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "Pengusaha: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya." asosiasi 1.0 Non Prioritas - - 4486 E-WALIDATA 2.07.000005 CPMI/PMI Jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (CPMI/PMI) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia" orang 45.0 Non Prioritas - - 4487 "" "" "" Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total warga negara Indonesia yang ditempatkan untuk bekerja di luar negeri melalui mekanisme penempatan resmi dalam suatu wilayah dan periode tertentu orang 1.0 Non Prioritas - - 4488 "" "" "" Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total unit Bursa Kerja Khusus yang terbentuk dan tercatat secara resmi di lembaga pendidikan menengah/kejuruan atau lembaga pelatihan, yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi (antar kerja) untuk memberikan informasi pasar kerja, menyalurkan, serta memfasilitasi penempatan lulusan dan alumni. - 31.0 Non Prioritas - - 4489 E-WALIDATA 2.07.000035 Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Terakreditasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi adalah LPK Pemerintah yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja" unit 26.0 Non Prioritas - - 4490 E-WALIDATA 2.07.000046 Lulusan pelatihan pemerintah Jumlah Lulusan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) (LPK) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK pemerintah" orang 13804.0 Non Prioritas - - 4491 E-WALIDATA 2.07.000032 Lembaga Bipartit Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) (LPK) Bipartit Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh lembaga n/a Non Prioritas - - 4492 "" "" "" Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lembaga Pelatihan kerja yang didirikan dan dikelola oleh pihak swasta (Individu, perusahaan, organisasi non pemerintah) yang beralamat dan berdomisili di Kota Yogyakarta. lembaga 67.0 Non Prioritas - - 4493 E-WALIDATA 2.07.000036 Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi Lembaga Pelatihan kerja Swasta (LPKS) Terakreditasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi adalah LPK yang dikelola pihak swasta yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja" unit 24.0 Non Prioritas - - 4494 E-WALIDATA 2.07.000042 LPKS yang dibina Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang dibina Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja lembaga 30.0 Non Prioritas - - 4495 E-WALIDATA 2.07.000038 LKS Tripartit Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Tripartit Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah. lembaga n/a Non Prioritas - - 4496 E-WALIDATA 2.07.000047 Lulusan pelatihan swasta Jumlah Lulusan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK swasta" orang 10623.0 Non Prioritas - - 4497 E-WALIDATA 2.07.000048 Mediator Mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial orang 4.0 Non Prioritas - - 4498 E-WALIDATA 2.07.000049 Nama Program Pelatihan Nama Program Pelatihan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "Jumlah Program PBK. Program PBK yang merupakan suatu rumusan tertulis yang memuat secara komprehensif rancangan pencapaian kompetensi sebagai pedoman pelaksanaan pelatihan yang penyelenggaraanya berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi" program 18.0 Non Prioritas - - 4499 E-WALIDATA 2.07.000074 Peraturan Perusahaan (WLKP Online) Peraturan Perusahaan (WLKP Online) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Peraturan Perusahaan pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan dokumen 605.0 Non Prioritas - - 4500 E-WALIDATA 2.07.000077 Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online) Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "Jumlah Perjanjian Kerja Bersama pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online Jumlah Perjanjian Kerja Bersama pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak." dokumen 204.0 Non Prioritas - - 4501 "" "" "" Kasus PHK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi banyaknya peristiwa atau laporan yang berkaitan dengan pengakhiran hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam suatu periode tertentu, baik yang dilakukan secara sepihak, berdasarkan kesepakatan, maupun melalui mekanisme hukum/administratif. kasus 59.0 Non Prioritas - - 4502 "" "" "" Jumlah Perusahaan yang Tutup Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi banyaknya perusahaan dalam suatu wilayah yang menghentikan seluruh kegiatan usaha/operasinya pada periode tertentu, baik secara permanen maupun sementara, yang tercatat oleh instansi berwenang. perusahaan 0.0 Non Prioritas - - 4503 "" "" "" Jumlah Perusahaan yang mem-PHK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi banyaknya perusahaan dalam suatu wilayah yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh dalam periode tertentu, baik sebagian (PHK parsial) maupun seluruh tenaga kerja (PHK massal), dan tercatat secara resmi oleh instansi berwenang. perusahaan 59.0 Non Prioritas - - 4504 "" "" "" Jumlah Karyawan yang Terkena PHK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi banyaknya pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan dalam periode tertentu, baik secara individu maupun massal, yang tercatat oleh instansi ketenagakerjaan atau dilaporkan secara resmi. orang 495.0 Non Prioritas - - 4505 E-WALIDATA 2.07.000066 Penduduk Usia Kerja (PUK) Penduduk Usia Kerja (PUK) / penduduk usia 15-65 tahun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun atau lebih yang disebut juga tenaga kerja orang n/a Non Prioritas - - 4506 E-WALIDATA 2.07.000080 Persediaan Tenaga Kerja Persediaan Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknya" orang 2306.0 Non Prioritas - - 4507 E-WALIDATA 2.07.000100 Produktivitas Tenaga Kerja Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara nilai PDRB dengan jumlah PYB yang digunakan baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi PYB dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dari proses kegiatan ekonomi pada suatu lapangan usaha secara nasional dan regional juta rupiah/tenaga kerja 5.0 Non Prioritas - - 4508 E-WALIDATA 2.07.000123 Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya terhadap pembayaran DKPTKA yang dilakukan oleh Pemberi Kerja dokumen 8.0 Non Prioritas - - 4509 "" "" "" Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi proses menyelesaikan perbedaan pendapat atau pertentangan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau antar serikat pekerja, yang mencakup perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan, melalui musyawarah mufakat atau mekanisme hukum di luar maupun di dalam pengadilan kasus 35.0 Non Prioritas - - 4510 E-WALIDATA 2.07.000072 Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berupa Perjanjian Bersama Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah kasus Perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Perjanjian Bersama adalah hasil kesepakatan bersama penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditandatangani oleh para pihak kasus 16.0 Non Prioritas - - 4511 "" "" "" Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berupa Anjuran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan anjuran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. kasus 4.0 Non Prioritas - - 4512 "" "" "" Upah Minimum (UMK) Kota Yogyakarta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah rata-rata upah minimum regional/bulan di wilayah Kota Yogyakarta. rupiah 2655041,81 Non Prioritas 34.71 - 4513 E-WALIDATA 3.32.000001 Calon lokasi yang sudah dilakukan penjajakan Calon lokasi yang sudah dilakukan penjajakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "Provinsi: Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dilakukan penjajakan dan diverifikasi. Kab: Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dilakukan penjajakan." lokasi 1.0 Non Prioritas - - 4514 E-WALIDATA 3.32.000009 Data bangunan yang dimiliki Data bangunan yang dimiliki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah bangunan satuan permukiman dan sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah pusat pendanaan APBN dan diserahkan kepada para transmigran di kawasan transmigrasi. unit 4.0 Non Prioritas - - 4515 E-WALIDATA 3.32.000015 Dokumen hasil evaluasi kelayakan hunian Dokumen hasil evaluasi kelayakan hunian Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "Penyiapan Llngkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonoml bagi Penduduk Setempat dan Transmigran adalah Llngkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonoml bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang telah disiapkan dengan alat ukur evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigran (kriteria layak huni, layak usaha, dan layak berkembang) dengan satuan dokumen yang dilaksanakan berdasarkan NSPK ... di bidang organisasi ... Dokumen hasil evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak Huni, layak usaha dan layak berkembang)" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 4516 E-WALIDATA 3.32.000039 Laporan hasil koordinasi kerja sama Laporan hasil koordinasi kerja sama Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Naskah kerjasama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota laporan 1.0 Non Prioritas - - 4517 E-WALIDATA 3.32.000040 Laporan hasil sinkronisasi kerja sama Laporan hasil sinkronisasi kerja sama Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Naskah kerjasama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota laporan 1.0 Non Prioritas - - 4518 E-WALIDATA 3.32.000045 Lokasi yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi Lokasi yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah lokasi transmigrasi yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi lokasi 3.0 Non Prioritas - - 4519 E-WALIDATA 3.32.000030 Kepala Keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi (animo) Jumlah Animo Pendaftar Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi serta jumlah OPD yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi kepala keluarga 14.0 Non Prioritas - - 4520 E-WALIDATA 3.32.000006 Calon transmigran atau transmigran yang mendapat pelatihan Calon transmigran atau transmigran yang mendapat pelatihan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi. orang 10.0 Non Prioritas - - 4521 E-WALIDATA 3.32.000003 Calon Transmigran atau Transmigran yang mampu implementasi hasil pelatihan Calon Transmigran atau Transmigran yang mampu implementasi hasil pelatihan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi. orang 4.0 Non Prioritas - - 4522 E-WALIDATA 3.32.000034 Jumlah calon transmigrasi yang mampu mengimplemantasikan hasil pelatihan. Jumlah calon transmigrasi yang mampu mengimplemantasikan hasil pelatihan. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi. orang 10.0 Non Prioritas - - 4523 E-WALIDATA 3.32.000012 Data KK yg ikut pelatihan Data KK yang ikut pelatihan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi serta jumlah OPD yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi orang n/a Non Prioritas - - 4524 E-WALIDATA 3.32.000032 Kepala Keluarga yang ikut Pelatihan Kepala Keluarga yang ikut Pelatihan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Jenis materi penyuluhan bagi Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut penyuluhan. kepala keluarga 5.0 Non Prioritas - - 4525 E-WALIDATA 3.32.000019 Jenis Materi pelatihan Jenis Materi pelatihan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi yang mendapatkan penyuluhan agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi. materi 17.0 Non Prioritas - - 4526 E-WALIDATA 3.32.000002 Calon Transmigran Terdaftar dan Terseleksi Calon Transmigran Terdaftar dan Terseleksi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "Provinsi: Jumlah Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan Kab: Jumlah calon transmigran yang terdaftar, terseleksi administrasi dan taknisnya." kepala keluarga 4.0 Non Prioritas - - 4527 E-WALIDATA 3.32.000029 Data Kepala Keluarga transmigran yang dibina Data Kepala Keluarga transmigrasi yang dibina Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam tahap pemantapan dan/atau kemandirian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap penyesuaian. kepala keluarga n/a Non Prioritas - - 4528 E-WALIDATA 3.32. Jumlah KK transmigrasi yang dibina Jumlah KK transmigrasi yang dibina Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "Provinsi: Dalam tahap pemantapan, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigrasi mampu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan, yang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap penyesuaian. Kab: Dalam tahap kemandian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigrasi mampu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan, yang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapan." kepala keluarga 4.0 Non Prioritas - - 4529 E-WALIDATA 3.32.000031 Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemindahan dan penenpatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota adalah terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota denga alat ukur jumlah transmigran yang ditempatkan dengan satuan orang berdasarkan NSPK ... yang dilaksanakan oleh bidang ... orang 4.0 Non Prioritas - - 4530 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Transmigran yang diberangkatkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan pengangkutan dari provinsi asal sampai ke embarkasi kepala keluarga 4.0 Non Prioritas - - 4531 E-WALIDATA 3.32.000053 Transmigran yang ditampung Transmigran yang ditampung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan penampungan di provinsi daerah asal kepala keluarga 4.0 Non Prioritas - - 4532 E-WALIDATA 3.32.000054 Transmigran yang memperoleh layanan kesehatan Transmigran yang memperoleh layanan kesehatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah transmigran yang mendapatkan layanan kesehatan di penampungan provinsi daerah asal kepala keluarga 4.0 Non Prioritas - - 4533 E-WALIDATA 3.32.000055 Transmigran yang mendapatkan pendampingan Transmigran yang mendapatkan pendampingan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan provinsi sampai ke lokasi kepala keluarga 4.0 Non Prioritas - - 4534 E-WALIDATA 3.32.000057 Transmigran yang telah diberikan bantuan non-standar Transmigran yang telah diberikan bantuan non-standar Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah bantuan non-standar yang diberikan kepada transmigran paket 4.0 Non Prioritas - - 4535 E-WALIDATA 3.32.000058 transmigran yang telah diberikan bantuan permodalan transmigran yang telah diberikan bantuan permodalan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah bantuan permodalan yang diberikan kepada transmigrasi paket 4.0 Non Prioritas - - 4536 E-WALIDATA 3.32.000059 Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan kepala keluarga 4.0 Non Prioritas - - 4537 E-WALIDATA 3.32.000005 Calon Transmigrasi yang mendapat penyuluhan Calon Transmigrasi yang mendapat penyuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi. kepala keluarga 330.0 Non Prioritas - - 4538 E-WALIDATA 3.32.000004 Calon Transmigrasi atau Transmigrasi yang mampu implementasi hasil penyuluhan Calon Transmigrasi atau Transmigrasi yang mampu implementasi hasil penyuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi. kepala keluarga 4.0 Non Prioritas - - 4539 E-WALIDATA 3.32.000013 Data KK yg ikut penyuluhan Data KK yang ikut penyuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi. kepala keluarga n/a Non Prioritas - - 4540 E-WALIDATA 3.32.000033 Jumlah Kepala Keluarga yang ikut penyuluhan Jumlah Kepala Keluarga yang ikut penyuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi serta jumlah OPD yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi kepala keluarga 330.0 Non Prioritas - - 4541 E-WALIDATA 3.32.000020 Jenis materi penyuluhan Jenis materi penyuluhan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Jenis materi penyuluhan bagi Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut penyuluhan. materi 2.0 Non Prioritas - - 4542 E-WALIDATA 3.32.000056 transmigran yang mengikuti penyuluhan sebelum keberangkatan transmigran yang mengikuti penyuluhan sebelum keberangkatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi yang mendapatkan penyuluhan agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi. orang 4.0 Non Prioritas - - 4543 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Seluruh Transmigran Jiwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total individu (jiwa) transmigran yang ditempatkan dalam program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu, baik sebagai kepala keluarga maupun anggota keluarga jiwa 22.0 Non Prioritas - - 4544 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (Jiwa) Kemantren Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total individu (jiwa) transmigran yang ditempatkan dalam program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu, baik sebagai kepala keluarga maupun anggota keluarga jiwa 3.0 Non Prioritas 34.71.01 - 4545 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (Jiwa) Kemantren Jetis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total individu (jiwa) transmigran yang ditempatkan dalam program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu, baik sebagai kepala keluarga maupun anggota keluarga jiwa 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 4546 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (Jiwa) Kemantren Gondokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total individu (jiwa) transmigran yang ditempatkan dalam program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu, baik sebagai kepala keluarga maupun anggota keluarga jiwa 9.0 Non Prioritas 34.71.03 - 4547 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (Jiwa) Kemantren Danurejan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total individu (jiwa) transmigran yang ditempatkan dalam program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu, baik sebagai kepala keluarga maupun anggota keluarga jiwa 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 4548 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (Jiwa) Kemantren Gedongtengen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total individu (jiwa) transmigran yang ditempatkan dalam program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu, baik sebagai kepala keluarga maupun anggota keluarga jiwa 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 4549 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (Jiwa) Kemantren Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total individu (jiwa) transmigran yang ditempatkan dalam program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu, baik sebagai kepala keluarga maupun anggota keluarga jiwa 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 4550 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (Jiwa) Kemantren Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total individu (jiwa) transmigran yang ditempatkan dalam program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu, baik sebagai kepala keluarga maupun anggota keluarga jiwa 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 4551 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (Jiwa) Kemantren Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total individu (jiwa) transmigran yang ditempatkan dalam program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu, baik sebagai kepala keluarga maupun anggota keluarga jiwa 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 4552 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (Jiwa) Kemantren Kraton Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total individu (jiwa) transmigran yang ditempatkan dalam program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu, baik sebagai kepala keluarga maupun anggota keluarga jiwa 3.0 Non Prioritas 34.71.09 - 4553 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (Jiwa) Kemantren Gondomanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total individu (jiwa) transmigran yang ditempatkan dalam program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu, baik sebagai kepala keluarga maupun anggota keluarga jiwa 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 4554 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (Jiwa) Kemantren Pakualaman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total individu (jiwa) transmigran yang ditempatkan dalam program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu, baik sebagai kepala keluarga maupun anggota keluarga jiwa 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 4555 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (Jiwa) Kemantren Mergangsan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total individu (jiwa) transmigran yang ditempatkan dalam program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu, baik sebagai kepala keluarga maupun anggota keluarga jiwa 4.0 Non Prioritas 34.71.12 - 4556 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (Jiwa) Kemantren Umbulharjo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total individu (jiwa) transmigran yang ditempatkan dalam program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu, baik sebagai kepala keluarga maupun anggota keluarga jiwa 3.0 Non Prioritas 34.71.13 - 4557 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (Jiwa) Kemantren Kotagede Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total individu (jiwa) transmigran yang ditempatkan dalam program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu, baik sebagai kepala keluarga maupun anggota keluarga jiwa 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 4558 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Seluruh Transmigran KK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total Kepala Keluarga (KK) transmigran yang ditempatkan melalui program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu KK 6.0 Non Prioritas - - 4559 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (KK) Kemantren Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total Kepala Keluarga (KK) transmigran yang ditempatkan melalui program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu KK 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 4560 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (KK) Kemantren Jetis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total Kepala Keluarga (KK) transmigran yang ditempatkan melalui program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu KK 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 4561 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (KK) Kemantren Gondokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total Kepala Keluarga (KK) transmigran yang ditempatkan melalui program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu KK 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 4562 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (KK) Kemantren Danurejan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total Kepala Keluarga (KK) transmigran yang ditempatkan melalui program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu KK 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 4563 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (KK) Kemantren Gedongtengen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total Kepala Keluarga (KK) transmigran yang ditempatkan melalui program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu KK 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 4564 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (KK) Kemantren Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total Kepala Keluarga (KK) transmigran yang ditempatkan melalui program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu KK 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 4565 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (KK) Kemantren Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total Kepala Keluarga (KK) transmigran yang ditempatkan melalui program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu KK 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 4566 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (KK) Kemantren Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total Kepala Keluarga (KK) transmigran yang ditempatkan melalui program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu KK 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 4567 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (KK) Kemantren Kraton Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total Kepala Keluarga (KK) transmigran yang ditempatkan melalui program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu KK 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 4568 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (KK) Kemantren Gondomanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total Kepala Keluarga (KK) transmigran yang ditempatkan melalui program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu KK 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 4569 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (KK) Kemantren Pakualaman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total Kepala Keluarga (KK) transmigran yang ditempatkan melalui program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu KK 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 4570 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (KK) Kemantren Mergangsan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total Kepala Keluarga (KK) transmigran yang ditempatkan melalui program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu KK 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 4571 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (KK) Kemantren Umbulharjo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total Kepala Keluarga (KK) transmigran yang ditempatkan melalui program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu KK 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 4572 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran (KK) Kemantren Kotagede Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total Kepala Keluarga (KK) transmigran yang ditempatkan melalui program transmigrasi pada suatu wilayah dan periode tertentu KK 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 4573 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum KK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total Kepala Keluarga (KK) yang ditempatkan melalui program transmigrasi reguler atau umum, yaitu program transmigrasi yang bersifat terbuka bagi masyarakat luas tanpa kriteria khusus tertentu, pada suatu wilayah dan periode tertentu kk 4.0 Non Prioritas - - 4574 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum KK ke DI Aceh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi Daerah Istimewa Aceh (DI Aceh) KK 0.0 Non Prioritas - - 4575 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum KK ke Riau Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi Riau KK 0.0 Non Prioritas - - 4576 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum KK ke Sumatera Utara Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi Sumatera Utara KK 0.0 Non Prioritas - - 4577 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum KK ke Jambi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi Jambi KK 0.0 Non Prioritas - - 4578 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum KK ke Sumatera Barat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi Sumatera Barat KK 0.0 Non Prioritas - - 4579 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum KK ke Sumatera Selatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi Sumatera Selatan KK 0.0 Non Prioritas - - 4580 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum KK ke Bengkulu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi Bengkulu KK 0.0 Non Prioritas - - 4581 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum KK ke Kalimantan Barat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi Kalimantan Barat KK 0.0 Non Prioritas - - 4582 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum KK ke Kalimantan Tengah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi Kalimantan Tengah KK 0.0 Non Prioritas - - 4583 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum KK ke Kalimantan Selatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi KK 0.0 Non Prioritas - - 4584 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum KK ke Kalimantan Timur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi Kalimantan Timur KK 0.0 Non Prioritas - - 4585 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum KK ke Sulawesi Selatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi Sulawesi Selatan KK 0.0 Non Prioritas - - 4586 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum KK ke Sulawesi Tengah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi Sulawesi Tengah KK 4.0 Non Prioritas - - 4587 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum KK ke Sulawesi Barat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi Sulawesi Barat KK 0.0 Non Prioritas - - 4588 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum KK ke Sulawesi Tenggara Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi Sulawesi Tenggara KK 0.0 Non Prioritas - - 4589 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum KK ke Irian Jaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi Irian Jaya KK 0.0 Non Prioritas - - 4590 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum KK ke NTB Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi ke NTB KK 0.0 Non Prioritas - - 4591 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum KK ke Gorontalo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi ke Gorontalo KK 0.0 Non Prioritas - - 4592 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum KK ke Kalimantan Utara Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi Kalimantan Utara KK 0.0 Non Prioritas - - 4593 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum Jiwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah total individu (jiwa) yang terlibat dalam program transmigrasi umum, yang merupakan jenis transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memindahkan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang lebih jarang penduduknya. Program ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. jiwa 14.0 Non Prioritas - - 4594 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum Jiwa ke DI Aceh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah individu (jiwa) yang terlibat dalam program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi Daerah Istimewa Aceh (DI Aceh) jiwa 0.0 Non Prioritas - - 4595 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum Jiwa ke Riau Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah individu (jiwa) yang terlibat dalam program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi Riau jiwa 0.0 Non Prioritas - - 4596 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum Jiwa ke Sumatera Utara Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah individu (jiwa) yang terlibat dalam program transmigrasi umum dari daerah asal ke Sumatera Utara jiwa 0.0 Non Prioritas - - 4597 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum Jiwa ke Jambi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi ke Jambi jiwa 0.0 Non Prioritas - - 4598 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum Jiwa ke Sumatera Barat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi ke Sumatera Barat jiwa 0.0 Non Prioritas - - 4599 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum Jiwa ke Sumatera Selatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi ke Sumatera Selatan jiwa 0.0 Non Prioritas - - 4600 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum Jiwa ke Bengkulu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi ke Bengkulu jiwa 0.0 Non Prioritas - - 4601 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum Jiwa ke Kalimantan Barat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi ke Kalimantan Barat jiwa 0.0 Non Prioritas - - 4602 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum Jiwa ke Kalimantan Tengah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi ke KALTENG jiwa 0.0 Non Prioritas - - 4603 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum Jiwa ke Kalimantan Selatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi ke KALSEL jiwa 0.0 Non Prioritas - - 4604 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum Jiwa ke Kalimantan Timur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi ke KALTIM jiwa 0.0 Non Prioritas - - 4605 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum Jiwa ke Sulawesi Selatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi ke SULSEL jiwa 0.0 Non Prioritas - - 4606 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum Jiwa ke Sulawesi Tengah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi ke SULTENG jiwa 14.0 Non Prioritas - - 4607 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum Jiwa ke Sulawesi Barat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi ke SULBAR jiwa 0.0 Non Prioritas - - 4608 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum Jiwa ke Sulawesi Tenggara Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi ke SULTENG jiwa 0.0 Non Prioritas - - 4609 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum Jiwa ke Irian Jaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi ke IRIAN JAYA jiwa 0.0 Non Prioritas - - 4610 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum Jiwa ke NTB Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi ke NTB jiwa 0.0 Non Prioritas - - 4611 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum Jiwa ke Gorontalo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi ke GORONTALO jiwa 0.0 Non Prioritas - - 4612 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Umum Jiwa ke Kalimantan Utara Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi umum dari daerah asal ke Provinsi ke KALUT jiwa 0.0 Non Prioritas - - 4613 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Persentase Transmigran Swakarsa Jiwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Proporsi transmigran swakarsa dibandingkan dengan total transmigran (semua jenis transmigran, termasuk transmigrasi umum, swakarsa, spontan) dalam wilayah / periode yang sama persen 0.0 Non Prioritas - - 4614 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Swakarsa Jiwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah orang (jiwa) yang termasuk transmigran swakarsa (sejumlah orang yang berpindah sebagai transmigran swakarsa) dalam suatu wilayah dan periode tertentu jiwa 0.0 Non Prioritas - - 4615 E-WALIDATA 3.32.000052 Transmigran yang diberangkatkan Jumlah Transmigran Jiwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah kepala keluarga (KK) yang termasuk transmigran swakarsa (rumah tangga yang berpindah) dalam suatu wilayah dan periode tertentu kk 14.0 Non Prioritas - - 4616 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 45.0 Non Prioritas - - 4617 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Laki-Laki Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 25.0 Non Prioritas - - 4618 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 4619 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 4620 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 4621 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 6.0 Non Prioritas 34.71.04 - 4622 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 4623 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 4624 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 2.0 Non Prioritas 34.71.07 - 4625 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 2.0 Non Prioritas 34.71.08 - 4626 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 4.0 Non Prioritas 34.71.09 - 4627 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 4628 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 4629 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 2.0 Non Prioritas 34.71.12 - 4630 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 3.0 Non Prioritas 34.71.13 - 4631 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 4632 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Perempuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 20.0 Non Prioritas - - 4633 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 3.0 Non Prioritas 34.71.01 - 4634 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Perempuan Kemantren Jetis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 4635 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 4636 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 3.0 Non Prioritas 34.71.04 - 4637 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 4638 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 4639 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 2.0 Non Prioritas 34.71.07 - 4640 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 4.0 Non Prioritas 34.71.08 - 4641 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Perempuan Kemantren Kraton Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 4642 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 4643 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 4644 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 4645 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 4646 "" "" "" Jumlah Pekerja Migran Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" pekerja 2.0 Non Prioritas 34.71.14 - 4647 E-WALIDATA 1.06.000031 Fakir Miskin Fakir Miskin Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi &Fakir miskin yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya orang n/a Non Prioritas - - 4648 "" "" "" Jumlah Penduduk Miskin Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 44570.0 Non Prioritas - - 4649 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Miskin Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 22404.0 Non Prioritas - - 4650 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2244.0 Non Prioritas 34.71.01 - 4651 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Jetis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1847.0 Non Prioritas 34.71.02 - 4652 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Gondokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1726.0 Non Prioritas 34.71.03 - 4653 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Danurejan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1242.0 Non Prioritas 34.71.04 - 4654 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Gedongtengen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1619.0 Non Prioritas 34.71.05 - 4655 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1144.0 Non Prioritas 34.71.06 - 4656 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2056.0 Non Prioritas 34.71.07 - 4657 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1812.0 Non Prioritas 34.71.08 - 4658 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Kraton Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 941.0 Non Prioritas 34.71.09 - 4659 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Gondomanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1014.0 Non Prioritas 34.71.03 - 4660 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Pakualaman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 485.0 Non Prioritas 34.71.11 - 4661 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Mergangsan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1904.0 Non Prioritas 34.71.12 - 4662 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Umbulharjo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2880.0 Non Prioritas 34.71.13 - 4663 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Kotagede Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1490.0 Non Prioritas 34.71.14 - 4664 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Miskin Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 22166.0 Non Prioritas - - 4665 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2256.0 Non Prioritas 34.71.01 - 4666 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Jetis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1795.0 Non Prioritas 34.71.02 - 4667 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Gondokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1653.0 Non Prioritas 34.71.03 - 4668 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Danurejan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1206.0 Non Prioritas 34.71.04 - 4669 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Gedongtengen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1504.0 Non Prioritas 34.71.05 - 4670 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1134.0 Non Prioritas 34.71.06 - 4671 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1983.0 Non Prioritas 34.71.07 - 4672 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1792.0 Non Prioritas 34.71.08 - 4673 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Kraton Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 997.0 Non Prioritas 34.71.09 - 4674 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Gondomanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1069.0 Non Prioritas 34.71.03 - 4675 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Pakualaman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 493.0 Non Prioritas 34.71.11 - 4676 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Mergangsan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1929.0 Non Prioritas 34.71.12 - 4677 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Umbulharjo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 2885.0 Non Prioritas 34.71.13 - 4678 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Kotagede Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" orang 1470.0 Non Prioritas 34.71.14 - 4679 "" "" "" Persentase Penduduk Miskin Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 10.72 Non Prioritas - - 4680 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Miskin Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 5.39 Non Prioritas - - 4681 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.54 Non Prioritas 34.71.01 - 4682 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Jetis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.44 Non Prioritas 34.71.02 - 4683 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Gondokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.42 Non Prioritas 34.71.03 - 4684 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Danurejan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.3 Non Prioritas 34.71.04 - 4685 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Gedongtengen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.39 Non Prioritas 34.71.05 - 4686 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.28 Non Prioritas 34.71.06 - 4687 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.49 Non Prioritas 34.71.07 - 4688 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.44 Non Prioritas 34.71.08 - 4689 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Kraton Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.23 Non Prioritas 34.71.09 - 4690 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Gondomanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.24 Non Prioritas 34.71.03 - 4691 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Pakualaman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.12 Non Prioritas 34.71.11 - 4692 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Mergangsan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.46 Non Prioritas 34.71.12 - 4693 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Umbulharjo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.69 Non Prioritas 34.71.13 - 4694 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Miskin Kemantren Kotagede Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.36 Non Prioritas 34.71.14 - 4695 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Miskin Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 5.33 Non Prioritas - - 4696 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Tegalrejo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.54 Non Prioritas 34.71.01 - 4697 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Jetis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.43 Non Prioritas 34.71.02 - 4698 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Gondokusuman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.4 Non Prioritas 34.71.03 - 4699 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Danurejan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.29 Non Prioritas 34.71.04 - 4700 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Gedongtengen Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.36 Non Prioritas 34.71.05 - 4701 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Ngampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.27 Non Prioritas 34.71.06 - 4702 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Wirobrajan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.48 Non Prioritas 34.71.07 - 4703 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Mantrijeron Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.43 Non Prioritas 34.71.08 - 4704 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Kraton Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.24 Non Prioritas 34.71.09 - 4705 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Gondomanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.26 Non Prioritas 34.71.03 - 4706 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Pakualaman Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.12 Non Prioritas 34.71.11 - 4707 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Mergangsan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.46 Non Prioritas 34.71.12 - 4708 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Umbulharjo Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.69 Non Prioritas 34.71.13 - 4709 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Miskin Kemantren Kotagede Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" persen 0.35 Non Prioritas 34.71.14 - 4710 E-WALIDATA 1.06.000110 Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi orang 2.0 Non Prioritas - - 4711 E-WALIDATA 2.07.000024 Kapasitas terpasang pemerintah Kapasitas terpasang pemerintah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kapasitas latih adalah jumlah orang maksimum yang dapat dilatih dalam satu tahun untuk program pelatihan tertentu oleh lembaga pelatihan kerja orang 0.0 Non Prioritas - - 4712 E-WALIDATA 2.07.000029 kecelakaan kerja kecelakaan kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja kasus 0.0 Non Prioritas - - 4713 E-WALIDATA 2.07.000086 Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 20/2008 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 20/2008 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang 20/2008 4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia." perusahaan 0.0 Non Prioritas - - 4714 E-WALIDATA 2.07.000087 Perusahaan peserta jamsostek aktif Perusahaan peserta jamsostek aktif Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan Pekerjanya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perusahaan 0.0 Non Prioritas - - 4715 E-WALIDATA 2.07.000096 PMI Purna PMI Purna Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain orang 10.0 Non Prioritas - - 4716 E-WALIDATA 2.07.000109 Tenaga Kerja Disabilitas Tenaga Kerja Disabilitas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan orang 19.0 Non Prioritas - - 4717 E-WALIDATA 2.07.000114 Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. orang 880.0 Non Prioritas - - 4718 E-WALIDATA 3.32.000008 Data KK asal dan tujuan Data KK asal dan tujuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Transmigran dari kabupaten/kota diluar kabupaten/kota dimana kawasan transmigrasi berada yang difasilitasi pemindahannya ke kawasan transmigrasi. kepala keluarga 0.0 Non Prioritas - - 4719 "" "" "" Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 87.0 Non Prioritas - - 4720 RPJMN 2025-2029 04.03.0003 Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif Jumlah Lembaga Konsultasi Anak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah lembaga, unit layanan, atau pusat layanan yang menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, pengasuhan, perlindungan, atau pengembangan tumbuh kembang anak pada wilayah tertentu. lembaga n/a Non Prioritas - - 4721 "" "" "" Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" lembaga 19.0 Non Prioritas - - 4722 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 18.0 Non Prioritas - 34 71 02 4723 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.01 34 71 02 4724 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 34 71 02 4725 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 34 71 02 4726 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 34 71 02 4727 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Bener Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 34 71 02 4728 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kemantren Jetis Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.02 34 71 02 4729 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 34 71 02 4730 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 34 71 02 4731 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 34 71 02 4732 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 2.0 Non Prioritas 34.71.03 34 71 02 4733 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 34 71 02 4734 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 34 71 02 4735 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 34 71 02 4736 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 34 71 02 4737 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Terban Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 34 71 02 4738 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 2.0 Non Prioritas 34.71.04 34 71 02 4739 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 34 71 02 4740 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 34 71 02 4741 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 34 71 02 4742 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.05 34 71 02 4743 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 34 71 02 4744 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 34 71 02 4745 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.06 34 71 02 4746 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 34 71 02 4747 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 34 71 02 4748 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.07 34 71 02 4749 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 34 71 02 4750 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 34 71 02 4751 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 34 71 02 4752 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.08 34 71 02 4753 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 34 71 02 4754 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 34 71 02 4755 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Mantrijeron Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 34 71 02 4756 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kemantren Kraton Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.09 34 71 02 4757 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 34 71 02 4758 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 34 71 02 4759 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 34 71 02 4760 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03 34 71 02 4761 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 34 71 02 4762 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 34 71 02 4763 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.11 34 71 02 4764 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 34 71 02 4765 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 34 71 02 4766 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.12 34 71 02 4767 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 34 71 02 4768 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 34 71 02 4769 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 34 71 02 4770 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13 34 71 02 4771 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 34 71 02 4772 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Mujamuju Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 34 71 02 4773 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 34 71 02 4774 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 34 71 02 4775 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 34 71 02 4776 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 34 71 02 4777 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 34 71 02 4778 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 2.0 Non Prioritas 34.71.14 34 71 02 4779 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 34 71 02 4780 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 34 71 02 4781 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas di Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 34 71 02 4782 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu Dinas Kesehatan Jumlah jaringan pelayanan puskesmas yang membantu memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas induk di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 8.0 Non Prioritas - 34 71 02 4783 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.01 34 71 02 4784 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 34 71 02 4785 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 34 71 02 4786 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 34 71 02 4787 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 34 71 02 4788 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 34 71 02 4789 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 34 71 02 4790 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 34 71 02 4791 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 34 71 02 4792 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03 34 71 02 4793 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 34 71 02 4794 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 34 71 02 4795 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 34 71 02 4796 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 34 71 02 4797 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 34 71 02 4798 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 34 71 02 4799 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 34 71 02 4800 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 34 71 02 4801 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 34 71 02 4802 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 34 71 02 4803 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 34 71 02 4804 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 34 71 02 4805 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.06 34 71 02 4806 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 34 71 02 4807 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 34 71 02 4808 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.07 34 71 02 4809 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 34 71 02 4810 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 34 71 02 4811 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 34 71 02 4812 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.08 34 71 02 4813 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 34 71 02 4814 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 34 71 02 4815 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Mantrijeron Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 34 71 02 4816 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 34 71 02 4817 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 34 71 02 4818 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 34 71 02 4819 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 34 71 02 4820 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 34 71 02 4821 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 34 71 02 4822 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 34 71 02 4823 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 34 71 02 4824 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 34 71 02 4825 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 34 71 02 4826 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 34 71 02 4827 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 34 71 02 4828 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 34 71 02 4829 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 34 71 02 4830 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13 34 71 02 4831 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 34 71 02 4832 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Mujamuju Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 34 71 02 4833 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 34 71 02 4834 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 34 71 02 4835 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 34 71 02 4836 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 34 71 02 4837 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 34 71 02 4838 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14 34 71 02 4839 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 34 71 02 4840 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 34 71 02 4841 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu di Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 34 71 02 4842 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Keliling Dinas Kesehatan Jumlah puskesmas bersifat mobile yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh pelayanan puskesmas induk atau puskesmas pembantu di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - 34 71 02 4843 "" "" "" Jumlah Klinik Dinas Kesehatan Jumlah unit pelayanan masyarakat yang bergerak pada bidang kesehatan yang menawarkan fasilitas perawatan kesehatan yang dikhususkan untuk perawatan pasien rawat jalan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 132.0 Non Prioritas - 34 71 03 4844 "" "" "" Jumlah Klinik di Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" unit 10.0 Non Prioritas 34.71.01 34 71 03 4845 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" unit 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 34 71 03 4846 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" unit 4.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 34 71 03 4847 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 34 71 03 4848 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 34 71 03 4849 "" "" "" Jumlah Klinik di Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" unit 17.0 Non Prioritas 34.71.02 34 71 03 4850 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" unit 5.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 34 71 03 4851 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" unit 6.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 34 71 03 4852 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" unit 6.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 34 71 03 4853 "" "" "" Jumlah Klinik di Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" unit 36.0 Non Prioritas 34.71.03 34 71 03 4854 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" unit 4.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 34 71 03 4855 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" unit 11.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 34 71 03 4856 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" unit 7.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 34 71 03 4857 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" unit 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 34 71 03 4858 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" unit 11.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 34 71 03 4859 "" "" "" Jumlah Klinik di Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.04 34 71 03 4860 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 34 71 03 4861 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 34 71 03 4862 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 34 71 03 4863 "" "" "" Jumlah Klinik di Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" unit 3.0 Non Prioritas 34.71.05 34 71 03 4864 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 34 71 03 4865 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 34 71 03 4866 "" "" "" Jumlah Klinik di Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" unit 4.0 Non Prioritas 34.71.06 34 71 03 4867 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 34 71 03 4868 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 34 71 03 4869 "" "" "" Jumlah Klinik di Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" unit 5.0 Non Prioritas 34.71.07 34 71 03 4870 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 34 71 03 4871 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 34 71 03 4872 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 34 71 03 4873 "" "" "" Jumlah Klinik di Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" unit 7.0 Non Prioritas 34.71.08 34 71 03 4874 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 34 71 03 4875 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" unit 3.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 34 71 03 4876 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Mantrijeron Dinas Kesehatan "" unit 4.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 34 71 03 4877 "" "" "" Jumlah Klinik di Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.09 34 71 03 4878 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 34 71 03 4879 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 34 71 03 4880 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 34 71 03 4881 "" "" "" Jumlah Klinik di Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.03 34 71 03 4882 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 34 71 03 4883 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 34 71 03 4884 "" "" "" Jumlah Klinik di Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" unit 5.0 Non Prioritas 34.71.11 34 71 03 4885 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 34 71 03 4886 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" unit 4.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 34 71 03 4887 "" "" "" Jumlah Klinik di Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" unit 13.0 Non Prioritas 34.71.12 34 71 03 4888 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" unit 5.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 34 71 03 4889 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" unit 5.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 34 71 03 4890 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" unit 3.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 34 71 03 4891 "" "" "" Jumlah Klinik di Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" unit 20.0 Non Prioritas 34.71.13 34 71 03 4892 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 34 71 03 4893 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Mujamuju Dinas Kesehatan "" unit 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 34 71 03 4894 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 34 71 03 4895 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 34 71 03 4896 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" unit 5.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 34 71 03 4897 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 34 71 03 4898 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" unit 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 34 71 03 4899 "" "" "" Jumlah Klinik di Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" unit 6.0 Non Prioritas 34.71.14 34 71 03 4900 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" unit 4.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 34 71 03 4901 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 34 71 03 4902 "" "" "" Jumlah Klinik di Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 34 71 03 4903 "" "" "" Jumlah Posyandu Dinas Kesehatan Jumlah Unit Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 621.0 Non Prioritas - 34 71 12 4904 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" unit 46.0 Non Prioritas 34.71.01 34 71 12 4905 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" unit 13.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 34 71 12 4906 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" unit 14.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 34 71 12 4907 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" unit 12.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 34 71 12 4908 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" unit 7.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 34 71 12 4909 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" unit 36.0 Non Prioritas 34.71.02 34 71 12 4910 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" unit 13.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 34 71 12 4911 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" unit 10.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 34 71 12 4912 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" unit 13.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 34 71 12 4913 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" unit 66.0 Non Prioritas 34.71.03 34 71 12 4914 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" unit 12.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 34 71 12 4915 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" unit 5.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 34 71 12 4916 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" unit 16.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 34 71 12 4917 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" unit 21.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 34 71 12 4918 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" unit 12.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 34 71 12 4919 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" unit 40.0 Non Prioritas 34.71.04 34 71 12 4920 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" unit 12.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 34 71 12 4921 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" unit 16.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 34 71 12 4922 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" unit 12.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 34 71 12 4923 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" unit 34.0 Non Prioritas 34.71.05 34 71 12 4924 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" unit 13.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 34 71 12 4925 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" unit 21.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 34 71 12 4926 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" unit 21.0 Non Prioritas 34.71.06 34 71 12 4927 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" unit 13.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 34 71 12 4928 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" unit 8.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 34 71 12 4929 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" unit 36.0 Non Prioritas 34.71.07 34 71 12 4930 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" unit 13.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 34 71 12 4931 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" unit 13.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 34 71 12 4932 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" unit 10.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 34 71 12 4933 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" unit 56.0 Non Prioritas 34.71.08 34 71 12 4934 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" unit 18.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 34 71 12 4935 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" unit 18.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 34 71 12 4936 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Mantrijeron Dinas Kesehatan "" unit 20.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 34 71 12 4937 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" unit 43.0 Non Prioritas 34.71.09 34 71 12 4938 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" unit 10.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 34 71 12 4939 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" unit 18.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 34 71 12 4940 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" unit 15.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 34 71 12 4941 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" unit 25.0 Non Prioritas 34.71.03 34 71 12 4942 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" unit 9.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 34 71 12 4943 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" unit 16.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 34 71 12 4944 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" unit 19.0 Non Prioritas 34.71.11 34 71 12 4945 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" unit 10.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 34 71 12 4946 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" unit 9.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 34 71 12 4947 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" unit 60.0 Non Prioritas 34.71.12 34 71 12 4948 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" unit 13.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 34 71 12 4949 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" unit 24.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 34 71 12 4950 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" unit 23.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 34 71 12 4951 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" unit 92.0 Non Prioritas 34.71.13 34 71 12 4952 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" unit 10.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 34 71 12 4953 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Mujamuju Dinas Kesehatan "" unit 14.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 34 71 12 4954 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" unit 13.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 34 71 12 4955 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" unit 9.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 34 71 12 4956 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" unit 14.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 34 71 12 4957 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" unit 19.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 34 71 12 4958 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" unit 13.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 34 71 12 4959 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" unit 47.0 Non Prioritas 34.71.14 34 71 12 4960 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" unit 15.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 34 71 12 4961 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" unit 17.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 34 71 12 4962 "" "" "" Jumlah Posyandu di Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" unit 15.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 34 71 12 4963 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit Dinas Kesehatan Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. rumah-sakit 18.0 Non Prioritas - 34 71 04 4964 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit Umum Dinas Kesehatan Banyaknya rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit unit 12.0 Non Prioritas - 34 71 04 4965 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dinas Kesehatan "" unit 3.0 Non Prioritas - 34 71 04 4966 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe A Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah bertype A yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan tertinggi (Rumah Sakit Pusat) yang disebut juga rujukan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat tiga, serta memberikan pelayanan yang lebih lengkap mulai dari yang umum, subspesialis hingga kedokteran spesialis yang dimiliki pemerintah daerah kab./kota di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - 34 71 04 4967 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe B Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah bertype B yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan bagi setiap rumah sakit di kab./kota tersebut serta memberikan layanan medis spesialis luas dan subspesialis terbatas wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas - 34 71 04 4968 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah bertipe C atau faskes tingkat dua yang memberikan pelayanan hanya kedokteran subspesialis, namun sifatnya juga terbatas, misalnya saja pelayanan penyakit dalam, bedah, kesehatan anak, bidan, dan kandungan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas - 34 71 04 4969 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D Dinas Kesehatan Jumlah Rumah sakit Umum Daerah bertipe D yang hanya sebagai rumah sakit sementara atau transisi. Biasanya, jika pasien yang awalnya melakukan pemeriksaan di puskesmas kemudian dirujuk ke rumah sakit tipe D di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas - 34 71 04 4970 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Dinas Kesehatan "" unit 9.0 Non Prioritas - 34 71 04 4971 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe A Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Umum yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas dan telah ditetapkan sebagai tempat pelayanan rujukan tertinggi (top referral hospital) atau disebut juga Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - 34 71 04 4972 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe B Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Umum yang mampu memberikan pelayanan kedokteran medik spesialis luas dan subspesialis terbatas sebagai (provincial hospital) yang menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit kab./kota yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 3.0 Non Prioritas - 34 71 04 4973 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe C Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Umum yang mampu memberikan pelayanan kedokteran subspesialis terbatas. Terdapat empat macam pelayanan spesialis yang disediakan yakni, pelayanan penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak, serta pelayanan kebidanan dan kandungan yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 3.0 Non Prioritas - 34 71 04 4974 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe D Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Umum yang bersifat transisi karena pada suatu saat akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas C yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok. Kemampuan rumah sakit tipe D hanyalah memberikan pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi. Rumah Sakit Umum tipe D juga menampung pelayanan yang berasal dari rujukan puskesmas di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 3.0 Non Prioritas - 34 71 04 4975 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Banyaknya rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. unit 3.0 Non Prioritas - 34 71 04 4976 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Ibu dan Anak Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 34 71 04 4977 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Ibu dan Anak Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 34 71 04 4978 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Ibu dan Anak Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 34 71 04 4979 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Ibu dan Anak Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 34 71 04 4980 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Ibu dan Anak Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 34 71 04 4981 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Ibu dan Anak Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.06 34 71 04 4982 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Ibu dan Anak Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 34 71 04 4983 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Ibu dan Anak Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 34 71 04 4984 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Ibu dan Anak Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 34 71 04 4985 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Ibu dan Anak Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 34 71 04 4986 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Ibu dan Anak Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 34 71 04 4987 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Ibu dan Anak Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 34 71 04 4988 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Ibu dan Anak Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13 34 71 04 4989 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Ibu dan Anak Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.14 34 71 04 4990 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Mata Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada kasus/penyakit mata di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas - 34 71 04 4991 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Gigi dan Mulut Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada kasus/penyakit/kesehatan gigi dan mulut di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas - 34 71 04 4992 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus Jiwa Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada kasus/penyakit Kejiwaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas - 34 71 04 4993 "" "" "" Rumah Sakit kelas B Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit kelas B unit 4.0 Non Prioritas - 34 71 04 4994 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe B Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah bertype B yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan bagi setiap rumah sakit di kab./kota tersebut serta memberikan layanan medis spesialis luas dan subspesialis terbatas wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas - 34 71 04 4995 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe B Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Umum yang mampu memberikan pelayanan kedokteran medik spesialis luas dan subspesialis terbatas sebagai (provincial hospital) yang menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit kab./kota yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 3.0 Non Prioritas - 34 71 04 4996 "" "" "" Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional unit 4 ( RSUD 1, RSU Swasta 3) Non Prioritas - 34 71 04 4997 "" "" "" Rumah Sakit Kelas C dan D Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D unit 8.0 Non Prioritas - 34 71 04 4998 "" "" "" Rumah Sakit kelas C Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit kelas C unit 4.0 Non Prioritas - 34 71 04 4999 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe C Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah bertipe C atau faskes tingkat dua yang memberikan pelayanan hanya kedokteran subspesialis, namun sifatnya juga terbatas, misalnya saja pelayanan penyakit dalam, bedah, kesehatan anak, bidan, dan kandungan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas - 34 71 04 5000 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe C Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Umum yang mampu memberikan pelayanan kedokteran subspesialis terbatas. Terdapat empat macam pelayanan spesialis yang disediakan yakni, pelayanan penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak, serta pelayanan kebidanan dan kandungan yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 3.0 Non Prioritas - 34 71 04 5001 "" "" "" Rumah Sakit kelas D Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit kelas D unit 4.0 Non Prioritas - 34 71 04 5002 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D Dinas Kesehatan Jumlah Rumah sakit Umum Daerah bertipe D yang hanya sebagai rumah sakit sementara atau transisi. Biasanya, jika pasien yang awalnya melakukan pemeriksaan di puskesmas kemudian dirujuk ke rumah sakit tipe D di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas - 34 71 04 5003 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe D Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Umum yang bersifat transisi karena pada suatu saat akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas C yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok. Kemampuan rumah sakit tipe D hanyalah memberikan pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi. Rumah Sakit Umum tipe D juga menampung pelayanan yang berasal dari rujukan puskesmas di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 3.0 Non Prioritas - 34 71 04 5004 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Dinas Kesehatan "" "" 1897.0 Non Prioritas - 34 71 01 5005 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Umum Dinas Kesehatan "" "" 642.0 Non Prioritas - 34 71 01 5006 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Umum di Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 41.0 Non Prioritas 34.71.01 34 71 01 5007 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Umum di Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" orang 29.0 Non Prioritas 34.71.02 34 71 01 5008 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Umum di Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" orang 192.0 Non Prioritas 34.71.03 34 71 01 5009 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Umum di Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" orang 24.0 Non Prioritas 34.71.04 34 71 01 5010 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Umum di Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.05 34 71 01 5011 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Umum di Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.06 34 71 01 5012 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Umum di Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 30.0 Non Prioritas 34.71.07 34 71 01 5013 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Umum di Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 39.0 Non Prioritas 34.71.08 34 71 01 5014 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Umum di Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.09 34 71 01 5015 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Umum di Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 34.0 Non Prioritas 34.71.03 34 71 01 5016 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Umum di Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.11 34 71 01 5017 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Umum di Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 42.0 Non Prioritas 34.71.12 34 71 01 5018 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Umum di Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" orang 92.0 Non Prioritas 34.71.13 34 71 01 5019 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Umum di Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" orang 48.0 Non Prioritas 34.71.14 34 71 01 5020 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Gigi Dinas Kesehatan "" "" 320.0 Non Prioritas - 34 71 01 5021 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Gigi di Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 28.0 Non Prioritas 34.71.01 34 71 01 5022 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Gigi di Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" orang 32.0 Non Prioritas 34.71.02 34 71 01 5023 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Gigi di Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" orang 65.0 Non Prioritas 34.71.03 34 71 01 5024 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Gigi di Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.04 34 71 01 5025 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Gigi di Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.05 34 71 01 5026 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Gigi di Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.06 34 71 01 5027 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Gigi di Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 43.0 Non Prioritas 34.71.07 34 71 01 5028 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Gigi di Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 30.0 Non Prioritas 34.71.08 34 71 01 5029 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Gigi di Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.09 34 71 01 5030 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Gigi di Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03 34 71 01 5031 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Gigi di Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.11 34 71 01 5032 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Gigi di Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.12 34 71 01 5033 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Gigi di Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" orang 51.0 Non Prioritas 34.71.13 34 71 01 5034 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Gigi di Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.14 34 71 01 5035 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Spesialis Dinas Kesehatan "" "" 935.0 Non Prioritas - 34 71 01 5036 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Spesialis di Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 47.0 Non Prioritas 34.71.01 34 71 01 5037 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Spesialis di Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" orang 22.0 Non Prioritas 34.71.02 34 71 01 5038 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Spesialis di Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" orang 433.0 Non Prioritas 34.71.03 34 71 01 5039 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Spesialis di Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" orang 40.0 Non Prioritas 34.71.04 34 71 01 5040 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Spesialis di Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.05 34 71 01 5041 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Spesialis di Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.06 34 71 01 5042 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Spesialis di Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 86.0 Non Prioritas 34.71.07 34 71 01 5043 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Spesialis di Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.08 34 71 01 5044 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Spesialis di Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09 34 71 01 5045 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Spesialis di Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 83.0 Non Prioritas 34.71.03 34 71 01 5046 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Spesialis di Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.11 34 71 01 5047 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Spesialis di Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 28.0 Non Prioritas 34.71.12 34 71 01 5048 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Spesialis di Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" orang 143.0 Non Prioritas 34.71.13 34 71 01 5049 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Spesialis di Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.14 34 71 01 5050 "" "" "" Jumlah Ahli Gizi di Puskesmas dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan Jumlah Tenaga gizi orang 90.0 Non Prioritas - - 5051 "" "" "" Jumlah Ahli Gizi di Puskesmas Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5052 "" "" "" Jumlah Ahli Gizi di Puskesmas Kraton Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5053 "" "" "" Jumlah Ahli Gizi di Puskesmas Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5054 "" "" "" Jumlah Ahli Gizi di Puskesmas Umbulharjo I Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5055 "" "" "" Jumlah Ahli Gizi di Puskesmas Umbulharjo II Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5056 "" "" "" Jumlah Ahli Gizi di Puskesmas Kotagede I Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5057 "" "" "" Jumlah Ahli Gizi di Puskesmas Kotagede II Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5058 "" "" "" Jumlah Ahli Gizi di Puskesmas Gondokusuman I Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5059 "" "" "" Jumlah Ahli Gizi di Puskesmas Gondokusuman II Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5060 "" "" "" Jumlah Ahli Gizi di Puskesmas Danurejan I Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5061 "" "" "" Jumlah Ahli Gizi di Puskesmas Danurejan II Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5062 "" "" "" Jumlah Ahli Gizi di Puskesmas Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5063 "" "" "" Jumlah Ahli Gizi di Puskesmas Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5064 "" "" "" Jumlah Ahli Gizi di Puskesmas Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5065 "" "" "" Jumlah Ahli Gizi di Puskesmas Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5066 "" "" "" Jumlah Ahli Gizi di Puskesmas Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5067 "" "" "" Jumlah Ahli Gizi di Puskesmas Jetis Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5068 "" "" "" Jumlah Ahli Gizi di Puskesmas Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5069 "" "" "" Jumlah Ahli Gizi di Rumah Sakit Dinas Kesehatan "" orang 52.0 Non Prioritas - - 5070 "" "" "" Jumlah Bidan di Puskesmas dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan Jumlah Tenaga Kebidanan orang 168.0 Non Prioritas - - 5071 "" "" "" Jumlah Bidan di Puskesmas Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5072 "" "" "" Jumlah Bidan di Puskesmas Kraton Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas - - 5073 "" "" "" Jumlah Bidan di Puskesmas Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5074 "" "" "" Jumlah Bidan di Puskesmas Umbulharjo I Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas - - 5075 "" "" "" Jumlah Bidan di Puskesmas Umbulharjo II Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5076 "" "" "" Jumlah Bidan di Puskesmas Kotagede I Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5077 "" "" "" Jumlah Bidan di Puskesmas Kotagede II Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5078 "" "" "" Jumlah Bidan di Puskesmas Gondokusuman I Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5079 "" "" "" Jumlah Bidan di Puskesmas Gondokusuman II Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5080 "" "" "" Jumlah Bidan di Puskesmas Danurejan I Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5081 "" "" "" Jumlah Bidan di Puskesmas Danurejan II Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5082 "" "" "" Jumlah Bidan di Puskesmas Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5083 "" "" "" Jumlah Bidan di Puskesmas Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5084 "" "" "" Jumlah Bidan di Puskesmas Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5085 "" "" "" Jumlah Bidan di Puskesmas Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5086 "" "" "" Jumlah Bidan di Puskesmas Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5087 "" "" "" Jumlah Bidan di Puskesmas Jetis Dinas Kesehatan "" orang 12.0 Non Prioritas - - 5088 "" "" "" Jumlah Bidan di Puskesmas Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5089 "" "" "" Jumlah Bidan di Rumah Sakit Dinas Kesehatan "" orang 84.0 Non Prioritas - - 5090 "" "" "" Jumlah Dokter di Puskesmas dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan "" orang "" Non Prioritas - - 5091 "" "" "" Jumlah Dokter di Puskesmas Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 12.0 Non Prioritas - - 5092 "" "" "" Jumlah Dokter Umum di Puskesmas Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas - - 5093 "" "" "" Jumlah Dokter Gigi di Puskesmas Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 7.0 Non Prioritas - - 5094 "" "" "" Jumlah Dokter di Puskesmas Kraton Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas - - 5095 "" "" "" Jumlah Dokter Umum di Puskesmas Kraton Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5096 "" "" "" Jumlah Dokter Gigi di Puskesmas Kraton Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5097 "" "" "" Jumlah Dokter di Puskesmas Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 15.0 Non Prioritas - - 5098 "" "" "" Jumlah Dokter Umum di Puskesmas Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 13.0 Non Prioritas - - 5099 "" "" "" Jumlah Dokter Gigi di Puskesmas Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5100 "" "" "" Jumlah Dokter di Puskesmas Umbulharjo I Dinas Kesehatan "" orang 15.0 Non Prioritas - - 5101 "" "" "" Jumlah Dokter Umum di Puskesmas Umbulharjo I Dinas Kesehatan "" orang 7.0 Non Prioritas - - 5102 "" "" "" Jumlah Dokter Gigi di Puskesmas Umbulharjo I Dinas Kesehatan "" orang 8.0 Non Prioritas - - 5103 "" "" "" Jumlah Dokter di Puskesmas Umbulharjo II Dinas Kesehatan "" orang 7.0 Non Prioritas - - 5104 "" "" "" Jumlah Dokter Umum di Puskesmas Umbulharjo II Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas - - 5105 "" "" "" Jumlah Dokter Gigi di Puskesmas Umbulharjo II Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5106 "" "" "" Jumlah Dokter di Puskesmas Kotagede I Dinas Kesehatan "" orang 7.0 Non Prioritas - - 5107 "" "" "" Jumlah Dokter Umum di Puskesmas Kotagede I Dinas Kesehatan "" orang 6.0 Non Prioritas - - 5108 "" "" "" Jumlah Dokter Gigi di Puskesmas Kotagede I Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5109 "" "" "" Jumlah Dokter di Puskesmas Kotagede I Dinas Kesehatan "" orang 7.0 Non Prioritas - - 5110 "" "" "" Jumlah Dokter Umum di Puskesmas Kotagede II Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas - - 5111 "" "" "" Jumlah Dokter Gigi di Puskesmas Kotagede II Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5112 "" "" "" Jumlah Dokter di Puskesmas Gondokusuman I Dinas Kesehatan "" orang 8.0 Non Prioritas - - 5113 "" "" "" Jumlah Dokter Umum di Puskesmas Gondokusuman I Dinas Kesehatan "" orang 6.0 Non Prioritas - - 5114 "" "" "" Jumlah Dokter Gigi di Puskesmas Gondokusuman I Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5115 "" "" "" Jumlah Dokter di Puskesmas Gondokusuman II Dinas Kesehatan "" orang 6.0 Non Prioritas - - 5116 "" "" "" Jumlah Dokter Umum di Puskesmas Gondokusuman II Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas - - 5117 "" "" "" Jumlah Dokter Gigi di Puskesmas Gondokusuman II Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5118 "" "" "" Jumlah Dokter di Puskesmas Danurejan I Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5119 "" "" "" Jumlah Dokter Umum di Puskesmas Danurejan I Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5120 "" "" "" Jumlah Dokter Gigi di Puskesmas Danurejan I Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5121 "" "" "" Jumlah Dokter di Puskesmas Danurejan II Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas - - 5122 "" "" "" Jumlah Dokter Umum di Puskesmas Danurejan II Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5123 "" "" "" Jumlah Dokter Gigi di Puskesmas Danurejan II Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5124 "" "" "" Jumlah Dokter di Puskesmas Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 6.0 Non Prioritas - - 5125 "" "" "" Jumlah Dokter Umum di Puskesmas Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5126 "" "" "" Jumlah Dokter Gigi di Puskesmas Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5127 "" "" "" Jumlah Dokter di Puskesmas Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 6.0 Non Prioritas - - 5128 "" "" "" Jumlah Dokter Umum di Puskesmas Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas - - 5129 "" "" "" Jumlah Dokter Gigi di Puskesmas Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5130 "" "" "" Jumlah Dokter di Puskesmas Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas - - 5131 "" "" "" Jumlah Dokter Umum di Puskesmas Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5132 "" "" "" Jumlah Dokter Gigi di Puskesmas Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5133 "" "" "" Jumlah Dokter di Puskesmas Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5134 "" "" "" Jumlah Dokter Umum di Puskesmas Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5135 "" "" "" Jumlah Dokter Gigi di Puskesmas Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5136 "" "" "" Jumlah Dokter di Puskesmas Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5137 "" "" "" Jumlah Dokter Umum di Puskesmas Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5138 "" "" "" Jumlah Dokter Gigi di Puskesmas Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5139 "" "" "" Jumlah Dokter di Puskesmas Jetis Dinas Kesehatan "" orang 11.0 Non Prioritas - - 5140 "" "" "" Jumlah Dokter Umum di Puskesmas Jetis Dinas Kesehatan "" orang 9.0 Non Prioritas - - 5141 "" "" "" Jumlah Dokter Gigi di Puskesmas Jetis Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5142 "" "" "" Jumlah Dokter di Puskesmas Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5143 "" "" "" Jumlah Dokter Umum di Puskesmas Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5144 "" "" "" Jumlah Dokter Gigi di Puskesmas Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5145 "" "" "" Jumlah Dokter di Rumah Sakit Dinas Kesehatan "" orang 185.0 Non Prioritas - - 5146 "" "" "" Jumlah Dokter Umum di Rumah Sakit Dinas Kesehatan "" orang 60.0 Non Prioritas - - 5147 "" "" "" Jumlah Dokter Spesialis di Rumah Sakit Dinas Kesehatan "" orang 108.0 Non Prioritas - - 5148 "" "" "" Jumlah Dokter Gigi di Rumah Sakit Dinas Kesehatan "" orang 17.0 Non Prioritas - - 5149 "" "" "" Jumlah Farmasi di Puskesmas dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan Jumlah profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat dan distribusi obat yang terdaftar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 135.0 Non Prioritas - - 5150 "" "" "" Jumlah Petugas Farmasi di Puskesmas Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas - - 5151 "" "" "" Jumlah Petugas Farmasi di Puskesmas Kraton Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5152 "" "" "" Jumlah Petugas Farmasi di Puskesmas Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5153 "" "" "" Jumlah Petugas Farmasi di Puskesmas Umbulharjo I Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5154 "" "" "" Jumlah Petugas Farmasi di Puskesmas Umbulharjo II Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5155 "" "" "" Jumlah Petugas Farmasi di Puskesmas Kotagede I Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5156 "" "" "" Jumlah Petugas Farmasi di Puskesmas Kotagede II Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5157 "" "" "" Jumlah Petugas Farmasi di Puskesmas Gondokusuman I Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5158 "" "" "" Jumlah Petugas Farmasi di Puskesmas Gondokusuman II Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5159 "" "" "" Jumlah Petugas Farmasi di Puskesmas Danurejan I Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5160 "" "" "" Jumlah Petugas Farmasi di Puskesmas Danurejan II Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5161 "" "" "" Jumlah Petugas Farmasi di Puskesmas Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5162 "" "" "" Jumlah Petugas Farmasi di Puskesmas Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5163 "" "" "" Jumlah Petugas Farmasi di Puskesmas Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5164 "" "" "" Jumlah Petugas Farmasi di Puskesmas Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5165 "" "" "" Jumlah Petugas Farmasi di Puskesmas Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5166 "" "" "" Jumlah Petugas Farmasi di Puskesmas Jetis Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas - - 5167 "" "" "" Jumlah Petugas Farmasi di Puskesmas Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5168 "" "" "" Jumlah Petugas Farmasi di Rumah Sakit Dinas Kesehatan "" orang 79.0 Non Prioritas - - 5169 "" "" "" Jumlah Perawat di Puskesmas dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan "&Tenaga Keperawatan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan para profesional perawat yang berperan dalam memberikan perawatan kesehatan langsung kepada pasien di berbagai setting, seperti rumah sakit, klinik, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan di masyarakat. Jumlah Tenaga Keperawatan&" orang 2757.0 Non Prioritas - - 5170 "" "" "" Jumlah Perawat di Puskesmas Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 6.0 Non Prioritas - - 5171 "" "" "" Jumlah Perawat di Puskesmas Kraton Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5172 "" "" "" Jumlah Perawat di Puskesmas Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 6.0 Non Prioritas - - 5173 "" "" "" Jumlah Perawat di Puskesmas Umbulharjo I Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas - - 5174 "" "" "" Jumlah Perawat di Puskesmas Umbulharjo II Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5175 "" "" "" Jumlah Perawat di Puskesmas Kotagede I Dinas Kesehatan "" orang 6.0 Non Prioritas - - 5176 "" "" "" Jumlah Perawat di Puskesmas Kotagede II Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5177 "" "" "" Jumlah Perawat di Puskesmas Gondokusuman I Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5178 "" "" "" Jumlah Perawat di Puskesmas Gondokusuman II Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5179 "" "" "" Jumlah Perawat di Puskesmas Danurejan I Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5180 "" "" "" Jumlah Perawat di Puskesmas Danurejan II Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5181 "" "" "" Jumlah Perawat di Puskesmas Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5182 "" "" "" Jumlah Perawat di Puskesmas Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5183 "" "" "" Jumlah Perawat di Puskesmas Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5184 "" "" "" Jumlah Perawat di Puskesmas Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas - - 5185 "" "" "" Jumlah Perawat di Puskesmas Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5186 "" "" "" Jumlah Perawat di Puskesmas Jetis Dinas Kesehatan "" orang 6.0 Non Prioritas - - 5187 "" "" "" Jumlah Perawat di Puskesmas Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5188 "" "" "" Jumlah Perawat di Rumah Sakit Dinas Kesehatan "" orang 459.0 Non Prioritas - - 5189 "" "" "" Jumlah Perawat Gigi di Puskesmas dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan "" orang 46.0 Non Prioritas - - 5190 "" "" "" Jumlah Perawat Gigi di Puskesmas Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5191 "" "" "" Jumlah Perawat Gigi di Puskesmas Kraton Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5192 "" "" "" Jumlah Perawat Gigi di Puskesmas Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5193 "" "" "" Jumlah Perawat Gigi di Puskesmas Umbulharjo I Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5194 "" "" "" Jumlah Perawat Gigi di Puskesmas Umbulharjo II Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5195 "" "" "" Jumlah Perawat Gigi di Puskesmas Kotagede I Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5196 "" "" "" Jumlah Perawat Gigi di Puskesmas Kotagede II Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5197 "" "" "" Jumlah Perawat Gigi di Puskesmas Gondokusuman I Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5198 "" "" "" Jumlah Perawat Gigi di Puskesmas Gondokusuman II Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5199 "" "" "" Jumlah Perawat Gigi di Puskesmas Danurejan I Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5200 "" "" "" Jumlah Perawat Gigi di Puskesmas Danurejan II Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5201 "" "" "" Jumlah Perawat Gigi di Puskesmas Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5202 "" "" "" Jumlah Perawat Gigi di Puskesmas Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5203 "" "" "" Jumlah Perawat Gigi di Puskesmas Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5204 "" "" "" Jumlah Perawat Gigi di Puskesmas Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5205 "" "" "" Jumlah Perawat Gigi di Puskesmas Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5206 "" "" "" Jumlah Perawat Gigi di Puskesmas Jetis Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5207 "" "" "" Jumlah Perawat Gigi di Puskesmas Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5208 "" "" "" Jumlah Perawat Gigi di Rumah Sakit Dinas Kesehatan "" orang 11.0 Non Prioritas - - 5209 "" "" "" Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan "&Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah profesional kesehatan yang berfokus pada pemahaman dan penanganan isu-isu kesehatan yang terkait dengan lingkungan fisik di mana manusia tinggal dan bekerja. Tugas utama Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah memastikan kualitas lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat serta mencegah penyakit dan masalah kesehatan yang terkait dengan faktor lingkungan. Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan&" orang 25.0 Non Prioritas - - 5210 "" "" "" Jumlah Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5211 "" "" "" Jumlah Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Kraton Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5212 "" "" "" Jumlah Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5213 "" "" "" Jumlah Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Umbulharjo I Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5214 "" "" "" Jumlah Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Umbulharjo II Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas - - 5215 "" "" "" Jumlah Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Kotagede I Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5216 "" "" "" Jumlah Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Kotagede II Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5217 "" "" "" Jumlah Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Gondokusuman I Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5218 "" "" "" Jumlah Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Gondokusuman II Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5219 "" "" "" Jumlah Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Danurejan I Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5220 "" "" "" Jumlah Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Danurejan II Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5221 "" "" "" Jumlah Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5222 "" "" "" Jumlah Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5223 "" "" "" Jumlah Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5224 "" "" "" Jumlah Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5225 "" "" "" Jumlah Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5226 "" "" "" Jumlah Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Jetis Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5227 "" "" "" Jumlah Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5228 "" "" "" Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Rumah Sakit Dinas Kesehatan "" "" 8.0 Non Prioritas - - 5229 "" "" "" Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan "&Tenaga Kesehatan Masyarakat (TKM) adalah profesional kesehatan yang berfokus pada upaya pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Tugas utama Tenaga Kesehatan Masyarakat adalah menerapkan strategi dan program kesehatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat&" orang 38.0 Non Prioritas - - 5230 "" "" "" Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5231 "" "" "" Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kraton Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5232 "" "" "" Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5233 "" "" "" Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Umbulharjo I Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5234 "" "" "" Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Umbulharjo II Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5235 "" "" "" Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kotagede I Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5236 "" "" "" Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kotagede II Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5237 "" "" "" Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gondokusuman I Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5238 "" "" "" Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gondokusuman II Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5239 "" "" "" Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Danurejan I Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5240 "" "" "" Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Danurejan II Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5241 "" "" "" Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5242 "" "" "" Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5243 "" "" "" Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5244 "" "" "" Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5245 "" "" "" Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5246 "" "" "" Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5247 "" "" "" Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5248 "" "" "" Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Dinas Kesehatan "" "" 4.0 Non Prioritas - - 5249 "" "" "" Jumlah Teknisi Medis di Puskesmas dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan "&Tenaga Keteknisan Medis adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas teknis dan prosedural dalam pelayanan kesehatan. Nakes ini membantu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan diagnosis, perawatan, dan penanganan pasien. Jumlah Tenaga Keteknisan Medis&" orang 146.0 Non Prioritas - - 5250 "" "" "" Jumlah Teknisi Medis di Puskesmas Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5251 "" "" "" Jumlah Teknisi Medis di Puskesmas Kraton Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5252 "" "" "" Jumlah Teknisi Medis di Puskesmas Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5253 "" "" "" Jumlah Teknisi Medis di Puskesmas Umbulharjo I Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas - - 5254 "" "" "" Jumlah Teknisi Medis di Puskesmas Umbulharjo II Dinas Kesehatan "" orang 6.0 Non Prioritas - - 5255 "" "" "" Jumlah Teknisi Medis di Puskesmas Kotagede I Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5256 "" "" "" Jumlah Teknisi Medis di Puskesmas Kotagede II Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5257 "" "" "" Jumlah Teknisi Medis di Puskesmas Gondokusuman I Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5258 "" "" "" Jumlah Teknisi Medis di Puskesmas Gondokusuman II Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5259 "" "" "" Jumlah Teknisi Medis di Puskesmas Danurejan I Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5260 "" "" "" Jumlah Teknisi Medis di Puskesmas Danurejan II Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5261 "" "" "" Jumlah Teknisi Medis di Puskesmas Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5262 "" "" "" Jumlah Teknisi Medis di Puskesmas Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5263 "" "" "" Jumlah Teknisi Medis di Puskesmas Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5264 "" "" "" Jumlah Teknisi Medis di Puskesmas Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5265 "" "" "" Jumlah Teknisi Medis di Puskesmas Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5266 "" "" "" Jumlah Teknisi Medis di Puskesmas Jetis Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas - - 5267 "" "" "" Jumlah Teknisi Medis di Puskesmas Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5268 "" "" "" Jumlah Teknisi Medis di Rumah Sakit Dinas Kesehatan "" "" 75.0 Non Prioritas - - 5269 "" "" "" Jumlah Psikologi Klinis di Puskesmas dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan "" "" 22.0 Non Prioritas - - 5270 "" "" "" Jumlah Psikologi Klinis di Puskesmas Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5271 "" "" "" Jumlah Psikologi Klinis di Puskesmas Kraton Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5272 "" "" "" Jumlah Psikologi Klinis di Puskesmas Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5273 "" "" "" Jumlah Psikologi Klinis di Puskesmas Umbulharjo I Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5274 "" "" "" Jumlah Psikologi Klinis di Puskesmas Umbulharjo II Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5275 "" "" "" Jumlah Psikologi Klinis di Puskesmas Kotagede I Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5276 "" "" "" Jumlah Psikologi Klinis di Puskesmas Kotagede II Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5277 "" "" "" Jumlah Psikologi Klinis di Puskesmas Gondokusuman I Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5278 "" "" "" Jumlah Psikologi Klinis di Puskesmas Gondokusuman II Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5279 "" "" "" Jumlah Psikologi Klinis di Puskesmas Danurejan I Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5280 "" "" "" Jumlah Psikologi Klinis di Puskesmas Danurejan II Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5281 "" "" "" Jumlah Psikologi Klinis di Puskesmas Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5282 "" "" "" Jumlah Psikologi Klinis di Puskesmas Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5283 "" "" "" Jumlah Psikologi Klinis di Puskesmas Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5284 "" "" "" Jumlah Psikologi Klinis di Puskesmas Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5285 "" "" "" Jumlah Psikologi Klinis di Puskesmas Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5286 "" "" "" Jumlah Psikologi Klinis di Puskesmas Jetis Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 5287 "" "" "" Jumlah Psikologi Klinis di Puskesmas Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5288 "" "" "" Jumlah Psikologi Klinis di Rumah Sakit Dinas Kesehatan "" "" 3.0 Non Prioritas - - 5289 "" "" "" Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Puskesmas dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan "&Tenaga Teknik Biomedika adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk memelihara, mengkalibrasi, menguji, dan memperbaiki peralatan medis dan alat kesehatan yang digunakan dalam berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, laboratorium medis, dan pusat perawatan kesehatan lainnya. Tugas utama mereka adalah memastikan bahwa peralatan medis berfungsi dengan baik, akurat, dan aman untuk digunakan dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan pasien. Jumlah Tenaga Teknik Biomedika&" orang 110.0 Non Prioritas - - 5290 "" "" "" Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Puskesmas Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5291 "" "" "" Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Puskesmas Kraton Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5292 "" "" "" Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Puskesmas Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5293 "" "" "" Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Puskesmas Umbulharjo I Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5294 "" "" "" Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Puskesmas Umbulharjo II Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5295 "" "" "" Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Puskesmas Kotagede I Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5296 "" "" "" Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Puskesmas Kotagede II Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5297 "" "" "" Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Puskesmas Gondokusuman I Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5298 "" "" "" Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Puskesmas Gondokusuman II Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5299 "" "" "" Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Puskesmas Danurejan I Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5300 "" "" "" Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Puskesmas Danurejan II Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5301 "" "" "" Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Puskesmas Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5302 "" "" "" Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Puskesmas Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas - - 5303 "" "" "" Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Puskesmas Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5304 "" "" "" Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Puskesmas Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5305 "" "" "" Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Puskesmas Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5306 "" "" "" Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Puskesmas Jetis Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas - - 5307 "" "" "" Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Puskesmas Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5308 "" "" "" Jumlah Tenaga Teknik Biomedika di Rumah Sakit Dinas Kesehatan "" "" 69.0 Non Prioritas - - 5309 "" "" "" Jumlah Analis Laboratorium Dinas Kesehatan "" "" 347.0 Non Prioritas - - 5310 "" "" "" Jumlah Ahli Rontgen Dinas Kesehatan "" "" 123.0 Non Prioritas - - 5311 "" "" "" Jumlah Bidan Praktek Mandiri Dinas Kesehatan "" "" 15.0 Non Prioritas - 34 71 01 5312 "" "" "" Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya Dinas Kesehatan Jumlah Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya orang n/a Non Prioritas - - 5313 "" "" "" Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki izin Praktik orang n/a Non Prioritas - 34 71 01 5314 "" "" "" Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan orang n/a Non Prioritas - 34 71 01 5315 "" "" "" Rasio Posyandu Per Satuan Balita Dinas Kesehatan "" persen 62.11 Non Prioritas - - 5316 "" "" "" Jumlah Posyandu Dinas Kesehatan Jumlah Unit Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 621.0 Non Prioritas - 34 71 12 5317 "" "" "" Jumlah Balita Dinas Kesehatan Definisi operasional balita mengacu pada kategori usia anak yang berada pada rentang 1 hingga 5 tahun yang masuk dalam perhitungan. Balita perlu mendapatkan pelayanan mencakup pemantauan pertumbuhan, vaksinasi, pemenuhan gizi yang adekuat, serta stimulasi perkembangan yang sesuai dengan tahapan usia untuk memastikan fondasi kesehatan dan kognitif yang baik. orang 9999.0 Non Prioritas - - 5318 "" "" "" Rasio Posyandu Aktif Dinas Kesehatan "" persen 100.0 Non Prioritas - - 5319 "" "" "" Jumlah Posyandu Aktif Dinas Kesehatan "" unit 621.0 Non Prioritas - - 5320 "" "" "" Jumlah Posyandu Dinas Kesehatan Jumlah Unit Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 621.0 Non Prioritas - 34 71 12 5321 "" "" "" Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu Per Satuan Penduduk Dinas Kesehatan "" persen 38.0 Non Prioritas - 35 71 03 5322 "" "" "" Jumlah Puskesmas, Klinik, Pustu Dinas Kesehatan "" unit 158.0 Non Prioritas - 34 71 02 5323 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 18.0 Non Prioritas - 34 71 02 5324 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu Dinas Kesehatan Jumlah jaringan pelayanan puskesmas yang membantu memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas induk di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 8.0 Non Prioritas - 34 71 02 5325 "" "" "" Jumlah Klinik Dinas Kesehatan Jumlah unit pelayanan masyarakat yang bergerak pada bidang kesehatan yang menawarkan fasilitas perawatan kesehatan yang dikhususkan untuk perawatan pasien rawat jalan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 132.0 Non Prioritas - 34 71 03 5326 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 415771.0 Non Prioritas 34.71 - 5327 "" "" "" Cakupan Puskesmas Dinas Kesehatan "" persen 128.57 Non Prioritas - - 5328 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Dinas Kesehatan Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya unit 18.0 Non Prioritas - 34 71 02 5329 "" "" "" Cakupan Pembantu Puskesmas Dinas Kesehatan "" persen 17.78 Non Prioritas - - 5330 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas Pembantu Dinas Kesehatan Jumlah jaringan pelayanan puskesmas yang membantu memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas induk di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 8.0 Non Prioritas - 34 71 02 5331 "" "" "" Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Dinas Kesehatan "" persen 100.0 Non Prioritas - - 5332 "" "" "" Pelayanan gawat darurat level 1 Dinas Kesehatan "" pelayanan 18.0 Non Prioritas - - 5333 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit Dinas Kesehatan Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. rumah-sakit 18.0 Non Prioritas - 34 71 04 5334 "" "" "" Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Dinas Kesehatan "" persen 0.04 Non Prioritas - - 5335 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit Dinas Kesehatan Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. rumah-sakit 18.0 Non Prioritas - 34 71 04 5336 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 415771.0 Non Prioritas 34.71 - 5337 "" "" "" Rasio Dokter/Penduduk Dinas Kesehatan Persentase dokter tiap 1.000 penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan. persen 4.56 Non Prioritas - - 5338 "" "" "" Jumlah Dokter Dinas Kesehatan "" orang 1897.0 Non Prioritas - - 5339 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Umum Dinas Kesehatan "" "" 642.0 Non Prioritas - 34 71 01 5340 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Gigi Dinas Kesehatan "" "" 320.0 Non Prioritas - 34 71 01 5341 "" "" "" Jumlah Praktek Dokter Spesialis Dinas Kesehatan "" "" 935.0 Non Prioritas - 34 71 01 5342 "" "" "" Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Dinas Kesehatan "" per 1.000 penduduk 7.29 Non Prioritas - - 5343 "" "" "" Jumlah Perawat, Perawat Gigi, Bidan Dinas Kesehatan "" orang 3030.0 Non Prioritas - - 5344 "" "" "" Jumlah Perawat di Puskesmas dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan "&Tenaga Keperawatan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan para profesional perawat yang berperan dalam memberikan perawatan kesehatan langsung kepada pasien di berbagai setting, seperti rumah sakit, klinik, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan di masyarakat. Jumlah Tenaga Keperawatan&" orang 2757.0 Non Prioritas - - 5345 "" "" "" Jumlah Perawat Gigi di Puskesmas dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan "" orang 46.0 Non Prioritas - - 5346 "" "" "" Jumlah Bidan di Puskesmas dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan Jumlah Tenaga Kebidanan orang 168.0 Non Prioritas - - 5347 "" "" "" Jumlah Bayi Berat Badan lahir Rendah (BBLR) Dinas Kesehatan "" bayi 171.0 Non Prioritas - - 5348 "" "" "" Jumlah Kelahiran Hidup Dinas Kesehatan "Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit adalah barang untuk memenuhi keperluan perkantoran, langanan daya listrik, telpon, internet dan air Jumlah barang penunjang operasional RS" unit 1866.0 Non Prioritas - - 5349 "" "" "" Jumlah Bayi 0-28 Hari (Neonatus) Dinas Kesehatan "Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit adalah barang untuk memenuhi keperluan perkantoran, langanan daya listrik, telpon, internet dan air Jumlah barang penunjang operasional RS" unit 1858.0 Non Prioritas - - 5350 "" "" "" Angka Kelangsungan Hidup Bayi (rumus=1-AKB) Dinas Kesehatan "" - 994.11 Non Prioritas - - 5351 "" "" "" Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Dinas Kesehatan Angka yang menggambarkan banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup. - 5.89 Non Prioritas - - 5352 "" "" "" Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) Dinas Kesehatan "" orang 11.0 Non Prioritas - - 5353 "" "" "" Jumlah Kelahiran Hidup Dinas Kesehatan "Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit adalah barang untuk memenuhi keperluan perkantoran, langanan daya listrik, telpon, internet dan air Jumlah barang penunjang operasional RS" unit 1866.0 Non Prioritas - - 5354 "" "" "" Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Dinas Kesehatan Angka yang menggambarkan banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup. - 4.29 Non Prioritas - - 5355 "" "" "" Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan) Dinas Kesehatan "" orang 8.0 Non Prioritas - - 5356 "" "" "" Jumlah Kelahiran Hidup Dinas Kesehatan "Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit adalah barang untuk memenuhi keperluan perkantoran, langanan daya listrik, telpon, internet dan air Jumlah barang penunjang operasional RS" unit 1866.0 Non Prioritas - - 5357 "" "" "" Cakupan Kunjungan Bayi Dinas Kesehatan Persentase bayi (berusia 0-11 bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah DIY pada tahun berkenaan tiap 100 bayi di wilayah DIY pada tahun berkenaan. persen 83.28 Non Prioritas - - 5358 "" "" "" Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Dinas Kesehatan Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan. kali 1554.0 Non Prioritas - - 5359 "" "" "" Jumlah Kelahiran Hidup Dinas Kesehatan "Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit adalah barang untuk memenuhi keperluan perkantoran, langanan daya listrik, telpon, internet dan air Jumlah barang penunjang operasional RS" unit 1866.0 Non Prioritas - - 5360 "" "" "" Cakupan Kunjungan Neonatus Pertama (KN 1) Dinas Kesehatan "" persen 100.0 Non Prioritas - - 5361 "" "" "" Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Dinas Kesehatan "" persen 92.21 Non Prioritas - - 5362 "" "" "" Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani Dinas Kesehatan Jumlah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang mendapatkan penanganan medis di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 296.0 Non Prioritas - - 5363 "" "" "" Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada Dinas Kesehatan "" orang 321.0 Non Prioritas - - 5364 "" "" "" Jumlah Ibu Bersalin Dinas Kesehatan Jumlah Ibu Bersalin orang 1864.0 Non Prioritas - - 5365 "" "" "" Jumlah Kelahiran Hidup Dinas Kesehatan "Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit adalah barang untuk memenuhi keperluan perkantoran, langanan daya listrik, telpon, internet dan air Jumlah barang penunjang operasional RS" unit 1866.0 Non Prioritas - - 5366 "" "" "" Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif Dinas Kesehatan "" persen 80.92 Non Prioritas - - 5367 "" "" "" Jumlah Bayi Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Dinas Kesehatan "" bayi 954.0 Non Prioritas - - 5368 "" "" "" Jumlah Kelahiran Hidup Dinas Kesehatan "Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit adalah barang untuk memenuhi keperluan perkantoran, langanan daya listrik, telpon, internet dan air Jumlah barang penunjang operasional RS" unit 1866.0 Non Prioritas - - 5369 "" "" "" Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Dinas Kesehatan Angka yang menggambarkan banyaknya kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu pada setiap 1000 anak dengan kelompok umur yang sama. - 7.5 Non Prioritas - - 5370 "" "" "" Jumlah kematian balita (berumur kurang 5 tahun) Dinas Kesehatan Banyaknya kejadian kematian yang terjadi pada penduduk berumur di bawah 5 tahun di suatu wilayah. orang 14.0 Non Prioritas - - 5371 "" "" "" Jumlah Kelahiran Hidup Dinas Kesehatan "Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit adalah barang untuk memenuhi keperluan perkantoran, langanan daya listrik, telpon, internet dan air Jumlah barang penunjang operasional RS" unit 1866.0 Non Prioritas - - 5372 "" "" "" Persentase Balita dengan status Gizi Buruk Dinas Kesehatan "" persen 0.13 Non Prioritas - - 5373 "" "" "" Data status gizi tahunan Dinas Kesehatan Data status gizi tahunan (gizi buruk, kurang, normal,lebih) balita diambil dari hasil Pemantauan Status Gizi balita bulan September (cakupan balita ditimbang 100%) "" 13.0 Non Prioritas - - 5374 "" "" "" Jumlah Balita Dinas Kesehatan Definisi operasional balita mengacu pada kategori usia anak yang berada pada rentang 1 hingga 5 tahun yang masuk dalam perhitungan. Balita perlu mendapatkan pelayanan mencakup pemantauan pertumbuhan, vaksinasi, pemenuhan gizi yang adekuat, serta stimulasi perkembangan yang sesuai dengan tahapan usia untuk memastikan fondasi kesehatan dan kognitif yang baik. orang 9999.0 Non Prioritas - - 5375 "" "" "" Persentase Balita dengan status Gizi Kurang Dinas Kesehatan "" persen 4.51 Non Prioritas - - 5376 "" "" "" Jumlah Balita dengan status Gizi Kurang Dinas Kesehatan Jumlah balita yang memiliki kondisi ketika anak tidak menerima nutrien, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital (dalam hal ini, kelebihan asupan nutrisi juga menyebabkan balita gizi buruk) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. balita 451.0 Non Prioritas - - 5377 "" "" "" Jumlah Balita Dinas Kesehatan Definisi operasional balita mengacu pada kategori usia anak yang berada pada rentang 1 hingga 5 tahun yang masuk dalam perhitungan. Balita perlu mendapatkan pelayanan mencakup pemantauan pertumbuhan, vaksinasi, pemenuhan gizi yang adekuat, serta stimulasi perkembangan yang sesuai dengan tahapan usia untuk memastikan fondasi kesehatan dan kognitif yang baik. orang 9999.0 Non Prioritas - - 5378 "" "" "" Persentase Balita dengan status Gizi Normal Dinas Kesehatan "" persen 83.31 Non Prioritas - - 5379 "" "" "" Jumlah Balita dengan status Gizi Normal Dinas Kesehatan "" orang 8330.0 Non Prioritas - - 5380 "" "" "" Jumlah Balita Dinas Kesehatan Definisi operasional balita mengacu pada kategori usia anak yang berada pada rentang 1 hingga 5 tahun yang masuk dalam perhitungan. Balita perlu mendapatkan pelayanan mencakup pemantauan pertumbuhan, vaksinasi, pemenuhan gizi yang adekuat, serta stimulasi perkembangan yang sesuai dengan tahapan usia untuk memastikan fondasi kesehatan dan kognitif yang baik. orang 9999.0 Non Prioritas - - 5381 "" "" "" Persentase Balita dengan status Risiko Gizi Lebih Dinas Kesehatan "" persen 7.84 Non Prioritas - - 5382 "" "" "" Jumlah Balita dengan status Risiko Gizi Lebih Dinas Kesehatan "" orang 784.0 Non Prioritas - - 5383 "" "" "" Persentase Balita dengan status Gizi Lebih Dinas Kesehatan "" persen 2.36 Non Prioritas - - 5384 "" "" "" Jumlah Balita dengan status Gizi Lebih Dinas Kesehatan "" orang 236.0 Non Prioritas - - 5385 "" "" "" Jumlah Balita Dinas Kesehatan Definisi operasional balita mengacu pada kategori usia anak yang berada pada rentang 1 hingga 5 tahun yang masuk dalam perhitungan. Balita perlu mendapatkan pelayanan mencakup pemantauan pertumbuhan, vaksinasi, pemenuhan gizi yang adekuat, serta stimulasi perkembangan yang sesuai dengan tahapan usia untuk memastikan fondasi kesehatan dan kognitif yang baik. orang 9999.0 Non Prioritas - - 5386 "" "" "" Persentase Balita dengan status Obesitas Dinas Kesehatan "" persen 1.85 Non Prioritas - - 5387 "" "" "" Jumlah Balita dengan status Obesitas Dinas Kesehatan "" orang 185.0 Non Prioritas - - 5388 "" "" "" Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Dinas Kesehatan "" persen 255.83 Non Prioritas - - 5389 "" "" "" Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani Dinas Kesehatan "" orang 2369.0 Non Prioritas - - 5390 "" "" "" Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita Dinas Kesehatan "" orang 926.0 Non Prioritas - - 5391 "" "" "" Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan "" persen 93.96 Non Prioritas - - 5392 "" "" "" Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan kesehatan balita dalam kurun waktu satu tahun Dinas Kesehatan "" orang 10027.0 Non Prioritas - - 5393 "" "" "" Jumlah Balita Dinas Kesehatan Definisi operasional balita mengacu pada kategori usia anak yang berada pada rentang 1 hingga 5 tahun yang masuk dalam perhitungan. Balita perlu mendapatkan pelayanan mencakup pemantauan pertumbuhan, vaksinasi, pemenuhan gizi yang adekuat, serta stimulasi perkembangan yang sesuai dengan tahapan usia untuk memastikan fondasi kesehatan dan kognitif yang baik. orang 9999.0 Non Prioritas - - 5394 "" "" "" Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Dinas Kesehatan "" "" 100.0 Non Prioritas - - 5395 "" "" "" Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan Dinas Kesehatan "" orang 55.0 Non Prioritas - - 5396 "" "" "" Jumlah Balita dengan status Gizi Buruk Dinas Kesehatan Jumlah kasus gizi buruk (mendapatkan perawatan) kumulatif Januari s.d Desember orang 55.0 Non Prioritas - - 5397 "" "" "" Cakupan pelayanan anak balita Dinas Kesehatan "" "" 93.96 Non Prioritas - - 5398 "" "" "" Jml anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali Dinas Kesehatan "" orang 10027.0 Non Prioritas - - 5399 "" "" "" Jumlah seluruh anak balita Dinas Kesehatan "" orang 10672.0 Non Prioritas - - 5400 "" "" "" Persentase penurunan atau kenaikan Angka Gizi Buruk Dinas Kesehatan Selisih persentase gizi buruk tahun sekarang dengan tahun sebelumnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan. persen 0.13 Non Prioritas - - 5401 "" "" "" Jumlah pelayanan pemantauan pertumbuhan anak balita Dinas Kesehatan Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan total minimal 8 kali pelayanan pemantauan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. persen 92.82 Non Prioritas - - 5402 "" "" "" Jumlah Balita Underweight Dinas Kesehatan Jumlah Balita Underweight (Status Gizi BB/U) orang 1086.0 Non Prioritas - - 5403 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 116.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5404 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" orang 45.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 5405 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" orang 24.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 5406 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 32.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 5407 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 5408 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" orang 66.0 Non Prioritas 34.71.02 - 5409 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" orang 27.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 5410 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 5411 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 5412 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" orang 65.0 Non Prioritas 34.71.03 - 5413 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 5414 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 5415 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 5416 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 5417 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 5418 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" orang 53.0 Non Prioritas 34.71.04 - 5419 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 5420 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" orang 32.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 5421 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 5422 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 60.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5423 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 5424 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" orang 43.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 5425 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 44.0 Non Prioritas 34.71.06 - 5426 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 5427 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 5428 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 90.0 Non Prioritas 34.71.07 - 5429 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" orang 42.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 5430 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 23.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 5431 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 5432 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 95.0 Non Prioritas 34.71.08 - 5433 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" orang 37.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 5434 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" orang 23.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 5435 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 35.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 5436 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" orang 38.0 Non Prioritas 34.71.09 - 5437 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 5438 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 5439 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 5440 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 28.0 Non Prioritas 34.71.03 - 5441 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 5442 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 5443 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.11 - 5444 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 5445 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 5446 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 79.0 Non Prioritas 34.71.12 - 5447 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" orang 22.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 5448 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" orang 28.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 5449 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" orang 29.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 5450 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" orang 206.0 Non Prioritas 34.71.13 - 5451 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 5452 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Mujamuju Dinas Kesehatan "" orang 22.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 5453 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" orang 24.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 5454 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 5455 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" orang 53.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 5456 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" orang 52.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 5457 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" orang 29.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 5458 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" orang 125.0 Non Prioritas 34.71.14 - 5459 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" orang 43.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 5460 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" orang 30.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 5461 "" "" "" Jumlah Balita Underweight di Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" orang 52.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 5462 "" "" "" Jumlah Balita Stunted Dinas Kesehatan Jumlah Balita Stunted (Status Gizi TB/U) orang 971.0 Non Prioritas - - 5463 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 102.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5464 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" orang 40.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 5465 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 5466 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 5467 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 5468 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" orang 50.0 Non Prioritas 34.71.02 - 5469 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 5470 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 5471 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 5472 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" orang 66.0 Non Prioritas 34.71.03 - 5473 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 5474 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 5475 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 5476 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 5477 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 5478 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" orang 40.0 Non Prioritas 34.71.04 - 5479 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 5480 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" orang 24.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 5481 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 5482 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 39.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5483 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 5484 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" orang 30.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 5485 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 42.0 Non Prioritas 34.71.06 - 5486 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 5487 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" orang 26.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 5488 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 72.0 Non Prioritas 34.71.07 - 5489 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" orang 33.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 5490 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 5491 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" orang 24.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 5492 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 85.0 Non Prioritas 34.71.08 - 5493 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" orang 28.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 5494 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" orang 24.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 5495 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 33.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 5496 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.09 - 5497 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 5498 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 5499 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 5500 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 38.0 Non Prioritas 34.71.03 - 5501 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 5502 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" orang 24.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 5503 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.11 - 5504 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 5505 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 5506 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 82.0 Non Prioritas 34.71.12 - 5507 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" orang 26.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 5508 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 5509 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" orang 31.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 5510 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" orang 196.0 Non Prioritas 34.71.13 - 5511 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 5512 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Mujamuju Dinas Kesehatan "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 5513 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" orang 27.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 5514 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 5515 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" orang 41.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 5516 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" orang 55.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 5517 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 5518 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" orang 125.0 Non Prioritas 34.71.14 - 5519 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" orang 46.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 5520 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" orang 29.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 5521 "" "" "" Jumlah Balita Stunted di Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" orang 50.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 5522 "" "" "" Jumlah Balita Wasting Dinas Kesehatan Jumlah Balita Wasting (Status Gizi BB/TB) orang 464.0 Non Prioritas - - 5523 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 46.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5524 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 5525 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 5526 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 5527 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 5528 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" orang 34.0 Non Prioritas 34.71.02 - 5529 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 5530 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 5531 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 5532 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" orang 32.0 Non Prioritas 34.71.03 - 5533 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 5534 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 5535 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 5536 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 5537 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 5538 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" orang 24.0 Non Prioritas 34.71.04 - 5539 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 5540 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 5541 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 5542 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 26.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5543 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 5544 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 5545 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 23.0 Non Prioritas 34.71.06 - 5546 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 5547 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 5548 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 43.0 Non Prioritas 34.71.07 - 5549 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 5550 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 5551 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 5552 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 23.0 Non Prioritas 34.71.08 - 5553 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 5554 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 5555 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 5556 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.09 - 5557 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 5558 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 5559 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 5560 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.03 - 5561 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 5562 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 5563 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.11 - 5564 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 5565 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 5566 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 26.0 Non Prioritas 34.71.12 - 5567 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 5568 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 5569 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 5570 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" orang 92.0 Non Prioritas 34.71.13 - 5571 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 5572 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Mujamuju Dinas Kesehatan "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 5573 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 5574 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 5575 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" orang 22.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 5576 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" orang 22.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 5577 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 5578 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" orang 60.0 Non Prioritas 34.71.14 - 5579 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 5580 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 5581 "" "" "" Jumlah Balita Wasting di Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" orang 26.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 5582 "" "" "" Prevalensi ketidakcukupan gizi (underweight) pada anak Dinas Kesehatan "" persen 10.86 Non Prioritas - - 5583 "" "" "" Jumlah Balita Underweight Dinas Kesehatan Jumlah Balita Underweight (Status Gizi BB/U) orang 1086.0 Non Prioritas - - 5584 "" "" "" Jumlah Balita Dinas Kesehatan Definisi operasional balita mengacu pada kategori usia anak yang berada pada rentang 1 hingga 5 tahun yang masuk dalam perhitungan. Balita perlu mendapatkan pelayanan mencakup pemantauan pertumbuhan, vaksinasi, pemenuhan gizi yang adekuat, serta stimulasi perkembangan yang sesuai dengan tahapan usia untuk memastikan fondasi kesehatan dan kognitif yang baik. orang 9999.0 Non Prioritas - - 5585 "" "" "" Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita Dinas Kesehatan "" persen 9.71 Non Prioritas - - 5586 "" "" "" Jumlah Balita Stunted Dinas Kesehatan Jumlah Balita Stunted (Status Gizi TB/U) orang 971.0 Non Prioritas - - 5587 "" "" "" Jumlah Balita Dinas Kesehatan Definisi operasional balita mengacu pada kategori usia anak yang berada pada rentang 1 hingga 5 tahun yang masuk dalam perhitungan. Balita perlu mendapatkan pelayanan mencakup pemantauan pertumbuhan, vaksinasi, pemenuhan gizi yang adekuat, serta stimulasi perkembangan yang sesuai dengan tahapan usia untuk memastikan fondasi kesehatan dan kognitif yang baik. orang 9999.0 Non Prioritas - - 5588 "" "" "" Prevalensi malnutrisi/wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia < 5 tahun, berdasarkan tipe Dinas Kesehatan "" persen 4.64 Non Prioritas - - 5589 "" "" "" Jumlah Balita Wasting Dinas Kesehatan Jumlah Balita Wasting (Status Gizi BB/TB) orang 464.0 Non Prioritas - - 5590 "" "" "" Jumlah Balita Dinas Kesehatan Definisi operasional balita mengacu pada kategori usia anak yang berada pada rentang 1 hingga 5 tahun yang masuk dalam perhitungan. Balita perlu mendapatkan pelayanan mencakup pemantauan pertumbuhan, vaksinasi, pemenuhan gizi yang adekuat, serta stimulasi perkembangan yang sesuai dengan tahapan usia untuk memastikan fondasi kesehatan dan kognitif yang baik. orang 9999.0 Non Prioritas - - 5591 "" "" "" Balita Gizi buruk di Bawah Garis Merah (BGM), Hasil Penimbangan UPGK Dinas Kesehatan "" orang 201.0 Non Prioritas - - 5592 "" "" "" Balita Gizi buruk di Bawah Garis Merah (BGM) Bulan Januari Dinas Kesehatan "" orang 9.0 Non Prioritas - - 5593 "" "" "" Balita Gizi buruk di Bawah Garis Merah (BGM) Bulan Februari Dinas Kesehatan "" orang 25.0 Non Prioritas - - 5594 "" "" "" Balita Gizi buruk di Bawah Garis Merah (BGM) Bulan Maret Dinas Kesehatan "" orang 24.0 Non Prioritas - - 5595 "" "" "" Balita Gizi buruk di Bawah Garis Merah (BGM) Bulan April Dinas Kesehatan "" orang 17.0 Non Prioritas - - 5596 "" "" "" Balita Gizi buruk di Bawah Garis Merah (BGM) Bulan Mei Dinas Kesehatan "" orang 21.0 Non Prioritas - - 5597 "" "" "" Balita Gizi buruk di Bawah Garis Merah (BGM) Bulan Juni Dinas Kesehatan "" orang 13.0 Non Prioritas - - 5598 "" "" "" Balita Gizi buruk di Bawah Garis Merah (BGM) Bulan Juli Dinas Kesehatan "" orang 18.0 Non Prioritas - - 5599 "" "" "" Balita Gizi buruk di Bawah Garis Merah (BGM) Bulan Agustus Dinas Kesehatan "" orang 16.0 Non Prioritas - - 5600 "" "" "" Balita Gizi buruk di Bawah Garis Merah (BGM) Bulan September Dinas Kesehatan "" orang 13.0 Non Prioritas - - 5601 "" "" "" Balita Gizi buruk di Bawah Garis Merah (BGM) Bulan Oktober Dinas Kesehatan "" orang 20.0 Non Prioritas - - 5602 "" "" "" Balita Gizi buruk di Bawah Garis Merah (BGM) Bulan November Dinas Kesehatan "" orang 17.0 Non Prioritas - - 5603 "" "" "" Balita Gizi buruk di Bawah Garis Merah (BGM) Bulan Desember Dinas Kesehatan "" orang 8.0 Non Prioritas - - 5604 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Dinas Kesehatan Jumlah ibu hamil orang 2165.0 Non Prioritas - - 5605 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil K1 Dinas Kesehatan "" orang 2165.0 Non Prioritas - - 5606 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil K4 Dinas Kesehatan Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K4) merupakan bentuk pelayanan selama masa kehamilan untuk mendapatkan pelayanan antenatal, yang terdiri atas minimal satu kali kontak pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dan dua kali pada trimester ketiga di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1864.0 Non Prioritas - - 5607 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Kekurangan Energi Kalori (KEK) Dinas Kesehatan "" "" 10.11 Non Prioritas - - 5608 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Kekurangan Energi Kalori (KEK) Dinas Kesehatan Jumlah ibu hamil yang memiliki keadaan dimana mengalami KEK (Kekurangan Energi Kalori) malnutrisi yang disebabkan kekurangan satu atau lebih zat gizi makanan yang berlangsung menahun (kronik) yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu hamil secara relatif atau absolut di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 305.0 Non Prioritas - - 5609 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil diukur LILA/IMT Dinas Kesehatan Jumlah ibu hamil orang 3016.0 Non Prioritas - - 5610 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Mendapat Zat Besi (Fe)/MMS min 180 tab Dinas Kesehatan "" orang 92.38 Non Prioritas - - 5611 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Mendapat Zat Besi (Fe)/MMS minimal 180 tab Dinas Kesehatan "" orang 2799.0 Non Prioritas - - 5612 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Riil Dinas Kesehatan Jumlah ibu hamil orang 3030.0 Non Prioritas - - 5613 "" "" "" Prevalensi anemia pada ibu hamil Dinas Kesehatan "" orang 14.65 Non Prioritas - - 5614 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Dinas Kesehatan "" orang 419.0 Non Prioritas - - 5615 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Dinas Kesehatan Jumlah ibu hamil orang 2165.0 Non Prioritas - - 5616 "" "" "" Persentase cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 Dinas Kesehatan Persentase ibu hamil yang sudah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar pelayanan yang dianjurkan terhadap total Jumlah ibu hamil di wilayah DIY pada tahun berkenaan. persen 86.1 Non Prioritas - - 5617 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil K4 Dinas Kesehatan Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K4) merupakan bentuk pelayanan selama masa kehamilan untuk mendapatkan pelayanan antenatal, yang terdiri atas minimal satu kali kontak pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dan dua kali pada trimester ketiga di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1864.0 Non Prioritas - - 5618 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Dinas Kesehatan Jumlah ibu hamil orang 2165.0 Non Prioritas - - 5619 "" "" "" Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan Dinas Kesehatan Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. persen 100.0 Non Prioritas - - 5620 "" "" "" Jumlah Ibu Yang Melahirkan di Fasilitas Kesehatan Dinas Kesehatan "" orang 1864.0 Non Prioritas - - 5621 "" "" "" Jumlah Ibu Bersalin Dinas Kesehatan Jumlah Ibu Bersalin orang 1864.0 Non Prioritas - - 5622 "" "" "" Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Dinas Kesehatan "" - 107.18 Non Prioritas - - 5623 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas - - 5624 "" "" "" Jumlah Kelahiran Hidup Dinas Kesehatan "Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit adalah barang untuk memenuhi keperluan perkantoran, langanan daya listrik, telpon, internet dan air Jumlah barang penunjang operasional RS" unit 1866.0 Non Prioritas - - 5625 "" "" "" Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Dinas Kesehatan Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. persen n/a Non Prioritas - - 5626 "" "" "" Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Dinas Kesehatan Presentase Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan tiap 100 sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. persen 100.0 Non Prioritas - - 5627 "" "" "" Jumlah Ibu Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1864.0 Non Prioritas - - 5628 "" "" "" Jumlah Ibu Bersalin Dinas Kesehatan Jumlah Ibu Bersalin orang 1864.0 Non Prioritas - - 5629 "" "" "" Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang ditangani Dinas Kesehatan Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan, meliputi perdarahan, infeksi, eklampsia, partus macet (persalinan kasip), abortus. dan ruptura uteri (robekan rahim) yang mendapat penanganan terhadap Jumlah total tiap 100 ibu dengan komplikasi kebidanan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan. persen 100.0 Non Prioritas - - 5630 "" "" "" Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan Dinas Kesehatan Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan, meliputi perdarahan, infeksi, eklampsia, partus macet (persalinan kasip), abortus, dan ruptura uteri (robekan rahim), yang mendapat penanganan medis di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 880.0 Non Prioritas - - 5631 "" "" "" Jumlah Ibu Dengan Komplikasi Kebidanan Dinas Kesehatan Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan orang 880.0 Non Prioritas - - 5632 "" "" "" Cakupan Pelayanan Nifas Dinas Kesehatan "" persen 99.73 Non Prioritas - - 5633 "" "" "" Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar Dinas Kesehatan "" "" 1859.0 Non Prioritas - - 5634 "" "" "" Jumlah Ibu Bersalin Dinas Kesehatan Jumlah Ibu Bersalin orang 1864.0 Non Prioritas - - 5635 "" "" "" Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Dinas Kesehatan "" persen 100.0 Non Prioritas - - 5636 "" "" "" Jumlah Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Dinas Kesehatan Desa/kelurahan UCI (Universal Child Imunization) adalah suatu desa/kelurahan di mana minimal 80Persen dari Jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap di wilayah DIY pada tahun berkenaan. desa 45.0 Non Prioritas - - 5637 "" "" "" Jumlah Kelurahan di Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan "" kelurahan 45.0 Non Prioritas 34.71 - 5638 "" "" "" Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Dinas Kesehatan "" persen 96.63 Non Prioritas - - 5639 "" "" "" Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak Dinas Kesehatan "" orang 1864.0 Non Prioritas - - 5640 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 1 Tahun Dinas Kesehatan "" orang 1929.0 Non Prioritas - - 5641 "" "" "" Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. Dinas Kesehatan Persentase bayi usia 12-23 bulan yang telah mendapatkan 1 dosis imunisasi Hepatitis B0, 1 dosis imunisasi BCG, 3 dosis DPT-HB-HIB, 3 dosis imunisasi IPV, dan 1 dosis imunisasi MR di antara 100 anak usia 12-23 bulan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. persen 0.8822 Non Prioritas - - 5642 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi BCG Dinas Kesehatan "" orang 2134.0 Non Prioritas - - 5643 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi BCG di Puskesmas Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 214.0 Non Prioritas - - 5644 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi BCG di Puskesmas Kraton Dinas Kesehatan "" orang 81.0 Non Prioritas - - 5645 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi BCG di Puskesmas Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 124.0 Non Prioritas - - 5646 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi BCG di Puskesmas Umbulharjo 1 Dinas Kesehatan "" orang 328.0 Non Prioritas - - 5647 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi BCG di Puskesmas Umbulharjo 2 Dinas Kesehatan "" orang 102.0 Non Prioritas - - 5648 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi BCG di Puskesmas Kotagede 1 Dinas Kesehatan "" orang 110.0 Non Prioritas - - 5649 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi BCG di Puskesmas Kotagede 2 Dinas Kesehatan "" orang 105.0 Non Prioritas - - 5650 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi BCG di Puskesmas Gondokusuman 1 Dinas Kesehatan "" orang 110.0 Non Prioritas - - 5651 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi BCG di Puskesmas Gondokusuman 2 Dinas Kesehatan "" orang 36.0 Non Prioritas - - 5652 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi BCG di Puskesmas Danurejan 1 Dinas Kesehatan "" orang 33.0 Non Prioritas - - 5653 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi BCG di Puskesmas Danurejan 2 Dinas Kesehatan "" orang 40.0 Non Prioritas - - 5654 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi BCG di Puskesmas Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 50.0 Non Prioritas - - 5655 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi BCG di Puskesmas Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 72.0 Non Prioritas - - 5656 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi BCG di Puskesmas Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 95.0 Non Prioritas - - 5657 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi BCG di Puskesmas Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 169.0 Non Prioritas - - 5658 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi BCG di Puskesmas Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 74.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5659 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi BCG di Puskesmas Jetis Dinas Kesehatan "" orang 138.0 Non Prioritas - - 5660 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi BCG di Puskesmas Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 253.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5661 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 1 Dinas Kesehatan "" orang 1905.0 Non Prioritas - - 5662 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 1 di Puskesmas Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 155.0 Non Prioritas - - 5663 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 1 di Puskesmas Kraton Dinas Kesehatan "" orang 79.0 Non Prioritas - - 5664 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 1 di Puskesmas Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 124.0 Non Prioritas - - 5665 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 1 di Puskesmas Umbulharjo 1 Dinas Kesehatan "" orang 280.0 Non Prioritas - - 5666 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 1 di Puskesmas Umbulharjo 2 Dinas Kesehatan "" orang 126.0 Non Prioritas - - 5667 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 1 di Puskesmas Kotagede 1 Dinas Kesehatan "" orang 94.0 Non Prioritas - - 5668 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 1 di Puskesmas Kotagede 2 Dinas Kesehatan "" orang 112.0 Non Prioritas - - 5669 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 1 di Puskesmas Gondokusuman 1 Dinas Kesehatan "" orang 97.0 Non Prioritas - - 5670 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 1 di Puskesmas Gondokusuman 2 Dinas Kesehatan "" orang 36.0 Non Prioritas - - 5671 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 1 di Puskesmas Danurejan 1 Dinas Kesehatan "" orang 32.0 Non Prioritas - - 5672 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 1 di Puskesmas Danurejan 2 Dinas Kesehatan "" orang 40.0 Non Prioritas - - 5673 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 1 di Puskesmas Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 46.0 Non Prioritas - - 5674 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 1 di Puskesmas Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 62.0 Non Prioritas - - 5675 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 1 di Puskesmas Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 82.0 Non Prioritas - - 5676 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 1 di Puskesmas Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 124.0 Non Prioritas - - 5677 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 1 di Puskesmas Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 67.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5678 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 1 di Puskesmas Jetis Dinas Kesehatan "" orang 138.0 Non Prioritas - - 5679 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 1 di Puskesmas Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 211.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5680 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 2 Dinas Kesehatan "" orang 1896.0 Non Prioritas - - 5681 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 2 di Puskesmas Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 155.0 Non Prioritas - - 5682 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 2 di Puskesmas Kraton Dinas Kesehatan "" orang 77.0 Non Prioritas - - 5683 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 2 di Puskesmas Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 121.0 Non Prioritas - - 5684 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 2 di Puskesmas Umbulharjo 1 Dinas Kesehatan "" orang 279.0 Non Prioritas - - 5685 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 2 di Puskesmas Umbulharjo 2 Dinas Kesehatan "" orang 126.0 Non Prioritas - - 5686 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 2 di Puskesmas Kotagede 1 Dinas Kesehatan "" orang 94.0 Non Prioritas - - 5687 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 2 di Puskesmas Kotagede 2 Dinas Kesehatan "" orang 112.0 Non Prioritas - - 5688 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 2 di Puskesmas Gondokusuman 1 Dinas Kesehatan "" orang 97.0 Non Prioritas - - 5689 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 2 di Puskesmas Gondokusuman 2 Dinas Kesehatan "" orang 36.0 Non Prioritas - - 5690 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 2 di Puskesmas Danurejan 1 Dinas Kesehatan "" orang 31.0 Non Prioritas - - 5691 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 2 di Puskesmas Danurejan 2 Dinas Kesehatan "" orang 40.0 Non Prioritas - - 5692 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 2 di Puskesmas Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 45.0 Non Prioritas - - 5693 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 2 di Puskesmas Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 60.0 Non Prioritas - - 5694 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 2 di Puskesmas Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 82.0 Non Prioritas - - 5695 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 2 di Puskesmas Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 125.0 Non Prioritas - - 5696 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 2 di Puskesmas Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 67.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5697 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 2 di Puskesmas Jetis Dinas Kesehatan "" orang 138.0 Non Prioritas - - 5698 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 2 di Puskesmas Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 211.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5699 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 3 Dinas Kesehatan "" orang 1884.0 Non Prioritas - - 5700 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 3 di Puskesmas Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 155.0 Non Prioritas - - 5701 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 3 di Puskesmas Kraton Dinas Kesehatan "" orang 77.0 Non Prioritas - - 5702 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 3 di Puskesmas Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 121.0 Non Prioritas - - 5703 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 3 di Puskesmas Umbulharjo 1 Dinas Kesehatan "" orang 276.0 Non Prioritas - - 5704 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 3 di Puskesmas Umbulharjo 2 Dinas Kesehatan "" orang 125.0 Non Prioritas - - 5705 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 3 di Puskesmas Kotagede 1 Dinas Kesehatan "" orang 93.0 Non Prioritas - - 5706 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 3 di Puskesmas Kotagede 2 Dinas Kesehatan "" orang 112.0 Non Prioritas - - 5707 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 3 di Puskesmas Gondokusuman 1 Dinas Kesehatan "" orang 97.0 Non Prioritas - - 5708 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 3 di Puskesmas Gondokusuman 2 Dinas Kesehatan "" orang 36.0 Non Prioritas - - 5709 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 3 di Puskesmas Danurejan 1 Dinas Kesehatan "" orang 31.0 Non Prioritas - - 5710 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 3 di Puskesmas Danurejan 2 Dinas Kesehatan "" orang 40.0 Non Prioritas - - 5711 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 3 di Puskesmas Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 44.0 Non Prioritas - - 5712 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 3 di Puskesmas Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 59.0 Non Prioritas - - 5713 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 3 di Puskesmas Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 82.0 Non Prioritas - - 5714 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 3 di Puskesmas Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 126.0 Non Prioritas - - 5715 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 3 di Puskesmas Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 67.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5716 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 3 di Puskesmas Jetis Dinas Kesehatan "" orang 135.0 Non Prioritas - - 5717 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi DPT/HB 3 di Puskesmas Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 208.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5718 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 1 Dinas Kesehatan "" orang 1905.0 Non Prioritas - - 5719 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 1 di Puskesmas Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 155.0 Non Prioritas - - 5720 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 1 di Puskesmas Kraton Dinas Kesehatan "" orang 79.0 Non Prioritas - - 5721 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 1 di Puskesmas Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 124.0 Non Prioritas - - 5722 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 1 di Puskesmas Umbulharjo 1 Dinas Kesehatan "" orang 280.0 Non Prioritas - - 5723 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 1 di Puskesmas Umbulharjo 2 Dinas Kesehatan "" orang 125.0 Non Prioritas - - 5724 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 1 di Puskesmas Kotagede 1 Dinas Kesehatan "" orang 94.0 Non Prioritas - - 5725 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 1 di Puskesmas Kotagede 2 Dinas Kesehatan "" orang 112.0 Non Prioritas - - 5726 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 1 di Puskesmas Gondokusuman 1 Dinas Kesehatan "" orang 97.0 Non Prioritas - - 5727 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 1 di Puskesmas Gondokusuman 2 Dinas Kesehatan "" orang 36.0 Non Prioritas - - 5728 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 1 di Puskesmas Danurejan 1 Dinas Kesehatan "" orang 32.0 Non Prioritas - - 5729 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 1 di Puskesmas Danurejan 2 Dinas Kesehatan "" orang 40.0 Non Prioritas - - 5730 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 1 di Puskesmas Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 46.0 Non Prioritas - - 5731 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 1 di Puskesmas Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 62.0 Non Prioritas - - 5732 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 1 di Puskesmas Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 82.0 Non Prioritas - - 5733 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 1 di Puskesmas Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 125.0 Non Prioritas - - 5734 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 1 di Puskesmas Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 67.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5735 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 1 di Puskesmas Jetis Dinas Kesehatan "" orang 138.0 Non Prioritas - - 5736 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 1 di Puskesmas Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 211.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5737 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 2 Dinas Kesehatan "" orang 1896.0 Non Prioritas - - 5738 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 2 di Puskesmas Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 155.0 Non Prioritas - - 5739 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 2 di Puskesmas Kraton Dinas Kesehatan "" orang 77.0 Non Prioritas - - 5740 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 2 di Puskesmas Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 121.0 Non Prioritas - - 5741 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 2 di Puskesmas Umbulharjo 1 Dinas Kesehatan "" orang 279.0 Non Prioritas - - 5742 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 2 di Puskesmas Umbulharjo 2 Dinas Kesehatan "" orang 125.0 Non Prioritas - - 5743 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 2 di Puskesmas Kotagede 1 Dinas Kesehatan "" orang 94.0 Non Prioritas - - 5744 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 2 di Puskesmas Kotagede 2 Dinas Kesehatan "" orang 112.0 Non Prioritas - - 5745 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 2 di Puskesmas Gondokusuman 1 Dinas Kesehatan "" orang 97.0 Non Prioritas - - 5746 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 2 di Puskesmas Gondokusuman 2 Dinas Kesehatan "" orang 36.0 Non Prioritas - - 5747 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 2 di Puskesmas Danurejan 1 Dinas Kesehatan "" orang 31.0 Non Prioritas - - 5748 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 2 di Puskesmas Danurejan 2 Dinas Kesehatan "" orang 40.0 Non Prioritas - - 5749 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 2 di Puskesmas Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 45.0 Non Prioritas - - 5750 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 2 di Puskesmas Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 61.0 Non Prioritas - - 5751 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 2 di Puskesmas Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 82.0 Non Prioritas - - 5752 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 2 di Puskesmas Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 125.0 Non Prioritas - - 5753 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 2 di Puskesmas Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 67.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5754 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 2 di Puskesmas Jetis Dinas Kesehatan "" orang 138.0 Non Prioritas - - 5755 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 2 di Puskesmas Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 211.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5756 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 3 Dinas Kesehatan "" orang 1886.0 Non Prioritas - - 5757 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 3 di Puskesmas Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 155.0 Non Prioritas - - 5758 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 3 di Puskesmas Kraton Dinas Kesehatan "" orang 77.0 Non Prioritas - - 5759 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 3 di Puskesmas Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 121.0 Non Prioritas - - 5760 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 3 di Puskesmas Umbulharjo 1 Dinas Kesehatan "" orang 276.0 Non Prioritas - - 5761 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 3 di Puskesmas Umbulharjo 2 Dinas Kesehatan "" orang 125.0 Non Prioritas - - 5762 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 3 di Puskesmas Kotagede 1 Dinas Kesehatan "" orang 93.0 Non Prioritas - - 5763 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 3 di Puskesmas Kotagede 2 Dinas Kesehatan "" orang 112.0 Non Prioritas - - 5764 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 3 di Puskesmas Gondokusuman 1 Dinas Kesehatan "" orang 97.0 Non Prioritas - - 5765 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 3 di Puskesmas Gondokusuman 2 Dinas Kesehatan "" orang 36.0 Non Prioritas - - 5766 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 3 di Puskesmas Danurejan 1 Dinas Kesehatan "" orang 31.0 Non Prioritas - - 5767 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 3 di Puskesmas Danurejan 2 Dinas Kesehatan "" orang 40.0 Non Prioritas - - 5768 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 3 di Puskesmas Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 44.0 Non Prioritas - - 5769 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 3 di Puskesmas Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 60.0 Non Prioritas - - 5770 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 3 di Puskesmas Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 82.0 Non Prioritas - - 5771 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 3 di Puskesmas Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 127.0 Non Prioritas - - 5772 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 3 di Puskesmas Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 67.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5773 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 3 di Puskesmas Jetis Dinas Kesehatan "" orang 135.0 Non Prioritas - - 5774 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Polio 3 di Puskesmas Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 208.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5775 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak Dinas Kesehatan "" orang 1864.0 Non Prioritas - - 5776 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak di Puskesmas Mantrijeron Dinas Kesehatan "" orang 153.0 Non Prioritas - - 5777 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak di Puskesmas Kraton Dinas Kesehatan "" orang 77.0 Non Prioritas - - 5778 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak di Puskesmas Mergangsan Dinas Kesehatan "" orang 120.0 Non Prioritas - - 5779 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak di Puskesmas Umbulharjo 1 Dinas Kesehatan "" orang 272.0 Non Prioritas - - 5780 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak di Puskesmas Umbulharjo 2 Dinas Kesehatan "" orang 124.0 Non Prioritas - - 5781 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak di Puskesmas Kotagede 1 Dinas Kesehatan "" orang 90.0 Non Prioritas - - 5782 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak di Puskesmas Kotagede 2 Dinas Kesehatan "" orang 112.0 Non Prioritas - - 5783 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak di Puskesmas Gondokusuman 1 Dinas Kesehatan "" orang 97.0 Non Prioritas - - 5784 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak di Puskesmas Gondokusuman 2 Dinas Kesehatan "" orang 35.0 Non Prioritas - - 5785 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak di Puskesmas Danurejan 1 Dinas Kesehatan "" orang 31.0 Non Prioritas - - 5786 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak di Puskesmas Danurejan 2 Dinas Kesehatan "" orang 40.0 Non Prioritas - - 5787 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak di Puskesmas Pakualaman Dinas Kesehatan "" orang 44.0 Non Prioritas - - 5788 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak di Puskesmas Gondomanan Dinas Kesehatan "" orang 60.0 Non Prioritas - - 5789 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak di Puskesmas Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 80.0 Non Prioritas - - 5790 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak di Puskesmas Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 123.0 Non Prioritas - - 5791 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak di Puskesmas Gedongtengen Dinas Kesehatan "" orang 65.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5792 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak di Puskesmas Jetis Dinas Kesehatan "" orang 134.0 Non Prioritas - - 5793 "" "" "" Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak di Puskesmas Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 207.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5794 "" "" "" Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Dinas Kesehatan Persentase Pemeriksaan kesehatan terhadap peserta didik SD/sederajat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan sekolah minimal pemeriksaan status gizi (TB dan BB), pemeriksaan gigi, tajam penglihatan, dan tajam pendengaran terhadap Jumlah total siswa SD di wilayah DIY pada tahun berkenaan. persen 100.0 Non Prioritas - - 5795 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Dasar Sederajat (SD/MI) dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih Dinas Kesehatan Jumlah siswa SD/setingkat yang diperiksa kesehatan oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan sekolah minimal pemeriksaan status gizi (TB,BB), pemeriksaan gigi, tajam penglihatan dan tajam pendengaran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 38455.0 Non Prioritas - - 5796 "" "" "" Anak Usia Sekolah Dasar Dinas Kesehatan "" "" 38455.0 Non Prioritas - - 5797 "" "" "" Penduduk Usia Produktif Dinas Kesehatan Jumlah Penduduk Usia Produktif orang 271448.0 Non Prioritas - - 5798 "" "" "" Penduduk Usia Lanjut Dinas Kesehatan Jumlah Penduduk Usia Lanjut orang 67061.0 Non Prioritas - - 5799 "" "" "" Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar Dinas Kesehatan Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar keluarga n/a Non Prioritas - - 5800 "" "" "" keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga Dinas Kesehatan Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga keluarga 76639.0 Non Prioritas - - 5801 "" "" "" Telemedicine Dinas Kesehatan Jumlah Telemedicine unit n/a Non Prioritas - - 5802 "" "" "" Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine Dinas Kesehatan "Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine adalah bentuk layanan kesehatan yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan informasi, seperti telepon, video conference, atau aplikasi komunikasi online, untuk memberikan konsultasi, diagnosis, dan perawatan jarak jauh kepada pasien. Dalam model telemedicine, pasien dan tenaga kesehatan tidak harus bertemu fisik secara langsung, namun mereka dapat berkomunikasi dan berinteraksi melalui teknologi komunikasi yang telah ada. Jumlah Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine" layanan n/a Non Prioritas - - 5803 "" "" "" kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dinas Kesehatan Jumlah kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dokumen n/a Non Prioritas - - 5804 "" "" "" Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dinas Kesehatan Jumlah Penyelenggara Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat kualtitas n/a Non Prioritas - - 5805 "" "" "" Public Safety Center (PSC 119) Dinas Kesehatan Jumlah Public Safety Center (PSC 119) unit 1.0 Non Prioritas - - 5806 "" "" "" Jumlah Pasien Dinas Kesehatan "" orang 1804975.0 Non Prioritas - - 5807 "" "" "" Jumlah Pasien Rawat Jalan Dinas Kesehatan "" orang 1716783.0 Non Prioritas - - 5808 "" "" "" Jumlah Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Negeri Dinas Kesehatan "" orang 273707.0 Non Prioritas - - 5809 "" "" "" Jumlah Pasien Rawat Jalan Rumah Sakit Swasta Dinas Kesehatan "" orang 1443076.0 Non Prioritas - - 5810 "" "" "" Jumlah Pasien Rawat Inap Dinas Kesehatan "" orang 88192.0 Non Prioritas - - 5811 "" "" "" Jumlah Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Negeri Dinas Kesehatan "" orang 16378.0 Non Prioritas - - 5812 "" "" "" Jumlah Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Swasta Dinas Kesehatan "" orang 71814.0 Non Prioritas - - 5813 "" "" "" Kapasitas Tempat Tidur Dinas Kesehatan "" unit 1748.0 Non Prioritas - - 5814 "" "" "" Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Negeri Dinas Kesehatan "" unit 364.0 Non Prioritas - - 5815 "" "" "" Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Swasta Dinas Kesehatan "" unit 1384.0 Non Prioritas - - 5816 "" "" "" Jumlah Kasus penyakit menular dan tidak menular Dinas Kesehatan Jumlah Kasus penyakit menular dan tidak menular kasus n/a Non Prioritas - - 5817 "" "" "" Jumlah Kasus Demam Berdarah (DHF) Dinas Kesehatan Jumlah kasus wabah/endemik akibat penyakit yang disebabkan virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk pembawa virus dengue (aedes aegypti dan aedes albbopictus) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. kasus 270.0 Non Prioritas - - 5818 "" "" "" Jumlah Kasus Demam Berdarah (DHF) di Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" kasus 27.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5819 "" "" "" Jumlah Kasus Demam Berdarah (DHF) di Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" kasus 15.0 Non Prioritas 34.71.02 - 5820 "" "" "" Jumlah Kasus Demam Berdarah (DHF) di Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" kasus 19.0 Non Prioritas 34.71.03 - 5821 "" "" "" Jumlah Kasus Demam Berdarah (DHF) di Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" kasus 26.0 Non Prioritas 34.71.04 - 5822 "" "" "" Jumlah Kasus Demam Berdarah (DHF) di Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" kasus 12.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5823 "" "" "" Jumlah Kasus Demam Berdarah (DHF) di Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" kasus 9.0 Non Prioritas 34.71.06 - 5824 "" "" "" Jumlah Kasus Demam Berdarah (DHF) di Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" kasus 31.0 Non Prioritas 34.71.07 - 5825 "" "" "" Jumlah Kasus Demam Berdarah (DHF) di Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" kasus 29.0 Non Prioritas 34.71.08 - 5826 "" "" "" Jumlah Kasus Demam Berdarah (DHF) di Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" kasus 9.0 Non Prioritas 34.71.09 - 5827 "" "" "" Jumlah Kasus Demam Berdarah (DHF) di Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" kasus 15.0 Non Prioritas 34.71.03 - 5828 "" "" "" Jumlah Kasus Demam Berdarah (DHF) di Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" kasus 7.0 Non Prioritas 34.71.11 - 5829 "" "" "" Jumlah Kasus Demam Berdarah (DHF) di Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" kasus 15.0 Non Prioritas 34.71.12 - 5830 "" "" "" Jumlah Kasus Demam Berdarah (DHF) di Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" kasus 40.0 Non Prioritas 34.71.13 - 5831 "" "" "" Jumlah Kasus Demam Berdarah (DHF) di Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" kasus 16.0 Non Prioritas 34.71.14 - 5832 "" "" "" Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD Dinas Kesehatan "" persen 100.0 Non Prioritas - - 5833 "" "" "" Jumlah penderita baru DBD yang ditangani sesuai SOP Dinas Kesehatan "" kejadian 270.0 Non Prioritas - - 5834 "" "" "" Jumlah penderita DBD yang ditemukan Dinas Kesehatan "" kejadian 270.0 Non Prioritas - - 5835 "" "" "" Jumlah Penderita Baru DBD Yang Ditemukan dan Diobati Dinas Kesehatan Jumlah penderita baru DBD (penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk pembawa virus dengue atau aedes) yang ditemukan dan diobati di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 270.0 Non Prioritas - - 5836 "" "" "" Orang berisiko terjangkit Malaria Dinas Kesehatan Jumlah Orang berisiko terjangkit Malaria orang n/a Non Prioritas - - 5837 "" "" "" Orang terjangkit (penderita) Malaria Dinas Kesehatan Jumlah Orang terjangkit (penderita) Malaria orang 84.0 Non Prioritas - - 5838 "" "" "" Jumlah Kasus Tuberkulosis Dinas Kesehatan "" "" 1336.0 Non Prioritas - - 5839 "" "" "" Jumlah Kasus Tuberkulosis di Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" kasus 48.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5840 "" "" "" Jumlah Kasus Tuberkulosis di Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" kasus 41.0 Non Prioritas 34.71.02 - 5841 "" "" "" Jumlah Kasus Tuberkulosis di Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" kasus 73.0 Non Prioritas 34.71.03 - 5842 "" "" "" Jumlah Kasus Tuberkulosis di Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" kasus 53.0 Non Prioritas 34.71.04 - 5843 "" "" "" Jumlah Kasus Tuberkulosis di Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" kasus 38.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5844 "" "" "" Jumlah Kasus Tuberkulosis di Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" kasus 30.0 Non Prioritas 34.71.06 - 5845 "" "" "" Jumlah Kasus Tuberkulosis di Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" kasus 45.0 Non Prioritas 34.71.07 - 5846 "" "" "" Jumlah Kasus Tuberkulosis di Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" kasus 48.0 Non Prioritas 34.71.08 - 5847 "" "" "" Jumlah Kasus Tuberkulosis di Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" kasus 32.0 Non Prioritas 34.71.09 - 5848 "" "" "" Jumlah Kasus Tuberkulosis di Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" kasus 20.0 Non Prioritas 34.71.03 - 5849 "" "" "" Jumlah Kasus Tuberkulosis di Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" kasus 16.0 Non Prioritas 34.71.11 - 5850 "" "" "" Jumlah Kasus Tuberkulosis di Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" kasus 62.0 Non Prioritas 34.71.12 - 5851 "" "" "" Jumlah Kasus Tuberkulosis di Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" kasus 123.0 Non Prioritas 34.71.13 - 5852 "" "" "" Jumlah Kasus Tuberkulosis di Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" kasus 44.0 Non Prioritas 34.71.14 - 5853 "" "" "" Jumlah Kasus Tuberkulosis Bukan KTP Yogyakarta Dinas Kesehatan "" kasus 663.0 Non Prioritas 34.71 - 5854 "" "" "" Cakupan Penemuan kasus TBC Dinas Kesehatan "" "" 129.21 Non Prioritas - - 5855 "" "" "" Jumlah kasus TBC yang ditemukan Dinas Kesehatan "" "" 1336.0 Non Prioritas - - 5856 "" "" "" Jumlah Perkiraan kasus Tuberkulosis Dinas Kesehatan "" "" 1034.0 Non Prioritas - - 5857 "" "" "" Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk Dinas Kesehatan Jumlah kasus penyakit oleh kuman Mycobacterium Tuberculosis (ITB) yang telah dibuktikan secara bakteriologis (mikroskopis, kultur, atau molekuler) atau didiagnosis menderita TB di wilayah DIY pada tahun berkenaan. kasus 321.32 Non Prioritas - - 5858 "" "" "" Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia Tuberkulosis Dinas Kesehatan Jumlah kasus wabah/endemik penyakit paru-paru akibat kuman mycobacterium tuberculosis yang menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya berdahak, dan terkadang mengeluarkan darah di dukung dengan pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan penunjang diagnosis lain (rontgen, CTScan, Mantoux, BTA, atau IGRA) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. kasus 1336.0 Non Prioritas - - 5859 "" "" "" Jumlah orang terduga tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar pada kurun waktu satu tahun Dinas Kesehatan Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan orang 10566.0 Non Prioritas - - 5860 "" "" "" Proporsi kasus TBC yang memulai pengobatan (enrollment) Dinas Kesehatan "" persen 93.26 Non Prioritas - - 5861 "" "" "" Jumlah kasus TBC yang memulai pengobatan Dinas Kesehatan "" orang 1246.0 Non Prioritas - - 5862 "" "" "" JUmlah kasus TB yang ditemukan (Notifikasi) Dinas Kesehatan "" orang 1336.0 Non Prioritas - - 5863 "" "" "" Proporsi kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap (Angka keberhasilan pengobatan) Dinas Kesehatan "" persen 80.06 Non Prioritas - - 5864 "" "" "" Jumlah pasien TBC sembuh Dinas Kesehatan "" orang 1056.0 Non Prioritas - - 5865 "" "" "" Jumlah pasien TBC pengobatan lengkap Dinas Kesehatan "" orang 1319.0 Non Prioritas - - 5866 "" "" "" Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Dinas Kesehatan "" per 100.000 penduduk 21.65 Non Prioritas - - 5867 "" "" "" Jumlah Pasien Tuberkulosis yang meninggal Dinas Kesehatan "" orang 90.0 Non Prioritas - - 5868 "" "" "" Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Dinas Kesehatan "" per 100.000 penduduk 161.86 Non Prioritas - - 5869 "" "" "" Jumlah notikasi kasus Tuberkulosis dengan alamat wilayah Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan "" kasus 673.0 Non Prioritas 34.71 - 5870 "" "" "" Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia Diare Dinas Kesehatan Jumlah kasus wabah/endemik penyakit diare (Penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar, dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasite.) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. kasus 10015.0 Non Prioritas - - 5871 "" "" "" Jumlah Kasus Diare di Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" kasus 914.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5872 "" "" "" Jumlah Kasus Diare di Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" kasus 844.0 Non Prioritas 34.71.02 - 5873 "" "" "" Jumlah Kasus Diare di Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" kasus 887.0 Non Prioritas 34.71.03 - 5874 "" "" "" Jumlah Kasus Diare di Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" kasus 896.0 Non Prioritas 34.71.04 - 5875 "" "" "" Jumlah Kasus Diare di Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" kasus 708.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5876 "" "" "" Jumlah Kasus Diare di Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" kasus 465.0 Non Prioritas 34.71.06 - 5877 "" "" "" Jumlah Kasus Diare di Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" kasus 488.0 Non Prioritas 34.71.07 - 5878 "" "" "" Jumlah Kasus Diare di Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" kasus 885.0 Non Prioritas 34.71.08 - 5879 "" "" "" Jumlah Kasus Diare di Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" kasus 454.0 Non Prioritas 34.71.09 - 5880 "" "" "" Jumlah Kasus Diare di Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" kasus 308.0 Non Prioritas 34.71.03 - 5881 "" "" "" Jumlah Kasus Diare di Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" kasus 237.0 Non Prioritas 34.71.11 - 5882 "" "" "" Jumlah Kasus Diare di Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" kasus 573.0 Non Prioritas 34.71.12 - 5883 "" "" "" Jumlah Kasus Diare di Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" kasus 1344.0 Non Prioritas 34.71.13 - 5884 "" "" "" Jumlah Kasus Diare di Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" kasus 1012.0 Non Prioritas 34.71.14 - 5885 "" "" "" Penderita diare yang ditangani Dinas Kesehatan "" persen 28.35 Non Prioritas - - 5886 "" "" "" Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader Dinas Kesehatan "" orang 10015.0 Non Prioritas - - 5887 "" "" "" Jumlah perkiraan penderita diare (10Persen dari angka kesakitan diare x Jumlah penduduk) Dinas Kesehatan "" orang 35326.0 Non Prioritas - - 5888 "" "" "" Jumlah Kasus HIV dan AIDS Dinas Kesehatan Note: Jumlah kasus AIDS adalah bagian dari jumlah kasus HIV kasus 106.0 Non Prioritas - - 5889 "" "" "" Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia AIDS Dinas Kesehatan Jumlah kasus wabah/endemik penyakit AIDS yang merupakan tahapan akhir dari penyakit infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang merupakan sindrom atau kumpulan dari gejala yang muncul akibat sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah di wilayah DIY. kasus 8.0 Non Prioritas - - 5890 "" "" "" Jumlah Kasus AIDS di Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan jumlah orang menderita sekumpulan gejala dan tanda infeksi yang berhubungan dengan penurunan sistem kekebalan tubuh yang didapat karena infeksi HIV kasus 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5891 "" "" "" Jumlah Kasus AIDS di Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" kasus 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 5892 "" "" "" Jumlah Kasus AIDS di Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" kasus 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 5893 "" "" "" Jumlah Kasus AIDS di Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 5894 "" "" "" Jumlah Kasus AIDS di Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5895 "" "" "" Jumlah Kasus AIDS di Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 5896 "" "" "" Jumlah Kasus AIDS di Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" kasus 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 5897 "" "" "" Jumlah Kasus AIDS di Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 5898 "" "" "" Jumlah Kasus AIDS di Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 5899 "" "" "" Jumlah Kasus AIDS di Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 5900 "" "" "" Jumlah Kasus AIDS di Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 5901 "" "" "" Jumlah Kasus AIDS di Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" kasus 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 5902 "" "" "" Jumlah Kasus AIDS di Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" kasus 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 5903 "" "" "" Jumlah Kasus AIDS di Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" kasus 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 5904 "" "" "" Jumlah Kasus Penyakit Pada Manusia HIV Dinas Kesehatan Jumlah Penderita HIV (ODHIV) orang 98.0 Non Prioritas - - 5905 "" "" "" Jumlah Kasus HIV di Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan jumlah orang yang terinfeksi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (AIDS) kasus 12.0 Non Prioritas 34.71.01 - 5906 "" "" "" Jumlah Kasus HIV di Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" kasus 5.0 Non Prioritas 34.71.02 - 5907 "" "" "" Jumlah Kasus HIV di Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" kasus 8.0 Non Prioritas 34.71.03 - 5908 "" "" "" Jumlah Kasus HIV di Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" kasus 8.0 Non Prioritas 34.71.04 - 5909 "" "" "" Jumlah Kasus HIV di Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" kasus 4.0 Non Prioritas 34.71.05 - 5910 "" "" "" Jumlah Kasus HIV di Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" kasus 3.0 Non Prioritas 34.71.06 - 5911 "" "" "" Jumlah Kasus HIV di Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" kasus 10.0 Non Prioritas 34.71.07 - 5912 "" "" "" Jumlah Kasus HIV di Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" kasus 4.0 Non Prioritas 34.71.08 - 5913 "" "" "" Jumlah Kasus HIV di Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" kasus 5.0 Non Prioritas 34.71.09 - 5914 "" "" "" Jumlah Kasus HIV di Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" kasus 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 5915 "" "" "" Jumlah Kasus HIV di Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" kasus 4.0 Non Prioritas 34.71.11 - 5916 "" "" "" Jumlah Kasus HIV di Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" kasus 6.0 Non Prioritas 34.71.12 - 5917 "" "" "" Jumlah Kasus HIV di Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" kasus 18.0 Non Prioritas 34.71.13 - 5918 "" "" "" Jumlah Kasus HIV di Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" kasus 8.0 Non Prioritas 34.71.14 - 5919 "" "" "" Prevalensi HIV pada populasi dewasa Dinas Kesehatan Proporsi penderita HIV dengan hasil pemeriksaan HIV (Human Immunodeficiency Virus) menggunakan 3 reagen rapid test dengan hasil positif terhadap Jumlah populasi dewasa di wilayah DIY pada tahun berkenaan. persen 0.02 Non Prioritas - - 5920 "" "" "" Penderita HIV (ODHIV) Dinas Kesehatan Jumlah Penderita HIV (ODHIV) orang "" Non Prioritas - - 5921 "" "" "" Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Jumlah Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang n/a Non Prioritas - - 5922 "" "" "" Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi Dinas Kesehatan "" persen 0.025 Non Prioritas - - 5923 "" "" "" Jumlah Kasus HIV dan AIDS Dinas Kesehatan Note: Jumlah kasus AIDS adalah bagian dari jumlah kasus HIV kasus 106.0 Non Prioritas - - 5924 "" "" "" Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Dinas Kesehatan "" - 8.08 Non Prioritas - - 5925 "" "" "" Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan Dinas Kesehatan non polio AFP Rate adalah Jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan dibagi jumlah penduduk kurang dari 15 tahun dikalikan konstanta (1 juta) kasus 6.0 Non Prioritas - - 5926 "" "" "" Jumlah penduduk usia 1-14 tahun Dinas Kesehatan "" orang 74275.0 Non Prioritas - - 5927 "" "" "" Jumlah Kasus Campak Dinas Kesehatan Jumlah Kasus Penyakit Campak kasus 13.0 Non Prioritas - - 5928 "" "" "" Jumlah Kasus Filariasis Dinas Kesehatan Jumlah Kasus Penyakit Filariasis kasus 0.0 Non Prioritas - - 5929 "" "" "" Jumlah Kasus Kecacingan Dinas Kesehatan Jumlah Kasus Penyakit Kecacingan kasus 0.0 Non Prioritas - - 5930 "" "" "" Jumlah Kasus Hipertensi Dinas Kesehatan Jumlah kasus penyakit Hipertensi atau tekanan darah tinggi (kondisi ketika tekanan darah di 130/80 mmHg atau lebih) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 33190.0 Non Prioritas - - 5931 "" "" "" Jumlah Kasus Diabetes Melitus Dinas Kesehatan Jumlah Penderita Diabetes Melitus orang 15431.0 Non Prioritas - - 5932 "" "" "" Jumlah Kasus Jantung Dinas Kesehatan "" kasus 3834.0 Non Prioritas - - 5933 "" "" "" Jumlah Kasus Kanker Dinas Kesehatan "" kasus 1086.0 Non Prioritas - - 5934 "" "" "" Jumlah Kasus Gangguan Jiwa Dinas Kesehatan "" "" 3498.0 Non Prioritas - - 5935 "" "" "" Jumlah Kasus Gangguan Jiwa Berat Dinas Kesehatan Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat orang 1116.0 Non Prioritas - - 5936 "" "" "" Jumlah Kasus Gagal Ginjal Dinas Kesehatan "" kasus 2024.0 Non Prioritas - - 5937 "" "" "" Jumlah Kasus Anemia Dinas Kesehatan "" kasus 1276.0 Non Prioritas - - 5938 "" "" "" Jumlah Kasus Stroke Dinas Kesehatan "" kasus 1160.0 Non Prioritas - - 5939 "" "" "" Jumlah Kasus Asma Dinas Kesehatan "" kasus 3020.0 Non Prioritas - - 5940 "" "" "" Jumlah Kasus Diare berdarah (disentri) Dinas Kesehatan "" kasus 62.0 Non Prioritas - - 5941 "" "" "" Jumlah Kasus Tifus Dinas Kesehatan "" kasus 194.0 Non Prioritas - - 5942 "" "" "" Jumlah Kasus Tb BTA (+) Dinas Kesehatan "" kasus 1336.0 Non Prioritas - - 5943 "" "" "" Jumlah Kasus Kusta MB Dinas Kesehatan "" kasus 6.0 Non Prioritas - - 5944 "" "" "" Jumlah Kasus Pneumonia Dinas Kesehatan "" kasus 2369.0 Non Prioritas - - 5945 "" "" "" Jumlah Kasus Sifilis Dinas Kesehatan "" kasus 51.0 Non Prioritas - - 5946 "" "" "" Jumlah Kasus Gonorrhoe Dinas Kesehatan "" kasus 691.0 Non Prioritas - - 5947 "" "" "" Jumlah Kasus Hepatitis Dinas Kesehatan "" kasus 9.0 Non Prioritas - - 5948 "" "" "" Jumlah Penderita Baru Acute Flacid Paraly Yang Ditemukan dan Diobati Dinas Kesehatan "" orang 6.0 Non Prioritas - - 5949 "" "" "" Orang kecanduan NAPZA Dinas Kesehatan Jumlah Orang kecanduan NAPZA orang 428.0 Non Prioritas - - 5950 "" "" "" penyalahguna NAPZA Dinas Kesehatan Jumlah penyalahguna NAPZA orang 428.0 Non Prioritas - - 5951 "" "" "" Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA Dinas Kesehatan Jumlah Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA orang 2841.0 Non Prioritas - - 5952 "" "" "" Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Dinas Kesehatan "Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya. Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana" orang n/a Non Prioritas - - 5953 "" "" "" Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Dinas Kesehatan "" KLB 100.0 Non Prioritas - - 5954 "" "" "" Jumlah KLB di kelurahan yang ditangani < 24 jam Dinas Kesehatan "" "" 36.0 Non Prioritas - - 5955 "" "" "" Jumlah KLB yang terjadi pada periode 1 tahun yang sama Dinas Kesehatan "" kejadian 36.0 Non Prioritas - - 5956 "" "" "" Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB Dinas Kesehatan Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB paket n/a Non Prioritas - - 5957 "" "" "" Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan Dinas Kesehatan Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan paket n/a Non Prioritas - - 5958 "" "" "" Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB Dinas Kesehatan "Penduduk terdampak dan berisiko pada kondisi KLB (Kejadian Luar Biasa) adalah mereka yang terkena dampak langsung atau memiliki risiko tinggi terkena penyakit atau kondisi kesehatan yang menjadi KLB. KLB adalah situasi di mana suatu penyakit menyebar dengan cepat dan meluas di wilayah tertentu atau populasi tertentu melebihi angka yang diharapkan. Jumlah Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB" orang n/a Non Prioritas - - 5959 "" "" "" Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan "" "" n/a Non Prioritas - - 5960 "" "" "" Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Dinas Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) unit n/a Non Prioritas - - 5961 "" "" "" Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Dinas Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) unit 36.0 Non Prioritas - - 5962 "" "" "" Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya Dinas Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya unit n/a Non Prioritas - - 5963 "" "" "" Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya Dinas Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya unit n/a Non Prioritas - - 5964 "" "" "" Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal Dinas Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasional unit n/a Non Prioritas - - 5965 "" "" "" Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional Dinas Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional unit n/a Non Prioritas - - 5966 "" "" "" Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes eksisting Dinas Kesehatan Jumlah Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes eksisting unit n/a Non Prioritas - - 5967 "" "" "" Fasyankes yang melayani melalui telemedicine Dinas Kesehatan Jumlah Fasyankes yang melayani melalui telemedicine unit 1.0 Non Prioritas - - 5968 "" "" "" Fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi Dinas Kesehatan Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi unit "UTD = 1 Labkes = 9" Non Prioritas - - 5969 "" "" "" Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan Dinas Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan unit n/a Non Prioritas - - 5970 "" "" "" Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Dinas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien unit n/a Non Prioritas - - 5971 "" "" "" Labkesda Dinas Kesehatan Labkesda adalah unit laboratorium di tingkat daerah atau regional yang bertanggung jawab untuk melakukan berbagai jenis uji laboratorium terkait dengan kesehatan masyarakat. Tugas utama Labkesda melibatkan pengujian sampel kesehatan, diagnosis penyakit, dan pemantauan kesehatan lingkungan di wilayah tertentu. Fungsi Labkesda melibatkan pemeriksaan berbagai parameter, seperti tes darah, urin, bakteriologi, parasitologi, dan lainnya. unit 1.0 Non Prioritas - - 5972 "" "" "" Ruang Kepala Puskersmas Dinas Kesehatan Jumlah Ruang Kepala Puskersmas unit 18.0 Non Prioritas - - 5973 "" "" "" Ruang kesehatan anak dan iminisasi Dinas Kesehatan Jumlah Ruang kesehatan anak dan iminisasi unit 18.0 Non Prioritas - - 5974 "" "" "" Ruang kesehatan gigi dan mulut Dinas Kesehatan Jumlah Ruang kesehatan gigi dan mulut unit 18.0 Non Prioritas - - 5975 "" "" "" Ruang kesesuhatan ibu dan KB Dinas Kesehatan Jumlah Ruang kesehatan ibu dan KB unit 18.0 Non Prioritas - - 5976 "" "" "" Ruang KIE Dinas Kesehatan Jumlah Ruang KIE unit 18.0 Non Prioritas - - 5977 "" "" "" Ruang Laboraturium Dinas Kesehatan Jumlah Ruang Laboraturium unit 18.0 Non Prioritas - 34 71 07 5978 "" "" "" Ruang Rawat Inap Dinas Kesehatan Jumlah Ruang Rawat Inap unit 2.0 Non Prioritas - - 5979 "" "" "" Ruang Rawat Intentif: Dinas Kesehatan Jumlah Ruang Rawat Intentif unit n/a Non Prioritas - - 5980 "" "" "" Ruang Rawat Jalan Dinas Kesehatan Jumlah Ruang Rawat Jalan unit 18.0 Non Prioritas - - 5981 "" "" "" Sarana di Fasyankes Dinas Kesehatan Jumlah Sarana di Fasyankes unit n/a Non Prioritas - - 5982 "" "" "" sarana Fasyankes Dinas Kesehatan Jumlah sarana Fasyankes unit n/a Non Prioritas - - 5983 "" "" "" Sarana Fasyankes eksisting Dinas Kesehatan Jumlah Sarana Fasyankes eksisting unit n/a Non Prioritas - - 5984 "" "" "" Tempat tidur rumah sakit Dinas Kesehatan Jumlah Tempat tidur rumah sakit unit 1748.0 Non Prioritas - - 5985 "" "" "" Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya Dinas Kesehatan "Alat kesehatan adalah instrumen atau perangkat yang digunakan dalam praktik medis, perawatan kesehatan, atau diagnosis untuk membantu mendeteksi, mencegah, mengobati, atau mengurangi gangguan kesehatan pada manusia. Obat adalah zat atau substansi kimia yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau meredakan penyakit, kondisi medis, atau gejala yang tidak diinginkan pada manusia atau hewan. Bahan habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan sekali atau dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat digunakan lagi setelah digunakan. Bahan medis habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan dalam prosedur medis, diagnosis, atau perawatan kesehatan dan tidak dapat digunakan kembali setelah digunakan satu kali. Jumlah Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman yang didistribusikan ke Fasilitas Kesehatan" paket n/a Non Prioritas - - 5986 "" "" "" Alkes/alat penunjang medik Fasyankes Dinas Kesehatan "Alat Peunjang medis, sering disebut juga sebagai Alat Kesehatan (Alkes), adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan kesehatan pasien. Jumlah Alat kesehatan seperti: instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh yang eksisting. Jumlah Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan seperti: alat, aparatus, mesin yang membantu fungsi pelayanan medis, antara lain seperti peralatan di instalasi rumah duka, instalasi laundry, dan instalasi gizi yang eksisting." unit n/a Non Prioritas - - 5987 "" "" "" Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Dinas Kesehatan "Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)" sarana n/a Non Prioritas - - 5988 "" "" "" Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin Dinas Kesehatan "Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin" sarana n/a Non Prioritas - - 5989 "" "" "" Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya Dinas Kesehatan "Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya" sarana n/a Non Prioritas - - 5990 "" "" "" Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin Dinas Kesehatan "Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin" sarana n/a Non Prioritas - - 5991 "" "" "" BMHP yang disediakan Dinas Kesehatan "Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang disediakan oleh kabupaten/kota mencakup berbagai jenis alat dan perlengkapan medis yang diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan, terutama di Puskesmas. Berikut adalah beberapa kategori dan contoh BMHP yang umumnya disediakan: Kategori BMHP Alat Kesehatan Termometer Stetoskop Alat pengukur tekanan darah Sediaan Farmasi Obat-obatan dasar seperti analgesik, antibiotik, dan vaksin Bahan Medis Habis Pakai Jarum suntik Plester Sarung tangan medis Pembalut luka Perlengkapan Kesehatan Lainnya Alat bantu pernapasan (misalnya masker oksigen) Alat untuk pemeriksaan laboratorium (misalnya alat tes gula darah)" paket n/a Non Prioritas - - 5992 "" "" "" Jumlah Apotek Dinas Kesehatan Jumlah tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1027/MENKES/SK/IX/2004) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 136.0 Non Prioritas - 34 71 05 5993 "" "" "" Jumlah Apotek Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" unit 8.0 Non Prioritas 34.71.01 34 71 05 5994 "" "" "" Jumlah Apotek Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" unit 7.0 Non Prioritas 34.71.02 34 71 05 5995 "" "" "" Jumlah Apotek Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" unit 14.0 Non Prioritas 34.71.03 34 71 05 5996 "" "" "" Jumlah Apotek Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" unit 5.0 Non Prioritas 34.71.04 34 71 05 5997 "" "" "" Jumlah Apotek Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" unit 4.0 Non Prioritas 34.71.05 34 71 05 5998 "" "" "" Jumlah Apotek Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" unit 4.0 Non Prioritas 34.71.06 34 71 05 5999 "" "" "" Jumlah Apotek Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" unit 9.0 Non Prioritas 34.71.07 34 71 05 6000 "" "" "" Jumlah Apotek Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" unit 18.0 Non Prioritas 34.71.08 34 71 05 6001 "" "" "" Jumlah Apotek Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" unit 4.0 Non Prioritas 34.71.09 34 71 05 6002 "" "" "" Jumlah Apotek Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" unit 3.0 Non Prioritas 34.71.03 34 71 05 6003 "" "" "" Jumlah Apotek Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" unit 3.0 Non Prioritas 34.71.11 34 71 05 6004 "" "" "" Jumlah Apotek Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" unit 12.0 Non Prioritas 34.71.12 34 71 05 6005 "" "" "" Jumlah Apotek Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" unit 23.0 Non Prioritas 34.71.13 34 71 05 6006 "" "" "" Jumlah Apotek Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" unit 22.0 Non Prioritas 34.71.14 34 71 05 6007 "" "" "" Jumlah instalasi farmasi Dinas Kesehatan Jumlah unit pelaksana fungsional (kabupaten/kota dan provinsi) yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di wilayah DIY pada tahun berkenaan. buah 1.0 Non Prioritas - - 6008 "" "" "" Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Dinas Kesehatan "Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan atau entitas yang berperan sebagai distributor utama dalam rantai distribusi obat dan produk farmasi. Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang" sarana n/a Non Prioritas - - 6009 "" "" "" Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya Dinas Kesehatan Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya sarana n/a Non Prioritas - - 6010 "" "" "" Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin Dinas Kesehatan Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin sarana n/a Non Prioritas - - 6011 "" "" "" Jumlah Toko Obat Dinas Kesehatan Jumlah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 15.0 Non Prioritas - - 6012 "" "" "" Jumlah Toko Obat Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 6013 "" "" "" Jumlah Toko Obat Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 6014 "" "" "" Jumlah Toko Obat Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" unit 4.0 Non Prioritas 34.71.03 - 6015 "" "" "" Jumlah Toko Obat Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.04 - 6016 "" "" "" Jumlah Toko Obat Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 6017 "" "" "" Jumlah Toko Obat Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 6018 "" "" "" Jumlah Toko Obat Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 6019 "" "" "" Jumlah Toko Obat Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 6020 "" "" "" Jumlah Toko Obat Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 6021 "" "" "" Jumlah Toko Obat Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" unit 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 6022 "" "" "" Jumlah Toko Obat Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 6023 "" "" "" Jumlah Toko Obat Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 6024 "" "" "" Jumlah Toko Obat Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13 - 6025 "" "" "" Jumlah Toko Obat Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 6026 "" "" "" obat dan vaksin yang disediakan Dinas Kesehatan Jumlah obat dan vaksin yang disediakan paket n/a Non Prioritas - - 6027 "" "" "" obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan Dinas Kesehatan Jumlah obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan paket n/a Non Prioritas - - 6028 "" "" "" Usaha Kecil Obat Tradisional Dinas Kesehatan Usaha Kecil Obat Tradisional adalah bentuk usaha mikro dalam bidang pengobatan tradisional yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan obat-obatan atau produk kesehatan berbasis tradisional. sarana n/a Non Prioritas - - 6029 "" "" "" Usaha Kecil Obat Tradisional Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya Dinas Kesehatan "&Usaha Kecil Obat Tradisional adalah bentuk usaha mikro dalam bidang pengobatan tradisional yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan obat-obatan atau produk kesehatan berbasis tradisional. Usaha Kecil Obat Tradisional yang belum memiliki izin atau habis masa izinnya berarti bahwa usaha tersebut belum mendapatkan izin resmi dari otoritas kesehatan atau izin yang dimiliki telah kadaluarsa dan perlu diperbaharui. &" sarana n/a Non Prioritas - - 6030 "" "" "" Usaha Kecil Obat Tradisional Yang Memiliki Izin Dinas Kesehatan "&Usaha Kecil Obat Tradisional adalah bentuk usaha mikro dalam bidang pengobatan tradisional yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan obat-obatan atau produk kesehatan berbasis tradisional. Usaha Kecil Obat Tradisional yang memiliki izin berarti bahwa usaha tersebut telah mendapatkan izin resmi dari otoritas kesehatan setempat untuk memproduksi, mengolah, dan memasarkan produk obat tradisional. &" sarana n/a Non Prioritas - - 6031 "" "" "" Perizinan Industri Rumah Tangga Dinas Kesehatan Jumlah perizinan Industri Rumah Tangga unit n/a Non Prioritas - - 6032 "" "" "" Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar Dinas Kesehatan Jumlah Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar unit n/a Non Prioritas - - 6033 "" "" "" sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar Dinas Kesehatan Jumlah sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar unit n/a Non Prioritas - - 6034 "" "" "" Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan BPJS Dinas Kesehatan Jumlah penduduk yang tercatat menjadi anggota BPJS di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 414396.0 Non Prioritas - - 6035 "" "" "" Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Dinas Kesehatan "" desa 45.0 Non Prioritas - - 6036 "" "" "" Pengolahan Limbah Dinas Kesehatan Jumlah Pengolahan Limbah unit 20.0 Non Prioritas - - 6037 "" "" "" Sarana Air Minum Komunal Dinas Kesehatan Jumlah Sarana Air Minum Komunal sarana 39.0 Non Prioritas - - 6038 "" "" "" Sarana Sanitasi Dinas Kesehatan Jumlah Sarana Sanitasi sarana n/a Non Prioritas - - 6039 "" "" "" Tatanan kawasan tanpa rokok Dinas Kesehatan Jumlah Tatanan kawasan tanpa rokok kawasan n/a Non Prioritas - - 6040 "" "" "" Tatatan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok Dinas Kesehatan Jumlah tatatan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok kawasan n/a Non Prioritas - - 6041 "" "" "" Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif Dinas Kesehatan "" persen 100.0 Non Prioritas - - 6042 "" "" "" Jumlah Kelurahan Siaga Aktif Dinas Kesehatan Jumlah desa siaga yang aktif (desa yang mempunyai pos kesehatan desa (poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana, dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan, dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. desa 45.0 Non Prioritas - - 6043 "" "" "" Jumlah Kelurahan Siaga di Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan "" kelurahan 45.0 Non Prioritas 34.71 - 6044 "" "" "" Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dinas Kesehatan "" persen 99,67 Non Prioritas - - 6045 "" "" "" Jumlah kepesertaan berdasarkan jaminan JKN di Kota Yogyakarta (UHC) Dinas Kesehatan "" orang 414396.0 Non Prioritas 34.71 - 6046 "" "" "" Jumlah kepesertaan berdasarkan jaminan Jamkesda Kabupaten/Kota (JKN PBI APBD) di Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan "" orang 95387.0 Non Prioritas 34.71 - 6047 "" "" "" Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, proxy: Annual Parasite Index Dinas Kesehatan "" kota 0.0 Non Prioritas - - 6048 "" "" "" Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta Dinas Kesehatan "" kota 0.0 Non Prioritas - - 6049 "" "" "" Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis Dinas Kesehatan "" kota 0.0 Non Prioritas - - 6050 "" "" "" Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Dinas Kesehatan "" persen 100.0 Non Prioritas - - 6051 "" "" "" Alat Pemeriksaan Fisik (Stestoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll) Dinas Kesehatan "" buah "stetoskopp : 352 termometer badan : 368 tensimeter : 518 senter : 88 Test diagnosis cepat : 72" Non Prioritas - - 6052 "" "" "" Wadah Pengiriman Spesimen (Specimen Carrier) Dinas Kesehatan "" paket 6.0 Non Prioritas - - 6053 "" "" "" Formulir : Form Penyelidikan Epidemiologi Form / Lembar KIE Alat Tulis yang Diperlukan Dinas Kesehatan "" eksemplar 36.0 Non Prioritas - - 6054 "" "" "" Persentase Rumah Tangga yang Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dinas Kesehatan "" persen 68.34 Non Prioritas - - 6055 "" "" "" Persentase Puskesmas Mampu Memberikan Layanan Lansia (PSL) Dinas Kesehatan "" persen 100.0 Non Prioritas - - 6056 "" "" "" Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Kecamatan Sehat Dinas Kesehatan "" persen 100.0 Non Prioritas - - 6057 "" "" "" Persentase Rumah Sakit Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan Dinas Kesehatan "" persen 77.78 Non Prioritas - - 6058 "" "" "" Persentase Fasilitas kesehatan tingkat pertama terfasilitasi untuk akreditasi Dinas Kesehatan "" persen 100.0 Non Prioritas - - 6059 "" "" "" Persentase jumlah desa/kelurahan yang memiliki posbindu untuk deteksi dini penyakit tidak menular Dinas Kesehatan "" persen 100.0 Non Prioritas - - 6060 "" "" "" Persentase WUS yang melakukan deteksi dini Ca cervix Dinas Kesehatan "" persen 79.98 Non Prioritas - - 6061 "" "" "" Persentase keberhasilan pengobatan HIV/AIDS Dinas Kesehatan "" persen 61.0 Non Prioritas - - 6062 "" "" "" Persentase keberhasilan pengobatan TB Dinas Kesehatan "" persen 80.06 Non Prioritas - - 6063 "" "" "" Persentase CFR DBD Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas - - 6064 "" "" "" Data Perizinan Industri Rumah Tangga Dinas Kesehatan "Industri rumah tangga adalah sektor ekonomi yang mencakup produksi berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau individu untuk kebutuhan sehari-hari dan kehidupan pribadi. Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga" dokumen 1148.0 Non Prioritas - - 6065 "" "" "" Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dan pemeliharaan kesehatan reproduksi Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dan pemeliharaan kesehatan reproduksi dokumen n/a Non Prioritas - - 6066 "" "" "" Dokumen fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan dokumen n/a Non Prioritas - - 6067 "" "" "" Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan upaya kesehatan anak Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan upaya kesehatan anak dokumen n/a Non Prioritas - - 6068 "" "" "" Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dokumen n/a Non Prioritas - - 6069 "" "" "" Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit dokumen 36.0 Non Prioritas - - 6070 "" "" "" Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan dokumen n/a Non Prioritas - - 6071 "" "" "" Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan dokumen n/a Non Prioritas - - 6072 "" "" "" Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dokumen 1.0 Non Prioritas - - 6073 "" "" "" Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji dokumen n/a Non Prioritas - - 6074 "" "" "" Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan "&Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, juga dikenal sebagai Pelayanan Kesehatan Maternal dan Perinatal, adalah rangkaian layanan kesehatan yang ditujukan untuk mendukung kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan anak-anak kecil. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi selama masa kehamilan, persalinan, dan masa awal kehidupan anak. Jumalah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak&" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 6075 "" "" "" Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dokumen 1.0 Non Prioritas - - 6076 "" "" "" Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dokumen 6.0 Non Prioritas - - 6077 "" "" "" Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dinas Kesehatan Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar dokumen n/a Non Prioritas - - 6078 "" "" "" Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Dinas Kesehatan Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar dokumen n/a Non Prioritas - - 6079 "" "" "" Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut dokumen 1.0 Non Prioritas - - 6080 "" "" "" Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dokumen 1.0 Non Prioritas - - 6081 "" "" "" Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dokumen 14.0 Non Prioritas - - 6082 "" "" "" Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan dokumen n/a Non Prioritas - - 6083 "" "" "" Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan dokumen n/a Non Prioritas - - 6084 "" "" "" Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dokumen n/a Non Prioritas - - 6085 "" "" "" Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dokumen 1.0 Non Prioritas - - 6086 "" "" "" Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 6087 "" "" "" Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya dokumen n/a Non Prioritas - - 6088 "" "" "" Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas dokumen n/a Non Prioritas - - 6089 "" "" "" Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Dinas Kesehatan "&Operasional Pelayanan Rumah Sakit adalah rangkaian kegiatan dan proses yang dilakukan di dalam rumah sakit untuk menyediakan layanan kesehatan kepada pasien. Hal ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rumah sakit. Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit&" dokumen n/a Non Prioritas - - 6090 "" "" "" Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga dokumen n/a Non Prioritas - - 6091 "" "" "" Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan "" "" 91379.0 Non Prioritas - - 6092 "" "" "" Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dokumen 12.0 Non Prioritas - - 6093 "" "" "" Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan Dinas Kesehatan Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dokumen n/a Non Prioritas - - 6094 "" "" "" Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan dokumen n/a Non Prioritas - - 6095 "" "" "" Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi Dinas Kesehatan Jumalah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi dokumen 120.0 Non Prioritas - - 6096 "" "" "" Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dinas Kesehatan Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dokumen n/a Non Prioritas - - 6097 "" "" "" Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Dinas Kesehatan Jumlah Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) laporan n/a Non Prioritas - - 6098 "" "" "" Jumlah Anggaran Penuruanan AKB Dinas Kesehatan Jumlah anggaran (dalam rupiah) yang disediakan pemerintah dalam upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. rp milyar "Sub kegiatan : 1. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil Rp. 626.214.000, 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin Rp. 14.451.400, 3. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Rp. 99.370.000, 4. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita Rp. 382.577.200, 5. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Rp. 2.630.322.000, 6. Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Rp. 147.230.000. TOTAL Anggaran Rp 3.900.164.600" Non Prioritas - - 6099 "" "" "" Jumlah Kegiatan Penurunan AKB Dinas Kesehatan Jumlah kegiatan pemerintah dalam upaya penurun Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 6100 "" "" "" Jumlah Program Penurunan AKB Dinas Kesehatan Jumlah program pemerintah dalam upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. program 1.0 Non Prioritas - - 6101 "" "" "" Kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Dinas Kesehatan Jumlah kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dokumen n/a Non Prioritas - - 6102 "" "" "" Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan Dinas Kesehatan Jumlah Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan laporan n/a Non Prioritas - - 6103 "" "" "" Perizinan yang diterbitkan Dinas Kesehatan Jumlah Perizinan yang diterbitkan dokumen n/a Non Prioritas - - 6104 "" "" "" Dokumen kebijakan/regulasi yang disusun Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen kebijakan/regulasi yang disusun dokumen n/a Non Prioritas - - 6105 "" "" "" Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting Dinas Kesehatan "Alat atau perangkat Sistem Informasi Kesehatan (Health Information System) adalah solusi teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis informasi terkait dengan layanan kesehatan. Jaringan Internet adalah jaringan global yang terdiri dari ribuan jaringan komputer yang terhubung menggunakan protokol Internet. Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting" unit n/a Non Prioritas - - 6106 "" "" "" Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional unit 8.0 Non Prioritas - - 6107 "" "" "" Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya unit 18.0 Non Prioritas - - 6108 "" "" "" Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya unit 0.0 Non Prioritas - - 6109 "" "" "" Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasional unit 0.0 Non Prioritas - - 6110 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil berdasarkan Kelompok Usia Dinas Kesehatan "" ibu hamil 0.0 Non Prioritas - - 6111 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Dinas Kesehatan "" ibu hamil 0.0 Non Prioritas - - 6112 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.01.1001 - 6113 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.01.1002 - 6114 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.01.1003 - 6115 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.01.1004 - 6116 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.02.1001 - 6117 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.02.1002 - 6118 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.02.1003 - 6119 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.03.1001 - 6120 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.03.1002 - 6121 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.03.1003 - 6122 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.03.1004 - 6123 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.03.1005 - 6124 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.04.1001 - 6125 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.04.1002 - 6126 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.04.1003 - 6127 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.05.1001 - 6128 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.05.1002 - 6129 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.06.1001 - 6130 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.06.1002 - 6131 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.07.1001 - 6132 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.07.1002 - 6133 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.07.1003 - 6134 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.08.1001 - 6135 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.08.1002 - 6136 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.08.1003 - 6137 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.09.1001 - 6138 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.09.1002 - 6139 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.09.1003 - 6140 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.10.1001 - 6141 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.10.1002 - 6142 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.11.1001 - 6143 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.11.1002 - 6144 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.12.1001 - 6145 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.12.1002 - 6146 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.12.1003 - 6147 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.13.1001 - 6148 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.13.1002 - 6149 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.13.1003 - 6150 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.13.1004 - 6151 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.13.1005 - 6152 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.13.1006 - 6153 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.13.1007 - 6154 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.14.1001 - 6155 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.14.1002 - 6156 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia <20 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.14.1003 - 6157 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Dinas Kesehatan "" ibu hamil 0.0 Non Prioritas - - 6158 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.01.1001 - 6159 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.01.1002 - 6160 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.01.1003 - 6161 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.01.1004 - 6162 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.02.1001 - 6163 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.02.1002 - 6164 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.02.1003 - 6165 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.03.1001 - 6166 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.03.1002 - 6167 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.03.1003 - 6168 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.03.1004 - 6169 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.03.1005 - 6170 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.04.1001 - 6171 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.04.1002 - 6172 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.04.1003 - 6173 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.05.1001 - 6174 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.05.1002 - 6175 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.06.1001 - 6176 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.06.1002 - 6177 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.07.1001 - 6178 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.07.1002 - 6179 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.07.1003 - 6180 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.08.1001 - 6181 "" "" "" "Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Suryodiningratan" Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.08.1002 - 6182 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.08.1003 - 6183 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.09.1001 - 6184 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.09.1002 - 6185 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.09.1003 - 6186 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.10.1001 - 6187 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.10.1002 - 6188 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.11.1001 - 6189 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.11.1002 - 6190 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.12.1001 - 6191 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.12.1002 - 6192 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.12.1003 - 6193 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.13.1001 - 6194 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.13.1002 - 6195 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.13.1003 - 6196 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.13.1004 - 6197 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.13.1005 - 6198 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.13.1006 - 6199 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.13.1007 - 6200 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.14.1001 - 6201 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.14.1002 - 6202 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia 20-35 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.14.1003 - 6203 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia >=35 Tahun Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" ibu hamil 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 6204 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia >=35 Tahun Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" ibu hamil 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 6205 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia >=35 Tahun Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.02 - 6206 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia >=35 Tahun Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.03 - 6207 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia >=35 Tahun Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.04 - 6208 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia >=35 Tahun Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.05 - 6209 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia >=35 Tahun Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.07 - 6210 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia >=35 Tahun Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.08 - 6211 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia >=35 Tahun Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.09 - 6212 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia >=35 Tahun Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.10 - 6213 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia >=35 Tahun Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.03 - 6214 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia >=35 Tahun Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.12 - 6215 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia >=35 Tahun Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.13 - 6216 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia >=35 Tahun Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.14 - 6217 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Hamil Usia >=35 Tahun Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" ibu hamil n/a Non Prioritas 34.71.14 - 6218 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu berdasarkan Penyebab Kematian Dinas Kesehatan "" ibu hamil 2.0 Non Prioritas - - 6219 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Pedarahan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas - - 6220 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Pedarahan Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 6221 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Pedarahan Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 6222 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Pedarahan Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 6223 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Pedarahan Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 6224 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Pedarahan Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 6225 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Pedarahan Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 6226 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Pedarahan Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 6227 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Pedarahan Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 6228 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Pedarahan Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.10 - 6229 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Pedarahan Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 6230 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Pedarahan Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 6231 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Pedarahan Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 6232 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Pedarahan Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 6233 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Pedarahan Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 6234 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Hipertensi Dinas Kesehatan "" ibu 1.0 Non Prioritas - - 6235 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Hipertensi Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 6236 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Hipertensi Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 6237 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Hipertensi Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" ibu 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 6238 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Hipertensi Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 6239 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Hipertensi Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 6240 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Hipertensi Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 6241 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Hipertensi Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 6242 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Hipertensi Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 6243 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Hipertensi Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.10 - 6244 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Hipertensi Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 6245 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Hipertensi Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 6246 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Hipertensi Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 6247 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Hipertensi Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 6248 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Hipertensi Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 6249 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Infeksi Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas - - 6250 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Infeksi Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 6251 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Infeksi Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 6252 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Infeksi Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 6253 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Infeksi Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 6254 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Infeksi Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 6255 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Infeksi Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 6256 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Infeksi Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 6257 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Infeksi Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 6258 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Infeksi Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.10 - 6259 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Infeksi Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 6260 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Infeksi Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 6261 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Infeksi Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 6262 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Infeksi Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 6263 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Infeksi Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 6264 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Kelainan Jantung Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas - - 6265 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Kelainan Jantung Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 6266 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Kelainan Jantung Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 6267 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Kelainan Jantung Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 6268 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Kelainan Jantung Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 6269 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Kelainan Jantung Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 6270 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Kelainan Jantung Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 6271 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Kelainan Jantung Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 6272 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Kelainan Jantung Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 6273 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Kelainan Jantung Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.10 - 6274 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Kelainan Jantung Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 6275 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Kelainan Jantung Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 6276 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Kelainan Jantung Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 6277 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Kelainan Jantung Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 6278 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Kelainan Jantung Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 6279 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Autoimun Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas - - 6280 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Autoimun Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 6281 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Autoimun Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 6282 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Autoimun Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 6283 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Autoimun Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 6284 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Autoimun Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 6285 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Autoimun Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 6286 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Autoimun Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 6287 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Autoimun Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 6288 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Autoimun Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.10 - 6289 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Autoimun Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 6290 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Autoimun Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 6291 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Autoimun Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 6292 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Autoimun Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 6293 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Gangguan Autoimun Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 6294 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Covid Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas - - 6295 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Covid Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 6296 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Covid Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 6297 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Covid Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 6298 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Covid Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 6299 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Covid Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 6300 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Covid Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 6301 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Covid Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 6302 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Covid Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 6303 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Covid Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.10 - 6304 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Covid Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 6305 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Covid Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 6306 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Covid Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 6307 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Covid Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 6308 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Covid Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 6309 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Lain-lain Dinas Kesehatan "" ibu 1.0 Non Prioritas - - 6310 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Lain-lain Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" ibu 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 6311 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Lain-lainKemantren Jetis Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas - - 6312 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Lain-lainKemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas - - 6313 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Lain-lainKemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas - - 6314 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Lain-lainKemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 6315 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Lain-lainKemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas - - 6316 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Lain-lainKemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas - - 6317 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Lain-lainKemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas - - 6318 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Lain-lainKemantren Kraton Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas - - 6319 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Lain-lainKemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas - - 6320 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Lain-lainKemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas - - 6321 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Lain-lainKemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas - - 6322 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Lain-lainKemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas - - 6323 "" "" "" Jumlah Kematian Ibu Disebabkan Lain-lainKemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" ibu 0.0 Non Prioritas - - 6324 "" "" "" Jumlah Balita Dinas Kesehatan Definisi operasional balita mengacu pada kategori usia anak yang berada pada rentang 1 hingga 5 tahun yang masuk dalam perhitungan. Balita perlu mendapatkan pelayanan mencakup pemantauan pertumbuhan, vaksinasi, pemenuhan gizi yang adekuat, serta stimulasi perkembangan yang sesuai dengan tahapan usia untuk memastikan fondasi kesehatan dan kognitif yang baik. orang 9999.0 Non Prioritas - - 6325 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Dinas Kesehatan "" balita 64326.0 Non Prioritas - - 6326 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" balita 2581.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 6327 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" balita 1644.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 6328 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" balita 1733.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 6329 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" balita 1168.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 6330 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" balita 1329.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 6331 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" balita 1062.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 6332 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" balita 1171.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 6333 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" balita 1493.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 6334 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" balita 972.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 6335 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" balita 350.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 6336 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" balita 1318.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 6337 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" balita 1039.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 6338 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" balita 1445.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 6339 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" balita 660.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 6340 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" balita 730.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 6341 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" balita 1539.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 6342 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" balita 913.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 6343 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" balita 1530.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 6344 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" balita 1486.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 6345 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" balita 1536.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 6346 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" balita 1368.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 6347 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" balita 1717.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 6348 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" balita 1486.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 6349 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" balita 1645.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 6350 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" balita 2399.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 6351 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" balita 748.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 6352 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" balita 501.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 6353 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" balita 978.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 6354 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" balita 1297.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 6355 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" balita 638.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 6356 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" balita 656.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 6357 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" balita 784.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 6358 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" balita 1547.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 6359 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" balita 1222.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 6360 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" balita 1697.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 6361 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" balita 786.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 6362 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" balita 1335.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 6363 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" balita 2238.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 6364 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" balita 3023.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 6365 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" balita 1867.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 6366 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" balita 1828.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 6367 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" balita 1813.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 6368 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" balita 2379.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 6369 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" balita 2233.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 6370 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" balita 2442.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 6371 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Dinas Kesehatan "" balita 59296.0 Non Prioritas - - 6372 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" balita 2425.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 6373 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" balita 1382.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 6374 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" balita 1423.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 6375 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" balita 1174.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 6376 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" balita 1580.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 6377 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" balita 1149.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 6378 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" balita 1227.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 6379 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" balita 1449.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 6380 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" balita 1173.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 6381 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" balita 272.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 6382 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" balita 1113.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 6383 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" balita 1069.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 6384 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" balita 1292.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 6385 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" balita 583.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 6386 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" balita 681.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 6387 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" balita 1586.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 6388 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" balita 671.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 6389 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" balita 1086.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 6390 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" balita 1220.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 6391 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" balita 1311.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 6392 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" balita 1035.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 6393 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" balita 1675.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 6394 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" balita 1462.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 6395 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" balita 1416.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 6396 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" balita 2028.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 6397 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" balita 647.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 6398 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" balita 552.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 6399 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" balita 745.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 6400 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" balita 1257.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 6401 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" balita 519.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 6402 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" balita 526.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 6403 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" balita 826.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 6404 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" balita 1520.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 6405 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" balita 1332.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 6406 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" balita 1689.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 6407 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" balita 714.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 6408 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" balita 1264.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 6409 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" balita 2110.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 6410 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" balita 2712.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 6411 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" balita 1609.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 6412 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" balita 1600.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 6413 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" balita 1647.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 6414 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" balita 2433.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 6415 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" balita 1934.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 6416 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" balita 2178.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 6417 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" persalinan 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 6418 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 6419 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" persalinan 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 6420 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 6421 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 6422 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 6423 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 6424 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" persalinan 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 6425 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 6426 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 6427 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 6428 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 6429 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 6430 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 6431 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 6432 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 6433 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 6434 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 6435 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" persalinan 2.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 6436 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 6437 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" persalinan 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 6438 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" persalinan 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 6439 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 6440 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 6441 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 6442 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 6443 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 6444 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 6445 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 6446 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 6447 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 6448 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 6449 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 6450 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 6451 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 6452 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" persalinan 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 6453 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" persalinan 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 6454 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 6455 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 6456 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 6457 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 6458 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 6459 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 6460 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 6461 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" persalinan 3.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 6462 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" persalinan 57.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 6463 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" persalinan 35.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 6464 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" persalinan 44.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 6465 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" persalinan 16.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 6466 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" persalinan 44.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 6467 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" persalinan 25.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 6468 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" persalinan 34.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 6469 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" persalinan 41.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 6470 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" persalinan 32.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 6471 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" persalinan 7.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 6472 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" persalinan 26.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 6473 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" persalinan 23.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 6474 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" persalinan 36.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 6475 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" persalinan 14.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 6476 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" persalinan 19.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 6477 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" persalinan 36.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 6478 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" persalinan 12.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 6479 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" persalinan 26.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 6480 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" persalinan 24.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 6481 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" persalinan 14.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 6482 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" persalinan 18.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 6483 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" persalinan 38.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 6484 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" persalinan 34.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 6485 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" persalinan 30.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 6486 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" persalinan 49.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 6487 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" persalinan 12.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 6488 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" persalinan 14.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 6489 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" persalinan 20.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 6490 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" persalinan 20.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 6491 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" persalinan 13.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 6492 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" persalinan 7.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 6493 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" persalinan 17.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 6494 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" persalinan 25.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 6495 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" persalinan 28.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 6496 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" persalinan 26.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 6497 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" persalinan 16.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 6498 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" persalinan 27.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 6499 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" persalinan 45.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 6500 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" persalinan 40.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 6501 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" persalinan 39.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 6502 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" persalinan 33.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 6503 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" persalinan 40.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 6504 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" persalinan 67.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 6505 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" persalinan 26.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 6506 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dokter Sp.OG. Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" persalinan 38.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 6507 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" persalinan 14.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 6508 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" persalinan 11.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 6509 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" persalinan 5.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 6510 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" persalinan 6.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 6511 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" persalinan 6.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 6512 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" persalinan 19.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 6513 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" persalinan 8.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 6514 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" persalinan 17.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 6515 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" persalinan 7.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 6516 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" persalinan 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 6517 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" persalinan 7.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 6518 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" persalinan 10.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 6519 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" persalinan 9.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 6520 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" persalinan 4.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 6521 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" persalinan 3.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 6522 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" persalinan 11.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 6523 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" persalinan 2.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 6524 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" persalinan 10.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 6525 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" persalinan 11.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 6526 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" persalinan 6.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 6527 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" persalinan 7.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 6528 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" persalinan 7.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 6529 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" persalinan 20.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 6530 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" persalinan 28.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 6531 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" persalinan 29.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 6532 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" persalinan 7.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 6533 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" persalinan 5.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 6534 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" persalinan 9.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 6535 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" persalinan 6.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 6536 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" persalinan 2.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 6537 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" persalinan 5.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 6538 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" persalinan 12.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 6539 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" persalinan 10.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 6540 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" persalinan 15.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 6541 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" persalinan 14.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 6542 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" persalinan 6.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 6543 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" persalinan 23.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 6544 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" persalinan 34.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 6545 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" persalinan 39.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 6546 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" persalinan 21.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 6547 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" persalinan 14.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 6548 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" persalinan 8.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 6549 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" persalinan 37.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 6550 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" persalinan 8.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 6551 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Bidan Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" persalinan 27.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 6552 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 6553 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 6554 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 6555 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 6556 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 6557 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 6558 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 6559 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 6560 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 6561 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 6562 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 6563 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 6564 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 6565 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 6566 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 6567 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 6568 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 6569 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 6570 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 6571 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 6572 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 6573 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 6574 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 6575 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 6576 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 6577 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 6578 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 6579 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 6580 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 6581 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 6582 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 6583 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 6584 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 6585 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 6586 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 6587 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 6588 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 6589 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 6590 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 6591 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 6592 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 6593 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 6594 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 6595 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 6596 "" "" "" Jumlah Persalinan yang Ditolong Dukun Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" persalinan 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 6597 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" ibu hamil 73.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 6598 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" ibu hamil 46.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 6599 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" ibu hamil 50.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 6600 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" ibu hamil 22.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 6601 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" ibu hamil 50.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 6602 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 44.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 6603 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 42.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 6604 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 60.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 6605 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" ibu hamil 39.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 6606 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" ibu hamil 9.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 6607 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" ibu hamil 33.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 6608 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" ibu hamil 33.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 6609 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 45.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 6610 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" ibu hamil 18.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 6611 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" ibu hamil 22.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 6612 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" ibu hamil 47.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 6613 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" ibu hamil 14.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 6614 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 36.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 6615 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 37.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 6616 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" ibu hamil 20.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 6617 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 26.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 6618 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 46.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 6619 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" ibu hamil 54.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 6620 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 58.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 6621 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" ibu hamil 78.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 6622 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 19.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 6623 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 19.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 6624 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" ibu hamil 29.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 6625 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 26.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 6626 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 15.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 6627 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" ibu hamil 12.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 6628 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" ibu hamil 29.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 6629 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 35.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 6630 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 43.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 6631 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" ibu hamil 40.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 6632 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" ibu hamil 25.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 6633 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" ibu hamil 52.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 6634 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 79.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 6635 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" ibu hamil 79.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 6636 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 60.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 6637 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 47.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 6638 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 48.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 6639 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" ibu hamil 104.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 6640 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 33.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 6641 "" "" "" Jumlah Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 68.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 6642 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" persen 3.412809724 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 6643 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" persen 2.150537634 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 6644 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" persen 2.337540907 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 6645 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" persen 1.028517999 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 6646 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" persen 2.337540907 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 6647 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" persen 2.057035998 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 6648 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" persen 1.963534362 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 6649 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" persen 2.805049088 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 6650 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" persen 1.823281907 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 6651 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" persen 0.4207573633 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 6652 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" persen 1.542776999 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 6653 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" persen 1.542776999 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 6654 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" persen 2.103786816 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 6655 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" persen 0.8415147265 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 6656 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" persen 1.028517999 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 6657 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" persen 2.197288453 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 6658 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" persen 0.654511454 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 6659 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" persen 1.683029453 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 6660 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" persen 1.729780271 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 6661 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" persen 0.9350163628 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 6662 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" persen 1.215521272 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 6663 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" persen 2.150537634 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 6664 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" persen 2.52454418 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 6665 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" persen 2.711547452 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 6666 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" persen 3.646563815 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 6667 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" persen 0.8882655446 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 6668 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" persen 0.8882655446 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 6669 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" persen 1.355773726 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 6670 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" persen 1.215521272 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 6671 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" persen 0.7012622721 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 6672 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" persen 0.5610098177 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 6673 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" persen 1.355773726 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 6674 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" persen 1.636278635 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 6675 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" persen 2.01028518 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 6676 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" persen 1.870032726 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 6677 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" persen 1.168770453 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 6678 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" persen 2.431042543 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 6679 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" persen 3.693314633 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 6680 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" persen 3.693314633 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 6681 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" persen 2.805049088 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 6682 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" persen 2.197288453 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 6683 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" persen 2.244039271 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 6684 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" persen 4.862085086 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 6685 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" persen 1.542776999 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 6686 "" "" "" Persentase Cakupan Ibu Hamil (K6) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" persen 3.179055633 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 6687 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Dinas Kesehatan "" imunisasi 2155.0 Non Prioritas - - 6688 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" imunisasi 76.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 6689 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" imunisasi 47.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 6690 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" imunisasi 56.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 6691 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" imunisasi 28.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 6692 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" imunisasi 60.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 6693 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" imunisasi 36.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 6694 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" imunisasi 43.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 6695 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" imunisasi 56.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 6696 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" imunisasi 10.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 6697 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" imunisasi 48.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 6698 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" imunisasi 93.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 6699 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" imunisasi 36.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 6700 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" imunisasi 19.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 6701 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" imunisasi 45.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 6702 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" imunisasi 25.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 6703 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" imunisasi 27.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 6704 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" imunisasi 41.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 6705 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" imunisasi 42.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 6706 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" imunisasi 38.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 6707 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" imunisasi 73.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 6708 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" imunisasi 40.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 6709 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" imunisasi 35.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 6710 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" imunisasi 63.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 6711 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" imunisasi 67.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 6712 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" imunisasi 66.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 6713 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" imunisasi 15.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 6714 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" imunisasi 30.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 6715 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" imunisasi 22.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 6716 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" imunisasi 20.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 6717 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" imunisasi 32.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 6718 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" imunisasi 38.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 6719 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" imunisasi 12.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 6720 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" imunisasi 65.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 6721 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" imunisasi 57.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 6722 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" imunisasi 57.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 6723 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" imunisasi 29.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 6724 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" imunisasi 50.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 6725 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" imunisasi 44.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 6726 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" imunisasi 72.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 6727 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" imunisasi 71.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 6728 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" imunisasi 81.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 6729 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" imunisasi 72.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 6730 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" imunisasi 106.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 6731 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" imunisasi 51.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 6732 "" "" "" Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" imunisasi 61.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 6733 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.01.1001 - 6734 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.01.1002 - 6735 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.01.1003 - 6736 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.01.1004 - 6737 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.02.1001 - 6738 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.02.1002 - 6739 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.02.1003 - 6740 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.03.1001 - 6741 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.03.1002 - 6742 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.03.1003 - 6743 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.03.1004 - 6744 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.03.1005 - 6745 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.04.1001 - 6746 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.04.1002 - 6747 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.04.1003 - 6748 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.05.1001 - 6749 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.05.1002 - 6750 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.06.1001 - 6751 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.06.1002 - 6752 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.07.1001 - 6753 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.07.1002 - 6754 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.07.1003 - 6755 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.08.1001 - 6756 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.08.1002 - 6757 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.08.1003 - 6758 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.09.1001 - 6759 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.09.1002 - 6760 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.09.1003 - 6761 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.10.1001 - 6762 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.10.1002 - 6763 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.11.1001 - 6764 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.11.1002 - 6765 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.12.1001 - 6766 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.12.1002 - 6767 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.12.1003 - 6768 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1001 - 6769 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1002 - 6770 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1003 - 6771 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1004 - 6772 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1005 - 6773 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1006 - 6774 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1007 - 6775 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.14.1001 - 6776 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.14.1002 - 6777 "" "" "" Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.14.1003 - 6778 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Dinas Kesehatan "" ibu hamil 2885.0 Non Prioritas - - 6779 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" ibu hamil 110.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 6780 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" ibu hamil 70.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 6781 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" ibu hamil 80.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 6782 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" ibu hamil 36.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 6783 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" ibu hamil 79.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 6784 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 68.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 6785 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 60.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 6786 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 102.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 6787 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" ibu hamil 56.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 6788 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" ibu hamil 14.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 6789 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" ibu hamil 47.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 6790 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" ibu hamil 55.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 6791 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 66.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 6792 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" ibu hamil 26.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 6793 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" ibu hamil 35.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 6794 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" ibu hamil 46.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 6795 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" ibu hamil 23.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 6796 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 37.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 6797 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 37.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 6798 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" ibu hamil 52.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 6799 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 50.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 6800 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 91.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 6801 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" ibu hamil 95.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 6802 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 99.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 6803 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" ibu hamil 91.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 6804 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 32.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 6805 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 22.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 6806 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" ibu hamil 44.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 6807 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 50.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 6808 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 28.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 6809 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" ibu hamil 16.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 6810 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" ibu hamil 48.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 6811 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 71.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 6812 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 89.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 6813 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" ibu hamil 75.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 6814 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" ibu hamil 39.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 6815 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" ibu hamil 94.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 6816 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 111.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 6817 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" ibu hamil 123.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 6818 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 96.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 6819 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 67.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 6820 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 63.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 6821 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" ibu hamil 141.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 6822 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 58.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 6823 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 93.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 6824 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.01.1001 - 6825 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.01.1002 - 6826 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.01.1003 - 6827 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.01.1004 - 6828 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.02.1001 - 6829 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.02.1002 - 6830 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.02.1003 - 6831 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.03.1001 - 6832 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.03.1002 - 6833 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.03.1003 - 6834 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.03.1004 - 6835 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.03.1005 - 6836 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.04.1001 - 6837 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.04.1002 - 6838 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.04.1003 - 6839 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.05.1001 - 6840 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.05.1002 - 6841 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.06.1001 - 6842 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.06.1002 - 6843 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.07.1001 - 6844 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.07.1002 - 6845 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.07.1003 - 6846 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.08.1001 - 6847 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.08.1002 - 6848 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.08.1003 - 6849 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.09.1001 - 6850 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.09.1002 - 6851 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.09.1003 - 6852 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.10.1001 - 6853 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.10.1002 - 6854 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.11.1001 - 6855 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.11.1002 - 6856 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.12.1001 - 6857 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.12.1002 - 6858 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.12.1003 - 6859 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1001 - 6860 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1002 - 6861 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1003 - 6862 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1004 - 6863 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1005 - 6864 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1006 - 6865 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1007 - 6866 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.14.1001 - 6867 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.14.1002 - 6868 "" "" "" Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe) Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.14.1003 - 6869 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Dinas Kesehatan "" orang 419.0 Non Prioritas - - 6870 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" ibu hamil 21.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 6871 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" ibu hamil 10.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 6872 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" ibu hamil 13.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 6873 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" ibu hamil 5.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 6874 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" ibu hamil 4.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 6875 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 13.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 6876 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 8.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 6877 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 6.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 6878 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" ibu hamil 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 6879 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" ibu hamil 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 6880 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" ibu hamil 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 6881 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" ibu hamil 10.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 6882 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 5.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 6883 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" ibu hamil 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 6884 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" ibu hamil 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 6885 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" ibu hamil 10.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 6886 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" ibu hamil 9.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 6887 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 9.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 6888 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 6889 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" ibu hamil 3.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 6890 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 6891 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 7.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 6892 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" ibu hamil 21.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 6893 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 27.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 6894 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" ibu hamil 26.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 6895 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 15.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 6896 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 5.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 6897 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" ibu hamil 8.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 6898 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 11.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 6899 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 6.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 6900 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" ibu hamil 5.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 6901 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" ibu hamil 13.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 6902 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 3.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 6903 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 6.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 6904 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" ibu hamil 7.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 6905 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" ibu hamil 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 6906 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" ibu hamil 12.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 6907 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 17.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 6908 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" ibu hamil 21.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 6909 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 16.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 6910 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 8.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 6911 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 8.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 6912 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" ibu hamil 21.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 6913 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 8.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 6914 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil Anemia Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 7.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 6915 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.01.1001 - 6916 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.01.1002 - 6917 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.01.1003 - 6918 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.01.1004 - 6919 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.02.1001 - 6920 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.02.1002 - 6921 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.02.1003 - 6922 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.03.1001 - 6923 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.03.1002 - 6924 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.03.1003 - 6925 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.03.1004 - 6926 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.03.1005 - 6927 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.04.1001 - 6928 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.04.1002 - 6929 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.04.1003 - 6930 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.05.1001 - 6931 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.05.1002 - 6932 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.06.1001 - 6933 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.06.1002 - 6934 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.07.1001 - 6935 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.07.1002 - 6936 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.07.1003 - 6937 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.08.1001 - 6938 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.08.1002 - 6939 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.08.1003 - 6940 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.09.1001 - 6941 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.09.1002 - 6942 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.09.1003 - 6943 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.10.1001 - 6944 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.10.1002 - 6945 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.11.1001 - 6946 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.11.1002 - 6947 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.12.1001 - 6948 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.12.1002 - 6949 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.12.1003 - 6950 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1001 - 6951 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1002 - 6952 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1003 - 6953 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1004 - 6954 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1005 - 6955 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1006 - 6956 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1007 - 6957 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.14.1001 - 6958 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.14.1002 - 6959 "" "" "" Persentase Ibu Hamil Anemia Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.14.1003 - 6960 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Dinas Kesehatan "" ibu hamil 300.0 Non Prioritas - - 6961 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" ibu hamil 16.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 6962 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" ibu hamil 6.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 6963 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" ibu hamil 8.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 6964 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" ibu hamil 7.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 6965 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" ibu hamil 3.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 6966 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 5.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 6967 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 6.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 6968 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 10.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 6969 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" ibu hamil 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 6970 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" ibu hamil 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 6971 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" ibu hamil 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 6972 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" ibu hamil 6.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 6973 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 7.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 6974 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" ibu hamil 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 6975 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" ibu hamil 4.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 6976 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" ibu hamil 10.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 6977 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" ibu hamil 4.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 6978 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 6979 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 5.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 6980 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" ibu hamil 3.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 6981 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 4.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 6982 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 9.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 6983 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" ibu hamil 5.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 6984 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 10.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 6985 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" ibu hamil 5.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 6986 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 5.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 6987 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 6988 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" ibu hamil 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 6989 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 7.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 6990 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 4.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 6991 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" ibu hamil 3.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 6992 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" ibu hamil 4.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 6993 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 9.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 6994 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 3.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 6995 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" ibu hamil 11.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 6996 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" ibu hamil 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 6997 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" ibu hamil 9.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 6998 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 12.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 6999 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" ibu hamil 19.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 7000 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 11.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 7001 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 6.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 7002 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 10.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 7003 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" ibu hamil 14.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 7004 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 11.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 7005 "" "" "" Jumlah Ibu Hamil KEK Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" ibu hamil 14.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 7006 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.01.1001 - 7007 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.01.1002 - 7008 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.01.1003 - 7009 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.01.1004 - 7010 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.02.1001 - 7011 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.02.1002 - 7012 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.02.1003 - 7013 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.03.1001 - 7014 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.03.1002 - 7015 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.03.1003 - 7016 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.03.1004 - 7017 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.03.1005 - 7018 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.04.1001 - 7019 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.04.1002 - 7020 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.04.1003 - 7021 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.05.1001 - 7022 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.05.1002 - 7023 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.06.1001 - 7024 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.06.1002 - 7025 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.07.1001 - 7026 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.07.1002 - 7027 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.07.1003 - 7028 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.08.1001 - 7029 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.08.1002 - 7030 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.08.1003 - 7031 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.09.1001 - 7032 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.09.1002 - 7033 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.09.1003 - 7034 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.10.1001 - 7035 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.10.1002 - 7036 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.11.1001 - 7037 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.11.1002 - 7038 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.12.1001 - 7039 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.12.1002 - 7040 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.12.1003 - 7041 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1001 - 7042 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1002 - 7043 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1003 - 7044 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1004 - 7045 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1005 - 7046 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1006 - 7047 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.13.1007 - 7048 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.14.1001 - 7049 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.14.1002 - 7050 "" "" "" Persentase Ibu Hamil KEK Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" persen "" Non Prioritas 34.71.14.1003 - 7051 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Dinas Kesehatan "" orang 97.0 Non Prioritas - - 7052 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Dinas Kesehatan "" orang 78.0 Non Prioritas - - 7053 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 7054 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 7055 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 7056 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 7057 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 7058 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 7059 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 7060 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 7061 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 7062 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 7063 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 7064 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 7065 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 7066 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 7067 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 7068 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 7069 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 7070 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 7071 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 7072 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 7073 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 7074 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 7075 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 7076 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 7077 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 7078 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 7079 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 7080 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 7081 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 7082 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 7083 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 7084 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 7085 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 7086 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 7087 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 7088 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 7089 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 7090 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 7091 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 7092 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 7093 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 7094 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 7095 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 7096 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 7097 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 7098 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Dinas Kesehatan "" orang 19.0 Non Prioritas - - 7099 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 7100 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 7101 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 7102 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 7103 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 7104 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 7105 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 7106 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 7107 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 7108 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 7109 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 7110 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 7111 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 7112 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 7113 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 7114 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 7115 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 7116 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 7117 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 7118 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 7119 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 7120 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 7121 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 7122 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 7123 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 7124 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 7125 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 7126 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 7127 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 7128 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 7129 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 7130 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 7131 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 7132 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 7133 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 7134 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 7135 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 7136 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 7137 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 7138 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 7139 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 7140 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 7141 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 7142 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 7143 "" "" "" Jumlah Penderita HIV/AIDS Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 7144 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" persalinan 73.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 7145 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" persalinan 46.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 7146 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" persalinan 50.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 7147 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" persalinan 22.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 7148 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" persalinan 50.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 7149 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" persalinan 44.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 7150 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" persalinan 42.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 7151 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" persalinan 60.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 7152 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" persalinan 39.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 7153 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" persalinan 9.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 7154 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" persalinan 33.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 7155 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" persalinan 33.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 7156 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" persalinan 45.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 7157 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" persalinan 18.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 7158 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" persalinan 22.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 7159 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" persalinan 47.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 7160 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" persalinan 14.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 7161 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" persalinan 36.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 7162 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" persalinan 37.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 7163 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" persalinan 20.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 7164 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" persalinan 26.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 7165 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" persalinan 46.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 7166 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" persalinan 54.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 7167 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" persalinan 58.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 7168 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" persalinan 78.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 7169 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" persalinan 19.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 7170 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" persalinan 19.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 7171 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" persalinan 29.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 7172 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" persalinan 26.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 7173 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" persalinan 15.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 7174 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" persalinan 12.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 7175 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" persalinan 29.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 7176 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" persalinan 35.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 7177 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" persalinan 43.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 7178 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" persalinan 40.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 7179 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" persalinan 25.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 7180 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" persalinan 52.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 7181 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" persalinan 79.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 7182 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" persalinan 79.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 7183 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" persalinan 60.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 7184 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" persalinan 47.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 7185 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" persalinan 48.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 7186 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" persalinan 104.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 7187 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" persalinan 33.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 7188 "" "" "" Jumlah Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" persalinan 68.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 7189 "" "" "" Jumlah Balita Gizi Buruk Dinas Kesehatan "" balita 13.0 Non Prioritas - - 7190 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Dinas Kesehatan "" balita 10.0 Non Prioritas - - 7191 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 7192 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 7193 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 7194 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 7195 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 7196 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 7197 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 7198 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 7199 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 7200 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 7201 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 7202 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 7203 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 7204 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 7205 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 7206 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 7207 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 7208 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 7209 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 7210 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 7211 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 7212 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 7213 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 7214 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 7215 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 7216 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 7217 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 7218 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 7219 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 7220 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 7221 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 7222 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 7223 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 7224 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 7225 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 7226 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 7227 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 7228 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 7229 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 7230 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 7231 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 7232 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 7233 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 7234 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 7235 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 7236 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Dinas Kesehatan "" balita 3.0 Non Prioritas - - 7237 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 7238 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 7239 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 7240 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 7241 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 7242 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 7243 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 7244 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 7245 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 7246 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 7247 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 7248 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 7249 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 7250 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 7251 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 7252 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 7253 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 7254 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 7255 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 7256 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 7257 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 7258 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 7259 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 7260 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 7261 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 7262 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 7263 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 7264 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 7265 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 7266 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 7267 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 7268 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 7269 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 7270 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 7271 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 7272 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 7273 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 7274 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 7275 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 7276 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 7277 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 7278 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 7279 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 7280 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 7281 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 7282 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" balita 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 7283 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 7284 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 7285 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 7286 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 7287 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 7288 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 7289 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 7290 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 7291 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 7292 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 7293 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 7294 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 7295 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 7296 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 7297 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 7298 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 7299 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 7300 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 7301 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 7302 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 7303 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 7304 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" balita 4.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 7305 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 7306 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 7307 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 7308 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 7309 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 7310 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 7311 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 7312 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 7313 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 7314 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 7315 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 7316 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 7317 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 7318 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 7319 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 7320 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" balita 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 7321 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 7322 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 7323 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 7324 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 7325 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" balita 3.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 7326 "" "" "" Persentase Balita Laki-Laki Gizi Buruk Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 7327 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 7328 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 7329 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 7330 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 7331 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 7332 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 7333 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 7334 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" persen 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 7335 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 7336 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" persen 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 7337 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 7338 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 7339 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" persen 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 7340 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 7341 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 7342 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" persen 2.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 7343 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" persen 2.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 7344 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 7345 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" persen 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 7346 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 7347 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 7348 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" persen 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 7349 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" persen 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 7350 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 7351 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 7352 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" persen 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 7353 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 7354 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 7355 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 7356 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 7357 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 7358 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 7359 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 7360 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" persen 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 7361 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 7362 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 7363 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 7364 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 7365 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" persen 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 7366 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 7367 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 7368 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" persen 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 7369 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 7370 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" persen 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 7371 "" "" "" Persentase Balita Perempuan Gizi Buruk Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" persen 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 7372 "" "" "" Jumlah Balita Kurang Dinas Kesehatan "" balita 451.0 Non Prioritas - - 7373 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" balita 9.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 7374 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" balita 5.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 7375 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" balita 7.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 7376 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 7377 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" balita 6.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 7378 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" balita 6.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 7379 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" balita 5.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 7380 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" balita 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 7381 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 7382 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" balita 5.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 7383 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" balita 6.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 7384 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" balita 4.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 7385 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" balita 3.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 7386 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" balita 8.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 7387 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 7388 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" balita 5.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 7389 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" balita 8.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 7390 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" balita 7.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 7391 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" balita 10.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 7392 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" balita 8.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 7393 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" balita 10.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 7394 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" balita 6.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 7395 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" balita 5.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 7396 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" balita 5.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 7397 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" balita 3.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 7398 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 7399 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" balita 5.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 7400 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" balita 5.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 7401 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 7402 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" balita 5.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 7403 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 7404 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 7405 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" balita 3.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 7406 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" balita 3.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 7407 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" balita 4.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 7408 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" balita 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 7409 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" balita 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 7410 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" balita 6.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 7411 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" balita 6.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 7412 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" balita 13.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 7413 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" balita 14.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 7414 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" balita 8.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 7415 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" balita 9.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 7416 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" balita 10.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 7417 "" "" "" Jumlah Balita Laki-Laki Gizi Kurang Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" balita 19.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 7418 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" balita 9.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 7419 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 7420 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" balita 9.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 7421 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" balita 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 7422 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" balita 8.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 7423 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" balita 7.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 7424 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 7425 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 7426 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 7427 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 7428 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" balita 7.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 7429 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 7430 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 7431 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" balita 8.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 7432 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 7433 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" balita 5.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 7434 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" balita 7.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 7435 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 7436 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" balita 4.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 7437 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" balita 9.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 7438 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 7439 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" balita 8.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 7440 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 7441 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 7442 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" balita 5.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 7443 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 7444 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 7445 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" balita 3.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 7446 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 7447 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" balita 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 7448 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" balita 2.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 7449 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" balita 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 7450 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" balita 4.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 7451 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" balita 5.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 7452 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" balita 5.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 7453 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" balita 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 7454 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" balita 5.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 7455 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" balita 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 7456 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" balita 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 7457 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" balita 8.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 7458 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" balita 6.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 7459 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" balita 6.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 7460 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" balita 11.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 7461 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" balita 3.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 7462 "" "" "" Jumlah Balita Perempuan Gizi Kurang Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" balita 7.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 7463 "" "" "" Jumlah Bayi di Imunisasi Dinas Kesehatan "" bayi 1864.0 Non Prioritas - - 7464 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" bayi 109.0 Non Prioritas 34.71.01 - 7465 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" bayi 67.0 Non Prioritas 34.71.02 - 7466 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" bayi 73.0 Non Prioritas 34.71.03 - 7467 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" bayi 39.0 Non Prioritas 34.71.04 - 7468 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" bayi 31.0 Non Prioritas 34.71.05 - 7469 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" bayi 38.0 Non Prioritas 34.71.08 - 7470 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" bayi 69.0 Non Prioritas 34.71.09 - 7471 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" bayi 76.0 Non Prioritas 34.71.10 - 7472 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" bayi 38.0 Non Prioritas 34.71.11 - 7473 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" bayi 32.0 Non Prioritas 34.71.03 - 7474 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" bayi 20.0 Non Prioritas 34.71.13 - 7475 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" bayi 60.0 Non Prioritas 34.71.14 - 7476 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" bayi 209.0 Non Prioritas 34.71.13 - 7477 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" bayi 90.0 Non Prioritas 34.71.14 - 7478 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan di Imunisasi Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" bayi 98.0 Non Prioritas 34.71.01 - 7479 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan di Imunisasi Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" bayi 67.0 Non Prioritas 34.71.02 - 7480 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan di Imunisasi Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" bayi 59.0 Non Prioritas 34.71.03 - 7481 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan di Imunisasi Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" bayi 32.0 Non Prioritas 34.71.04 - 7482 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan di Imunisasi Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" bayi 34.0 Non Prioritas 34.71.05 - 7483 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan di Imunisasi Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" bayi 42.0 Non Prioritas 34.71.08 - 7484 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan di Imunisasi Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" bayi 54.0 Non Prioritas 34.71.09 - 7485 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan di Imunisasi Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" bayi 77.0 Non Prioritas 34.71.10 - 7486 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan di Imunisasi Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" bayi 39.0 Non Prioritas 34.71.11 - 7487 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan di Imunisasi Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" bayi 28.0 Non Prioritas 34.71.03 - 7488 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan di Imunisasi Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" bayi 24.0 Non Prioritas 34.71.13 - 7489 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan di Imunisasi Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" bayi 60.0 Non Prioritas 34.71.14 - 7490 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan di Imunisasi Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" bayi 187.0 Non Prioritas 34.71.13 - 7491 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan di Imunisasi Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" bayi 112.0 Non Prioritas 34.71.14 - 7492 "" "" "" Jumlah Baduta di Imunisasi Dinas Kesehatan "" baduta 1872.0 Non Prioritas - - 7493 "" "" "" Jumlah Baduta Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" baduta 137.0 Non Prioritas 34.71.01 - 7494 "" "" "" Jumlah Baduta Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" baduta 59.0 Non Prioritas 34.71.02 - 7495 "" "" "" Jumlah Baduta Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" baduta 72.0 Non Prioritas 34.71.03 - 7496 "" "" "" Jumlah Baduta Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" baduta 34.0 Non Prioritas 34.71.04 - 7497 "" "" "" Jumlah Baduta Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" baduta 35.0 Non Prioritas 34.71.05 - 7498 "" "" "" Jumlah Baduta Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" baduta 35.0 Non Prioritas 34.71.08 - 7499 "" "" "" Jumlah Baduta Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" baduta 54.0 Non Prioritas 34.71.09 - 7500 "" "" "" Jumlah Baduta Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" baduta 84.0 Non Prioritas 34.71.10 - 7501 "" "" "" Jumlah Baduta Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" baduta 35.0 Non Prioritas 34.71.11 - 7502 "" "" "" Jumlah Baduta Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" baduta 26.0 Non Prioritas 34.71.03 - 7503 "" "" "" Jumlah Baduta Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" baduta 21.0 Non Prioritas 34.71.13 - 7504 "" "" "" Jumlah Baduta Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" baduta 56.0 Non Prioritas 34.71.14 - 7505 "" "" "" Jumlah Baduta Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" baduta 194.0 Non Prioritas 34.71.13 - 7506 "" "" "" Jumlah Baduta Laki-Laki di Imunisasi Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" baduta 90.0 Non Prioritas 34.71.14 - 7507 "" "" "" Jumlah Baduta Perempuan di Imunisasi Kemantren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" baduta 112.0 Non Prioritas 34.71.01 - 7508 "" "" "" Jumlah Baduta Perempuan di Imunisasi Kemantren Jetis Dinas Kesehatan "" baduta 69.0 Non Prioritas 34.71.02 - 7509 "" "" "" Jumlah Baduta Perempuan di Imunisasi Kemantren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" baduta 65.0 Non Prioritas 34.71.03 - 7510 "" "" "" Jumlah Baduta Perempuan di Imunisasi Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" baduta 39.0 Non Prioritas 34.71.04 - 7511 "" "" "" Jumlah Baduta Perempuan di Imunisasi Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" baduta 33.0 Non Prioritas 34.71.05 - 7512 "" "" "" Jumlah Baduta Perempuan di Imunisasi Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" baduta 33.0 Non Prioritas 34.71.08 - 7513 "" "" "" Jumlah Baduta Perempuan di Imunisasi Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" baduta 51.0 Non Prioritas 34.71.09 - 7514 "" "" "" Jumlah Baduta Perempuan di Imunisasi Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" baduta 79.0 Non Prioritas 34.71.10 - 7515 "" "" "" Jumlah Baduta Perempuan di Imunisasi Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" baduta 33.0 Non Prioritas 34.71.11 - 7516 "" "" "" Jumlah Baduta Perempuan di Imunisasi Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" baduta 29.0 Non Prioritas 34.71.03 - 7517 "" "" "" Jumlah Baduta Perempuan di Imunisasi Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" baduta 30.0 Non Prioritas 34.71.13 - 7518 "" "" "" Jumlah Baduta Perempuan di Imunisasi Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" baduta 60.0 Non Prioritas 34.71.14 - 7519 "" "" "" Jumlah Baduta Perempuan di Imunisasi Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" baduta 183.0 Non Prioritas 34.71.13 - 7520 "" "" "" Jumlah Baduta Perempuan di Imunisasi Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" baduta 124.0 Non Prioritas 34.71.14 - 7521 "" "" "" Jumlah Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Dinas Kesehatan "" fasilitas kesehatan 18.0 Non Prioritas - - 7522 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Kesehatan di bawah pengawasan Dinkes Dinas Kesehatan "" unit 0.0 Non Prioritas - - 7523 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.01.1001 - 7524 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.01.1002 - 7525 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.01.1003 - 7526 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.01.1004 - 7527 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.02.1001 - 7528 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.02.1003 - 7529 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.02.1002 - 7530 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.03.1004 - 7531 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Demangan Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.03.1001 - 7532 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.03.1002 - 7533 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.03.1003 - 7534 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.03.1005 - 7535 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.04.1002 - 7536 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.04.1001 - 7537 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.04.1003 - 7538 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.05.1002 - 7539 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.05.1001 - 7540 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.06.1001 - 7541 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.06.1002 - 7542 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.07.1002 - 7543 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.07.1003 - 7544 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.07.1001 - 7545 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Mantrirejon Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.08.1003 - 7546 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.08.1002 - 7547 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.08.1001 - 7548 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.09.1003 - 7549 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.09.1001 - 7550 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.09.1002 - 7551 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.10.1002 - 7552 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.10.1001 - 7553 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.11.1002 - 7554 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.11.1001 - 7555 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.12.1002 - 7556 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.12.1001 - 7557 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.12.1003 - 7558 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.13.1001 - 7559 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.13.1004 - 7560 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.13.1005 - 7561 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.13.1006 - 7562 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.13.1007 - 7563 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.13.1002 - 7564 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.13.1003 - 7565 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.14.1001 - 7566 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.14.1002 - 7567 "" "" "" Jumlah Kawasan Tanpa Rokok Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" unit n/a Non Prioritas 34.71.14.1003 - 7568 "" "" "" Peraturan terkait Kawasan Tanpa Rokok Dinas Kesehatan "" dokumen n/a Non Prioritas - - 7569 "" "" "" Jumlah Pengguna NAPZA Laki-Laki Dinas Kesehatan "" pengguna 369.0 Non Prioritas - - 7570 "" "" "" Jumlah Pengguna NAPZA Perempuan Dinas Kesehatan "" pengguna 31.0 Non Prioritas - - 7571 "" "" "" Persentase Fasilitas Kesehatan yang Melayani ABK Dinas Kesehatan "" persen 1.0 Non Prioritas - - 7572 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Dinas Kesehatan "" kematian 3.0 Non Prioritas - - 7573 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 7574 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 7575 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 7576 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 7577 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 7578 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 7579 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 7580 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Demengan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas - - 7581 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 7582 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Klirten Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas - - 7583 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 7584 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 7585 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 7586 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 7587 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 7588 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 7589 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Priggokusuman Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas - - 7590 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 7591 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 7592 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" kematian 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 7593 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 7594 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 7595 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 7596 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas - - 7597 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Mantrijeron Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 7598 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 7599 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 7600 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 7601 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" kematian 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 7602 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 7603 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 7604 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 7605 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 7606 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 7607 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Brotokusuman Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas - - 7608 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 7609 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 7610 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Keluarahan Tahunan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas - - 7611 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 7612 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 7613 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" kematian 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 7614 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 7615 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 7616 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 7617 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Laki-Laki Kelurahan Purbaya Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas - - 7618 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Peremuan Kementren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 7619 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Peremuan Kementren Jetis Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas - - 7620 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Peremuan Kementren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas - - 7621 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Peremuan Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 7622 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Peremuan Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 7623 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Peremuan Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 7624 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Peremuan Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 7625 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Peremuan Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 7626 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Peremuan Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 7627 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Peremuan Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 7628 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Peremuan Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.10 - 7629 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Peremuan Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 7630 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Peremuan Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 7631 "" "" "" Jumlah Kematian Bayi Peremuan Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 7632 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Dinas Kesehatan "" kematian 3.0 Non Prioritas - - 7633 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Laki-Laki Kementren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 7634 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Laki-Laki Kementren Jetis Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas - - 7635 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Laki-Laki Kementren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas - - 7636 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 7637 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 7638 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 7639 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 7640 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 7641 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 7642 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 7643 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 7644 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 7645 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" kematian 2.0 Non Prioritas 34.71.09 - 7646 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.10 - 7647 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Peremuan Kementren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 7648 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Peremuan Kementren Jetis Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas - - 7649 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Peremuan Kementren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas - - 7650 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Peremuan Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 7651 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Peremuan Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 7652 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Peremuan Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 7653 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Peremuan Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 7654 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Peremuan Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" kematian 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 7655 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Peremuan Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 7656 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Peremuan Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 7657 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Peremuan Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 7658 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Peremuan Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 7659 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Peremuan Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 7660 "" "" "" Jumlah Kematian Balita Peremuan Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" kematian 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 7661 "" "" "" Jumlah Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah Dinas Kesehatan "" bayi 1443.0 Non Prioritas - - 7662 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki dengan Berat Badan Lahir Rendah Kementren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" bayi 11.0 Non Prioritas 34.71.01 - 7663 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki dengan Berat Badan Lahir Rendah Kementren Jetis Dinas Kesehatan "" bayi 4.0 Non Prioritas - - 7664 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki dengan Berat Badan Lahir Rendah Kementren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" bayi 7.0 Non Prioritas - - 7665 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki dengan Berat Badan Lahir Rendah Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" bayi 4.0 Non Prioritas 34.71.04 - 7666 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki dengan Berat Badan Lahir Rendah Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" bayi 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 7667 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki dengan Berat Badan Lahir Rendah Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" bayi 2.0 Non Prioritas 34.71.10 - 7668 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki dengan Berat Badan Lahir Rendah Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" bayi 2.0 Non Prioritas 34.71.11 - 7669 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki dengan Berat Badan Lahir Rendah Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" bayi 13.0 Non Prioritas 34.71.12 - 7670 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki dengan Berat Badan Lahir Rendah Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" bayi 9.0 Non Prioritas 34.71.13 - 7671 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki dengan Berat Badan Lahir Rendah Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" bayi 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 7672 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki dengan Berat Badan Lahir Rendah Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" bayi 2.0 Non Prioritas 34.71.11 - 7673 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki dengan Berat Badan Lahir Rendah Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" bayi 7.0 Non Prioritas 34.71.12 - 7674 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki dengan Berat Badan Lahir Rendah Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" bayi 13.0 Non Prioritas 34.71.13 - 7675 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki dengan Berat Badan Lahir Rendah Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" bayi 12.0 Non Prioritas 34.71.14 - 7676 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan dengan Berat Badan Lahir Rendah Kementren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" bayi 8.0 Non Prioritas 34.71.01 - 7677 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan dengan Berat Badan Lahir Rendah Kementren Jetis Dinas Kesehatan "" bayi 11.0 Non Prioritas - - 7678 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan dengan Berat Badan Lahir Rendah Kementren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" bayi 8.0 Non Prioritas - - 7679 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan dengan Berat Badan Lahir Rendah Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" bayi 9.0 Non Prioritas 34.71.04 - 7680 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan dengan Berat Badan Lahir Rendah Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" bayi 3.0 Non Prioritas 34.71.05 - 7681 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan dengan Berat Badan Lahir Rendah Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" bayi 4.0 Non Prioritas 34.71.07 - 7682 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan dengan Berat Badan Lahir Rendah Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" bayi 5.0 Non Prioritas 34.71.08 - 7683 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan dengan Berat Badan Lahir Rendah Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" bayi 12.0 Non Prioritas 34.71.09 - 7684 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan dengan Berat Badan Lahir Rendah Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" bayi 2.0 Non Prioritas 34.71.10 - 7685 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan dengan Berat Badan Lahir Rendah Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" bayi 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 7686 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan dengan Berat Badan Lahir Rendah Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" bayi 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 7687 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan dengan Berat Badan Lahir Rendah Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" bayi 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 7688 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan dengan Berat Badan Lahir Rendah Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" bayi 14.0 Non Prioritas 34.71.14 - 7689 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan dengan Berat Badan Lahir Rendah Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" bayi 5.0 Non Prioritas 34.71.14 - 7690 "" "" "" Jumlah Bayi Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Dinas Kesehatan "" bayi 954.0 Non Prioritas - - 7691 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kementren Tegalrejo Dinas Kesehatan "" bayi 58.0 Non Prioritas 34.71.01 - 7692 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kementren Jetis Dinas Kesehatan "" bayi 36.0 Non Prioritas - - 7693 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kementren Gondokusuman Dinas Kesehatan "" bayi 70.0 Non Prioritas - - 7694 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kemantren Danurejan Dinas Kesehatan "" bayi 23.0 Non Prioritas 34.71.04 - 7695 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kemantren Gedongtengen Dinas Kesehatan "" bayi 15.0 Non Prioritas 34.71.05 - 7696 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kemantren Ngampilan Dinas Kesehatan "" bayi 33.0 Non Prioritas - - 7697 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kemantren Wirobrajan Dinas Kesehatan "" bayi 56.0 Non Prioritas - - 7698 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kemantren Mantrijeron Dinas Kesehatan "" bayi 45.0 Non Prioritas - - 7699 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kemantren Kraton Dinas Kesehatan "" bayi 17.0 Non Prioritas - - 7700 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kemantren Gondomanan Dinas Kesehatan "" bayi 14.0 Non Prioritas 34.71.03 - 7701 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kemantren Pakualaman Dinas Kesehatan "" bayi 12.0 Non Prioritas - - 7702 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kemantren Mergangsan Dinas Kesehatan "" bayi 45.0 Non Prioritas - - 7703 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kemantren Umbulharjo Dinas Kesehatan "" bayi 131.0 Non Prioritas - - 7704 "" "" "" Jumlah Bayi Laki-Laki Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kemantren Kotagede Dinas Kesehatan "" bayi 81.0 Non Prioritas - - 7705 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Kricak Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.01.1001 - 7706 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Karangwaru Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.01.1002 - 7707 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Tegalrejo Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.01.1003 - 7708 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Bener Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.01.1004 - 7709 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Bumijo Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.02.1001 - 7710 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.02.1002 - 7711 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Gowongan Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.02.1003 - 7712 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Demengan Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas - - 7713 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Kotabaru Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.03.1002 - 7714 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Klitren Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.03.1003 - 7715 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Baciro Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.03.1004 - 7716 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Terban Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.03.1005 - 7717 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Suryatmajan Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.04.1001 - 7718 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Tegalpanganggung Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.04.1002 - 7719 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Bausasran Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.04.1003 - 7720 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Sosromenduran Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.05.1001 - 7721 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.05.1002 - 7722 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Ngampilan Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.06.1001 - 7723 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Notoprajan Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.06.1002 - 7724 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Pakuncen Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.07.1001 - 7725 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Wirobrajan Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.07.1002 - 7726 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.07.1003 - 7727 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Gendongkiwo Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas - - 7728 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Suryodiningrat Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.08.1002 - 7729 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Mantrijeron Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.08.1003 - 7730 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Patehan Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.09.1001 - 7731 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Panembahan Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.09.1002 - 7732 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Kadipaten Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.09.1003 - 7733 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Ngupasan Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.10.1001 - 7734 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.10.1002 - 7735 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Purwokinanti Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.11.1001 - 7736 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Gunungketur Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.11.1002 - 7737 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Keparakan Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.12.1001 - 7738 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Wirogunan Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.12.1002 - 7739 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Brontokusuman Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.12.1003 - 7740 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Semaki Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.13.1001 - 7741 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Muja-muju Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.13.1002 - 7742 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Tahunan Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.13.1003 - 7743 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Warungboto Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.13.1004 - 7744 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Pandeyan Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.13.1005 - 7745 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Sorosutan Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.13.1006 - 7746 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Giwangan Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.13.1007 - 7747 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Rejowinangun Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.14.1001 - 7748 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Prenggan Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.14.1002 - 7749 "" "" "" Jumlah Bayi Perempuan Mendapatkan ASI Eksklusif Selama 6 (enam) Bulan Kelurahan Purbayan Dinas Kesehatan "" bayi KESGA GIZI Non Prioritas 34.71.14.1003 - 7750 "" "" "" Jumlah Fasilitas Laktasi (Di Pemerintah dan Swasta) Dinas Kesehatan "" unit KESGA GIZI Non Prioritas - - 7751 "" "" "" Gudang umum Dinas Kesehatan Jumlah Gudang umum unit 1.0 Non Prioritas - - 7752 "" "" "" HCU Dinas Kesehatan Jumlah HCU unit 1.0 Non Prioritas - - 7753 "" "" "" ICCU/ICVCU Dinas Kesehatan Jumlah ICCU/ICVCU unit 1.0 Non Prioritas - - 7754 "" "" "" ICU Dinas Kesehatan Jumlah ICU unit 1.0 Non Prioritas - - 7755 "" "" "" Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Dinas Kesehatan Jumlah Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) unit 1.0 Non Prioritas - - 7756 "" "" "" Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah) Dinas Kesehatan Jumlah Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah) unit 2.0 Non Prioritas - - 7757 "" "" "" kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Kesehatan Jumlah kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat dokumen 134.0 Non Prioritas - - 7758 "" "" "" NICU Dinas Kesehatan Jumlah NICU unit 1.0 Non Prioritas - - 7759 "" "" "" PICU Dinas Kesehatan Jumlah PICU unit 1.0 Non Prioritas - - 7760 "" "" "" RICU Dinas Kesehatan Jumlah RICU unit 0.0 Non Prioritas - - 7761 "" "" "" Ruang administrasi Dinas Kesehatan Jumlah Ruang administrasi unit 1.0 Non Prioritas - - 7762 "" "" "" Ruang Administrasi dan Manajemen Dinas Kesehatan Jumlah Ruang Administrasi dan Manajemen unit 1.0 Non Prioritas - - 7763 "" "" "" Ruang ASI Dinas Kesehatan Jumlah Ruang ASI unit 1.0 Non Prioritas - - 7764 "" "" "" Ruang Bank Darah Rumah Sakit Dinas Kesehatan Jumlah Ruang Bank Darah Rumah Sakit unit 1.0 Non Prioritas - - 7765 "" "" "" Ruang cuci linen Dinas Kesehatan Jumlah Ruang cuci linen unit 1.0 Non Prioritas - - 7766 "" "" "" Ruang dinas Nakes Dinas Kesehatan Jumlah Ruang dinas Nakes unit 13.0 Non Prioritas - - 7767 "" "" "" Ruang Farmasi Dinas Kesehatan Jumlah Ruang Farmasi unit 1.0 Non Prioritas - - 7768 "" "" "" Ruang Gawat Darurat Dinas Kesehatan Jumlah Ruang Gawat Darurat unit 1.0 Non Prioritas - - 7769 "" "" "" Ruang Gizi Dinas Kesehatan Jumlah Ruang Gizi unit 1.0 Non Prioritas - - 7770 "" "" "" Ruang jaga petugas Dinas Kesehatan Jumlah Ruang jaga petugas unit 13.0 Non Prioritas - - 7771 "" "" "" Ruang Jenazah Dinas Kesehatan Jumlah Ruang Jenazah unit 1.0 Non Prioritas - - 7772 "" "" "" Ruang kantor untuk karyawan Dinas Kesehatan Jumlah Ruang kantor untuk karyawan unit 12.0 Non Prioritas - - 7773 "" "" "" Ruang Loundry Dinas Kesehatan Jumlah Ruang Loundry unit 1.0 Non Prioritas - - 7774 "" "" "" Ruang Operasi Dinas Kesehatan Jumlah Ruang Operasi unit 1.0 Non Prioritas - - 7775 "" "" "" Ruang Parkir Dinas Kesehatan Jumlah Ruang Parkir unit 2.0 Non Prioritas - - 7776 "" "" "" Ruang Pemeliharaan Sarpras Dinas Kesehatan Jumlah Ruang Pemeliharaan Sarpras unit 1.0 Non Prioritas - - 7777 "" "" "" Ruang pemeriksanaan khusus Dinas Kesehatan Jumlah Ruang pemeriksanaan khusus unit 1.0 Non Prioritas - - 7778 "" "" "" Ruang pemeriksanaan umum Dinas Kesehatan Jumlah Ruang pemeriksanaan umum unit 1.0 Non Prioritas - - 7779 "" "" "" Ruang Penaggulangan Kebakaran Dinas Kesehatan Jumlah Ruang Penaggulangan Kebakaran unit 1.0 Non Prioritas - - 7780 "" "" "" Ruang pendaftaran dan rekam medik Dinas Kesehatan Jumlah Ruang pendaftaran dan rekam medik unit 4.0 Non Prioritas - - 7781 "" "" "" Ruang Pengelolaan Gas Medik Dinas Kesehatan Jumlah Ruang Pengelolaan Gas Medik unit 1.0 Non Prioritas - - 7782 "" "" "" Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas Dinas Kesehatan Jumlah Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas unit 1.0 Non Prioritas - - 7783 "" "" "" Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry) Dinas Kesehatan Jumlah Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry) unit 1.0 Non Prioritas - - 7784 "" "" "" Ruang persalinan Dinas Kesehatan Jumlah Ruang persalinan unit 1.0 Non Prioritas - - 7785 "" "" "" Ruang Radiologi Dinas Kesehatan Jumlah Ruang Radiologi unit 1.0 Non Prioritas - - 7786 "" "" "" Ruang rapat/diskusi Dinas Kesehatan Jumlah Ruang rapat/diskusi unit 7.0 Non Prioritas - - 7787 "" "" "" Ruang rawat pascaa persalinan Dinas Kesehatan Jumlah Ruang rawat pascaa persalinan unit 1.0 Non Prioritas - - 7788 "" "" "" Ruang Rehabilitasi Medik Dinas Kesehatan Jumlah Ruang Rehabilitasi Medik unit 1.0 Non Prioritas - - 7789 "" "" "" Ruang Rekam Medis Dinas Kesehatan Jumlah Ruang Rekam Medis unit 1.0 Non Prioritas - - 7790 "" "" "" Ruang Sterilisasi Dinas Kesehatan Jumlah Ruang Sterilisasi unit 1.0 Non Prioritas - - 7791 "" "" "" Ruang tindakan dan gawat daerurat Dinas Kesehatan Jumlah Ruang tindakan dan gawat darurat unit 1.0 Non Prioritas - - 7792 "" "" "" Ruang tunggu Dinas Kesehatan Jumlah Ruang tunggu unit 1.0 Non Prioritas - - 7793 "" "" "" Angka Harapan Hidup Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta "" tahun 76.05 Non Prioritas 34.71 - 7794 "" "" "" Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Yogyakarta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Angka yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender di bidang politik melalui keterlibatan perempuan dalam parlemen, pengambilan keputusan melalui kedudukan dan jabatan sebagai tenaga profesional, dan ekonomi melalui sumbangan pendapatan perempuan. program bps Non Prioritas 34.71 - 7795 E-WALIDATA 2.08.000002 Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan provinsi orang 60.0 Non Prioritas - - 7796 E-WALIDATA 2.08.000003 Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas khidup anak kewenangan kab/ kota yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi yang ditetapkan oleh KPPPA orang 4905.0 Non Prioritas - - 7797 RPJMN 2025-2029 04.03.007 Jumlah kabupaten/kota dengan peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Jumlah Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Kabupaten/Kota di DIY yang sudah mendapatkan kategori layak anak (kota layak anak Secara umum harus memiliki empat hak dasar anak, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi) berkategori nindya ke atas (pencapaian yang sangat baik). kab/kota 1.0 Non Prioritas - - 7798 "" "" "" Jumlah Desa Prima Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kelompok Desa Prima (Desa Prima adalah program meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam suatu wilayah melalui peningkatan produktivitas ekonomi agar tercipta kehidupan yang lebih baik. Program ini bertujuan untuk mewujudkan perempuan Indonesia yang maju dan mandiri di bidang ekonomi melalui pengembangan kegiatan ekonomi produktif untuk kesejahteraan keluarga masyarakat maupun bangsa.) yang telah dibentuk dan dibina baik oleh provinsi DIY. kelurahan 6.0 Non Prioritas - - 7799 E-WALIDATA 2.08.000005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PHA kegiatan 5.0 Non Prioritas - - 7800 E-WALIDATA 2.08.000017 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat kabupaten/kota kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 7801 E-WALIDATA 2.08.000018 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas hidup anak di tingkat kabupaten/kota kegiatan 4.0 Non Prioritas - - 7802 E-WALIDATA 2.08.000019 Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PUG kegiatan 3.0 Non Prioritas - - 7803 E-WALIDATA 2.08.000021 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat kabupaten/kota kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 7804 E-WALIDATA 2.08.000023 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 7805 E-WALIDATA 2.08.000024 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pelatihan yang wajib diberikan antara lain KHA, manajeman kasus, standar pelayanan PPA, kebijakan perlindungan anak dan mediasi kegiatan 2.0 Non Prioritas - - 7806 E-WALIDATA 2.08.000025 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sarana antara lain ruang ramah anak, ruang laktasi lembaga layanan AMPK UPTD PPA kegiatan 2.0 Non Prioritas - - 7807 E-WALIDATA 2.08.000026 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meliputi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah, dan kebijakan operasional tentang penyelenggaraan PUG kewenangan kab/kota kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 7808 E-WALIDATA 2.08.000028 Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten/Kota Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak, antara lain ekonomi keluarga, pencegahan kekerasan, dan pengasuhan oleh lembaga penyedia layanan tingkat kabupaten/kota layanan 1.0 Non Prioritas - - 7809 E-WALIDATA 2.08.000029 layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Layanan AMPK meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten/kota layanan 7.0 Non Prioritas - - 7810 E-WALIDATA 2.08.000031 Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Layanan perempuan korban kekerasan meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten/kota layanan 7.0 Non Prioritas - - 7811 E-WALIDATA 2.08.000032 lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/ kota yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi LPLPP yang ditetapkan oleh KPPPA lembaga 4.0 Non Prioritas - - 7812 E-WALIDATA 2.08.000034 Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pelaksanaan Bimtek Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak kepada Perangkat Daerah. lembaga yang memiliki Layanan Kualitas Keluarga merujuk pada Pedoman Standardisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mencakup penguatan kelembagaan, SDM, Sarana & Prasarana, KIE & Modul, Penyelenggaraan Layanan dan Sinergitas & Koordinasi tingkat daerah kab/kota. lembaga 15.0 Non Prioritas - - 7813 E-WALIDATA 2.08.000036 organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang polkum, sosbud, dan ekonomi organisasi 4.0 Non Prioritas - - 7814 E-WALIDATA 2.08.000038 Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak organisasi 153.0 Non Prioritas - - 7815 E-WALIDATA 2.08.000039 organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak organisasi 1.0 Non Prioritas - - 7816 E-WALIDATA 2.08.000041 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan teknis peningkatan kualitas keluarga dapat diilakukan melalui pertemuan koordinasi, bimtek dan kegiatan lainnya dengan melibatkan Forum PUSPA, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Akademisi, LPDU, Media dan Komponen Masyarakat lainnya tingkat daerah kab/kota kegiatan 2.0 Non Prioritas - - 7817 E-WALIDATA 2.08.000042 Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 7818 E-WALIDATA 2.08.000044 Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 7819 E-WALIDATA 2.08.000045 Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pendampingan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan Kualitas Keluarga dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di Kab/Kota sesuai kebutuhan, seperti penyusunan dokumen PPRG dengan baseline IKK/ data pembangunan keluarga lain atau pelaksanaan teknis lainnya. perangkat daerah 41.0 Non Prioritas - - 7820 E-WALIDATA 2.08.000047 Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Advokasi dan pendampingan pelaksanaan layanan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di Kab/Kota sesuai kebutuhan, seperti koordinasi, penguatan jejaring, dan pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan perangkat daerah 22.0 Non Prioritas - - 7821 E-WALIDATA 2.08.000048 Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG perangkat daerah 41.0 Non Prioritas - - 7822 E-WALIDATA 2.08.000049 Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meliputi : (1) advokasi/ penguatan/ bimbingan teknis dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan PUG (Pokja, Focal Point, Gender Champion, Tim ARG, Tim Driver); (2) pendampingan PUG dalam perencanaan dan penganggaran daerah yg responsif gender, serta PUG dalam pengawasan di daerah perangkat daerah 41.0 Non Prioritas - - 7823 E-WALIDATA 2.08.000054 perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan kabupaten/kota orang 145.0 Non Prioritas - - 7824 E-WALIDATA 2.08.000055 SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan kepada LPLPP tingkat kab/kota dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan jumlah perempuan pelopor &SIAP& yang memiliki kemampuan sebagai fasilitator/champion dan pelopor aksi nyata di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi orang 200.0 Non Prioritas - - 7825 E-WALIDATA 2.08.000057 SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan layanan penanganan perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota orang 210.0 Non Prioritas - - 7826 E-WALIDATA 2.08.000059 SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pelatihan yg diberikan kepada SDM lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, fasilitator dan konselor keluarga dapat merujuk pada Pedoman bagi SDM Lembaga Layanan Kualitas Keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang mencakup substansi pada indikator kualitas keluarga atau permasalahan keluarga lainnya dalam rangka mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah kab/kota. orang 87.0 Non Prioritas - - 7827 E-WALIDATA 2.08.000061 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG kegiatan 3.0 Non Prioritas - - 7828 RPJMN 2025-2029, SIPD 04.03.016 Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif Tersedianya pusat layanan korban kekerasan perempuan dan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pusat layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. lembaga 1.0 Non Prioritas - - 7829 RPJMN 2025-2029, SIPD 04.03.028 Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif terhadap Jumlah keseluruhan korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani di wilayah DIY pada tahun berkenaan. persen 100.0 Non Prioritas - - 7830 "" "" "" Prosentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terhadap Jumlah total kasus yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan. persen 100.0 Non Prioritas - - 7831 RPJMN 2025-2029 04.03.040 Prevalensi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam 12 bulan terakhir Jumlah Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana jumlah individu yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam periode tertentu (umumnya satu tahun) orang 87.0 Non Prioritas - - 7832 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kota Yogyakarta - SIGA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah seseorang yang mempunyai tanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala keluarga di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. KK 95678.0 Non Prioritas 34.71 - 7833 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kepala Keluarga (KK) pendidikan terakhir Tidak Tamat SD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah seseorang yang mempunyai tanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala keluarga di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. KK 4271.0 Non Prioritas - - 7834 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kepala Keluarga (KK) pendidikan terakhir Tamat SD-SLTP Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah seseorang yang mempunyai tanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala keluarga di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. KK 25973.0 Non Prioritas - - 7835 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kepala Keluarga (KK) pendidikan terakhir Tamat SLTA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah seseorang yang mempunyai tanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala keluarga di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. KK 38876.0 Non Prioritas - - 7836 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kepala Keluarga (KK) pendidikan terakhir Tamat AK/PT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah seseorang yang mempunyai tanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala keluarga di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. KK 26558.0 Non Prioritas - - 7837 RPJMN 2025-2029, SIPD 04.03.016 Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah korban perempuan & anak yang melaporkan / mengadu ke unit pelayanan terpadu, dan dilayani (ditangani) kemudian ditindaklanjuti (dibuka kasus investigasi, dirujuk ke layanan, dilakukan mediasi, dsb) orang 205.0 Non Prioritas - - 7838 RPJMN 2025-2029, SIPD 04.03.016 Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Semua pengaduan atau laporan kasus kekerasan (termasuk KDRT) yang diterima unit pelayanan terpadu dalam periode orang 205.0 Non Prioritas - - 7839 RPJMN 2025-2029, SIPD 04.03.016 Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu dan kurun waktu tertentu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah korban perempuan & anak yang melaporkan / mengadu ke unit pelayanan terpadu, dan dilayani (ditangani) kemudian ditindaklanjuti (dibuka kasus investigasi, dirujuk ke layanan, dilakukan mediasi, dsb) orang 47.0 Non Prioritas - - 7840 RPJMN 2025-2029, SIPD 04.03.016 Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu dan kurun waktu tertentu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Semua pengaduan atau laporan kasus kekerasan (termasuk KDRT) yang diterima unit pelayanan terpadu dalam periode orang 47.0 Non Prioritas - - 7841 RPJMN 2025-2029, SIPD 04.03.028 Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah korban kekerasan (perempuan / anak) yang teridentifikasi sebagai memerlukan pendampingan hukum (bukan semua korban pasti memerlukan atau meminta layanan hukum) orang 15.0 Non Prioritas - - 7842 RPJMN 2025-2029, SIPD 04.03.028 Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah korban yang benar-benar dilayani (oleh advokat, pengacara publik, LBH, instansi hukum) dalam periode tertentu orang 15.0 Non Prioritas - - 7843 "" "" "" Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Kelompok Umur 0 - 17 Th Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak laki-laki pada kelompok umur 0-17 tahun di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan. orang 22.0 Non Prioritas - - 7844 "" "" "" Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Kelompok Umur 18 - 25 Th Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak laki-laki pada kelompok umur 18-25 di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 7845 "" "" "" Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Kelompok Umur 25 Th Keatas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada laki-laki pada kelompok umur 25 Tahun keatas di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan. orang 1.0 Non Prioritas - - 7846 "" "" "" Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Tempat Kejadian Rumah Tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga pada laki laki di Kulon Progo pada tahun berkenaan. orang 7.0 Non Prioritas - - 7847 "" "" "" Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Tempat Kejadian Tempat Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat kerja pada laki laki di Kulon Progo pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 7848 "" "" "" Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki Tempat Kejadian Lainnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat lain selain rumah tinggal dan tempat kerja pada laki laki di Kulon Progo pada tahun berkenaan. orang 16.0 Non Prioritas - - 7849 RPJMN 2025-2029 04.03.009 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Kelompok Umur 0 - 17 Th Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan pada kelompok umur 0-17 tahun di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan. orang 38.0 Non Prioritas - - 7850 RPJMN 2025-2029 04.03.009 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Kelompok Umur 18 - 25 Th Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan pada kelompok umur 18-25 di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan. orang 17.0 Non Prioritas - - 7851 RPJMN 2025-2029 04.03.009 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Kelompok Umur 25 Th Keatas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan pada kelompok umur 25 tahun keatas di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan. orang 90.0 Non Prioritas - - 7852 RPJMN 2025-2029 04.03.009 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tempat Kejadian Rumah Tangga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga pada perempuan di Kulon Progo pada tahun berkenaan. orang 80.0 Non Prioritas - - 7853 RPJMN 2025-2029 04.03.009 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tempat Kejadian Tempat Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat kerja pada perempuan di Kulon Progo pada tahun berkenaan. orang 2.0 Non Prioritas - - 7854 RPJMN 2025-2029 04.03.009 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tempat Kejadian Lainnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat lain selain rumah tinggal dan tempat kerja pada perempuan di Kulon Progo pada tahun berkenaan. orang 63.0 Non Prioritas - - 7855 RPJMN 2025-2029 04.03.009 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan Kelompok Umur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kejadian kekerasan (termasuk KDRT atau kekerasan lain) dimana korban adalah perempuan, diurutkan menurut kelompok umur orang 10.0 Non Prioritas - - 7856 RPJMN 2025-2029 04.03.009 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan Kelompok Umur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kejadian kekerasan (termasuk KDRT atau kekerasan lain) dimana korban adalah perempuan, diurutkan menurut kelompok umur orang 10.0 Non Prioritas - - 7857 "" "" "" Jumlah PKK Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah PKK kelompok 3211.0 Non Prioritas - - 7858 "" "" "" Jumlah TP PKK Kota Yogyakarta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah TP PKK Kota Yogyakarta kelompok 1.0 Non Prioritas 34.71 - 7859 "" "" "" Jumlah TP PKK Kemantren Se Kota Yogyakarta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah TP PKK Kemantren Se Kota Yogyakarta kelompok 14.0 Non Prioritas 34.71 - 7860 "" "" "" Jumlah TP PKK Kelurahan Se Kota Yogyakarta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah TP PKK Kelurahan Se Kota Yogyakarta kelompok 45.0 Non Prioritas 34.71 - 7861 "" "" "" Jumlah kel. PKK RW se Kota Yogyakarta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kel. PKK RW se Kota Yogyakarta kelompok 616.0 Non Prioritas 34.71 - 7862 "" "" "" Jumlah kel. PKK RT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kel. PKK RT kelompok 2535.0 Non Prioritas - - 7863 SIPD 04.03.014 Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil persentase perempuan yang bekerja sebagai aparatur / pegawai / staf di instansi / lembaga pemerintah persen 8.445 Non Prioritas - - 7864 "" "" "" Jumlah kelompok binaan PKK (Kel. Dasawisma) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kel. Dasawisma kelompok 5026.0 Non Prioritas - - 7865 E-WALIDATA 2.08.000006 Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dokumen data terpilah jenis kelamin, usia, dan disabilitas di tingkat kabupaten/kota dokumen 1.0 Non Prioritas - - 7866 E-WALIDATA 2.08.000015 DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KIE dalam bentuk fisik dan elektronik perlindungan AMPK di tingkat kab/kota dokumen 1.0 Non Prioritas - - 7867 E-WALIDATA 2.08.000008 Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meliputi : 1. penyediaan, pengembangan, penyebarluasan informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan 2. pembentukan/ pendampingan Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA) sesuai pedoman teknis yg ditetapkan 3. peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kab/kota dalam penyediaan dokumen 2.0 Non Prioritas - - 7868 E-WALIDATA 2.08.000009 Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KIE dalam bentuk fisik dan elektronik pemenuhan hak anak dokumen 17.0 Non Prioritas - - 7869 E-WALIDATA 2.08.000011 Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KIE dalam bentuk fisik dan elektronik kesetaraan gender di bidang polkum, sosbud, ekonomi dokumen 17.0 Non Prioritas - - 7870 E-WALIDATA 2.08.000013 Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dokumen data atau profil gender dan anak dalam sistem satu data kabupaten/kota dokumen 1.0 Non Prioritas - - 7871 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat DP3AP2KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Skor atau evaluasi internal eksternal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di OPD DP3AP2KB - 90.338 (AA) Non Prioritas - - 7872 RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.07.029 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur ber-Keluarga Berencana (KB) Pasangan Usia Subur berkisar antara usia 20-45 tahun, di mana pasangan laki-laki dan perempuan sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik menggunakan kontrasepsi atau menggunakan cara alami mencegah/menunda kehamilan setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. pus 21423.0 Non Prioritas - - 7873 "" "" "" Jumlah Peserta Program KB Aktif Laki - Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah peserta program Keluarga Berencana aktif berjenis kelamin laki-laki di wilayah DIY pada tahun berkenaan. pus 5861.0 Non Prioritas - - 7874 "" "" "" Jumlah Peserta Program KB Aktif Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah peserta program Keluarga Berencana aktif berjenis kelamin perempuan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. pus 15562.0 Non Prioritas - - 7875 "" "" "" Jumlah Pasangan Usia Subur Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" pasangan 3599.0 Non Prioritas 34.71.01 - 7876 "" "" "" Jumlah Pasangan Usia Subur Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" pasangan 2071.0 Non Prioritas 34.71.02 - 7877 "" "" "" Jumlah Pasangan Usia Subur Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" pasangan 3098.0 Non Prioritas 34.71.03 - 7878 "" "" "" Jumlah Pasangan Usia Subur Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" pasangan 1593.0 Non Prioritas 34.71.04 - 7879 "" "" "" Jumlah Pasangan Usia Subur Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" pasangan 1368.0 Non Prioritas 34.71.05 - 7880 "" "" "" Jumlah Pasangan Usia Subur Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" pasangan 1541.0 Non Prioritas 34.71.06 - 7881 "" "" "" Jumlah Pasangan Usia Subur Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" pasangan 2397.0 Non Prioritas 34.71.07 - 7882 "" "" "" Jumlah Pasangan Usia Subur Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" pasangan 3240.0 Non Prioritas 34.71.08 - 7883 "" "" "" Jumlah Pasangan Usia Subur Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" pasangan 1360.0 Non Prioritas 34.71.09 - 7884 "" "" "" Jumlah Pasangan Usia Subur Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" pasangan 1261.0 Non Prioritas 34.71.03 - 7885 "" "" "" Jumlah Pasangan Usia Subur Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" pasangan 750.0 Non Prioritas 34.71.11 - 7886 "" "" "" Jumlah Pasangan Usia Subur Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" pasangan 2891.0 Non Prioritas 34.71.12 - 7887 "" "" "" Jumlah Pasangan Usia Subur Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" pasangan 7644.0 Non Prioritas 34.71.13 - 7888 "" "" "" Jumlah Pasangan Usia Subur Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" pasangan 4043.0 Non Prioritas 34.71.14 - 7889 "" "" "" Persentase Pasangan Usia Subur Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" persen 9.5 Non Prioritas 34.71.01 - 7890 "" "" "" Persentase Pasangan Usia Subur Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" persen 5.47 Non Prioritas 34.71.02 - 7891 "" "" "" Persentase Pasangan Usia Subur Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" persen 8.18 Non Prioritas 34.71.03 - 7892 "" "" "" Persentase Pasangan Usia Subur Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" persen 4.21 Non Prioritas 34.71.04 - 7893 "" "" "" Persentase Pasangan Usia Subur Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" persen 3.61 Non Prioritas 34.71.05 - 7894 "" "" "" Persentase Pasangan Usia Subur Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" persen 4.07 Non Prioritas 34.71.06 - 7895 "" "" "" Persentase Pasangan Usia Subur Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" persen 6.33 Non Prioritas 34.71.07 - 7896 "" "" "" Persentase Pasangan Usia Subur Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" persen 8.56 Non Prioritas 34.71.08 - 7897 "" "" "" Persentase Pasangan Usia Subur Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" persen 3.59 Non Prioritas 34.71.09 - 7898 "" "" "" Persentase Pasangan Usia Subur Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" persen 3.33 Non Prioritas 34.71.03 - 7899 "" "" "" Persentase Pasangan Usia Subur Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" persen 1.98 Non Prioritas 34.71.11 - 7900 "" "" "" Persentase Pasangan Usia Subur Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" persen 7.63 Non Prioritas 34.71.12 - 7901 "" "" "" Persentase Pasangan Usia Subur Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" persen 20.18 Non Prioritas 34.71.13 - 7902 "" "" "" Persentase Pasangan Usia Subur Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" persen 10.68 Non Prioritas 34.71.14 - 7903 "" "" "" Jumlah pasangan usia subur dengan istri kurang 20 th Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur dengan istri kurang 20 th pasangan 25.0 Non Prioritas - - 7904 "" "" "" Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB orang 3368.0 Non Prioritas - - 7905 "" "" "" Jumlah anggota kelompok BKB yang berstatus PUS Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah anggota kelompok BKB yang berstatus PUS orang 3368.0 Non Prioritas - - 7906 "" "" "" Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB orang 659.0 Non Prioritas - - 7907 "" "" "" Jumlah anggota kelompok BKR yang berstatus PUS Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah anggota kelompok BKR yang berstatus PUS orang 819.0 Non Prioritas - - 7908 "" "" "" Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB orang 437.0 Non Prioritas - - 7909 "" "" "" Jumlah anggota kelompok BKL yang berstatus PUS Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah anggota kelompok BKL yang berstatus PUS orang 585.0 Non Prioritas - - 7910 "" "" "" Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB orang 393.0 Non Prioritas - - 7911 "" "" "" Jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS orang 572.0 Non Prioritas - - 7912 RPJMN 2025-2029, SIPD 03.07.019 Persentase Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Tidak Terpenuhi/ Unmet Need Keluarga Berencana Jumlah Pasangan Usia Subur yang tidak ingin anak lagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bagian dari PUS yang ingin berhenti memiliki anak (limiters) orang 2721.0 Non Prioritas - - 7913 RPJMN 2025-2029, SIPD 03.07.019 Persentase Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Tidak Terpenuhi/ Unmet Need Keluarga Berencana Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PUS yang ingin menunda punya anak (spacers) orang 828.0 Non Prioritas - - 7914 SDGs, SIPD 03.07.022 Persentase Perempuan Berumur 15—49 Tahun yang Membuat Keputusan Sendiri terkait Hubungan Seksual, Penggunaan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PUS yang berhenti memakai kontrasepsi pasangan 7320.0 Non Prioritas - - 7915 RPJMN 2025-2029 04.01.150 Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota IUD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kota buah 119.0 Non Prioritas - - 7916 RPJMN 2025-2029 04.01.150 Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota Kondom Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kota lusin 594.0 Non Prioritas - - 7917 RPJMN 2025-2029 04.01.150 Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota Pil KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kota siklus 1120.0 Non Prioritas - - 7918 RPJMN 2025-2029 04.01.150 Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota Suntikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kota vial 260.0 Non Prioritas - - 7919 RPJMN 2025-2029 04.01.150 Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota Susuk KB/Implan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kota unit 591.0 Non Prioritas - - 7920 RPJMN 2025-2029 04.01.150 Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Perkiraan permintaan masyarakat menggunakan alkon IUD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kota unit tidak ada target Non Prioritas - - 7921 RPJMN 2025-2029 04.01.150 Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Perkiraan permintaan masyarakat menggunakan alkon Kondom Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kota unit tidak ada target Non Prioritas - - 7922 RPJMN 2025-2029 04.01.150 Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Perkiraan permintaan masyarakat menggunakan alkon Pil KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kota unit tidak ada target Non Prioritas - - 7923 RPJMN 2025-2029 04.01.150 Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Perkiraan permintaan masyarakat menggunakan alkon Suntikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kota unit tidak ada target Non Prioritas - - 7924 RPJMN 2025-2029 04.01.150 Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Perkiraan permintaan masyarakat menggunakan alkon Susuk KB/Implan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah jenis / unit alat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan/gudang di kabupaten/kota unit tidak ada target Non Prioritas - - 7925 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 321.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 7926 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 174.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 7927 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 160.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 7928 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 91.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 7929 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 131.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 7930 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 134.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 7931 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 100.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 7932 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 117.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 7933 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 47.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 7934 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 111.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 7935 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 132.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 7936 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 107.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 7937 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 65.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 7938 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 126.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 7939 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 94.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 7940 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 80.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 7941 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 147.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 7942 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 168.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 7943 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 103.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 7944 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 171.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 7945 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 175.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 7946 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 129.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 7947 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 293.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 7948 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 236.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 7949 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 162.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 7950 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 61.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 7951 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 105.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 7952 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 90.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 7953 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 79.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 7954 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 201.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 7955 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 88.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 7956 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 60.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 7957 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 156.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 7958 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 205.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 7959 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 215.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 7960 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 97.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 7961 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Mujamuju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 146.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 7962 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 163.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 7963 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 230.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 7964 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 290.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 7965 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 354.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 7966 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 159.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 7967 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 315.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 7968 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 249.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 7969 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 257.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 7970 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 49.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 7971 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 34.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 7972 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 43.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 7973 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 5.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 7974 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 24.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 7975 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 25.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 7976 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 24.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 7977 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 17.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 7978 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 7.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 7979 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 24.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 7980 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 34.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 7981 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 34.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 7982 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 15.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 7983 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 47.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 7984 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 23.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 7985 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 19.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 7986 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 35.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 7987 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 28.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 7988 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 12.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 7989 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 37.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 7990 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 23.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 7991 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 22.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 7992 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 52.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 7993 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 33.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 7994 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 36.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 7995 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 14.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 7996 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 20.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 7997 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 16.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 7998 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 15.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 7999 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 43.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 8000 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 24.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 8001 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 13.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 8002 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 43.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 8003 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 53.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 8004 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 41.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 8005 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 16.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 8006 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Mujamuju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 28.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 8007 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 19.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 8008 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 23.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 8009 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 50.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 8010 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 68.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 8011 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 30.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 8012 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 44.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 8013 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 33.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 8014 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 57.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 8015 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 8016 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 5.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 8017 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 8018 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 8019 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 8020 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 8021 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 8022 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 8023 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 8024 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 8025 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 8026 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 8027 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 8028 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 8029 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 8030 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 3.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 8031 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 3.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 8032 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 3.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 8033 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 8034 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 8035 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 8036 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 8037 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 8038 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 8039 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 8040 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 8041 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 8042 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 8043 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 3.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 8044 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 15.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 8045 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 8046 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 8047 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 8048 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 8049 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 8050 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 5.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 8051 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Mujamuju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 8052 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 8053 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 8054 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 8055 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 8056 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 8057 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 8058 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 8059 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 4.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 8060 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 96.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 8061 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 116.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 8062 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 158.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 8063 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 31.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 8064 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 89.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 8065 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 130.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 8066 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 117.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 8067 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 157.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 8068 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 47.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 8069 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 144.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 8070 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 234.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 8071 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 104.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 8072 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 31.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 8073 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 91.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 8074 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 89.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 8075 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 56.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 8076 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 82.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 8077 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 75.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 8078 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 104.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 8079 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 252.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 8080 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 100.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 8081 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 89.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 8082 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 167.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 8083 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 169.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 8084 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 132.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 8085 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 32.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 8086 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 85.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 8087 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 70.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 8088 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 88.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 8089 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 150.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 8090 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 69.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 8091 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 62.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 8092 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 141.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 8093 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 204.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 8094 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 274.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 8095 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 70.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 8096 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Mujamuju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 194.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 8097 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 123.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 8098 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 114.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 8099 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 179.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 8100 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 240.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 8101 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 105.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 8102 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 176.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 8103 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 264.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 8104 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 286.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 8105 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 54.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 8106 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 10.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 8107 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 24.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 8108 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 24.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 8109 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 35.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 8110 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 28.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 8111 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 12.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 8112 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 12.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 8113 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 11.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 8114 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 29.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 8115 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 23.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 8116 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 34.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 8117 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 4.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 8118 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 11.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 8119 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 7.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 8120 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 15.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 8121 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 28.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 8122 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 15.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 8123 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 12.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 8124 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 33.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 8125 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 15.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 8126 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 10.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 8127 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 20.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 8128 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 11.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 8129 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 8.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 8130 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 8131 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 8.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 8132 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 6.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 8133 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 2.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 8134 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 16.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 8135 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 10.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 8136 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 6.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 8137 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 21.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 8138 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 24.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 8139 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 34.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 8140 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 12.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 8141 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Mujamuju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 14.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 8142 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 12.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 8143 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 17.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 8144 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 26.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 8145 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 26.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 8146 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 6.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 8147 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 48.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 8148 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 25.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 8149 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 47.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 8150 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 154.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 8151 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 56.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 8152 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 103.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 8153 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 79.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 8154 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 100.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 8155 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 74.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 8156 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 81.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 8157 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 84.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 8158 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 42.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 8159 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 101.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 8160 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 116.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 8161 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 95.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 8162 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 73.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 8163 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 159.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 8164 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 110.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 8165 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 62.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 8166 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 163.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 8167 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 104.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 8168 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 108.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 8169 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 142.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 8170 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 133.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 8171 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 76.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 8172 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 149.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 8173 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 148.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 8174 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 151.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 8175 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 48.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 8176 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 43.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 8177 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 45.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 8178 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 50.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 8179 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 167.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 8180 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 49.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 8181 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 28.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 8182 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 183.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 8183 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 161.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 8184 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 130.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 8185 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 55.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 8186 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Mujamuju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 172.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 8187 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 121.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 8188 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 169.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 8189 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 222.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 8190 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 276.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 8191 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 163.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 8192 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 168.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 8193 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 169.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 8194 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 163.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 8195 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 28.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 8196 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 24.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 8197 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 22.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 8198 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 10.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 8199 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 17.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 8200 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 13.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 8201 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 16.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 8202 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 34.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 8203 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 8204 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 41.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 8205 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 31.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 8206 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 22.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 8207 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 31.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 8208 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 35.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 8209 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 25.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 8210 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 18.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 8211 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 22.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 8212 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 22.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 8213 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 14.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 8214 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 20.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 8215 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 18.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 8216 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 21.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 8217 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 28.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 8218 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 18.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 8219 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 29.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 8220 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 5.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 8221 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 5.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 8222 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 10.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 8223 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 7.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 8224 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 40.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 8225 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 13.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 8226 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 7.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 8227 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 19.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 8228 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 23.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 8229 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 24.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 8230 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 11.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 8231 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Mujamuju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 30.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 8232 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 25.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 8233 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 20.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 8234 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 24.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 8235 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 68.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 8236 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 29.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 8237 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 39.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 8238 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 23.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 8239 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Aktif dengan Kontrasepsi Kontrasepsi Pil Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 42.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 8240 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 8241 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 132.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 8242 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 14.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 8243 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 8244 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 68.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 8245 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 8246 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 8247 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 34.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 8248 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 216.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 8249 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 8250 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 65.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 8251 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 7.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 8252 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 55.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 8253 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 8254 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 75.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 8255 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 8256 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 26.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 8257 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 8258 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 25.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 8259 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 178.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 8260 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 8261 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 63.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 8262 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 22.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 8263 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 26.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 8264 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 20.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 8265 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 8266 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 7.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 8267 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 8268 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 21.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 8269 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 43.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 8270 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 12.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 8271 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 3.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 8272 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 18.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 8273 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 24.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 8274 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 409.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 8275 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 8276 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Mujamuju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 36.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 8277 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 8278 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 8279 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 32.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 8280 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 46.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 8281 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 11.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 8282 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1140.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 8283 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 61.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 8284 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 88.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 8285 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 8286 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 27.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 8287 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 7.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 8288 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 8289 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 28.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 8290 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 8291 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 8292 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 22.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 8293 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 126.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 8294 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 8295 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 8296 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 8297 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 8298 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 8299 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 19.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 8300 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 8301 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 4.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 8302 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 8303 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 22.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 8304 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 90.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 8305 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 8306 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 16.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 8307 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 11.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 8308 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 6.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 8309 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 11.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 8310 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 8311 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 7.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 8312 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 8313 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 20.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 8314 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 4.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 8315 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 8316 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 8317 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 14.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 8318 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 6.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 8319 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 175.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 8320 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 8321 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Mujamuju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 14.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 8322 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 8323 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 8324 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 11.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 8325 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 33.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 8326 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 8327 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 78.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 8328 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 13.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 8329 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi IUD Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 47.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 8330 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 8331 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 8332 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 8333 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 8334 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 8335 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 8336 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 8337 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 8.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 8338 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 33.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 8339 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 8340 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 8341 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 8342 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 8343 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 8344 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 15.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 8345 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 8346 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 8347 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 8348 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 2.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 8349 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 84.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 8350 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 8351 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 8352 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 8353 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 8354 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 8355 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 8356 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 8357 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 8358 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 8359 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 8360 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 8361 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 8362 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 8363 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 8364 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 26.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 8365 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 8366 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Mujamuju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 8367 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 8368 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 8369 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 16.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 8370 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 6.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 8371 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 8372 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 8373 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 8374 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOW Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 8375 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 8376 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 8377 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 8378 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 8379 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 8380 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 8381 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 8382 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 8383 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 18.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 8384 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 8385 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 8386 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 8387 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 8388 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 8389 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 8390 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 8391 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 8392 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 8393 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 8394 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 8395 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 8396 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 8397 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 8398 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 8399 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 8400 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 8401 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 8402 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 8403 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 8404 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 8405 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 8406 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 8407 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 8408 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 8409 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 8410 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 8411 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Mujamuju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 8412 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 8413 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 8414 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 8415 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 5.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 8416 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 8417 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 8418 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 8419 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi MOP Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 8420 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 8421 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 71.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 8422 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 8423 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 8424 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 25.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 8425 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 8426 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 8427 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 8428 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 7.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 8429 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 8430 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 49.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 8431 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 8432 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 21.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 8433 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 8434 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 15.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 8435 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 8436 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 8.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 8437 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 8438 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 8439 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 8440 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 8441 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 34.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 8442 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 8443 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 8444 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 8445 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 8446 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 8447 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 8448 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 8449 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 4.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 8450 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 5.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 8451 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 8452 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 8453 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 8454 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 178.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 8455 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 8456 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Mujamuju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 5.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 8457 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 8458 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 8459 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 8460 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 8461 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 8462 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 19.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 8463 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 22.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 8464 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Kondom Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 6.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 8465 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 8466 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 5.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 8467 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 5.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 8468 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 8469 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 6.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 8470 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 8471 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 8472 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 8473 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 31.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 8474 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 8475 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 4.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 8476 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 8477 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 8478 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 8479 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 6.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 8480 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 8481 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 4.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 8482 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 8483 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 8484 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 8485 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 8486 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 4.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 8487 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 6.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 8488 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 8489 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 8490 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 8491 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 8492 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 8493 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 8494 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 4.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 8495 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 8496 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 8497 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 3.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 8498 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 8499 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 27.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 8500 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 8501 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Mujamuju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 8502 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 8503 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 8504 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 8505 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 8506 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 8507 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 21.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 8508 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 3.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 8509 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Implan Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 17.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 8510 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 8511 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 27.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 8512 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 8513 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 8514 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 9.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 8515 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 8516 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 8517 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 4.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 8518 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 8519 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 8520 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 9.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 8521 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 7.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 8522 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 32.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 8523 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 8524 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 19.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 8525 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 8526 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 10.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 8527 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 8528 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 8529 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 8530 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 8531 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 6.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 8532 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 5.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 8533 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 18.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 8534 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 7.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 8535 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 8536 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 8537 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 8538 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 8539 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 20.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 8540 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 4.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 8541 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 8542 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 8543 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 11.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 8544 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 3.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 8545 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 8546 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Mujamuju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 13.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 8547 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 8548 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 8549 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 5.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 8550 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 8551 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 8.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 8552 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 12.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 8553 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 15.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 8554 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Suntikan Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 6.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 8555 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 8556 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 8557 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 8558 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 8559 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 8560 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 8561 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 8562 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 8563 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 8564 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 8565 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 8566 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 8567 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 8568 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 8569 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 8570 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 8571 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 8572 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 8573 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 8574 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 8575 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 8576 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 3.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 8577 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 8578 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 8579 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 8580 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 8581 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 8582 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 8583 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 8584 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 2.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 8585 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 8586 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 8587 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 8588 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 3.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 8589 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 8590 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 8591 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Mujamuju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 6.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 8592 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 8593 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 8594 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 8595 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 8596 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 8597 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 10.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 8598 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 7.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 8599 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB Baru dengan Kontrasepsi Pil Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah pasangan usia subur yang pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. peserta 11.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 8600 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah peserta KB Baru Laki - Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah laki-laki yang sudah memiliki pasangan usia subur dan pertama kali menggunakan kontrasepsi di wilayah DIY pada tahun berkenaan. pus 495.0 Non Prioritas - - 8601 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah peserta KB Baru Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah perempuan yang sudah memiliki pasangan dengan usia subur dan pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. pus 1478.0 Non Prioritas - - 8602 "" "" "" Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga kelompok 899.0 Non Prioritas - - 8603 "" "" "" Jumlah kelompok kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kelompok kegiatan kelompok 899.0 Non Prioritas - - 8604 "" "" "" Jumlah PKB dan PKLB yang didayagunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah PKB dan PKLB yang didayagunakan orang 28.0 Non Prioritas - - 8605 "" "" "" Jumlah PKB dan PKLB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah PKB dan PKLB orang 28.0 Non Prioritas - - 8606 "" "" "" Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Proporsi remaja / mahasiswa yang terakses / menjadi anggota / menerima layanan Pusat Informasi & Konseling (PIK) dari total remaja di wilayah persen 435.71 Non Prioritas - - 8607 "" "" "" Jumlah Kelompok PIK R/M Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) yang merupakan suatu wadah kegiatan program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga yang ada di DIY pada tahun berkenaan. kelompok 61.0 Non Prioritas - - 8608 "" "" "" Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit layanan kesehatan / klinik khusus yang melayani KB di masing-masing kemantren klinik 3.0 Non Prioritas 34.71.01 - 8609 "" "" "" Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit layanan kesehatan / klinik khusus yang melayani KB di masing-masing kemantren klinik 2.0 Non Prioritas 34.71.02 - 8610 "" "" "" Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit layanan kesehatan / klinik khusus yang melayani KB di masing-masing kemantren klinik 7.0 Non Prioritas 34.71.03 - 8611 "" "" "" Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit layanan kesehatan / klinik khusus yang melayani KB di masing-masing kemantren klinik 4.0 Non Prioritas 34.71.04 - 8612 "" "" "" Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit layanan kesehatan / klinik khusus yang melayani KB di masing-masing kemantren klinik 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 8613 "" "" "" Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit layanan kesehatan / klinik khusus yang melayani KB di masing-masing kemantren klinik 3.0 Non Prioritas 34.71.06 - 8614 "" "" "" Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit layanan kesehatan / klinik khusus yang melayani KB di masing-masing kemantren klinik 4.0 Non Prioritas 34.71.07 - 8615 "" "" "" Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit layanan kesehatan / klinik khusus yang melayani KB di masing-masing kemantren klinik 6.0 Non Prioritas 34.71.08 - 8616 "" "" "" Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit layanan kesehatan / klinik khusus yang melayani KB di masing-masing kemantren klinik 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 8617 "" "" "" Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit layanan kesehatan / klinik khusus yang melayani KB di masing-masing kemantren klinik 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 8618 "" "" "" Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit layanan kesehatan / klinik khusus yang melayani KB di masing-masing kemantren klinik 3.0 Non Prioritas 34.71.11 - 8619 "" "" "" Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit layanan kesehatan / klinik khusus yang melayani KB di masing-masing kemantren klinik 4.0 Non Prioritas 34.71.12 - 8620 "" "" "" Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit layanan kesehatan / klinik khusus yang melayani KB di masing-masing kemantren klinik 15.0 Non Prioritas 34.71.13 - 8621 "" "" "" Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit layanan kesehatan / klinik khusus yang melayani KB di masing-masing kemantren klinik 8.0 Non Prioritas 34.71.14 - 8622 "" "" "" Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya petugas PPKBD yang bertugas di wilayah kemantren / kelurahan orang 4.0 Non Prioritas 34.71.01 - 8623 "" "" "" Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya petugas PPKBD yang bertugas di wilayah kemantren / kelurahan orang 3.0 Non Prioritas 34.71.02 - 8624 "" "" "" Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya petugas PPKBD yang bertugas di wilayah kemantren / kelurahan orang 5.0 Non Prioritas 34.71.03 - 8625 "" "" "" Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya petugas PPKBD yang bertugas di wilayah kemantren / kelurahan orang 3.0 Non Prioritas 34.71.04 - 8626 "" "" "" Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya petugas PPKBD yang bertugas di wilayah kemantren / kelurahan orang 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 8627 "" "" "" Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya petugas PPKBD yang bertugas di wilayah kemantren / kelurahan orang 2.0 Non Prioritas 34.71.06 - 8628 "" "" "" Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya petugas PPKBD yang bertugas di wilayah kemantren / kelurahan orang 3.0 Non Prioritas 34.71.07 - 8629 "" "" "" Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya petugas PPKBD yang bertugas di wilayah kemantren / kelurahan orang 3.0 Non Prioritas 34.71.08 - 8630 "" "" "" Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya petugas PPKBD yang bertugas di wilayah kemantren / kelurahan orang 3.0 Non Prioritas 34.71.09 - 8631 "" "" "" Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya petugas PPKBD yang bertugas di wilayah kemantren / kelurahan orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 8632 "" "" "" Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya petugas PPKBD yang bertugas di wilayah kemantren / kelurahan orang 2.0 Non Prioritas 34.71.11 - 8633 "" "" "" Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya petugas PPKBD yang bertugas di wilayah kemantren / kelurahan orang 3.0 Non Prioritas 34.71.12 - 8634 "" "" "" Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya petugas PPKBD yang bertugas di wilayah kemantren / kelurahan orang 7.0 Non Prioritas 34.71.13 - 8635 "" "" "" Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Banyaknya petugas PPKBD yang bertugas di wilayah kemantren / kelurahan orang 3.0 Non Prioritas 34.71.14 - 8636 "" "" "" Jumlah Penduduk Hasil Pendataan Keluarga Laki-laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah penduduk yang tercatat dalam Pendataan Keluarga berdasarkan jenis kelamin laki-laki di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 132414.0 Non Prioritas - - 8637 "" "" "" Jumlah Penduduk Hasil Pendataan Keluarga Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah penduduk yang tercatat dalam Pendataan Keluarga berdasarkan jenis kelamin perempuan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 140894.0 Non Prioritas - - 8638 "" "" "" Jumlah Petugas Pelayanan Keluarga Berencana Dokter Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Dokter baik Dokter Umum maupun Dokter Spesialis yang memberikan pelayanan medis KB dan konsultasi maupun fasilitasi dalam Pelayanan Keluarga Berencana di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 100.0 Non Prioritas - - 8639 "" "" "" Jumlah Petugas Pelayanan Keluarga Berencana PKB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Pelayanan Keluarga Berencana yang memberikan pelayanan medis KB dan konsultasi maupun fasilitasi dalam Pelayanan Keluarga Berencana di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 28.0 Non Prioritas - - 8640 "" "" "" Jumlah Petugas Pelayanan Keluarga Berencana Bidan Pelayanan KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Bidan Pelayanan Keluarga Berencana yang memberikan pelayanan medis KB dan konsultasi maupun fasilitasi dalam Pelayanan Keluarga Berencana di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 256.0 Non Prioritas - - 8641 "" "" "" Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana PKBRS Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Program Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) merupakan institusi rumah sakit yang memberikan pelayanan keluarga berencana sebagai salah satu layanannya yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan menekan angka pertumbuhan penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan. buah 13.0 Non Prioritas - - 8642 "" "" "" Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Program Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) Pemerintah merupakan institusi rumah sakit pemerintah yang memberikan pelayanan keluarga berencana sebagai salah satu layanannya yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan menekan angka pertumbuhan penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan. buah 22.0 Non Prioritas - - 8643 "" "" "" Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana Swasta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Program Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) Swasta merupakan institusi rumah sakit swasta yang memberikan pelayanan keluarga berencana sebagai salah satu layanannya yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan menekan angka pertumbuhan penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan. buah 44.0 Non Prioritas - - 8644 "" "" "" Jumlah Sarana Pelayanan Keluarga Berencana Sub PPKBD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yang merupakan jejaring kerja pemerintah ditingkat dusun/kampung, yang berfungsi membantu fasilitator KB desa/kelurahan dan membantu kepala desa/lurah dalam melaksanakan program KB di wilayah DIY. buah 629.0 Non Prioritas - - 8645 RPJMN 2025-2029 03.07.026 Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkau Jumlah Kelompok UPPKS Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera UPPKS (merupakan sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga, mulai dari Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera II Plus, baik yang sudah menjadi akseptor KB serta anggota masyarakat yang berminat untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta aktif melakukan usaha bersama dalam usaha ekonomis produktif) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. kelompok 167.0 Non Prioritas - - 8646 RPJMN 2025-2029 03.07.026 Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkau Jumlah Keluarga Anggota Kelompok UPPKS Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah angkatan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) (merupakan sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga, mulai dari Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera II Plus, baik yang sudah menjadi akseptor KB serta anggota masyarakat yang berminat untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dan aktif melakukan usaha bersama dalam usaha ekonomis produktif) yang berada pada wilayah DIY pada tahun berkenaan. keluarga 2293.0 Non Prioritas - - 8647 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 6.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 8648 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 7.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 8649 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 8650 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 4.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 8651 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 11.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 8652 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 5.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 8653 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 12.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 8654 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 12.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 8655 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 4.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 8656 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 6.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 8657 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 8658 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 7.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 8659 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 8660 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 7.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 8661 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 6.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 8662 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 6.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 8663 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 12.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 8664 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 13.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 8665 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 8.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 8666 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 6.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 8667 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 4.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 8668 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 10.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 8669 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 8.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 8670 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 8.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 8671 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Mantrirejon Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 9.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 8672 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 5.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 8673 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 14.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 8674 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 15.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 8675 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 7.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 8676 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 12.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 8677 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 7.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 8678 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 7.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 8679 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 13.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 8680 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 20.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 8681 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 21.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 8682 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 8683 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Muja-Muju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 6.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 8684 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 8.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 8685 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 9.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 8686 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 10.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 8687 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 8.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 8688 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 7.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 8689 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 11.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 8690 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 17.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 8691 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 14.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 8692 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 8693 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 8694 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 8695 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 8696 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 3.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 8697 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 8698 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 8699 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 8700 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 8701 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 8702 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 8703 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 8704 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 8705 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 8706 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 8707 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 5.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 8708 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 5.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 8709 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 8710 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 3.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 8711 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 3.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 8712 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 3.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 8713 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 8714 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 3.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 8715 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 4.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 8716 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Mantrirejon Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 8717 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 8718 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 8719 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 3.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 8720 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 8721 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 2.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 8722 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 4.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 8723 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 3.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 8724 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 5.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 8725 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 3.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 8726 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 8727 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 8728 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Muja-Muju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 8729 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 8730 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 8731 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 8732 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 5.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 8733 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 8734 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 4.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 8735 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 8736 "" "" "" Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelompok kegiatan 3.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 8737 RPJMN 2025-2029 04.02.038 Persentase lanjut usia yang mendapatkan pendampingan Jumlah Kelompok BKL Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang merupakan Kelompok Kegiatan yang beranggotakan Keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga yang memiliki lansia dan lansia itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup lansia di wilayah DIY. kelompok 177.0 Non Prioritas - - 8738 RPJMN 2025-2029 03.07.026 Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkau Jumlah PPKS di Kecamatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah PPKS di Kecamatan unit 2.0 Non Prioritas - - 8739 "" "" "" Jumlah anggaran untuk urusan PPKB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nilai rupiah yang dialokasikan khusus untuk urusan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (PPKB) dalam APBD rupiah 4738097480.0 Non Prioritas - - 8740 "" "" "" Total APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" rupiah 1659097480.0 Non Prioritas - - 8741 E-WALIDATA 2.14.000001 Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah yang meningkatkan Kesertaan KB Pria orang 35.0 Non Prioritas - - 8742 E-WALIDATA 2.14.000013 Data dan Informasi Keluarga yang tersedia Data dan Informasi Keluarga yang tersedia Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Menghasilkan / Mengembangkan / Menyediakan Data dan Informasi Keluarga laporan 1.0 Non Prioritas - - 8743 E-WALIDATA 2.14.000015 Data Keluarga yang tercatat dan terlaporkan Data Keluarga yang tercatat dan terlaporkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga laporan 2.0 Non Prioritas - - 8744 E-WALIDATA 2.14.000018 Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Keluarga Berencana yang telah diolah dan dilaporkan laporan 12.0 Non Prioritas - - 8745 E-WALIDATA 2.14.000019 Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah yang mengintegrasikan Pembangunan Lintas Sektor untuk dalam rangka penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas dokumen 0.0 Non Prioritas - - 8746 E-WALIDATA 2.14.000026 Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang telah disusun Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang telah disusun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Menyusun Profil Bangga Kencana laporan 1.0 Non Prioritas - - 8747 E-WALIDATA 2.14.000029 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah yang menyediakan Dukungan Operasional Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak, termasuk pelayanan di wilayah khusus, wilayah bencana, dan kegiatan momentum laporan 1.0 Non Prioritas - - 8748 E-WALIDATA 2.14.000034 Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Menyediakan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) orang 5176.0 Non Prioritas - - 8749 E-WALIDATA 2.14.000035 kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Melaksanakan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) orang 1609.0 Non Prioritas - - 8750 E-WALIDATA 2.14.000036 kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah yang melaksanakan kegiatan penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) orang 3196.0 Non Prioritas - - 8751 E-WALIDATA 2.14.000038 Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana) Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah yang melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berencana kampung 45.0 Non Prioritas - - 8752 E-WALIDATA 2.14.000040 Kampung KB yang telah menerima pembinaan Kampung KB yang telah menerima pembinaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas kegiatan 45.0 Non Prioritas - - 8753 E-WALIDATA 2.14.000044 Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) kelompok 898.0 Non Prioritas - - 8754 E-WALIDATA 2.14.000045 Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Membentuk Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) / Pemberdayaan Ekonomi Keluarga). kelompok 826.0 Non Prioritas - - 8755 E-WALIDATA 2.14.000117 Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah yang meningkatkan kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi orang / sertifikat 20.0 Non Prioritas - - 8756 E-WALIDATA 2.14.000048 - Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Melaksanakan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga laporan 1.0 Non Prioritas - - 8757 E-WALIDATA 2.14.000049 Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah melaksanakan Pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya laporan 2.0 Non Prioritas - - 8758 E-WALIDATA 2.14.000051 Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) laporan 1.0 Non Prioritas - - 8759 E-WALIDATA 2.14.000053 Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah yang melaksanakan pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan yang teregistrasi laporan 63.0 Non Prioritas - - 8760 E-WALIDATA 2.14.000061 Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah terlaksana Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah terlaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah yang melaksanakan Mekanisme Operasional Program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) kegiatan 2.0 Non Prioritas - - 8761 E-WALIDATA 2.14.000063 Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Melaksanakan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) organisasi 5.0 Non Prioritas - - 8762 E-WALIDATA 2.14.000065 Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang telah dikelola Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) yang telah dikelola Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah yang mengelola Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB laporan 2.0 Non Prioritas - - 8763 E-WALIDATA 2.14.000067 orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah yang melaksanakan peningkatan Kesertaan Kelaurga Berencana Metode Konstrasepsi Jangka Panjang orang / sertifikat 21443.0 Non Prioritas - - 8764 E-WALIDATA 2.14.000072 Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Stakeholder (Lembaga pemerintah) dan Mitra Kerja (Lembaga Non Pemerintah) yang berkomitmen dan mendukung Program Bangga Kencana laporan 1.0 Non Prioritas - - 8765 E-WALIDATA 2.14.000090 Pemangku Kepentingan yang telah menerima Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Pemangku Kepentingan yang telah menerima Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Memberikan/Melaksanakan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Kepada Pemangku Kepentingan kegiatan 9.0 Non Prioritas - - 8766 E-WALIDATA 2.14.000094 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Melaksanakan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 8767 E-WALIDATA 2.14.000100 Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga laporan 1.0 Non Prioritas - - 8768 E-WALIDATA 2.14.000105 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah melakukan upaya penyebarluasan informasi yang menggunakan melalui Media Massa Cetak dan Elektronik, Media online, Media sosial dan Media tatap muka Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal laporan 2.0 Non Prioritas - - 8769 E-WALIDATA 2.14.000107 Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakan Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Melaksanakan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana kegiatan 13.0 Non Prioritas - - 8770 E-WALIDATA 2.14.000108 Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain laporan / dokumen 45.0 Non Prioritas - - 8771 E-WALIDATA 2.14.000113 Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Melaksanakan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 8772 E-WALIDATA 2.14.000118 Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) unit 10.0 Non Prioritas - - 8773 E-WALIDATA 2.14.000119 Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersedia Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersedia Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah melaksanakan pemenuhan sarana penunjang pelayanan KB sesuai jenis pelayanan yang diberikan unit 3.0 Non Prioritas - - 8774 E-WALIDATA 2.14.000047 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK yang telah sesuai Kearifan Budaya Lokal Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah yang menyediakan Materi Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal laporan 1.0 Non Prioritas - - 8775 E-WALIDATA 2.14.000077 Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah yang IMPnya telah dibina dan daearah yang telah mendapatkan pembinaan Program Bangga Kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB sertifikat / kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 8776 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 4214.0 Non Prioritas - - 8777 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 172.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 8778 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 42.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 8779 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 86.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 8780 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 22.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 8781 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 176.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 8782 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 94.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 8783 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 113.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 8784 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 79.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 8785 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 40.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 8786 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 75.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 8787 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 118.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 8788 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 82.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 8789 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 52.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 8790 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 127.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 8791 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 45.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 8792 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 45.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 8793 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 98.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 8794 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 104.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 8795 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 117.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 8796 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 145.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 8797 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 76.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 8798 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 64.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 8799 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 160.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 8800 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 128.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 8801 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Mantrirejon Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 93.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 8802 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 26.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 8803 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 46.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 8804 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 31.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 8805 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 35.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 8806 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 131.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 8807 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 70.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 8808 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 35.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 8809 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 135.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 8810 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 122.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 8811 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 131.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 8812 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 56.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 8813 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Muja-Muju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 104.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 8814 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 49.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 8815 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 56.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 8816 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 93.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 8817 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 195.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 8818 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 86.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 8819 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 149.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 8820 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 157.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 8821 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) <20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 154.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 8822 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 33828.0 Non Prioritas - - 8823 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 1201.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 8824 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 753.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 8825 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 800.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 8826 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 530.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 8827 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 793.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 8828 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 777.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 8829 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 613.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 8830 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 661.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 8831 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 162.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 8832 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 690.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 8833 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 915.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 8834 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 632.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 8835 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 279.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 8836 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 585.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 8837 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 428.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 8838 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 377.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 8839 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 807.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 8840 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 754.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 8841 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 597.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 8842 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 983.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 8843 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 816.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 8844 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 665.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 8845 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 1380.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 8846 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 1045.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 8847 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Mantrirejon Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 787.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 8848 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 433.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 8849 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 602.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 8850 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 525.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 8851 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 301.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 8852 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 661.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 8853 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 388.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 8854 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 284.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 8855 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 717.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 8856 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 870.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 8857 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 904.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 8858 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 409.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 8859 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Muja-Muju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 746.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 8860 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 809.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 8861 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 888.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 8862 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 1248.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 8863 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 1612.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 8864 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 869.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 8865 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 1320.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 8866 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 1038.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 8867 "" "" "" Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) >=20 Tahun Menurut Usia Perkawinan Pertama Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 1174.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 8868 "" "" "" Jumlah Unmetneed Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 160.0 Non Prioritas 34.71.01 - 8869 "" "" "" Jumlah Unmetneed Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 284.0 Non Prioritas 34.71.02 - 8870 "" "" "" Jumlah Unmetneed Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 208.0 Non Prioritas 34.71.03 - 8871 "" "" "" Jumlah Unmetneed Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 195.0 Non Prioritas 34.71.04 - 8872 "" "" "" Jumlah Unmetneed Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 75.0 Non Prioritas 34.71.05 - 8873 "" "" "" Jumlah Unmetneed Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 274.0 Non Prioritas 34.71.06 - 8874 "" "" "" Jumlah Unmetneed Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 320.0 Non Prioritas 34.71.07 - 8875 "" "" "" Jumlah Unmetneed Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 425.0 Non Prioritas 34.71.08 - 8876 "" "" "" Jumlah Unmetneed Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 85.0 Non Prioritas 34.71.09 - 8877 "" "" "" Jumlah Unmetneed Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 78.0 Non Prioritas 34.71.03 - 8878 "" "" "" Jumlah Unmetneed Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 97.0 Non Prioritas 34.71.11 - 8879 "" "" "" Jumlah Unmetneed Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 192.0 Non Prioritas 34.71.12 - 8880 "" "" "" Jumlah Unmetneed Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 727.0 Non Prioritas 34.71.13 - 8881 "" "" "" Jumlah Unmetneed Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 429.0 Non Prioritas 34.71.14 - 8882 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 56058.0 Non Prioritas - - 8883 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 24551.0 Non Prioritas - - 8884 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 787.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 8885 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 557.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 8886 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 511.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 8887 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 295.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 8888 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 521.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 8889 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 475.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 8890 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 426.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 8891 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 497.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 8892 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 141.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 8893 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 539.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 8894 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 652.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 8895 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 477.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 8896 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 281.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 8897 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 542.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 8898 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 399.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 8899 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 289.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 8900 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 645.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 8901 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 601.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 8902 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 476.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 8903 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 596.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 8904 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 583.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 8905 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 457.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 8906 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 898.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 8907 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 750.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 8908 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 633.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 8909 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 326.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 8910 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 491.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 8911 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 366.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 8912 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 346.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 8913 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 617.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 8914 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 355.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 8915 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 267.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 8916 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 647.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 8917 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 739.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 8918 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 682.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 8919 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 309.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 8920 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 663.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 8921 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 566.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 8922 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 576.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 8923 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 722.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 8924 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 1061.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 8925 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 464.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 8926 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 809.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 8927 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 768.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 8928 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 749.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 8929 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 31507.0 Non Prioritas - - 8930 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 948.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 8931 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 741.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 8932 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 655.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 8933 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 358.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 8934 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 737.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 8935 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 738.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 8936 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 635.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 8937 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 668.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 8938 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 169.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 8939 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 747.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 8940 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 906.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 8941 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 698.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 8942 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 345.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 8943 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 642.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 8944 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 534.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 8945 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 424.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 8946 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 812.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 8947 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 795.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 8948 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 639.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 8949 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 754.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 8950 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 705.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 8951 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 626.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 8952 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 1173.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 8953 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 968.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 8954 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 797.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 8955 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 440.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 8956 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 648.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 8957 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 527.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 8958 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 489.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 8959 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 815.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 8960 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 470.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 8961 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 378.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 8962 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 818.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 8963 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 941.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 8964 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 899.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 8965 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 431.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 8966 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 774.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 8967 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 668.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 8968 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 677.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 8969 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 895.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 8970 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 1206.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 8971 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 517.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 8972 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 889.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 8973 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 911.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 8974 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 900.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 8975 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 168.0 Non Prioritas - - 8976 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 60.0 Non Prioritas - - 8977 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 22.0 Non Prioritas - - 8978 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.01 - 8979 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 8980 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 8981 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 8982 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 8983 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 8984 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.07 - 8985 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 8986 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.09 - 8987 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 8988 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 8989 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 8990 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.13 - 8991 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.14 - 8992 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 38.0 Non Prioritas - - 8993 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.01 - 8994 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.02 - 8995 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.03 - 8996 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.04 - 8997 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 8998 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.06 - 8999 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9000 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9001 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9002 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9003 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9004 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9005 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 9.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9006 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur 0-17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9007 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 108.0 Non Prioritas - - 9008 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas - - 9009 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9010 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9011 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9012 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9013 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9014 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9015 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9016 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9017 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9018 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9019 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9020 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9021 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9022 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9023 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 107.0 Non Prioritas - - 9024 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 11.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9025 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 7.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9026 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 7.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9027 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 6.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9028 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9029 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9030 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 7.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9031 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 7.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9032 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 10.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9033 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9034 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9035 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 6.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9036 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 19.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9037 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kelompok Umur >17 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 12.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9038 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 168.0 Non Prioritas - - 9039 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 9.0 Non Prioritas - - 9040 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas - - 9041 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9042 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9043 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9044 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9045 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9046 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9047 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9048 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9049 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9050 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9051 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9052 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9053 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9054 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9055 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas - - 9056 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9057 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9058 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9059 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9060 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9061 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9062 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9063 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9064 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9065 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9066 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9067 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9068 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9069 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9070 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 19.0 Non Prioritas - - 9071 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 10.0 Non Prioritas - - 9072 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9073 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9074 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9075 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9076 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9077 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9078 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9079 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9080 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9081 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9082 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9083 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9084 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9085 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9086 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 9.0 Non Prioritas - - 9087 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9088 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9089 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9090 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9091 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9092 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9093 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9094 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9095 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9096 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9097 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9098 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9099 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9100 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9101 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 22.0 Non Prioritas - - 9102 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas - - 9103 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9104 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9105 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9106 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9107 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9108 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9109 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9110 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9111 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9112 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9113 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9114 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9115 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9116 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9117 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 17.0 Non Prioritas - - 9118 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9119 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9120 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9121 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9122 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9123 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9124 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9125 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9126 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9127 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9128 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9129 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9130 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9131 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SD/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9132 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 24.0 Non Prioritas - - 9133 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas - - 9134 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9135 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9136 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9137 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9138 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9139 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9140 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9141 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9142 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9143 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9144 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9145 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9146 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9147 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9148 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 21.0 Non Prioritas - - 9149 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9150 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9151 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9152 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9153 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9154 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9155 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9156 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9157 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9158 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9159 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9160 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9161 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9162 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9163 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 67.0 Non Prioritas - - 9164 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas - - 9165 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9166 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9167 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9168 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9169 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9170 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9171 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9172 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9173 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9174 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9175 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9176 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9177 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9178 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9179 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 66.0 Non Prioritas - - 9180 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 7.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9181 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9182 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9183 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9184 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9185 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9186 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 6.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9187 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9188 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 6.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9189 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9190 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9191 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9192 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 11.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9193 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat SLTA/Sederajat Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 7.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9194 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 27.0 Non Prioritas - - 9195 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas - - 9196 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9197 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9198 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9199 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9200 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9201 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9202 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9203 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9204 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9205 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9206 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9207 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9208 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9209 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9210 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 27.0 Non Prioritas - - 9211 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9212 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9213 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9214 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9215 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9216 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9217 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9218 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9219 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9220 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9221 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9222 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9223 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 8.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9224 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Tamat Perguruan Tinggi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9225 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan terhadap Istri Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 70.0 Non Prioritas - - 9226 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan terhadap Istri Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 10.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9227 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan terhadap Istri Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 6.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9228 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan terhadap Istri Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 6.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9229 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan terhadap Istri Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9230 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan terhadap Istri Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9231 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan terhadap Istri Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9232 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan terhadap Istri Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9233 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan terhadap Istri Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9234 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan terhadap Istri Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 7.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9235 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan terhadap Istri Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9236 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan terhadap Istri Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9237 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan terhadap Istri Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9238 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan terhadap Istri Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 11.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9239 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan terhadap Istri Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 6.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9240 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 168.0 Non Prioritas - - 9241 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 118.0 Non Prioritas - - 9242 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 22.0 Non Prioritas - - 9243 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9244 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9245 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9246 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9247 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9248 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9249 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9250 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9251 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9252 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9253 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9254 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9255 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9256 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9257 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 96.0 Non Prioritas - - 9258 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 8.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9259 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 9.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9260 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 8.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9261 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 6.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9262 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9263 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9264 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9265 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9266 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 8.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9267 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9268 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9269 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 7.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9270 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 20.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9271 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Tidak Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 8.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9272 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 50.0 Non Prioritas - - 9273 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas - - 9274 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9275 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9276 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9277 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9278 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9279 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9280 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9281 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9282 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9283 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9284 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9285 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9286 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9287 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9288 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 49.0 Non Prioritas - - 9289 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 8.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9290 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9291 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9292 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9293 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9294 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9295 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9296 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9297 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 7.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9298 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9299 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9300 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9301 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 8.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9302 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan Bekerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9303 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 168.0 Non Prioritas - - 9304 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 83.0 Non Prioritas - - 9305 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 22.0 Non Prioritas - - 9306 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9307 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9308 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9309 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9310 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9311 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9312 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9313 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9314 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9315 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9316 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9317 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9318 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9319 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9320 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 61.0 Non Prioritas - - 9321 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9322 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9323 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9324 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9325 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9326 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9327 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9328 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9329 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9330 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9331 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9332 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9333 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9334 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Belum Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9335 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 83.0 Non Prioritas - - 9336 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas - - 9337 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9338 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9339 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9340 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9341 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9342 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9343 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9344 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9345 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9346 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9347 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9348 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9349 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9350 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9351 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 82.0 Non Prioritas - - 9352 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 11.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9353 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 6.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9354 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 6.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9355 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9356 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9357 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9358 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9359 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 6.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9360 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 10.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9361 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9362 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9363 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9364 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 12.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9365 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Menikah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 8.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9366 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas - - 9367 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas - - 9368 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9369 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9370 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9371 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9372 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9373 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9374 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9375 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9376 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9377 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9378 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9379 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9380 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9381 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9382 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas - - 9383 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9384 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9385 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9386 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9387 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9388 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9389 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9390 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9391 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9392 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9393 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9394 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9395 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9396 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan Cerai Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9397 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 168.0 Non Prioritas - - 9398 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 62.0 Non Prioritas - - 9399 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 11.0 Non Prioritas - - 9400 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9401 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9402 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9403 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9404 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9405 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9406 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9407 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9408 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9409 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9410 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9411 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9412 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9413 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9414 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 51.0 Non Prioritas - - 9415 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 6.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9416 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9417 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9418 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9419 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9420 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9421 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9422 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9423 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 8.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9424 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9425 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9426 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9427 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 11.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9428 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Fisik Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9429 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 67.0 Non Prioritas - - 9430 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 7.0 Non Prioritas - - 9431 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9432 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9433 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9434 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9435 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9436 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9437 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9438 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9439 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9440 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9441 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9442 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9443 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9444 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9445 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 60.0 Non Prioritas - - 9446 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 8.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9447 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 6.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9448 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9449 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9450 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9451 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9452 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9453 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9454 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9455 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9456 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9457 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9458 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 10.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9459 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Psikis Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 9.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9460 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 10.0 Non Prioritas - - 9461 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas - - 9462 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9463 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9464 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9465 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9466 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9467 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9468 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9469 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9470 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9471 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9472 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9473 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9474 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9475 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9476 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 10.0 Non Prioritas - - 9477 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9478 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9479 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9480 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9481 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9482 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9483 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9484 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9485 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9486 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9487 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9488 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9489 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9490 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Perkosaan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9491 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 19.0 Non Prioritas - - 9492 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas - - 9493 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9494 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9495 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9496 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9497 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9498 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9499 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9500 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9501 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9502 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9503 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9504 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9505 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9506 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9507 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 15.0 Non Prioritas - - 9508 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9509 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9510 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9511 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9512 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9513 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9514 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9515 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9516 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9517 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9518 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9519 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9520 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9521 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pelecehan Seksual Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9522 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 6.0 Non Prioritas - - 9523 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas - - 9524 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9525 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9526 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9527 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9528 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9529 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9530 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9531 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9532 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9533 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9534 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9535 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9536 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9537 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9538 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 6.0 Non Prioritas - - 9539 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9540 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9541 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9542 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9543 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9544 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9545 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9546 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9547 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9548 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9549 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9550 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9551 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9552 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Pencabulan (Non Penetrasi) Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9553 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas - - 9554 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas - - 9555 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9556 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9557 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9558 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9559 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9560 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9561 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9562 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9563 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9564 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9565 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9566 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9567 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9568 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9569 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas - - 9570 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9571 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9572 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9573 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9574 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9575 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9576 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9577 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9578 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9579 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9580 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9581 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9582 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9583 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Penelantaran Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9584 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas - - 9585 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas - - 9586 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9587 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9588 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9589 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9590 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9591 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9592 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9593 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9594 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9595 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9596 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9597 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9598 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9599 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9600 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas - - 9601 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9602 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9603 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9604 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9605 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9606 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9607 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9608 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9609 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9610 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9611 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9612 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9613 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9614 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Eksploitasi Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9615 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas - - 9616 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas - - 9617 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9618 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9619 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9620 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9621 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9622 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9623 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9624 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9625 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9626 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9627 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9628 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9629 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9630 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9631 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas - - 9632 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9633 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9634 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9635 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9636 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9637 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9638 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9639 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9640 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9641 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9642 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9643 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9644 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9645 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Bentuk Kekerasan Trafficking Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9646 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 168.0 Non Prioritas - - 9647 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 51.0 Non Prioritas - - 9648 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas - - 9649 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9650 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9651 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9652 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9653 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9654 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9655 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9656 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9657 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9658 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9659 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9660 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9661 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9662 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9663 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 46.0 Non Prioritas - - 9664 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 6.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9665 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9666 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9667 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9668 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9669 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9670 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9671 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9672 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 7.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9673 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9674 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9675 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9676 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 6.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9677 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Korban Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9678 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 57.0 Non Prioritas - - 9679 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas - - 9680 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9681 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9682 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9683 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9684 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9685 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9686 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9687 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9688 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9689 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9690 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9691 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9692 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9693 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9694 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 53.0 Non Prioritas - - 9695 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 6.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9696 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9697 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9698 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9699 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9700 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9701 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9702 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9703 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9704 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9705 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9706 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9707 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 11.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9708 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Rumah Pelaku Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9709 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas - - 9710 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas - - 9711 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9712 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9713 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9714 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9715 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9716 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9717 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9718 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9719 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9720 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9721 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9722 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9723 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9724 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9725 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas - - 9726 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9727 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9728 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9729 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9730 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9731 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9732 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9733 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9734 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9735 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9736 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9737 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9738 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9739 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Tempat Kerja Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9740 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 12.0 Non Prioritas - - 9741 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas - - 9742 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9743 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9744 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9745 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9746 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9747 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9748 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9749 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9750 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9751 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9752 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9753 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9754 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9755 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9756 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 8.0 Non Prioritas - - 9757 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9758 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9759 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9760 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9761 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9762 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9763 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9764 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9765 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9766 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9767 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9768 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9769 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9770 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Sekolah Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9771 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas - - 9772 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas - - 9773 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9774 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9775 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9776 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9777 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9778 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9779 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9780 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9781 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9782 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9783 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9784 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9785 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9786 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9787 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas - - 9788 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9789 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9790 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9791 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9792 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9793 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9794 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9795 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9796 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9797 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9798 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9799 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9800 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9801 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Hotel/Tempat Wisata Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9802 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 168.0 Non Prioritas - - 9803 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 60.0 Non Prioritas - - 9804 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 6.0 Non Prioritas - - 9805 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9806 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9807 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9808 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9809 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9810 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9811 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9812 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9813 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9814 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9815 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9816 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9817 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9818 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9819 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 54.0 Non Prioritas - - 9820 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 6.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9821 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9822 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9823 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9824 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9825 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9826 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9827 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9828 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9829 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9830 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9831 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9832 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 14.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9833 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Konseling Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 6.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9834 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 15.0 Non Prioritas - - 9835 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas - - 9836 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9837 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9838 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9839 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9840 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9841 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9842 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9843 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9844 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9845 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9846 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9847 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9848 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9849 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9850 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 15.0 Non Prioritas - - 9851 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9852 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9853 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9854 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9855 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9856 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9857 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9858 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9859 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9860 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9861 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9862 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9863 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9864 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Bantuan Hukum Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9865 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 47.0 Non Prioritas - - 9866 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 10.0 Non Prioritas - - 9867 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9868 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9869 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9870 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9871 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9872 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9873 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9874 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9875 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9876 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9877 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9878 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9879 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9880 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9881 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 37.0 Non Prioritas - - 9882 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9883 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9884 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9885 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9886 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9887 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9888 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9889 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9890 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9891 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9892 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9893 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9894 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 9.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9895 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9896 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas - - 9897 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas - - 9898 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9899 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9900 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9901 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9902 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9903 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9904 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9905 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9906 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9907 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9908 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9909 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9910 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9911 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9912 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas - - 9913 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9914 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9915 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9916 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9917 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9918 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9919 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9920 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9921 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9922 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9923 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9924 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9925 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9926 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pelayanan Rehabilitasi Sosial Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9927 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas - - 9928 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas - - 9929 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9930 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9931 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9932 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9933 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9934 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9935 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9936 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9937 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9938 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9939 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9940 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9941 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9942 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9943 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas - - 9944 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9945 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9946 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9947 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9948 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9949 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9950 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9951 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9952 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9953 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9954 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9955 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9956 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9957 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9958 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 165.0 Non Prioritas - - 9959 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 22.0 Non Prioritas - - 9960 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9961 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9962 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9963 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9964 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9965 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9966 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9967 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9968 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9969 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9970 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9971 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9972 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9973 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9974 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 143.0 Non Prioritas - - 9975 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 16.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9976 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 11.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9977 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 11.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9978 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 8.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9979 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9980 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 6.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9981 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 7.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9982 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 8.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9983 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 15.0 Non Prioritas 34.71.09 - 9984 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9985 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 6.0 Non Prioritas 34.71.11 - 9986 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 9.0 Non Prioritas 34.71.12 - 9987 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 26.0 Non Prioritas 34.71.13 - 9988 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Non Disabilitas Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 12.0 Non Prioritas 34.71.14 - 9989 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 87.0 Non Prioritas - - 9990 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 7.0 Non Prioritas - - 9991 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 9992 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 9993 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 9994 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 9995 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 9996 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 9997 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 9998 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 9999 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.09 - 10000 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10001 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 10002 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 10003 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 10004 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 10005 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 80.0 Non Prioritas - - 10006 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 9.0 Non Prioritas 34.71.01 - 10007 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 7.0 Non Prioritas 34.71.02 - 10008 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 7.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10009 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.04 - 10010 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.05 - 10011 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.06 - 10012 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.07 - 10013 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.08 - 10014 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 11.0 Non Prioritas 34.71.09 - 10015 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10016 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.11 - 10017 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.12 - 10018 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 13.0 Non Prioritas 34.71.13 - 10019 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 8.0 Non Prioritas 34.71.14 - 10020 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 81.0 Non Prioritas - - 10021 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 16.0 Non Prioritas - - 10022 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.01 - 10023 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 10024 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10025 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 10026 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 10027 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 10028 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 10029 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 10030 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.09 - 10031 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10032 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 10033 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 10034 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.13 - 10035 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Laki-Laki Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.14 - 10036 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 65.0 Non Prioritas - - 10037 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 7.0 Non Prioritas 34.71.01 - 10038 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Jetis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.02 - 10039 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10040 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.04 - 10041 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 10042 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 3.0 Non Prioritas 34.71.06 - 10043 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.07 - 10044 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.08 - 10045 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kraton Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.09 - 10046 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10047 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 2.0 Non Prioritas 34.71.11 - 10048 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 5.0 Non Prioritas 34.71.12 - 10049 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 15.0 Non Prioritas 34.71.13 - 10050 "" "" "" Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kategori Non KDRT Jenis Kelamin Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" korban 4.0 Non Prioritas 34.71.14 - 10051 "" "" "" Indeks Perlindungan Anak (IPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Indeks yang menggambarkan tingkat pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Yogyakarta, sebagaimana dihitung dan dilaporkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. - belum rilis KemenPPPA Non Prioritas - - 10052 "" "" "" Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Indeks yang menggambarkan tingkat pemenuhan hak-hak anak di Kota Yogyakarta, sebagaimana dihitung dan dilaporkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. - belum rilis KemenPPPA Non Prioritas - - 10053 "" "" "" Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Indeks yang menggambarkan tingkat penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak di Kota Yogyakarta, sebagaimana dihitung dan dilaporkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. - belum rilis KemenPPPA Non Prioritas - - 10054 "" "" "" Jumlah Anak Korban Pornografi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" anak 2.0 Non Prioritas - - 10055 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki Korban Pornografi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" anak 0.0 Non Prioritas - - 10056 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan Korban Pornografi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" anak 2.0 Non Prioritas - - 10057 "" "" "" Jumlah Klien yang Memanfaatkan TeSA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" klien 523.0 Non Prioritas - - 10058 "" "" "" Jumlah Klien Laki-Laki yang Memanfaatkan TeSA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" klien N/A Non Prioritas - - 10059 "" "" "" Jumlah Klien Perempuan yang Memanfaatkan TeSA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" klien N/A Non Prioritas - - 10060 "" "" "" Jumlah Calon Pengantin Usia <19 Tahun yang Mengajukan Asesmen di Puspaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 43.0 Non Prioritas - - 10061 "" "" "" Jumlah Calon Pengantin Usia <19 Tahun Laki-Laki yang Mengajukan Asesmen di Puspaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 14.0 Non Prioritas - - 10062 "" "" "" Jumlah Calon Pengantin Usia <19 Tahun Perempuan yang Mengajukan Asesmen di Puspaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 29.0 Non Prioritas - - 10063 "" "" "" Jumlah Calon Pengantin Usia >=19 Tahun yang Mengajukan Asesmen di Puspaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 23.0 Non Prioritas - - 10064 "" "" "" Jumlah Calon Pengantin Usia >=19 Tahun Laki-Laki yang Mengajukan Asesmen di Puspaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 19.0 Non Prioritas - - 10065 "" "" "" Jumlah Calon Pengantin Usia >=19 Tahun Perempuan yang Mengajukan Asesmen di Puspaga Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 4.0 Non Prioritas - - 10066 "" "" "" Dinas yang Menangani Urusan PP dan PA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" OPD 1.0 Non Prioritas - - 10067 "" "" "" Gugus Tugas PUG Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" unit 1.0 Non Prioritas - - 10068 "" "" "" Jumlah Focal Point PUG Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" unit 89.0 Non Prioritas - - 10069 "" "" "" Tim Teknis PUG Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" tim 1.0 Non Prioritas - - 10070 "" "" "" RAD PUG Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" dokumen tidak ada Non Prioritas - - 10071 "" "" "" Forum Data Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" forum 1.0 Non Prioritas - - 10072 "" "" "" Forum Puspa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" forum 1.0 Non Prioritas - - 10073 "" "" "" Jumlah Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" unit 6.0 Non Prioritas - - 10074 "" "" "" Forum Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" forum 2.0 Non Prioritas - - 10075 "" "" "" Jumlah Satgas PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 105.0 Non Prioritas - - 10076 "" "" "" Daftar Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" unit UPT PPA Non Prioritas - - 10077 "" "" "" Kategori Kota Layak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" - Utama Non Prioritas - - 10078 "" "" "" Jumlah Kecamatan Layak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kecamatan 14.0 Non Prioritas - - 10079 "" "" "" Jumlah Desa Layak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" kelurahan 45.0 Non Prioritas - - 10080 "" "" "" Gugus Tugas KLA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" unit 1.0 Non Prioritas - - 10081 "" "" "" Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Tentang KLA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 10082 "" "" "" Profil KLA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" dokumen 0.0 Non Prioritas - - 10083 "" "" "" Jumlah Forum Anak Tingkat Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" forum 1.0 Non Prioritas - - 10084 "" "" "" Jumlah Forum Anak Tingkat Kemantren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" forum 14.0 Non Prioritas - - 10085 "" "" "" Jumlah Forum Anak Tingkat Kelurahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" forum 45.0 Non Prioritas - - 10086 "" "" "" Jumlah Fasilitasi Informasi Layak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" unit 3.0 Non Prioritas - - 10087 RPJMN 2025-2029 04.03.0003 Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif Jumlah Lembaga Konsultasi Anak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jumlah lembaga, unit layanan, atau pusat layanan yang menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, pengasuhan, perlindungan, atau pengembangan tumbuh kembang anak pada wilayah tertentu. lembaga n/a Non Prioritas - - 10088 "" "" "" Jumlah Pusat Kreatifitas Anak (PKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" unit 479.0 Non Prioritas - - 10089 "" "" "" Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" sekolah 124.0 Non Prioritas - - 10090 "" "" "" Jumlah Pesantren Ramah Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" pesantren 54.0 Non Prioritas - - 10091 "" "" "" Jumlah Kampung Ramah Anak (KRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" unit 218.0 Non Prioritas - - 10092 "" "" "" Jumlah Puskesmas Ramah Anak (PRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" puskesmas 18.0 Non Prioritas - - 10093 "" "" "" Jumlah Tempat Peribadatan Ramah Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" unit 26.0 Non Prioritas - - 10094 "" "" "" Jumlah Polsek Ramah Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" polsek 9.0 Non Prioritas - - 10095 "" "" "" Jumlah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" unit 45.0 Non Prioritas - - 10096 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 4.0 Non Prioritas - - 10097 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 45.0 Non Prioritas - - 10098 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 10099 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 10100 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 10101 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 10102 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 10103 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 10104 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 10105 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 10106 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 10107 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 10108 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 10109 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 10110 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 10111 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 10112 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 10113 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 10114 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 10115 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 10116 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 10117 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 10118 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 10119 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 10120 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 10121 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 10122 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Mantrirejon Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 10123 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 10124 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 10125 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 10126 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 10127 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 10128 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 10129 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 10130 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 10131 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 10132 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 10133 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 10134 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Muja-Muju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 10135 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 10136 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 10137 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 10138 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 10139 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 10140 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 10141 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 10142 "" "" "" Jumlah Lembaga/ Organisasi Perempuan Tingkat Kelurahan Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" lembaga 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 10143 "" "" "" 5.2.3 Proporsi perempuan dan anak perempuan mengalami kekerasan non-KDRT Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" persen 2.231 Non Prioritas - - 10144 "" "" "" 5.2.4 Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" persen 100.0 Non Prioritas - - 10145 "" "" "" 5.3.1 Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" tahun 16964.5 Non Prioritas - - 10146 "" "" "" 5.5.1 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" persen 12.5 Non Prioritas - - 10147 "" "" "" 5.7.1 Tersedianya pusat layanan korban kekerasan perempuan dan anak di Kota Yogyakarta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" - tersedia Non Prioritas 34.71 - 10148 "" "" "" Persentase Perempuan Berdaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" persen 38.59 Non Prioritas - - 10149 RPJMN 2025-2029, SIPD 04.03.028 Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif terhadap Jumlah keseluruhan korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani di wilayah DIY pada tahun berkenaan. persen 100.0 Non Prioritas - - 10150 "" "" "" Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster I Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" - 81.0 Non Prioritas - - 10151 "" "" "" Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster II Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" - 143.0 Non Prioritas - - 10152 "" "" "" Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster III Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" - 128.0 Non Prioritas - - 10153 "" "" "" Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster IV Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" - 102.0 Non Prioritas - - 10154 "" "" "" Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" - 181.0 Non Prioritas - - 10155 SIPD 04.03.014 Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah Pekerja perempuan di lembaga pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah orang 5754.0 Non Prioritas - - 10156 SIPD 04.03.014 Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah Jumlah pekerja perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah pekerja perempuan orang 68137.0 Non Prioritas - - 10157 SIPD 04.03.014 Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil persentase perempuan yang bekerja sebagai aparatur / pegawai / staf di instansi / lembaga swasta persen 68.759 Non Prioritas - - 10158 SIPD 04.03.014 Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah Pekerja perempuan di lembaga swasta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta orang 46850.0 Non Prioritas - - 10159 SIPD 04.03.014 Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah Jumlah pekerja perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah pekerja perempuan orang 68137.0 Non Prioritas - - 10160 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kota Yogyakarta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah seseorang yang mempunyai tanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala keluarga di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. KK 148076.0 Non Prioritas 34.71 - 10161 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kepala Keluarga Status Pendidikan Tidak/Belum Sekolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Kepala Keluarga yang Tidak/Belum Sekolah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. KK 1441.0 Non Prioritas - - 10162 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kepala Keluarga Status Pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Kepala Keluarga yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. KK 4113.0 Non Prioritas - - 10163 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kepala Keluarga Status Pendidikan Tamat SD-SLTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Kepala Keluarga yang tamat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. KK 91647.0 Non Prioritas - - 10164 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kepala Keluarga Status Pendidikan Tamat SD/Sederajat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Kepala Keluarga yang Tamat SD/Sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. KK 14425.0 Non Prioritas - - 10165 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kepala Keluarga Status Pendidikan SLTP/Sederajat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Kepala Keluarga yang Tamat SLTP/Sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. KK 18838.0 Non Prioritas - - 10166 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kepala Keluarga Status Pendidikan SLTA/Sederajat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Kepala Keluarga yang tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. KK 58384.0 Non Prioritas - - 10167 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kepala Keluarga Status Pendidikan Kepala Keluarga Tamat AK/PT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Kepala Keluarga yang tamat akademi atau Perguruan Tinggi (PT) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. KK 50875.0 Non Prioritas - - 10168 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kepala Keluarga Status Pendidikan Diploma I/II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Kepala Keluarga yang tamat Diploma I/II di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. KK 1427.0 Non Prioritas - - 10169 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kepala Keluarga Status Pendidikan Diploma III/Akademi/Sarjana Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Kepala Keluarga yang tamat Diploma III/Akademi/Sarjana Muda di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. KK 9815.0 Non Prioritas - - 10170 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kepala Keluarga Status Pendidikan Diploma IV/Strata I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Kepala Keluarga yang tamat Diploma IV/Strata I di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. KK 34142.0 Non Prioritas - - 10171 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kepala Keluarga Status Pendidikan Strata II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Kepala Keluarga yang tamat Strata II di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. KK 4801.0 Non Prioritas - - 10172 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kepala Keluarga Status Pendidikan Strata III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Kepala Keluarga yang tamat Strata III di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. KK 690.0 Non Prioritas - - 10173 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 415771.0 Non Prioritas 34.71 - 10174 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 0 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2995.0 Non Prioritas - - 10175 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 1 Tahun Dinas Kesehatan "" orang 1929.0 Non Prioritas - - 10176 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 2 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 4065.0 Non Prioritas - - 10177 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 3 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 4227.0 Non Prioritas - - 10178 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 4 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 4790.0 Non Prioritas - - 10179 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 5 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5275.0 Non Prioritas - - 10180 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 6 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5381.0 Non Prioritas - - 10181 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 7 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5595.0 Non Prioritas - - 10182 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 8 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5381.0 Non Prioritas - - 10183 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 9 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5601.0 Non Prioritas - - 10184 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5610.0 Non Prioritas - - 10185 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 11 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6026.0 Non Prioritas - - 10186 SDGs, SIPD 06.01.099 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD Sederajat Jumlah Penduduk Usia 12 Tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6031.0 Non Prioritas - - 10187 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 13 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6295.0 Non Prioritas - - 10188 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 14 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6410.0 Non Prioritas - - 10189 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6337.0 Non Prioritas - - 10190 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 16 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6368.0 Non Prioritas - - 10191 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6695.0 Non Prioritas - - 10192 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 18 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6482.0 Non Prioritas - - 10193 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 19 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6340.0 Non Prioritas - - 10194 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 20 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6137.0 Non Prioritas - - 10195 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 21 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6347.0 Non Prioritas - - 10196 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 22 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6324.0 Non Prioritas - - 10197 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 23 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6287.0 Non Prioritas - - 10198 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 24 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6420.0 Non Prioritas - - 10199 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 25 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6767.0 Non Prioritas - - 10200 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 26 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5990.0 Non Prioritas - - 10201 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 27 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5967.0 Non Prioritas - - 10202 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 28 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6185.0 Non Prioritas - - 10203 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 29 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6243.0 Non Prioritas - - 10204 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 30 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6119.0 Non Prioritas - - 10205 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 31 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6041.0 Non Prioritas - - 10206 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 32 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5836.0 Non Prioritas - - 10207 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 33 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5872.0 Non Prioritas - - 10208 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 34 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5798.0 Non Prioritas - - 10209 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 35 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5656.0 Non Prioritas - - 10210 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 36 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5648.0 Non Prioritas - - 10211 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 37 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5354.0 Non Prioritas - - 10212 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 38 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5469.0 Non Prioritas - - 10213 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 39 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5885.0 Non Prioritas - - 10214 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 40 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6047.0 Non Prioritas - - 10215 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 41 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6400.0 Non Prioritas - - 10216 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 42 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6374.0 Non Prioritas - - 10217 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 43 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6854.0 Non Prioritas - - 10218 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 44 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6511.0 Non Prioritas - - 10219 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 45 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6433.0 Non Prioritas - - 10220 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 46 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6254.0 Non Prioritas - - 10221 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 47 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6280.0 Non Prioritas - - 10222 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 48 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5999.0 Non Prioritas - - 10223 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 49 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6060.0 Non Prioritas - - 10224 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 50 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5822.0 Non Prioritas - - 10225 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 51 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5664.0 Non Prioritas - - 10226 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 52 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5630.0 Non Prioritas - - 10227 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 53 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5924.0 Non Prioritas - - 10228 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 54 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5741.0 Non Prioritas - - 10229 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 55 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5527.0 Non Prioritas - - 10230 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 56 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5608.0 Non Prioritas - - 10231 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 57 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5557.0 Non Prioritas - - 10232 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 58 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5232.0 Non Prioritas - - 10233 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 59 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 4964.0 Non Prioritas - - 10234 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 60 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5448.0 Non Prioritas - - 10235 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 61 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 4716.0 Non Prioritas - - 10236 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 62 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 4912.0 Non Prioritas - - 10237 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 63 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 4582.0 Non Prioritas - - 10238 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 64 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 4027.0 Non Prioritas - - 10239 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 65 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 4281.0 Non Prioritas - - 10240 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 66 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 4112.0 Non Prioritas - - 10241 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 67 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3714.0 Non Prioritas - - 10242 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 68 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3527.0 Non Prioritas - - 10243 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 69 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3181.0 Non Prioritas - - 10244 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 70 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3161.0 Non Prioritas - - 10245 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 71 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2797.0 Non Prioritas - - 10246 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 72 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2542.0 Non Prioritas - - 10247 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 73 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2255.0 Non Prioritas - - 10248 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 74 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1866.0 Non Prioritas - - 10249 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 75 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1625.0 Non Prioritas - - 10250 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 76 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1339.0 Non Prioritas - - 10251 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 77 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1353.0 Non Prioritas - - 10252 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 78 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 963.0 Non Prioritas - - 10253 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 79 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 822.0 Non Prioritas - - 10254 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 80 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 916.0 Non Prioritas - - 10255 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 81 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 696.0 Non Prioritas - - 10256 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 82 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 730.0 Non Prioritas - - 10257 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 83 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 739.0 Non Prioritas - - 10258 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 84 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 423.0 Non Prioritas - - 10259 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 85 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 479.0 Non Prioritas - - 10260 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 86 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 339.0 Non Prioritas - - 10261 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 87 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 318.0 Non Prioritas - - 10262 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 88 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 243.0 Non Prioritas - - 10263 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 89 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 257.0 Non Prioritas - - 10264 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 90 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 164.0 Non Prioritas - - 10265 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 91 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 93.0 Non Prioritas - - 10266 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 92 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 126.0 Non Prioritas - - 10267 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 93 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 76.0 Non Prioritas - - 10268 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 94 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 58.0 Non Prioritas - - 10269 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 95 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 68.0 Non Prioritas - - 10270 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 96 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 27.0 Non Prioritas - - 10271 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 97 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 30.0 Non Prioritas - - 10272 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 98 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 18.0 Non Prioritas - - 10273 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 99 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 17.0 Non Prioritas - - 10274 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 100 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 13.0 Non Prioritas - - 10275 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 101 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 8.0 Non Prioritas - - 10276 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 102 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10277 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 103 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10278 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 104 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10279 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 105 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10280 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 106 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10281 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 107 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10282 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 108 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10283 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 109 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10284 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 110 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10285 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki di Kota Yogyakarta (Dukcapil) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 202517.0 Non Prioritas 34.71 - 10286 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 0 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1542.0 Non Prioritas - - 10287 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 1 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1828.0 Non Prioritas - - 10288 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 2 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2053.0 Non Prioritas - - 10289 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 3 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2203.0 Non Prioritas - - 10290 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 4 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2456.0 Non Prioritas - - 10291 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 5 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2774.0 Non Prioritas - - 10292 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 6 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2761.0 Non Prioritas - - 10293 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 7 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2923.0 Non Prioritas - - 10294 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 8 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2828.0 Non Prioritas - - 10295 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 9 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2868.0 Non Prioritas - - 10296 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 10 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2862.0 Non Prioritas - - 10297 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 11 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3062.0 Non Prioritas - - 10298 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 12 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3120.0 Non Prioritas - - 10299 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 13 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3154.0 Non Prioritas - - 10300 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 14 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3287.0 Non Prioritas - - 10301 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3192.0 Non Prioritas - - 10302 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 16 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3204.0 Non Prioritas - - 10303 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 17 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3387.0 Non Prioritas - - 10304 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 18 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3335.0 Non Prioritas - - 10305 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 19 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3273.0 Non Prioritas - - 10306 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 20 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3144.0 Non Prioritas - - 10307 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 21 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3182.0 Non Prioritas - - 10308 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 22 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3274.0 Non Prioritas - - 10309 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 23 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3175.0 Non Prioritas - - 10310 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 24 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3260.0 Non Prioritas - - 10311 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 25 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3446.0 Non Prioritas - - 10312 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 26 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3059.0 Non Prioritas - - 10313 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 27 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2968.0 Non Prioritas - - 10314 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 28 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3109.0 Non Prioritas - - 10315 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 29 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3081.0 Non Prioritas - - 10316 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 30 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3026.0 Non Prioritas - - 10317 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 31 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3029.0 Non Prioritas - - 10318 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 32 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2881.0 Non Prioritas - - 10319 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 33 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2875.0 Non Prioritas - - 10320 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 34 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2868.0 Non Prioritas - - 10321 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 35 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2751.0 Non Prioritas - - 10322 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 36 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2797.0 Non Prioritas - - 10323 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 37 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2611.0 Non Prioritas - - 10324 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 38 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2571.0 Non Prioritas - - 10325 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 39 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2873.0 Non Prioritas - - 10326 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 40 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2963.0 Non Prioritas - - 10327 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 41 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3164.0 Non Prioritas - - 10328 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 42 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3098.0 Non Prioritas - - 10329 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 43 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3357.0 Non Prioritas - - 10330 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 44 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3227.0 Non Prioritas - - 10331 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 45 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3168.0 Non Prioritas - - 10332 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 46 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3033.0 Non Prioritas - - 10333 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 47 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3026.0 Non Prioritas - - 10334 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 48 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2900.0 Non Prioritas - - 10335 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 49 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2901.0 Non Prioritas - - 10336 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 50 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2809.0 Non Prioritas - - 10337 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 51 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2719.0 Non Prioritas - - 10338 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 52 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2721.0 Non Prioritas - - 10339 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 53 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2839.0 Non Prioritas - - 10340 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 54 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2721.0 Non Prioritas - - 10341 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 55 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2627.0 Non Prioritas - - 10342 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 56 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2603.0 Non Prioritas - - 10343 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 57 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2558.0 Non Prioritas - - 10344 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 58 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2413.0 Non Prioritas - - 10345 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 59 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2267.0 Non Prioritas - - 10346 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 60 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2525.0 Non Prioritas - - 10347 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 61 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2166.0 Non Prioritas - - 10348 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 62 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2257.0 Non Prioritas - - 10349 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 63 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2076.0 Non Prioritas - - 10350 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 64 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1800.0 Non Prioritas - - 10351 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 65 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1895.0 Non Prioritas - - 10352 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 66 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1865.0 Non Prioritas - - 10353 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 67 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1650.0 Non Prioritas - - 10354 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 68 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1600.0 Non Prioritas - - 10355 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 69 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1411.0 Non Prioritas - - 10356 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 70 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1388.0 Non Prioritas - - 10357 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 71 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1258.0 Non Prioritas - - 10358 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 72 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1133.0 Non Prioritas - - 10359 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 73 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1014.0 Non Prioritas - - 10360 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 74 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 779.0 Non Prioritas - - 10361 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 75 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 671.0 Non Prioritas - - 10362 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 76 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 588.0 Non Prioritas - - 10363 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 77 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 520.0 Non Prioritas - - 10364 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 78 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 390.0 Non Prioritas - - 10365 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 79 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 317.0 Non Prioritas - - 10366 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 80 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 350.0 Non Prioritas - - 10367 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 81 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 265.0 Non Prioritas - - 10368 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 82 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 255.0 Non Prioritas - - 10369 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 83 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 276.0 Non Prioritas - - 10370 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 84 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 140.0 Non Prioritas - - 10371 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 85 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 159.0 Non Prioritas - - 10372 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 86 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 134.0 Non Prioritas - - 10373 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 87 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 89.0 Non Prioritas - - 10374 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 88 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 75.0 Non Prioritas - - 10375 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 89 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 80.0 Non Prioritas - - 10376 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 90 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 46.0 Non Prioritas - - 10377 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 91 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 24.0 Non Prioritas - - 10378 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 92 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 33.0 Non Prioritas - - 10379 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 93 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 22.0 Non Prioritas - - 10380 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 94 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 11.0 Non Prioritas - - 10381 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 95 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 17.0 Non Prioritas - - 10382 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 96 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 7.0 Non Prioritas - - 10383 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 97 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 9.0 Non Prioritas - - 10384 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 98 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5.0 Non Prioritas - - 10385 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 99 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6.0 Non Prioritas - - 10386 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 100 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3.0 Non Prioritas - - 10387 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 101 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2.0 Non Prioritas - - 10388 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 102 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10389 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 103 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10390 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 104 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10391 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 105 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10392 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 106 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10393 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 107 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10394 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 108 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10395 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 109 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10396 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 110 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10397 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan di Kota Yogyakarta (Dukcapil) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 213262.0 Non Prioritas 34.71 - 10398 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 0 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1453.0 Non Prioritas - - 10399 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 1 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1760.0 Non Prioritas - - 10400 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 2 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2012.0 Non Prioritas - - 10401 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 3 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2024.0 Non Prioritas - - 10402 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 4 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2334.0 Non Prioritas - - 10403 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 5 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2501.0 Non Prioritas - - 10404 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 6 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2620.0 Non Prioritas - - 10405 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 7 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2672.0 Non Prioritas - - 10406 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 8 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2553.0 Non Prioritas - - 10407 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 9 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2733.0 Non Prioritas - - 10408 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2748.0 Non Prioritas - - 10409 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 11 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2964.0 Non Prioritas - - 10410 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 12 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2911.0 Non Prioritas - - 10411 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 13 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3141.0 Non Prioritas - - 10412 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 14 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3123.0 Non Prioritas - - 10413 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3145.0 Non Prioritas - - 10414 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 16 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3164.0 Non Prioritas - - 10415 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 17 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3308.0 Non Prioritas - - 10416 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3147.0 Non Prioritas - - 10417 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 19 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3067.0 Non Prioritas - - 10418 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 20 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2993.0 Non Prioritas - - 10419 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 21 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3165.0 Non Prioritas - - 10420 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 22 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3050.0 Non Prioritas - - 10421 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 23 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3112.0 Non Prioritas - - 10422 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 24 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3160.0 Non Prioritas - - 10423 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 25 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3321.0 Non Prioritas - - 10424 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 26 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2931.0 Non Prioritas - - 10425 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 27 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2999.0 Non Prioritas - - 10426 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 28 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3076.0 Non Prioritas - - 10427 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 29 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3162.0 Non Prioritas - - 10428 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 30 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3093.0 Non Prioritas - - 10429 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 31 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3012.0 Non Prioritas - - 10430 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 32 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2955.0 Non Prioritas - - 10431 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 33 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2997.0 Non Prioritas - - 10432 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 34 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2930.0 Non Prioritas - - 10433 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 35 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2905.0 Non Prioritas - - 10434 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 36 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2851.0 Non Prioritas - - 10435 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 37 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2743.0 Non Prioritas - - 10436 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 38 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2898.0 Non Prioritas - - 10437 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 39 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3012.0 Non Prioritas - - 10438 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 40 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3084.0 Non Prioritas - - 10439 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 41 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3236.0 Non Prioritas - - 10440 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 42 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3276.0 Non Prioritas - - 10441 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 43 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3497.0 Non Prioritas - - 10442 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 44 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3284.0 Non Prioritas - - 10443 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 45 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3265.0 Non Prioritas - - 10444 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 46 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3221.0 Non Prioritas - - 10445 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 47 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3254.0 Non Prioritas - - 10446 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 48 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3099.0 Non Prioritas - - 10447 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 49 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3159.0 Non Prioritas - - 10448 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 50 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3013.0 Non Prioritas - - 10449 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 51 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2945.0 Non Prioritas - - 10450 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 52 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2909.0 Non Prioritas - - 10451 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 53 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3085.0 Non Prioritas - - 10452 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 54 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3020.0 Non Prioritas - - 10453 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 55 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2900.0 Non Prioritas - - 10454 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 56 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3005.0 Non Prioritas - - 10455 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 57 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2999.0 Non Prioritas - - 10456 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 58 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2819.0 Non Prioritas - - 10457 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 59 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2697.0 Non Prioritas - - 10458 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 60 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2923.0 Non Prioritas - - 10459 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 61 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2550.0 Non Prioritas - - 10460 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 62 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2655.0 Non Prioritas - - 10461 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 63 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2506.0 Non Prioritas - - 10462 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 64 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2227.0 Non Prioritas - - 10463 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 65 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2386.0 Non Prioritas - - 10464 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 66 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2247.0 Non Prioritas - - 10465 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 67 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2064.0 Non Prioritas - - 10466 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 68 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1927.0 Non Prioritas - - 10467 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 69 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1770.0 Non Prioritas - - 10468 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 70 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1773.0 Non Prioritas - - 10469 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 71 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1539.0 Non Prioritas - - 10470 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 72 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1409.0 Non Prioritas - - 10471 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 73 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1241.0 Non Prioritas - - 10472 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 74 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1087.0 Non Prioritas - - 10473 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 75 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 954.0 Non Prioritas - - 10474 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 76 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 751.0 Non Prioritas - - 10475 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 77 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 833.0 Non Prioritas - - 10476 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 78 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 573.0 Non Prioritas - - 10477 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 79 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 505.0 Non Prioritas - - 10478 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 80 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 566.0 Non Prioritas - - 10479 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 81 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 431.0 Non Prioritas - - 10480 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 82 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 475.0 Non Prioritas - - 10481 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 83 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 463.0 Non Prioritas - - 10482 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 84 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 283.0 Non Prioritas - - 10483 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 85 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 320.0 Non Prioritas - - 10484 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 86 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 205.0 Non Prioritas - - 10485 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 87 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 229.0 Non Prioritas - - 10486 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 88 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 168.0 Non Prioritas - - 10487 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 89 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 177.0 Non Prioritas - - 10488 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 90 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 118.0 Non Prioritas - - 10489 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 91 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 69.0 Non Prioritas - - 10490 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 92 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 93.0 Non Prioritas - - 10491 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 93 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 54.0 Non Prioritas - - 10492 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 94 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 47.0 Non Prioritas - - 10493 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 95 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 51.0 Non Prioritas - - 10494 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 96 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 20.0 Non Prioritas - - 10495 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 97 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 21.0 Non Prioritas - - 10496 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 98 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 13.0 Non Prioritas - - 10497 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 99 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 11.0 Non Prioritas - - 10498 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 100 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 10.0 Non Prioritas - - 10499 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 101 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 6.0 Non Prioritas - - 10500 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 102 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10501 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 103 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10502 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 104 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10503 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 105 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10504 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 106 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10505 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 107 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10506 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 108 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10507 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 109 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10508 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan Usia 110 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 0.0 Non Prioritas - - 10509 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 0-4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 10082.0 Non Prioritas - - 10510 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 5-9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 14154.0 Non Prioritas - - 10511 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 10-14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 15485.0 Non Prioritas - - 10512 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 15-19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 16391.0 Non Prioritas - - 10513 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 20-24 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 16035.0 Non Prioritas - - 10514 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 25-29 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 15663.0 Non Prioritas - - 10515 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 30-34 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 14679.0 Non Prioritas - - 10516 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 35-39 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 13603.0 Non Prioritas - - 10517 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 40-44 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 15809.0 Non Prioritas - - 10518 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 45-49 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 15028.0 Non Prioritas - - 10519 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 50-54 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 13809.0 Non Prioritas - - 10520 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 55-59 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 12468.0 Non Prioritas - - 10521 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 60-64 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 10824.0 Non Prioritas - - 10522 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 65-69 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 8421.0 Non Prioritas - - 10523 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 70-74 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5572.0 Non Prioritas - - 10524 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Laki-laki menurut Kelompok Umur 75+ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 4494.0 Non Prioritas - - 10525 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 0-4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 9583.0 Non Prioritas - - 10526 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 5-9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 13079.0 Non Prioritas - - 10527 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 10-14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 14887.0 Non Prioritas - - 10528 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 15-19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 15831.0 Non Prioritas - - 10529 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 20-24 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 15480.0 Non Prioritas - - 10530 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 25-29 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 15489.0 Non Prioritas - - 10531 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 30-34 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 14987.0 Non Prioritas - - 10532 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 35-39 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 14409.0 Non Prioritas - - 10533 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 40-44 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 16377.0 Non Prioritas - - 10534 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 45-49 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 15998.0 Non Prioritas - - 10535 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 50-54 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 14972.0 Non Prioritas - - 10536 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 55-59 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 14420.0 Non Prioritas - - 10537 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 60-64 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 12861.0 Non Prioritas - - 10538 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 65-69 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 10394.0 Non Prioritas - - 10539 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 70-74 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 7049.0 Non Prioritas - - 10540 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Perempuan menurut Kelompok Umur 75+ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 7446.0 Non Prioritas - - 10541 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Kemantren Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 37429.0 Non Prioritas 34.71.01 - 10542 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 18367.0 Non Prioritas 34.71.01 - 10543 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 19062.0 Non Prioritas 34.71.01 - 10544 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Kemantren Jetis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 26999.0 Non Prioritas 34.71.02 - 10545 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Jetis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 13030.0 Non Prioritas - - 10546 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Jetis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 13969.0 Non Prioritas - - 10547 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Kemantren Gondokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 43265.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10548 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Gondokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 20942.0 Non Prioritas - - 10549 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Gondokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 22323.0 Non Prioritas - - 10550 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Kemantren Danurejan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 21088.0 Non Prioritas 34.71.04 - 10551 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Danurejan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 10301.0 Non Prioritas - - 10552 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Danurejan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 10787.0 Non Prioritas - - 10553 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Kemantren Gedongtengen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 18973.0 Non Prioritas 34.71.05 - 10554 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Gedongtengen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 9311.0 Non Prioritas 34.71.05 - 10555 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Gedongtengen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 9662.0 Non Prioritas 34.71.05 - 10556 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Kemantren Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 17850.0 Non Prioritas 34.71.06 - 10557 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 8733.0 Non Prioritas - - 10558 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 9117.0 Non Prioritas - - 10559 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Kemantren Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 28168.0 Non Prioritas 34.71.07 - 10560 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 13785.0 Non Prioritas - - 10561 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 14383.0 Non Prioritas - - 10562 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Kemantren Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 35424.0 Non Prioritas 34.71.08 - 10563 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 17186.0 Non Prioritas - - 10564 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 18238.0 Non Prioritas - - 10565 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Kemantren Kraton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 21269.0 Non Prioritas 34.71.09 - 10566 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Kraton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 10341.0 Non Prioritas - - 10567 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Kraton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 10928.0 Non Prioritas - - 10568 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Kemantren Gondomanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 14496.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10569 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Gondomanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 7060.0 Non Prioritas - - 10570 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Gondomanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 7436.0 Non Prioritas - - 10571 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Kemantren Pakualaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 10526.0 Non Prioritas 34.71.11 - 10572 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Pakualaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5029.0 Non Prioritas - - 10573 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Pakualaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 5497.0 Non Prioritas - - 10574 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Kemantren Mergangsan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 31708.0 Non Prioritas 34.71.12 - 10575 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Mergangsan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 15284.0 Non Prioritas - - 10576 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Mergangsan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 16424.0 Non Prioritas - - 10577 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Kemantren Umbulharjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 72729.0 Non Prioritas 34.71.13 - 10578 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Umbulharjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 35549.0 Non Prioritas - - 10579 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Umbulharjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 37180.0 Non Prioritas - - 10580 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Kemantren Kotagede Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 35855.0 Non Prioritas 34.71.14 - 10581 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (L) Kotagede Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 17599.0 Non Prioritas - - 10582 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (P) Kotagede Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 18256.0 Non Prioritas - - 10583 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk menurut Agama Islam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 348773.0 Non Prioritas - - 10584 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk menurut Agama Kristen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 25687.0 Non Prioritas - - 10585 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk menurut Agama Katholik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 39726.0 Non Prioritas - - 10586 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk menurut Agama Hindu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 482.0 Non Prioritas - - 10587 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk menurut Agama Budha Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1057.0 Non Prioritas - - 10588 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk menurut Agama Konghucu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 25.0 Non Prioritas - - 10589 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk menurut Agama Lainnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 29.0 Non Prioritas - - 10590 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Tidak/Belum bersekolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 70872.0 Non Prioritas - - 10591 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Tidak/Belum bersekolah Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 36145.0 Non Prioritas - - 10592 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Tidak/Belum bersekolah Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 34727.0 Non Prioritas - - 10593 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Belum Tamat SD/Sederajat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 39333.0 Non Prioritas - - 10594 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Belum Tamat SD/Sederajat Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 19433.0 Non Prioritas - - 10595 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Belum Tamat SD/Sederajat Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 19900.0 Non Prioritas - - 10596 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Tamat Sd/Sederajat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 37310.0 Non Prioritas - - 10597 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Tamat Sd/Sederajat Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 16927.0 Non Prioritas - - 10598 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Tamat Sd/Sederajat Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 20383.0 Non Prioritas - - 10599 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk SLTP/Sederajat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 48438.0 Non Prioritas - - 10600 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk SLTP/Sederajat Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 23600.0 Non Prioritas - - 10601 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk SLTP/Sederajat Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 24838.0 Non Prioritas - - 10602 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk SLTA/Sederajat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 121560.0 Non Prioritas - - 10603 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk SLTA/Sederajat Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 60496.0 Non Prioritas - - 10604 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk SLTA/Sederajat Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 61064.0 Non Prioritas - - 10605 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Diploma I/II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 2916.0 Non Prioritas - - 10606 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Diploma I/II Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1085.0 Non Prioritas - - 10607 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Diploma I/II Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 1831.0 Non Prioritas - - 10608 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Akademi/Diploma III/Sarjana Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 19233.0 Non Prioritas - - 10609 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Akademi/Diploma III Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 7883.0 Non Prioritas - - 10610 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Akademi/Diploma III Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 11350.0 Non Prioritas - - 10611 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Strata I/Diploma IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 67104.0 Non Prioritas - - 10612 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Strata I Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 32139.0 Non Prioritas - - 10613 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Strata I Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 34965.0 Non Prioritas - - 10614 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Strata II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 8054.0 Non Prioritas - - 10615 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Strata II Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 4202.0 Non Prioritas - - 10616 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Strata II Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 3852.0 Non Prioritas - - 10617 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Strata III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 959.0 Non Prioritas - - 10618 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Strata III Laki-Laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 607.0 Non Prioritas - - 10619 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Strata III Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 352.0 Non Prioritas - - 10620 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk yang Bersekolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 126132.0 Non Prioritas - - 10621 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Usia 4 - 6 Tahun (PAUD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 15446.0 Non Prioritas - - 10622 SDGs, SIPD 06.01.082 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Usia 7 - 12 Tahun (SD/MI/Sederajat) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. sekolah 35651.0 Non Prioritas - - 10623 SDGs, SIPD 06.01.078 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Usia 13 - 15 Tahun (SMP/MTs/Sederajat) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. sekolah 20966.0 Non Prioritas - - 10624 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Usia 16 - 18 Tahun (SMA/SMK/MA Sederajat) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 19545.0 Non Prioritas - - 10625 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Usia 19 - 24 Tahun (PT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 37855.0 Non Prioritas - - 10626 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kota Yogyakarta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang-per-km2 12.668,81 Non Prioritas 34.71 - 10627 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang-per-km2 12.641,52 Non Prioritas 34.71.01 - 10628 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Jetis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang-per-km2 15.692,53 Non Prioritas 34.71.02 - 10629 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Gondokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang-per-km2 10.854,24 Non Prioritas 34.71.03 - 10630 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Danurejan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang-per-km2 19.022,19 Non Prioritas 34.71.04 - 10631 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Gedongtengen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang-per-km2 19.258,02 Non Prioritas 34.71.05 - 10632 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang-per-km2 21.237,36 Non Prioritas 34.71.06 - 10633 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang-per-km2 15.909,63 Non Prioritas 34.71.07 - 10634 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang-per-km2 13.255,50 Non Prioritas 34.71.08 - 10635 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Kraton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang-per-km2 15.468,36 Non Prioritas 34.71.09 - 10636 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Gondomanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang-per-km2 12.691,30 Non Prioritas 34.71.03 - 10637 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Pakualaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang-per-km2 16.279,00 Non Prioritas 34.71.11 - 10638 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Mergangsan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang-per-km2 13.804,09 Non Prioritas 34.71.12 - 10639 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Umbulharjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang-per-km2 8.735,38 Non Prioritas 34.71.13 - 10640 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kemantren Kotagede Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang-per-km2 11.999,67 Non Prioritas 34.71.14 - 10641 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Laju Pertumbuhan Penduduk (Dukcapil) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. persen 0.02 Non Prioritas - - 10642 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Laju Pertumbuhan Penduduk Kemantren Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. persen -0.08 Non Prioritas 34.71.01 - 10643 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Laju Pertumbuhan Penduduk Kemantren Jetis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. persen -0.03 Non Prioritas 34.71.02 - 10644 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Laju Pertumbuhan Penduduk Kemantren Gondokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. persen 0.06 Non Prioritas 34.71.03 - 10645 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Laju Pertumbuhan Penduduk Kemantren Danurejan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. persen -0.01 Non Prioritas 34.71.04 - 10646 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Laju Pertumbuhan Penduduk Kemantren Gedongtengen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. persen -0.44 Non Prioritas 34.71.05 - 10647 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Laju Pertumbuhan Penduduk Kemantren Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. persen -0.21 Non Prioritas 34.71.06 - 10648 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Laju Pertumbuhan Penduduk Kemantren Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. persen -0.18 Non Prioritas 34.71.07 - 10649 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Laju Pertumbuhan Penduduk Kemantren Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. persen 0.04 Non Prioritas 34.71.08 - 10650 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Laju Pertumbuhan Penduduk Kemantren Kraton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. persen -0.13 Non Prioritas 34.71.09 - 10651 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Laju Pertumbuhan Penduduk Kemantren Gondomanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. persen -0.32 Non Prioritas 34.71.03 - 10652 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Laju Pertumbuhan Penduduk Kemantren Pakualaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. persen -0.31 Non Prioritas 34.71.11 - 10653 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Laju Pertumbuhan Penduduk Kemantren Mergangsan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. persen 0.02 Non Prioritas 34.71.12 - 10654 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Laju Pertumbuhan Penduduk Kemantren Umbulharjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. persen 0.36 Non Prioritas 34.71.13 - 10655 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Laju Pertumbuhan Penduduk Kemantren Kotagede Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. persen 0.28 Non Prioritas 34.71.14 - 10656 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Yogyakarta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 100.01 Non Prioritas 34.71 - 10657 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tidak/Belum Sekolah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 17.05 Non Prioritas - - 10658 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Belum Tamat SD/Sederajat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 9.46 Non Prioritas - - 10659 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tamat SD/Sederajat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 8.97 Non Prioritas - - 10660 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan SLTP/Sederajat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 11.65 Non Prioritas - - 10661 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan SLTA/Sederajat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 29.24 Non Prioritas - - 10662 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Diploma I/II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.7 Non Prioritas - - 10663 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Diploma III/Akademi/Sarjana Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 4.63 Non Prioritas - - 10664 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Diploma IV/Strata I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 16.14 Non Prioritas - - 10665 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Strata II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.94 Non Prioritas - - 10666 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Strata III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.23 Non Prioritas - - 10667 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Sex Ratio (Dukcapil) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus penduduk perempuan. - 94,96 Non Prioritas - - 10668 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Sex Ratio Kemantren Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus penduduk perempuan. - 96,35 Non Prioritas 34.71.01 - 10669 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Sex Ratio Kemantren Jetis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus penduduk perempuan. - 93,28 Non Prioritas 34.71.02 - 10670 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Sex Ratio Kemantren Gondokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus penduduk perempuan. - 93,81 Non Prioritas 34.71.03 - 10671 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Sex Ratio Kemantren Danurejan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus penduduk perempuan. - 95,49 Non Prioritas 34.71.04 - 10672 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Sex Ratio Kemantren Gedongtengen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus penduduk perempuan. - 96,37 Non Prioritas 34.71.05 - 10673 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Sex Ratio Kemantren Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus penduduk perempuan. - 95,79 Non Prioritas 34.71.06 - 10674 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Sex Ratio Kemantren Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus penduduk perempuan. - 95,84 Non Prioritas 34.71.07 - 10675 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Sex Ratio Kemantren Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus penduduk perempuan. - 94,23 Non Prioritas 34.71.08 - 10676 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Sex Ratio Kemantren Kraton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus penduduk perempuan. - 94,63 Non Prioritas 34.71.09 - 10677 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Sex Ratio Kemantren Gondomanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus penduduk perempuan. - 94,94 Non Prioritas 34.71.03 - 10678 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Sex Ratio Kemantren Pakualaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus penduduk perempuan. - 91,49 Non Prioritas 34.71.11 - 10679 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Sex Ratio Kemantren Mergangsan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus penduduk perempuan. - 93,06 Non Prioritas 34.71.12 - 10680 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Sex Ratio Kemantren Umbulharjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus penduduk perempuan. - 95,61 Non Prioritas 34.71.13 - 10681 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Sex Ratio Kemantren Kotagede Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus penduduk perempuan. - 96,40 Non Prioritas 34.71.14 - 10682 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2995.0 Non Prioritas - - 10683 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Laki-laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1542.0 Non Prioritas - - 10684 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Laki-laki Kemantren Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 139.0 Non Prioritas 34.71.01 - 10685 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Laki-laki Kemantren Jetis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 98.0 Non Prioritas 34.71.02 - 10686 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Laki-laki Kemantren Gondokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 147.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10687 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Laki-laki Kemantren Danurejan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 68.0 Non Prioritas 34.71.04 - 10688 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Laki-laki Kemantren Gedongtengen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 73.0 Non Prioritas 34.71.05 - 10689 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Laki-laki Kemantren Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 63.0 Non Prioritas 34.71.06 - 10690 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Laki-laki Kemantren Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 114.0 Non Prioritas 34.71.07 - 10691 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Laki-laki Kemantren Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 116.0 Non Prioritas 34.71.08 - 10692 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Laki-laki Kemantren Kraton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 74.0 Non Prioritas 34.71.09 - 10693 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Laki-laki Kemantren Gondomanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 49.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10694 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Laki-laki Kemantren Pakualaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 29.0 Non Prioritas 34.71.11 - 10695 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Laki-laki Kemantren Mergangsan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 123.0 Non Prioritas 34.71.12 - 10696 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Laki-laki Kemantren Umbulharjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 302.0 Non Prioritas 34.71.13 - 10697 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Laki-laki Kemantren Kotagede Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 147.0 Non Prioritas 34.71.14 - 10698 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1453.0 Non Prioritas - - 10699 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 144.0 Non Prioritas 34.71.01 - 10700 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Perempuan Kemantren Jetis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 102.0 Non Prioritas 34.71.02 - 10701 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 145.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10702 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 93.0 Non Prioritas 34.71.04 - 10703 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 62.0 Non Prioritas 34.71.05 - 10704 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 51.0 Non Prioritas 34.71.06 - 10705 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 87.0 Non Prioritas 34.71.07 - 10706 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 128.0 Non Prioritas 34.71.08 - 10707 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Perempuan Kemantren Kraton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 75.0 Non Prioritas 34.71.09 - 10708 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 51.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10709 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 30.0 Non Prioritas 34.71.11 - 10710 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 109.0 Non Prioritas 34.71.12 - 10711 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 249.0 Non Prioritas 34.71.13 - 10712 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kelahiran Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 127.0 Non Prioritas 34.71.14 - 10713 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 3201.0 Non Prioritas - - 10714 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Laki-laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 1688.0 Non Prioritas - - 10715 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Laki-laki Kemantren Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 138.0 Non Prioritas 34.71.01 - 10716 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Laki-laki Kemantren Jetis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 119.0 Non Prioritas 34.71.02 - 10717 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Laki-laki Kemantren Gondokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 162.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10718 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Laki-laki Kemantren Danurejan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 89.0 Non Prioritas 34.71.04 - 10719 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Laki-laki Kemantren Gedongtengen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 93.0 Non Prioritas 34.71.05 - 10720 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Laki-laki Kemantren Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 83.0 Non Prioritas 34.71.06 - 10721 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Laki-laki Kemantren Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 126.0 Non Prioritas 34.71.07 - 10722 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Laki-laki Kemantren Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 142.0 Non Prioritas 34.71.08 - 10723 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Laki-laki Kemantren Kraton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 92.0 Non Prioritas 34.71.09 - 10724 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Laki-laki Kemantren Gondomanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 78.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10725 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Laki-laki Kemantren Pakualaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 48.0 Non Prioritas 34.71.11 - 10726 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Laki-laki Kemantren Mergangsan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 152.0 Non Prioritas 34.71.12 - 10727 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Laki-laki Kemantren Umbulharjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 263.0 Non Prioritas 34.71.13 - 10728 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Laki-laki Kemantren Kotagede Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 103.0 Non Prioritas 34.71.14 - 10729 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 1513.0 Non Prioritas - - 10730 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 125.0 Non Prioritas 34.71.01 - 10731 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Perempuan Kemantren Jetis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 114.0 Non Prioritas 34.71.02 - 10732 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 147.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10733 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 85.0 Non Prioritas 34.71.04 - 10734 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 99.0 Non Prioritas 34.71.05 - 10735 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 61.0 Non Prioritas 34.71.06 - 10736 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 123.0 Non Prioritas 34.71.07 - 10737 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 140.0 Non Prioritas 34.71.08 - 10738 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Perempuan Kemantren Kraton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 81.0 Non Prioritas 34.71.09 - 10739 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 58.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10740 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 33.0 Non Prioritas 34.71.11 - 10741 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 111.0 Non Prioritas 34.71.12 - 10742 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 217.0 Non Prioritas 34.71.13 - 10743 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kematian Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya kejadian kematian atau keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen di suatu wilayah. orang 119.0 Non Prioritas 34.71.14 - 10744 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah atau tingkat penduduk masuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 6211.0 Non Prioritas - - 10745 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Laki-laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2985.0 Non Prioritas - - 10746 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Laki-laki Kemantren Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 252.0 Non Prioritas 34.71.01 - 10747 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Laki-laki Kemantren Jetis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 168.0 Non Prioritas 34.71.02 - 10748 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Laki-laki Kemantren Gondokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 379.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10749 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Laki-laki Kemantren Danurejan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 158.0 Non Prioritas 34.71.04 - 10750 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Laki-laki Kemantren Gedongtengen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 104.0 Non Prioritas 34.71.05 - 10751 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Laki-laki Kemantren Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 97.0 Non Prioritas 34.71.06 - 10752 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Laki-laki Kemantren Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 169.0 Non Prioritas 34.71.07 - 10753 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Laki-laki Kemantren Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 265.0 Non Prioritas 34.71.08 - 10754 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Laki-laki Kemantren Kraton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 148.0 Non Prioritas 34.71.09 - 10755 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Laki-laki Kemantren Gondomanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 89.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10756 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Laki-laki Kemantren Pakualaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 78.0 Non Prioritas 34.71.11 - 10757 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Laki-laki Kemantren Mergangsan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 215.0 Non Prioritas 34.71.12 - 10758 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Laki-laki Kemantren Umbulharjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 610.0 Non Prioritas 34.71.13 - 10759 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Laki-laki Kemantren Kotagede Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 253.0 Non Prioritas 34.71.14 - 10760 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3226.0 Non Prioritas - - 10761 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 266.0 Non Prioritas 34.71.01 - 10762 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Perempuan Kemantren Jetis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 190.0 Non Prioritas 34.71.02 - 10763 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 409.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10764 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 165.0 Non Prioritas 34.71.04 - 10765 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 93.0 Non Prioritas 34.71.05 - 10766 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 112.0 Non Prioritas 34.71.06 - 10767 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 210.0 Non Prioritas 34.71.07 - 10768 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 292.0 Non Prioritas 34.71.08 - 10769 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Perempuan Kemantren Kraton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 158.0 Non Prioritas 34.71.09 - 10770 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 81.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10771 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 66.0 Non Prioritas 34.71.11 - 10772 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 233.0 Non Prioritas 34.71.12 - 10773 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 641.0 Non Prioritas 34.71.13 - 10774 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Masuk Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 310.0 Non Prioritas 34.71.14 - 10775 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah atau tingkat penduduk keluar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 7120.0 Non Prioritas - - 10776 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Laki-laki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3389.0 Non Prioritas - - 10777 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Laki-laki Kemantren Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 319.0 Non Prioritas 34.71.01 - 10778 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Laki-laki Kemantren Jetis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 208.0 Non Prioritas 34.71.02 - 10779 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Laki-laki Kemantren Gondokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 407.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10780 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Laki-laki Kemantren Danurejan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 175.0 Non Prioritas 34.71.04 - 10781 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Laki-laki Kemantren Gedongtengen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 152.0 Non Prioritas 34.71.05 - 10782 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Laki-laki Kemantren Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 156.0 Non Prioritas 34.71.06 - 10783 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Laki-laki Kemantren Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 235.0 Non Prioritas 34.71.07 - 10784 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Laki-laki Kemantren Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 279.0 Non Prioritas 34.71.08 - 10785 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Laki-laki Kemantren Kraton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 189.0 Non Prioritas 34.71.09 - 10786 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Laki-laki Kemantren Gondomanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 112.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10787 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Laki-laki Kemantren Pakualaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 88.0 Non Prioritas 34.71.11 - 10788 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Laki-laki Kemantren Mergangsan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 222.0 Non Prioritas 34.71.12 - 10789 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Laki-laki Kemantren Umbulharjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 581.0 Non Prioritas 34.71.13 - 10790 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Laki-laki Kemantren Kotagede Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 266.0 Non Prioritas 34.71.14 - 10791 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Perempuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3731.0 Non Prioritas - - 10792 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Perempuan Kemantren Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 374.0 Non Prioritas 34.71.01 - 10793 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Perempuan Kemantren Jetis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 248.0 Non Prioritas 34.71.02 - 10794 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Perempuan Kemantren Gondokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 455.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10795 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Perempuan Kemantren Danurejan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 190.0 Non Prioritas 34.71.04 - 10796 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Perempuan Kemantren Gedongtengen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 166.0 Non Prioritas 34.71.05 - 10797 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Perempuan Kemantren Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 167.0 Non Prioritas 34.71.06 - 10798 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Perempuan Kemantren Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 233.0 Non Prioritas 34.71.07 - 10799 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Perempuan Kemantren Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 297.0 Non Prioritas 34.71.08 - 10800 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Perempuan Kemantren Kraton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 217.0 Non Prioritas 34.71.09 - 10801 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Perempuan Kemantren Gondomanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 129.0 Non Prioritas 34.71.03 - 10802 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Perempuan Kemantren Pakualaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 96.0 Non Prioritas 34.71.11 - 10803 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Perempuan Kemantren Mergangsan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 266.0 Non Prioritas 34.71.12 - 10804 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Perempuan Kemantren Umbulharjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 632.0 Non Prioritas 34.71.13 - 10805 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Migrasi Keluar Perempuan Kemantren Kotagede Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 261.0 Non Prioritas 34.71.14 - 10806 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Rasio Ketergantungan di Kota Yogyakarta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" - 40.879 Non Prioritas 34.71 - 10807 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk usia <15th + usia >64th Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 120646.0 Non Prioritas - - 10808 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk usia 15-64 tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 295133.0 Non Prioritas - - 10809 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Rasio Penduduk Lulusan S1/S2/S3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.183 Non Prioritas - - 10810 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Lulusan S1/S2/S3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 76117.0 Non Prioritas - - 10811 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 415771.0 Non Prioritas 34.71 - 10812 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Rasio Bayi Berakta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak - 100.0 Non Prioritas - - 10813 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah bayi berakta kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2943.0 Non Prioritas - - 10814 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah bayi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2943.0 Non Prioritas - - 10815 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Rasio Pasangan Berakta Nikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" - 0.897 Non Prioritas - - 10816 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah pasangan nikah berakte nikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 171079.0 Non Prioritas - - 10817 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah keseluruhan pasangan nikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 190632.0 Non Prioritas - - 10818 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Rata-rata Jumlah anak per keluarga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah anak yang dilahirkan di bagi dengan Jumlah keluarga (KK) yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. anak 1.12 Non Prioritas - - 10819 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah anak (status hubungan keluarga) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 165901.0 Non Prioritas - - 10820 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kota Yogyakarta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah seseorang yang mempunyai tanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala keluarga di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. KK 148076.0 Non Prioritas 34.71 - 10821 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" Ada/Tidak-Ada ada Non Prioritas - - 10822 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" Sudah/Belum sudah Non Prioritas - - 10823 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Persentase Kepemilikan Dokumen KTP-El Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase penduduk ber-KTP terhadap total Jumlah penduduk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 99.27 Non Prioritas - - 10824 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah penduduk wajib KTP yang memiliki KTP-El Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 323442.0 Non Prioritas - - 10825 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah penduduk wajib KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 325808.0 Non Prioritas - - 10826 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" dokumen 2.0 Non Prioritas - - 10827 E-WALIDATA 2.12.000023 Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting adalah proses pencatatan dan penerbitan dokumen yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait peristiwa penting yang dialami oleh warga masyarakat dokumen 635.0 Non Prioritas - - 10828 E-WALIDATA 2.12.000024 Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk adalah rangkaian kegiatan dalam administrasi kependudukan dokumen 70682.0 Non Prioritas - - 10829 E-WALIDATA 2.12.000025 Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "Mengacu kepada Permendagri 96 Tahun 2019 Pasal 7 bahwa penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan. Dalam pasal 2 disebutkan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan meliputi : 1. Korban Bencana Alam 2. Korban kerusuhan Sosial 3. Orang terlantar 4. komunitas terpencil. Yang disebut dengan orang terlantar dalam permendagri 96 tahun 2019 adalah warga negara Indonesia yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini sudah sejalan dengan definisi dari kategori warga Negara penyandang disabilitas sesuai dengan UU No.8 Tahun 2016 pasal 1 bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak." dokumen 28.0 Non Prioritas - - 10830 E-WALIDATA 2.12.000035 Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" dokumen 30.0 Non Prioritas - - 10831 E-WALIDATA 2.12.000037 Dokumen Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Kependudukan Dokumen Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" dokumen 12858.0 Non Prioritas - - 10832 E-WALIDATA 2.12.000044 Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" dokumen 2.0 Non Prioritas - - 10833 E-WALIDATA 2.12.000062 Laporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Laporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" laporan 3.0 Non Prioritas - - 10834 E-WALIDATA 2.12.000077 Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" laporan 5.0 Non Prioritas - - 10835 E-WALIDATA 2.12.000078 Laporan hasil sosialiasi pendaftaran penduduk Laporan hasil sosialiasi pendaftaran penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" laporan 6.0 Non Prioritas - - 10836 E-WALIDATA 2.12.000079 Laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil Laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" laporan 7.0 Non Prioritas - - 10837 E-WALIDATA 2.12.000081 Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" laporan 4.0 Non Prioritas - - 10838 E-WALIDATA 2.12.000089 Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" layanan 10369.0 Non Prioritas - - 10839 E-WALIDATA 2.12.000099 Melakukan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan Melakukan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil kabupaten/kota melakukan pendataan rutin terhadap penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan kali 28.0 Non Prioritas - - 10840 E-WALIDATA 2.12.000100 Pengadaan blangko Kartu Identitas Anak (KIA) untuk pemenuhan identitas resmi anak Pengadaan blangko Kartu Identitas Anak (KIA) untuk pemenuhan identitas resmi anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil kabupaten/kota melakukan pengadaan blangko KIA untuk memenuhi hak anak memiliki identitas resmi. Kenapa hanya KIA? Karena KTP-el pengadaan dilakukan oleh Ditjen Dukcapil, sementara blangko lain seperti blangko KK dan blangko pencatatan sipil tidak lagi menggunakan blangko khusus security printing, melainkan hanya menggunakan kertas HVS A4 80 gram dokumen 6000.0 Non Prioritas - - 10841 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 1-2 tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 7653.0 Non Prioritas - - 10842 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah Penduduk Usia 0-6 tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 30321.0 Non Prioritas - - 10843 RPJMN 2025-2029 06.01.003 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Jumlah penduduk usia 4-6 tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 15446.0 Non Prioritas - - 10844 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah penduduk usia 5-6 tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 10656.0 Non Prioritas - - 10845 SIPD 06.01.095 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Jumlah penduduk usia 7-12 tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 34244.0 Non Prioritas - - 10846 "" "" "" Jumlah penduduk usia 1-14 tahun Dinas Kesehatan "" orang 74275.0 Non Prioritas - - 10847 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah penduduk usia 7-15 tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 53286.0 Non Prioritas - - 10848 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah penduduk usia 7-18 tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 79171.0 Non Prioritas - - 10849 SIPD 06.01.091 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Jumlah penduduk usia 13-15 tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 19042.0 Non Prioritas - - 10850 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah penduduk usia 16-18 tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 19545.0 Non Prioritas - - 10851 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Total penduduk dalam suatu wilayah dan periode tertentu yang telah berusia 15 tahun atau lebih, tanpa membedakan status pekerjaan atau kegiatan sehari-harinya orang 299414.0 Non Prioritas - - 10852 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah penduduk usia 15-65 tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 299414.0 Non Prioritas - - 10853 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah penduduk usia 1-17 tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 93675.0 Non Prioritas - - 10854 E-WALIDATA 2.12.000005 Data yang telah diolah dan disajikan Data yang telah diolah dan disajikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengolahan data kependudukan adalah proses menabulasi, menjumlahkan, atau memilah-milah data kependudukan menjadi data yang siap disajikan dan dianalisis. Sedangkan penyajian data kependudukan adalah proses menyajikan data yang sudah diolah agar mudah dibaca. dokumen 2.0 Non Prioritas - - 10855 E-WALIDATA 2.12.000008 Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengolahan data kependudukan adalah proses menabulasi, menjumlahkan, atau memilah-milah data kependudukan menjadi data yang siap disajikan dan dianalisis. Sedangkan penyajian data kependudukan adalah proses menyajikan data yang sudah diolah agar mudah dibaca. dokumen 2.0 Non Prioritas - - 10856 E-WALIDATA 2.12.000057 Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" laporan 8.0 Non Prioritas - - 10857 E-WALIDATA 2.12.000098 Sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan Sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sosialisasi administrasi kependudukan terutama pentingnya dokumen kependudukan untuk berbagai urusan layanan publik kepada masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan provinsi dan Sipil kabupaten/kota kali 2.0 Non Prioritas - - 10858 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6676.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 10859 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4647.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 10860 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4531.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 10861 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2513.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 10862 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4976.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 10863 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4218.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 10864 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3836.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 10865 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4178.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 10866 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1543.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 10867 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4705.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 10868 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5990.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 10869 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4526.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 10870 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2216.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 10871 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4473.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 10872 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3612.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 10873 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3526.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 10874 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5785.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 10875 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4749.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 10876 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3984.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 10877 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5428.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 10878 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4595.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 10879 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3762.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 10880 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6880.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 10881 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5512.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 10882 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4794.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 10883 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2829.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 10884 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4366.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 10885 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3146.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 10886 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2694.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 10887 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4366.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 10888 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2890.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 10889 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2139.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 10890 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4625.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 10891 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5421.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 10892 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5238.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 10893 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2495.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 10894 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Muja-muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5571.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 10895 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4515.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 10896 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4623.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 10897 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6220.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 10898 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 8004.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 10899 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4121.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 10900 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6605.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 10901 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5790.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 10902 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5204.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 10903 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6874.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 10904 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4893.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 10905 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4775.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 10906 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2520.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 10907 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5264.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 10908 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4631.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 10909 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4074.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 10910 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4454.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 10911 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1634.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 10912 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4874.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 10913 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6437.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 10914 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4924.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 10915 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2266.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 10916 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4695.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 10917 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3826.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 10918 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3710.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 10919 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5952.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 10920 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5052.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 10921 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4065.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 10922 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5643.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 10923 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4806.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 10924 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3934.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 10925 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 7106.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 10926 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5938.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 10927 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5194.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 10928 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3020.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 10929 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4572.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 10930 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3336.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 10931 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2859.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 10932 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4577.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 10933 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3162.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 10934 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2335.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 10935 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5017.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 10936 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5740.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 10937 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5667.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 10938 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2678.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 10939 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Muja-muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5854.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 10940 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4756.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 10941 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4896.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 10942 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6402.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 10943 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 8347.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 10944 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4247.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 10945 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6747.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 10946 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6081.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 10947 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5428.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 10948 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.606 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 10949 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.118 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 10950 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.09 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 10951 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.604 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 10952 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.197 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 10953 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.923 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 10954 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.014 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 10955 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.371 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 10956 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.132 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 10957 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.441 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 10958 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.005 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 10959 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.089 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 10960 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.533 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 10961 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.076 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 10962 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.869 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 10963 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.848 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 10964 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.391 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 10965 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.142 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 10966 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.958 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 10967 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.306 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 10968 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.105 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 10969 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.905 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 10970 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.655 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 10971 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.326 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 10972 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.153 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 10973 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.68 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 10974 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.05 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 10975 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.757 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 10976 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.648 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 10977 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.05 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 10978 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.695 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 10979 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.514 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 10980 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.112 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 10981 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.304 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 10982 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.26 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 10983 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.6 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 10984 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Muja-muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.34 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 10985 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.086 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 10986 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.112 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 10987 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.496 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 10988 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.925 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 10989 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.991 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 10990 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.589 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 10991 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.393 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 10992 "" "" "" Persentase Penduduk Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.252 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 10993 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.653 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 10994 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.177 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 10995 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.148 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 10996 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.606 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 10997 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.266 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 10998 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.114 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 10999 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.98 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 11000 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.071 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 11001 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.393 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 11002 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.172 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 11003 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.548 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 11004 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.184 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 11005 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.545 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 11006 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.129 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 11007 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.92 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 11008 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.892 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 11009 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.432 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 11010 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.215 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 11011 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.978 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 11012 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.357 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 11013 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.156 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 11014 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.946 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 11015 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.709 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 11016 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.428 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 11017 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.249 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 11018 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.726 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 11019 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.1 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 11020 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.802 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 11021 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.688 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 11022 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.101 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 11023 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.761 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 11024 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.562 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 11025 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.207 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 11026 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.381 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 11027 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.363 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 11028 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.644 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 11029 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Muja-muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.408 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 11030 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.144 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 11031 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.178 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 11032 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.54 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 11033 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 2.008 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 11034 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.021 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 11035 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.623 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 11036 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.463 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 11037 "" "" "" Persentase Penduduk Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.306 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 11038 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 333.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 11039 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 214.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 11040 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 238.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 11041 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 143.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 11042 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 225.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 11043 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 193.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 11044 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 197.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 11045 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 200.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 11046 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 57.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 11047 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 219.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 11048 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 310.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 11049 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 180.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 11050 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 106.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 11051 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 223.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 11052 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 167.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 11053 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 163.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 11054 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 280.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 11055 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 230.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 11056 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 194.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 11057 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 290.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 11058 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 239.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 11059 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 203.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 11060 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 352.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 11061 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 279.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 11062 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 241.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 11063 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 133.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 11064 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 219.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 11065 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 120.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 11066 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 134.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 11067 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 195.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 11068 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 119.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 11069 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 85.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 11070 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 215.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 11071 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 244.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 11072 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 275.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 11073 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 134.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 11074 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Muja-muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 259.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 11075 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 240.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 11076 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 268.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 11077 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 345.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 11078 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 454.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 11079 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 208.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 11080 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 362.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 11081 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 304.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 11082 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 293.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 11083 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 335.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 11084 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 209.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 11085 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 192.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 11086 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 132.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 11087 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 230.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 11088 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 194.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 11089 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 184.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 11090 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 201.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 11091 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 54.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 11092 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 185.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 11093 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 261.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 11094 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 193.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 11095 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 105.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 11096 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 226.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 11097 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 147.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 11098 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 155.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 11099 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 253.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 11100 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 196.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 11101 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 204.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 11102 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 254.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 11103 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 218.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 11104 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 198.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 11105 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 335.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 11106 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 234.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 11107 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 224.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 11108 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 135.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 11109 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 182.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 11110 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 140.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 11111 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 110.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 11112 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 202.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 11113 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 150.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 11114 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 79.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 11115 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 216.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 11116 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 254.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 11117 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 274.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 11118 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 118.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 11119 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Muja-muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 278.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 11120 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 227.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 11121 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 239.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 11122 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 320.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 11123 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 415.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 11124 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 220.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 11125 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 358.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 11126 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 276.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 11127 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelompok Umur 0-4 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 271.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 11128 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 483.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 11129 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 305.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 11130 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 319.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 11131 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 182.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 11132 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 361.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 11133 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 291.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 11134 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 267.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 11135 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 279.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 11136 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 112.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 11137 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 308.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 11138 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 381.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 11139 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 285.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 11140 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 137.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 11141 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 334.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 11142 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 230.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 11143 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 224.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 11144 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 370.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 11145 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 317.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 11146 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 306.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 11147 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 392.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 11148 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 286.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 11149 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 282.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 11150 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 484.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 11151 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 400.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 11152 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 323.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 11153 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 185.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 11154 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 248.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 11155 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 244.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 11156 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 177.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 11157 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 312.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 11158 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 176.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 11159 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 154.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 11160 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 300.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 11161 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 358.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 11162 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 398.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 11163 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 163.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 11164 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 387.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 11165 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 330.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 11166 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 334.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 11167 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 476.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 11168 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 595.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 11169 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 311.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 11170 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 510.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 11171 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 461.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 11172 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 377.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 11173 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 457.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 11174 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 292.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 11175 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 300.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 11176 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 167.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 11177 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 311.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 11178 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 300.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 11179 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 229.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 11180 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 264.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 11181 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 107.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 11182 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 302.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 11183 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 348.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 11184 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 281.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 11185 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 121.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 11186 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 274.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 11187 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 202.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 11188 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 200.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 11189 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 346.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 11190 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 314.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 11191 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 257.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 11192 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 320.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 11193 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 281.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 11194 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 253.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 11195 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 436.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 11196 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 362.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 11197 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 324.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 11198 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 175.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 11199 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 241.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 11200 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 177.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 11201 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 169.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 11202 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 280.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 11203 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 190.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 11204 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 118.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 11205 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 284.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 11206 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 357.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 11207 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 320.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 11208 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 164.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 11209 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 371.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 11210 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 319.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 11211 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 337.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 11212 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 426.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 11213 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 569.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 11214 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 294.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 11215 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 476.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 11216 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 414.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 11217 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 350.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 11218 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 518.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 11219 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 363.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 11220 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 341.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 11221 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 191.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 11222 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 351.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 11223 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 344.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 11224 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 314.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 11225 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 326.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 11226 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 155.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 11227 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 370.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 11228 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 437.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 11229 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 382.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 11230 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 177.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 11231 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 304.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 11232 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 278.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 11233 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 239.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 11234 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 374.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 11235 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 315.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 11236 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 322.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 11237 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 441.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 11238 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 349.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 11239 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 297.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 11240 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 532.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 11241 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 399.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 11242 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 357.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 11243 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 194.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 11244 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 319.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 11245 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 215.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 11246 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 180.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 11247 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 306.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 11248 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 225.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 11249 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 143.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 11250 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 314.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 11251 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 402.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 11252 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 412.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 11253 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 203.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 11254 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 636.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 11255 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 364.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 11256 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 449.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 11257 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 355.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 11258 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 365.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 11259 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 519.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 11260 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 504.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 11261 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 475.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 11262 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 429.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 11263 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 510.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 11264 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 312.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 11265 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 371.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 11266 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 168.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 11267 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 394.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 11268 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 293.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 11269 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 327.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 11270 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 151.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 11271 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 328.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 11272 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 415.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 11273 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 301.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 11274 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 377.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 11275 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 318.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 11276 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 152.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 11277 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 254.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 11278 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 371.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 11279 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 229.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 11280 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 320.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 11281 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 302.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 11282 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 286.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 11283 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 453.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 11284 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 324.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 11285 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 350.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 11286 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 401.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 11287 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 490.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 11288 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 295.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 11289 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 210.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 11290 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 188.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 11291 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 314.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 11292 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 169.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 11293 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 159.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 11294 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 199.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 11295 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 350.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 11296 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 340.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 11297 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 408.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 11298 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 190.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 11299 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 609.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 11300 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 329.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 11301 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Kelurahan Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 410.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 11302 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 339.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 11303 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 365.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 11304 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 433.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 11305 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 511.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 11306 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 470.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 11307 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 10-14 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 402.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 11308 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 529.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 11309 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 413.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 11310 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 357.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 11311 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 206.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 11312 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 469.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 11313 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 275.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 11314 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 331.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 11315 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 155.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 11316 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 367.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 11317 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 481.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 11318 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 291.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 11319 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 411.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 11320 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 380.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 11321 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 165.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 11322 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 327.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 11323 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 465.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 11324 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 291.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 11325 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 389.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 11326 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 311.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 11327 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 282.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 11328 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 489.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 11329 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 366.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 11330 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 386.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 11331 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 410.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 11332 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 565.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 11333 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 299.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 11334 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 252.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 11335 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 202.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 11336 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 338.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 11337 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 187.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 11338 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 182.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 11339 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 245.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 11340 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 467.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 11341 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 351.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 11342 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 427.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 11343 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 236.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 11344 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 631.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 11345 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 339.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 11346 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 486.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 11347 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 351.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 11348 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 356.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 11349 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 507.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 11350 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 531.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 11351 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 465.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 11352 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 428.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 11353 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 527.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 11354 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 371.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 11355 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 334.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 11356 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 199.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 11357 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 396.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 11358 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 321.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 11359 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 352.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 11360 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 155.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 11361 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 373.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 11362 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 515.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 11363 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 338.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 11364 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 389.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 11365 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 346.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 11366 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 170.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 11367 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 307.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 11368 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 404.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 11369 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 298.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 11370 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 375.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 11371 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 295.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 11372 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 279.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 11373 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 456.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 11374 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 342.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 11375 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 360.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 11376 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 462.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 11377 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 490.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 11378 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 284.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 11379 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 251.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 11380 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 211.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 11381 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 320.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 11382 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 196.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 11383 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 161.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 11384 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 211.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 11385 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 416.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 11386 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 345.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 11387 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 386.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 11388 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 197.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 11389 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 668.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 11390 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 302.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 11391 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 499.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 11392 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 346.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 11393 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 358.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 11394 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 469.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 11395 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 476.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 11396 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 469.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 11397 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 412.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 11398 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 515.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 11399 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 377.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 11400 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 366.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 11401 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 201.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 11402 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 367.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 11403 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 308.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 11404 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 336.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 11405 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 120.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 11406 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 381.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 11407 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 484.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 11408 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 348.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 11409 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 346.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 11410 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 358.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 11411 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 197.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 11412 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 310.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 11413 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 484.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 11414 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 293.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 11415 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 362.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 11416 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 341.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 11417 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 320.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 11418 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 430.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 11419 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 382.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 11420 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 382.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 11421 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 433.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 11422 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 507.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 11423 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 365.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 11424 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 261.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 11425 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 232.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 11426 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 324.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 11427 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 215.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 11428 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 176.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 11429 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 252.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 11430 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 414.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 11431 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 378.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 11432 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 364.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 11433 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 188.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 11434 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 622.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 11435 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 334.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 11436 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 455.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 11437 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 350.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 11438 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 344.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 11439 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 473.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 11440 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 486.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 11441 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 444.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 11442 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 410.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 11443 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 456.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 11444 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 374.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 11445 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 374.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 11446 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 179.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 11447 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 387.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 11448 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 309.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 11449 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 328.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 11450 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 111.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 11451 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 343.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 11452 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 513.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 11453 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 348.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 11454 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 339.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 11455 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 178.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 11456 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 284.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 11457 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 454.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 11458 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 270.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 11459 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 357.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 11460 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 311.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 11461 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 263.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 11462 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 447.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 11463 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 360.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 11464 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 377.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 11465 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 427.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 11466 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 510.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 11467 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 354.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 11468 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 343.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 11469 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 226.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 11470 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 200.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 11471 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 341.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 11472 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 186.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 11473 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 179.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 11474 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 214.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 11475 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 414.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 11476 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 345.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 11477 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 412.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 11478 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 204.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 11479 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 578.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 11480 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 301.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 11481 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 415.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 11482 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 350.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 11483 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 361.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 11484 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 485.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 11485 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 474.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 11486 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 414.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 11487 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 20-24 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 385.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 11488 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 501.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 11489 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 368.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 11490 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 340.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 11491 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 196.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 11492 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 354.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 11493 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 295.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 11494 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 307.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 11495 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 107.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 11496 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 370.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 11497 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 459.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 11498 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 321.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 11499 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 340.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 11500 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 349.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 11501 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 163.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 11502 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 297.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 11503 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 460.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 11504 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 274.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 11505 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 344.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 11506 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 306.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 11507 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 266.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 11508 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 407.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 11509 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 352.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 11510 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 390.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 11511 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 439.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 11512 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 543.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 11513 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 394.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 11514 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 259.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 11515 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 231.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 11516 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 308.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 11517 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 207.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 11518 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 170.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 11519 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 232.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 11520 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 424.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 11521 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 341.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 11522 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 399.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 11523 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 188.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 11524 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 623.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 11525 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 300.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 11526 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 425.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 11527 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 332.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 11528 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 365.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 11529 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 526.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 11530 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 578.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 11531 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 421.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 11532 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 392.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 11533 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 489.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 11534 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 320.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 11535 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 320.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 11536 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 180.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 11537 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 381.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 11538 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 280.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 11539 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 336.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 11540 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 106.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 11541 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 349.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 11542 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 497.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 11543 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 333.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 11544 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 324.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 11545 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 341.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 11546 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 174.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 11547 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 291.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 11548 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 444.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 11549 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 261.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 11550 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 346.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 11551 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 286.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 11552 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 317.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 11553 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 422.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 11554 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 363.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 11555 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 398.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 11556 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 418.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 11557 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 497.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 11558 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 340.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 11559 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 227.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 11560 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 209.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 11561 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 298.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 11562 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 209.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 11563 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 173.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 11564 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 216.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 11565 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 411.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 11566 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 389.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 11567 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 390.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 11568 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 183.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 11569 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 647.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 11570 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 312.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 11571 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 420.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 11572 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 344.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 11573 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 404.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 11574 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 455.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 11575 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 543.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 11576 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 421.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 11577 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 425.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 11578 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 481.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 11579 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 338.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 11580 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 296.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 11581 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 188.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 11582 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 363.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 11583 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 269.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 11584 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 292.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 11585 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 95.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 11586 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 328.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 11587 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 431.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 11588 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 313.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 11589 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 329.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 11590 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 304.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 11591 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 165.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 11592 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 276.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 11593 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 423.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 11594 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 255.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 11595 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 370.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 11596 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 276.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 11597 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 248.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 11598 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 373.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 11599 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 347.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 11600 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 378.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 11601 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 430.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 11602 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 505.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 11603 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 299.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 11604 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 219.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 11605 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 210.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 11606 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 301.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 11607 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 207.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 11608 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 137.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 11609 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 188.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 11610 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 400.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 11611 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 362.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 11612 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 388.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 11613 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 167.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 11614 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 609.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 11615 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 290.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 11616 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 407.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 11617 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 335.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 11618 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 357.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 11619 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 442.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 11620 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 497.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 11621 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 453.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 11622 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 338.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 11623 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 460.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 11624 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 334.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 11625 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 287.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 11626 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 180.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 11627 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 343.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 11628 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 260.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 11629 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 287.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 11630 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 105.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 11631 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 348.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 11632 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 425.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 11633 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 296.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 11634 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 334.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 11635 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 336.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 11636 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 134.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 11637 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 302.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 11638 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 382.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 11639 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 247.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 11640 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 376.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 11641 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 271.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 11642 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 280.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 11643 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 378.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 11644 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 357.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 11645 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 393.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 11646 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 448.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 11647 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 524.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 11648 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 299.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 11649 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 224.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 11650 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 225.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 11651 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 308.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 11652 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 193.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 11653 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 143.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 11654 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 230.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 11655 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 402.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 11656 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 337.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 11657 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 444.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 11658 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 180.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 11659 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 628.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 11660 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 318.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 11661 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 402.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 11662 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 335.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 11663 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 368.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 11664 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 507.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 11665 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 531.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 11666 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 453.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 11667 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 373.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 11668 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 461.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 11669 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 284.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 11670 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 298.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 11671 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 172.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 11672 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 364.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 11673 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 244.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 11674 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 290.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 11675 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 103.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 11676 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 335.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 11677 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 354.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 11678 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 302.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 11679 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 294.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 11680 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 305.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 11681 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 146.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 11682 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 214.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 11683 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 374.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 11684 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 227.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 11685 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 304.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 11686 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 274.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 11687 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 251.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 11688 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 346.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 11689 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 314.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 11690 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 301.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 11691 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 361.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 11692 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 462.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 11693 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 280.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 11694 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 223.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 11695 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 183.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 11696 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 313.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 11697 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 190.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 11698 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 146.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 11699 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 192.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 11700 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 337.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 11701 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 333.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 11702 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 331.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 11703 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 173.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 11704 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 608.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 11705 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 294.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 11706 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 366.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 11707 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 306.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 11708 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 326.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 11709 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 452.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 11710 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 485.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 11711 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 368.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 11712 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 317.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 11713 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 489.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 11714 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 327.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 11715 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 324.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 11716 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 179.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 11717 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 363.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 11718 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 246.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 11719 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 299.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 11720 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 135.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 11721 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 301.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 11722 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 429.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 11723 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 299.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 11724 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 336.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 11725 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 287.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 11726 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 150.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 11727 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 228.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 11728 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 360.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 11729 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 229.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 11730 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 345.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 11731 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 282.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 11732 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 254.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 11733 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 380.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 11734 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 365.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 11735 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 336.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 11736 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 511.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 11737 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 404.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 11738 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 307.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 11739 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 235.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 11740 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 174.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 11741 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 314.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 11742 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 196.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 11743 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 158.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 11744 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 195.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 11745 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 369.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 11746 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 360.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 11747 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 383.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 11748 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 175.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 11749 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 587.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 11750 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 287.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 11751 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 396.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 11752 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 340.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 11753 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 341.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 11754 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 454.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 11755 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 492.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 11756 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 423.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 11757 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 365.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 11758 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 541.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 11759 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 336.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 11760 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 412.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 11761 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 189.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 11762 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 390.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 11763 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 321.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 11764 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 335.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 11765 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 127.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 11766 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 362.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 11767 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 487.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 11768 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 309.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 11769 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 362.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 11770 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 366.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 11771 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 170.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 11772 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 267.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 11773 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 438.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 11774 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 286.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 11775 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 385.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 11776 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 296.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 11777 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 307.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 11778 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 431.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 11779 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 320.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 11780 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 322.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 11781 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 399.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 11782 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 551.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 11783 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 329.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 11784 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 218.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 11785 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 196.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 11786 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 367.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 11787 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 208.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 11788 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 168.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 11789 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 207.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 11790 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 412.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 11791 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 356.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 11792 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 423.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 11793 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 198.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 11794 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 626.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 11795 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 348.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 11796 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 422.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 11797 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 383.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 11798 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 369.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 11799 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 470.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 11800 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 538.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 11801 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 440.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 11802 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 422.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 11803 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 560.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 11804 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 364.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 11805 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 389.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 11806 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 196.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 11807 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 413.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 11808 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 323.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 11809 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 373.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 11810 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 158.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 11811 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 354.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 11812 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 460.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 11813 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 331.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 11814 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 391.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 11815 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 377.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 11816 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 167.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 11817 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 285.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 11818 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 425.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 11819 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 268.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 11820 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 398.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 11821 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 272.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 11822 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 298.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 11823 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 432.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 11824 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 317.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 11825 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 347.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 11826 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 429.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 11827 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 546.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 11828 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 328.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 11829 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 227.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 11830 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 216.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 11831 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 375.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 11832 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 206.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 11833 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 165.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 11834 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 226.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 11835 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 449.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 11836 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 356.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 11837 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 451.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 11838 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 219.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 11839 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 662.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 11840 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 364.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 11841 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 482.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 11842 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 383.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 11843 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 375.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 11844 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 542.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 11845 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 558.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 11846 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 485.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 11847 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 435.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 11848 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 527.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 11849 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 320.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 11850 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 338.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 11851 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 198.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 11852 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 405.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 11853 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 276.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 11854 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 328.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 11855 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 120.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 11856 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 359.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 11857 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 466.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 11858 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 302.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 11859 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 352.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 11860 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 331.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 11861 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 175.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 11862 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 259.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 11863 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 412.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 11864 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 277.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 11865 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 382.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 11866 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 313.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 11867 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 284.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 11868 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 400.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 11869 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 320.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 11870 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 317.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 11871 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 398.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 11872 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 511.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 11873 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 302.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 11874 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 211.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 11875 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 218.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 11876 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 343.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 11877 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 187.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 11878 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 146.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 11879 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 212.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 11880 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 304.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 11881 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 397.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 11882 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 383.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 11883 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 186.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 11884 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 577.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 11885 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 306.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 11886 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 441.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 11887 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 331.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 11888 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 323.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 11889 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 481.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 11890 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 477.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 11891 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 437.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 11892 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 396.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 11893 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 523.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 11894 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 359.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 11895 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 412.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 11896 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 190.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 11897 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 415.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 11898 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 289.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 11899 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 354.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 11900 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 114.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 11901 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 355.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 11902 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 490.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 11903 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 315.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 11904 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 354.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 11905 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 381.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 11906 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 169.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 11907 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 287.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 11908 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 484.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 11909 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 274.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 11910 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 365.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 11911 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 347.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 11912 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 304.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 11913 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 422.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 11914 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 348.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 11915 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 382.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 11916 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 422.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 11917 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 539.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 11918 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 316.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 11919 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 250.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 11920 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 229.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 11921 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 330.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 11922 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 188.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 11923 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 180.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 11924 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 251.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 11925 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 398.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 11926 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 380.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 11927 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 409.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 11928 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 206.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 11929 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 633.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 11930 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 324.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 11931 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 444.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 11932 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 344.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 11933 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 339.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 11934 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 482.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 11935 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 519.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 11936 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 449.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 11937 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 433.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 11938 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 467.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 11939 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 326.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 11940 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 332.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 11941 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 165.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 11942 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 338.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 11943 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 251.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 11944 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 284.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 11945 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 100.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 11946 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 298.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 11947 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 451.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 11948 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 304.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 11949 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 301.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 11950 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 305.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 11951 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 141.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 11952 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 242.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 11953 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 445.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 11954 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 236.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 11955 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 319.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 11956 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 264.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 11957 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 252.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 11958 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 394.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 11959 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 338.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 11960 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 320.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 11961 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 371.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 11962 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 437.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 11963 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 318.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 11964 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 227.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 11965 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 177.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 11966 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 313.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 11967 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 169.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 11968 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 166.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 11969 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 221.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 11970 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 376.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 11971 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 326.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 11972 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 331.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 11973 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 190.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 11974 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 533.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 11975 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 257.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 11976 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 383.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 11977 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 304.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 11978 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 296.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 11979 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 393.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 11980 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 415.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 11981 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 374.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 11982 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 359.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 11983 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 529.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 11984 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 364.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 11985 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 351.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 11986 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 166.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 11987 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 365.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 11988 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 289.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 11989 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 303.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 11990 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 100.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 11991 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 328.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 11992 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 486.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 11993 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 319.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 11994 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 355.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 11995 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 318.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 11996 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 161.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 11997 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 254.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 11998 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 459.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 11999 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 299.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 12000 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 371.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 12001 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 269.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 12002 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 291.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 12003 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 395.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 12004 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 328.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 12005 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 364.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 12006 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 417.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 12007 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 494.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 12008 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 351.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 12009 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 252.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 12010 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 224.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 12011 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 313.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 12012 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 215.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 12013 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 179.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 12014 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 209.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 12015 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 428.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 12016 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 334.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 12017 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 362.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 12018 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 179.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 12019 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 563.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 12020 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 277.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 12021 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 447.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 12022 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 313.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 12023 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 328.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 12024 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 430.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 12025 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 440.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 12026 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 421.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 12027 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 332.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 12028 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 390.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 12029 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 301.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 12030 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 246.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 12031 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 143.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 12032 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 293.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 12033 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 253.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 12034 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 271.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 12035 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 85.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 12036 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 282.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 12037 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 396.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 12038 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 273.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 12039 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 336.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 12040 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 286.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 12041 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 138.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 12042 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 235.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 12043 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 384.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 12044 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 210.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 12045 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 302.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 12046 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 234.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 12047 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 236.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 12048 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 333.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 12049 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 282.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 12050 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 303.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 12051 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 342.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 12052 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 446.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 12053 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 273.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 12054 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 224.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 12055 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 197.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 12056 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 280.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 12057 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 192.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 12058 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 139.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 12059 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 176.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 12060 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 340.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 12061 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 317.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 12062 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 329.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 12063 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 146.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 12064 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 457.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 12065 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 224.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 12066 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 310.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 12067 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 269.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 12068 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 270.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 12069 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 339.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 12070 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 344.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 12071 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 337.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 12072 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 305.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 12073 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 402.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 12074 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 345.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 12075 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 319.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 12076 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 168.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 12077 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 324.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 12078 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 265.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 12079 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 291.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 12080 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 100.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 12081 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 389.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 12082 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 460.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 12083 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 330.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 12084 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 348.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 12085 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 328.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 12086 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 162.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 12087 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 287.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 12088 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 433.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 12089 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 259.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 12090 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 330.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 12091 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 264.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 12092 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 232.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 12093 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 380.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 12094 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 371.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 12095 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 369.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 12096 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 446.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 12097 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 449.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 12098 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 358.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 12099 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 248.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 12100 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 243.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 12101 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 308.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 12102 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 193.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 12103 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 153.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 12104 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 242.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 12105 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 406.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 12106 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 365.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 12107 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 374.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 12108 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 167.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 12109 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 528.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 12110 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 252.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 12111 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 362.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 12112 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 322.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 12113 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 307.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 12114 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 381.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 12115 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 427.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 12116 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 399.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 12117 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 334.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 12118 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 361.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 12119 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 242.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 12120 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 231.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 12121 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 123.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 12122 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 268.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 12123 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 200.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 12124 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 214.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 12125 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 78.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 12126 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 286.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 12127 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 326.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 12128 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 225.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 12129 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 238.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 12130 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 248.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 12131 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 127.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 12132 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 216.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 12133 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 325.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 12134 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 194.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 12135 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 289.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 12136 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 188.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 12137 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 186.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 12138 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 250.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 12139 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 255.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 12140 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 295.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 12141 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 326.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 12142 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 349.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 12143 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 277.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 12144 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 186.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 12145 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 173.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 12146 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 236.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 12147 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 138.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 12148 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 134.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 12149 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 180.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 12150 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 319.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 12151 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 266.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 12152 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 278.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 12153 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 122.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 12154 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 396.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 12155 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 271.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 12156 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 215.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 12157 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 203.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 12158 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 226.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 12159 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 276.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 12160 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 319.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 12161 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 302.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 12162 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 267.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 12163 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 410.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 12164 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 275.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 12165 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 270.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 12166 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 131.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 12167 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 308.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 12168 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 247.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 12169 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 271.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 12170 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 73.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 12171 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 328.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 12172 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 397.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 12173 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 283.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 12174 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 298.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 12175 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 294.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 12176 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 149.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 12177 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 252.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 12178 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 421.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 12179 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 224.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 12180 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 339.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 12181 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 224.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 12182 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 232.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 12183 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 299.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 12184 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 285.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 12185 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 338.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 12186 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 371.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 12187 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 439.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 12188 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 313.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 12189 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 225.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 12190 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 192.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 12191 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 306.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 12192 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 171.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 12193 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 163.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 12194 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 183.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 12195 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 370.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 12196 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 313.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 12197 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 357.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 12198 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 162.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 12199 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 473.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 12200 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 232.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 12201 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 307.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 12202 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 268.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 12203 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 272.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 12204 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 369.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 12205 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 338.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 12206 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 356.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 12207 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 333.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 12208 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 250.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 12209 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 195.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 12210 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 168.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 12211 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 93.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 12212 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 204.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 12213 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 160.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 12214 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 180.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 12215 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 69.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 12216 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 197.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 12217 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 236.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 12218 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 174.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 12219 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 181.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 12220 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 167.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 12221 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 106.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 12222 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 148.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 12223 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 254.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 12224 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 150.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 12225 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 212.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 12226 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 173.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 12227 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 147.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 12228 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 213.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 12229 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 197.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 12230 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 211.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 12231 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 254.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 12232 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 279.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 12233 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 189.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 12234 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 125.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 12235 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 140.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 12236 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 212.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 12237 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 113.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 12238 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 90.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 12239 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 147.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 12240 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 254.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 12241 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 209.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 12242 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 214.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 12243 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 97.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 12244 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 299.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 12245 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 148.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 12246 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 198.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 12247 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 194.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 12248 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 202.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 12249 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 241.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 12250 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 266.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 12251 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 243.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 12252 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 222.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 12253 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 302.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 12254 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 278.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 12255 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 212.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 12256 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 127.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 12257 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 279.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 12258 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 210.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 12259 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 254.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 12260 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 65.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 12261 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 254.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 12262 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 298.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 12263 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 213.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 12264 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 249.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 12265 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 213.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 12266 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 118.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 12267 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 182.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 12268 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 281.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 12269 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 194.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 12270 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 247.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 12271 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 202.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 12272 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 178.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 12273 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 267.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 12274 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 233.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 12275 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 203.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 12276 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 284.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 12277 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 347.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 12278 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 240.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 12279 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 193.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 12280 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 149.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 12281 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 265.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 12282 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 189.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 12283 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 134.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 12284 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 177.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 12285 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 310.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 12286 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 282.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 12287 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 293.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 12288 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 145.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 12289 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 331.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 12290 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 192.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 12291 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 261.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 12292 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 217.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 12293 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 225.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 12294 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 298.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 12295 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 281.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 12296 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 249.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 12297 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 273.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 12298 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 168.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 12299 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 136.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 12300 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 133.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 12301 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 70.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 12302 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 128.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 12303 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 117.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 12304 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 126.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 12305 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 29.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 12306 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 142.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 12307 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 153.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 12308 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 111.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 12309 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 110.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 12310 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 124.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 12311 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 56.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 12312 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 86.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 12313 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 160.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 12314 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 118.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 12315 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 136.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 12316 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 102.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 12317 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 111.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 12318 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 127.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 12319 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 125.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 12320 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 144.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 12321 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 157.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 12322 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 196.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 12323 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 142.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 12324 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 102.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 12325 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 73.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 12326 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 130.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 12327 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 94.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 12328 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 54.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 12329 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 63.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 12330 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 168.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 12331 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 144.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 12332 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 159.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 12333 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 62.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 12334 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 189.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 12335 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 94.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 12336 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 157.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 12337 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 120.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 12338 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 138.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 12339 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 158.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 12340 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 165.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 12341 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 147.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 12342 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 148.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 12343 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 215.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 12344 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 165.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 12345 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 150.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 12346 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 79.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 12347 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 178.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 12348 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 162.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 12349 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 187.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 12350 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 46.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 12351 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 173.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 12352 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 198.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 12353 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 133.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 12354 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 155.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 12355 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 143.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 12356 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 82.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 12357 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 123.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 12358 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 208.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 12359 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 146.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 12360 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 181.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 12361 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 146.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 12362 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 120.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 12363 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 179.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 12364 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 166.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 12365 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 200.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 12366 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 198.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 12367 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 266.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 12368 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 178.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 12369 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 123.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 12370 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 102.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 12371 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 149.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 12372 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 117.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 12373 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 93.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 12374 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 113.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 12375 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 183.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 12376 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 180.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 12377 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 192.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 12378 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 86.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 12379 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 238.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 12380 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 108.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 12381 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 174.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 12382 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 147.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 12383 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 137.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 12384 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 182.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 12385 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 160.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 12386 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 210.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 12387 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 178.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 12388 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 151.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 12389 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 129.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 12390 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 116.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 12391 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 53.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 12392 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 96.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 12393 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 89.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 12394 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 96.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 12395 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 31.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 12396 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 101.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 12397 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 138.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 12398 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 93.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 12399 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 86.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 12400 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 89.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 12401 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 47.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 12402 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 60.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 12403 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 137.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 12404 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 89.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 12405 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 93.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 12406 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 84.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 12407 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 90.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 12408 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 112.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 12409 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 123.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 12410 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 124.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 12411 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 114.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 12412 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 161.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 12413 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 113.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 12414 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 60.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 12415 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 96.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 12416 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 85.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 12417 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 88.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 12418 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 49.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 12419 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 55.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 12420 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 109.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 12421 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 109.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 12422 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 127.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 12423 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 42.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 12424 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 89.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 12425 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 149.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 12426 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 155.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 12427 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 112.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 12428 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 84.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 12429 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 122.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 12430 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 128.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 12431 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 119.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 12432 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 101.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 12433 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 210.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 12434 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 204.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 12435 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 170.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 12436 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 79.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 12437 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 177.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 12438 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 167.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 12439 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 175.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 12440 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 54.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 12441 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 164.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 12442 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 245.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 12443 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 150.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 12444 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 201.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 12445 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 159.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 12446 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 74.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 12447 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 141.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 12448 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 227.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 12449 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 157.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 12450 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 192.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 12451 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 133.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 12452 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 149.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 12453 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 159.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 12454 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 178.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 12455 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 199.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 12456 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 215.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 12457 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 233.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 12458 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 197.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 12459 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 128.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 12460 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 148.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 12461 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 154.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 12462 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 152.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 12463 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 98.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 12464 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 156.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 12465 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 223.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 12466 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 191.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 12467 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 212.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 12468 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 103.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 12469 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 218.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 12470 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 135.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 12471 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 186.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 12472 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 162.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 12473 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 140.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 12474 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 169.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 12475 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 163.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 12476 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 172.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 12477 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 127.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 12478 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3591.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 12479 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2462.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 12480 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2403.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 12481 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1298.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 12482 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2647.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 12483 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2023.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 12484 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2220.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 12485 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 766.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 12486 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2500.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 12487 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3230.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 12488 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2253.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 12489 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2389.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 12490 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2368.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 12491 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1173.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 12492 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1881.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 12493 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3035.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 12494 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1853.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 12495 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2475.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 12496 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2017.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 12497 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1999.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 12498 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2778.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 12499 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2475.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 12500 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2565.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 12501 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2967.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 12502 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3631.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 12503 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2326.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 12504 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1617.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 12505 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1511.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 12506 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2367.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 12507 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1405.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 12508 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1128.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 12509 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1552.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 12510 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2881.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 12511 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2494.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 12512 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2777.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 12513 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1306.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 12514 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4266.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 12515 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2173.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 12516 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2973.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 12517 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2417.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 12518 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2500.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 12519 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3282.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 12520 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3503.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 12521 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3045.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 12522 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2801.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 12523 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1209.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 12524 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 957.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 12525 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 899.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 12526 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 508.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 12527 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1085.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 12528 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 838.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 12529 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 984.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 12530 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 329.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 12531 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 982.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 12532 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1256.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 12533 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 864.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 12534 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1035.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 12535 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 943.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 12536 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 461.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 12537 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 844.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 12538 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1302.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 12539 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 808.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 12540 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 954.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 12541 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 786.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 12542 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 728.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 12543 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1092.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 12544 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 851.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 12545 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1069.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 12546 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1164.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 12547 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1410.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 12548 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 952.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 12549 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 749.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 12550 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 654.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 12551 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 907.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 12552 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 643.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 12553 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 541.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 12554 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 737.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 12555 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1129.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 12556 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1041.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 12557 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1052.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 12558 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 546.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 12559 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1307.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 12560 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 622.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 12561 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1012.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 12562 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 812.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 12563 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 787.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 12564 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1081.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 12565 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 950.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 12566 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1010.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 12567 "" "" "" Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 863.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 12568 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 2.425106027 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 12569 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.662659715 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 12570 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.622815311 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 12571 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.8765768929 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 12572 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.787595559 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 12573 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.366190335 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 12574 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.499230125 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 12575 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.517301926 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 12576 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.688322213 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 12577 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 2.181312299 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 12578 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.521515978 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 12579 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.613360707 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 12580 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.5991788 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 12581 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.7921607823 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 12582 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.270293633 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 12583 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 2.049623166 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 12584 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.251384424 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 12585 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.671438991 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 12586 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.362138361 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 12587 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.349982441 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 12588 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.876063643 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 12589 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.671438991 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 12590 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.73221859 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 12591 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 2.452119182 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 12592 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 2.003700802 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 12593 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.570814987 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 12594 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.092006807 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 12595 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.020421945 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 12596 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.598503471 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 12597 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.9488370837 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 12598 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.7617709825 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 12599 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.04811043 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 12600 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.945622518 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 12601 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.68427024 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 12602 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.875388314 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 12603 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.881979524 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 12604 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 2.880953024 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 12605 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.467489667 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 12606 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 2.007752776 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 12607 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.632269915 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 12608 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.688322213 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 12609 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 2.216429401 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 12610 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 2.365677085 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 12611 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 2.056376455 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 12612 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 1.891596207 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 12613 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.8164726222 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 12614 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.6462897431 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 12615 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.6071206678 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 12616 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.3430670737 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 12617 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.7327318404 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 12618 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.5659256058 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 12619 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.664523623 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 12620 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.2221832032 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 12621 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.6631729652 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 12622 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.8482130798 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 12623 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.5834841568 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 12624 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.6989653961 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 12625 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.6368351387 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 12626 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.3113266161 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 12627 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.5699775791 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 12628 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.8792782085 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 12629 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.5456657392 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 12630 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.6442637564 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 12631 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.5308085037 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 12632 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.4916394284 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 12633 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.7374591426 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 12634 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.5747048813 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 12635 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.7219265782 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 12636 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.7860828223 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 12637 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.9522137281 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 12638 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.6429130987 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 12639 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.505821335 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 12640 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.4416650909 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 12641 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.6125232988 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 12642 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.4342364732 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 12643 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.3653529269 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 12644 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.4977173884 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 12645 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.7624463114 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 12646 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.7030173695 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 12647 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.7104459872 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 12648 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.3687295713 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 12649 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.8826548529 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 12650 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.4200545666 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 12651 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.6834328318 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 12652 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.5483670548 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 12653 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.5314838326 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 12654 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.7300305249 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 12655 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.6415624409 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 12656 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.682082174 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 12657 "" "" "" Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" persen 0.5828088279 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 12658 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1193.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 12659 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 756.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 12660 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 812.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 12661 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 475.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 12662 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 888.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 12663 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 676.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 12664 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 677.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 12665 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 292.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 12666 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 849.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 12667 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1059.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 12668 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 755.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 12669 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 780.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 12670 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 762.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 12671 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 351.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 12672 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 597.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 12673 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 907.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 12674 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 577.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 12675 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 769.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 12676 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 708.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 12677 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 679.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 12678 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1024.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 12679 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 752.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 12680 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 867.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 12681 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 967.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 12682 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1262.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 12683 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 730.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 12684 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 496.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 12685 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 458.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 12686 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 717.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 12687 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 471.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 12688 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 339.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 12689 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 427.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 12690 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 923.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 12691 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 807.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 12692 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1026.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 12693 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 491.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 12694 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1536.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 12695 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 822.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 12696 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1024.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 12697 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 884.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 12698 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 901.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 12699 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1227.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 12700 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1286.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 12701 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1117.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 12702 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1029.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 12703 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1180.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 12704 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 719.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 12705 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 761.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 12706 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 439.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 12707 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 900.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 12708 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 639.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 12709 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 710.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 12710 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 291.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 12711 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 746.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 12712 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1005.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 12713 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 714.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 12714 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 754.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 12715 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 733.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 12716 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 343.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 12717 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 545.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 12718 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 899.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 12719 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 557.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 12720 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 760.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 12721 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 686.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 12722 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 650.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 12723 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 947.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 12724 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 707.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 12725 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 818.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 12726 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 948.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 12727 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1191.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 12728 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 643.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 12729 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 473.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 12730 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 476.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 12731 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 716.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 12732 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 430.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 12733 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 296.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 12734 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 442.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 12735 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 923.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 12736 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 796.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 12737 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 937.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 12738 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 466.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 12739 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1526.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 12740 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 837.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 12741 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1035.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 12742 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 853.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 12743 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 856.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 12744 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1102.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 12745 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1281.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 12746 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1060.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 12747 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Tidak/Belum Pernah Sekolah Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 937.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 12748 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 725.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 12749 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 480.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 12750 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 498.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 12751 "" "" "" Kelurahan Bener Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 261.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 12752 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 503.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 12753 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 356.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 12754 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 407.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 12755 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 190.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 12756 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 434.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 12757 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 550.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 12758 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 354.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 12759 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 461.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 12760 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 428.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 12761 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 211.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 12762 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 355.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 12763 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 637.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 12764 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 337.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 12765 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 441.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 12766 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 405.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 12767 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 415.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 12768 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 642.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 12769 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 440.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 12770 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 386.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 12771 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 531.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 12772 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 620.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 12773 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 326.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 12774 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 263.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 12775 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 244.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 12776 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 390.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 12777 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 204.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 12778 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 223.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 12779 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 294.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 12780 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 503.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 12781 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 461.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 12782 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 479.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 12783 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 243.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 12784 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 730.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 12785 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 430.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 12786 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 548.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 12787 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 388.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 12788 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 407.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 12789 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 575.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 12790 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 588.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 12791 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 546.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 12792 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 524.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 12793 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 813.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 12794 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 557.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 12795 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 589.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 12796 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 328.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 12797 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 490.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 12798 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 346.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 12799 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 405.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 12800 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 188.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 12801 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 436.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 12802 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 594.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 12803 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 382.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 12804 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 513.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 12805 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 463.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 12806 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 197.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 12807 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 375.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 12808 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 557.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 12809 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 344.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 12810 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 450.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 12811 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 379.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 12812 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 410.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 12813 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 681.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 12814 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 451.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 12815 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 408.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 12816 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 524.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 12817 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 621.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 12818 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 337.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 12819 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 240.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 12820 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 195.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 12821 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 443.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 12822 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 214.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 12823 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 216.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 12824 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 280.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 12825 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 454.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 12826 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 483.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 12827 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 509.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 12828 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 261.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 12829 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 727.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 12830 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 427.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 12831 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 511.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 12832 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 403.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 12833 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 447.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 12834 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 549.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 12835 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 585.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 12836 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 602.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 12837 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Belum Tamat Sekolah Dasar Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 516.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 12838 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 618.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 12839 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 348.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 12840 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 333.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 12841 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 242.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 12842 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 566.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 12843 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 303.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 12844 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 360.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 12845 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 105.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 12846 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 297.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 12847 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 418.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 12848 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 262.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 12849 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 360.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 12850 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 424.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 12851 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 165.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 12852 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 253.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 12853 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 674.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 12854 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 282.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 12855 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 320.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 12856 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 363.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 12857 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 273.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 12858 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 455.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 12859 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 369.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 12860 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 348.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 12861 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 431.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 12862 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 646.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 12863 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 268.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 12864 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 228.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 12865 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 190.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 12866 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 470.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 12867 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 180.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 12868 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 148.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 12869 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 182.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 12870 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 416.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 12871 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 350.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 12872 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 376.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 12873 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 188.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 12874 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 742.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 12875 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 395.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 12876 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 444.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 12877 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 320.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 12878 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 366.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 12879 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 580.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 12880 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 542.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 12881 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 596.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 12882 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 731.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 12883 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 671.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 12884 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 417.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 12885 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 381.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 12886 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 284.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 12887 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 687.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 12888 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 440.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 12889 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 463.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 12890 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 111.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 12891 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 378.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 12892 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 531.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 12893 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 347.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 12894 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 418.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 12895 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 484.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 12896 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 217.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 12897 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 307.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 12898 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 727.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 12899 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 386.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 12900 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 438.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 12901 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 442.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 12902 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 282.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 12903 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 517.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 12904 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 383.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 12905 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 422.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 12906 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 520.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 12907 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 729.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 12908 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 371.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 12909 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 331.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 12910 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 239.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 12911 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 573.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 12912 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 201.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 12913 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 179.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 12914 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 271.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 12915 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 521.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 12916 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 512.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 12917 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 476.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 12918 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 254.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 12919 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 826.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 12920 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 488.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 12921 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 538.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 12922 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 395.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 12923 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 447.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 12924 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 633.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 12925 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 626.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 12926 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 705.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 12927 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar Sederajat Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 815.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 12928 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 925.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 12929 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 533.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 12930 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 567.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 12931 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 351.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 12932 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 622.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 12933 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 489.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 12934 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 484.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 12935 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 157.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 12936 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 481.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 12937 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 590.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 12938 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 394.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 12939 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 528.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 12940 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 589.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 12941 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 331.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 12942 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 379.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 12943 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 853.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 12944 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 462.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 12945 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 575.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 12946 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 510.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 12947 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 427.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 12948 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 707.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 12949 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 534.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 12950 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 503.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 12951 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 530.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 12952 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 893.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 12953 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 440.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 12954 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 381.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 12955 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 314.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 12956 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 639.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 12957 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 337.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 12958 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 224.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 12959 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 347.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 12960 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 616.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 12961 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 611.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 12962 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 538.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 12963 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 303.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 12964 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 838.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 12965 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 493.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 12966 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 549.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 12967 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 452.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 12968 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 440.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 12969 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 673.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 12970 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 660.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 12971 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 690.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 12972 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 641.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 12973 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 994.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 12974 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 586.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 12975 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 567.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 12976 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 311.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 12977 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 657.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 12978 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 505.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 12979 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 545.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 12980 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 172.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 12981 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 525.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 12982 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 662.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 12983 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 483.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 12984 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 536.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 12985 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 672.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 12986 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 326.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 12987 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 409.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 12988 "" "" "" "Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Sosromenduran" Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 909.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 12989 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 462.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 12990 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 634.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 12991 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 529.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 12992 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 458.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 12993 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 755.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 12994 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 536.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 12995 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 533.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 12996 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 654.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 12997 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 873.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 12998 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 451.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 12999 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 375.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 13000 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 327.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 13001 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 627.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 13002 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 365.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 13003 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 242.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 13004 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 379.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 13005 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 667.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 13006 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 630.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 13007 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 590.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 13008 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 298.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 13009 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 908.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 13010 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 473.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 13011 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 567.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 13012 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 513.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 13013 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 495.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 13014 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 673.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 13015 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 651.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 13016 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 638.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 13017 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama Sederajat Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 676.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 13018 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2043.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 13019 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1392.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 13020 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1372.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 13021 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 757.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 13022 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1613.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 13023 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1410.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 13024 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1259.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 13025 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1185.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 13026 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 358.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 13027 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1396.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 13028 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1664.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 13029 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1293.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 13030 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 794.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 13031 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1520.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 13032 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1101.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 13033 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1191.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 13034 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1890.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 13035 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1584.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 13036 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1240.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 13037 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1552.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 13038 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1351.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 13039 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1088.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 13040 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2107.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 13041 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1656.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 13042 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1446.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 13043 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 902.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 13044 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1356.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 13045 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1031.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 13046 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 791.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 13047 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1491.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 13048 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 991.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 13049 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 672.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 13050 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1433.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 13051 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1670.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 13052 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1442.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 13053 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 697.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 13054 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1448.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 13055 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1263.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 13056 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1257.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 13057 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1609.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 13058 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2179.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 13059 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1134.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 13060 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1777.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 13061 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1620.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 13062 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1471.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 13063 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1947.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 13064 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1363.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 13065 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1363.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 13066 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 646.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 13067 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1596.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 13068 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1474.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 13069 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1330.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 13070 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1206.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 13071 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 369.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 13072 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1433.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 13073 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1730.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 13074 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1354.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 13075 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 784.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 13076 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1488.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 13077 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1148.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 13078 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1203.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 13079 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1937.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 13080 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1564.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 13081 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1171.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 13082 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1535.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 13083 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1431.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 13084 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1131.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 13085 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2112.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 13086 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1700.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 13087 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1516.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 13088 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 963.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 13089 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1339.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 13090 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1073.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 13091 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 828.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 13092 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1451.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 13093 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1037.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 13094 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 745.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 13095 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1507.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 13096 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1650.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 13097 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1560.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 13098 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 725.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 13099 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1453.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 13100 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1242.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 13101 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1264.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 13102 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1664.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 13103 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2133.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 13104 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1010.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 13105 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1753.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 13106 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1673.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 13107 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Sederajat Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1463.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 13108 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1172.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 13109 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1138.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 13110 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 949.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 13111 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 427.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 13112 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 784.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 13113 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 880.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 13114 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 753.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 13115 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1228.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 13116 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 441.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 13117 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1248.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 13118 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1709.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 13119 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1104.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 13120 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 364.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 13121 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 750.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 13122 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 927.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 13123 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 677.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 13124 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 824.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 13125 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1060.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 13126 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 758.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 13127 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1048.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 13128 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1149.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 13129 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 880.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 13130 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1352.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 13131 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1397.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 13132 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1244.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 13133 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 721.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 13134 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1246.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 13135 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 747.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 13136 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 711.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 13137 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 659.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 13138 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 649.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 13139 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 533.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 13140 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 963.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 13141 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1293.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 13142 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1377.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 13143 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 573.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 13144 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1558.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 13145 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1208.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 13146 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1252.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 13147 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1556.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 13148 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1979.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 13149 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 847.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 13150 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1752.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 13151 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1221.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 13152 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 808.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 13153 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1269.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 13154 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1251.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 13155 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1114.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 13156 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 512.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 13157 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 934.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 13158 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1034.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 13159 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 814.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 13160 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1322.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 13161 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 503.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 13162 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1356.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 13163 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1915.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 13164 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1349.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 13165 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 399.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 13166 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 855.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 13167 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1042.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 13168 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 758.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 13169 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 923.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 13170 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1206.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 13171 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 858.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 13172 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1208.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 13173 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1298.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 13174 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1003.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 13175 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1580.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 13176 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1592.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 13177 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1497.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 13178 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 820.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 13179 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1431.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 13180 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 844.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 13181 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 821.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 13182 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 767.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 13183 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 753.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 13184 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 657.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 13185 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1089.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 13186 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1525.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 13187 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1595.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 13188 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 674.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 13189 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1750.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 13190 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1350.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 13191 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1387.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 13192 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1781.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 13193 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2227.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 13194 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1012.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 13195 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1851.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 13196 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1403.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 13197 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Pendidikan Terakhir Perguruan Tinggi Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1021.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 13198 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 13199 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 13200 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 13201 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 13202 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 13203 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 13204 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 13205 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 13206 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 13207 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 13208 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 13209 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 13210 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 13211 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 13212 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 13213 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 13214 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 13215 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 13216 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 13217 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 13218 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 13219 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 13220 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 13221 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 13222 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 13223 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 13224 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 13225 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 13226 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 13227 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 13228 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 13229 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 13230 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 13231 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 13232 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 13233 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 13234 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 13235 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 13236 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 13237 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 13238 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 13239 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 13240 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 13241 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 13242 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 13243 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 13244 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 13245 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 13246 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 13247 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 13248 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 13249 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 13250 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 13251 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 13252 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 13253 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 13254 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 13255 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 13256 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 13257 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 13258 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 13259 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 13260 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 13261 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 13262 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 13263 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 13264 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 13265 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 13266 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 13267 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 13268 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 13269 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 13270 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 13271 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 13272 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 13273 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 13274 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 13275 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 13276 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 13277 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 13278 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 13279 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 13280 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 13281 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 13282 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 13283 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 13284 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 13285 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 13286 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 13287 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia <19 tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 13288 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3111.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 13289 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2162.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 13290 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2098.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 13291 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1109.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 13292 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2259.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 13293 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1742.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 13294 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1901.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 13295 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 672.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 13296 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2142.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 13297 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2770.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 13298 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1925.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 13299 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2067.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 13300 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1991.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 13301 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 986.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 13302 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1581.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 13303 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1572.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 13304 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2543.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 13305 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2206.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 13306 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1752.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 13307 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2363.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 13308 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2177.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 13309 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1735.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 13310 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3156.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 13311 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2617.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 13312 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2201.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 13313 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1304.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 13314 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2012.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 13315 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1399.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 13316 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1194.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 13317 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2038.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 13318 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1316.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 13319 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 963.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 13320 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2154.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 13321 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2517.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 13322 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2457.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 13323 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1141.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 13324 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2594.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 13325 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2127.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 13326 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2235.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 13327 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2888.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 13328 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3795.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 13329 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1980.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 13330 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3176.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 13331 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2740.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 13332 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2491.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 13333 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3218.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 13334 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2268.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 13335 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2166.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 13336 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1159.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 13337 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2344.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 13338 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1978.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 13339 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1817.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 13340 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2032.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 13341 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 729.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 13342 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2230.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 13343 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2921.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 13344 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2209.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 13345 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1017.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 13346 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2085.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 13347 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1674.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 13348 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1625.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 13349 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2693.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 13350 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2315.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 13351 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1820.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 13352 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2470.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 13353 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2221.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 13354 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1781.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 13355 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3267.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 13356 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2753.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 13357 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2340.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 13358 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1352.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 13359 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2091.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 13360 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1494.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 13361 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1248.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 13362 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2134.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 13363 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1390.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 13364 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 985.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 13365 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2229.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 13366 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2596.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 13367 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2560.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 13368 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1204.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 13369 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2696.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 13370 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2195.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 13371 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2289.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 13372 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2994.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 13373 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3927.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 13374 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2033.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 13375 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3254.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 13376 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2870.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 13377 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Status Kawin Menurut Kriteria Usia >= 19 tahun Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2600.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 13378 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 13379 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Jetis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 13380 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Gondokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 13381 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Danurejan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.04 - 13382 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Gedongtengen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 13383 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 13384 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 13385 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 13386 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Kraton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 13387 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Gondomanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 13388 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Pakualaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 13389 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Mergangsan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 13390 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Umbulharjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 13391 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Kotagede Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 13392 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6069.0 Non Prioritas 34.71.01 - 13393 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Jetis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4617.0 Non Prioritas 34.71.02 - 13394 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Gondokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6263.0 Non Prioritas 34.71.03 - 13395 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Danurejan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3232.0 Non Prioritas 34.71.04 - 13396 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Gedongtengen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3261.0 Non Prioritas 34.71.05 - 13397 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2564.0 Non Prioritas 34.71.06 - 13398 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3988.0 Non Prioritas 34.71.07 - 13399 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4770.0 Non Prioritas 34.71.08 - 13400 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Kraton Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3000.0 Non Prioritas 34.71.09 - 13401 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Gondomanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2322.0 Non Prioritas 34.71.03 - 13402 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Pakualaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1513.0 Non Prioritas 34.71.11 - 13403 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Mergangsan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4746.0 Non Prioritas 34.71.12 - 13404 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Umbulharjo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 9844.0 Non Prioritas 34.71.13 - 13405 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan Bekerja Mengurus Rumah Tangga Kemantren Kotagede Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4485.0 Non Prioritas 34.71.14 - 13406 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 787.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 13407 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 557.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 13408 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 511.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 13409 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 295.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 13410 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 521.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 13411 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 475.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 13412 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 426.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 13413 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 497.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 13414 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 141.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 13415 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 539.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 13416 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 652.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 13417 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 477.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 13418 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 281.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 13419 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 542.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 13420 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 399.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 13421 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 289.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 13422 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 645.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 13423 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 601.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 13424 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 476.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 13425 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 596.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 13426 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 583.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 13427 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 457.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 13428 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 898.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 13429 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 750.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 13430 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 633.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 13431 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 326.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 13432 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 491.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 13433 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 366.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 13434 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 346.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 13435 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 617.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 13436 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 355.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 13437 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 267.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 13438 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 647.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 13439 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 739.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 13440 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 682.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 13441 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 309.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 13442 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 663.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 13443 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 566.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 13444 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 576.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 13445 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 722.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 13446 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 1061.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 13447 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 464.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 13448 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 809.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 13449 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 768.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 13450 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 749.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 13451 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 948.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 13452 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 741.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 13453 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 655.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 13454 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Bener Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 358.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 13455 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 737.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 13456 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 738.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 13457 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 635.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 13458 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 668.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 13459 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 169.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 13460 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 747.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 13461 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 906.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 13462 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Terban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 698.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 13463 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 345.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 13464 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 642.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 13465 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 534.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 13466 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 424.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 13467 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 812.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 13468 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 795.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 13469 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 639.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 13470 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 754.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 13471 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 705.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 13472 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 626.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 13473 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 1173.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 13474 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 968.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 13475 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 797.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 13476 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 440.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 13477 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 527.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 13478 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 648.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 13479 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 489.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 13480 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 815.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 13481 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 470.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 13482 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 378.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 13483 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 818.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 13484 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 941.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 13485 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 899.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 13486 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 431.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 13487 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 774.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 13488 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 668.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 13489 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 677.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 13490 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 895.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 13491 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 1206.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 13492 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 517.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 13493 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 889.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 13494 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 911.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 13495 "" "" "" Jumlah Penduduk Lanjut Usia Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" orang 900.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 13496 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 13497 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 13498 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 13499 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 13500 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 13501 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 13502 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 13503 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 13504 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 13505 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 13506 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 13507 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 13508 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 13509 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 13510 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 13511 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 13512 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 13513 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 13514 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 13515 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 13516 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 13517 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 13518 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 13519 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 13520 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 13521 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 13522 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 13523 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 13524 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 13525 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 13526 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 13527 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 13528 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 13529 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 13530 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 13531 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 13532 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 13533 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 13534 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 13535 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 13536 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 13537 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 13538 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 13539 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 13540 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 13541 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 13542 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 13543 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 13544 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 13545 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 13546 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 13547 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 13548 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 13549 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 13550 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 13551 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 13552 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 13553 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 13554 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 13555 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 13556 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 13557 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 13558 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 13559 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 13560 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 13561 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 13562 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 13563 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 13564 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 13565 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 13566 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 13567 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 13568 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 13569 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 13570 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 13571 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 13572 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 13573 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 13574 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 13575 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 13576 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 13577 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 13578 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 13579 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 13580 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 13581 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 13582 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 13583 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 13584 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 13585 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 13586 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 13587 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 13588 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 13589 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 13590 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 13591 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 13592 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 13593 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 13594 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 13595 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 13596 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 13597 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 13598 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 13599 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 13600 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 13601 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 13602 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 13603 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 13604 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 13605 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 13606 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 13607 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 13608 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 13609 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 13610 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 13611 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 13612 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 13613 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 13614 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 13615 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 13616 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 13617 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 13618 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 13619 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 13620 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 13621 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 13622 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 13623 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 13624 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 13625 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 13626 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 13627 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 13628 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 13629 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 13630 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 13631 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 13632 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 13633 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 13634 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 13635 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 13636 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 13637 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 13638 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 13639 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 13640 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 13641 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 13642 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 13643 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 13644 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 13645 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 13646 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 13647 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 13648 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 13649 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 13650 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 13651 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 13652 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 13653 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 13654 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 13655 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 13656 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 13657 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 13658 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 13659 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 13660 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 13661 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 13662 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 13663 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 13664 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 13665 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 13666 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 13667 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 13668 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 13669 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 13670 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 13671 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 13672 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 13673 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 13674 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 13675 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Netra/Buta Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 13676 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 13677 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 13678 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 13679 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 13680 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 13681 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 13682 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 13683 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 13684 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 13685 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 13686 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 13687 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 13688 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 13689 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 13690 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 13691 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 13692 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 13693 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 13694 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 13695 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 13696 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 13697 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 13698 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 13699 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 13700 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 13701 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 13702 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 13703 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 13704 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 13705 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 13706 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 13707 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 13708 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 13709 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 13710 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 13711 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 13712 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 13713 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 13714 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 13715 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 13716 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 13717 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 13718 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 13719 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 13720 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 13721 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 13722 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 13723 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 13724 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 13725 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 13726 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 13727 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 13728 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 13729 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 13730 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 13731 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 13732 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 13733 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 13734 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 13735 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 13736 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 13737 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 13738 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 13739 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 13740 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 13741 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 13742 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 13743 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 13744 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 13745 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 13746 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 13747 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 13748 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 13749 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 13750 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 13751 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 13752 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 13753 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 13754 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 13755 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 13756 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 13757 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 13758 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 13759 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 13760 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 13761 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 13762 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 13763 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 13764 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 13765 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Rungu/Wicara Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 13766 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 31.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 13767 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 13768 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 13769 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 13770 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 22.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 13771 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 13772 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 13773 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 13774 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 13775 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 22.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 13776 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 13777 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 13778 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 13779 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 13780 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 13781 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 23.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 13782 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 13783 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 13784 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 13785 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 13786 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 13787 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 22.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 13788 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 13789 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 13790 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 13791 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 13792 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 13793 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 13794 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 34.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 13795 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 13796 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 13797 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 13798 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 13799 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 13800 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 22.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 13801 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 13802 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 37.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 13803 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 13804 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 13805 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 13806 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 13807 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 27.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 13808 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 23.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 13809 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 13810 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 13811 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 13812 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 13813 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 13814 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 13815 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 13816 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 13817 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 13818 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 13819 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 13820 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 13821 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 13822 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 13823 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 13824 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 13825 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 13826 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 13827 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 13828 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 13829 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 13830 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 13831 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 13832 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 13833 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 13834 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 13835 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 13836 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 13837 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 13838 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 13839 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 13840 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 13841 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 13842 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 13843 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 13844 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 13845 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 13846 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 13847 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 13848 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 13849 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 13850 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 13851 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 13852 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 13853 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 13854 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 13855 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Mental/Jiwa Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 13856 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 13857 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 13858 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 13859 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 13860 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 13861 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 13862 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 13863 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 13864 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 13865 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 13866 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 13867 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 13868 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 13869 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 13870 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 13871 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 13872 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 13873 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 13874 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 13875 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 13876 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 13877 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 13878 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 13879 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 13880 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 13881 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 13882 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 13883 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 13884 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 13885 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 13886 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 13887 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 13888 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 13889 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 13890 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 13891 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 13892 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 13893 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 13894 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 13895 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 13896 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 13897 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 13898 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 13899 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 13900 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 13901 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 13902 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 13903 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 13904 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 13905 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 13906 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 13907 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 13908 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 13909 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 13910 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 13911 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 13912 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 13913 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 13914 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 13915 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 13916 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 13917 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 13918 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 13919 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 13920 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 13921 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 13922 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 13923 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 13924 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 13925 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 13926 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 13927 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 13928 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 13929 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 13930 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 13931 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 13932 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 13933 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 13934 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 13935 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 13936 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 13937 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 13938 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 13939 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 13940 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 13941 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 13942 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 13943 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 13944 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 13945 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Fisik dan Mental Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 13946 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 13947 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 13948 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 13949 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 13950 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 13951 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 13952 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 13953 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 13954 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 13955 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 13956 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 13957 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 13958 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 13959 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 13960 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 13961 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 13962 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 13963 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 13964 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 13965 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 13966 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 13967 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 13968 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 13969 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 13970 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 13971 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 13972 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 13973 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 13974 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 13975 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 13976 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 13977 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 13978 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 13979 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 13980 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 13981 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 13982 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 13983 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 13984 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 13985 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 13986 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 13987 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 13988 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 13989 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 13990 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Laki-Laki Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 13991 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 13992 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 13993 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 13994 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 13995 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 13996 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 13997 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 13998 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Demangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 13999 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 14000 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Klitren Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 14001 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 14002 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 14003 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 14004 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 14005 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 14006 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 14007 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Pringgokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 14008 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 14009 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 14010 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 14011 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 14012 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 14013 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 14014 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Suryodiningratan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 14015 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Mantrirejon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 14016 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 14017 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 14018 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 14019 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 14020 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 14021 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 14022 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 14023 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 14024 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 14025 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Brontokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 14026 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 14027 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 14028 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 14029 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 14030 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 14031 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 14032 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 14033 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 14034 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 14035 "" "" "" Jumlah Penduduk dengan Kelainan Fisik dan Mental Berupa Cacat Lainnya Perempuan Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 14036 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1639.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 14037 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1109.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 14038 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1116.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 14039 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 641.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 14040 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1196.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 14041 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 928.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 14042 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1021.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 14043 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Demengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 416.0 Non Prioritas - - 14044 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1100.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 14045 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Klirten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1407.0 Non Prioritas - - 14046 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 966.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 14047 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1113.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 14048 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1075.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 14049 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 518.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 14050 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 881.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 14051 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1314.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 14052 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Priggokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 793.0 Non Prioritas - - 14053 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1102.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 14054 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 992.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 14055 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 944.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 14056 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1416.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 14057 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1090.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 14058 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1164.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 14059 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1305.0 Non Prioritas - - 14060 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1698.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 14061 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 953.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 14062 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 722.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 14063 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 630.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 14064 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1031.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 14065 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 608.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 14066 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 500.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 14067 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 658.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 14068 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1293.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 14069 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1040.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 14070 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Brotokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1332.0 Non Prioritas - - 14071 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 636.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 14072 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2050.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 14073 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Keluarahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1098.0 Non Prioritas - - 14074 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1384.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 14075 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1150.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 14076 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1191.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 14077 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1641.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 14078 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1679.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 14079 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1525.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 14080 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1347.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 14081 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1610.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 14082 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1038.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 14083 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1058.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 14084 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 582.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 14085 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1175.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 14086 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 897.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 14087 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1038.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 14088 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Demengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 417.0 Non Prioritas - - 14089 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1040.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 14090 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Klirten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1351.0 Non Prioritas - - 14091 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 958.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 14092 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1092.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 14093 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1038.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 14094 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 471.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 14095 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 788.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 14096 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1196.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 14097 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Priggokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 758.0 Non Prioritas - - 14098 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1041.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 14099 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 943.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 14100 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 911.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 14101 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1312.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 14102 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1014.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 14103 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1122.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 14104 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1280.0 Non Prioritas - - 14105 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1543.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 14106 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 878.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 14107 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 669.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 14108 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 626.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 14109 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 996.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 14110 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 569.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 14111 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 460.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 14112 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 662.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 14113 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1227.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 14114 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1048.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 14115 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Brotokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1232.0 Non Prioritas - - 14116 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 588.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 14117 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2001.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 14118 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Keluarahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1029.0 Non Prioritas - - 14119 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1384.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 14120 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1088.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 14121 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1149.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 14122 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1462.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 14123 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1645.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 14124 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1434.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 14125 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1272.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 14126 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 14127 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 14128 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 14129 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 14130 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 14131 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 14132 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 14133 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Demengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas - - 14134 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 14135 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Klirten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas - - 14136 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 14137 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 14138 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 14139 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 14140 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 14141 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 14142 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Priggokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas - - 14143 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 14144 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 14145 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 14146 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 14147 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 14148 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 14149 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas - - 14150 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 14151 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 14152 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 14153 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 14154 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 14155 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 14156 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 14157 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 14158 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 14159 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 14160 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Brotokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas - - 14161 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 14162 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 14163 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Keluarahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 6.0 Non Prioritas - - 14164 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 14165 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 14166 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 14167 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 14168 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 14169 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 14170 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 14171 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 14172 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 14173 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 14174 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 14175 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 14176 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 14177 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 14178 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Demengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas - - 14179 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 14180 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Klirten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas - - 14181 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 14182 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 14183 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 14184 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 14185 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 14186 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 14187 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Priggokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas - - 14188 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 14189 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 14190 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 14191 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 14192 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 14193 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 14194 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas - - 14195 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 14196 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 14197 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 14198 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 14199 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 14200 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 14201 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 14202 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 14203 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 14204 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 14205 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Brotokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 5.0 Non Prioritas - - 14206 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 14207 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 14208 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Keluarahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas - - 14209 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 14210 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 14211 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 14212 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 14213 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 14214 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 14215 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 14216 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.698375197 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 14217 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.149175164 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 14218 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.156428749 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 14219 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6642211722 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 14220 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.239326867 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 14221 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.9616181713 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 14222 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.057987234 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 14223 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Demengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.4310702147 Non Prioritas - - 14224 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.139849125 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 14225 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Klirten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.457970654 Non Prioritas - - 14226 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.000994777 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 14227 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.15332007 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 14228 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.113943463 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 14229 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.5367653154 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 14230 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.9129155268 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 14231 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.361601592 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 14232 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Priggokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.8217275968 Non Prioritas - - 14233 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.141921578 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 14234 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.027936666 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 14235 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.9781977949 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 14236 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.467296692 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 14237 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.129486861 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 14238 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.20616762 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 14239 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.352275553 Non Prioritas - - 14240 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.759512559 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 14241 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.9875238332 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 14242 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.7481555169 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 14243 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6528226809 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 14244 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.068349498 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 14245 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6300256984 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 14246 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.5181132388 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 14247 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6818370223 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 14248 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.339840836 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 14249 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.077675537 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 14250 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Brotokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.380253668 Non Prioritas - - 14251 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6590400398 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 14252 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.124264279 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 14253 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Keluarahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.137776672 Non Prioritas - - 14254 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.434137445 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 14255 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.191660449 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 14256 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.234145735 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 14257 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.70044765 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 14258 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.739824256 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 14259 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.580245378 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 14260 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.395797065 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 14261 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.668324629 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 14262 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.075603084 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 14263 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.096327613 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 14264 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.60308381 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 14265 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.217566111 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 14266 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.9294951505 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 14267 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.075603084 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 14268 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Demengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.4321064412 Non Prioritas - - 14269 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.077675537 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 14270 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Klirten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.399941971 Non Prioritas - - 14271 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.9927049656 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 14272 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.131559314 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 14273 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.075603084 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 14274 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.488062671 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 14275 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.8165464644 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 14276 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.239326867 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 14277 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Priggokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.7854596701 Non Prioritas - - 14278 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.078711763 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 14279 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.9771615684 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 14280 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.9440023211 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 14281 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.359529139 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 14282 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.050733648 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 14283 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.162646108 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 14284 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.326369891 Non Prioritas - - 14285 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.598897455 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 14286 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.9098068474 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 14287 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6932355136 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 14288 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.648677775 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 14289 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.032081572 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 14290 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.5896128658 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 14291 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.4766641797 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 14292 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6859819282 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 14293 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.271449888 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 14294 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.085965349 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 14295 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Brotokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.27663102 Non Prioritas - - 14296 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6093011689 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 14297 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.073489182 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 14298 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Keluarahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.066277046 Non Prioritas - - 14299 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.434137445 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 14300 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.127414408 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 14301 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.190624223 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 14302 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.51496311 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 14303 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.704592556 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 14304 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.485948769 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 14305 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.31808008 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 14306 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.614457831 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 14307 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 14308 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.204819277 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 14309 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.204819277 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 14310 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.807228916 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 14311 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 14312 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 14313 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Demengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas - - 14314 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.21686747 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 14315 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Klirten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.807228916 Non Prioritas - - 14316 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.409638554 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 14317 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.409638554 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 14318 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 14319 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 14320 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 14321 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 14322 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Priggokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas - - 14323 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.012048193 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 14324 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 4.21686747 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 14325 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 14326 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.807228916 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 14327 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 14328 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.807228916 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 14329 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas - - 14330 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 14331 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 14332 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 14333 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 14334 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 14335 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.204819277 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 14336 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 14337 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.409638554 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 14338 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.204819277 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 14339 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 14340 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Brotokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas - - 14341 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 14342 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 14343 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Keluarahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.614457831 Non Prioritas - - 14344 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.807228916 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 14345 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.807228916 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 14346 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.807228916 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 14347 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.204819277 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 14348 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.204819277 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 14349 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.807228916 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 14350 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Laki-Laki yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 14351 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kricak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.204819277 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 14352 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Karangwaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.807228916 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 14353 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Tegalrejo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 14354 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bener Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 14355 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bumijo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.807228916 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 14356 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Cokrodiningrat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.204819277 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 14357 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gowongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 14358 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Demengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas - - 14359 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kotabaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.204819277 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 14360 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Klirten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.409638554 Non Prioritas - - 14361 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Baciro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.807228916 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 14362 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Terban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 14363 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Suryatmajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.204819277 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 14364 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Tegalpanggung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 14365 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Bausasran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 14366 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Sosromenduran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 14367 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Priggokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas - - 14368 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Ngampilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.012048193 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 14369 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Notoprajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 14370 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Pakuncen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 14371 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Wirobrajan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.409638554 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 14372 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Patangpuluhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.204819277 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 14373 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gedongkiwo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.204819277 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 14374 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Suryoudiningrat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.204819277 Non Prioritas - - 14375 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Mantrijeron Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 14376 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Patehan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 14377 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Panembahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.409638554 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 14378 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Kadipaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 14379 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Ngupasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 14380 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Prawirodirjan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 14381 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Purwokinanti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 14382 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Gunungketur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 14383 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Keparakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 14384 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Wirogunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 14385 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Brotokusuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 3.012048193 Non Prioritas - - 14386 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Semaki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 14387 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Muja-Muju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.807228916 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 14388 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Keluarahan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas - - 14389 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Warungboto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.807228916 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 14390 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Pandeyan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 14391 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Sorosutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.807228916 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 14392 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Giwangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 14393 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Rejowinangun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 0.6024096386 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 14394 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Prenggan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 2.409638554 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 14395 "" "" "" Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Perempuan yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Kelurahan Purbayan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" orang 1.204819277 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 14396 E-WALIDATA 2.20.000025 Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik yang melalui BKPSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang statistik baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain. orang 44.0 Non Prioritas - - 14397 E-WALIDATA 2.20.000026 Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data yang melalui BKPSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain. orang 0.0 Non Prioritas - - 14398 E-WALIDATA 4.01.000083 Orang yang Menerima Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah Orang yang Menerima Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Individu (biasanya PNS, siswa, atau masyarakat) yang mendapatkan beasiswa yang dirancang khusus oleh pemerintah daerah / institusi, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah (misalnya beasiswa untuk bidang prioritas daerah) orang 3.0 Non Prioritas - - 14399 E-WALIDATA 4.01.000098 PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pelatihan (diklat) khusus (keistimewaan) yang mungkin khusus untuk wilayah istimewa (DAerah Istimewa Yogyakarta) atau keunggulan lokal, sebagai bagian dari program perangkat daerah orang 30.0 Non Prioritas - - 14400 E-WALIDATA 4.01.000099 Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program atau kegiatan khusus yang berkaitan dengan kelembagaan pemerintahan dan prosedur administratif di daerah istimewa (special region) atau daerah yang mempunyai keistimewaan – yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari peraturan daerah / kebijakan daerah. dokumen n/a Non Prioritas - - 14401 "" "" "" Jumlah Pejabat Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan eselon di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 653.0 Non Prioritas - - 14402 "" "" "" Jumlah Pejabat Struktural Eselon II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon II berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 32.0 Non Prioritas - - 14403 "" "" "" Jumlah Pejabat Struktural Eselon II Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia "Jumlah Pejabat Struktural Eselon II berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-laki)" orang 21.0 Non Prioritas - - 14404 "" "" "" Jumlah Pejabat Struktural Eselon II Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia "Jumlah Pejabat Struktural Eselon II berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan)" orang 11.0 Non Prioritas - - 14405 "" "" "" Jumlah Pejabat Struktural Eselon III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon III berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 160.0 Non Prioritas - - 14406 "" "" "" Jumlah Pejabat Struktural Eselon III Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia "Jumlah Pejabat Struktural Eselon III berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-laki)" orang 86.0 Non Prioritas - - 14407 "" "" "" Jumlah Pejabat Struktural Eselon III Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia "Jumlah Pejabat Struktural Eselon III berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan)" orang 74.0 Non Prioritas - - 14408 "" "" "" Jumlah Pejabat Struktural Eselon IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Struktural Eselon IV berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 461.0 Non Prioritas - - 14409 "" "" "" Jumlah Pejabat Struktural Eselon IV Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia "Jumlah Pejabat Struktural Eselon IV berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-laki)" orang 220.0 Non Prioritas - - 14410 "" "" "" Jumlah Pejabat Struktural Eselon IV Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia "Jumlah Pejabat Struktural Eselon IV berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan)" orang 241.0 Non Prioritas - - 14411 "" "" "" Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Umum Pada Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Fungsional Umum di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 1889.0 Non Prioritas - - 14412 "" "" "" Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Umum Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Fungsional Umum berjenis kelamin laki-laki di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 937.0 Non Prioritas - - 14413 "" "" "" Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Umum Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Fungsional Umum berjenis kelamin perempuan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 952.0 Non Prioritas - - 14414 "" "" "" Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 2862.0 Non Prioritas - - 14415 "" "" "" Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu berjenis kelamin laki-laki di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 785.0 Non Prioritas - - 14416 "" "" "" Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu berjenis kelamin perempuan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 2077.0 Non Prioritas - - 14417 "" "" "" Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Dosen Pada Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Fungsional Umum di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 0.0 Non Prioritas - - 14418 "" "" "" Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Dosen Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Fungsional Umum berjenis kelamin laki-laki di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 0.0 Non Prioritas - - 14419 "" "" "" Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Dosen Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Fungsional Umum berjenis kelamin perempuan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 0.0 Non Prioritas - - 14420 "" "" "" Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Fungsional Umum di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 1257.0 Non Prioritas - - 14421 "" "" "" Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Guru Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Fungsional Umum berjenis kelamin laki-laki di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 313.0 Non Prioritas - - 14422 "" "" "" Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Guru Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Fungsional Umum berjenis kelamin perempuan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 944.0 Non Prioritas - - 14423 "" "" "" Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Medis Pada Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Fungsional Umum di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 1018.0 Non Prioritas - - 14424 "" "" "" Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Medis Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Fungsional Umum berjenis kelamin laki-laki di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 168.0 Non Prioritas - - 14425 "" "" "" Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Medis Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Fungsional Umum berjenis kelamin perempuan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 850.0 Non Prioritas - - 14426 "" "" "" Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Teknis Pada Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Fungsional Umum di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 587.0 Non Prioritas - - 14427 "" "" "" Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Teknis Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Fungsional Umum berjenis kelamin laki-laki di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 304.0 Non Prioritas - - 14428 "" "" "" Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Teknis Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pejabat Fungsional Umum berjenis kelamin perempuan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 283.0 Non Prioritas - - 14429 "" "" "" Jumlah Pejabat Fungsional Auditor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan tugas audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi. orang 50.0 Non Prioritas - - 14430 "" "" "" Jumlah Pejabat Fungsional P2UPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang. orang 5.0 Non Prioritas - - 14431 "" "" "" Jumlah Pensiunan PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pensiunan PNS berdasarkan eselon di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 280.0 Non Prioritas - - 14432 "" "" "" Jumlah Pensiunan PNS Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pensiunan PNS Golongan I berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 0.0 Non Prioritas - - 14433 "" "" "" Jumlah Pensiunan PNS Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pensiunan PNS Golongan II berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 18.0 Non Prioritas - - 14434 "" "" "" Jumlah Pensiunan PNS Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pensiunan PNS Golongan III berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 93.0 Non Prioritas - - 14435 "" "" "" Jumlah Pensiunan PNS Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Pensiunan PNS Golongan IV berdasarkan golongan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 169.0 Non Prioritas - - 14436 "" "" "" Jumlah PNS Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan I di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 2.0 Non Prioritas - - 14437 "" "" "" Jumlah PNS Golongan I Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan I di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 2.0 Non Prioritas - - 14438 "" "" "" Jumlah PNS Golongan I Laki-Laki I/a (Juru Muda) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan I/a di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 0.0 Non Prioritas - - 14439 "" "" "" Jumlah PNS Golongan I Laki-Laki I/b (Juru Muda Tingkat I) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan I/b di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 0.0 Non Prioritas - - 14440 "" "" "" Jumlah PNS Golongan I Laki-Laki I/c (Juru) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan I/c di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 2.0 Non Prioritas - - 14441 "" "" "" Jumlah PNS Golongan I Laki-Laki I/d (Juru Tingkat I) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan I/d di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 0.0 Non Prioritas - - 14442 "" "" "" Jumlah PNS Golongan I Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan I di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 0.0 Non Prioritas - - 14443 "" "" "" Jumlah PNS Golongan I Perempuan I/a (Juru Muda) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan I/a di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 0.0 Non Prioritas - - 14444 "" "" "" Jumlah PNS Golongan I Perempuan I/b (Juru Muda Tingkat I) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan I/b di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 0.0 Non Prioritas - - 14445 "" "" "" Jumlah PNS Golongan I Perempuan I/c (Juru) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan I/c di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 0.0 Non Prioritas - - 14446 "" "" "" Jumlah PNS Golongan I Perempuan I/D (Juru Tingkat I) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan I/d di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 0.0 Non Prioritas - - 14447 "" "" "" Jumlah PNS Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan II di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 952.0 Non Prioritas - - 14448 "" "" "" Jumlah PNS Golongan II Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan II di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 399.0 Non Prioritas - - 14449 "" "" "" "Jumlah PNS Golongan II Laki-Laki II/A (Pengatur Muda) " Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan II/a di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 36.0 Non Prioritas - - 14450 "" "" "" Jumlah PNS Golongan II Laki-Laki II/B (Pengatur Muda Tingkat I) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan II/b di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 17.0 Non Prioritas - - 14451 "" "" "" Jumlah PNS Golongan II Laki-Laki II/C (Pengatur) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan II/c di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 184.0 Non Prioritas - - 14452 "" "" "" Jumlah PNS Golongan II Laki-Laki II/D (Pengatur Tingkat I) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan II/d di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 162.0 Non Prioritas - - 14453 "" "" "" Jumlah PNS Golongan II Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan II di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 553.0 Non Prioritas - - 14454 "" "" "" "Jumlah PNS Golongan II Perempuan II/A (Pengatur Muda) " Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan II/a di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 3.0 Non Prioritas - - 14455 "" "" "" "Jumlah PNS Golongan II Perempuan II/B (Pengatur Muda Tingkat I) " Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan II/b di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 2.0 Non Prioritas - - 14456 "" "" "" "Jumlah PNS Golongan II Perempuan II/C (Pengatur) " Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan II/c di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 286.0 Non Prioritas - - 14457 "" "" "" Jumlah PNS Golongan II Perempuan II/D (Pengatur Tingkat I) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan II/d di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 262.0 Non Prioritas - - 14458 "" "" "" Jumlah PNS Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan III di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 2770.0 Non Prioritas - - 14459 "" "" "" Jumlah PNS Golongan III Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan III di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 996.0 Non Prioritas - - 14460 "" "" "" Jumlah PNS Golongan III Laki-Laki III/A (Penata Muda) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan III/a di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 299.0 Non Prioritas - - 14461 "" "" "" Jumlah PNS Golongan III Laki-Laki III/B (Penata Muda Tingkat I) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan III/b di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 304.0 Non Prioritas - - 14462 "" "" "" Jumlah PNS Golongan III Laki-Laki III/C (Penata) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan III/c di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 119.0 Non Prioritas - - 14463 "" "" "" Jumlah PNS Golongan III Laki-Laki III/D (Penata Tingkat I) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan III/d di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 274.0 Non Prioritas - - 14464 "" "" "" Jumlah PNS Golongan III Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan III di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 1774.0 Non Prioritas - - 14465 "" "" "" Jumlah PNS Golongan III Perempuan III/A (Penata Muda) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan III/a di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 245.0 Non Prioritas - - 14466 "" "" "" Jumlah PNS Golongan III Perempuan III/B (Penata Muda Tingkat I) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan III/b di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 731.0 Non Prioritas - - 14467 "" "" "" Jumlah PNS Golongan III Perempuan III/C (Penata) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan III/c di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 174.0 Non Prioritas - - 14468 "" "" "" "Jumlah PNS Golongan III Perempuan III/D (Penata Tingkat I) " Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan III/d di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 624.0 Non Prioritas - - 14469 "" "" "" Jumlah PNS Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan IV di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 700.0 Non Prioritas - - 14470 "" "" "" Jumlah PNS Golongan IV Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan IV di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 235.0 Non Prioritas - - 14471 "" "" "" Jumlah PNS Golongan IV Laki-Laki IV/A (Pembina Muda) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan IV/a di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 121.0 Non Prioritas - - 14472 "" "" "" Jumlah PNS Golongan IV Laki-Laki IV/B (Pembina Muda Tingkat I) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan IV/b di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 71.0 Non Prioritas - - 14473 "" "" "" Jumlah PNS Golongan IV Laki-Laki IV/C (Pembina) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan IV/c di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 37.0 Non Prioritas - - 14474 "" "" "" Jumlah PNS Golongan IV Laki-Laki IV/D (Pembina Tingkat I) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan IV/d di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 5.0 Non Prioritas - - 14475 "" "" "" Jumlah PNS Golongan IV Laki-Laki IV/E (Pembina utama) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan IV/e di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 1.0 Non Prioritas - - 14476 "" "" "" Jumlah PNS Golongan IV Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan IV di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 465.0 Non Prioritas - - 14477 "" "" "" Jumlah PNS Golongan IV Perempuan IV/A (Pembina Muda) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan IV/a di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 200.0 Non Prioritas - - 14478 "" "" "" Jumlah PNS Golongan IV Perempuan IV/B (Pembina Muda Tingkat I) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan IV/b di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 196.0 Non Prioritas - - 14479 "" "" "" Jumlah PNS Golongan IV Perempuan IV/C (Pembina) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan IV/c di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 69.0 Non Prioritas - - 14480 "" "" "" Jumlah PNS Golongan IV Perempuan IV/D (Pembina Tingkat I) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan IV/d di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 0.0 Non Prioritas - - 14481 "" "" "" Jumlah PNS Golongan IV Perempuan IV/E (Pembina utama) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah PNS golongan IV/e di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 0.0 Non Prioritas - - 14482 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan SD atau sederajat di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 12.0 Non Prioritas - - 14483 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan SD atau sederajat di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 12.0 Non Prioritas - - 14484 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan SD atau sederajat di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 0.0 Non Prioritas - - 14485 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan SMP atau sederajat di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 56.0 Non Prioritas - - 14486 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMP atau sederajat Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan SMP atau sederajat di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 54.0 Non Prioritas - - 14487 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMP atau sederajat Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan SMP atau sederajat di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 2.0 Non Prioritas - - 14488 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan SMA atau sederajat di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 551.0 Non Prioritas - - 14489 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMA atau sederajat Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan SMA atau sederajat di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 452.0 Non Prioritas - - 14490 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMA atau sederajat Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan SMA atau sederajat di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 99.0 Non Prioritas - - 14491 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan Diploma I di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan orang 4.0 Non Prioritas - - 14492 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma I atau sederajat Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan Diploma I di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan (Laki-laki) orang 1.0 Non Prioritas - - 14493 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma I atau sederajat Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan Diploma I di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 3.0 Non Prioritas - - 14494 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan Diploma II di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan orang 5.0 Non Prioritas - - 14495 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma II atau sederajat Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan Diploma II di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan (Laki-laki) orang 3.0 Non Prioritas - - 14496 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma II atau sederajat Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan Diploma II di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 2.0 Non Prioritas - - 14497 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan Diploma III di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan orang 1145.0 Non Prioritas - - 14498 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma III atau sederajat Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan Diploma III di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan (Laki-laki) orang 297.0 Non Prioritas - - 14499 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma III atau sederajat Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan Diploma III di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 848.0 Non Prioritas - - 14500 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan Diploma IV di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan orang 153.0 Non Prioritas - - 14501 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma IV atau sederajat Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan Diploma IV di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan (Laki-laki) orang 45.0 Non Prioritas - - 14502 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma IV atau sederajat Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan Diploma IV di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 108.0 Non Prioritas - - 14503 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan S1 di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan orang 2689.0 Non Prioritas - - 14504 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 1 Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan S1 di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 905.0 Non Prioritas - - 14505 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 1 Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan S1 di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 1784.0 Non Prioritas - - 14506 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 2 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan S2 di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan orang 787.0 Non Prioritas - - 14507 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 2 Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan S2 di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 279.0 Non Prioritas - - 14508 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 2 Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan S2 di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 508.0 Non Prioritas - - 14509 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan S3 di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan orang 2.0 Non Prioritas - - 14510 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 3 Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan S3 di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan (Laki-Laki) orang 1.0 Non Prioritas - - 14511 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 3 Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pegawai pendidikan S3 di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan (Perempuan) orang 1.0 Non Prioritas - - 14512 "" "" "" Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan orang 3573.0 Non Prioritas - - 14513 "" "" "" Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Tamat SD atau sederajat) orang 9.0 Non Prioritas - - 14514 "" "" "" Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (SMP dan sederajat) orang 40.0 Non Prioritas - - 14515 "" "" "" Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (SMA dan sederajat) orang 402.0 Non Prioritas - - 14516 "" "" "" Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Diploma Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Diploma I) orang 768.0 Non Prioritas - - 14517 "" "" "" Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Strata I) orang 1963.0 Non Prioritas - - 14518 "" "" "" Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 2 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Strata II) orang 391.0 Non Prioritas - - 14519 "" "" "" Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah Staf berdasarkan pendidikan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan (Strata III) orang 0.0 Non Prioritas - - 14520 "" "" "" Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Berdasarkan Golongan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah staf berdasarkan golongan di DIY pada tahun berkenaan. orang 3183.0 Non Prioritas - - 14521 "" "" "" Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah staf golongan I di DIY pada tahun berkenaan. orang 5.0 Non Prioritas - - 14522 "" "" "" Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah staf golongan II di DIY pada tahun berkenaan. orang 808.0 Non Prioritas - - 14523 "" "" "" Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah staf golongan III di DIY pada tahun berkenaan. orang 2370.0 Non Prioritas - - 14524 "" "" "" Jumlah Staf Kantor Dinas Daerah Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah staf golongan IV di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 14525 "" "" "" Jumlah Pejabat Struktural Kantor Dinas Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pejabat struktural di DIY pada tahun berkenaan. orang 235.0 Non Prioritas - - 14526 "" "" "" Jumlah Pejabat Struktural Kantor Dinas Daerah Eselon I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pejabat struktural eselon I di DIY dalam satu tahun orang 0.0 Non Prioritas - - 14527 "" "" "" Jumlah Pejabat Struktural Kantor Dinas Daerah Eselon II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pejabat struktural eselon II di DIY dalam satu tahun orang 18.0 Non Prioritas - - 14528 "" "" "" Jumlah Pejabat Struktural Kantor Dinas Daerah Eselon III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pejabat struktural eselon III di DIY dalam satu tahun orang 82.0 Non Prioritas - - 14529 "" "" "" Jumlah Pejabat Struktural Kantor Dinas Daerah Eselon IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pejabat struktural eselon IV di DIY dalam satu tahun orang 135.0 Non Prioritas - - 14530 "" "" "" Jumlah Pejabat Fungsional Kantor Dinas Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pejabat fungsional di DIY pada tahun berkenaan. orang 2188.0 Non Prioritas - - 14531 "" "" "" Jumlah Pensiunan Kantor Dinas Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Jumlah pensiunan PNS di DIY pada tahun berkenaan. orang 230.0 Non Prioritas - - 14532 "" "" "" Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berjalan berjenis kelamin orang 5424.0 Non Prioritas 34.71 - 14533 "" "" "" Jumlah Pegawai Laki-laki Pemerintah Kota Yogyakarta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berjalan berjenis kelamin (Laki-laki) orang 2069.0 Non Prioritas 34.71 - 14534 "" "" "" Jumlah Pegawai Perempuan Pemerintah Kota Yogyakarta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berjalan berjenis kelamin (Perempuan) orang 3355.0 Non Prioritas 34.71 - 14535 "" "" "" Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah orang 6.0 Non Prioritas - - 14536 "" "" "" Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Laki-laki orang 5.0 Non Prioritas - - 14537 "" "" "" Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Perempuan orang 1.0 Non Prioritas - - 14538 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Administrasi dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Administrasi dan Keuangan orang 11.0 Non Prioritas - - 14539 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Administrasi dan Keuangan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Administrasi dan Keuangan Laki-laki orang 5.0 Non Prioritas - - 14540 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Administrasi dan Keuangan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Administrasi dan Keuangan Perempuan orang 6.0 Non Prioritas - - 14541 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan orang 8.0 Non Prioritas - - 14542 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Laki-laki orang 5.0 Non Prioritas - - 14543 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan Perempuan orang 3.0 Non Prioritas - - 14544 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Hukum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Hukum orang 17.0 Non Prioritas - - 14545 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Hukum Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Hukum Laki-laki orang 8.0 Non Prioritas - - 14546 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Hukum Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Hukum Perempuan orang 9.0 Non Prioritas - - 14547 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat orang 11.0 Non Prioritas - - 14548 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Laki-laki orang 7.0 Non Prioritas - - 14549 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Perempuan orang 4.0 Non Prioritas - - 14550 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Organisasi orang 17.0 Non Prioritas - - 14551 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Organisasi Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Organisasi Laki-laki orang 6.0 Non Prioritas - - 14552 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Organisasi Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Organisasi Perempuan orang 11.0 Non Prioritas - - 14553 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa orang 31.0 Non Prioritas - - 14554 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Laki-laki orang 18.0 Non Prioritas - - 14555 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Perempuan orang 13.0 Non Prioritas - - 14556 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama orang 16.0 Non Prioritas - - 14557 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama Laki-laki orang 9.0 Non Prioritas - - 14558 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan Kerjasama Perempuan orang 7.0 Non Prioritas - - 14559 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Berdasarkan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Berdasarkan Jenis Kelamin orang 14.0 Non Prioritas - - 14560 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Laki-laki orang 6.0 Non Prioritas - - 14561 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Perempuan orang 8.0 Non Prioritas - - 14562 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Umum dan Protokol Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Umum dan Protokol orang 25.0 Non Prioritas - - 14563 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Umum dan Protokol Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Umum dan Protokol Laki-laki orang 17.0 Non Prioritas - - 14564 "" "" "" Jumlah Pegawai Bagian Umum dan Protokol Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Bagian Umum dan Protokol Perempuan orang 8.0 Non Prioritas - - 14565 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan orang 68.0 Non Prioritas - - 14566 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Laki-laki orang 25.0 Non Prioritas - - 14567 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Perempuan orang 43.0 Non Prioritas - - 14568 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil orang 36.0 Non Prioritas - - 14569 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Laki-laki orang 18.0 Non Prioritas - - 14570 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perempuan orang 18.0 Non Prioritas - - 14571 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan orang 795.0 Non Prioritas - - 14572 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Laki-laki orang 128.0 Non Prioritas - - 14573 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Perempuan orang 667.0 Non Prioritas - - 14574 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian orang 80.0 Non Prioritas - - 14575 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Laki-laki orang 44.0 Non Prioritas - - 14576 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Perempuan orang 36.0 Non Prioritas - - 14577 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup orang 154.0 Non Prioritas - - 14578 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Laki-laki orang 118.0 Non Prioritas - - 14579 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Perempuan orang 36.0 Non Prioritas - - 14580 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata orang 31.0 Non Prioritas - - 14581 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Laki-laki orang 12.0 Non Prioritas - - 14582 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Perempuan orang 19.0 Non Prioritas - - 14583 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman orang 97.0 Non Prioritas - - 14584 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Laki-laki orang 60.0 Non Prioritas - - 14585 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Perempuan orang 37.0 Non Prioritas - - 14586 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan orang 91.0 Non Prioritas - - 14587 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Laki-laki orang 83.0 Non Prioritas - - 14588 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Perempuan orang 8.0 Non Prioritas - - 14589 "" "" "" "Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana" Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia "Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana" orang 31.0 Non Prioritas - - 14590 "" "" "" "Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Laki-laki" Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia "Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Laki-laki" orang 7.0 Non Prioritas - - 14591 "" "" "" "Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perempuan" Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia "Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perempuan" orang 24.0 Non Prioritas - - 14592 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu orang 32.0 Non Prioritas - - 14593 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Laki-laki orang 16.0 Non Prioritas - - 14594 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perempuan orang 16.0 Non Prioritas - - 14595 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga orang 2014.0 Non Prioritas - - 14596 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Laki-laki orang 655.0 Non Prioritas - - 14597 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Perempuan orang 1359.0 Non Prioritas - - 14598 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan orang 61.0 Non Prioritas - - 14599 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Berdasarkan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Berdasarkan Laki-laki orang 38.0 Non Prioritas - - 14600 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Berdasarkan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan Berdasarkan Perempuan orang 23.0 Non Prioritas - - 14601 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan orang 62.0 Non Prioritas - - 14602 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Laki-laki orang 51.0 Non Prioritas - - 14603 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Perempuan orang 11.0 Non Prioritas - - 14604 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah orang 34.0 Non Prioritas - - 14605 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Laki-laki orang 18.0 Non Prioritas - - 14606 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perempuan orang 16.0 Non Prioritas - - 14607 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan orang 71.0 Non Prioritas - - 14608 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Laki-laki orang 24.0 Non Prioritas - - 14609 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Perempuan orang 47.0 Non Prioritas - - 14610 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang orang 32.0 Non Prioritas - - 14611 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Laki-laki orang 14.0 Non Prioritas - - 14612 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Perempuan orang 18.0 Non Prioritas - - 14613 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan orang 73.0 Non Prioritas - - 14614 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Laki-laki orang 36.0 Non Prioritas - - 14615 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Perempuan orang 37.0 Non Prioritas - - 14616 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi orang 66.0 Non Prioritas - - 14617 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Laki-laki orang 29.0 Non Prioritas - - 14618 "" "" "" Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perempuan orang 37.0 Non Prioritas - - 14619 "" "" "" Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia orang 63.0 Non Prioritas - - 14620 "" "" "" Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Laki-laki orang 27.0 Non Prioritas - - 14621 "" "" "" Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Perempuan orang 36.0 Non Prioritas - - 14622 "" "" "" Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik orang 18.0 Non Prioritas - - 14623 "" "" "" Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Laki-laki orang 7.0 Non Prioritas - - 14624 "" "" "" Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perempuan orang 11.0 Non Prioritas - - 14625 "" "" "" Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah orang 27.0 Non Prioritas - - 14626 "" "" "" Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Laki-laki orang 15.0 Non Prioritas - - 14627 "" "" "" Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perempuan orang 12.0 Non Prioritas - - 14628 "" "" "" Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah orang 122.0 Non Prioritas - - 14629 "" "" "" Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Laki-laki orang 54.0 Non Prioritas - - 14630 "" "" "" Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Perempuan orang 68.0 Non Prioritas - - 14631 "" "" "" Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah orang 53.0 Non Prioritas - - 14632 "" "" "" Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Laki-laki orang 18.0 Non Prioritas - - 14633 "" "" "" Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perempuan orang 35.0 Non Prioritas - - 14634 "" "" "" Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja orang 133.0 Non Prioritas - - 14635 "" "" "" Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Laki-laki orang 108.0 Non Prioritas - - 14636 "" "" "" Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan orang 25.0 Non Prioritas - - 14637 "" "" "" Jumlah Pegawai Inspektorat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Inspektorat orang 74.0 Non Prioritas - - 14638 "" "" "" Jumlah Pegawai Inspektorat Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Inspektorat Laki-laki orang 23.0 Non Prioritas - - 14639 "" "" "" Jumlah Pegawai Inspektorat Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Inspektorat Perempuan orang 51.0 Non Prioritas - - 14640 "" "" "" Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah orang 35.0 Non Prioritas - - 14641 "" "" "" Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Laki-laki orang 17.0 Non Prioritas - - 14642 "" "" "" Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan orang 18.0 Non Prioritas - - 14643 "" "" "" Jumlah Pegawai RSUD Kota Yogyakarta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah orang 462.0 Non Prioritas 34.71 - 14644 "" "" "" Jumlah Pegawai RSUD Kota Yogyakarta Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Laki-laki orang 121.0 Non Prioritas 34.71 - 14645 "" "" "" Jumlah Pegawai RSUD Kota Yogyakarta Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan orang 341.0 Non Prioritas 34.71 - 14646 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren orang 453.0 Non Prioritas - - 14647 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Laki-laki orang 217.0 Non Prioritas - - 14648 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Laki-laki Tegalrejo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Laki-laki Kemantren Tegalrejo orang 21.0 Non Prioritas 34.71.01 - 14649 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Laki-laki Jetis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Laki-laki Kemantren Jetis orang 12.0 Non Prioritas 34.71.02 - 14650 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Laki-laki Gondokusuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Laki-laki Kemantren Gondokusuman orang 25.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14651 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Laki-laki Danurejan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Laki-laki Kemantren Danurejan orang 12.0 Non Prioritas 34.71.04 - 14652 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Laki-laki Gedongtengen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Laki-laki Kemantren Gedongtengen orang 11.0 Non Prioritas 34.71.05 - 14653 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Laki-laki Ngampilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Laki-laki Kemantren Ngampilan orang 16.0 Non Prioritas 34.71.06 - 14654 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Laki-laki Wirobrajan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Laki-laki Kemantren Wirobrajan orang 18.0 Non Prioritas 34.71.07 - 14655 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Laki-laki Mantrijeron Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Laki-laki Kemantren Mantrijeron orang 13.0 Non Prioritas 34.71.08 - 14656 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Laki-laki Kraton Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Laki-laki Kemantren Kraton orang 12.0 Non Prioritas 34.71.09 - 14657 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Laki-laki Gondomanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Laki-laki Kemantren Gondomanan orang 10.0 Non Prioritas 34.71.10 - 14658 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Laki-laki Pakualaman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Laki-laki Kemantren Pakualaman orang 12.0 Non Prioritas 34.71.11 - 14659 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Laki-laki Mergangsan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Laki-laki Kemantren Mergangsan orang 18.0 Non Prioritas 34.71.12 - 14660 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Laki-laki Umbulharjo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Laki-laki Kemantren Umbulharjo orang 22.0 Non Prioritas 34.71.13 - 14661 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Laki-laki Kotagede Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Laki-laki Kemantren Kotagede orang 15.0 Non Prioritas 34.71.14 - 14662 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Perempuan orang 236.0 Non Prioritas - - 14663 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Perempuan Tegalrejo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Perempuan Kemantren Tegalrejo orang 15.0 Non Prioritas 34.71.01 - 14664 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Perempuan Jetis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Perempuan Kemantren Jetis orang 23.0 Non Prioritas 34.71.02 - 14665 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Perempuan Gondokusuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Perempuan Kemantren Gondokusuman orang 16.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14666 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Perempuan Danurejan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Perempuan Kemantren Danurejan orang 18.0 Non Prioritas 34.71.04 - 14667 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Perempuan Gedongtengen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Perempuan Kemantren Gedongtengen orang 16.0 Non Prioritas 34.71.05 - 14668 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Perempuan Ngampilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Perempuan Kemantren Ngampilan orang 14.0 Non Prioritas 34.71.06 - 14669 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Perempuan Wirobrajan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Perempuan Kemantren Wirobrajan orang 12.0 Non Prioritas 34.71.07 - 14670 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Perempuan Mantrijeron Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Perempuan Kemantren Mantrijeron orang 18.0 Non Prioritas 34.71.08 - 14671 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Perempuan Kraton Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Perempuan Kemantren Kraton orang 17.0 Non Prioritas 34.71.09 - 14672 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Perempuan Gondomanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Perempuan Kemantren Gondomanan orang 16.0 Non Prioritas 34.71.10 - 14673 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Perempuan Pakualaman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Perempuan Kemantren Pakualaman orang 16.0 Non Prioritas 34.71.11 - 14674 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Perempuan Mergangsan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Perempuan Kemantren Mergangsan orang 15.0 Non Prioritas 34.71.12 - 14675 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Perempuan Umbulharjo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Perempuan Kemantren Umbulharjo orang 26.0 Non Prioritas 34.71.13 - 14676 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren Perempuan Kotagede Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Perempuan Kemantren Kotagede orang 14.0 Non Prioritas 34.71.14 - 14677 "" "" "" Kepala Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepala daerah (walikota) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, dalam periode tertentu orang 1.0 Non Prioritas - - 14678 "" "" "" Kepala Daerah Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepala daerah (walikota) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, dalam periode tertentu orang 1.0 Non Prioritas - - 14679 "" "" "" Kepala Daerah Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepala daerah (walikota) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, dalam periode tertentu orang 0.0 Non Prioritas - - 14680 "" "" "" Jumlah Mantri Pamong Praja Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia “Mantri Pamong Praja” adalah jabatan administratif pemerintahan lokal (di kelurahan / kecamatan) — indikator ini menunjukkan jumlah orang yang menduduki jabatan tersebut berdasarkan jenis kelamin orang 14.0 Non Prioritas - - 14681 "" "" "" Jumlah Mantri Pamong Praja Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia “Mantri Pamong Praja” adalah jabatan administratif pemerintahan lokal (di kelurahan / kecamatan) — indikator ini menunjukkan jumlah orang yang menduduki jabatan tersebut berdasarkan jenis kelamin orang 0.0 Non Prioritas - - 14682 "" "" "" Jumlah Lurah Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah orang yang menjabat lurah di suatu daerah, dibedakan menurut jenis kelamin orang 33.0 Non Prioritas - - 14683 "" "" "" Jumlah Lurah Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah orang yang menjabat lurah di suatu daerah, dibedakan menurut jenis kelamin orang 12.0 Non Prioritas - - 14684 "" "" "" Jumlah Kepala OPD Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) — jumlah orang yang memimpin OPD, dibedakan jenis kelamin. orang 21.0 Non Prioritas - - 14685 "" "" "" Jumlah Kepala OPD Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) — jumlah orang yang memimpin OPD, dibedakan jenis kelamin. orang 32.0 Non Prioritas - - 14686 "" "" "" Jumlah Pejabat ASN Struktural Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pejabat ASN yang memegang jabatan struktural (eselon, jabatan pimpinan, jabatan struktural di pemerintahan) — jumlah pria vs wanita orang 327.0 Non Prioritas - - 14687 "" "" "" Jumlah Pejabat ASN Struktural Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pejabat ASN yang memegang jabatan struktural (eselon, jabatan pimpinan, jabatan struktural di pemerintahan) — jumlah pria vs wanita orang 326.0 Non Prioritas - - 14688 "" "" "" Jumlah Pejabat ASN Pelaksana Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pejabat ASN yang menduduki jabatan pelaksana (non-struktural) — jumlah berdasarkan jenis kelamin orang 937.0 Non Prioritas - - 14689 "" "" "" Jumlah Pejabat ASN Pelaksana Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pejabat ASN yang menduduki jabatan pelaksana (non-struktural) — jumlah berdasarkan jenis kelamin orang 952.0 Non Prioritas - - 14690 "" "" "" Jumlah Anggota Tim Badan Pertimbangan dan Kepangkatan Laki-Laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Anggota Tim Badan Pertimbangan dan Kepangkatan (tim yang berwenang dalam pertimbangan promosi / kenaikan pangkat) — jumlah pria/wanita yang tergabung orang n/a Non Prioritas - - 14691 "" "" "" Jumlah Anggota Tim Badan Pertimbangan dan Kepangkatan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Anggota Tim Badan Pertimbangan dan Kepangkatan (tim yang berwenang dalam pertimbangan promosi / kenaikan pangkat) — jumlah pria/wanita yang tergabung orang n/a Non Prioritas - - 14692 "" "" "" Jumlah PPPK Laki-Laki Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, di setiap golongan kepegawaian (golongan I, II, III, dst) orang 1.0 Non Prioritas - - 14693 "" "" "" Jumlah PPPK Perempuan Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, di setiap golongan kepegawaian (golongan I, II, III, dst) orang 0.0 Non Prioritas - - 14694 "" "" "" Jumlah PPPK Laki-Laki Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, di setiap golongan kepegawaian (golongan I, II, III, dst) orang 0.0 Non Prioritas - - 14695 "" "" "" Jumlah PPPK Perempuan Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, di setiap golongan kepegawaian (golongan I, II, III, dst) orang 0.0 Non Prioritas - - 14696 "" "" "" Jumlah PPPK Laki-Laki Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, di setiap golongan kepegawaian (golongan I, II, III, dst) orang 2.0 Non Prioritas - - 14697 "" "" "" Jumlah PPPK Perempuan Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, di setiap golongan kepegawaian (golongan I, II, III, dst) orang 0.0 Non Prioritas - - 14698 "" "" "" Jumlah PPPK Laki-Laki Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, di setiap golongan kepegawaian (golongan I, II, III, dst) orang 0.0 Non Prioritas - - 14699 "" "" "" Jumlah PPPK Perempuan Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, di setiap golongan kepegawaian (golongan I, II, III, dst) orang 0.0 Non Prioritas - - 14700 "" "" "" Jumlah PPPK Laki-Laki Golongan V Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, di setiap golongan kepegawaian (golongan I, II, III, dst) orang 99.0 Non Prioritas - - 14701 "" "" "" Jumlah PPPK Perempuan Golongan V Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, di setiap golongan kepegawaian (golongan I, II, III, dst) orang 32.0 Non Prioritas - - 14702 "" "" "" Jumlah PPPK Laki-Laki Golongan VI Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, di setiap golongan kepegawaian (golongan I, II, III, dst) orang 0.0 Non Prioritas - - 14703 "" "" "" Jumlah PPPK Perempuan Golongan VI Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, di setiap golongan kepegawaian (golongan I, II, III, dst) orang 0.0 Non Prioritas - - 14704 "" "" "" Jumlah PPPK Laki-Laki Golongan VII Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, di setiap golongan kepegawaian (golongan I, II, III, dst) orang 36.0 Non Prioritas - - 14705 "" "" "" Jumlah PPPK Perempuan Golongan VII Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, di setiap golongan kepegawaian (golongan I, II, III, dst) orang 87.0 Non Prioritas - - 14706 "" "" "" Jumlah PPPK Laki-Laki Golongan VIII Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, di setiap golongan kepegawaian (golongan I, II, III, dst) orang 0.0 Non Prioritas - - 14707 "" "" "" Jumlah PPPK Perempuan Golongan VIII Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, di setiap golongan kepegawaian (golongan I, II, III, dst) orang 0.0 Non Prioritas - - 14708 "" "" "" Jumlah PPPK Laki-Laki Golongan IX Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, di setiap golongan kepegawaian (golongan I, II, III, dst) orang 275.0 Non Prioritas - - 14709 "" "" "" Jumlah PPPK Perempuan Golongan IX Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, di setiap golongan kepegawaian (golongan I, II, III, dst) orang 434.0 Non Prioritas - - 14710 "" "" "" Jumlah PPPK Laki-Laki Golongan X Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, di setiap golongan kepegawaian (golongan I, II, III, dst) orang 4.0 Non Prioritas - - 14711 "" "" "" Jumlah PPPK Perempuan Golongan X Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, di setiap golongan kepegawaian (golongan I, II, III, dst) orang 7.0 Non Prioritas - - 14712 "" "" "" Jumlah PPPK Laki-Laki Golongan XI Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, di setiap golongan kepegawaian (golongan I, II, III, dst) orang 0.0 Non Prioritas - - 14713 "" "" "" Jumlah PPPK Perempuan Golongan XI Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjenis kelamin laki-laki / perempuan, di setiap golongan kepegawaian (golongan I, II, III, dst) orang 3.0 Non Prioritas - - 14714 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren berdasarkan Tingkat Pendidikan orang 454.0 Non Prioritas - - 14715 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren berdasarkan Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat per Kemantren Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren berdasarkan Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat per Kemantren orang 1.0 Non Prioritas - - 14716 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Tegalrejo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Tegalrejo orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 14717 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Jetis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Jetis orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 14718 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Gondokusuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Gondokusuman orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14719 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Danurejan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Danurejan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 14720 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Gedongtengen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Gedongtengen orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 14721 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Ngampilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Ngampilan orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 14722 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Wirobrajan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Wirobrajan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 14723 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Mantrijeron Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Mantrijeron orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 14724 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Kraton Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Kraton orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 14725 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Gondomanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Gondomanan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14726 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Pakualaman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Pakualaman orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 14727 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Mergangsan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Mergangsan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 14728 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Umbulharjo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Umbulharjo orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 14729 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Kotagede Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Tamat SD atau sederajat Kemantren Kotagede orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 14730 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren berdasarkan Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat per Kemantren Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren berdasarkan Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat per Kemantren orang 5.0 Non Prioritas - - 14731 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Tegalrejo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Tegalrejo orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 14732 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Jetis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Jetis orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 14733 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Gondokusuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Gondokusuman orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14734 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Danurejan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Danurejan orang 1.0 Non Prioritas 34.71.04 - 14735 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Gedongtengen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Gedongtengen orang 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 14736 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Ngampilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Ngampilan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 14737 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Wirobrajan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Wirobrajan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 14738 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Mantrijeron Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Mantrijeron orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 14739 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Kraton Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Kraton orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 14740 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Gondomanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Gondomanan orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14741 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Pakualaman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Pakualaman orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 14742 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Mergangsan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Mergangsan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 14743 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Umbulharjo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Umbulharjo orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 14744 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Kotagede Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMP dan sederajat Kemantren Kotagede orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 14745 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren berdasarkan Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat per Kemantren Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren berdasarkan Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat per Kemantren orang 20.0 Non Prioritas - - 14746 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Tegalrejo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Tegalrejo orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 14747 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Jetis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Jetis orang 2.0 Non Prioritas 34.71.02 - 14748 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Gondokusuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Gondokusuman orang 5.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14749 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Danurejan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Danurejan orang 2.0 Non Prioritas 34.71.04 - 14750 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Gedongtengen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Gedongtengen orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 14751 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Ngampilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Ngampilan orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 14752 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Wirobrajan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Wirobrajan orang 3.0 Non Prioritas 34.71.07 - 14753 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Mantrijeron Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Mantrijeron orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 14754 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Kraton Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Kraton orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 14755 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Gondomanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Gondomanan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14756 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Pakualaman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Pakualaman orang 1.0 Non Prioritas 34.71.11 - 14757 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Mergangsan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Mergangsan orang 3.0 Non Prioritas 34.71.12 - 14758 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Umbulharjo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Umbulharjo orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 14759 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Kotagede Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan SMA dan sederajat Kemantren Kotagede orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 14760 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren berdasarkan Tingkat Pendidikan Diploma I per Kemantren Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren berdasarkan Tingkat Pendidikan Diploma I per Kemantren orang 0.0 Non Prioritas - - 14761 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Tegalrejo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Tegalrejo orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 14762 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Jetis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Jetis orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 14763 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Gondokusuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Gondokusuman orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14764 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Danurejan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Danurejan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 14765 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Gedongtengen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Gedongtengen orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 14766 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Ngampilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Ngampilan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 14767 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Wirobrajan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Wirobrajan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 14768 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Mantrijeron Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Mantrijeron orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 14769 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Kraton Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Kraton orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 14770 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Gondomanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Gondomanan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14771 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Pakualaman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Pakualaman orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 14772 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Mergangsan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Mergangsan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 14773 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Umbulharjo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Umbulharjo orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 14774 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Kotagede Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma I Kemantren Kotagede orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 14775 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren berdasarkan Tingkat Pendidikan Diploma II per Kemantren Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren berdasarkan Tingkat Pendidikan Diploma II per Kemantren orang 0.0 Non Prioritas - - 14776 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Tegalrejo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Tegalrejo orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 14777 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Jetis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Jetis orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 14778 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Gondokusuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Gondokusuman orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14779 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Danurejan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Danurejan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 14780 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Gedongtengen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Gedongtengen orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 14781 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Ngampilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Ngampilan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 14782 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Wirobrajan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Wirobrajan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 14783 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Mantrijeron Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Mantrijeron orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 14784 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Kraton Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Kraton orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 14785 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Gondomanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Gondomanan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14786 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Pakualaman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Pakualaman orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 14787 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Mergangsan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Mergangsan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 14788 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Umbulharjo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Umbulharjo orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 14789 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Kotagede Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma II Kemantren Kotagede orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 14790 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren berdasarkan Tingkat Pendidikan Diploma III per Kemantren Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren berdasarkan Tingkat Pendidikan Diploma III per Kemantren orang 109.0 Non Prioritas - - 14791 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Tegalrejo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Tegalrejo orang 11.0 Non Prioritas 34.71.01 - 14792 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Jetis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Jetis orang 10.0 Non Prioritas 34.71.02 - 14793 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Gondokusuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Gondokusuman orang 8.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14794 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Danurejan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Danurejan orang 5.0 Non Prioritas 34.71.04 - 14795 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Gedongtengen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Gedongtengen orang 11.0 Non Prioritas 34.71.05 - 14796 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Ngampilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Ngampilan orang 6.0 Non Prioritas 34.71.06 - 14797 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Wirobrajan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Wirobrajan orang 6.0 Non Prioritas 34.71.07 - 14798 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Mantrijeron Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Mantrijeron orang 6.0 Non Prioritas 34.71.08 - 14799 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Kraton Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Kraton orang 6.0 Non Prioritas 34.71.09 - 14800 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Gondomanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Gondomanan orang 4.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14801 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Pakualaman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Pakualaman orang 6.0 Non Prioritas 34.71.11 - 14802 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Mergangsan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Mergangsan orang 12.0 Non Prioritas 34.71.12 - 14803 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Umbulharjo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Umbulharjo orang 9.0 Non Prioritas 34.71.13 - 14804 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Kotagede Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma III Kemantren Kotagede orang 9.0 Non Prioritas 34.71.14 - 14805 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren berdasarkan Tingkat Pendidikan Diploma IV per Kemantren Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren berdasarkan Tingkat Pendidikan Diploma IV per Kemantren orang 6.0 Non Prioritas - - 14806 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Tegalrejo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Tegalrejo orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 14807 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Jetis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Jetis orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 14808 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Gondokusuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Gondokusuman orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14809 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Danurejan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Danurejan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 14810 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Gedongtengen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Gedongtengen orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 14811 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Ngampilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Ngampilan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 14812 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Wirobrajan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Wirobrajan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 14813 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Mantrijeron Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Mantrijeron orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 14814 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Kraton Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Kraton orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 14815 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Gondomanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Gondomanan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14816 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Pakualaman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Pakualaman orang 1.0 Non Prioritas 34.71.11 - 14817 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Mergangsan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Mergangsan orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 14818 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Umbulharjo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Umbulharjo orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 14819 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Kotagede Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Diploma IV Kemantren Kotagede orang 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 14820 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata I per Kemantren Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata I per Kemantren orang 243.0 Non Prioritas - - 14821 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Tegalrejo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Tegalrejo orang 15.0 Non Prioritas 34.71.01 - 14822 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Jetis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Jetis orang 20.0 Non Prioritas 34.71.02 - 14823 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Gondokusuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Gondokusuman orang 19.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14824 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Danurejan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Danurejan orang 18.0 Non Prioritas 34.71.04 - 14825 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Gedongtengen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Gedongtengen orang 15.0 Non Prioritas 34.71.05 - 14826 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Ngampilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Ngampilan orang 19.0 Non Prioritas 34.71.06 - 14827 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Wirobrajan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Wirobrajan orang 13.0 Non Prioritas 34.71.07 - 14828 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Mantrijeron Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Mantrijeron orang 17.0 Non Prioritas 34.71.08 - 14829 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Kraton Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Kraton orang 16.0 Non Prioritas 34.71.09 - 14830 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Gondomanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Gondomanan orang 19.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14831 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Pakualaman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Pakualaman orang 13.0 Non Prioritas 34.71.11 - 14832 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Mergangsan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Mergangsan orang 14.0 Non Prioritas 34.71.12 - 14833 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Umbulharjo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Umbulharjo orang 28.0 Non Prioritas 34.71.13 - 14834 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Kotagede Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 1 Kemantren Kotagede orang 17.0 Non Prioritas 34.71.14 - 14835 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 2 per Kemantren Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 2 per Kemantren orang 70.0 Non Prioritas - - 14836 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Tegalrejo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Tegalrejo orang 7.0 Non Prioritas 34.71.01 - 14837 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Jetis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Jetis orang 3.0 Non Prioritas 34.71.02 - 14838 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Gondokusuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Gondokusuman orang 8.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14839 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Danurejan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Danurejan orang 4.0 Non Prioritas 34.71.04 - 14840 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Gedongtengen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Gedongtengen orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 14841 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Ngampilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Ngampilan orang 3.0 Non Prioritas 34.71.06 - 14842 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Wirobrajan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Wirobrajan orang 8.0 Non Prioritas 34.71.07 - 14843 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Mantrijeron Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Mantrijeron orang 8.0 Non Prioritas 34.71.08 - 14844 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Kraton Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Kraton orang 5.0 Non Prioritas 34.71.09 - 14845 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Gondomanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Gondomanan orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14846 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Pakualaman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Pakualaman orang 7.0 Non Prioritas 34.71.11 - 14847 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Mergangsan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Mergangsan orang 3.0 Non Prioritas 34.71.12 - 14848 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Umbulharjo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Umbulharjo orang 10.0 Non Prioritas 34.71.13 - 14849 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Kotagede Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 2 Kemantren Kotagede orang 2.0 Non Prioritas 34.71.14 - 14850 "" "" "" Jumlah ASN Kemantren berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 3 per Kemantren Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren berdasarkan Tingkat Pendidikan Strata 3 per Kemantren orang 0.0 Non Prioritas - - 14851 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Tegalrejo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Tegalrejo orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 14852 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Jetis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Jetis orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 14853 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Gondokusuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Gondokusuman orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14854 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Danurejan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Danurejan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 14855 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Gedongtengen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Gedongtengen orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 14856 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Ngampilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Ngampilan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 14857 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Wirobrajan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Wirobrajan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 14858 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Mantrijeron Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Mantrijeron orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 14859 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Kraton Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Kraton orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 14860 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Gondomanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Gondomanan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14861 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Pakualaman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Pakualaman orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 14862 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Mergangsan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Mergangsan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 14863 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Umbulharjo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Umbulharjo orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 14864 "" "" "" Jumlah ASN Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Kotagede Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan Strata 3 Kemantren Kotagede orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 14865 "" "" "" Jumlah Pegawai Kemantren berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin orang 450.0 Non Prioritas - - 14866 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin orang 438.0 Non Prioritas - - 14867 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Tegalrejo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Tegalrejo orang 36.0 Non Prioritas 34.71.01 - 14868 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Tegalrejo Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Tegalrejo Laki-laki orang 21.0 Non Prioritas 34.71.01 - 14869 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Tegalrejo Laki-laki Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Tegalrejo Laki-laki Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 14870 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Tegalrejo Laki-laki Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Tegalrejo Laki-laki Golongan II orang 3.0 Non Prioritas 34.71.01 - 14871 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Tegalrejo Laki-laki Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Tegalrejo Laki-laki Golongan III orang 16.0 Non Prioritas 34.71.01 - 14872 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Tegalrejo Laki-laki Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Tegalrejo Laki-laki Golongan IV orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 14873 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Tegalrejo Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Tegalrejo Perempuan orang 15.0 Non Prioritas 34.71.01 - 14874 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Tegalrejo Perempuan Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Tegalrejo Perempuan Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 14875 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Tegalrejo Perempuan Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Tegalrejo Perempuan Golongan II orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 14876 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Tegalrejo Perempuan Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Tegalrejo Perempuan Golongan III orang 11.0 Non Prioritas 34.71.01 - 14877 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Tegalrejo Perempuan Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Tegalrejo Perempuan Golongan IV orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 14878 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Jetis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Jetis orang 34.0 Non Prioritas 34.71.02 - 14879 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Jetis Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Jetis Laki-laki orang 12.0 Non Prioritas 34.71.02 - 14880 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Jetis Laki-laki Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Jetis Laki-laki Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 14881 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Jetis Laki-laki Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Jetis Laki-laki Golongan II orang 2.0 Non Prioritas 34.71.02 - 14882 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Jetis Laki-laki Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Jetis Laki-laki Golongan III orang 8.0 Non Prioritas 34.71.02 - 14883 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Jetis Laki-laki Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Jetis Laki-laki Golongan IV orang 2.0 Non Prioritas 34.71.02 - 14884 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Jetis Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Jetis Perempuan orang 22.0 Non Prioritas 34.71.02 - 14885 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Jetis Perempuan Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Jetis Perempuan Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 14886 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Jetis Perempuan Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Jetis Perempuan Golongan II orang 4.0 Non Prioritas 34.71.02 - 14887 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Jetis Perempuan Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Jetis Perempuan Golongan III orang 18.0 Non Prioritas 34.71.02 - 14888 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Jetis Perempuan Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Jetis Perempuan Golongan IV orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 14889 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gondokusuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondokusuman orang 40.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14890 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gondokusuman Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondokusuman Laki-laki orang 24.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14891 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gondokusuman Laki-laki Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondokusuman Laki-laki Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14892 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gondokusuman Laki-laki Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondokusuman Laki-laki Golongan II orang 5.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14893 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gondokusuman Laki-laki Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondokusuman Laki-laki Golongan III orang 15.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14894 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gondokusuman Laki-laki Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondokusuman Laki-laki Golongan IV orang 4.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14895 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gondokusuman Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondokusuman Perempuan orang 16.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14896 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gondokusuman Perempuan Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondokusuman Perempuan Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14897 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gondokusuman Perempuan Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondokusuman Perempuan Golongan II orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14898 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gondokusuman Perempuan Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondokusuman Perempuan Golongan III orang 13.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14899 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gondokusuman Perempuan Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondokusuman Perempuan Golongan IV orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14900 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Danurejan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Danurejan orang 30.0 Non Prioritas 34.71.04 - 14901 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Danurejan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Danurejan Laki-laki orang 12.0 Non Prioritas 34.71.04 - 14902 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Danurejan Laki-laki Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Danurejan Laki-laki Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 14903 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Danurejan Laki-laki Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Danurejan Laki-laki Golongan II orang 2.0 Non Prioritas 34.71.04 - 14904 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Danurejan Laki-laki Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Danurejan Laki-laki Golongan III orang 8.0 Non Prioritas 34.71.04 - 14905 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Danurejan Laki-laki Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Danurejan Laki-laki Golongan IV orang 2.0 Non Prioritas 34.71.04 - 14906 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Danurejan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Danurejan Perempuan orang 18.0 Non Prioritas 34.71.04 - 14907 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Danurejan Perempuan Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Danurejan Perempuan Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 14908 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Danurejan Perempuan Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Danurejan Perempuan Golongan II orang 3.0 Non Prioritas 34.71.04 - 14909 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Danurejan Perempuan Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Danurejan Perempuan Golongan III orang 13.0 Non Prioritas 34.71.04 - 14910 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Danurejan Perempuan Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Danurejan Perempuan Golongan IV orang 2.0 Non Prioritas 34.71.04 - 14911 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gedongtengen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gedongtengen orang 26.0 Non Prioritas 34.71.05 - 14912 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gedongtengen Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gedongtengen Laki-laki orang 11.0 Non Prioritas 34.71.05 - 14913 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gedongtengen Laki-laki Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gedongtengen Laki-laki Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 14914 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gedongtengen Laki-laki Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gedongtengen Laki-laki Golongan II orang 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 14915 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gedongtengen Laki-laki Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gedongtengen Laki-laki Golongan III orang 7.0 Non Prioritas 34.71.05 - 14916 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gedongtengen Laki-laki Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gedongtengen Laki-laki Golongan IV orang 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 14917 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gedongtengen Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gedongtengen Perempuan orang 15.0 Non Prioritas 34.71.05 - 14918 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gedongtengen Perempuan Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gedongtengen Perempuan Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 14919 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gedongtengen Perempuan Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gedongtengen Perempuan Golongan II orang 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 14920 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gedongtengen Perempuan Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gedongtengen Perempuan Golongan III orang 13.0 Non Prioritas 34.71.05 - 14921 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gedongtengen Perempuan Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gedongtengen Perempuan Golongan IV orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 14922 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Ngampilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Ngampilan orang 30.0 Non Prioritas 34.71.06 - 14923 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Ngampilan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Ngampilan Laki-laki orang 16.0 Non Prioritas 34.71.06 - 14924 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Ngampilan Laki-laki Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Ngampilan Laki-laki Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 14925 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Ngampilan Laki-laki Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Ngampilan Laki-laki Golongan II orang 2.0 Non Prioritas 34.71.06 - 14926 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Ngampilan Laki-laki Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Ngampilan Laki-laki Golongan III orang 13.0 Non Prioritas 34.71.06 - 14927 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Ngampilan Laki-laki Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Ngampilan Laki-laki Golongan IV orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 14928 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Ngampilan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Ngampilan Perempuan orang 14.0 Non Prioritas 34.71.06 - 14929 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Ngampilan Perempuan Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Ngampilan Perempuan Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 14930 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Ngampilan Perempuan Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Ngampilan Perempuan Golongan II orang 3.0 Non Prioritas 34.71.06 - 14931 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Ngampilan Perempuan Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Ngampilan Perempuan Golongan III orang 11.0 Non Prioritas 34.71.06 - 14932 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Ngampilan Perempuan Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Ngampilan Perempuan Golongan IV orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 14933 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Wirobrajan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Wirobrajan orang 29.0 Non Prioritas 34.71.07 - 14934 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Wirobrajan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Wirobrajan Laki-laki orang 18.0 Non Prioritas 34.71.07 - 14935 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Wirobrajan Laki-laki Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Wirobrajan Laki-laki Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 14936 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Wirobrajan Laki-laki Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Wirobrajan Laki-laki Golongan II orang 4.0 Non Prioritas 34.71.07 - 14937 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Wirobrajan Laki-laki Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Wirobrajan Laki-laki Golongan III orang 10.0 Non Prioritas 34.71.07 - 14938 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Wirobrajan Laki-laki Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Wirobrajan Laki-laki Golongan IV orang 4.0 Non Prioritas 34.71.07 - 14939 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Wirobrajan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Wirobrajan Perempuan orang 11.0 Non Prioritas 34.71.07 - 14940 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Wirobrajan Perempuan Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Wirobrajan Perempuan Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 14941 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Wirobrajan Perempuan Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Wirobrajan Perempuan Golongan II orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 14942 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Wirobrajan Perempuan Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Wirobrajan Perempuan Golongan III orang 9.0 Non Prioritas 34.71.07 - 14943 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Wirobrajan Perempuan Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Wirobrajan Perempuan Golongan IV orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 14944 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Mantrijeron Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mantrijeron orang 30.0 Non Prioritas 34.71.08 - 14945 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Mantrijeron Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mantrijeron Laki-laki orang 12.0 Non Prioritas 34.71.08 - 14946 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Mantrijeron Laki-laki Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mantrijeron Laki-laki Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 14947 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Mantrijeron Laki-laki Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mantrijeron Laki-laki Golongan II orang 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 14948 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Mantrijeron Laki-laki Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mantrijeron Laki-laki Golongan III orang 8.0 Non Prioritas 34.71.08 - 14949 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Mantrijeron Laki-laki Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mantrijeron Laki-laki Golongan IV orang 3.0 Non Prioritas 34.71.08 - 14950 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Mantrijeron Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mantrijeron Perempuan orang 18.0 Non Prioritas 34.71.08 - 14951 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Mantrijeron Perempuan Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mantrijeron Perempuan Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 14952 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Mantrijeron Perempuan Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mantrijeron Perempuan Golongan II orang 3.0 Non Prioritas 34.71.08 - 14953 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Mantrijeron Perempuan Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mantrijeron Perempuan Golongan III orang 11.0 Non Prioritas 34.71.08 - 14954 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Mantrijeron Perempuan Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mantrijeron Perempuan Golongan IV orang 4.0 Non Prioritas 34.71.08 - 14955 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Kraton Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kraton orang 28.0 Non Prioritas 34.71.09 - 14956 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Kraton Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kraton Laki-laki orang 12.0 Non Prioritas 34.71.09 - 14957 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Kraton Laki-laki Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kraton Laki-laki Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 14958 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Kraton Laki-laki Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kraton Laki-laki Golongan II orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 14959 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Kraton Laki-laki Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kraton Laki-laki Golongan III orang 8.0 Non Prioritas 34.71.09 - 14960 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Kraton Laki-laki Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kraton Laki-laki Golongan IV orang 3.0 Non Prioritas 34.71.09 - 14961 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Kraton Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kraton Perempuan orang 16.0 Non Prioritas 34.71.09 - 14962 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Kraton Perempuan Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kraton Perempuan Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 14963 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Kraton Perempuan Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kraton Perempuan Golongan II orang 2.0 Non Prioritas 34.71.09 - 14964 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Kraton Perempuan Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kraton Perempuan Golongan III orang 12.0 Non Prioritas 34.71.09 - 14965 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Kraton Perempuan Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kraton Perempuan Golongan IV orang 2.0 Non Prioritas 34.71.09 - 14966 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gondomanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondomanan orang 23.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14967 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gondomanan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondomanan Laki-laki orang 8.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14968 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gondomanan Laki-laki Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondomanan Laki-laki Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14969 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gondomanan Laki-laki Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondomanan Laki-laki Golongan II orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14970 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gondomanan Laki-laki Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondomanan Laki-laki Golongan III orang 6.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14971 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gondomanan Laki-laki Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondomanan Laki-laki Golongan IV orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14972 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gondomanan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondomanan Perempuan orang 15.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14973 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gondomanan Perempuan Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondomanan Perempuan Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14974 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gondomanan Perempuan Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondomanan Perempuan Golongan II orang 4.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14975 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gondomanan Perempuan Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondomanan Perempuan Golongan III orang 10.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14976 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Gondomanan Perempuan Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondomanan Perempuan Golongan IV orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 14977 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Pakualaman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Pakualaman orang 26.0 Non Prioritas 34.71.11 - 14978 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Pakualaman Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Pakualaman Laki-laki orang 11.0 Non Prioritas 34.71.11 - 14979 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Pakualaman Laki-laki Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Pakualaman Laki-laki Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 14980 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Pakualaman Laki-laki Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Pakualaman Laki-laki Golongan II orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 14981 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Pakualaman Laki-laki Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Pakualaman Laki-laki Golongan III orang 9.0 Non Prioritas 34.71.11 - 14982 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Pakualaman Laki-laki Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Pakualaman Laki-laki Golongan IV orang 2.0 Non Prioritas 34.71.11 - 14983 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Pakualaman Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Pakualaman Perempuan orang 15.0 Non Prioritas 34.71.11 - 14984 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Pakualaman Perempuan Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Pakualaman Perempuan Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 14985 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Pakualaman Perempuan Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Pakualaman Perempuan Golongan II orang 2.0 Non Prioritas 34.71.11 - 14986 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Pakualaman Perempuan Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Pakualaman Perempuan Golongan III orang 10.0 Non Prioritas 34.71.11 - 14987 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Pakualaman Perempuan Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Pakualaman Perempuan Golongan IV orang 3.0 Non Prioritas 34.71.11 - 14988 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Mergangsan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mergangsan orang 32.0 Non Prioritas 34.71.12 - 14989 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Mergangsan Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mergangsan Laki-laki orang 18.0 Non Prioritas 34.71.12 - 14990 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Mergangsan Laki-laki Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mergangsan Laki-laki Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 14991 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Mergangsan Laki-laki Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mergangsan Laki-laki Golongan II orang 2.0 Non Prioritas 34.71.12 - 14992 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Mergangsan Laki-laki Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mergangsan Laki-laki Golongan III orang 13.0 Non Prioritas 34.71.12 - 14993 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Mergangsan Laki-laki Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mergangsan Laki-laki Golongan IV orang 3.0 Non Prioritas 34.71.12 - 14994 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Mergangsan Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mergangsan Perempuan orang 14.0 Non Prioritas 34.71.12 - 14995 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Mergangsan Perempuan Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mergangsan Perempuan Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 14996 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Mergangsan Perempuan Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mergangsan Perempuan Golongan II orang 4.0 Non Prioritas 34.71.12 - 14997 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Mergangsan Perempuan Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mergangsan Perempuan Golongan III orang 9.0 Non Prioritas 34.71.12 - 14998 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Mergangsan Perempuan Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mergangsan Perempuan Golongan IV orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 14999 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Umbulharjo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Umbulharjo orang 47.0 Non Prioritas 34.71.13 - 15000 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Umbulharjo Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Umbulharjo Laki-laki orang 22.0 Non Prioritas 34.71.13 - 15001 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Umbulharjo Laki-laki Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Umbulharjo Laki-laki Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 15002 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Umbulharjo Laki-laki Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Umbulharjo Laki-laki Golongan II orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 15003 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Umbulharjo Laki-laki Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Umbulharjo Laki-laki Golongan III orang 18.0 Non Prioritas 34.71.13 - 15004 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Umbulharjo Laki-laki Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Umbulharjo Laki-laki Golongan IV orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13 - 15005 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Umbulharjo Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Umbulharjo Perempuan orang 25.0 Non Prioritas 34.71.13 - 15006 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Umbulharjo Perempuan Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Umbulharjo Perempuan Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 15007 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Umbulharjo Perempuan Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Umbulharjo Perempuan Golongan II orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13 - 15008 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Umbulharjo Perempuan Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Umbulharjo Perempuan Golongan III orang 20.0 Non Prioritas 34.71.13 - 15009 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Umbulharjo Perempuan Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Umbulharjo Perempuan Golongan IV orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13 - 15010 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Kotagede Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kotagede orang 27.0 Non Prioritas 34.71.14 - 15011 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Kotagede Laki-laki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kotagede Laki-laki orang 13.0 Non Prioritas 34.71.14 - 15012 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Kotagede Laki-laki Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kotagede Laki-laki Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 15013 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Kotagede Laki-laki Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kotagede Laki-laki Golongan II orang 2.0 Non Prioritas 34.71.14 - 15014 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Kotagede Laki-laki Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kotagede Laki-laki Golongan III orang 10.0 Non Prioritas 34.71.14 - 15015 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Kotagede Laki-laki Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kotagede Laki-laki Golongan IV orang 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 15016 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Kotagede Perempuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kotagede Perempuan orang 14.0 Non Prioritas 34.71.14 - 15017 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Kotagede Perempuan Golongan I Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kotagede Perempuan Golongan I orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 15018 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Kotagede Perempuan Golongan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kotagede Perempuan Golongan II orang 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 15019 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Kotagede Perempuan Golongan III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kotagede Perempuan Golongan III orang 12.0 Non Prioritas 34.71.14 - 15020 "" "" "" Jumlah PNS Kemantren Kotagede Perempuan Golongan IV Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kotagede Perempuan Golongan IV orang 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 15021 "" "" "" Jumlah PPPK Kemantren Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin orang 12.0 Non Prioritas - - 15022 "" "" "" Jumlah PPPK Kemantren Tegalrejo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Tegalrejo orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 15023 "" "" "" Jumlah PPPK Kemantren Jetis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Jetis orang 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 15024 "" "" "" Jumlah PPPK Kemantren Gondokusuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondokusuman orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 15025 "" "" "" Jumlah PPPK Kemantren Danurejan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Danurejan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 15026 "" "" "" Jumlah PPPK Kemantren Gedongtengen Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gedongtengen orang 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 15027 "" "" "" Jumlah PPPK Kemantren Ngampilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Ngampilan orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 15028 "" "" "" Jumlah PPPK Kemantren Wirobrajan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Wirobrajan orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 15029 "" "" "" Jumlah PPPK Kemantren Mantrijeron Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mantrijeron orang 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 15030 "" "" "" Jumlah PPPK Kemantren Kraton Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kraton orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 15031 "" "" "" Jumlah PPPK Kemantren Gondomanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Gondomanan orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 15032 "" "" "" Jumlah PPPK Kemantren Pakualaman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Pakualaman orang 1.0 Non Prioritas 34.71.11 - 15033 "" "" "" Jumlah PPPK Kemantren Mergangsan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Mergangsan orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 15034 "" "" "" Jumlah PPPK Kemantren Umbulharjo Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Umbulharjo orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 15035 "" "" "" Jumlah PPPK Kemantren Kotagede Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Kemantren Kotagede orang 2.0 Non Prioritas 34.71.14 - 15036 "" "" "" Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kategorinisasi RB yang dilakukan oleh Biro Organisasi Setda DIY (1 = AA; 2 = A; 3 = BB; 4 = B; 5 = CC; 6 = C; 7 = D). nilai 93.489 Non Prioritas - - 15037 "" "" "" Persentase Kualitas Manajemen Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia "" persen n/a Non Prioritas - - 15038 "" "" "" Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kategorinisasi RB yang dilakukan oleh Biro Organisasi Setda DIY (1 = AA; 2 = A; 3 = BB; 4 = B; 5 = CC; 6 = C; 7 = D). persen 100.0 Non Prioritas 34.71 - 15039 "" "" "" Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan JPL 110.0 Non Prioritas - - 15040 "" "" "" Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal persen 92.4 Non Prioritas - - 15041 "" "" "" Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal orang 4991.0 Non Prioritas - - 15042 "" "" "" Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan persen 15.93 Non Prioritas - - 15043 "" "" "" Jumlah pejabat Struktural mengikuti diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pejabat Struktural mengikuti diklat orang 104.0 Non Prioritas - - 15044 "" "" "" Persentase Pelanggaran Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase Pelanggaran Pegawai persen 0.06 Non Prioritas - - 15045 "" "" "" Jumlah ASN yang dikenai sanksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah ASN yang dikenai sanksi orang 3.0 Non Prioritas - - 15046 "" "" "" Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta - 332.5 Non Prioritas 34.71 - 15047 "" "" "" Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Perencanaan kebutuhan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Perencanaan kebutuhan - 40.0 Non Prioritas 34.71 - 15048 "" "" "" Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Pengadaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Pengadaan - 38.0 Non Prioritas 34.71 - 15049 "" "" "" Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Pengembangan karir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Pengembangan karir - 87.5 Non Prioritas 34.71 - 15050 "" "" "" Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Promosi dan mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Promosi dan mutasi - 30.0 Non Prioritas 34.71 - 15051 "" "" "" Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Manajemen kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Manajemen kinerja - 60.0 Non Prioritas 34.71 - 15052 "" "" "" Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Penggajian, penghargaan dan disiplin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Penggajian, penghargaan dan disiplin - 40.0 Non Prioritas 34.71 - 15053 "" "" "" Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Perlindungan dan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta sub Perlindungan dan pelayanan - 16.0 Non Prioritas 34.71 - 15054 "" "" "" Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun sub Sistem informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun sub Sistem informasi - 21.0 Non Prioritas 34.71 - 15055 "" "" "" Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan Kualifikasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan Kualifikasi angka 21.89 Non Prioritas - - 15056 "" "" "" Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan Kompetensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan Kompetensi angka 33.43 Non Prioritas - - 15057 "" "" "" Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan Kinerja angka 25.34 Non Prioritas - - 15058 "" "" "" Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan Disiplin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan Disiplin angka 5.0 Non Prioritas - - 15059 "" "" "" Nilai IP ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nilai IP ASN angka 85.66 Non Prioritas - - 15060 "" "" "" Kategori Nilai IP ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kategori Nilai IP ASN definisi dari angka Tinggi Non Prioritas - - 15061 E-WALIDATA 5.03.000034 ASN yang Diberikan Penghargaan ASN yang Diberikan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang Diberikan Penghargaan orang 20.0 Non Prioritas - - 15062 E-WALIDATA 5.03.000035 ASN yang Diberikan Tanda Jasa ASN yang Diberikan Tanda Jasa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang Diberikan Tanda Jasa orang 250.0 Non Prioritas - - 15063 E-WALIDATA 5.03.000016 ASN yang Meningkat Kapasitasnya ASN yang Meningkat Kapasitasnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang Meningkat Kapasitasnya orang 70.0 Non Prioritas - - 15064 E-WALIDATA 5.03.000037 ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan orang 5427.0 Non Prioritas - - 15065 E-WALIDATA 5.03.000059 ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan orang 121.0 Non Prioritas - - 15066 E-WALIDATA 5.03.000061 ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan orang 90.0 Non Prioritas - - 15067 E-WALIDATA 5.03.000068 ASN Fungsional yang Dibina ASN Fungsional yang Dibina Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN Fungsional yang Dibina orang n/a Non Prioritas - - 15068 E-WALIDATA 5.03.000069 ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir orang n/a Non Prioritas - - 15069 E-WALIDATA 5.03.000003 Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15070 E-WALIDATA 5.03.000017 Dokumen Pengelolaan Assessment Center Dokumen Pengelolaan Assessment Center Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dokumen Pengelolaan Assessment Center dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15071 E-WALIDATA 5.03.000006 Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15072 E-WALIDATA 5.03.000010 Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15073 E-WALIDATA 5.03.000011 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15074 E-WALIDATA 5.03.000013 Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15075 E-WALIDATA 5.03.000015 Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15076 E-WALIDATA 5.03.000018 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15077 E-WALIDATA 5.03.000020 Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15078 E-WALIDATA 5.03.000030 Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional laporan n/a Non Prioritas - - 15079 E-WALIDATA 5.03.000033 Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur laporan 1.0 Non Prioritas - - 15080 E-WALIDATA 5.03.000036 Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15081 E-WALIDATA 5.03.000047 Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15082 E-WALIDATA 5.03.000031 Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15083 E-WALIDATA 5.03.000032 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15084 E-WALIDATA 5.03.000039 Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15085 E-WALIDATA 5.03.000067 Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15086 E-WALIDATA 5.03.000004 Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN laporan 1.0 Non Prioritas - - 15087 E-WALIDATA 5.03.000007 Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN laporan 1.0 Non Prioritas - - 15088 E-WALIDATA 5.03.000012 Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian laporan 1.0 Non Prioritas - - 15089 E-WALIDATA 5.03.000022 Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN laporan 1.0 Non Prioritas - - 15090 E-WALIDATA 5.03.000040 Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN laporan 1.0 Non Prioritas - - 15091 E-WALIDATA 5.03.000038 Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN laporan 1.0 Non Prioritas - - 15092 E-WALIDATA 5.03.000008 Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi lembaga 1.0 Non Prioritas - - 15093 E-WALIDATA 5.03.000014 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN laporan 1.0 Non Prioritas - - 15094 E-WALIDATA 5.04.000003 ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi orang 4991.0 Non Prioritas - - 15095 E-WALIDATA 5.04.000007 ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi orang 90.0 Non Prioritas - - 15096 E-WALIDATA 5.04.000009 Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dokumen 2.0 Non Prioritas - - 15097 E-WALIDATA 5.04.000001 Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penetapan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Standar Kompetensi Jabatan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15098 E-WALIDATA 5.04.000002 Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kurikulum Pelatihan dokumen n/a Non Prioritas - - 15099 "" "" "" Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen di Kota Yogyakarta Sekretariat DPRD "" - 12.5 Non Prioritas 34.71 - 15100 "" "" "" Jumlah kursi Parlemen yang diduduki perempuan Sekretariat DPRD "" kursi 5.0 Non Prioritas - - 15101 "" "" "" Jumlah total kursi di keanggotaan Parlemen Sekretariat DPRD "" kursi 40.0 Non Prioritas - - 15102 "" "" "" Bimbingan Teknis Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan di mana peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta yang di mana materi yang diberikan melipati pembangunan tim kerja efektif pada periode yang berkenaan. kali 6.0 Non Prioritas - - 15103 "" "" "" Delegasi Sekretariat DPRD Jumlah perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun secara musyawarah untuk mengutusnya menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga pada periode berkenaan. kali 0.0 Non Prioritas - - 15104 "" "" "" Jumlah Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Nilai IKM pada pelayanan publik yang diselenggarakan di kantor DPRD dan Sekretariat DPRD unit 1.0 Non Prioritas - - 15105 "" "" "" Konsultasi Sekretariat DPRD "" kali 1.0 Non Prioritas - - 15106 "" "" "" Konsultasi Badan Anggaran Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan konsultasi yang dilakukan badan anggaran di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 1.0 Non Prioritas - - 15107 "" "" "" Konsultasi Badan Musyawarah Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan konsultasi yang dilakukan badan musyawarah di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 0.0 Non Prioritas - - 15108 "" "" "" Konsultasi Badan Pembentukan Perda Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan konsultasi yang dilakukan badan pembentukan perda di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 0.0 Non Prioritas - - 15109 "" "" "" Konsultasi Badan Kehormatan Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan konsultasi yang dilakukan badan kehormatan di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 0.0 Non Prioritas - - 15110 "" "" "" Konsultasi Pansus-pansus Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan konsultasi yang dilakukan pansus-pansus di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 0.0 Non Prioritas - - 15111 "" "" "" Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Sekretariat DPRD "" kali 37.0 Non Prioritas - - 15112 "" "" "" Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Komisi A Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan kunjungan kerja komisi A DPRD ke luar DIY pada periode berkenaan. kali 3.0 Non Prioritas - - 15113 "" "" "" Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Komisi B Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan kunjungan kerja komisi B DPRD ke luar DIY pada periode berkenaan. kali 3.0 Non Prioritas - - 15114 "" "" "" Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Komisi C Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan kunjungan kerja komisi C DPRD ke luar DIY pada periode berkenaan. kali 3.0 Non Prioritas - - 15115 "" "" "" Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Komisi D Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan kunjungan kerja komisi D DPRD ke luar DIY pada periode berkenaan. kali 3.0 Non Prioritas - - 15116 "" "" "" Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Badan Anggaran Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan kunjungan kerja badan anggaran DPRD ke luar DIY pada periode berkenaan. kali 2.0 Non Prioritas - - 15117 "" "" "" Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Badan Musyawarah Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan kunjungan kerja badan musyawarah DPRD ke luar DIY pada periode berkenaan. kali 3.0 Non Prioritas - - 15118 "" "" "" Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Badan Pembentukan Perda Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan kunjungan kerja badan pembentukan perda DPRD ke luar DIY pada periode berkenaan. kali 3.0 Non Prioritas - - 15119 "" "" "" Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Badan Kehormatan Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan kunjungan kerja badan kehormatan DPRD ke luar DIY pada periode berkenaan. kali 3.0 Non Prioritas - - 15120 "" "" "" Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY Pansus-pansus Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan kunjungan kerja pansus-pansus DPRD ke luar DIY pada periode berkenaan. kali 14.0 Non Prioritas - - 15121 "" "" "" Kunjungan ke Luar Negeri Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan kunjungan ke luar negeri pada periode yang berkenaan. kali 0.0 Non Prioritas - - 15122 "" "" "" Menerima Unjuk Rasa Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan penerimaan unjuk rasa yang dilakukan di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 55.0 Non Prioritas - - 15123 "" "" "" Peninjauan Komisi Sekretariat DPRD "" kali 47.0 Non Prioritas - - 15124 "" "" "" Peninjauan Komisi A Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan peninjauan yang dilakukan komisi A di wilayah DIY pada periodenya. kali 16.0 Non Prioritas - - 15125 "" "" "" Peninjauan Komisi B Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan peninjauan yang dilakukan komisi B di wilayah DIY pada periodenya. kali 10.0 Non Prioritas - - 15126 "" "" "" Peninjauan Komisi C Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan peninjauan yang dilakukan komisi C di wilayah DIY pada periodenya. kali 9.0 Non Prioritas - - 15127 "" "" "" Peninjauan Komisi D Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan peninjauan yang dilakukan komisi D di wilayah DIY pada periodenya. kali 12.0 Non Prioritas - - 15128 "" "" "" Rapat Badan Anggaran Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan rapat yang dilakukan badan anggaran di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 23.0 Non Prioritas - - 15129 "" "" "" Rapat Badan Kehormatan Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan rapat yang dilakukan badan kehormatan daerah di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 5.0 Non Prioritas - - 15130 "" "" "" Rapat Badan Musyawarah Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan rapat yang dilakukan badan musyawarah di wilayah DIY pada tahun berkenaan. kali 14.0 Non Prioritas - - 15131 "" "" "" Rapat Badan Pembentukan Daerah Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan rapat yang dilakukan badan pembentukan daerah di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 19.0 Non Prioritas - - 15132 "" "" "" Rapat Dengar Pendapat Umum/Tamu dan Public Hearing Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan rapat dengar pendapat yang dilakukan di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 11.0 Non Prioritas - - 15133 "" "" "" Rapat Gabungan Komisi Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan rapat gabungan komisi yang dilakukan di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 6.0 Non Prioritas - - 15134 "" "" "" Rapat Komisi Sekretariat DPRD "" kali 501.0 Non Prioritas - - 15135 "" "" "" Rapat Komisi A Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan rapat yang dilakukan komisi A di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 92.0 Non Prioritas - - 15136 "" "" "" Rapat Komisi B Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan rapat yang dilakukan komisi B di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 88.0 Non Prioritas - - 15137 "" "" "" Rapat Komisi C Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan rapat yang dilakukan komisi C di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 84.0 Non Prioritas - - 15138 "" "" "" Rapat Komisi D Sekretariat DPRD "Jumlah kegiatan rapat yang dilakukan komisi D di wilayah DIY pada periode berkenaan." kali 69.0 Non Prioritas - - 15139 "" "" "" Rapat Konsultasi Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan rapat konsultasi yang dilakukan di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 2.0 Non Prioritas - - 15140 "" "" "" Rapat Paripurna Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan rapat paripurna yang dilakukan di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 42.0 Non Prioritas - - 15141 "" "" "" Rapat Pimpinan Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan rapat yang dilakukan pimpinan di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 30.0 Non Prioritas - - 15142 "" "" "" Rapat-Rapat Pansus Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan rapat pansus yang dilakukan di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 94.0 Non Prioritas - - 15143 "" "" "" Rapat Fraksi Sekretariat DPRD "" kali 260.0 Non Prioritas - - 15144 "" "" "" Rapat Fraksi PDIP Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan rapat yang dilakukan fraksi PDIP di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 48.0 Non Prioritas - - 15145 "" "" "" Rapat Fraksi PAN Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan rapat yang dilakukan fraksi PAN di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 28.0 Non Prioritas - - 15146 "" "" "" Rapat Fraksi Golkar Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan rapat yang dilakukan fraksi Golkar di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 28.0 Non Prioritas - - 15147 "" "" "" Rapat Fraksi Gerindra Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan rapat yang dilakukan fraksi Gerindra di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 48.0 Non Prioritas - - 15148 "" "" "" Rapat Fraksi PKS Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan rapat yang dilakukan fraksi PKS di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 42.0 Non Prioritas - - 15149 "" "" "" Rapat Fraksi Nasdem Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan rapat yang dilakukan fraksi PKS di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 42.0 Non Prioritas - - 15150 "" "" "" Rapat Fraksi PPP Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan rapat yang dilakukan fraksi PKS di wilayah DIY pada periode berkenaan. kali 24.0 Non Prioritas - - 15151 "" "" "" Pendampingan Sekretariat DPRD "" kali 94.0 Non Prioritas - - 15152 "" "" "" Pendampingan Komisi A Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan pendampingan yang dilakukan komisi A pada periode yang berkenaan. kali 21.0 Non Prioritas - - 15153 "" "" "" Pendampingan Komisi B Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan pendampingan yang dilakukan komisi B pada periode yang berkenaan. kali 23.0 Non Prioritas - - 15154 "" "" "" Pendampingan Komisi C Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan pendampingan yang dilakukan komisi C pada periode yang berkenaan. kali 26.0 Non Prioritas - - 15155 "" "" "" Pendampingan Komisi D Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan pendampingan yang dilakukan komisi D pada periode yang berkenaan. kali 24.0 Non Prioritas - - 15156 "" "" "" Reses Sekretariat DPRD Jumlah reses atau masa reses, yaitu masa di mana DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota secara perseorangan, maupun secara berkelompok. Masa reses ditiadakan pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR. kali 3.0 Non Prioritas - - 15157 "" "" "" Jumlah Anggota DPRD Sekretariat DPRD "" orang 40.0 Non Prioritas - - 15158 "" "" "" Jumlah Anggota PDI Perjuangan Sekretariat DPRD "" orang 11.0 Non Prioritas - - 15159 "" "" "" Jumlah Anggota PDI Perjuangan Laki-laki Sekretariat DPRD "" orang 8.0 Non Prioritas - - 15160 "" "" "" Jumlah Anggota PDI Perjuangan Perempuan Sekretariat DPRD "" orang 3.0 Non Prioritas - - 15161 "" "" "" Jumlah Anggota PAN Sekretariat DPRD "" orang 4.0 Non Prioritas - - 15162 "" "" "" Jumlah Anggota PAN Laki-laki Sekretariat DPRD "" orang 4.0 Non Prioritas - - 15163 "" "" "" Jumlah Anggota PAN Perempuan Sekretariat DPRD "" orang 0.0 Non Prioritas - - 15164 "" "" "" Jumlah Anggota PKS Sekretariat DPRD "" orang 5.0 Non Prioritas - - 15165 "" "" "" Jumlah Anggota PKS Laki-laki Sekretariat DPRD "" orang 5.0 Non Prioritas - - 15166 "" "" "" Jumlah Anggota PKS Perempuan Sekretariat DPRD "" orang 0.0 Non Prioritas - - 15167 "" "" "" Jumlah Anggota Nasdem Sekretariat DPRD "" orang 4.0 Non Prioritas - - 15168 "" "" "" Jumlah Anggota Nasdem Laki-laki Sekretariat DPRD "" orang 4.0 Non Prioritas - - 15169 "" "" "" Jumlah Anggota Nasdem Perempuan Sekretariat DPRD "" orang 0.0 Non Prioritas - - 15170 "" "" "" Jumlah Anggota Golkar Sekretariat DPRD "" orang 5.0 Non Prioritas - - 15171 "" "" "" Jumlah Anggota Golkar Laki-laki Sekretariat DPRD "" orang 5.0 Non Prioritas - - 15172 "" "" "" Jumlah Anggota Golkar Perempuan Sekretariat DPRD "" orang 0.0 Non Prioritas - - 15173 "" "" "" Jumlah Anggota PPP Sekretariat DPRD "" orang 4.0 Non Prioritas - - 15174 "" "" "" Jumlah Anggota PPP Laki-laki Sekretariat DPRD "" orang 4.0 Non Prioritas - - 15175 "" "" "" Jumlah Anggota PPP Perempuan Sekretariat DPRD "" orang 0.0 Non Prioritas - - 15176 "" "" "" Jumlah Anggota Gerindra Sekretariat DPRD "" orang 5.0 Non Prioritas - - 15177 "" "" "" Jumlah Anggota Gerindra Laki-laki Sekretariat DPRD "" orang 3.0 Non Prioritas - - 15178 "" "" "" Jumlah Anggota Gerindra Perempuan Sekretariat DPRD "" orang 2.0 Non Prioritas - - 15179 "" "" "" Jumlah Anggota PKB Sekretariat DPRD "" orang 2.0 Non Prioritas - - 15180 "" "" "" Jumlah Anggota PKB Laki-laki Sekretariat DPRD "" orang 2.0 Non Prioritas - - 15181 "" "" "" Jumlah Anggota PKB Perempuan Sekretariat DPRD "" orang 0.0 Non Prioritas - - 15182 E-WALIDATA 4.02.000029 Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli Sekretariat DPRD "" orang 3.0 Non Prioritas - - 15183 E-WALIDATA 4.02.000030 Tenaga Ahli Fraksi Tenaga Ahli Fraksi Sekretariat DPRD "" orang 7.0 Non Prioritas - - 15184 E-WALIDATA 4.02.000041 Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun Sekretariat DPRD "" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15185 E-WALIDATA 4.02.000044 Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Sekretariat DPRD "" dokumen 12.0 Non Prioritas - - 15186 E-WALIDATA 4.02.000045 Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Sekretariat DPRD "" dokumen 4.0 Non Prioritas - - 15187 E-WALIDATA 4.02.000042 Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Sekretariat DPRD "" dokumen 2.0 Non Prioritas - - 15188 E-WALIDATA 4.02.000028 Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Sekretariat DPRD "" dokumen 6.0 Non Prioritas - - 15189 E-WALIDATA 4.02.000015 Dokumen Hasil Pembahasan APBD Dokumen Hasil Pembahasan APBD Sekretariat DPRD "" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15190 E-WALIDATA 4.02.000013 Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Sekretariat DPRD "" dokumen 2.0 Non Prioritas - - 15191 E-WALIDATA 4.02.000008 Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda Sekretariat DPRD "" dokumen 9.0 Non Prioritas - - 15192 E-WALIDATA 4.02.000016 Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD Sekretariat DPRD "" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15193 E-WALIDATA 4.02.000014 Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Sekretariat DPRD "" dokumen 2.0 Non Prioritas - - 15194 E-WALIDATA 4.02.000017 Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Sekretariat DPRD "" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15195 E-WALIDATA 4.02.000018 Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Sekretariat DPRD "" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15196 E-WALIDATA 4.02.000025 Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran Sekretariat DPRD "" dokumen 2.0 Non Prioritas - - 15197 E-WALIDATA 4.02.000024 Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Sekretariat DPRD "" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15198 E-WALIDATA 4.02.000031 Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD "" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15199 E-WALIDATA 4.02.000027 Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD Sekretariat DPRD "" dokumen 0.0 Non Prioritas - - 15200 E-WALIDATA 4.02.000007 Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Sekretariat DPRD "" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15201 E-WALIDATA 4.02.000010 Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Sekretariat DPRD "" dokumen 5.0 Non Prioritas - - 15202 E-WALIDATA 4.02.000035 Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun Sekretariat DPRD "" dokumen 3.0 Non Prioritas - - 15203 E-WALIDATA 4.02.000033 Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD Sekretariat DPRD "" dokumen 19.0 Non Prioritas - - 15204 E-WALIDATA 4.02.000040 Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Sekretariat DPRD "" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15205 E-WALIDATA 4.02.000009 Dokumen Kajian Perundang-Undangan Dokumen Kajian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD "" dokumen 10.0 Non Prioritas - - 15206 E-WALIDATA 4.02.000032 Dokumen Rencana Kerja DPRD Dokumen Rencana Kerja DPRD Sekretariat DPRD "" dokumen 2.0 Non Prioritas - - 15207 E-WALIDATA 4.02.000011 Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun Sekretariat DPRD "" dokumen 0.0 Non Prioritas - - 15208 E-WALIDATA 4.02.000036 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Sekretariat DPRD "" dokumen 3.0 Non Prioritas - - 15209 E-WALIDATA 4.02.000038 Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Sekretariat DPRD "" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15210 E-WALIDATA 4.02.000039 Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD Sekretariat DPRD "" laporan 12.0 Non Prioritas - - 15211 E-WALIDATA 4.02.000043 Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun Sekretariat DPRD "" laporan 1.0 Non Prioritas - - 15212 E-WALIDATA 4.02.000020 Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Sekretariat DPRD "" laporan 12.0 Non Prioritas - - 15213 E-WALIDATA 4.02.000019 Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekretariat DPRD "" laporan 12.0 Non Prioritas - - 15214 E-WALIDATA 4.02.000022 Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Sekretariat DPRD "" laporan 12.0 Non Prioritas - - 15215 E-WALIDATA 4.02.000021 Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat DPRD "" laporan 12.0 Non Prioritas - - 15216 "" "" "" Perda yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD "" dokumen 12.0 Non Prioritas - - 15217 "" "" "" Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan Sekretariat DPRD Jumlah peraturan daerah, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah yang disadurkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019. buah 54.0 Non Prioritas - - 15218 "" "" "" Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Peraturan Daerah Sekretariat DPRD Jumlah peraturan daerah, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah yang disadurkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019. buah 12.0 Non Prioritas - - 15219 "" "" "" Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Peraturan Daerah Istimewa Sekretariat DPRD Jumlah peraturan daerah istimewa DIY yang selanjutnya disebut perdais, yaitu peraturan daerah DIY yang bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY bersama gubernur untuk mengatur penyelenggaraan kewenangan istimewa. buah 0.0 Non Prioritas - - 15220 "" "" "" Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Perda Inisiatif DPRD Sekretariat DPRD "" buah 2.0 Non Prioritas - - 15221 "" "" "" Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Peraturan DPRD Sekretariat DPRD Jumlah peraturan DPRD, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD. buah 1.0 Non Prioritas - - 15222 "" "" "" Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Keputusan DPRD Sekretariat DPRD Jumlah keputusan yang berasal dari rapat anggota dewan DPRD. buah 21.0 Non Prioritas - - 15223 "" "" "" Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Keputusan Pimpinan DPRD Sekretariat DPRD Jumlah keputusan yang berasal dari pimpinan DPRD. buah 6.0 Non Prioritas - - 15224 "" "" "" Produk Hukum DPRD Yang Dihasilkan yang berupa Kesepakatan Bersama Sekretariat DPRD "" buah 12.0 Non Prioritas - - 15225 E-WALIDATA 4.02.000026 Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Sekretariat DPRD "" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15226 "" "" "" Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta Sekretariat DPRD "" Ada/Tidak-Ada Ada Non Prioritas 34.71 - 15227 "" "" "" Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Sekretariat DPRD "" Ada/Tidak-Ada Ada Non Prioritas - - 15228 "" "" "" Terintegrasinya Program-Program DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Sekretariat DPRD "" Ada/Tidak-Ada Ada Non Prioritas - - 15229 "" "" "" Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran SeTriwulanan DPRD Sekretariat DPRD "" Ada/Tidak-Ada Ada Non Prioritas - - 15230 E-WALIDATA 4.02.000004 Publikasi DPRD Publikasi DPRD Sekretariat DPRD "" dokumen 19.0 Non Prioritas - - 15231 E-WALIDATA 4.02.000006 Situs resmi dan saluran publikasi DPRD Situs resmi dan saluran publikasi DPRD Sekretariat DPRD "" dokumen 19.0 Non Prioritas - - 15232 E-WALIDATA 4.02.000012 Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD "" orang 0.0 Non Prioritas - - 15233 E-WALIDATA 4.02.000055 Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Sekretariat DPRD "" dokumen 9.0 Non Prioritas - - 15234 E-WALIDATA 4.02.000063 Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan Sekretariat DPRD "" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15235 "" "" "" Jumlah Anggota DPRD Komisi A Laki-Laki Sekretariat DPRD "" orang 8.0 Non Prioritas - - 15236 "" "" "" Jumlah Anggota DPRD Komisi A Perempuan Sekretariat DPRD "" orang 1.0 Non Prioritas - - 15237 "" "" "" Jumlah Anggota DPRD Komisi B Laki-Laki Sekretariat DPRD "" orang 8.0 Non Prioritas - - 15238 "" "" "" Jumlah Anggota DPRD Komisi B Perempuan Sekretariat DPRD "" orang 1.0 Non Prioritas - - 15239 "" "" "" Jumlah Anggota DPRD Komisi C Laki-Laki Sekretariat DPRD "" orang 9.0 Non Prioritas - - 15240 "" "" "" Jumlah Anggota DPRD Komisi C Perempuan Sekretariat DPRD "" orang 1.0 Non Prioritas - - 15241 "" "" "" Jumlah Anggota DPRD Komisi D Laki-Laki Sekretariat DPRD "" orang 7.0 Non Prioritas - - 15242 "" "" "" Jumlah Anggota DPRD Komisi D Perempuan Sekretariat DPRD "" orang 2.0 Non Prioritas - - 15243 E-WALIDATA 1.03.000290 Rancangan Peraturan Daerah kabupaten.kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten.kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy) Bagian Hukum Dokumen Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy) dokumen 11.0 Non Prioritas - - 15244 "" "" "" Jumlah Kota Bagian Tata Pemerintahan Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. kota 1.0 Non Prioritas - - 15245 "" "" "" Jumlah Kemantren di Kota Yogyakarta Bagian Tata Pemerintahan "" kemantren 14.0 Non Prioritas 34.71 - 15246 "" "" "" Jumlah Kelurahan di Kota Yogyakarta Dinas Kesehatan "" kelurahan 45.0 Non Prioritas 34.71 - 15247 "" "" "" Jumlah Kelurahan di Kemantren Tegalrejo Bagian Tata Pemerintahan "" kelurahan 4.0 Non Prioritas 34.71.01 - 15248 "" "" "" Jumlah Kelurahan di Kemantren Jetis Bagian Tata Pemerintahan "" kelurahan 3.0 Non Prioritas 34.71.02 - 15249 "" "" "" Jumlah Kelurahan di Kemantren Gondokusuman Bagian Tata Pemerintahan "" kelurahan 5.0 Non Prioritas 34.71.03 - 15250 "" "" "" Jumlah Kelurahan di Kemantren Danurejan Bagian Tata Pemerintahan "" kelurahan 3.0 Non Prioritas 34.71.04 - 15251 "" "" "" Jumlah Kelurahan di Kemantren Gedongtengen Bagian Tata Pemerintahan "" kelurahan 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 15252 "" "" "" Jumlah Kelurahan di Kemantren Ngampilan Bagian Tata Pemerintahan "" kelurahan 2.0 Non Prioritas 34.71.06 - 15253 "" "" "" Jumlah Kelurahan di Kemantren Wirobrajan Bagian Tata Pemerintahan "" kelurahan 3.0 Non Prioritas 34.71.07 - 15254 "" "" "" Jumlah Kelurahan di Kemantren Mantrijeron Bagian Tata Pemerintahan "" kelurahan 3.0 Non Prioritas 34.71.08 - 15255 "" "" "" Jumlah Kelurahan di Kemantren Kraton Bagian Tata Pemerintahan "" kelurahan 3.0 Non Prioritas 34.71.09 - 15256 "" "" "" Jumlah Kelurahan di Kemantren Gondomanan Bagian Tata Pemerintahan "" kelurahan 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 15257 "" "" "" Jumlah Kelurahan di Kemantren Pakualaman Bagian Tata Pemerintahan "" kelurahan 2.0 Non Prioritas 34.71.11 - 15258 "" "" "" Jumlah Kelurahan di Kemantren Mergangsan Bagian Tata Pemerintahan "" kelurahan 3.0 Non Prioritas 34.71.12 - 15259 "" "" "" Jumlah Kelurahan di Kemantren Umbulharjo Bagian Tata Pemerintahan "" kelurahan 7.0 Non Prioritas 34.71.13 - 15260 "" "" "" Jumlah Kelurahan di Kemantren Kotagede Bagian Tata Pemerintahan "" kelurahan 3.0 Non Prioritas 34.71.14 - 15261 "" "" "" Jumlah Kampung di Kota Yogyakarta Bagian Tata Pemerintahan "" kampung 169.0 Non Prioritas 34.71 - 15262 "" "" "" Jumlah Kampung di Kemantren Tegalrejo Bagian Tata Pemerintahan "" kampung 14.0 Non Prioritas 34.71.01 - 15263 "" "" "" Jumlah Kampung di Kemantren Jetis Bagian Tata Pemerintahan "" kampung 9.0 Non Prioritas 34.71.02 - 15264 "" "" "" Jumlah Kampung di Kemantren Gondokusuman Bagian Tata Pemerintahan "" kampung 17.0 Non Prioritas 34.71.03 - 15265 "" "" "" Jumlah Kampung di Kemantren Danurejan Bagian Tata Pemerintahan "" kampung 16.0 Non Prioritas 34.71.04 - 15266 "" "" "" Jumlah Kampung di Kemantren Gedongtengen Bagian Tata Pemerintahan "" kampung 14.0 Non Prioritas 34.71.05 - 15267 "" "" "" Jumlah Kampung di Kemantren Ngampilan Bagian Tata Pemerintahan "" kampung 7.0 Non Prioritas 34.71.06 - 15268 "" "" "" Jumlah Kampung di Kemantren Wirobrajan Bagian Tata Pemerintahan "" kampung 8.0 Non Prioritas 34.71.07 - 15269 "" "" "" Jumlah Kampung di Kemantren Mantrijeron Bagian Tata Pemerintahan "" kampung 12.0 Non Prioritas 34.71.08 - 15270 "" "" "" Jumlah Kampung di Kemantren Kraton Bagian Tata Pemerintahan "" kampung 12.0 Non Prioritas 34.71.09 - 15271 "" "" "" Jumlah Kampung di Kemantren Gondomanan Bagian Tata Pemerintahan "" kampung 7.0 Non Prioritas 34.71.03 - 15272 "" "" "" Jumlah Kampung di Kemantren Pakualaman Bagian Tata Pemerintahan "" kampung 7.0 Non Prioritas 34.71.11 - 15273 "" "" "" Jumlah Kampung di Kemantren Mergangsan Bagian Tata Pemerintahan "" kampung 17.0 Non Prioritas 34.71.12 - 15274 "" "" "" Jumlah Kampung di Kemantren Umbulharjo Bagian Tata Pemerintahan "" kampung 19.0 Non Prioritas 34.71.13 - 15275 "" "" "" Jumlah Kampung di Kemantren Kotagede Bagian Tata Pemerintahan "" kampung 10.0 Non Prioritas 34.71.14 - 15276 "" "" "" Jumlah RW di Kota Yogyakarta Bagian Tata Pemerintahan "" RW 616.0 Non Prioritas 34.71 - 15277 "" "" "" Jumlah RW di Kemantren Tegalrejo Bagian Tata Pemerintahan "" RW 46.0 Non Prioritas 34.71.01 - 15278 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Kricak Bagian Tata Pemerintahan "" RW 13.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 15279 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Karangwaru Bagian Tata Pemerintahan "" RW 14.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 15280 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Tegalrejo Bagian Tata Pemerintahan "" RW 12.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 15281 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Bener Bagian Tata Pemerintahan "" RW 7.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 15282 "" "" "" Jumlah RW di Kemantren Jetis Bagian Tata Pemerintahan "" RW 37.0 Non Prioritas 34.71.02 - 15283 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Bumijo Bagian Tata Pemerintahan "" RW 13.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 15284 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Cokrodiningratan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 11.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 15285 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Gowongan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 13.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 15286 "" "" "" Jumlah RW di Kemantren Gondokusuman Bagian Tata Pemerintahan "" RW 66.0 Non Prioritas 34.71.03 - 15287 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Demangan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 12.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 15288 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Kotabaru Bagian Tata Pemerintahan "" RW 5.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 15289 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Klitren Bagian Tata Pemerintahan "" RW 16.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 15290 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Baciro Bagian Tata Pemerintahan "" RW 21.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 15291 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Terban Bagian Tata Pemerintahan "" RW 12.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 15292 "" "" "" Jumlah RW di Kemantren Danurejan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 41.0 Non Prioritas 34.71.04 - 15293 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Suryatmajan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 13.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 15294 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Tegalpanggung Bagian Tata Pemerintahan "" RW 16.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 15295 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Bausasran Bagian Tata Pemerintahan "" RW 12.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 15296 "" "" "" Jumlah RW di Kemantren Gedongtengen Bagian Tata Pemerintahan "" RW 36.0 Non Prioritas 34.71.05 - 15297 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Sosromenduran Bagian Tata Pemerintahan "" RW 14.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 15298 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Pringgokusuman Bagian Tata Pemerintahan "" RW 22.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 15299 "" "" "" Jumlah RW di Kemantren Ngampilan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 21.0 Non Prioritas 34.71.06 - 15300 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Ngampilan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 13.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 15301 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Notoprajan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 8.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 15302 "" "" "" Jumlah RW di Kemantren Wirobrajan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 34.0 Non Prioritas 34.71.07 - 15303 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Gedongkiwo Bagian Tata Pemerintahan "" RW 18.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 15304 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Suryodiningratan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 17.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 15305 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Mantrijeron Bagian Tata Pemerintahan "" RW 20.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 15306 "" "" "" Jumlah RW di Kemantren Mantrijeron Bagian Tata Pemerintahan "" RW 55.0 Non Prioritas 34.71.08 - 15307 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Gedongkiwo Bagian Tata Pemerintahan "" RW 18.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 15308 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Suryodiningratan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 17.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 15309 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Mantrijeron Bagian Tata Pemerintahan "" RW 20.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 15310 "" "" "" Jumlah RW di Kemantren Kraton Bagian Tata Pemerintahan "" RW 43.0 Non Prioritas 34.71.09 - 15311 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Patehan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 10.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 15312 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Panembahan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 18.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 15313 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Kadipaten Bagian Tata Pemerintahan "" RW 15.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 15314 "" "" "" Jumlah RW di Kemantren Gondomanan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 31.0 Non Prioritas 34.71.03 - 15315 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Ngupasan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 13.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 15316 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Prawirodirjan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 18.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 15317 "" "" "" Jumlah RW di Kemantren Pakualaman Bagian Tata Pemerintahan "" RW 19.0 Non Prioritas 34.71.11 - 15318 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Purwokinanti Bagian Tata Pemerintahan "" RW 10.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 15319 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Gunungketur Bagian Tata Pemerintahan "" RW 9.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 15320 "" "" "" Jumlah RW di Kemantren Mergangsan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 60.0 Non Prioritas 34.71.12 - 15321 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Pakuncen Bagian Tata Pemerintahan "" RW 12.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 15322 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Wirobrajan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 12.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 15323 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Patangpuluhan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 10.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 15324 "" "" "" Jumlah RW di Kemantren Umbulharjo Bagian Tata Pemerintahan "" RW 87.0 Non Prioritas 34.71.13 - 15325 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Semaki Bagian Tata Pemerintahan "" RW 10.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 15326 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Mujamuju Bagian Tata Pemerintahan "" RW 12.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 15327 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Tahunan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 12.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 15328 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Warungboto Bagian Tata Pemerintahan "" RW 9.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 15329 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Pandeyan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 13.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 15330 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Sorosutan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 18.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 15331 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Giwangan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 13.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 15332 "" "" "" Jumlah RW di Kemantren Kotagede Bagian Tata Pemerintahan "" RW 40.0 Non Prioritas 34.71.14 - 15333 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Rejowinangun Bagian Tata Pemerintahan "" RW 13.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 15334 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Prenggan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 13.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 15335 "" "" "" Jumlah RW di Kelurahan Purbayan Bagian Tata Pemerintahan "" RW 14.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 15336 "" "" "" Jumlah RT di Kota Yogyakarta Bagian Tata Pemerintahan "" RT 2535.0 Non Prioritas 34.71 - 15337 "" "" "" Jumlah RT di Kemantren Tegalrejo Bagian Tata Pemerintahan "" RT 192.0 Non Prioritas 34.71.01 - 15338 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Kricak Bagian Tata Pemerintahan "" RT 61.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 15339 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Karangwaru Bagian Tata Pemerintahan "" RT 56.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 15340 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Tegalrejo Bagian Tata Pemerintahan "" RT 48.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 15341 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Bener Bagian Tata Pemerintahan "" RT 27.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 15342 "" "" "" Jumlah RT di Kemantren Jetis Bagian Tata Pemerintahan "" RT 166.0 Non Prioritas 34.71.02 - 15343 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Bumijo Bagian Tata Pemerintahan "" RT 57.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 15344 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Cokrodiningratan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 57.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 15345 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Gowongan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 52.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 15346 "" "" "" Jumlah RT di Kemantren Gondokusuman Bagian Tata Pemerintahan "" RT 271.0 Non Prioritas 34.71.03 - 15347 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Demangan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 44.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 15348 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Kotabaru Bagian Tata Pemerintahan "" RT 20.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 15349 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Klitren Bagian Tata Pemerintahan "" RT 62.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 15350 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Baciro Bagian Tata Pemerintahan "" RT 87.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 15351 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Terban Bagian Tata Pemerintahan "" RT 58.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 15352 "" "" "" Jumlah RT di Kemantren Danurejan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 155.0 Non Prioritas 34.71.04 - 15353 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Suryatmajan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 40.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 15354 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Tegalpanggung Bagian Tata Pemerintahan "" RT 66.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 15355 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Bausasran Bagian Tata Pemerintahan "" RT 49.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 15356 "" "" "" Jumlah RT di Kemantren Gedongtengen Bagian Tata Pemerintahan "" RT 138.0 Non Prioritas 34.71.05 - 15357 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Sosromenduran Bagian Tata Pemerintahan "" RT 54.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 15358 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Pringgokusuman Bagian Tata Pemerintahan "" RT 84.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 15359 "" "" "" Jumlah RT di Kemantren Ngampilan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 120.0 Non Prioritas 34.71.06 - 15360 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Ngampilan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 70.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 15361 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Notoprajan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 50.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 15362 "" "" "" Jumlah RT di Kemantren Wirobrajan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 165.0 Non Prioritas 34.71.07 - 15363 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Gedongkiwo Bagian Tata Pemerintahan "" RT 86.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 15364 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Suryodiningratan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 70.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 15365 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Mantrijeron Bagian Tata Pemerintahan "" RT 75.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 15366 "" "" "" Jumlah RT di Kemantren Mantrijeron Bagian Tata Pemerintahan "" RT 231.0 Non Prioritas 34.71.08 - 15367 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Gedongkiwo Bagian Tata Pemerintahan "" RT 86.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 15368 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Suryodiningratan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 70.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 15369 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Mantrijeron Bagian Tata Pemerintahan "" RT 75.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 15370 "" "" "" Jumlah RT di Kemantren Kraton Bagian Tata Pemerintahan "" RT 175.0 Non Prioritas 34.71.09 - 15371 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Patehan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 44.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 15372 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Panembahan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 78.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 15373 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Kadipaten Bagian Tata Pemerintahan "" RT 53.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 15374 "" "" "" Jumlah RT di Kemantren Gondomanan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 110.0 Non Prioritas 34.71.03 - 15375 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Ngupasan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 49.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 15376 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Prawirodirjan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 61.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 15377 "" "" "" Jumlah RT di Kemantren Pakualaman Bagian Tata Pemerintahan "" RT 83.0 Non Prioritas 34.71.11 - 15378 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan PuRTokinanti Bagian Tata Pemerintahan "" RT "" Non Prioritas - - 15379 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Gunungketur Bagian Tata Pemerintahan "" RT 36.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 15380 "" "" "" Jumlah RT di Kemantren Mergangsan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 219.0 Non Prioritas 34.71.12 - 15381 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Pakuncen Bagian Tata Pemerintahan "" RT 56.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 15382 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Wirobrajan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 58.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 15383 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Patangpuluhan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 51.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 15384 "" "" "" Jumlah RT di Kemantren Umbulharjo Bagian Tata Pemerintahan "" RT 345.0 Non Prioritas 34.71.13 - 15385 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Semaki Bagian Tata Pemerintahan "" RT 34.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 15386 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Mujamuju Bagian Tata Pemerintahan "" RT 55.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 15387 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Tahunan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 50.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 15388 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Warungboto Bagian Tata Pemerintahan "" RT 38.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 15389 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Pandeyan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 52.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 15390 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Sorosutan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 70.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 15391 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Giwangan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 46.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 15392 "" "" "" Jumlah RT di Kemantren Kotagede Bagian Tata Pemerintahan "" RT 165.0 Non Prioritas 34.71.14 - 15393 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Rejowinangun Bagian Tata Pemerintahan "" RT 50.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 15394 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Prenggan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 57.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 15395 "" "" "" Jumlah RT di Kelurahan Purbayan Bagian Tata Pemerintahan "" RT 58.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 15396 "" "" "" Luas Wilayah Kota Yogyakarta Bagian Tata Pemerintahan "" km2 3281.91 Non Prioritas 34.71 - 15397 "" "" "" Luas Wilayah Kemantren Tegalrejo Bagian Tata Pemerintahan "" km2 296.08 Non Prioritas 34.71.01 - 15398 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Kricak Bagian Tata Pemerintahan "" km2 81.95 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 15399 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Karangwaru Bagian Tata Pemerintahan "" km2 58.14 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 15400 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Tegalrejo Bagian Tata Pemerintahan "" km2 84.88 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 15401 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Bener Bagian Tata Pemerintahan "" km2 71.11 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 15402 "" "" "" Luas Wilayah Kemantren Jetis Bagian Tata Pemerintahan "" km2 172.05 Non Prioritas 34.71.02 - 15403 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Bumijo Bagian Tata Pemerintahan "" km2 58.52 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 15404 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Cokrodiningratan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 45.84 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 15405 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Gowongan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 67.69 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 15406 "" "" "" Luas Wilayah Kemantren Gondokusuman Bagian Tata Pemerintahan "" km2 398.6 Non Prioritas 34.71.03 - 15407 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Demangan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 72.35 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 15408 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Kotabaru Bagian Tata Pemerintahan "" km2 103.11 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 15409 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Klitren Bagian Tata Pemerintahan "" km2 68.9 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 15410 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Baciro Bagian Tata Pemerintahan "" km2 74.57 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 15411 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Terban Bagian Tata Pemerintahan "" km2 79.67 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 15412 "" "" "" Luas Wilayah Kemantren Danurejan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 110.86 Non Prioritas 34.71.04 - 15413 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Suryatmajan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 29.54 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 15414 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Tegalpanggung Bagian Tata Pemerintahan "" km2 33.1 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 15415 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Bausasran Bagian Tata Pemerintahan "" km2 48.22 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 15416 "" "" "" Luas Wilayah Kemantren Gedongtengen Bagian Tata Pemerintahan "" km2 98.52 Non Prioritas 34.71.05 - 15417 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Sosromenduran Bagian Tata Pemerintahan "" km2 48.67 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 15418 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Pringgokusuman Bagian Tata Pemerintahan "" km2 49.85 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 15419 "" "" "" Luas Wilayah Kemantren Ngampilan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 84.05 Non Prioritas 34.71.06 - 15420 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Ngampilan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 37.95 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 15421 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Notoprajan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 46.1 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 15422 "" "" "" Luas Wilayah Kemantren Wirobrajan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 177.05 Non Prioritas 34.71.07 - 15423 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Gedongkiwo Bagian Tata Pemerintahan "" km2 91.64 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 15424 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Suryodiningratan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 88.47 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 15425 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Mantrijeron Bagian Tata Pemerintahan "" km2 87.13 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 15426 "" "" "" Luas Wilayah Kemantren Mantrijeron Bagian Tata Pemerintahan "" km2 267.24 Non Prioritas 34.71.08 - 15427 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Gedongkiwo Bagian Tata Pemerintahan "" km2 91.64 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 15428 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Suryodiningratan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 88.47 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 15429 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Mantrijeron Bagian Tata Pemerintahan "" km2 87.13 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 15430 "" "" "" Luas Wilayah Kemantren Kraton Bagian Tata Pemerintahan "" km2 137.5 Non Prioritas 34.71.09 - 15431 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Patehan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 37.92 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 15432 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Panembahan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 64.69 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 15433 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Kadipaten Bagian Tata Pemerintahan "" km2 34.89 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 15434 "" "" "" Luas Wilayah Kemantren Gondomanan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 114.22 Non Prioritas 34.71.03 - 15435 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Ngupasan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 46.55 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 15436 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Prawirodirjan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 67.67 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 15437 "" "" "" Luas Wilayah Kemantren Pakualaman Bagian Tata Pemerintahan "" km2 64.66 Non Prioritas 34.71.11 - 15438 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan PuRTokinanti Bagian Tata Pemerintahan "" km2 "" Non Prioritas - - 15439 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Gunungketur Bagian Tata Pemerintahan "" km2 30.76 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 15440 "" "" "" Luas Wilayah Kemantren Mergangsan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 229.7 Non Prioritas 34.71.12 - 15441 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Pakuncen Bagian Tata Pemerintahan "" km2 44.36 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 15442 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Wirobrajan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 64.86 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 15443 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Patangpuluhan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 67.83 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 15444 "" "" "" Luas Wilayah Kemantren Umbulharjo Bagian Tata Pemerintahan "" km2 832.58 Non Prioritas 34.71.13 - 15445 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Semaki Bagian Tata Pemerintahan "" km2 129.32 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 15446 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Mujamuju Bagian Tata Pemerintahan "" km2 174.96 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 15447 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Tahunan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 138.8 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 15448 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Warungboto Bagian Tata Pemerintahan "" km2 83.83 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 15449 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Pandeyan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 80.51 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 15450 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Sorosutan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 158.01 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 15451 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Giwangan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 67.15 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 15452 "" "" "" Luas Wilayah Kemantren Kotagede Bagian Tata Pemerintahan "" km2 298.8 Non Prioritas 34.71.14 - 15453 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Rejowinangun Bagian Tata Pemerintahan "" km2 74.27 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 15454 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Prenggan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 122.19 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 15455 "" "" "" Luas Wilayah Kelurahan Purbayan Bagian Tata Pemerintahan "" km2 102.34 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 15456 "" "" "" Jumlah Sarana Prasarana Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan "" unit 60.0 Non Prioritas - - 15457 "" "" "" Jumlah Kantor Bupati/Walikota Bagian Tata Pemerintahan "" unit 1.0 Non Prioritas - - 15458 "" "" "" Jumlah Kantor Camat Bagian Tata Pemerintahan "" unit 14.0 Non Prioritas - - 15459 "" "" "" Jumlah Kantor Lurah Bagian Tata Pemerintahan "" unit 45.0 Non Prioritas - - 15460 E-WALIDATA 4.01.000131 Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan "" Dokumen 2.0 Non Prioritas - - 15461 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan "" Dokumen 4.0 Non Prioritas - - 15462 E-WALIDATA 4.01.000133 Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan "" Dokumen 3.0 Non Prioritas - - 15463 "" "" "" Persentase Rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD Bagian Tata Pemerintahan "" persen 100.0 Non Prioritas - - 15464 "" "" "" IKM Sekretariat Daerah Bagian Organisasi IKM Sekretarist Daerah yang didapat dari rata-rata IKM 9 Bagian Setda Kota Yogyakarta - 89.46 Non Prioritas - - 15465 "" "" "" IKM Bagian Tata Pemerintahan Bagian Organisasi Biro Tata Pemerintahan - 88.94 Non Prioritas - - 15466 "" "" "" IKM Bagian Hukum Bagian Organisasi Biro Hukum - 89.83 Non Prioritas - - 15467 "" "" "" IKM Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Organisasi "" - 89.08 Non Prioritas - - 15468 "" "" "" IKM Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Organisasi "" - 89.09 Non Prioritas - - 15469 "" "" "" IKM Bagian Perekonomian dan Kerjasama Bagian Organisasi "" - 88.8 Non Prioritas - - 15470 "" "" "" IKM Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Organisasi "" - 90.23 Non Prioritas - - 15471 "" "" "" IKM Bagian Umum dan Protokol Bagian Organisasi Biro Umum, Humas dan Protokol - 89.17 Non Prioritas - - 15472 "" "" "" IKM Bagian Organisasi Bagian Organisasi Biro Organisasi - 88.46 Non Prioritas - - 15473 "" "" "" IKM Bagian Administrasi dan Keuangan Bagian Organisasi "" - 91.57 Non Prioritas - - 15474 "" "" "" IKM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bagian Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 87.08 Non Prioritas - - 15475 "" "" "" IKM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bagian Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - 84.64 Non Prioritas - - 15476 "" "" "" IKM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bagian Organisasi Nilai IKM pada pelayanan publik yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 90.64 Non Prioritas - - 15477 "" "" "" IKM Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bagian Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset - 86.44 Non Prioritas - - 15478 "" "" "" IKM Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagian Organisasi Nilai IKM pada pelayanan publik yang diselenggarakan BKD - 96.96 Non Prioritas - - 15479 "" "" "" IKM Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bagian Organisasi Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta. - 83.03 Non Prioritas - - 15480 "" "" "" IKM Dinas Kesehatan Bagian Organisasi Dinas Kesehatan - 88.33 Non Prioritas - - 15481 "" "" "" IKM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Bagian Organisasi Data terkait Indeks Kepuasan Masyarakat pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM - 83.61 Non Prioritas - - 15482 "" "" "" IKM Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Bagian Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - 85.41 Non Prioritas - - 15483 "" "" "" IKM Satuan Polisi Pamong Praja Bagian Organisasi "" - 82.82 Non Prioritas - - 15484 "" "" "" IKM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bagian Organisasi "" - 90.17 Non Prioritas - - 15485 "" "" "" IKM Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bagian Organisasi Dinas Sosial - 90.89 Non Prioritas - - 15486 "" "" "" IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagian Organisasi "" - 92.19 Non Prioritas - - 15487 "" "" "" IKM Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bagian Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP32) - 85.09 Non Prioritas - - 15488 "" "" "" IKM Dinas Pertanian dan Pangan Bagian Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - 83.51 Non Prioritas - - 15489 "" "" "" IKM Dinas Lingkungan Hidup Bagian Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - 80.43 Non Prioritas - - 15490 "" "" "" IKM Dinas Perhubungan Bagian Organisasi Data terkait Indeks Kepuasan Masyarakat pada lingkungan Dinas Perhubungan - 84.52 Non Prioritas - - 15491 "" "" "" IKM Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Bagian Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika - 86.4 Non Prioritas - - 15492 "" "" "" IKM Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Bagian Organisasi Dinas Koperasi dan UKM - 83.16 Non Prioritas - - 15493 "" "" "" IKM DPMPTSP Bagian Organisasi Dinas Perizinan dan Penanaman Modal - 84.6 Non Prioritas - - 15494 "" "" "" IKM Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Bagian Organisasi Data terkait Indeks Kepuasan Masyarakat pada lingkungan Dinas Kebudayaan - 82.78 Non Prioritas - - 15495 "" "" "" IKM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bagian Organisasi "" - 84.06 Non Prioritas - - 15496 "" "" "" IKM Dinas Pariwisata Bagian Organisasi Dinas Pariwisata - 85.34 Non Prioritas - - 15497 "" "" "" IKM Dinas Perdagangan Bagian Organisasi Data terkait Indeks Kepuasan Masyarakat pada lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM - 82.44 Non Prioritas - - 15498 "" "" "" IKM Inspektorat Bagian Organisasi "" - 89.74 Non Prioritas - - 15499 "" "" "" IKM Sekretariat DPRD Bagian Organisasi Nilai IKM pada pelayanan publik yang diselenggarakan di kantor DPRD dan Sekretariat DPRD - 88.03 Non Prioritas - - 15500 "" "" "" Survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Bagian Organisasi "" Ada/Tidak Ada Ada Non Prioritas - - 15501 "" "" "" Nilai Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Bagian Organisasi "" - 86.5 Non Prioritas - - 15502 "" "" "" Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Yogyakarta Bagian Organisasi "" lembaga 50.0 Non Prioritas 34.71 - 15503 "" "" "" Jumlah Dinas dan Setda Bagian Organisasi "" lembaga 20.0 Non Prioritas - - 15504 "" "" "" Jumlah Dinas Bagian Organisasi Jumlah dinas berdasarkan Perdais Nomor 1 Tahun 2018. lembaga 19.0 Non Prioritas - - 15505 "" "" "" Sekretariat Daerah Bagian Organisasi "" lembaga 1.0 Non Prioritas - - 15506 "" "" "" Jumlah Badan Bagian Organisasi Jumlah badan yang berada pada lembaga teknis daerah. lembaga 5.0 Non Prioritas - - 15507 "" "" "" Satpol PP Bagian Organisasi Jumlah Satpol PP yang berada pada lembaga teknis daerah. lembaga 1.0 Non Prioritas - - 15508 "" "" "" Inspektorat Bagian Organisasi Jumlah inspektorat yang berada pada lembaga teknis daerah. lembaga 1.0 Non Prioritas - - 15509 "" "" "" Sekretariat DPRD Bagian Organisasi Jumlah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh sekretaris daerah. lembaga 1.0 Non Prioritas - - 15510 "" "" "" Kemantren Bagian Organisasi Jumlah Kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta. lembaga 14.0 Non Prioritas - - 15511 "" "" "" Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Bagian Organisasi Jumlah UPT yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. lembaga 157.0 Non Prioritas - - 15512 "" "" "" Jumlah Bagian pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi "" lembaga 9.0 Non Prioritas - - 15513 E-WALIDATA 4.01.000008 Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Bagian Organisasi "" Dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15514 E-WALIDATA 4.01.000001 Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Bagian Organisasi "" Dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15515 E-WALIDATA 4.01.000003 Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Bagian Organisasi "" Dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15516 E-WALIDATA 4.01.000090 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kelembagaan Asli Dokumen Hasil Pelaksanaan Kelembagaan Asli Bagian Organisasi "" Dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15517 E-WALIDATA 4.01.000004 Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi "" Dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15518 E-WALIDATA 4.01.000007 Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan Bagian Organisasi "" Dokumen 2.0 Non Prioritas - - 15519 "" "" "" Indeks Reformasi Birokrasi Kota Yogyakarta Bagian Organisasi "" - 91,57 Non Prioritas 34.71 - 15520 DATAKU 4.01.000019 Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat "" Program 438.0 Non Prioritas - - 15521 KYDA 4.01.000019 Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi Lokasi Kegiatan Manunggal Karya Bhakti TNI Bagian Kesejahteraan Rakyat "" Lokasi 4.0 Non Prioritas - - 15522 KYDA 4.01.000019 Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi Sumber Biaya Kegiatan Manunggal Karya Bhakti TNI Bagian Kesejahteraan Rakyat "" - 12.0 Non Prioritas - - 15523 KYDA 4.01.000019 Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi Biaya Kegiatan Manunggal Karya Bhakti TNI Bagian Kesejahteraan Rakyat "" Rupiah 2299292000.0 Non Prioritas - - 15524 E-WALIDATA 4.01.000019 Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi Bagian Kesejahteraan Rakyat "" Lembaga 3.0 Non Prioritas - - 15525 E-WALIDATA 4.01.000020 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Bagian Kesejahteraan Rakyat "" Dokumen n/a Non Prioritas - - 15526 E-WALIDATA 4.01.000021 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Bagian Kesejahteraan Rakyat "" Dokumen n/a Non Prioritas - - 15527 E-WALIDATA 4.01.000022 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat "" Dokumen n/a Non Prioritas - - 15528 E-WALIDATA 4.01.000023 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Bagian Kesejahteraan Rakyat Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dokumen n/a Non Prioritas - - 15529 E-WALIDATA 4.01.000024 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat "" Dokumen n/a Non Prioritas - - 15530 E-WALIDATA 4.01.000134 Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat "" Dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15531 E-WALIDATA 4.01.000135 Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Bagian Kesejahteraan Rakyat "" Dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15532 E-WALIDATA 4.01.000136 Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Bagian Kesejahteraan Rakyat "" Dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15533 DATAKU 4.01.000142 Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama yang disahkan Bagian Perekonomian dan Kerjasama "" Dokumen 135.0 Non Prioritas - - 15534 E-WALIDATA 4.01.000142 Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Bagian Perekonomian dan Kerjasama "" Dokumen 134.0 Non Prioritas - - 15535 E-WALIDATA 4.01.000143 Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Bagian Perekonomian dan Kerjasama "" Dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15536 E-WALIDATA 4.01.000147 Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Bagian Perekonomian dan Kerjasama "" Dokumen 2.0 Non Prioritas - - 15537 E-WALIDATA 4.01.000015 Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi Bagian Perekonomian dan Kerjasama "" Dokumen 15.0 Non Prioritas - - 15538 E-WALIDATA 4.01.000016 Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi Bagian Perekonomian dan Kerjasama "" Dokumen 93.0 Non Prioritas - - 15539 E-WALIDATA 4.01.000017 Kerja Sama yang Dievaluasi Kerja Sama yang Dievaluasi Bagian Perekonomian dan Kerjasama "" Laporan 134.0 Non Prioritas - - 15540 E-WALIDATA 4.01.000058 Kerja Sama Luar Negeri yang Difasilitasi Kerja Sama Luar Negeri yang Difasilitasi Bagian Perekonomian dan Kerjasama "" Dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15541 E-WALIDATA 4.01.000144 Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Bagian Perekonomian dan Kerjasama "" Laporan 2.0 Non Prioritas - - 15542 E-WALIDATA 4.01.000146 Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Bagian Perekonomian dan Kerjasama "" Laporan 5.0 Non Prioritas - - 15543 E-WALIDATA 4.01.000150 Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Bagian Administrasi Pembangunan "" Dokumen 2.0 Non Prioritas - - 15544 E-WALIDATA 4.01.000151 Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan "" Laporan 12.0 Non Prioritas - - 15545 E-WALIDATA 4.01.000152 Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan "" Laporan 12.0 Non Prioritas - - 15546 "" "" "" Data JLOP (Jasa Lainnya Orang Perorangan) Bagian Administrasi Pembangunan data administrasi yang memuat informasi mengenai individu yang memberikan jasa lainnya secara perorangan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan orang 753.0 Non Prioritas - - 15547 E-WALIDATA 4.01.000154 Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa "" Dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15548 E-WALIDATA 4.01.000050 Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa "" Dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15549 E-WALIDATA 4.01.000153 Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa "" Dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15550 E-WALIDATA 4.01.000042 Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa "" Laporan 1.0 Non Prioritas - - 15551 E-WALIDATA 4.01.000043 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa "" Laporan 1.0 Non Prioritas - - 15552 E-WALIDATA 4.01.000044 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa "" Laporan 1.0 Non Prioritas - - 15553 E-WALIDATA 4.01.000045 Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa "" Laporan 1.0 Non Prioritas - - 15554 E-WALIDATA 4.01.000047 Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa "" Laporan 1.0 Non Prioritas - - 15555 E-WALIDATA 4.01.000046 Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa "" Laporan 1.0 Non Prioritas - - 15556 E-WALIDATA 4.01.000155 Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa "" Orang 50.0 Non Prioritas - - 15557 E-WALIDATA 4.01.000048 Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Orang 50.0 Non Prioritas - - 15558 "" "" "" Nilai Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan Bagian Umum dan Protokol "" - 89.17 Non Prioritas - - 15559 "" "" "" Jumlah Produk Hukum Bagian Hukum Jumlah seluruh produk hukum yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan, meliputi perda, perwal, kepwal, kepsekda, dan inwal dokumen 618.0 Non Prioritas - - 15560 "" "" "" Jumlah Peraturan Daerah Bagian Hukum Jumlah peraturan daerah yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan dokumen 11.0 Non Prioritas - - 15561 "" "" "" Jumlah Peraturan Walikota Bagian Hukum Jumlah peraturan wali kota yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan dokumen 83.0 Non Prioritas - - 15562 "" "" "" Jumlah Keputusan Walikota Bagian Hukum Jumlah keputusan wali kota yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan dokumen 490.0 Non Prioritas - - 15563 "" "" "" Jumlah Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Bagian Hukum Jumlah keputusan wali kota yang mengatur tentang pembentukan tim yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan dokumen 164.0 Non Prioritas - - 15564 "" "" "" Jumlah Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Bagian Hukum Jumlah keputusan wali kota yang mengatur tentang pembentukan panitia yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan dokumen 10.0 Non Prioritas - - 15565 "" "" "" Jumlah Keputusan Walikota tentang Pemberian Izin Bagian Hukum Jumlah keputusan wali kota yang mengatur tentang pemberian izin yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan dokumen 0.0 Non Prioritas - - 15566 "" "" "" Jumlah Keputusan Sekretaris Daerah Bagian Hukum Jumlah keputusan sekretaris daerah yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan dokumen 33.0 Non Prioritas - - 15567 "" "" "" Jumlah Instruksi Walikota Bagian Hukum Jumlah instruksi wali kota yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15568 "" "" "" Jumlah Produk Hukum yang Diunggah dalam Website JDIH Bagian Hukum Jumlah Produk Hukum yang diunggah dalam website JDIH produk hukum 118.0 Non Prioritas - - 15569 "" "" "" Jumlah Perda terkait perijinan Bagian Hukum Jumlah perda yang mengatur tentang perizinan yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan dokumen 0.0 Non Prioritas - - 15570 "" "" "" Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa Bagian Hukum Jumlah perda yang mengatur tentang lalu lintas barang dan jasa yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan dokumen 0.0 Non Prioritas - - 15571 "" "" "" Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan Bagian Hukum Jumlah perda yang mengatur tentang ketenagakerjaan yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan dokumen 0.0 Non Prioritas - - 15572 "" "" "" Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Bagian Hukum Jumlah perda yang mendukung iklim usaha yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15573 "" "" "" Jumlah Perda yang sudah diterbitkan Bagian Hukum Jumlah keseluruhan perda yang telah diterbitkan Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan dokumen 11.0 Non Prioritas - - 15574 "" "" "" Jumlah Perda untuk RTRW Bagian Hukum Jumlah perda terkait RTRW yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan dokumen 0.0 Non Prioritas - - 15575 "" "" "" Jumlah Revisi yang Dilakukan Sejak Terbitnya Perda RTRW Bagian Hukum Jumlah perda yang direvisi pasca terbitnya Perda RTRW yang dimiliki Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan dokumen 0.0 Non Prioritas - - 15576 "" "" "" Jumlah Buku Informasi Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Jumlah Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan dokumen 0.0 Non Prioritas - - 15577 "" "" "" Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah Bagian Hukum Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah dokumen 125.0 Non Prioritas - - 15578 E-WALIDATA 4.01.000026 Produk Hukum Pengaturan yang Disusun Produk Hukum Pengaturan yang Disusun Bagian Hukum Produk Hukum Pengaturan berupa perda dan perwal Dokumen 94.0 Non Prioritas - - 15579 E-WALIDATA 4.01.000027 Produk Hukum Penetapan yang Disusun Produk Hukum Penetapan yang Disusun Bagian Hukum Produk Hukum Penetapan berupa Kepwal, Kepsekda, dan Inwal Dokumen 524.0 Non Prioritas - - 15580 E-WALIDATA 4.01.000028 Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya Bagian Hukum Produk Hukum yang dicatat, diregister, dan disimpan oleh Bagian Hukum Dokumen 618.0 Non Prioritas - - 15581 E-WALIDATA 4.01.000029 Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Bagian Hukum Produk Hukum yang difasilitasi dan dievaluasi oleh Biro Hukum DIY Dokumen 618.0 Non Prioritas - - 15582 E-WALIDATA 4.01.000030 Masalah Hukum yang Diselesaikan Masalah Hukum yang Diselesaikan Bagian Hukum Permasalahan hukum yang dihadapi aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta terkait ketugasannya Kasus 6.0 Non Prioritas - - 15583 E-WALIDATA 4.01.000031 Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan Bagian Hukum Permasalahan hukum yang menyangkut Pemerintah Kota Yogyakarta secara umum dan juga dihadapi oleh aparatur Pemkot Yogyakarta terkait ketugasannya Kasus 9.0 Non Prioritas - - 15584 "" "" "" Persentase rancangan produk hukum yang berkualitas Bagian Hukum Presentase rancangan produk hukum yang berkualitas di Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan persen 100.0 Non Prioritas - - 15585 "" "" "" Persentase Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bagian Hukum Presentase produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan persen 100.0 Non Prioritas - - 15586 "" "" "" Persentase kualitas produk hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum Bagian Hukum Presentase kualitas produk hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum yang diterbitkan Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan persen 100.0 Non Prioritas - - 15587 "" "" "" Persentase Rancangan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Bagian Hukum Presentase rancangan produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan persen 100.0 Non Prioritas - - 15588 "" "" "" Persentase kesesuaian/keselarasan produk hukum Kab/Kota dg Peraturan Per UU yang lebih tinggi Bagian Hukum Presentase kesesuaian/keselarasan produk hukum dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diterbitkan Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan persen 100.0 Non Prioritas - - 15589 "" "" "" Persentase layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi hukum Bagian Hukum Presentase layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi hukum di Pemkot Yogyakarta pada tahun berkenaan persen 100.0 Non Prioritas - - 15590 E-WALIDATA 1.03.000426 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pelaksanaan Infrastruktur dengan Skema KPDBU Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pelaksanaan Infrastruktur dengan Skema KPDBU Bagian Perekonomian dan Kerjasama Skema KPDBU mencakup Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Dokumen n/a Non Prioritas - - 15591 E-WALIDATA 4.01.000145 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian dan Kerjasama "" Dokumen 25.0 Non Prioritas - - 15592 E-WALIDATA 4.01.000161 Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota Bagian Organisasi "" Lembaga 3.0 Non Prioritas - - 15593 E-WALIDATA 4.01.000167 Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Bagian Organisasi "" Dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15594 E-WALIDATA 4.01.000139 Produk Hukum Daerah yang Disusun Produk Hukum Daerah yang Disusun Bagian Hukum Jumlah keseluruhan produk hukum daerah yang disusun meliputi perda, perwal, kepwal, kepsekda, dan inwal Dokumen 618.0 Non Prioritas - - 15595 E-WALIDATA 4.01.000140 Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Bagian Hukum Jumlah keseluruhan kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum Kasus 6.0 Non Prioritas - - 15596 E-WALIDATA 4.01.000141 Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Bagian Hukum Jumlah produk hukum yang dikelola, diregister, dan didokumentasi Dokumen 618.0 Non Prioritas - - 15597 "" "" "" Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Tentang PUG Bagian Hukum "" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15598 "" "" "" 5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan Bagian Hukum "" dokumen 2.0 Non Prioritas - - 15599 "" "" "" Jumlah Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Laki-Laki Bagian Tata Pemerintahan "" orang - Non Prioritas - - 15600 "" "" "" Jumlah Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Perempuan Bagian Tata Pemerintahan "" orang - Non Prioritas - - 15601 "" "" "" Jumlah Penumpang Bus (yang masuk terminal) Dinas Perhubungan "" jiwa 2306253.0 Non Prioritas - - 15602 "" "" "" Jumlah Terminal Penumpang Dinas Perhubungan Banyaknya terminal penumpang berdasarkan tipe jangkauan layanannya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. unit 1.0 Non Prioritas - - 15603 "" "" "" Jumlah Terminal Tipe A Dinas Perhubungan Jumlah terminal tipe A (jangkauan layanan kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan pedesaan (ADES)) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. unit 1.0 Non Prioritas - - 15604 "" "" "" Jumlah Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Jumlah terminal tipe B (jangkauan layanan kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (AK), dan angkutan pedesaan (ADES)) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. unit 0.0 Non Prioritas - - 15605 "" "" "" Jumlah Terminal Tipe C Dinas Perhubungan Jumlah terminal tipe C (jangkauan layanan kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES)) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 15606 "" "" "" Jumlah Terminal Barang Dinas Perhubungan Jumlah unit terminal darat yang melayani barang (tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda, dan antarmoda angkutan barang dan konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. unit 0.0 Non Prioritas - - 15607 "" "" "" Jumlah Halte Permanen Transjogja Dinas Perhubungan "" unit 69.0 Non Prioritas - - 15608 "" "" "" Jumlah Halte Portable Transjogja Dinas Perhubungan "" unit 82.0 Non Prioritas - - 15609 "" "" "" Jumlah Stasiun Kereta Api Dinas Perhubungan "" unit 2.0 Non Prioritas - - 15610 E-WALIDATA 2.15.000040 Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota Persentase layanan angkutan darat Dinas Perhubungan "" persen 10.91 Non Prioritas - - 15611 E-WALIDATA 2.15.000040 Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota Jumlah angkutan darat Dinas Perhubungan "" unit 504611.0 Non Prioritas - - 15612 "" "" "" Jumlah penumpang angkutan darat Dinas Perhubungan "" jiwa 4625639.0 Non Prioritas - - 15613 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Rasio panjang jalan dengan Jumlah kendaraan Dinas Perhubungan "" km/unit 0.0008 Non Prioritas - - 15614 E-WALIDATA 1.03.000555 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" sistem drainase perkotaan 3.0 Non Prioritas - - 15615 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Fasilitas Pendukung Keselamatan (Pengujian, dll) Dinas Perhubungan Jumlah Fasilitas Pendukung Keselamatan (Pengujian, dll) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelayanan transportasi berupa fasilitas-fasilitas pelengkap jalan pendukung keselamatan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, fasilitas pejalan kaki, dan fasilitas pendukung dan lalu lintas angkutan jalan. unit - Non Prioritas - - 15616 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Fasilitas Pendukung Keselamatan Manajemen Rekayasa Dinas Perhubungan Jumlah Manajemen Rekayasa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Pelayanan transportasi berupa manajemen rekayasa aliran lalu lintas yang bertujuan penyelesaian masalah dalam layanan transportasi. unit - Non Prioritas - - 15617 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 5854.0 Non Prioritas - - 15618 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Jumlah Kendaraan Bermotor (Umum) Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 604.0 Non Prioritas - - 15619 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Taksi Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 318.0 Non Prioritas - - 15620 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Mobil Penumpang Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 0.0 Non Prioritas - - 15621 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Mobil Bus Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 371.0 Non Prioritas - - 15622 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Mobil Pick Up Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 8.0 Non Prioritas - - 15623 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Mobil Truk Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 39.0 Non Prioritas - - 15624 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Mobil Tangki Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 2.0 Non Prioritas - - 15625 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Tractor Head Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 10.0 Non Prioritas - - 15626 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Kereta Tempelan Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 8.0 Non Prioritas - - 15627 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Kereta Gandeng Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 0.0 Non Prioritas - - 15628 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Jumlah Kendaraan Bermotor (Bukan Umum) Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 5072.0 Non Prioritas - - 15629 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Taksi Bukan Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 0.0 Non Prioritas - - 15630 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Mobil Penumpang Bukan Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 4.0 Non Prioritas - - 15631 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Mobil Bus Bukan Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 214.0 Non Prioritas - - 15632 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Mobil Pick Up Bukan Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 3486.0 Non Prioritas - - 15633 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Mobil Truk Bukan Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 1092.0 Non Prioritas - - 15634 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Mobil Tangki Bukan Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 3.0 Non Prioritas - - 15635 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Tractor Head Bukan Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 1.0 Non Prioritas - - 15636 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Kereta Tempelan Bukan Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 0.0 Non Prioritas - - 15637 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Kereta Gandeng Bukan Umum Wajib Uji Dinas Perhubungan "" unit 0.0 Non Prioritas - - 15638 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Jumlah Kendaraan Bermotor Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 6733.0 Non Prioritas - - 15639 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Jumlah Kendaraan Bermotor (Umum) Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 933.0 Non Prioritas - - 15640 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Taksi Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 318.0 Non Prioritas - - 15641 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Mobil Penumpang Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 0.0 Non Prioritas - - 15642 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Mobil Bus Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 539.0 Non Prioritas - - 15643 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Mobil Pick Up Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 15.0 Non Prioritas - - 15644 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Mobil Truk Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 32.0 Non Prioritas - - 15645 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Mobil Tangki Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 4.0 Non Prioritas - - 15646 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Tractor Head Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 14.0 Non Prioritas - - 15647 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Kereta Tempelan Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 11.0 Non Prioritas - - 15648 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Kereta Gandeng Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 0.0 Non Prioritas - - 15649 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Jumlah Kendaraan Bermotor (Bukan Umum) Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 5800.0 Non Prioritas - - 15650 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Taksi Bukan Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 2.0 Non Prioritas - - 15651 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Mobil Penumpang Bukan Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 0.0 Non Prioritas - - 15652 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Mobil Bus Bukan Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 262.0 Non Prioritas - - 15653 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Mobil Pick Up Bukan Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 4208.0 Non Prioritas - - 15654 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Mobil Truk Bukan Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 1321.0 Non Prioritas - - 15655 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Mobil Tangki Bukan Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 5.0 Non Prioritas - - 15656 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Tractor Head Bukan Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 0.0 Non Prioritas - - 15657 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Kereta Tempelan Bukan Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 2.0 Non Prioritas - - 15658 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Kereta Gandeng Bukan Umum Lulus Uji Dinas Perhubungan "" unit 0.0 Non Prioritas - - 15659 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Dinas Perhubungan "" persen 88,44% Non Prioritas - - 15660 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Jumlah uji KIR angkutan umum dan bukan umum Dinas Perhubungan "" unit 7613.0 Non Prioritas - - 15661 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Jumlah angkutan umum Dinas Perhubungan "" unit 5804.0 Non Prioritas - - 15662 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Jumlah uji KIR angkutan umum dan barang Dinas Perhubungan "" persen 7769.0 Non Prioritas - - 15663 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Jumlah uji KIR angkutan umum Dinas Perhubungan "" unit 1286.0 Non Prioritas - - 15664 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Jumlah uji KIR angkutan barang Dinas Perhubungan "" unit 6483.0 Non Prioritas - - 15665 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji Dinas Perhubungan "" unit 7613.0 Non Prioritas - - 15666 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji Tidak Datang Dinas Perhubungan "" unit 0.0 Non Prioritas - - 15667 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji Tidak Lulus Dinas Perhubungan "" unit 880.0 Non Prioritas - - 15668 E-WALIDATA 2.15.000224 Rambu Lalu Lintas Persentase ATCS Dinas Perhubungan "" persen 0.67 Non Prioritas - - 15669 E-WALIDATA 2.15.000224 Rambu Lalu Lintas Persentase Pemasangan Rambu-rambu Dinas Perhubungan "" persen 100.0 Non Prioritas - - 15670 E-WALIDATA 2.15.000224 Rambu Lalu Lintas Jumlah Pemasangan Rambu-rambu Dinas Perhubungan Jumlah perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. unit 4950.0 Non Prioritas - - 15671 E-WALIDATA 2.15.000224 Rambu Lalu Lintas Jumlah kebutuhan rambu di Kota Yogyakarta Dinas Perhubungan Jumlah unit rambu-rambu yang seharusnya tersedia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. unit 4950.0 Non Prioritas 34.71 - 15672 E-WALIDATA 2.15.000003 Alat pemberi isyarat lalu lintas Alat pemberi isyarat lalu lintas Dinas Perhubungan Perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan unit 1.0 Non Prioritas - - 15673 E-WALIDATA 2.15.000006 Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan Dinas Perhubungan Alat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump, Speed Table dan pembatas lalu lintas . Selain itu juga alat pengaman untuk kendaraan bermotor dalam mengurangi resiko kecelakaan berupa pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas dan jalur pengehentian darurat. unit 56.0 Non Prioritas - - 15674 E-WALIDATA 2.15.000007 Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Dinas Perhubungan "Alat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump, Speed Table dan pembatas lalu lintas . Selain itu juga alat pengaman untuk kendaraan bermotor dalam mengurangi resiko kecelakaan berupa pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas dan jalur pengehentian darurat. Fasilitas yang terehabilitasi untuk memastikan kualitas pelayanan" unit 56.0 Non Prioritas - - 15675 E-WALIDATA 2.15.000008 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi Dinas Perhubungan "Peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor meliputi: a. alat uji rem utama dan rem b. alat uji lampu c. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah Kendaraan d. alat uji e. alat uji tekanan f. alat uji g. alat uji h. alat uji tingkat i. alat uji pengujian j. alat uji kincup roda k. alat uji l. alat uji posisi roda m. alat uji motor n. alat uji o. alat uji sabuk p. alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas q. alat uji prestasi Kendaraan r. alat uji s. peralatan dan t. alat uji lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor" unit 2.0 Non Prioritas - - 15676 E-WALIDATA 2.15.000009 Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal Dinas Perhubungan "Data terkait proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor" unit 13.0 Non Prioritas - - 15677 E-WALIDATA 2.15.000268 Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan Dinas Perhubungan "Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Batas kecepatan ditetapkan : a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per Jam untuk jalan bebas b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan dan d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukinan." unit 0.0 Non Prioritas - - 15678 E-WALIDATA 2.15.000191 Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan Dinas Perhubungan "Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan meliputi: a. jalur khusus angkutan b. jalur/lajur sepeda c. jalur/lajur kendaraan tidak d. parkir pada badan e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar dan/atau f. tempat istirahat." unit 5.0 Non Prioritas - - 15679 E-WALIDATA 2.15.000193 Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat Dinas Perhubungan "Lajur Sepeda Lebar lajur sepeda a) Volume Pesepeda &1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,25 meter 2) Dua Arah : 2,75 meter b) Volume Pesepeda &1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,50 meter 2) Dua Arah : 3,00 meter Trotoar 1. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut a) Jalan di daerah pertokoan atau kaki lima = 4 meter b) Di wilayah perkantoran utama = 3 meter c) Di wilayah industri 1) pada jalan primer = 3 meter 2) pada jalan akses = 2 meter d) Di wilayah pemukiman : 1) pada jalan primer = 2,75 meter 2) pada jalan akses = 2 meter 2. memiliki ruang bebas diatasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar. Fasilitas Khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut 1. Trotoar Jalan a. Bahan : Stabil, kuat, bertekstur halus, tidak licin pada kondisi kering maupun b. Tekstur Ubin : Ubin garis-garis, ubin bulat/dot c. Ukuran dasar ruang (terlampir) d. Kelandaian : 1 satuan vertical : 10 satuan horizontal, ada jalur penghubung (ramp) 2. Tempat Penyeberangan a. Penyeberangan sebidang dilengkapi dengan suara/bunyi yang berintegrasi dengan alat pemberi isyarat lalu b. Penyeberangan tidak sebidang menggunakan lift, escalator, tangga dengan kelandaian (1 satuan vertical : 10 satuan horizontal). 3. Tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum disertai (ramp) dengan lebar 90 4. Tempat Parkir (desain terlampir); 5. Angkutan Umum Tersedianya fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas (Minimal 1 tempat duduk)." unit 4.0 Non Prioritas - - 15680 E-WALIDATA 2.15.000194 Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara Dinas Perhubungan "Lajur Sepeda Lebar lajur sepeda a) Volume Pesepeda &1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,25 meter 2) Dua Arah : 2,75 meter b) Volume Pesepeda &1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,50 meter 2) Dua Arah : 3,00 meter Trotoar 1. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut a) Jalan di daerah pertokoan atau kaki lima = 4 meter b) Di wilayah perkantoran utama = 3 meter c) Di wilayah industri 1) pada jalan primer = 3 meter 2) pada jalan akses = 2 meter d) Di wilayah pemukiman : 1) pada jalan primer = 2,75 meter 2) pada jalan akses = 2 meter 2. memiliki ruang bebas diatasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar. Fasilitas Khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut 1. Trotoar Jalan a. Bahan : Stabil, kuat, bertekstur halus, tidak licin pada kondisi kering maupun b. Tekstur Ubin : Ubin garis-garis, ubin bulat/dot c. Ukuran dasar ruang (terlampir) d. Kelandaian : 1 satuan vertical : 10 satuan horizontal, ada jalur penghubung (ramp) 2. Tempat Penyeberangan a. Penyeberangan sebidang dilengkapi dengan suara/bunyi yang berintegrasi dengan alat pemberi isyarat lalu b. Penyeberangan tidak sebidang menggunakan lift, escalator, tangga dengan kelandaian (1 satuan vertical : 10 satuan horizontal). 3. Tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum disertai (ramp) dengan lebar 90 4. Tempat Parkir (desain terlampir); 5. Angkutan Umum Tersedianya fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas (Minimal 1 tempat duduk). fasilitas yang terpelihara untuk memastikan kualitas layanan" unit 4.0 Non Prioritas - - 15681 E-WALIDATA 2.15.000270 Halte Halte Dinas Perhubungan Tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang , umumnya dilengkapi dengan ruang tunggu yang beratap, tetapi lebih kecil daripada stasiun unit 1.0 Non Prioritas - - 15682 E-WALIDATA 2.15.000313 Jumlah perlintasan sebidang Jumlah perlintasan sebidang Dinas Perhubungan Data perlintasan keretaapi yang berpotongan dengan jalan raya lokasi 7.0 Non Prioritas - - 15683 E-WALIDATA 2.15.000267 Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS) Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS) Dinas Perhubungan "Merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. ZoSS dinyatakan dengan perlengkapan jalan terdiri atas: a. Rambu lalu lintas b. Marka Jalan c. Alat Pemberi Isyarat Lalu dan d. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan e. Alat Penerangan Jalan f. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan kaki berupa Trotoar dan penyandang cacat g. Rambu perintah berupa perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk h. Alat Pengandali dan Pengaman pengguna jalan berupa pulau lalu lintas atau pagar pengaman jalan i. Tempat pemberhentian bus dengan teluk& dan j. Marka jalan berupa paku jalan" lokasi 7.0 Non Prioritas - - 15684 E-WALIDATA 2.15.000210 Marka Jalan Marka Jalan Dinas Perhubungan Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas unit 3850.0 Non Prioritas - - 15685 E-WALIDATA 2.15.000211 Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Dinas Perhubungan Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas yang terehabilitasi untuk memastikan kualitas layanan unit 3850.0 Non Prioritas - - 15686 E-WALIDATA 2.15.000224 Rambu Lalu Lintas Rambu Lalu Lintas Dinas Perhubungan Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan unit n/a Non Prioritas - - 15687 E-WALIDATA 2.15.000225 Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara Dinas Perhubungan Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan untuk menjaga kualitas layanan dari perlengkapan jalan tersebut unit 100.0 Non Prioritas - - 15688 E-WALIDATA 2.15.000271 Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki Dinas Perhubungan Lajur dengan tanda setrip putih pada jalan tempat pejalan kaki menyeberang jalan unit 43.0 Non Prioritas - - 15689 E-WALIDATA 2.15.000010 Analisis dampak lalu lintas Analisis dampak lalu lintas Dinas Perhubungan "Bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi 1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan dan 2. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur" dokumen 33.0 Non Prioritas - - 15690 E-WALIDATA 2.15.000246 Data indentifikasi masalah lalu lintas Data indentifikasi masalah lalu lintas Dinas Perhubungan "Bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan memperhatikan 1. penggunaan ruang 2. kapasitas 3. tata guna lahan pinggir 4. perlengkapanjalan yang berkaitan langsung dengan 5. pengaturan lalu 6. kinerja lalu dan atau 7. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15691 E-WALIDATA 2.15.000253 Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas Dinas Perhubungan "Bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi 1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan dan 2. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur" dokumen n/a Non Prioritas - - 15692 E-WALIDATA 2.15.000247 Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas Dinas Perhubungan "Bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan, meliputi 1. volume lalu 2. komposisi lalu 3. variasi lalu 4. distribusi 5. pengaturan arus lalu 6. kecepatan dan tundaan lalu 7. kinerja perlengkapan jalan, 8. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15693 E-WALIDATA 2.15.000077 Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan "Kegiatan fasilitasi pemenuhan persayaratan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan perolehan izin penyelenggaraan parkir seperti: a.penyiapan Denah marka parkir b.luas area parkir dan perhitungan kapasitas parkir c.persetujuan hasil ANDALALIN (apabila dipersayaratkan)." dokumen n/a Non Prioritas - - 15694 E-WALIDATA 2.15.000258 Data Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas Data Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas Dinas Perhubungan Proses teknologi informasi, elektronika , dan telekomunikasi yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan layanan transportasi jalan yang efektif dan efisien dokumen 3.0 Non Prioritas - - 15695 E-WALIDATA 2.15.000086 Data Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan Data Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan Dinas Perhubungan "Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15696 E-WALIDATA 2.15.000409 Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji Dinas Perhubungan Data laporan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar dokumen 7613.0 Non Prioritas - - 15697 E-WALIDATA 2.15.000087 Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar Dinas Perhubungan "Pengujian secara visual paling sedikit meliputi: a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan b. nomor dan tipe motor c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar e. kondisi sistem baterai, untuk Kendaraan Bermotor menggunakan energi penggerak f. kondisi dan posisi pipa pembuangan, kecuali Kendaraan Bermotor listrik g. ukuran roda dan ban serta kondisi h. kondisi sistem i. kondisi sistem rem j. kondisi penutup lampu dan alat pemantul k. kondisi panel instrumen pada dashboard l. kondisi kaca m. kondisi o. keberadaan dan kondisi perlengkapan p. rancangan teknis kendaraan sesuai q. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk Mobil dan r. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk Mobil Barang bak muatan tertutup. n. bentuk" dokumen 7613.0 Non Prioritas - - 15698 E-WALIDATA 2.15.000262 Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting implementasi batas kecepatan Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting implementasi batas kecepatan Dinas Perhubungan "Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melakukan pengawasan meliputi: a. Penilaian terhadap pelaksanaan b. Tindakan korektif terhadap dan c. Tindakan penegakan hukum terhadap kesalahan prosedur penetapan." dokumen n/a Non Prioritas - - 15699 E-WALIDATA 2.15.000115 Data pelaksanaan sosialisasi media elektronik Data pelaksanaan sosialisasi media elektronik Dinas Perhubungan pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media digital dokumen 2.0 Non Prioritas - - 15700 E-WALIDATA 2.15.000116 Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat Dinas Perhubungan pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, media digital dan penyampaian langsung kepada masyarakat dokumen 58.0 Non Prioritas - - 15701 E-WALIDATA 2.15.000125 Data penetapan lokasi dan jenis APILL yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan Data penetapan lokasi dan jenis APILL yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan Dinas Perhubungan "" dokumen 2.0 Non Prioritas - - 15702 E-WALIDATA 2.15.000126 Data penetapan lokasi dan jenis marka yang dipasang pada ruang dan/atau persimpangan Data penetapan lokasi dan jenis marka yang dipasang pada ruang dan/atau persimpangan Dinas Perhubungan "" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15703 E-WALIDATA 2.15.000130 Data pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan Data pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan Dinas Perhubungan "" dokumen 12.0 Non Prioritas - - 15704 E-WALIDATA 2.15.000131 Data pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan Data pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan Dinas Perhubungan "" dokumen n/a Non Prioritas - - 15705 E-WALIDATA 2.15.000142 Data Perlengkapan Jalan Data Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan "Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerangan e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas: 1. alat pembatas dan 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan. f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas: 1. pagar 2. cermin 3. tanda patok tikungan (delineator); 4. pulau-pulau lalu dan 5. pita penggaduh. g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan dan/atau h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan." dokumen 4.0 Non Prioritas - - 15706 E-WALIDATA 2.15.000143 Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan "Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerangan" dokumen 2.0 Non Prioritas - - 15707 E-WALIDATA 2.15.000144 Data Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Data Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Dinas Perhubungan "Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: a. Rambu Lalu b. Marka c. Alat Pemberi Isyarat Lalu d. alat penerangan e. alat pengendali dan pengaman Pengguna f. alat pengawasan dan pengamanan g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang dan h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan." dokumen 4.0 Non Prioritas - - 15708 E-WALIDATA 2.15.000149 Data personel Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya Data personel Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya Dinas Perhubungan Peningkatan kapasitas SDM dimaksud adalah dengan memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan jenjang penguji yang meliputi : a. Pembantu Penguji b. Penguji Pemula c. Penguji Tingkat 1 d. Penguji Tingkat 2 e. Penguji Tingkat 3 f. Penguji Tingkat 4 g. Penguji Tingkat 5 dokumen 6.0 Non Prioritas - - 15709 E-WALIDATA 2.15.000257 Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan "Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di b. dan/atau c. rekaman peralatan elektronik Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi: a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana dan b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu. (2) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang." dokumen 0.0 Non Prioritas - - 15710 E-WALIDATA 2.15.000408 Data penyelenggaraan pengujian berkalan kendaraan bermotor Data penyelenggaraan pengujian berkalan kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Data laporan jumlah kendaraan wajib uji sesuai kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor dokumen 7613.0 Non Prioritas - - 15711 E-WALIDATA 2.15.000187 Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan Bersifat lintas sektor dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (stakeholders). Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks yang memerlukan keterpaduan, dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan laporan 1.0 Non Prioritas - - 15712 E-WALIDATA 2.15.000189 Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Dinas Perhubungan Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara. laporan 10.0 Non Prioritas - - 15713 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Indeks Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah - 86505.0 Non Prioritas - - 15714 E-WALIDATA 2.15.000197 Hasil Penilaian Tim Evaluasi Hasil Penilaian Tim Evaluasi Dinas Perhubungan "Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya meminta Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas" dokumen 18.0 Non Prioritas - - 15715 E-WALIDATA 2.15.000406 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Data laporan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor laporan 12.0 Non Prioritas - - 15716 E-WALIDATA 2.15.000215 Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi maupun peralatan sesuai kebutuhan Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, Jumlah dan teknologi maupun peralatan sesuai kebutuhan Dinas Perhubungan "Peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor meliputi: a. alat uji rem utama dan rem b. alat uji lampu c. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah Kendaraan d. alat uji e. alat uji tekanan f. alat uji g. alat uji h. alat uji tingkat i. alat uji pengujian j. alat uji kincup roda k. alat uji l. alat uji posisi roda m. alat uji motor n. alat uji o. alat uji sabuk p. alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas q. alat uji prestasi Kendaraan r. alat uji s. peralatan dan t. alat uji lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor" dokumen 0.0 Non Prioritas - - 15717 E-WALIDATA 2.15.000321 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan "Bukti lulus uji tipe paling sedikit a. Keputusan Direktur b. c. Hasil dan d. Foto kendaraan bermotor" dokumen 3000.0 Non Prioritas - - 15718 E-WALIDATA 2.15.000260 Persetujuan Teknis Hasil Andalalin Persetujuan Teknis Hasil Andalalin Dinas Perhubungan "Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang dilakukan pada masa a. dan b. Operasional" dokumen 19.0 Non Prioritas - - 15719 E-WALIDATA 2.15.000320 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar dokumen 5864.0 Non Prioritas - - 15720 E-WALIDATA 2.15.000407 Regulasi Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Regulasi Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati/Walikota tentang tarif retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15721 E-WALIDATA 2.15.000261 SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas Dinas Perhubungan "Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas wajib memiliki kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dengan mampu dan memahami hal: a. sikap dan perilaku sebagai petugas/abdi negara yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi b. peraturan perundang-undangan dalam proses kegiatan Analisis Dampak Lalu c. pelaksanaan Analisis Dampak Lalu d. teknik pengumpulan dan pengolahan data Analisis Dampak Lalu e. teknik pelaksanaan Analisis Dampak Lalu f. perencanaan dan pemodelan g. tata cara pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas kawasan bangkitan, tarikan dan pembangunan prasarana transportasi h. penilaian Analisis Dampak Lalu i. perancangan proses penilaian Analisis Dampak Lalu dan j. teknik penilaian rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas." orang 7.0 Non Prioritas - - 15722 E-WALIDATA 2.15.000322 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Jumlah Standar Operasional Prosedur yang telah disahkan oleh Kepala Dinas sesuai Syarat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor laporan 14.0 Non Prioritas - - 15723 E-WALIDATA 2.15.000244 Tenaga Ahli atau Konsultan yang tersertifikasi Tenaga Ahli atau Konsultan yang tersertifikasi Dinas Perhubungan "" orang n/a Non Prioritas - - 15724 E-WALIDATA 2.15.000416 Rambu Peringatan Rambu Peringatan Dinas Perhubungan "Rambu peringatan yang dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api adalah: a. Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta b. Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta api tanpa c. Untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan dapat dipasang rambu tambahan tentang jarak lokasi kritis dengan perlintasan d. Rambu peringatan dengan kata-kata yang menyatakan agar berhati -- hati mendekati perlintasan kereta e. Rambu yang menyatakan adanya rintangan atau objek berbahaya pada sisi jalan." unit 0.0 Non Prioritas - - 15725 E-WALIDATA 2.15.000417 Rambu Larangan Rambu Larangan Dinas Perhubungan "Rambu larangan yang dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api, terdiri dari: a. Rambu larangan berhenti terus karena wajib berhenti sesaat dan/atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah b. Rambu larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal sebelum mendapatkan kepastian selamat dari c. Rambu larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur ganda sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik." unit 0.0 Non Prioritas - - 15726 E-WALIDATA 2.15.000420 Yellow Box Yellow Box Dinas Perhubungan Merupakan marka kotak berwarna kuning yang ditempatkan pada perlintasan sebidang untuk mencegah penumpukan kendaraan di atas perlintasan sebidang yang diakibatkan pengguna jalan tidak mau mengalah ketika kereta api akan melintas atau pintu perlintasan sudah tertutup. meter n/a Non Prioritas - - 15727 E-WALIDATA 2.15.000004 Alat pengawasan dan pengamanan jalan Alat pengawasan dan pengamanan jalan Dinas Perhubungan "1. Jenis : a) alat penimbangan yang dipasang secara b) alat penimbangan yang dapat dipindahkan. 2. ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan 3. Fasilitas Penunjang pada jembatan timbang yang dipasang tetap meliputi: 1) gedung 2) lapangan parkir 3) fasilitas jalan keluar masuk 4) gudang penyimpanan 5) lapangan penumpukan 6) bangunan gedung untuk generator 7) 8) perambuan untuk maksud pengoperasian. 4. Alat penimbangan yang dapat dipindahkan, harus memenuhi persyaratan teknis meliputi : 1) alat penimbangan elektronis yang dapat mengumpulkan, mengolah, dan mencetak data hasil 2) mampu mendukung berat kendaraan beserta muatan pada setiap roda sekurangkurangnya 10 (sepuluh) ton dan/atau setiap sumbu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) ton." unit 100.0 Non Prioritas - - 15728 E-WALIDATA 2.15.000005 Alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara Dinas Perhubungan "1. Jenis : a) alat penimbangan yang dipasang secara b) alat penimbangan yang dapat dipindahkan. 2. ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan 3. Fasilitas Penunjang pada jembatan timbang yang dipasang tetap meliputi: 1) gedung 2) lapangan parkir 3) fasilitas jalan keluar masuk 4) gudang penyimpanan 5) lapangan penumpukan 6) bangunan gedung untuk generator 7) 8) perambuan untuk maksud pengoperasian. 4. Alat penimbangan yang dapat dipindahkan, harus memenuhi persyaratan teknis meliputi : 1) alat penimbangan elektronis yang dapat mengumpulkan, mengolah, dan mencetak data hasil 2) mampu mendukung berat kendaraan beserta muatan pada setiap roda sekurangkurangnya 10 (sepuluh) ton dan/atau setiap sumbu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) ton. fasilitas yang terawat untuk memastikan tingkat layanan" unit 100.0 Non Prioritas - - 15729 E-WALIDATA 2.15.000046 Data Audit Terminal Data Audit Terminal Dinas Perhubungan "Audit Keselamatan LLAJ di bidang sarana dan prasarana LLAJ meliputi audit terhadap: a. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan baru dan/atau jalan yang b. c. unit pengujian kendaraan d. unit pelaksana penimbangan kendaraan dan e. perusahaan angkutan umum Audit terhadap terminal dilaksanakan oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk terminal tipe b. gubernur, untuk terminal tipe dan c. bupati/walikota, untuk terminal tipe C." dokumen n/a Non Prioritas - - 15730 E-WALIDATA 2.15.000074 Data inspeksi Terminal Data inspeksi Terminal Dinas Perhubungan "Kegiatan pengawasan penyelenggaraan terminal meliputi: a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi: 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perj 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan 3. kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, dan 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi: 1. persyaratan teknis dan laik 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor 3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita dan 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/ atau papan trayek, dan jenis c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi: 1. pemeriksaan 2. pemeriksaan tanda pengenal dan 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza); 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan dan 5. jam kerja d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi: 1. pemanfaatan fasilitas utama 2. pemanfaatan fasilitas penunjang 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas dan 4. keamanan di dalam Terminal." dokumen n/a Non Prioritas - - 15731 E-WALIDATA 2.15.000121 Data pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki Data pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki Dinas Perhubungan "Fasilitas pejalanan Kaki (Trotoar) 1. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut a) Jalan di daerah pertokoan atau kaki lima = 4 meter b) Di wilayah perkantoran utama = 3 meter c) Di wilayah industri 1) pada jalan primer = 3 meter 2) pada jalan akses = 2 meter d) Di wilayah pemukiman : 1) pada jalan primer = 2,75 meter 2) pada jalan akses = 2 meter 2. memiliki ruang bebas diatasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar." dokumen n/a Non Prioritas - - 15732 E-WALIDATA 2.15.000128 Data Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus Data Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus Dinas Perhubungan "" dokumen n/a Non Prioritas - - 15733 E-WALIDATA 2.15.000131 Data pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan Data pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan Dinas Perhubungan "" dokumen n/a Non Prioritas - - 15734 E-WALIDATA 2.15.000248 Data inventasisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang Data inventasisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang Dinas Perhubungan "Bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang meliputi 1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau 2. bangkitan dan 3. pemilahan dan 4. pembebanan lalu lintas angkutan orang dan barang." dokumen n/a Non Prioritas - - 15735 E-WALIDATA 2.15.000249 Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan Dinas Perhubungan Bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan jalan dan bagian-bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan dan orang, yaitu ruang manfaat jalan (Rumaja)dengan tinggi ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter dan kedalaman ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima)meter. dokumen n/a Non Prioritas - - 15736 E-WALIDATA 2.15.000251 Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan Dinas Perhubungan "Bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang meliputi 1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau 2. bangkitan dan 3. pemilahan dan 4. kebutuhan kendaraan." dokumen n/a Non Prioritas - - 15737 E-WALIDATA 2.15.000274 Alat Penerangan Jalan Alat Penerangan Jalan Dinas Perhubungan Lampu penerangan jalan yang dipasang untuk menerangi jalanjalan umum, PJU dipasang agar masyarakat pengguna jalan dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman unit n/a Non Prioritas - - 15738 E-WALIDATA 2.15.000040 Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan "Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum dalam Trayek meliputi: a. dokumen b. dokumen Angkutan c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan Angkutan d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang e. tanda identitas perusahaan Angkutan dan f. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum. dan Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan meliputi: a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan b. fisik Kendaraan dan c. Standar Pelayanan Minimal." dokumen 6733.0 Non Prioritas - - 15739 E-WALIDATA 2.16.000094 Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-Perhitungan aplikasi umum yang telah dimanfaatkan - Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB" aplikasi 4.0 Non Prioritas - - 15740 E-WALIDATA 2.16.000076 Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. - Pusat Data nasional merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung - Pusat Data nasional terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu." aplikasi 2.0 Non Prioritas - - 15741 E-WALIDATA 2.16.000086 Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah. - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan olehPemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah" aplikasi 17.0 Non Prioritas - - 15742 SDGs, SIPD 09.03.050 Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik Cakupan Layanan Telekomunikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Persentase cakupan layanan komunikasi terhadap kebutuhan masyarakat di DIY pada tahun berkenaan. Dengan Luas Wilayah Yang Tercoverage dibagi Luas Wilayah Keseluruhan. persen 100.0 Non Prioritas - - 15743 SDGs, SIPD 09.03.050 Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik Luas Wilayah Yang Tercoverage Layanan Telekomunikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" km2 32.8 Non Prioritas - - 15744 SDGs, SIPD 09.03.050 Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik Jaringan Fiber Optic (FO) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jaringan Fiber Optic (FO) titik-lokasi 10923.0 Non Prioritas - - 15745 "" "" "" Jumlah Penyedia Jasa Internet di Wilayah Kota Yogyakarta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah Penyedia Jasa Internet di DIY pada tahun berkenaan. perusahaan 32.0 Non Prioritas 34.71 - 15746 "" "" "" Jumlah Provider Seluler di Wilayah Kota Yogyakarta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah provider jaringan telepon seluler di DIY pada tahun berkenaan. operator 3.0 Non Prioritas 34.71 - 15747 "" "" "" Jumlah Pengguna Jogja Smart Service (JSS) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" akun 267885.0 Non Prioritas - - 15748 E-WALIDATA 2.16.000088 Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Perhitungan Jumlah Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda - Kapasitas kecepatan bandwith adalah kapasitas kecepatan jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan internet untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik" Mbps 8.800 mbps Non Prioritas - - 15749 E-WALIDATA 2.16.000083 Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota - Dinas di tingkat Pemerintah Daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam Pemerintah Daerah kabupaten/kota. - Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah." perangkat daerah 53.0 Non Prioritas - - 15750 E-WALIDATA 2.16.000089 Perangkat Daerah yang memiliki akses internet Perangkat Daerah yang memiliki akses internet Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." perangkat daerah 53.0 Non Prioritas - - 15751 E-WALIDATA 2.16.000085 Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah daerah -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah -Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" perangkat daerah 8.0 Non Prioritas - - 15752 E-WALIDATA 2.16.000101 Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- jumlah data storage yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras media penyimpanan TIK adatah data sotrage yang dapat diakses dengan metode akses data sharing Direct Attached Storage/DAS atau Network Attached Storage/NAS." unit n/a Non Prioritas - - 15753 E-WALIDATA 2.16.000102 Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Jumlah perangkat keras jaringan TIK yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras jaringan TIK adalah jenis jaringan TIK yang terdiri dari Network/Communication Device yang digunakan (Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch L7, Multilayer Switch, Router, Wireless equipment, atau Transmission equipment)" unit n/a Non Prioritas - - 15754 E-WALIDATA 2.16.000103 Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Jumlah perangkat keras keamanan TIK yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras keamanan TIK adalah perangkat keamanan TIK yang memiliki jenis dari security device (Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless Intrusion Prevention and Detection System, Unified Threat Management, atau Network Access Control)" unit n/a Non Prioritas - - 15755 E-WALIDATA 2.16.000104 Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Jumlah perangkat keras peripheral TIK yang digunakan pemerintah daerah. - Perangkat keras peripheral TIK adalah perangkat pendukung TIK yang memiliki jenis dari Periferal Input, Output, Input/Output" unit 5.0 Non Prioritas - - 15756 E-WALIDATA 2.16.000077 Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-Perhitungan Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional - Pusat Data yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu." unit 1.0 Non Prioritas - - 15757 E-WALIDATA 2.16.000081 Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian -Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah unit 1.0 Non Prioritas - - 15758 E-WALIDATA 2.16.000080 Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian -Perhitungan Jumlah Pusat komputasiyang diselenggarakan pemerintah daerah unit 1.0 Non Prioritas - - 15759 E-WALIDATA 2.16.000078 Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-Perhitungan Jumlah Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional - Pusat Komputasi adalah Pusat Komputasi adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu. - Pusat Komputasi terdiri dari laboratorium komputer, ruang server farm, dan workstation farm." unit 1.0 Non Prioritas - - 15760 E-WALIDATA 2.16.000079 Pusat pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional Pusat pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional -Pusat kendali adalah Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkunean sistem - Pusat kendali adalah Pusat Kendali terdiri dari Network Operation Center, Data Operation Center, Command/Operation Center, Security Operation Center, dan Emergency Operation Center." unit 1.0 Non Prioritas - - 15761 E-WALIDATA 2.16.000099 Server yang dikelola pemerintah daerah Server yang dikelola pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah server yang dikelola pemerintah daerah unit 34.0 Non Prioritas - - 15762 E-WALIDATA 2.16.000087 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Keterhubungan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan SPLP -Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo" aplikasi n/a Non Prioritas - - 15763 E-WALIDATA 2.16.000100 Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian persentase penggunaan server pemerintah daerah dibandingkan dengan kapasitas total server pemerintah daerah persentase 114 TB Non Prioritas - - 15764 E-WALIDATA 2.16.000114 Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor - Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara" aduan 58.0 Non Prioritas - - 15765 E-WALIDATA 2.16.000115 Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)" aduan 3545.0 Non Prioritas - - 15766 E-WALIDATA 2.16.000116 Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)" kanal 8.0 Non Prioritas - - 15767 E-WALIDATA 2.16.000148 Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan -Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik." permohonan 264.0 Non Prioritas - - 15768 E-WALIDATA 2.16.000143 Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Perhitungan jumlah akun media sosial di selurh Perangkat Daerah Pemda akun 5.0 Non Prioritas - - 15769 E-WALIDATA 2.16.000075 Data dan informasi dibagipakaikan Data dan informasi dibagipakaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Jumlah perhitungan Data informasi yang dibagipakaikan - Data dan Informasi yang dibagipakaikan adalah Data dan informasi Pemerintah Daerah mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain" data "dataku : 2.097 dataset : 240 Total: 2.337" Non Prioritas - - 15770 E-WALIDATA 2.16.000131 Diseminasi melalui Media Berbayar Diseminasi melalui Media Berbayar Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Berbayar - Media Berbayar adalah Media Komunikasi Publik yang penggunaannya menggunakan skema berbayar" kegiatan 261.0 Non Prioritas - - 15771 E-WALIDATA 2.16.000133 Diseminasi melalui shared media Diseminasi melalui shared media Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui shared media - Shared media adalah media tidak berbayar , termasuk media sosial populer seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dll" kegiatan 8796.0 Non Prioritas - - 15772 E-WALIDATA 2.16.000150 Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Perhitungan Jumlah Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Informasiserta merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan." informasi 39.0 Non Prioritas - - 15773 "" "" "" Jumlah Menara Telepon Seluler di Wilayah Kota Yogyakarta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah Menara Telepon Seluler di Wilayah Kota Yogyakarta operator 244.0 Non Prioritas 34.71 - 15774 "" "" "" Jumlah Lembaga Penyiaran di Kota Yogyakarta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" lembaga 17.0 Non Prioritas 34.71 - 15775 "" "" "" Jumlah Lembaga Penyiaran Radio Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah lembaga penyiaran radio di DIY pada tahun berkenaan. lembaga 14.0 Non Prioritas - - 15776 "" "" "" Jumlah Lembaga Penyiaran TV Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Lembaga penyiaran televisi aktif yang berkedudukan di wilayah administratif Kota Yogyakarta terdiri atas lembaga penyiaran publik lokal, komunitas/institusi, dan televisi lokal berbasis digital. lembaga 3.0 Non Prioritas - - 15777 "" "" "" Jumlah Surat Kabar yang Terbit di Kota Yogyakarta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" buah 10.0 Non Prioritas 34.71 - 15778 "" "" "" Jumlah Surat Kabar Lokal Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah surat kabar lokal yang terbit di DIY pada tahun berkenaan. buah 6.0 Non Prioritas - - 15779 "" "" "" Jumlah Surat Kabar Nasional Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah surat kabar nasional yang terbit di DIY pada tahun berkenaan. buah 4.0 Non Prioritas - - 15780 E-WALIDATA 2.16.000146 Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat di Wilayah Kota Yogyakarta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah kelompok informasi masyarakat di DIY pada tahun berkenaan. kelompok 3.0 Non Prioritas 34.71 - 15781 E-WALIDATA 2.16.000113 Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-Merupakan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi - Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Peraturan bidang IKP" orang 120.0 Non Prioritas - - 15782 E-WALIDATA 2.16.000125 Konten Teks Konten Teks Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Perhitungan Jumlah konten teks - Konten Teks adalah konten berisikan karya tulis yang menghadirkan informasi di dalamnya" konten 7580.0 Non Prioritas - - 15783 E-WALIDATA 2.16.000127 Konten Audio Video Konten Audio Video Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Perhitungan Jumlah konten audio video - Konten Audio Video adalah konten dari kombinasi suara dan juga visual yang digunakan untuk menayangkan sebuah informasi atau konteks yang diinginkan" konten 616.0 Non Prioritas - - 15784 E-WALIDATA 2.16.000128 Konten Audio Konten Audio Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Audio adalah konten berbentuk suara yang bisa di dengarkan" konten 4.0 Non Prioritas - - 15785 E-WALIDATA 2.16.000136 Media cetak yang dikelola Pemda Media cetak yang dikelola Pemda Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-Perhitungan Jumlah Media cetak yang dimiliki dan dikelola Pemda - Media cetak adalah suatu wadah tertulis yang dibuat dengan cara dicetak. Contoh iklan jenis ini antara lain seperti surat kabar, majalah, koran, tabloid, dan lain sebagainya." media n/a Non Prioritas - - 15786 E-WALIDATA 2.16.000067 Nama Domain Pemerintah Daerah Nama Domain Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Daerah - Nama Domain Pemerintah Daerah adalah alamat resmi pemerintah daerah, layanan publik/layanan administrasi pemerintahan, atau layanan kegiatan berskala nasional/internasional yang telah didaftarkan dan menggunakan Nama Domain .go.id" domain 1.0 Non Prioritas - - 15787 E-WALIDATA 2.16.000068 Nama Sub Domain Pemerintah Daerah Nama Sub Domain Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-Merupakan perhitungan Jumlah Sub Domain Pemerintah Daerah - Nama Sub Domain Pemerintah Daerah adalah penggunaan nama sub domain dari domain .go.id pemerintah daerah yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk layanan SPBE dan kegiatan di daerah" sub domain 128.0 Non Prioritas - - 15788 E-WALIDATA 2.16.000130 Pertemuan tatap muka Pertemuan tatap muka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Perhitungan Jumlah pertemuan tatap muka - Pertemuan tersebut dilakukan secara langsung antara pemberi dan penerima informasi (misal: melalui forum)" kegiatan 420.0 Non Prioritas - - 15789 E-WALIDATA 2.16.000135 Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "& - Jumlah Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal -Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. - Khalayak yang terpapar melalui tatap muka dihitung berdasarkan dari jumlah orang yang mengikuti kegiatan tatap muka" orang 254625.0 Non Prioritas - - 15790 E-WALIDATA 2.16.000152 SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah SDM Pemda yang memiliki latar belakang Bidang komunikasi publik orang 10.0 Non Prioritas - - 15791 E-WALIDATA 2.16.000144 Siaran pers yang dibuat Siaran pers yang dibuat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-Jumlah Siaran Pers yang dibuat -Siaran pers merupakan ulisan ataupun rekaman yang ditujukan langsung pada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa." siaran pers 1324.0 Non Prioritas - - 15792 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" - 89.866 Non Prioritas - - 15793 "" "" "" Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah titik lokasi CCTV yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di DIY pada tahun berkenaan. titik 211.0 Non Prioritas - - 15794 E-WALIDATA 2.16.000091 Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Ruang Publik yang terpasang Free Wifi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Perhitungan area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Titik Lokasi) - Dinas Kominfo melakukan penyediaan internet di area publik dengan penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Area publik tersebut antara lain jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota, taman rekreasi, dan lain-lain. - Daerah menyelenggarakan Infrastruktur Pasif sesuai PP 46 Tahun 2021" titik 1069.0 Non Prioritas - - 15795 "RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SIPD" 09.06.010 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai Indeks SPBE Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" - 3.6 Non Prioritas - - 15796 "RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SIPD" 09.06.010 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai Indeks SPBE Domain Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" - 4.0 Non Prioritas - - 15797 "RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SIPD" 09.06.010 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai Indeks SPBE Domain Tata Kelola Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" - 3.1 Non Prioritas - - 15798 "RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SIPD" 09.06.010 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai Indeks SPBE Domain Manajemen Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" - 1.91 Non Prioritas - - 15799 "RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SIPD" 09.06.010 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai Indeks SPBE Domain Layanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" - 4.4 Non Prioritas - - 15800 E-WALIDATA 2.16.000111 Audit TIK internal Audit TIK internal Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-Jumlah dokumen Audit TIK internal - audit TIK internal dilaksanakan secara periodik oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal dan dapat melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara dari unit kerja lain yang memiliki kompetensi Audit TIK" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15801 E-WALIDATA 2.16.000112 Audit TIK eksternal Audit TIK eksternal Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-Jumlah dokumen Audit TIK eksternal - Pelaksanaan Audit TIK mengacu kepada PM Kominfo Nomor 16 tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK" dokumen n/a Non Prioritas - - 15802 E-WALIDATA 2.16.000074 Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-Perhitungan Jumlah proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo yang telah disusun - Proses Bisnis yang dimaksud terbatas hanya di lingkungan Dinas Kominfo -Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing - Penyusunan Proses Bisnis berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah." dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15803 "" "" "" Persentase Penyediaan Jaringan IT di Pemkot Yogyakarta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Persentase penyediaan jaringan IT di DIY pada tahun berkenaan. persen 100.0 Non Prioritas 34.71 - 15804 SDGs, SIPD 09.03.023 Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi terhadap Jumlah total sengketa yang ada di DIY pada tahun berkenaan. persen 0.0 Non Prioritas - - 15805 "" "" "" Peringkat Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level Provinsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Data capaian peringkat keterbukaan informasi bagi badan publik level provinsi di DIY pada tahun berkenaan yang dikeluarkan oleh KI. - 1.0 Non Prioritas - - 15806 "" "" "" Kualitas Layanan Penyelenggaraan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kualitas Layanan Penyelenggaraan Informasi Publik Indeks 96.7 Non Prioritas - - 15807 E-WALIDATA 2.16.000070 Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur infrastruktur adalah bagian dari arstitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait infrastruktur SPBE yang digunakan dan/atau dibangun Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15808 E-WALIDATA 2.16.000071 Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur aplikasi adalah bagian dari arstitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait aplikasi SPBE yang digunakan, dibangun dan/atau dikembangkan Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15809 E-WALIDATA 2.16.000072 Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait peta rencana SPBE Pemerintah Daerah - Peta Rencana SPBE pemerintah daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15810 E-WALIDATA 2.16.000098 SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-Perhitungan Jumlah SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda - Dokumen tersebut antara lain SK" surat keputusan 1.0 Non Prioritas - - 15811 E-WALIDATA 2.16.000120 Strategi Komunikasi Publik yang disusun Strategi Komunikasi Publik yang disusun Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-Perhitungan Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun - strategi komunikasi memuat: a. tujuan komunikasi b. analisis situasi lingkungan internal dan c. pemetaan isu dan pemangku d. Perancangan program komunikasi e. Pelaksanaan program komunikasi publik berdasarkan waktu yang telah f. evaluasi program komunikasi publik. Dalam hal terjadi komunikasi krisis maka penanganannya sesuai SOP komunikasi krisis" dokumen n/a Non Prioritas - - 15812 E-WALIDATA 2.20.000019 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "Metadata Statistik Sektoral adalah Jumlah metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator yang disampaikan kepada Pembina Data Statistik. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data." dokumen 35.0 Non Prioritas - - 15813 E-WALIDATA 2.20.000020 Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah Statistik Sektoral yang dilengkapi standar data yang sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Standar Data kegiatan 35.0 Non Prioritas - - 15814 E-WALIDATA 2.20.000022 Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "Analisis kebutuhan data adalah proses identifikasi output statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data dan kemungkinan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dibutuhkan. Konfirmasi hasil adalah proses konfirmasi output statistik yang telah dihasilkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna data." dokumen 35.0 Non Prioritas - - 15815 E-WALIDATA 2.20.000023 Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu dibagi dengan kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dimasukkan kedalam penghitungan adalah kegiatan statistik sektoral yang dihasilkan oleh produsen data pada tahun tersebut. Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral adalah Survei yang digunakan untuk identifikasi kebutuhan data statistik sektoral kepada pengguna data." persentase 100.0 Non Prioritas - - 15816 E-WALIDATA 2.20.000024 Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang sudah dimintakan rekomendasi kegiatannya kepada Pembina Data Statistik. dokumen 35.0 Non Prioritas - - 15817 E-WALIDATA 2.20.000028 Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan adalah Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan dibanding dengan total seluruh OPD. persentase 100.0 Non Prioritas - - 15818 E-WALIDATA 2.20.000030 Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah Laporan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data adalah jumlah pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata kepada produsen data. laporan 5.0 Non Prioritas - - 15819 E-WALIDATA 2.20.000031 Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah Laporan sosialisasi yang dilakukan oleh produsen data atau walidata untuk meningkatkan literasi/pemahaman data statistik pengguna data. laporan n/a Non Prioritas - - 15820 RPJMN 2025-2029, SIPD 09.03.007 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" - 2.85 Non Prioritas - - 15821 RPJMN 2025-2029, SIPD 09.03.007 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) - Domain Prinsip SDI Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" - 3.0 Non Prioritas - - 15822 RPJMN 2025-2029, SIPD 09.03.007 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) - Domain Kualitas Data Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" - 2.69 Non Prioritas - - 15823 RPJMN 2025-2029, SIPD 09.03.007 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) - Domain Proses Bisnis Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" - 2.9 Non Prioritas - - 15824 RPJMN 2025-2029, SIPD 09.03.007 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) - Domain Kelembagaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" - 2.83 Non Prioritas - - 15825 RPJMN 2025-2029, SIPD 09.03.007 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) - Domain Statistik Nasional Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" - 2.78 Non Prioritas - - 15826 "" "" "" Persentase keterisian E-Walidata Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" persen 100.0 Non Prioritas - - 15827 "" "" "" Jumlah data induk Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" data 5159.0 Non Prioritas - - 15828 "" "" "" Jumlah data yang terisi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" data 2963.0 Non Prioritas - - 15829 "" "" "" Jumlah data yang digunakan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" data 2963.0 Non Prioritas - - 15830 "" "" "" Persentase Keterisian daftar data Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" persen 96.21 Non Prioritas - - 15831 "" "" "" Jumlah daftar data yang terisi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" data 33441.0 Non Prioritas - - 15832 "" "" "" Jumlah daftar data Kota Yogyakarta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" data 34760.0 Non Prioritas 34.71 - 15833 RPJMN 2025-2029 09.03.003 Indeks Keamanan dan Ketahanan Siber Kualitas Standar Keamanan Informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kualitas standar keamanan informasi di DIY pada tahun berkenaan. ISO 1.0 Non Prioritas - - 15834 RPJMN 2025-2029 09.03.003 Indeks Keamanan dan Ketahanan Siber Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" persen 100.0 Non Prioritas - - 15835 RPJMN 2025-2029 09.03.003 Indeks Keamanan dan Ketahanan Siber Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "" OPD 49.0 Non Prioritas - - 15836 E-WALIDATA 2.21.000001 Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15837 E-WALIDATA 2.21.000002 Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15838 E-WALIDATA 2.21.000007 Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi perangkat daerah 51.0 Non Prioritas - - 15839 E-WALIDATA 2.21.000008 Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi perangkat daerah 51.0 Non Prioritas - - 15840 E-WALIDATA 2.21.000010 Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan dan pemulihan. laporan 17.0 Non Prioritas - - 15841 E-WALIDATA 2.21.000011 Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis non elektronik dengan tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi non elektronik laporan 1.0 Non Prioritas - - 15842 E-WALIDATA 2.16.000092 Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan pemerintah daerah. - Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat atau Pemerintah Daerah lain" aplikasi 10.0 Non Prioritas - - 15843 E-WALIDATA 2.16.000093 Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian -Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo melalui mekanisme Pendaftaran PSE Lingkup Publik. aplikasi n/a Non Prioritas - - 15844 E-WALIDATA 2.16.000105 Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE -Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE." dokumen n/a Non Prioritas - - 15845 E-WALIDATA 2.16.000106 Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- jumlah dokumen Manajemen Layanan SPBE - Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE." dokumen n/a Non Prioritas - - 15846 E-WALIDATA 2.16.000107 SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi orang 30.0 Non Prioritas - - 15847 E-WALIDATA 2.16.000117 Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "1. Laporan Isu publik memuat isu sektoral yang sedang berkembang di masyarakat dengan kategorisasi isu: Polhukam, PMK, Perekonomian, Maritim dan Investasi 2. Mengolah isu publik dengan penerapan analisis: sentimen, situasional analysis, dll 3. Menyusun Rekomendasi komunikasi bagi pimpinan 4 . Menyusun agenda setting komunikasi publik Pemda dan mengusulkan agenda komunikasi yang menjadi prioritas 5. satuan dimaksud berupa laporan/minggu [0 -7]" laporan 5687.0 Non Prioritas - - 15848 E-WALIDATA 2.16.000124 Konten Foto Konten Foto Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Foto adalah konten hasil tangakapan kamera" konten digital 155.0 Non Prioritas - - 15849 E-WALIDATA 2.16.000126 Konten Grafis Konten Grafis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Perhitungan Jumlah konten grafis - Konten Grafis adalah konten berupa karya visual" konten 155.0 Non Prioritas - - 15850 E-WALIDATA 2.16.000129 Konten digital yang menggunakan bahasa setempat Konten digital yang menggunakan bahasa setempat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-Jumlah Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat untuk berinteraksi - Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat/dialek setempat untuk berinteraksi" konten n/a Non Prioritas - - 15851 E-WALIDATA 2.16.000138 Saluran TV yang dikelola pemda Saluran TV yang dikelola pemda Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian -Perhitungan Jumlah Saluran TV yang dikelola pemda saluran 1.0 Non Prioritas - - 15852 E-WALIDATA 2.16.000140 Radio milik Pemerintah Daerah Radio milik Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Perhitungan jumlah Radio milik Pemerintah Daerah radio 0.0 Non Prioritas - - 15853 E-WALIDATA 2.16.000142 Media Online yang dikelola oleh Pemda Media Online yang dikelola oleh Pemda Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Perhitungan jumlah Media Online yang dikelola oleh Pemda media 4.0 Non Prioritas - - 15854 E-WALIDATA 2.16.000145 Siaran pers yang dimuat di media Siaran pers yang dimuat di media Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah Siaran pers yang dimuat di media siaran pers 40.0 Non Prioritas - - 15855 E-WALIDATA 2.16.000149 Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Perhitungan Jumlah Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Informasi berkala adalah nformasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali" informasi 61.0 Non Prioritas - - 15856 E-WALIDATA 2.16.000151 Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah informasi 48.0 Non Prioritas - - 15857 E-WALIDATA 2.16.000155 Pengaturan relasi media Pengaturan relasi media Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "- Perhitungan Pengaturan relasi media -Pengaturan relasi media mengacu pada UU Pers, aturan Dewan Pers -Ruang lingkup Perkada minimal mencakup pendaftaran media dan/atau jurnalis oleh Dinas Kominfo berdasarkan kriteria: terverifikasi, terdaftar di Dewan Pers," perda/perkada 2.0 Non Prioritas - - 15858 E-WALIDATA 2.16.000158 Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian "-Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas -Sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas merupakan kegiatan literasi tentang pembangunan kota/kabupaten cerdas bagi seluruh aparatur negara (ASN),masyarakat, pelaku usaha yang berada pada suatu kabupaten/kota" perangkat daerah 49.0 Non Prioritas - - 15859 E-WALIDATA 2.20.000050 Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD kegiatan 35.0 Non Prioritas - - 15860 E-WALIDATA 2.20.000051 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi kegiatan n/a Non Prioritas - - 15861 E-WALIDATA 2.20.000052 Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi 4 prinsip SDI dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral di pemerintah daerah dikalikan 100 persen. persentase n/a Non Prioritas - - 15862 E-WALIDATA 2.20.000053 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya (data/indikator dari kegiatan statistik tersebut) dapat diakses/tersedia di portal data pemda kegiatan n/a Non Prioritas - - 15863 E-WALIDATA 2.20.000054 Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda adalah persentase pengguna data pengakses portal data pemda yang merasa puas dibandingkan dengan jumlah total pengguna data yang mengakses portal data pemda persentase n/a Non Prioritas - - 15864 E-WALIDATA 2.20.000055 Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda dibagi dengan total jumlah kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Pemda/OPD dikalikan 100 persen persentase 100.0 Non Prioritas - - 15865 E-WALIDATA 2.20.000056 Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah dilengkapi dengan dokumen perencanaan kegiatan statistik yang berisikan rancangan setiap tahapan penyelenggaraan statistik, diantaranya mencakup spesifikasi kebutuhan data, rancangan metodologi, instrumen, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. kegiatan 35.0 Non Prioritas - - 15866 E-WALIDATA 2.20.000057 Persentase kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan pemerintah daerah dikali 100 persen. persentase 1.0 Non Prioritas - - 15867 SIPD 05.02.011.002 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Banyaknya aparat satuan polisi pamong praja yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 216.0 Non Prioritas - - 15868 SIPD 05.02.011.002 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Satuan Polisi Pamong Praja Rasio antara jumlah aparat linmas yang ada di Kota Yk pada tahun berkenaan dan jumlah wilayah kerja di Kota Yogyakarta orang 41.56 Non Prioritas - - 15869 SIPD 05.02.011.002 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Jumlah Wilayah Kerja Kota Satuan Polisi Pamong Praja Rasio jumlah aparat linmas di Kota Yk dan jumlah penduduk Kota Yk dikali 10000 jiwa 104.11 Non Prioritas - - 15870 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 415771.0 Non Prioritas 34.71 - 15871 SIPD 05.02.011.002 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Jumlah Petugas Linmas di Kota Yogyakarta Satuan Polisi Pamong Praja Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 4327.0 Non Prioritas 34.71 - 15872 SIPD 05.02.011.002 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Jumlah Petugas Linmas Kemantren Tegalrejo Satuan Polisi Pamong Praja Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan. orang 374.0 Non Prioritas 34.71.01 - 15873 SIPD 05.02.011.002 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Jumlah Petugas Linmas Kemantren Jetis Satuan Polisi Pamong Praja Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 285.0 Non Prioritas 34.71.02 - 15874 SIPD 05.02.011.002 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Jumlah Petugas Linmas Kemantren Gondokusuman Satuan Polisi Pamong Praja Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Gondomanan pada tahun berkenaan. orang 430.0 Non Prioritas 34.71.03 - 15875 SIPD 05.02.011.002 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Jumlah Petugas Linmas Kemantren Danurejan Satuan Polisi Pamong Praja Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan. orang 233.0 Non Prioritas 34.71.04 - 15876 SIPD 05.02.011.002 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Jumlah Petugas Linmas Kemantren Gedongtengen Satuan Polisi Pamong Praja Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan. orang 231.0 Non Prioritas 34.71.05 - 15877 SIPD 05.02.011.002 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Jumlah Petugas Linmas Kemantren Ngampilan Satuan Polisi Pamong Praja Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan. orang 197.0 Non Prioritas 34.71.06 - 15878 SIPD 05.02.011.002 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Jumlah Petugas Linmas Kemantren Wirobrajan Satuan Polisi Pamong Praja Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan. orang 341.0 Non Prioritas 34.71.07 - 15879 SIPD 05.02.011.002 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Jumlah Petugas Linmas Kemantren Mantrijeron Satuan Polisi Pamong Praja Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan. orang 363.0 Non Prioritas 34.71.08 - 15880 SIPD 05.02.011.002 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Jumlah Petugas Linmas Kemantren Kraton Satuan Polisi Pamong Praja Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan. orang 268.0 Non Prioritas 34.71.09 - 15881 SIPD 05.02.011.002 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Jumlah Petugas Linmas Kemantren Gondomanan Satuan Polisi Pamong Praja Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan. orang 134.0 Non Prioritas 34.71.03 - 15882 SIPD 05.02.011.002 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Jumlah Petugas Linmas Kemantren Pakualaman Satuan Polisi Pamong Praja Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan. orang 130.0 Non Prioritas 34.71.11 - 15883 SIPD 05.02.011.002 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Jumlah Petugas Linmas Kemantren Mergangsan Satuan Polisi Pamong Praja Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan. orang 383.0 Non Prioritas 34.71.12 - 15884 SIPD 05.02.011.002 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Jumlah Petugas Linmas Kemantren Umbulharjo Satuan Polisi Pamong Praja Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan. orang 693.0 Non Prioritas 34.71.13 - 15885 SIPD 05.02.011.002 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Jumlah Petugas Linmas Kemantren Kotagede Satuan Polisi Pamong Praja Banyaknya petugas Satlinmas yang ada di Kemantren Tegalrejo pada tahun berkenaan. orang 265.0 Non Prioritas 34.71.14 - 15886 SIPD 05.02.027 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Satuan Polisi Pamong Praja Perbandingan jumlah penyelesaian Pelanggaran perda dan perkada dan jumlah Pelanggaran perda dan perkada di Kota Yk dikali 100% persen 100.0 Non Prioritas - - 15887 SIPD 05.02.027 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Satuan Polisi Pamong Praja Banyaknya penyelesaian pelanggaran perda dan perkada di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kasus 4210.0 Non Prioritas - - 15888 SIPD 05.02.027 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Satuan Polisi Pamong Praja Banyaknya penyelesaian pelanggaran perda dan perkada di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kasus 4210.0 Non Prioritas - - 15889 SIPD 10.01.006 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Penegakan PERDA Satuan Polisi Pamong Praja Tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan produk hukum yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah dipatuhi. persen 100.0 Non Prioritas - - 15890 SIPD 10.01.006 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA Satuan Polisi Pamong Praja Banyaknya seluruh penyelesaian penegakan perda di Kota Yk pada tahun berkenaan. kasus 53.0 Non Prioritas - - 15891 SIPD 10.01.006 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Jumlah Pelanggaran Perda Satuan Polisi Pamong Praja Banyaknya seluruh pelanggaran perda/perkada (melalui kegiatan Patroli, Deteksi Dini, dan Operasi Tibumtranmas) di Kota Yk pada tahun berkenaan. kasus 53.0 Non Prioritas - - 15892 SIPD 05.02.027 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam Satuan Polisi Pamong Praja Banyaknya patroli petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran perda dan perkada dalam 24 jam di Kota Yk pada tahun berkenaan. orang 206.0 Non Prioritas - - 15893 E-WALIDATA 1.05.000110 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Dokumen Hasil Pelaksanaa kerjasama antar lembaga dan kemitraan merupakan dokumen dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kesepakatan dalam lingkup tugas dan fungsi Pol PP dalam Pencegahan dalam gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum Kasus 1.0 Non Prioritas - - 15894 E-WALIDATA 1.05.000111 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kegiatan dalam Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Kasus 0.0 Non Prioritas - - 15895 E-WALIDATA 1.05.000112 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Kasus 8.0 Non Prioritas - - 15896 E-WALIDATA 1.05.000113 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Kasus 21.0 Non Prioritas - - 15897 E-WALIDATA 1.05.000114 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui patroli Kasus 169.0 Non Prioritas - - 15898 E-WALIDATA 1.05.000115 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pembinaan Kasus 8.0 Non Prioritas - - 15899 E-WALIDATA 1.05.000116 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan Kasus 177.0 Non Prioritas - - 15900 E-WALIDATA 1.05.000117 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pengawalan Kasus 4.0 Non Prioritas - - 15901 E-WALIDATA 1.05.000118 Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah MelaluiPenyuluhan/Sosialisasi Kasus 0.0 Non Prioritas - - 15902 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja "Mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" - AA Non Prioritas - - 15903 E-WALIDATA 1.05.000172 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota Satuan Polisi Pamong Praja Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Bupati/Walikota Laporan 12.0 Non Prioritas - - 15904 E-WALIDATA 1.05.000173 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah Laporan 12.0 Non Prioritas - - 15905 E-WALIDATA 1.05.000178 Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja "1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda" Laporan 1.0 Non Prioritas - - 15906 E-WALIDATA 1.05.000181 Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada Satuan Polisi Pamong Praja "1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda" Laporan 75.0 Non Prioritas - - 15907 E-WALIDATA 1.05.000187 Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Satuan Polisi Pamong Praja sosialisasi penegsakan perda kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah Laporan 8.0 Non Prioritas - - 15908 E-WALIDATA 1.05.000188 Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Satuan Polisi Pamong Praja sosialisasi Penegakan perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah Laporan 8.0 Non Prioritas - - 15909 E-WALIDATA 1.05.000204 Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani Satuan Polisi Pamong Praja Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP Laporan 1.0 Non Prioritas - - 15910 E-WALIDATA 1.05.000205 Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang Terlayani Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang Terlayani Satuan Polisi Pamong Praja Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perkada sesuai SOP Laporan 1.0 Non Prioritas - - 15911 E-WALIDATA 1.05.000213 Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP Satuan Polisi Pamong Praja Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Peraturan Bupati/Walikota sesuai SOP Laporan 1.0 Non Prioritas - - 15912 E-WALIDATA 1.05.000214 Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP Satuan Polisi Pamong Praja Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP Laporan 1.0 Non Prioritas - - 15913 E-WALIDATA 1.05.000229 Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia Satuan Polisi Pamong Praja "1. Pengadaan Bantuan Operasional terhadap Satpol PP Daerah 2. Dukungan anggaran terhadap Satpol PP Daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang SPM Sub Urusan Trantibum" Unit 17.0 Non Prioritas - - 15914 E-WALIDATA 1.05.000241 SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya Satuan Polisi Pamong Praja "1. Dukungan anggaran untuk Diklat Dasar Satpol PP yang diselenggarakan di BPSDM 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek Satlinmas dalam rangka Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas" Orang 388.0 Non Prioritas - - 15915 E-WALIDATA 1.05.000266 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Satuan Polisi Pamong Praja Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan Dokumen 15.0 Non Prioritas - - 15916 E-WALIDATA 1.05.000270 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP Satuan Polisi Pamong Praja Tim penilai angka kredit adalah tim yang menilai angka kredit Jabatan Fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP adalah Sekretariat yang melakukan tugas pembinaan jabatan fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 Dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15917 E-WALIDATA 1.05.000273 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Kegiatan Diklat Dasar Pol PP terdiri dari 1. Diklat Jabatan JFT dan Administrator 2. Diklat Fungsional bagi Pejabat Fungsional pengangkatan Pertama dari (CPNS) 3. Diklat Kategori Keahlian 4. Diklat Kategori Keterampilan. 5. Diklat Penilaian Angka Kredit JF Pol PP Kriteria Aparatur Satuan Polisi Pamongpraja yang mengikuti pelatihan teknis sebagai berikut: bertugas di Satpol PP minimal 1 (satu) tahun, mempunyai integritas yang baik, SKP dengan kriteria minimal baik 1 (satu) tahun terakhir. Orang 75.0 Non Prioritas - - 15918 E-WALIDATA 1.05.000274 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kegiatan Pembinaan/ Penyuluhan kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada Laporan 12.0 Non Prioritas - - 15919 E-WALIDATA 1.05.000275 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada Dokumen 10.0 Non Prioritas - - 15920 E-WALIDATA 1.05.000276 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kegiatan Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Laporan 53.0 Non Prioritas - - 15921 E-WALIDATA 1.05.000277 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Dukungan anggaran dalam rangka penyelenggaraan persidangan atas penyelesaian perkara pidana pelnggaran Perda Laporan 53.0 Non Prioritas - - 15922 E-WALIDATA 1.05.000278 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda Dokumen 53.0 Non Prioritas - - 15923 E-WALIDATA 1.05.000279 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kegiatan sosialisasi perda atau perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah Laporan 8.0 Non Prioritas - - 15924 E-WALIDATA 1.05.000280 Pembentukan Sekretariat PPNS Pembentukan Sekretariat PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS Dokumen 1.0 Non Prioritas - - 15925 E-WALIDATA 1.05.000289 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Satuan Polisi Pamong Praja "Aparatur Satpol PP Provinsi dan lintas Kab/Kota yang mengikuti Pelatihan Teknis Satpol PP antara lain : 1. Deteksi dini dan cegah dini 2. Pembinaan dan penyuluhan penegakkan perda dan perkada 3. Teknik pengawalan, pengamanan dan patroli 4. Teknik penanganan unjuk rasa 5. Teknik penyelidikan dan penyidikan yustisi dan non yustisi 6. Teknik pemberkasan perkara 7. Teknik negoisasi dan mediasi 8. Teknik penyusunan perda dan perkada 9. Teknik mobilisasi Satlinmas" Orang 388.0 Non Prioritas - - 15926 E-WALIDATA 1.05.000290 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Pelaksanaan tugas Sekretariat PPNS sebagaimana bunyi pasal 8 Permendagri 3 Tahun 2019 Laporan 1.0 Non Prioritas - - 15927 E-WALIDATA 1.05.000291 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, dengan evidence berupa SK TIM/MoU/PKS/Nota Kesepakatan Dokumen 0.0 Non Prioritas - - 15928 E-WALIDATA 1.05.000292 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung Laporan 1.0 Non Prioritas - - 15929 E-WALIDATA 2.22.000142 Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina Satuan Polisi Pamong Praja "- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Jagawarga : Jaga Warga adalah upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat." orang n/a Non Prioritas - - 15930 E-WALIDATA 1.03.000740 Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaan Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang direhabilitasi sistem drainase perkotaan 3.0 Non Prioritas - - 15931 E-WALIDATA 1.03.000735 Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah sistem drainase perkotaan yang dioperasikan dan dipelihara sistem drainase perkotaan 3.0 Non Prioritas - - 15932 E-WALIDATA 1.03.000733 Pembangunan Panjang Drainase Perkotaan Panjang jalan yang memiliki fasilitas Drainase/Saluran Pembuangan Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah kilometer badan jalan yang memiliki fasilitas drainase yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. km 354.677 Non Prioritas - - 15933 E-WALIDATA 1.03.000733 Pembangunan Panjang Drainase Perkotaan Pembangunan Panjang Drainase Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang Drainase Perkotaan yang dibangun km 354.677 Non Prioritas - - 15934 E-WALIDATA 1.03.000734 Peningkatan Panjang Drainase Perkotaan Peningkatan Panjang Drainase Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang Drainase Perkotaan yang dtingkatkan km 5.397 Non Prioritas - - 15935 E-WALIDATA 1.03.000733 Pembangunan Panjang Drainase Perkotaan Total panjang saluran drainase Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah unit jaringan sistem drainase yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. km 354.015 Non Prioritas - - 15936 E-WALIDATA 1.03.000005 Bangunan dan Lingkungan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah yang mendapatkan Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan bangunan dan lingkungan 3.0 Non Prioritas - - 15937 E-WALIDATA 1.03.000010 Bangunan Gedung Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan dan kegiatan usaha bangunan gedung 1019.0 Non Prioritas - - 15938 E-WALIDATA 1.03.000010 Bangunan Gedung Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" persen 71.11 Non Prioritas - - 15939 E-WALIDATA 1.03.000010 Bangunan Gedung Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Baik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" kantor 32.0 Non Prioritas - - 15940 E-WALIDATA 1.03.000010 Bangunan Gedung Jumlah seluruh Kantor Pemerintahan Kelurahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" kantor 45.0 Non Prioritas - - 15941 E-WALIDATA 1.03.000010 Bangunan Gedung Jumlah seluruh Kantor Pemerintahan Kelurahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" kantor 45.0 Non Prioritas - - 15942 E-WALIDATA 1.03.000010 Bangunan Gedung Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Sangat Baik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" kantor 5.0 Non Prioritas - - 15943 E-WALIDATA 1.03.000010 Bangunan Gedung Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Baik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" kantor 32.0 Non Prioritas - - 15944 E-WALIDATA 1.03.000010 Bangunan Gedung Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Kurang Baik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" kantor 8.0 Non Prioritas - - 15945 E-WALIDATA 1.03.000406 Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diperiksa Berkala Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diperiksa Berkala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, danf atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung bangunan gedung n/a Non Prioritas - - 15946 E-WALIDATA 1.03.000411 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pengubahsuaian adalah upaya penyesuaian kinerja Bangunan Gedung agar memenuhi standar teksnis Bangunan Gedung. bangunan gedung 18.0 Non Prioritas - - 15947 SIPD 03.01.036 Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi Jumlah tenaga konstruksi yang terampil Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" orang 781.0 Non Prioritas - - 15948 E-WALIDATA 1.03.000375 Jumlah Tim Penilai Teknis (TPT) Jumlah Tim Penilai Teknis (TPT) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah TPT yang sudah ada SK sebesar 3746 TPT dari Kabupaten/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBG orang 4.0 Non Prioritas - - 15949 E-WALIDATA 1.03.000386 Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Asesor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan menilai uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis. orang 12.0 Non Prioritas - - 15950 E-WALIDATA 1.03.000387 Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Badan Usaha adalah badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan badan usaha 167.0 Non Prioritas - - 15951 E-WALIDATA 1.03.000506 Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Layanan Informasi Jasa Konstruksi adalah dokumen yang berisi data dan informasi yang dihasilkan dalam pengelolaan SIPJAKI sebagaimana indikator kinerja kunci sesuai peraturan perundang-undangan layanan 12.0 Non Prioritas - - 15952 E-WALIDATA 1.03.000507 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Lembaga Jasa Konstruksi meliputi masyarakat Jasa Konstruksi seperti OPD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Instansi terkait, Asosiasi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Jasa Konstruksi, Badan Usaha Rantai Pasok Konstruksi, Pemilik/Pengelola Bangunan lembaga 16.0 Non Prioritas - - 15953 E-WALIDATA 1.03.000739 Jumlah Paket Pekerjaan Jumlah Paket Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan konstruksi yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kabupaten/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha paket 394.0 Non Prioritas - - 15954 E-WALIDATA 1.03.000517 Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota adalah kegiatan konstruksi yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kab/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha paket 394.0 Non Prioritas - - 15955 E-WALIDATA 1.03.000530 Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyelenggara Pelatihan adalah seseorang atau tim yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelatihan. orang 9.0 Non Prioritas - - 15956 E-WALIDATA 1.03.000531 Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi paling sedikit meliputi jaringan listrik, penyediaan server, komputer dan penyediaan jaringan internet. unit 2.0 Non Prioritas - - 15957 E-WALIDATA 1.03.000570 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis yang mencakup jenjang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di wilayah kewenangannya orang 781.0 Non Prioritas - - 15958 E-WALIDATA 1.03.000571 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis yang dilatih mencakup jenjang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di wilayah kewenangannya orang 781.0 Non Prioritas - - 15959 E-WALIDATA 1.03.000246 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang perkuatan tebing yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, kayu, pasangan batu, dan/atau beton km 54.4793 Non Prioritas - - 15960 E-WALIDATA 1.03.000651 Panjang Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi atau diperbaiki km 0.273 Non Prioritas - - 15961 E-WALIDATA 1.03.000608 Pendataan Bangunan Gedung Pendataan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Fitur Pendataan pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sedang dalam tahap pengembangan bangunan gedung 2.0 Non Prioritas - - 15962 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Panjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel." km 233.2 Non Prioritas - - 15963 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Seluruh Jalan Kota Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Panjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel." km 233.2 Non Prioritas - - 15964 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Mantap Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah kilometer badan jalan dengan kriteria kondisi mantap (jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. km 182.94 Non Prioritas - - 15965 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Baik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah kilometer badan jalan dengan kriteria kondisi baik (jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. km 80.169 Non Prioritas - - 15966 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Sedang Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah kilometer badan jalan dengan kriteria kondisi sedang (jalan dengan kerataan permukaan perkerasan sedang, mulai ada gelombang tetapi tidak ada kerusakan) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. km 102.766 Non Prioritas - - 15967 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan kondisi tidak mantap Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah kilometer badan jalan dengan kriteria kondisi tidak mantap (jalan dengan kondisi pelayanan tidak mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi rusak sedang atau rusak berat) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. km 50.296 Non Prioritas - - 15968 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Rusak Ringan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah kilometer badan jalan dengan kriteria kondisi rusak ringan jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan, dan penambalan kurang dari 20Persen dari luas jalan yang ditinjau) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. km 37.292 Non Prioritas - - 15969 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Rusak Berat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah kilometer badan jalan dengan kriteria kondisi rusak berat (banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak buaya, dan terkelupas yang cukup besar 20-60Persen dari ruas jalan yang ditinjau disertai dengan kerusakan lapis pondasi seperti amblas) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. km 13.004 Non Prioritas - - 15970 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" km 233.24 Non Prioritas - - 15971 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas I Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" km 102.88 Non Prioritas - - 15972 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas II Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" km 89.19 Non Prioritas - - 15973 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas III Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" km 41.17 Non Prioritas - - 15974 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas III A Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" km 0.0 Non Prioritas - - 15975 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas III B Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" km 0.0 Non Prioritas - - 15976 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas III C Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" km 0.0 Non Prioritas - - 15977 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Berdasarkan Kelas Jalan Kelas Tidak Dirinci Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" km 0.0 Non Prioritas - - 15978 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" km 233.2 Non Prioritas - - 15979 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Diaspal Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" km 233.2 Non Prioritas - - 15980 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Kerikil Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" km 0.0 Non Prioritas - - 15981 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Tanah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" km 0.0 Non Prioritas - - 15982 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Lainnya (Perkerasan) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" km 0.0 Non Prioritas - - 15983 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" persen 68.17 Non Prioritas - - 15984 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" km 158.98 Non Prioritas - - 15985 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang jalan yang memiliki fasilitas Trotoar Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah kilometer badan jalan yang memiliki fasilitas trotoar yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. km 186.09 Non Prioritas - - 15986 E-WALIDATA 1.03.000733 Pembangunan Panjang Drainase Perkotaan Panjang jalan yang memiliki fasilitas Drainase/Saluran Pembuangan Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah kilometer badan jalan yang memiliki fasilitas drainase yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. km 354.677 Non Prioritas - - 15987 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Seluruh Jalan Kota Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Panjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel." km 233.2 Non Prioritas - - 15988 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Persentase jalan dalam kondisi mantap Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Nilai persentase panjang jalan dengan kriteria kondisi mantap terhadap total panjang jalan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 78.45 Non Prioritas - - 15989 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Mantap Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah kilometer badan jalan dengan kriteria kondisi mantap (jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. km 182.94 Non Prioritas - - 15990 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Seluruh Jalan Kota Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Panjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel." km 233.2 Non Prioritas - - 15991 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Rasio panjang jalan dengan Jumlah penduduk Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" - 0.56 Non Prioritas - - 15992 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Seluruh Jalan Kota Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Panjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel." km 233.2 Non Prioritas - - 15993 E-WALIDATA 1.03.000603 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Penerangan Jalan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" unit 5504.0 Non Prioritas - - 15994 "" "" "" Panjang Jalan yang Dipelihara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah panjang seluruh jembatan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. m 6.227 Non Prioritas - - 15995 "" "" "" Panjang Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah panjang seluruh jembatan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. m 1574.41 Non Prioritas - - 15996 "" "" "" Jumlah Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah unit jembatan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 54.0 Non Prioritas - - 15997 "" "" "" Panjang Jembatan yang Direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah panjang seluruh jembatan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. m 83.6 Non Prioritas - - 15998 "" "" "" Panjang Jembatan yang Dipelihara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah panjang seluruh jembatan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. m 274.9 Non Prioritas - - 15999 E-WALIDATA 1.03.000721 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang Jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara km 12.69662 Non Prioritas - - 16000 E-WALIDATA 1.03.000251 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun km 12.69662 Non Prioritas - - 16001 E-WALIDATA 1.03.000251 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Panjang jaringan sarana irigasi dalam kondisi baik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah meter panjang jaringan sarana irigasi dalam kondisi baik di Daerah Istimewa Yogyakarta. m 8.37901 Non Prioritas - - 16002 E-WALIDATA 1.03.000251 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah meter panjang prasarana irigasi teknis yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenan. m 12.69662 Non Prioritas - - 16003 E-WALIDATA 1.03.000251 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis Primer Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah meter panjang prasarana irigasi teknis primer yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. m 4.92301 Non Prioritas - - 16004 E-WALIDATA 1.03.000251 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis Sekunder Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah meter panjang prasarana irigasi teknis sekunder yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. m 3.40711 Non Prioritas - - 16005 E-WALIDATA 1.03.000251 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis Tersier Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah meter panjang prasarana irigasi teknis tersier yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. m 4.3665 Non Prioritas - - 16006 E-WALIDATA 1.03.000251 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Persentase Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah meter panjang prasarana irigasi teknis yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenan. persen 0.6599 Non Prioritas - - 16007 E-WALIDATA 1.03.000251 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Persentase Panjang Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis Primer dalam Kondisi Baik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah meter panjang prasarana irigasi teknis primer yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 0.2433 Non Prioritas - - 16008 E-WALIDATA 1.03.000251 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Persentase Panjang Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis Sekunder dalam Kondisi Baik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah meter panjang prasarana irigasi teknis sekunder yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 0.1554 Non Prioritas - - 16009 E-WALIDATA 1.03.000251 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Persentase Panjang Prasarana Irigasi/Pengairan Teknis Tersier dalam Kondisi Baik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah meter panjang prasarana irigasi teknis tersier yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 0.2612 Non Prioritas - - 16010 SIPD 03.01.072 Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Sistem pembuangan air limbah rumah tangga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah unit Prasarana Pengolah Air Limbah yang berupa Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (yaitu limbah domestik dari perumahan, bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis) Domestik Terpusat / Komunal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 126.0 Non Prioritas - - 16011 E-WALIDATA 1.03.910254 Sambungan Rumah/Sub-sistem pelayanan Air Limbah Domestik Sambungan Rumah Air Limbah Domestik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "sambungan rumah/sub-sistem pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan, terdiri atas: a. Pipa b. Pipa non c. Bak perangkap lemak dan minyak dari d. Pipa e. Bak dan f. Lubang inspeksi" sambungan rumah (sr) 24992.0 Non Prioritas - - 16012 E-WALIDATA 1.03.000544 Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus. unit 6.0 Non Prioritas - - 16013 E-WALIDATA 1.03.000316 Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus. unit 6.0 Non Prioritas - - 16014 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Jumlah KK Cakupan Layanan Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" KK 123618.0 Non Prioritas - - 16015 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman KK Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" KK 98626.0 Non Prioritas - - 16016 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman KK Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" KK 24992.0 Non Prioritas - - 16017 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Pesentase Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Sistem Layanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" persen 100.0 Non Prioritas - - 16018 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" persen 79.78 Non Prioritas - - 16019 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman KK Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" KK 98626.0 Non Prioritas - - 16020 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Jumlah KK Cakupan Layanan Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" KK 123618.0 Non Prioritas - - 16021 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" persen 20.22 Non Prioritas - - 16022 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman KK Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" KK 24992.0 Non Prioritas - - 16023 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Jumlah KK Cakupan Layanan Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" KK 123618.0 Non Prioritas - - 16024 RPJMN 2025-2029, SIPD 03.01.070 Persentase Rumah Tangga yang Masih Mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Tempat Terbuka Persentase Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" persen 0.0 Non Prioritas - - 16025 RPJMN 2025-2029, SIPD 03.01.070 Persentase Rumah Tangga yang Masih Mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Tempat Terbuka KK Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" KK 0.0 Non Prioritas - - 16026 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Jumlah KK Cakupan Layanan Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" KK 123618.0 Non Prioritas - - 16027 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Pesentase Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Akses Layanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" persen 100.0 Non Prioritas - - 16028 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Persentase Akses Aman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" persen 44.42 Non Prioritas - - 16029 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Jumlah KK Akses Aman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" KK 54913.0 Non Prioritas - - 16030 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Jumlah KK Cakupan Layanan Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" KK 123618.0 Non Prioritas - - 16031 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Persentase Akses Layak Tidak Termasuk Aman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" persen 54.8 Non Prioritas - - 16032 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Jumlah KK Akses Layak Tidak Termasuk Aman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" KK 67738.0 Non Prioritas - - 16033 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Jumlah KK Cakupan Layanan Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" KK 123618.0 Non Prioritas - - 16034 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Persentase Akses Belum Layak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" persen 0.78 Non Prioritas - - 16035 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Jumlah KK Akses Belum Layak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" KK 967.0 Non Prioritas - - 16036 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Jumlah KK Cakupan Layanan Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" KK 123618.0 Non Prioritas - - 16037 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Persentase Tidak Ada Akses Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" persen 0.0 Non Prioritas - - 16038 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Jumlah KK Tidak Ada Akses Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" KK 0.0 Non Prioritas - - 16039 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Jumlah KK Cakupan Layanan Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" KK 123618.0 Non Prioritas - - 16040 E-WALIDATA 1.03.000567 Jumlah SPALD Jumlah SPALD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "istem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik." unit 126.0 Non Prioritas - - 16041 E-WALIDATA 1.03.910126 Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung SPALD-Terpusat Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung SPALD-Terpusat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompa" paket n/a Non Prioritas - - 16042 E-WALIDATA 1.03.910128 Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompa& Jaringan perpipaan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan dan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Subsistem Pengolahan Terpusat Sambungan rumah adalah sambungan pelanggan yang mensuplai langsung ke rumah-rumah biasanya berupa sambungan pipa-pipa distribusi melalui water meter dan instalasi pipanya didalam rumah" paket 126.0 Non Prioritas - - 16043 E-WALIDATA 1.03.000626 Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah" orang 47.0 Non Prioritas - - 16044 E-WALIDATA 1.03.000627 Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan orang n/a Non Prioritas - - 16045 E-WALIDATA 1.03.000627 Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan orang n/a Non Prioritas - - 16046 E-WALIDATA 1.03.000550 Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman SDM Penyelenggara SPALD merupakan personil yanng melaksanakan pengelolaan SPALD, terdiri dari pemerintah daerah dan operator (UPTD, BLUD, dan BUMD) orang 47.0 Non Prioritas - - 16047 E-WALIDATA 1.03.000616 Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memenuhi standar kompetensi minimal Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memenuhi standar kompetensi minimal Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan orang n/a Non Prioritas - - 16048 E-WALIDATA 1.03.910123 Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALD Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Masyarakat yang telah mengikuti pembinaan dan pemberdayaan dalam pengembangan SPALD adalah individu yang telah mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan melalui kegiatan fasilitasi, penyuluhan, advokasi, pelatihan sosialisasi dan/atau kegiatan lainnya dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) orang 438.0 Non Prioritas - - 16049 E-WALIDATA 1.03.000615 Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Lembaga penyelenggaraan SPALD Regional dengan tanggung jawab meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik pada Provinsi Penyelenggaraan SPALD Regional/Kewenangan Provinsi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Gubernur dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai lembaga pengatur (regulator). Pemerintah daerah harus membentuk institusi pengelola infrastruktur (operator) sesuai kebutuhan sebagai penanggung jawab operasional, baik UPTD, UPTD-BLUD, dan BUMD dimana operator harus terpisah dari regulator SPALD." lembaga 1.0 Non Prioritas - - 16050 E-WALIDATA 1.03.000628 Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang meningkat kinerjanya Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang meningkat kinerjanya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Lembaga/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang mendapatkan peningkatan kinerja melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) lembaga 1.0 Non Prioritas - - 16051 E-WALIDATA 1.03.000630 Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menyusun regulasi air limbah domestik Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menyusun regulasi air limbah domestik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Lembaga/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang menyusun regulasi air limbah domestik melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) lembaga 1.0 Non Prioritas - - 16052 E-WALIDATA 1.03.000631 Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALD Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Lembaga/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALD melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) lembaga 1.0 Non Prioritas - - 16053 E-WALIDATA 1.03.910127 Jumlah Warga Negara Penerima Layanan IPALD Jumlah Warga Negara Penerima Layanan IPALD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Warga Negara penerima layanan IPALD adalah individu yang menerima IPALD. jiwa 75976.0 Non Prioritas - - 16054 E-WALIDATA 1.03.000533 Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Sub-sistem Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, terdiri atas: a. pipa retikulasi b. pipa induk lubang kontrol (manhole) c. bangunan penggelontor d. terminal pembersihan (clean out) e. pipa perlintasan (siphon) dan/atau f. stasiun pompa" paket 6.0 Non Prioritas - - 16055 E-WALIDATA 1.03.000578 Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kapasitas IPALD adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3 m³/hari 662.0 Non Prioritas - - 16056 E-WALIDATA 1.03.000579 Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kapasitas IPALD Terpusat adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3 m³/hari 52000.0 Non Prioritas - - 16057 E-WALIDATA 1.03.910161 Jumlah Kawasan Genangan Jumlah Kawasan Genangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman ... kawasan genangan n/a Non Prioritas - - 16058 E-WALIDATA 1.03.910161 Jumlah Kawasan Genangan Total luasan daerah dengan potensi genangan tinggi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" ha 5.08 Non Prioritas - - 16059 E-WALIDATA 1.03.000509 Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM 1. Lembaga Pengelola SPAM dengan hasil penilaian kinerja yang meningkat dari hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 2. Lembaga pengelola yang menetapkan tarif FCR dan termuat dalam hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 3. Lembaga Pengelola SPAM dalam bentuk BUMD yang sudah memiliki SK pembentukan, SK tarif, SK organisasi. Kalau bentuk UPTD, yang sudah memiliki Perda Pembentukan Dinas, Perkada Pembentukan dan Struktur Organisasi UPTD, SK Pejabat, SK Kepala Dinas tentang Tupoksi dan Penunjukkan SDM, Perda Retribusi Jasa Pelayanan Air 4. Lembaga Pengelola SPAM yang pendanaannya tidak hanya bersumber dari APBD atau BUMD itu dapat berupa Subsidi Bunga, B to B atau lainnya 5. Lembaga Pengelola SPAM yang telah melakukan pembinaan kepada pelanggan/calon pelanggan berupa anjuran untuk melakukan penyambungan SR dan pembayaran tepat waktu. 6. Lembaga pengelola SPAM yang telah membuat dokumen RPAM" lembaga 1.0 Non Prioritas - - 16060 E-WALIDATA 1.03.000552 Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman SDM pelaksana penyelenggara SPAM adalah orang / personil penyelenggara SPAM orang 185.0 Non Prioritas - - 16061 E-WALIDATA 1.03.000558 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum unit 1.0 Non Prioritas - - 16062 E-WALIDATA 1.03.000559 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum unit n/a Non Prioritas - - 16063 E-WALIDATA 1.03.000560 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum unit 97.0 Non Prioritas - - 16064 E-WALIDATA 1.03.000542 Jumlah Sambungan Rumah Jumlah Sambungan Rumah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Jaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal (HU dan KU)" sambungan rumah (sr) 24992.0 Non Prioritas - - 16065 E-WALIDATA 1.03.000594 Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik liter/detik "542,33 liter/detik tanpa PDAB 717,33 liter/detik dengan PDAB" Non Prioritas - - 16066 E-WALIDATA 1.03.000596 Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik liter/detik 755.0 Non Prioritas - - 16067 E-WALIDATA 1.03.910164 Panjang Saluran Drainase Perkotaan Capaian kinerja pengelolaan SDA dan sistem drainase Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" persen 88,61% Non Prioritas - - 16068 E-WALIDATA 1.03.910164 Panjang Saluran Drainase Perkotaan Persentase pemenuhan drainase kondisi baik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" persen 88.6 Non Prioritas - - 16069 E-WALIDATA 1.03.910164 Panjang Saluran Drainase Perkotaan Panjang saluran drainase dalam kondisi baik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" m 313.644 Non Prioritas - - 16070 E-WALIDATA 1.03.000733 Pembangunan Panjang Drainase Perkotaan Total panjang saluran drainase Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah unit jaringan sistem drainase yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. km 354.015 Non Prioritas - - 16071 E-WALIDATA 1.03.000010 Bangunan Gedung Persentase Bangunan Gedung sesuai standar kebutuhan di Kota Yogyakarta Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" persen 92.38 Non Prioritas 34.71 - 16072 E-WALIDATA 1.03.000010 Bangunan Gedung Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang sudah dibangun (direhab) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" unit 1019.0 Non Prioritas - - 16073 E-WALIDATA 1.03.000010 Bangunan Gedung Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" unit 1103.0 Non Prioritas - - 16074 E-WALIDATA 1.03.000069 Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Dokumen data kondisi jaringan jalan dan jembatan yang meliputi: 1) Survei Deskripsi Ruas Jalan, Titik Referensi Lokasi, Survei Inventori Penampang Jalan dan Survei Inventori Konstruksi/Pemeliharaan jalan 2) Survei Profil Memanjang 3) Survei Kondisi Perkerasan Jalan 4) Survei kekuatan struktur Perkerasan Jalan 5) Survei Lalu Lintas 6) Survei Lereng Jalan 7) Survei Kondisi Drainase Jalan 8) Survei Lokasi Titik Rawan Kecelakaan" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16075 E-WALIDATA 1.03.000070 Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen data kondisi jembatan untuk memastikan aset jembatan yang berada di jaringan jalan berada dalam keadaan aman terhadap pengguna jalan dan juga untuk mengamankan nilai investaasi jembatan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16076 E-WALIDATA 1.03.000083 Dokumen Leger Jalan Dokumen Leger Jalan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Leger Jalan adalah dokumen yang memuat antara lain peta lokasi ruas jalan, data jalan dan jembatan, data utilitas dan reklame dan data ruang milik jalan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16077 E-WALIDATA 1.03.000107 Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air minum serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah Provinsi dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16078 E-WALIDATA 1.03.000132 Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16079 E-WALIDATA 1.03.000134 Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16080 E-WALIDATA 1.03.000158 Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16081 E-WALIDATA 1.03.000150 Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Perencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan. dokumen n/a Non Prioritas - - 16082 E-WALIDATA 1.03.000154 Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen Rencana induk SPALD Regional Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun dengan paling sedikit memuat rencana umum, standar dan kriteria pelayananan, rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T, indikasi sumber pembiayaan, rencana kelambagaan dan SDM, rencana legislasi dan rencana pemberdayaan masyarakat dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16083 E-WALIDATA 1.03.000162 Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Dokumen Rencana Teknis berisi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup." dokumen 3.0 Non Prioritas - - 16084 E-WALIDATA 1.03.910104 Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Strategis Lainnya Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Strategis Lainnya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya meliputi a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. surat pernyataan kelaikan fungsi.&" dokumen n/a Non Prioritas - - 16085 E-WALIDATA 1.03.000457 Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan meliputi a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. surat pernyataan kelaikan fungsi.&" dokumen 4.0 Non Prioritas - - 16086 E-WALIDATA 1.03.000460 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dokumen 19.0 Non Prioritas - - 16087 E-WALIDATA 1.03.000423 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung paling sedikit mencakup: a. Identitas b. Nama c. Pemilik dan/atau penanggung jawab d. Lokasi detil e. Jenis keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya f. Waktu kejadian Kegagalan dan g. Foto atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan." dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16088 E-WALIDATA 1.03.000424 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil paling sedikit mencakup: a. Identitas b. Nama c. Pemilik dan/atau penanggung jawab d. Lokasi detil e. Jenis keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya f. Waktu kejadian Kegagalan dan g. Foto atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan." dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16089 E-WALIDATA 1.03.000444 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen pelaksanaan pembangunan yang dimaksud adalah dokumen gambar yang terbangun (As Build Drawing) dokumen 19.0 Non Prioritas - - 16090 E-WALIDATA 1.03.000486 Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "1. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan 2. Penyiapan dokumen SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Kabupaten/Kota melaui Dinas Perizinan Kabupaten/Kota 3. Jumlah Dokumen SLF yang Terbit Dari 2 Agustus 2021 s.d 7 Agustus 2023 berjumlah 30.291 terdiri dari" dokumen 65.0 Non Prioritas - - 16091 E-WALIDATA 1.03.000419 Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota sesuai Indikator Kinerja Kunci sesuai peraturan perundang-undangan dokumen 12.0 Non Prioritas - - 16092 E-WALIDATA 1.03.000422 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi paling sedikit mencakup nama pekerjaan konstruksi, lokasi, jenis, waktu, dampak dan penyebab kecelakaan. dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16093 E-WALIDATA 1.03.000429 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Jasa Konstruksi/Usaha Rantai Pasok Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Jasa Konstruksi/Usaha Rantai Pasok Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "1. Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, Kualifikasi, Klasifikasi, Sub Klasifikasi dan Nomor SBU. 2. Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Rantai Pasok Konstruksi yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, dan jenis usaha." dokumen 299.0 Non Prioritas - - 16094 E-WALIDATA 1.03.000430 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen Data dan Informasi Profil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota paling sedikit mencakup nama LPPK, ruang pengajar, kapasitas pengajar, jumlah tenaga pelatih, jenis pelatihan, izin yang dimiliki. dokumen 9.0 Non Prioritas - - 16095 E-WALIDATA 1.03.000431 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi mencakup Tahun Anggaran, Nama Pekerjaan, Sumber Dana, Pengguna jasa, Penyedia jasa, Nilai kontrak, Jenis kontrak, Karakteristik kontrak, Persentase Progres fisik, Waktu Progres fisik, Persentase Progres keuangan, Waktu Progres keuangan. dokumen 394.0 Non Prioritas - - 16096 E-WALIDATA 1.03.000433 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi paling sedikit mencakup nama, NIK, jabatan kerja, klasifikasi subklasifikasi, jenjang keahlian, dan nomor sertifikat kompetensi kerja kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis. dokumen 1681.0 Non Prioritas - - 16097 E-WALIDATA 1.03.000434 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi paling sedikit mencakup nama bangunan konstruksi, penanggung jawab/pengelola, lokasi, hasil pengawasan tertib pemanfaatan produk. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 16098 E-WALIDATA 1.03.000437 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan. dokumen 44.0 Non Prioritas - - 16099 E-WALIDATA 1.03.000438 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, kualifikasi, klasifikasi, subklasifikasi, sertifikat badan usaha, hasil pengawasan tertib usaha. dokumen 20.0 Non Prioritas - - 16100 E-WALIDATA 1.03.000464 Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen Produk hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di kabupaten/Kota merupakan Peraturan yang disusun daerah meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di daerah. dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16101 RPJMN 2025-2029 03.01.016 Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan Jumlah rekomendasi Perizinan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh DPUPKP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" dokumen 281.0 Non Prioritas - - 16102 E-WALIDATA 1.03.000563 Jumlah SOP/Pedoman Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah SOP/Pedoman Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi yang dilakukan terhadap pengelola bangunan atau produk konstruksi dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16103 E-WALIDATA 1.03.000564 Jumlah SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Jumlah SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Jasa pada kegiatan konstruksi dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16104 E-WALIDATA 1.03.000614 Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16105 E-WALIDATA 1.03.000483 Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen rencana teknis rinci (RTR/DED) SPALD merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16106 E-WALIDATA 1.03.000446 Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air Limbah Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Limbah yang disusun oleh Pemerintaha Daerah dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air limbah serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah kabupaten/ kota dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16107 E-WALIDATA 1.03.000458 Jumlah Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah Jumlah Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16108 E-WALIDATA 1.03.000477 Jumlah Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah Jumlah Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16109 E-WALIDATA 1.03.000731 Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi drainase yang disusun. Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAP dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16110 E-WALIDATA 1.03.000609 Regulasi yang memuat Retrbusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Regulasi yang memuat Retrbusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung regulasi 1.0 Non Prioritas - - 16111 E-WALIDATA 1.03.910172 Jumlah Rumah Layak Huni Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" unit 98.87 Non Prioritas - - 16112 E-WALIDATA 1.03.910172 Jumlah Rumah Layak Huni Jumlah seluruh rumah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" unit 124951.0 Non Prioritas - - 16113 E-WALIDATA 1.03.910172 Jumlah Rumah Layak Huni Jumlah Rumah Layak Huni Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan provinsi dan kabupaten/kota rumah 123544.0 Non Prioritas - - 16114 E-WALIDATA 1.03.910172 Jumlah Rumah Layak Huni Jumlah Rumah tidak Layak Huni Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" unit 1407.0 Non Prioritas - - 16115 E-WALIDATA 1.03.910172 Jumlah Rumah Layak Huni Luas Permukiman Layak Huni Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" ha 1444.68 Non Prioritas - - 16116 E-WALIDATA 1.04.000271 Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan daerah unit 25.0 Non Prioritas - - 16117 E-WALIDATA 1.04.000272 Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang terbangun di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang terbangun di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan Kualitas permukiman Kumuh kewenangan kabupaten/kota unit 25.0 Non Prioritas - - 16118 E-WALIDATA 1.04.000273 Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah unit rumah dengan rincian tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan baik yang sudah diverifikasi maupun belum. unit n/a Non Prioritas - - 16119 E-WALIDATA 1.04.000274 Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasi Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah unit rumah dengan rincian tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan dan sudah diverifikasi. unit n/a Non Prioritas - - 16120 E-WALIDATA 1.04.000314 Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan peremajaan kawasan kumuh Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan peremajaan kawasan kumuh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Luas kawasan kumuh yang dilaksanakan melalui peremajaan berdasarkan strategi yang sudah disusun melalui dokumen penanganan kumuh daerah. ha 0.0 Non Prioritas - - 16121 E-WALIDATA 1.04.000315 Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Dipugar Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Dipugar Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Data rinci luas permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota yang ditangani melalui Pemugaran. Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman yang layak huni. Pola penanganan ini dilakukan pada lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal. ha 3.7 Non Prioritas - - 16122 E-WALIDATA 1.04.000279 Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh rumah tangga 25.0 Non Prioritas - - 16123 E-WALIDATA 1.04.000046 Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang Terbina Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang Terbina Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melaksanakan pembinaan berupa: - penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria, - pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi, dan/atau - pemberian kemudahan dan/atau bantuan." kelompok n/a Non Prioritas - - 16124 E-WALIDATA 1.04.000113 lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei Lokasi Pemukiman Kumuh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Lokasi pemukiman dengan kriteria kumuh di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. lokasi 51.0 Non Prioritas - - 16125 E-WALIDATA 1.04.000113 lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Hasil survei yang menggambarkan profil kumuh daerah (nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh), serta dapat merumuskan strategi dan prioritas penanganan kawsan kumuh di daerah. lokasi 13.0 Non Prioritas - - 16126 E-WALIDATA 1.04.000114 Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan: a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman dan b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksudberisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan. Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain. Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud, dibuat dalam suatu wilayah daerah kabupaten/kota, khusus DKI Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi. Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khusus untuk DKI Jakarta oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya." lokasi 13.0 Non Prioritas - - 16127 E-WALIDATA 1.04.000115 Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian, dengan penjelasan daftar lokasi perumahan tersebut. lokasi 136.0 Non Prioritas - - 16128 E-WALIDATA 1.04.000193 Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah unit rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan. unit rumah 3533.0 Non Prioritas - - 16129 "" "" "" Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" - 30.25 Non Prioritas - - 16130 "" "" "" Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" unit 12579.0 Non Prioritas - - 16131 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah indeks 88.944 Non Prioritas - - 16132 RPJMN 2025-2029 03.04.011 Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu Persentase permukiman kumuh yang tertangani Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" persen 37.69 Non Prioritas - - 16133 RPJMN 2025-2029 03.04.011 Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu Luas kawasan kumuh yang tertangani Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" ha 15.64 Non Prioritas - - 16134 RPJMN 2025-2029 03.04.011 Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu Luas total kawasan kumuh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" ha 41.5 Non Prioritas - - 16135 RPJMN 2025-2029 03.04.011 Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" persen 15.72 Non Prioritas - - 16136 RPJMN 2025-2029 03.04.011 Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu Jumlah Luasan (Ha) Kawasan Pemukiman Kumuh Lebih Dari atau Sama Dengan 10 - 15 Ha Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" ha 19.09 Non Prioritas - - 16137 RPJMN 2025-2029 03.04.011 Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu Jumlah Unit Peningkatan Kualitas RTLH Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" unit 61.0 Non Prioritas - - 16138 RPJMN 2025-2029 03.04.011 Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu Persentase Satuan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" persen 100.0 Non Prioritas - - 16139 RPJMN 2025-2029 03.04.011 Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu Jumlah Pemukiman yang Terfasilitasi PSU Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" unit 45.0 Non Prioritas - - 16140 E-WALIDATA 1.03.000309 Rumah Tangga Rumah Tangga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" rumah tangga 123609.0 Non Prioritas - - 16141 E-WALIDATA 1.04.000038 Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Dokumen pembukuan pemanfaatan rumah susun umum yang memuat: 1. Inventarisasi 2. Pelaporan serah terima rumah susun umum" dokumen 4.0 Non Prioritas - - 16142 E-WALIDATA 1.04.000212 UPT Rumah Susun yang dikelola UPT Rumah Susun yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah UPT rumah susun yang dikelola upt 1.0 Non Prioritas - - 16143 E-WALIDATA 1.04.000234 Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Program Penanganan Permukiman Kumuh Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Program Penanganan Permukiman Kumuh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah dokumen serah terima rumah baru layak huni dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terdampak Program Penanganan Permukiman Kumuh sesuai kewenangan dokumen 2.0 Non Prioritas - - 16144 E-WALIDATA 1.04.000233 Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Layak Huni dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh sesuai kewenangan dokumen 18.0 Non Prioritas - - 16145 E-WALIDATA 1.04.000236 Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah dokumen terkait peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud dibuat dalam suatu wilayah daerah kabupaten/kota, khusus DKI Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi. dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16146 E-WALIDATA 1.04.000045 Kebijakan Bidang PKP Kebijakan Bidang PKP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Kebijakan berupa produk hukum perundangan di daerah bidang PKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah sesuai atau kebijakan daerah bidang PKP berbentuk keputusan atau himbauan yang dikeluarkan/ ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah atau Kepala OPD sesuai atau rancangan naskah akademis atas produk hukum perundangan bidang PKP di daerah sesuai atau dokumen rancangan teknis bidang PKP sebagai penunjang produk hukum daerah Kabupaten/Kota atau kebijakan daerah provinsi Hasil atau produk kebijakan Bidang PKP antara lain adalah Dokumen RP3KP, Dokumen RP2KPKP, Dokumen RP2KPKPK, SK Kumuh, Kajian Kemudahan Perizinan dan Non Perizinan untuk Pembangunan Perumahan, Kajian Insentif Pajak untuk Pembangunan Perumahan, ketentuan lingkungan hunian berimbang, dan dokumen lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Aktivitas di dalamnya meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi." dokumen 4.0 Non Prioritas - - 16147 E-WALIDATA 1.04.000074 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan oleh Pokja PKP atau Forum PKP sesuai kewenangan. Diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi bagi Pemerintah Provinsi, serta diselenggarakan oleh Pokja PKP Kabupaten/Kota atau Forum PKP Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. laporan 1.0 Non Prioritas - - 16148 E-WALIDATA 1.04.000078 Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan hasil serah terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang. laporan 0.0 Non Prioritas - - 16149 E-WALIDATA 1.04.000081 Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.) laporan 64.0 Non Prioritas - - 16150 E-WALIDATA 1.04.000307 Laporan pelaksanaan proses pemugaran permukiman kumuh Laporan pelaksanaan proses pemugaran permukiman kumuh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan proses pemugaran permukiman kumuh. Pemugaran sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan Perbaikan rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula. laporan 16.0 Non Prioritas - - 16151 E-WALIDATA 1.04.000309 Laporan pelaksanaan proses peremajaan kawasan kumuh Laporan pelaksanaan proses peremajaan kawasan kumuh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh. Peremajaan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud meliputi: a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan b. penghunian sementara untuk masyarakat c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat d. pendataan masyarakat e. penyusunan rencana dan f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.&" laporan 2.0 Non Prioritas - - 16152 E-WALIDATA 1.04.000101 Laporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Laporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan. Aktivitas pelaksanaan meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi." laporan 1.0 Non Prioritas - - 16153 E-WALIDATA 1.04.000110 Laporan proses penyediaan PSU perumahan Laporan proses penyediaan PSU perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Laporan yang memuat risalah proses penyediaan PSU perumahan yang menjelaskan: 1. Data 2. Dokumentasi kondisi eksisting 3. Progres pelaksanaan penyediaan perumahan 4. DED dan RAB" laporan 1.0 Non Prioritas - - 16154 E-WALIDATA 1.03.000021 Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara bangunan gedung 1103.0 Non Prioritas - - 16155 E-WALIDATA 1.03.000084 Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dokumen 7.0 Non Prioritas - - 16156 E-WALIDATA 1.03.000374 Jumlah Penilik Jumlah Penilik Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Penilik yang sudah ada SK sebesar 4414 Penilik dari Kabupaten/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBG orang 8.0 Non Prioritas - - 16157 E-WALIDATA 1.03.000413 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pengubahsuaian adalah upaya penyesuaian kinerja Bangunan Gedung agar memenuhi standar teksnis Bangunan Gedung. bangunan gedung n/a Non Prioritas - - 16158 E-WALIDATA 1.03.000425 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material dan Peralatan Konstruksi Jumlah Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material dan Peralatan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "1. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material mencakup nama varian produk, nama subvarian produk, sertifikat TKDN, sertifikat SNI, pencatatan di SIMPK. 2. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Peralatan Konstruksi mencakup nama varian peralatan, nama subvarian peralatan, merk, jumlah unit, syarat K3, bukti kepemilikan, pencatatan di SIMPK." dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16159 E-WALIDATA 1.03.000427 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penggunaan Material dan Peralatan Konstruksi Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penggunaan Material dan Peralatan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "1. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material mencakup nama varian produk, nama subvarian produk, sertifikat TKDN, sertifikat SNI, pencatatan di SIMPK. 2. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Peralatan Konstruksi mencakup nama varian peralatan, nama subvarian peralatan, merk, jumlah unit, syarat K3, bukti kepemilikan, pencatatan di SIMPK." dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16160 E-WALIDATA 1.03.000428 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur Jumlah Dokumen Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Data dan informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur meliputi jenis infrastruktur, lokasi, nilai investasi, dan tingkat risiko (tinggi, menengah atau rendah) di wilayah kewenangannya dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16161 E-WALIDATA 1.03.000435 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa konsultansi konstruksi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan. dokumen 3.0 Non Prioritas - - 16162 E-WALIDATA 1.03.000437 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan. dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16163 E-WALIDATA 1.03.000447 Jumlah Dokumen Pelestarian Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pelestarian Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen Pelestarian Bangunan Gedung adalah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan perawatan, pemugaran, serta Pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki. dokumen 7.0 Non Prioritas - - 16164 E-WALIDATA 1.03.000449 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung adalah dokumen operasionalisasi, pemeliharaan perawatan, dan pemeriksaan berkala bangunan gedung dokumen 7.0 Non Prioritas - - 16165 E-WALIDATA 1.03.000452 Jumlah Dokumen Pembongkaran Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembongkaran Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "&1. SE 011/5979/S tentang Percepatan Penyususnan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Pelayanan PBG dan Retribusi PBG, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja 2. Surat Edaran 4 Menteri tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Kebijakan Direktur BPB 3. Untuk Permohonan PBG untuk bangunan Gedung sampai dengan ketinggian 2 (dua) lantai termasuk untuk perumahan, pemohon tidak wajib melampirkan penyelidikan dan 4. Untuk permohonan PBG tidak wajib menggunakan arsitek &" dokumen 7.0 Non Prioritas - - 16166 E-WALIDATA 1.03.000470 Jumlah Dokumen Readiness Criteria Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Readiness Criteria Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Dokumen Readiness Criteria dapat berupa DED, RAB, Kesiapan Lahan, dan Lembaga Pengelola dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16167 E-WALIDATA 1.03.000482 Jumlah Dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Jumlah Dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Fitur RTB pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sedang dalam tahap pengembangan dokumen n/a Non Prioritas - - 16168 E-WALIDATA 1.03.000492 Jumlah Dokumen Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Jumlah Dokumen Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Fitur SBKBG pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sedang dalam tahap pengembangan bersamaan dengan penyusunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung sebagai aturan operasionalnya dokumen n/a Non Prioritas - - 16169 E-WALIDATA 1.03.910129 Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman panduan umum untuk melakukan penataan bangunan dan lingkungan di daerah. Dokumen RTBL mengacu pada Rencana Tata Ruang dan skenario pengembangan wilayah. dokumen n/a Non Prioritas - - 16170 E-WALIDATA 1.03.000258 Panjang Tanggul Panjang Tanggul Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Tanggul Sungai adalah bangunan yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran atau mencegah banjir Panjang tanggul yang dioperasikan dan dipelihara" km 54.4793 Non Prioritas - - 16171 E-WALIDATA 1.03.000455 Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "&Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.&" dokumen n/a Non Prioritas - - 16172 E-WALIDATA 1.03.000500 Jumlah Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Teritorial sekaligus pembagian wilayah administratif setelah provinsi kabupaten/kota 1.0 Non Prioritas - - 16173 E-WALIDATA 1.03.000650 Panjang Rehabilitasi Tanggul Sungai Panjang Rehabilitasi Tanggul Sungai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi tanggul sungai untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi atau diperbaiki" km 0.273 Non Prioritas - - 16174 E-WALIDATA 1.03.000668 Panjang Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Panjang bangunan perkuatan tebing sungai yang ditingkatkan/direhabilitasi km 0.379 Non Prioritas - - 16175 E-WALIDATA 1.03.000112 Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kota Gede yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16176 E-WALIDATA 1.04.000037 Dokumen Pemanfaatan Rumah Khusus Dokumen Pemanfaatan Rumah Khusus Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "Dokumen pembukuan pemanfaatan rumah susun umum yang memuat: 1. Inventarisasi 2. Pelaporan serah terima rumah susun khusus" dokumen 3.0 Non Prioritas - - 16177 E-WALIDATA 1.04.000323 Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah keseluruhan unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota unit 1407.0 Non Prioritas - - 16178 E-WALIDATA 1.04.000324 Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang telah Diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota unit 220.0 Non Prioritas - - 16179 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi ancaman bahaya kebakaran serta memberikan perlindungan bagi masyarakat ha 100.0 Non Prioritas - - 16180 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Area wilayah geografis yang dikelompokkan berdasarkan kebutuhan proteksi kebakaran yang serupa, yang batasannya bisa ditentukan secara alamiah atau buatan, dan menjadi area jangkauan layanan petugas kebakaran ha 32.5 Non Prioritas - - 16181 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Luas potensi ancaman kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Perkiraan wilayah atau area yang memiliki risiko tinggi untuk terjadinya kebakaran ha 32.5 Non Prioritas - - 16182 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Waktu Tanggap Penanganan Kebakaran: Adalah waktu yang diperlukan dari saat laporan kebakaran diterima hingga saat tim penyelamat atau pemadam kebakaran mulai melakukan tindakan penanganan kebakaran, seperti tiba di lokasi atau memulai pemadaman. Ini mencakup waktu yang diperlukan untuk: 1) Menerima Laporan: Waktu dari saat kebakaran dilaporkan ke pusat kontrol (misalnya, pusat panggilan darurat) hingga laporan diterima oleh tim tanggap darurat. 2) Persiapan dan Pergerakan: Waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dan mengirimkan tim pemadam kebakaran dari stasiun atau lokasi mereka ke lokasi kebakaran. 3) Tindakan Awal: Waktu yang diperlukan dari saat tim tiba di lokasi hingga mulai melakukan tindakan penanganan, seperti memulai pemadaman kebakaran. persen 100.0 Non Prioritas - - 16183 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (Response Time Rate ) ≤ 15 menit Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Menghitung jumlah kejadian kebakaran yang berhasil ditangani dalam rentang waktu tertentu yang telah ditargetkan yaitu kurang dari 15 menit kali-per-tahun 63.0 Non Prioritas - - 16184 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Frekuensi Terjadinya Bencana Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banyaknya kejadian bencana kebakaran di wilayah kabupaten/ kota pada tahun berkenaan kali-per-tahun 63.0 Non Prioritas - - 16185 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Waktu Tanggap Penanganan Kebakaran: Adalah waktu yang diperlukan dari saat laporan kebakaran diterima hingga saat tim penyelamat atau pemadam kebakaran mulai melakukan tindakan penanganan kebakaran, seperti tiba di lokasi atau memulai pemadaman. Ini mencakup waktu yang diperlukan untuk: 1) Menerima Laporan: Waktu dari saat kebakaran dilaporkan ke pusat kontrol (misalnya, pusat panggilan darurat) hingga laporan diterima oleh tim tanggap darurat. 2) Persiapan dan Pergerakan: Waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dan mengirimkan tim pemadam kebakaran dari stasiun atau lokasi mereka ke lokasi kebakaran. 3) Tindakan Awal: Waktu yang diperlukan dari saat tim tiba di lokasi hingga mulai melakukan tindakan penanganan, seperti memulai pemadaman kebakaran. menit ± 7 menit Non Prioritas - - 16186 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Kawasan Rawan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banyaknya kecamatan yang masuk kedalam peta kawasan rawan kebakaran di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan kemantren 14.0 Non Prioritas - - 16187 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Kerusakan Kawasan Akibat Bencana Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banyaknya desa atau kawasan yang mengalami kerusakan akibat bencana kebakaran di DIY pada tahun berkenaan. desa 34.0 Non Prioritas - - 16188 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Kebakaran menurut Benda yang Terbakar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Frekuensi jenis objek yang mengalami kebakaran kali 63.0 Non Prioritas - - 16189 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Kebakaran menurut Benda yang Terbakar berupa BP (Bangunan Perumahan) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Frekuensi jenis objek yang mengalami kebakaran dengan kategori bangunan yang paling sering mengalami kebakaran di banyak area, menunjukkan risiko tinggi di lingkungan tempat tinggal kali 23.0 Non Prioritas - - 16190 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Kebakaran menurut Benda yang Terbakar berupa BU (Bangunan Umum) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Frekuensi jenis objek yang mengalami kebakaran meliputi berbagai bangunan non-perumahan seperti pertokoan, perkantoran, dan pasar kali 10.0 Non Prioritas - - 16191 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Kebakaran menurut Benda yang Terbakar berupa BI (Bangunan Industri) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Frekuensi jenis objek yang mengalami kebakaran mencakup pabrik dan fasilitas industri lainnya kali 21.0 Non Prioritas - - 16192 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Kebakaran menurut Benda yang Terbakar berupa Kd (Kendaraan) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Frekuensi jenis objek yang mengalami kebakaran yang melibatkan kendaraan bermotor kali 2.0 Non Prioritas - - 16193 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Kebakaran menurut Benda yang Terbakar berupa Ln (Lainnya) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Frekuensi jenis objek yang mengalami kebakaran dengan kategori kebakaran yang terjadi pada objek yang tidak termasuk dalam kategori bangunan atau kendaraan, seperti sampah atau lahan kali 7.0 Non Prioritas - - 16194 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Kebakaran menurut Penyebab Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan "" kali 63.0 Non Prioritas - - 16195 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Kebakaran menurut Penyebab Kebakaran Kp (Kompor) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan "" kali 4.0 Non Prioritas - - 16196 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Kebakaran menurut Penyebab Kebakaran Lm (Lampu) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan "" kali 0.0 Non Prioritas - - 16197 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Kebakaran menurut Penyebab Kebakaran Ls (Listrik) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan "" kali 31.0 Non Prioritas - - 16198 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Kebakaran menurut Penyebab Kebakaran Rk (Rokok) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan "" kali 1.0 Non Prioritas - - 16199 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Kebakaran menurut Penyebab Kebakaran Ln (Lainnya) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan "" kali 27.0 Non Prioritas - - 16200 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Korban Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan "" orang 7.0 Non Prioritas - - 16201 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Korban Kebakaran Meninggal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan "" orang 0.0 Non Prioritas - - 16202 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Korban Kebakaran Luka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan "" orang 7.0 Non Prioritas - - 16203 "" "" "" Jumlah Korban Jiwa Laki-Laki Akibat Kejadian Kebakaran di Kota Yogyakarta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan "" orang n/a Non Prioritas 34.71 - 16204 "" "" "" Jumlah Korban Jiwa Perempuan Akibat Kejadian Kebakaran di Kota Yogyakarta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan "" orang n/a Non Prioritas 34.71 - 16205 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banyaknya bantuan logistik untuk korban bencana kebakaran. rupiah 93.350.000 Non Prioritas - - 16206 E-WALIDATA 1.05.000227 Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana Unit 943.0 Non Prioritas - - 16207 E-WALIDATA 1.05.000232 Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana Unit 943.0 Non Prioritas - - 16208 E-WALIDATA 1.05.000233 Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana Unit 943.0 Non Prioritas - - 16209 E-WALIDATA 1.05.000244 Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Orang 7.0 Non Prioritas - - 16210 E-WALIDATA 1.05.000245 Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Orang 1184.0 Non Prioritas - - 16211 E-WALIDATA 1.05.000146 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Laporan 12.0 Non Prioritas - - 16212 E-WALIDATA 1.05.000147 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Laporan 12.0 Non Prioritas - - 16213 E-WALIDATA 1.05.000285 Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran Dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16214 E-WALIDATA 1.05.000286 Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran Dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16215 E-WALIDATA 1.05.000287 Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan dokumen mengenai standar perencanaan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang sah dan legal untuk memberikan pedoman yang lengkap dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16216 E-WALIDATA 1.05.000007 Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Pencegahan Kebakaran Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Pencegahan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah Orang n/a Non Prioritas - - 16217 E-WALIDATA 1.05.000008 Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah Orang n/a Non Prioritas - - 16218 E-WALIDATA 1.05.000009 Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah Orang n/a Non Prioritas - - 16219 E-WALIDATA 1.05.000018 Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan n/a Non Prioritas - - 16220 E-WALIDATA 1.05.000031 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16221 E-WALIDATA 1.05.000033 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen yang memuat hasil serangkaian kegiatan untuk mengamankan, mengendalikan dan menangani bahan berbahaya dan beracun agar tidak menimbulkan kebakaran dan yang membahayakan manusia dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di Kabupaten/Kota Dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16222 "" "" "" Jumlah Permohonan Pelayanan di Luar Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan "" permohonan 828.0 Non Prioritas - - 16223 E-WALIDATA 1.03.000191 Flood Forecasting And Warning System (FFWS) Flood Forecasting And Warning System (FFWS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah "Flood Forecasting and Warning System (FFWS) atau sistem peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Kegiatan ini dapat meliputi pembangunan instrumen yang dapat digunakan untuk peramalan debit banjir secara real time sehingga dapat dilakukan peringatan dini untuk meminimalisir kerugian dan korban jiwa. Instrumen FFWS yang dibangun meliputi pembangunan pos hidrologi, pos pemantauan debit air, termasuk pembangunan pusat kendali. Jumlah FFWS yang dibangun" unit n/a Non Prioritas - - 16224 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Data Kerusakan Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kerusakan 244.0 Non Prioritas - - 16225 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Talud/Brojong/Tebing (SAH/bantaran sungai retak, tergerus, longsor, ambrol, berlubang) Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kerusakan 25.0 Non Prioritas - - 16226 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jalan/Tanah Ambles Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kerusakan 3.0 Non Prioritas - - 16227 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Aspal (Berlubang/Mengelupas) Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kerusakan 0.0 Non Prioritas - - 16228 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Sumur Ambrol Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kerusakan - Non Prioritas - - 16229 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Pohon Tumbang/Dahan Patah (Cuaca Ekstrim/Usia/Terbakar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kerusakan 137.0 Non Prioritas - - 16230 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Atap Bangunan (Rusak/Roboh/Terbang)/31 dahan patah Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kerusakan 64.0 Non Prioritas - - 16231 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah/Bangunan (Roboh/Runtuh/Ambles) Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kerusakan 3.0 Non Prioritas - - 16232 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Arus pendek.Tiang PJU patah Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kerusakan 0.0 Non Prioritas - - 16233 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Banjir (Genangan/Luapan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kerusakan 12.0 Non Prioritas - - 16234 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Kerusakan dan Kerugian akibat bencana di DIY pada tahun berkenaan. rp Rp. - Non Prioritas - - 16235 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kerusakan Kawasan Akibat Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kelurahan 14.0 Non Prioritas - - 16236 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kerusakan Kawasan Akibat Bencana Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah desa atau kawasan yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir di DIY pada tahun berkenaan. desa 0.0 Non Prioritas - - 16237 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kerusakan Kawasan Akibat Bencana Cuaca Ekstrim (Badai, Angin Ribut, Puting Beliung) Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kelurahan 14.0 Non Prioritas - - 16238 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kerusakan Kawasan Akibat Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kelurahan 0.0 Non Prioritas - - 16239 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kerusakan Kawasan Akibat Bencana Gempa Bumi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah desa atau kawasan yang mengalami kerusakan akibat bencana gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan. desa 0.0 Non Prioritas - - 16240 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kerusakan Kawasan Akibat Bencana Gunung Meletus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah desa atau kawasan yang mengalami kerusakan akibat bencana gunung meletus di DIY pada tahun berkenaan. desa 0.0 Non Prioritas - - 16241 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kerusakan Kawasan Akibat Bencana Kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah desa atau kawasan yang mengalami kerusakan akibat bencana kekeringan di DIY pada tahun berkenaan. desa 0.0 Non Prioritas - - 16242 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kerusakan Kawasan Akibat Bencana Longsor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah desa atau kawasan yang mengalami kerusakan akibat bencana longsor di DIY pada tahun berkenaan. desa 0.0 Non Prioritas - - 16243 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kerusakan Kawasan Akibat Bencana Wilayah Terdampak Kegagalan Teknologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kelurahan 0.0 Non Prioritas - - 16244 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah Kampung Tangguh Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kampung tangguh bencana di DIY pada tahun berkenaan. kampung 169.0 Non Prioritas - - 16245 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah desa tangguh bencana di DIY pada tahun berkenaan. desa 45.0 Non Prioritas - - 16246 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah sekolah siaga bencana di DIY pada tahun berkenaan. sekolah 30.0 Non Prioritas - - 16247 E-WALIDATA 1.05.000001 Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana prioritas kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih aspek manajerial maupun teknis dalam hal komunikasi, koordinasi, maupun pengerahan sumber daya untuk penanganan darurat bencana berdasarkan skenario yang disusun mendekati kondisi sebenarnya orang 3840.0 Non Prioritas - - 16248 E-WALIDATA 1.05.000249 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kemampuan spesifik dari Aparatur SDM BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P), dengan target pelaksanaan 1 kali dalam satu tahun orang 50.0 Non Prioritas - - 16249 RPJMN 2025-2029 05.02.026 Persentase cakupan layanan peringatan dini di daerah berisiko bencana Jumlah sistem peringatan dini yang sudah terintegrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah sistem peringatan dini yang sudah terintegrasi. unit 19.0 Non Prioritas - - 16250 E-WALIDATA 1.05.000119 Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana merupakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan memperkuat pada aspek penguatan kesiapsiagaan atas potensi bahaya dan kerentanan melalui peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/komunitas yang ada disuatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota kawasan 14.0 Non Prioritas - - 16251 E-WALIDATA 1.05.000120 Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana merupakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan memperkuat pada aspek pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/komunitas yang ada disuatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota kawasan 14.0 Non Prioritas - - 16252 E-WALIDATA 1.05.000121 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan tanggap bencana alam terhadap bencana prioritastingkat keluarga lingkup kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih pada aspek manajerial maupun teknis keluarga 0.0 Non Prioritas - - 16253 E-WALIDATA 1.05.000250 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Fasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten/Kota untuk memastikan tertanganinya pasca bencana meliputi Sektor : Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman, Ekonomi, Sosial dan Lintas Sektor kegiatan 11.0 Non Prioritas - - 16254 E-WALIDATA 1.05.000122 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan mandiri atas bencana prioritas kabupaten/kota keluarga 0.0 Non Prioritas - - 16255 E-WALIDATA 1.05.000215 Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten/kota orang 5681.0 Non Prioritas - - 16256 E-WALIDATA 1.05.000216 Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten/kota orang 5681.0 Non Prioritas - - 16257 E-WALIDATA 1.05.000219 Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Penyediaan Peralatan keselmatan keselamatan diri di kawasan rawan bencana daerah kabubpaten/kota unit 5681.0 Non Prioritas - - 16258 E-WALIDATA 1.05.000220 Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merupakan penyediaan alat peyelamatan diri bagi keluarga yang tinggal di daerah rawan bencana lingkup daerah kabupaten/kota unit 0.0 Non Prioritas - - 16259 E-WALIDATA 1.05.000221 Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merupakan Penyediaan Peralatanpenyelamatan diri bagi petugas operasi kedaruratan bencana daerah kabubpaten/kota unit 0.0 Non Prioritas - - 16260 E-WALIDATA 1.05.000224 Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas manajerialnya dalam hal koordinasi/ dukungan bagi dan/atau di wilayah kabupaten/kota untuk melakukan penanganan awal, penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar orang 25.0 Non Prioritas - - 16261 E-WALIDATA 1.05.000225 Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas teknis operasionalnya dalam hal meningkatkan kecepatan respon time untuk dukungan penanganan awal daurat bencana di wilayah kabupaten/kota untuk melakukan penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar orang 25.0 Non Prioritas - - 16262 E-WALIDATA 1.05.000236 Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana unit 5.0 Non Prioritas - - 16263 E-WALIDATA 1.05.000237 Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana unit 5.0 Non Prioritas - - 16264 E-WALIDATA 1.05.000239 Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana unit 5.0 Non Prioritas - - 16265 E-WALIDATA 1.05.000240 Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana unit 5.0 Non Prioritas - - 16266 E-WALIDATA 1.05.000251 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Peningkatan kapasitas meliputi kompetensi, karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan kecakapan yang dimiliki aparatur sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan penanggulangan bencana orang 148.0 Non Prioritas - - 16267 E-WALIDATA 1.05.000254 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kemampuan spesifik dari Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi dalam melaksanakan penangananan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis orang 75.0 Non Prioritas - - 16268 E-WALIDATA 1.05.000255 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Fasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan keterlibatan Lembaga non pemerintah : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal lembaga 0.0 Non Prioritas - - 16269 E-WALIDATA 1.05.000246 Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi Bencana Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk pelatihan mitigasi bencana dalam tangka peningkatan kemampuan dan keterampilan warga negara di wilayah kabupaten/kota untuk mengenali potensi risiko bencana yang menjadi kewenangan kabupaten.kota orang 550.0 Non Prioritas - - 16270 E-WALIDATA 1.05.000247 Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk pelatihan pencegahan bencana dalam tangka peningkatan kemampuan dan keterampilan warga negara di wilayah kabupaten/kota untuk meperkuat aspek pencegahan terhadap bencana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota orang 1030.0 Non Prioritas - - 16271 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Persentase Jumlah dokumen Rencana Kontijensi terhadap 5 (lima) jenis ancaman bencana di DIY Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase Jumlah dokumen rencana koontijensi terhadap 5 (lima) jenis ancaman bencana di DIY. persen 20.0 Non Prioritas - - 16272 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah Lokasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah lokasi yang menjadi titik terjadinya bencana di DIY pada tahun berkenaan. lokasi 45.0 Non Prioritas - - 16273 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah Kecamatan Lokasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kecamatan yang menjadi lokasi terjadinya bencana di DIY pada tahun berkenaan. kecamatan 14.0 Non Prioritas - - 16274 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah Kawasan Rawan Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data terkait peta kawasan rawan bencana di wilayah kabupaten/ kota pada tahun berkenaan kecamata n 12.0 Non Prioritas - - 16275 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah Kawasan Rawan Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kecamatan yang masuk kedalam peta kawasan rawan banjir di wilayah kabupaten/ kota pada tahun berkenaan kecamata n 9.0 Non Prioritas - - 16276 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah Kawasan Rawan Cuaca Ekstrim (Badai, Angin Ribut, Puting Beliung) Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kemantren 45.0 Non Prioritas - - 16277 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah Kawasan Rawan Epidemi dan Wabah Penyakit Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kemantren 45.0 Non Prioritas - - 16278 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah Kawasan Rawan Gempa Bumi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kecamatan yang masuk kedalam peta kawasan rawan bencana gempa bumi di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan kecamata n 45.0 Non Prioritas - - 16279 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah Kawasan Rawan Gunung Meletus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kecamatan yang masuk kedalam peta kawasan rawan bencana gunung meletus di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan kecamata n 0.0 Non Prioritas - - 16280 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah Kawasan Rawan Kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kecamatan yang masuk kedalam peta kawasan rawan bencana kekeringan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan kecamata n 0.0 Non Prioritas - - 16281 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah Kawasan Rawan Longsor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kecamatan yang masuk kedalam peta kawasan rawan longsor di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan kecamata n 0.0 Non Prioritas - - 16282 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah Kawasan Rawan Kegagalan Teknologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kemantren 5.0 Non Prioritas - - 16283 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Potensi Luas Bencana Alam di Wilayah Kota Yogyakarta Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" ha 13000.0 Non Prioritas 34.71 - 16284 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Potensi Luas Bencana Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kecamatan yang masuk kedalam peta kawasan rawan banjir di wilayah kabupaten/ kota pada tahun berkenaan kecamata n 3250.0 Non Prioritas - - 16285 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Potensi Luas Bencana Cuaca Ekstrim (Badai, Angin Ribut, Puting Beliung) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kecamatan yang masuk kedalam peta kawasan rawan angin ribut di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan kecamata n 3250.0 Non Prioritas - - 16286 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Potensi Luas Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit Badan Penanggulangan Bencana Daerah Potensi luas bencana epidemi dan wabah penyakit di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. ha 3250.0 Non Prioritas - - 16287 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Potensi Luas Bencana Gempa Bumi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Potensi luas bencana terdampak gempa bumi di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. ha 3250.0 Non Prioritas - - 16288 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Potensi Luas Bencana Gunung Meletus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Potensi luas bencana letusan gunung api di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. ha 0.0 Non Prioritas - - 16289 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Potensi Luas Bencana Kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Potensi luas bencana kekeringan di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. ha 0.0 Non Prioritas - - 16290 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Potensi Luas Bencana Kegagalan Teknologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Potensi luas bencana terdampak kegagalan teknologi di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. ha 5.0 Non Prioritas - - 16291 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kelas Resiko Ancaman Bencana Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kelas resiko banjir bandang di DIY pada tahun berkenaan. - tinggi Non Prioritas - - 16292 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kelas Resiko Ancaman Bencana Cuaca Ekstrim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kelas resiko cuaca ekstrim di DIY pada tahun berkenaan. - tinggi Non Prioritas - - 16293 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kelas Resiko Ancaman Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kelas resiko epidemi dan wabah penyakit di DIY pada tahun berkenaan. - sedang dan tinggi Non Prioritas - - 16294 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kelas Resiko Ancaman Bencana Gempa Bumi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kelas resiko gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan. - tinggi Non Prioritas - - 16295 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kelas Resiko Ancaman Bencana Gunung Meletus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kelas resiko letusan gunung api di DIY pada tahun berkenaan. - rendah Non Prioritas - - 16296 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kelas Resiko Ancaman Bencana Kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kelas resiko kekeringan di DIY pada tahun berkenaan. - sedang Non Prioritas - - 16297 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kelas Resiko Ancaman Kegagalan Teknologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" Rendah/Sedang/Tinggi tinggi Non Prioritas - - 16298 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kejadian Bencana Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyaknya kejadian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. kejadian 12.0 Non Prioritas - - 16299 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kejadian Bencana Cuaca Ekstrim (Badai, Angin Ribut, Puting Beliung) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyaknya kejadian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. kejadian 204.0 Non Prioritas - - 16300 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kejadian Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyaknya kejadian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. kejadian 0.0 Non Prioritas - - 16301 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kejadian Bencana Gempa Bumi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyaknya kejadian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. kejadian 0.0 Non Prioritas - - 16302 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kejadian Bencana Gunung Meletus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyaknya kejadian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. kejadian 0.0 Non Prioritas - - 16303 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kejadian Bencana Kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyaknya kejadian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. kejadian 0.0 Non Prioritas - - 16304 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kejadian Bencana Longsor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyaknya kejadian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. kejadian 28.0 Non Prioritas - - 16305 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kejadian Bencana Kegagalan Teknologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyaknya kejadian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. kejadian 0.0 Non Prioritas - - 16306 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Frekuensi Terjadinya Bencana Rawan Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kejadian bencana banjir di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan kali/tahun 1.0 Non Prioritas - - 16307 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Frekuensi Terjadinya Bencana Rawan Cuaca Ekstrim (Badai, Angin Ribut, Puting Beliung) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kejadian bencana angin ribut di wilayah kabupaten/ kota pada tahun berkenaan kali/tahun 21.0 Non Prioritas - - 16308 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Frekuensi Terjadinya Bencana Rawan Epidemi dan Wabah Penyakit Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kejadian bencana Rawan Epidemi dan Wabah Penyakit di wilayah kabupaten/ kota pada tahun berkenaan kali-per-tahun 0.0 Non Prioritas - - 16309 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Frekuensi Terjadinya Bencana Rawan Gempa Bumi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kejadian bencana gempa bumi di wilayah kabupaten/ kota pada tahun berkenaan kali/tahun 0.0 Non Prioritas - - 16310 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Frekuensi Terjadinya Bencana Rawan Gunung Meletus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kejadian bencana letusan gunung di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan kali/tahun 0.0 Non Prioritas - - 16311 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Frekuensi Terjadinya Bencana Rawan Kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kejadian bencana kekeringan di wilayah kabupaten/ kota pada tahun berkenaan kali/tahun 0.0 Non Prioritas - - 16312 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Frekuensi Terjadinya Bencana Rawan Longsor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kejadian bencana longsor di wilayah kabupaten/ kota pada tahun berkenaan kali/tahun 0.0 Non Prioritas - - 16313 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Frekuensi Terjadinya Bencana Rawan Kegagalan Teknologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kejadian bencana Rawan Kegagalan Teknologi di wilayah kabupaten/ kota pada tahun berkenaan kali-per-tahun 0.0 Non Prioritas - - 16314 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Pusat Evakuasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data terkait pusat evakuasi bencana di DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 16315 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah Pusat Evakuasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data terkait jumlah pusat evakuasi bencana di DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 16316 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Lokasi Pusat Evakuasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data terkait lokasi pusat evakuasi bencana di DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 16317 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Akibat Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah korban akibat bencana di DIY pada tahun berkenaan. orang 30.0 Non Prioritas - - 16318 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Meninggal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah korban meninggal karena kejadian bencana alam di DIY pada tahun berkenaan. orang 1.0 Non Prioritas - - 16319 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Luka-Luka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah korban luka-luka karena kejadian bencana alam di DIY pada tahun berkenaan. orang 2.0 Non Prioritas - - 16320 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Hilang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah korban hilang karena kejadian bencana alam di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16321 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Menderita Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah korban menderita hilang karena kejadian bencana alam di DIY pada tahun berkenaan. orang 481.0 Non Prioritas - - 16322 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Mengungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah korban korban mengungsi karena kejadian bencana alam di DIY pada tahun berkenaan. orang 12.0 Non Prioritas - - 16323 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Banjir Meninggal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang meninggal karena bencana banjir di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16324 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Banjir Luka-Luka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang luka-luka karena bencana banjir di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16325 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Banjir Hilang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang hilang karena bencana banjir di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16326 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Banjir Menderita Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang menderita karena bencana banjir di DIY pada tahun berkenaan. orang 341.0 Non Prioritas - - 16327 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Banjir Mengungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang mengungsi karena bencana banjir di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16328 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Cuaca Ekstrim Meninggal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang meninggal karena bencana cuaca ekstrim di DIY pada tahun berkenaan. orang 1.0 Non Prioritas - - 16329 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Cuaca Ekstrim Luka-Luka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang luka-luka karena bencana cuaca ekstrim di DIY pada tahun berkenaan. orang 2.0 Non Prioritas - - 16330 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Cuaca Ekstrim Hilang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang hilang karena bencana cuaca ekstrim di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16331 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Cuaca Ekstrim Menderita Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang menderita karena bencana cuaca ekstrim di DIY pada tahun berkenaan. orang 93.0 Non Prioritas - - 16332 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Cuaca Ekstrim Mengungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang mengungsi karena bencana cuaca ekstrim di DIY pada tahun berkenaan. orang 1.0 Non Prioritas - - 16333 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit Meninggal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang meninggal karena bencana epidemi dan wabah di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16334 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit Luka-Luka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang luka-luka karena bencana epidemi dan wabah di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16335 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit Hilang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang hilang karena bencana epidemi dan wabah di DIY dalam satu tahun. orang 0.0 Non Prioritas - - 16336 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit Menderita Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang menderita karena bencana epidemi dan wabah di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16337 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit Mengungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang menderita karena bencana epidemi dan wabah di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16338 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Gempa Bumi Meninggal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang meninggal karena bencana gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16339 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Gempa Bumi Luka-Luka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang luka-luka karena bencana gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16340 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Gempa Bumi Hilang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang hilang karena bencana gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16341 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Gempa Bumi Menderita Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang menderita karena bencana gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16342 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Gempa Bumi Mengungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang mengungsi karena bencana gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16343 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Gunung Meletus Meninggal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang meninggal karena bencana letusan gunung api di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16344 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Gunung Meletus Luka-Luka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang luka-luka karena bencana letusan gunung api di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16345 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Gunung Meletus Hilang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang hilang karena bencana letusan gunung api di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16346 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Gunung Meletus Menderita Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang menderita karena bencana letusan gunung api di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16347 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Gunung Meletus Mengungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang mengungsi karena bencana letusan gunung api di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16348 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Kekeringan Meninggal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang meninggal karena bencana kekeringan di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16349 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Kekeringan Luka-Luka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang luka-luka karena bencana kekeringan di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16350 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Kekeringan Hilang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang hilang karena bencana kekeringan di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16351 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Kekeringan Menderita Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang menderita karena bencana kekeringan di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16352 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Kekeringan Mengungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang mengungsi karena bencana kekeringan di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16353 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Longsor Meninggal Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas - - 16354 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Longsor Luka-Luka Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas - - 16355 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Longsor Hilang Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas - - 16356 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Longsor Menderita Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas - - 16357 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Longsor Mengungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas - - 16358 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Kegagalan Teknologi Meninggal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang meninggal karena bencana kegagalan teknologi di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16359 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Kegagalan Teknologi Luka-Luka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang luka-luka karena bencana kegagalan teknologi di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16360 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Kegagalan Teknologi Hilang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang hilang karena bencana kegagalan teknologi di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16361 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Kegagalan Teknologi Menderita Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang menderita karena bencana kegagalan teknologi di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16362 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah Korban Bencana Kegagalan Teknologi Mengungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah orang mengungsi karena bencana kegagalan teknologi di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16363 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Data Jumlah Korban Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 139.0 Non Prioritas - - 16364 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Talud/Brojong/Tebing (SAH/bantaran sungai retak, tergerus, longsor, ambrol, berlubang) Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kerusakan 25.0 Non Prioritas - - 16365 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jalan/Tanah Ambles Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kerusakan 3.0 Non Prioritas - - 16366 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Aspal (Berlubang/Mengelupas) Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kerusakan 0.0 Non Prioritas - - 16367 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Sumur Ambrol Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kerusakan - Non Prioritas - - 16368 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Pohon Tumbang/Dahan Patah (Cuaca Ekstrim/Usia/Terbakar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kerusakan 137.0 Non Prioritas - - 16369 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Atap Bangunan (Rusak/Roboh/Terbang) Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 69.0 Non Prioritas - - 16370 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah/Bangunan (Roboh/Runtuh/Ambles) Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kerusakan 3.0 Non Prioritas - - 16371 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Arus pendek.Tiang PJU patah Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kerusakan 0.0 Non Prioritas - - 16372 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Banjir (Genangan/Luapan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" kerusakan 12.0 Non Prioritas - - 16373 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" persen 100.0 Non Prioritas - - 16374 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas - - 16375 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Jumlah korban bencana yang seharusnya dalam 1 tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas - - 16376 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Persentase korban meninggal dan hilang terhadap Jumlah kejadian bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase korban meninggal dan hilang terhadap Jumlah kejadian bencana di DIY pada tahun berkenaan. persen 1.0 Non Prioritas - - 16377 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah Lokasi Pengungsian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah tempat yang dijadikan lokasi pengungsian di DIY pada tahun berkenaan. lokasi 5.0 Non Prioritas - - 16378 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah Pengungsi yang Telah Kembali ke Lokasi Asal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah pengungsi yang telah kembali ke lokasi asal di DIY pada tahun berkenaan. orang 12.0 Non Prioritas - - 16379 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah Pengungsi yang Telah Direlokasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah pengungsi yang telah direlokasi di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16380 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 409.0 Non Prioritas - - 16381 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Laki-Laki Kemantren Tegalrejo intensitasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.01 - 16382 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Laki-Laki Kemantren Jetis intensitasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.02 - 16383 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 79.0 Non Prioritas 34.71.03 - 16384 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Laki-Laki Kemantren Danurejan Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.04 - 16385 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 16386 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Laki-Laki Kemantren Ngampilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.06 - 16387 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.07 - 16388 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.08 - 16389 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Laki-Laki Kemantren Kraton Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.09 - 16390 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Laki-Laki Kemantren Gondomanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.03 - 16391 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Laki-Laki Kemantren Pakualaman Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.11 - 16392 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Laki-Laki Kemantren Mergangsan Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 36.0 Non Prioritas 34.71.12 - 16393 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 39.0 Non Prioritas 34.71.13 - 16394 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Laki-Laki Kemantren Kotagede Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 16395 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Perempuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 199.0 Non Prioritas - - 16396 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Perempuan Kemantren Tegalrejo Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.01 - 16397 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Perempuan Kemantren Jetis Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.02 - 16398 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Perempuan Kemantren Gondokusuman Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 85.0 Non Prioritas 34.71.03 - 16399 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Perempuan Kemantren Danurejan Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.04 - 16400 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Perempuan Kemantren Gedongtengen Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 16401 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Perempuan Kemantren Ngampilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.06 - 16402 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Perempuan Kemantren Wirobrajan Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.07 - 16403 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Perempuan Kemantren Mantrijeron Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.08 - 16404 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Perempuan Kemantren Kraton Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 16405 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Perempuan Kemantren Gondomanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 16406 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Perempuan Kemantren Pakualaman Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.11 - 16407 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Perempuan Kemantren Mergangsan Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 26.0 Non Prioritas 34.71.12 - 16408 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Perempuan Kemantren Umbulharjo Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 38.0 Non Prioritas 34.71.13 - 16409 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Dewasa Perempuan Kemantren Kotagede Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 16410 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Laki-Laki Kemantren Tegalrejo Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 16411 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Laki-Laki Kemantren Jetis Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 16412 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Laki-Laki Kemantren Gondokusuman Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 16413 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Laki-Laki Kemantren Danurejan Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 16414 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Laki-Laki Kemantren Gedongtengen Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.05 - 16415 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Laki-Laki Kemantren Ngampilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 16416 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Laki-Laki Kemantren Wirobrajan Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.07 - 16417 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Laki-Laki Kemantren Mantrijeron Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 16418 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Laki-Laki Kemantren Kraton Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 16419 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Laki-Laki Kemantren Gondomanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 16420 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Laki-Laki Kemantren Pakualaman Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 16421 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Laki-Laki Kemantren Mergangsan Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.12 - 16422 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Laki-Laki Kemantren Umbulharjo Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.13 - 16423 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Laki-Laki Kemantren Kotagede Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 16424 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Perempuan Kemantren Tegalrejo Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 16425 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Perempuan Kemantren Jetis Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 16426 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Perempuan Kemantren Gondokusuman Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 32.0 Non Prioritas 34.71.03 - 16427 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Perempuan Kemantren Danurejan Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 16428 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Perempuan Kemantren Gedongtengen Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 16429 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Perempuan Kemantren Ngampilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 16430 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Perempuan Kemantren Wirobrajan Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.07 - 16431 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Perempuan Kemantren Mantrijeron Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 16432 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Perempuan Kemantren Kraton Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 16433 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Perempuan Kemantren Gondomanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 16434 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Perempuan Kemantren Pakualaman Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 16435 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Perempuan Kemantren Mergangsan Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.12 - 16436 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Perempuan Kemantren Umbulharjo Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.13 - 16437 "" "" "" Jumlah Korban Bencana Alam Usia Anak Perempuan Kemantren Kotagede Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 16438 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Beras Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah beras yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan. ton 695 kg Non Prioritas - - 16439 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Mie instan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah mie instan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan. kardus 695 bungkus Non Prioritas - - 16440 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Minyak Goreng Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah minyak goreng yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan. liter 0.0 Non Prioritas - - 16441 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Obat-Obatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah jenis obat-obatan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan. jenis 0.0 Non Prioritas - - 16442 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Material Bangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah material bangunan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan. paket 0.0 Non Prioritas - - 16443 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Peralatan Tanggap Darurat Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah peralatan tanggap darurat yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 16444 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Air Bersih Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah air bersih yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan. liter 0.0 Non Prioritas - - 16445 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Kecap Botol Kecil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kecap botol kecil yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan. botol 0.0 Non Prioritas - - 16446 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Saos Botol Kecil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah saos botol kecil yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan. botol 0.0 Non Prioritas - - 16447 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Sarden Kecil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah sarden kecil yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan. kaleng 121 kaleng Non Prioritas - - 16448 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Sambal Botol Kecil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah sambal botol kecil yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan. botol 0.0 Non Prioritas - - 16449 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Piring Melamin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah piring melamin yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan. buah 0.0 Non Prioritas - - 16450 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Gelas Melamin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah gelas melamin yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan. buah 0.0 Non Prioritas - - 16451 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Tas Paket Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah tas pake yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan. buah 0.0 Non Prioritas - - 16452 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Terpal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah terpal yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan. buah 118 lembar Non Prioritas - - 16453 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Lainnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah kebutuhan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan. paket 5152 pcs Non Prioritas - - 16454 E-WALIDATA 1.05.000123 Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota orang 200.0 Non Prioritas - - 16455 E-WALIDATA 1.05.000124 Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota orang 200.0 Non Prioritas - - 16456 E-WALIDATA 1.05.000125 Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merupakan pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk memindahkan/mengevakuasi korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman orang 228.0 Non Prioritas - - 16457 E-WALIDATA 1.05.000126 Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merupakan pelaksanaan pencarian Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk upaya untuk menemukan korban bencana di lokasi bencana orang 228.0 Non Prioritas - - 16458 E-WALIDATA 1.05.000127 Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merupakan memberikan pertolongan pada Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk menolong korban bencana pada tempat kejadian bencana orang 228.0 Non Prioritas - - 16459 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah Rumah Rusak Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 68.0 Non Prioritas - - 16460 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak Berat Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas - - 16461 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak Ringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 68.0 Non Prioritas - - 16462 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak karena Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas - - 16463 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak Berat karena Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah rumah rusak berat karena bencana banjir di DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 16464 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak Ringan karena Banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah rumah rusak ringan karena bencana banjir di DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 16465 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak karena Cuaca Ekstrim Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 68.0 Non Prioritas - - 16466 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak Berat karena Cuaca Ekstrim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah rumah rusak berat karena bencana cuaca ekstrim di DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 16467 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak Ringan karena Cuaca Ekstrim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah rumah rusak ringan karena bencana cuaca ekstrim di DIY pada tahun berkenaan. unit 68.0 Non Prioritas - - 16468 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak karena Epidemi dan Wabah Penyakit Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas - - 16469 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak Berat karena Epidemi dan Wabah Penyakit Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah rumah rusak berat karena bencana epidemi dan wabah di DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 16470 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak Ringan karena Epidemi dan Wabah Penyakit Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah rumah rusak ringan karena bencana epidemi dan wabah di DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 16471 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak karena Gempa Bumi Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas - - 16472 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak Berat karena Gempa Bumi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah rumah rusak berat karena bencana gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 16473 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak Ringan karena Gempa Bumi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah rumah rusak ringan karena bencana gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan. orang 1.0 Non Prioritas - - 16474 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak karena Gunung Meletus Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas - - 16475 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak Berat karena Gunung Meletus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah rumah rusak berat karena bencana letusan gunung api di DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 16476 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak Ringan karena Gunung Meletus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah rumah rusak ringan karena bencana letusan gunung api di DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 16477 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak karena Kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas - - 16478 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak Berat karena Kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah rumah rusak berat karena bencana kekeringan di DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 16479 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak Ringan karena Kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah rumah rusak ringan karena bencana kekeringan di DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 16480 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak karena Longsor Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 26.0 Non Prioritas - - 16481 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak Berat karena Longsor Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas - - 16482 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak Ringan karena Longsor Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 26.0 Non Prioritas - - 16483 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak karena Kegagalan Teknologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" orang 0.0 Non Prioritas - - 16484 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak Berat karena Kegagalan Teknologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah rumah rusak berat karena bencana kegagalan teknologi di DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 16485 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Rumah Rusak Ringan karena Kegagalan Teknologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah rumah rusak ringan karena bencana kegagalan teknologi di DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 16486 "" "" "" Tingkat Kerusakan Bangunan Akibat Kejadian Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah "" persen 0.0 Non Prioritas - - 16487 E-WALIDATA 1.05.000013 Data Kebencanaan yang tersedia Data Kebencanaan yang tersedia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Data kebencanaan adalah Data mengenai Bencana yang sesuai kriteria dan ditetapkan oleh walidata bencana yang disediakan secara bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi urusan kabupaten/kota dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16488 E-WALIDATA 1.05.000034 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16489 E-WALIDATA 1.05.000036 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16490 E-WALIDATA 1.05.000056 Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll). aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar SPM SUB dokumen n/a Non Prioritas - - 16491 E-WALIDATA 1.05.000058 Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll). aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar SPM SUB dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16492 E-WALIDATA 1.05.000063 Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal dalam bentuk data dan peta yang memberikan analisa ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana untuk mengetahui potensi masyarakat terdampak, potensi kerugian, dan potensi kerusakan lingkungan bila terjadi bencana dan digunakan untuk menyusun kebijakan strategi penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16493 E-WALIDATA 1.05.000064 Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merupakan dokumen yang berisi perjanjian kesepakatan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di tingkat provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16494 E-WALIDATA 1.05.000065 Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merupakan dokumen yang berisi perjanjian kesepakatan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16495 E-WALIDATA 1.05.000070 Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merupakan dokumen yang berisi kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan. Tersusun dalam dokumen JITUPASNA yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi kabupaten/kota dokumen 11.0 Non Prioritas - - 16496 E-WALIDATA 1.05.000071 Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meupakan dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara BNPB/BPBD kabupaten/kota bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu melalui penyusunan dokumen R3P yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16497 E-WALIDATA 1.05.000077 Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merupakan penyediaan dokumen regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota untuk pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota dokumen 6.0 Non Prioritas - - 16498 E-WALIDATA 1.05.000080 Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota merupakan dokumen yang berisi proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya prioritas Kabupaten/Kokta dengan skenario dan tujuan disepakati serta tindakan teknis dan manajerial yang telah ditetapkan, baik yang baru disusun ataupun yang dimutakhirkan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16499 E-WALIDATA 1.05.000081 Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan dokumen perencanaan penanggulangan bencana daerah kabupaten/kota yang sah dan legal dan menjadi acuan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana lingkup kewenangan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana, Renas PB, dan kondisi kebencanaan daerah dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16500 E-WALIDATA 1.05.000082 Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan dokumen perencanaan kedaruratan bencana daerah kabupaten/kota yang sah dan legal berisi kebijakan operasional, sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menanggulangi keadaan darurat bencana tingkat kabupaten/kota dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16501 E-WALIDATA 1.05.000088 Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah SKPDB merupakan dokumen yang berisikan mekanisme koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh unsur dalam organisasi Komando Darurat Bencana untuk penanganan darurat bencana dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16502 E-WALIDATA 1.05.000091 Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merupakan dokumen yang berisikan kebijakan/regulasi/SOP Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam rangka penata kelolaan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota baik dalam hal antara lain struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16503 E-WALIDATA 1.05.000100 Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi terkait kejadian dan dampak kebakaran serta upaya-upaya penyelamatan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16504 E-WALIDATA 1.05.000108 Informasi Kebencanaan yang tersedia Informasi Kebencanaan yang tersedia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Informasi kebencanaan adalah informasi mengenai Bencana yang tersedia secara berkala berdasrkan kriteria tertentu yang disediakan secara bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16505 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Indeks Risiko Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks resiko bencana di DIY pada tahun berkenaan. angka 51,79 Non Prioritas - - 16506 RPJMN 2025-2029, SIPD 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Indeks Pemulihan Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks resiko bencana di DIY pada tahun berkenaan. angka 64.22 Non Prioritas - - 16507 "" "" "" Jumlah dokumen RPB Wilayah Kota Yogyakarta & RADPRB Wilayah Kota Yogyakarta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah dokumen RPB DIY dan RADPB DIY. dokumen 1.0 Non Prioritas 34.71 - 16508 E-WALIDATA 1.05.000133 Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berisikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten/kota meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, asistensi, supervisi dan sinkronisasi serta evaluasi antar perangkat daerah di kabupaten/kota laporan 0.0 Non Prioritas - - 16509 E-WALIDATA 1.05.000252 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sesuai dengan Permendagri 59/2021 dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16510 E-WALIDATA 1.05.000253 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana sesuai peraturan ini yang ditetapkan oleh peraturan kepala daerah dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16511 "" "" "" Persentase Rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD Bagian Tata Pemerintahan "" persen 100.0 Non Prioritas - - 16512 SIPD 05.02.011.001 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rata-rata kecepatan waktu respon kejadian bencana di DIY pada tahun berkenaan. menit 100.0 Non Prioritas - - 16513 "" "" "" Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah "Peta sebaran dan titik koordinat lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP." dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16514 "" "" "" Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Bencana dan Tingkat Risiko Badan Penanggulangan Bencana Daerah "Lokasi rawan bencana provinsi berdasarkan jenis bencana dan tingkat risiko bencana yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP." lokasi 1.0 Non Prioritas - - 16515 "" "" "" Luas Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah "Luas lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP." ha 3250.0 Non Prioritas - - 16516 "" "" "" Rumah MBA di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Atas (MBA) di lokasi rawan bencana. unit rumah n/a Non Prioritas - - 16517 "" "" "" Rumah MBM di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM) di lokasi rawan bencana. unit rumah n/a Non Prioritas - - 16518 "" "" "" Rumah MBR di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di lokasi rawan bencana. unit rumah n/a Non Prioritas - - 16519 "" "" "" Rumah yang berkualitas (aman/andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana kabupaten/kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah unit rumah yang berkualitas di lokasi rawan bencana. unit rumah n/a Non Prioritas - - 16520 "" "" "" Rumah yang tidak berkualitas (tidak aman/ tidak andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah unit rumah yang tidak berkualitas di lokasi rawan bencana. unit rumah n/a Non Prioritas - - 16521 "" "" "" Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan n/a Non Prioritas - - 16522 "" "" "" Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota dokumen n/a Non Prioritas - - 16523 "" "" "" Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pencegahan Kebakaran adalah kegiatan dalam rangka meminimalisir dampak kejadian kebakaran melalui kajian penyusunan dokumen NSPM yang dilakukan setiap tahun dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan Kebakaran dokumen n/a Non Prioritas - - 16524 "" "" "" Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum dokumen n/a Non Prioritas - - 16525 "" "" "" Jumlah Rumah Sakit Aman Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Rumah Sakit Aman Bencana unit n/a Non Prioritas - - 16526 "" "" "" Jumlah total Bank Sampah seluruh Kota Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah berbasis bank sampah yang terbentuk dan disahkan oleh kelurahan se-Kota Yogyakarta unit 706.0 Non Prioritas 34.71 - 16527 "" "" "" Persentase Cakupan Area Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Persentase cakupan area pelayanan penanganan sampah dalam suatu wilayah persen 100.0 Non Prioritas - - 16528 "" "" "" Luas area pelayanan pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Luas area area pelayanan penanganan sampah dalam suatu wilayah km2/ha 32.81 Non Prioritas - - 16529 "" "" "" Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Dinas Lingkungan Hidup Persentase antara jumlah sampah yang terangkut ke fasilitas pemrosesan akhir sampah dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah persen 18.95 Non Prioritas - - 16530 "" "" "" Volume sampah dibuang ke TPA (sampah yang terangkut) Dinas Lingkungan Hidup Jumlah sampah yang terangkut ke fasilitas pemrosesan akhir sampah dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah ton/hari 56.96 Non Prioritas - - 16531 "" "" "" Volume produksi sampah Dinas Lingkungan Hidup Total volume sampah yang timbul dari masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. ton/hari 300.64 Non Prioritas - - 16532 "" "" "" Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R Dinas Lingkungan Hidup Menunjukkan persentase antara jumlah sampah yang terkurangi dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah dalam suatu wilayah persen 61.7 Non Prioritas - - 16533 "" "" "" Jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Menunjukkan jumlah sampah yang terkelola melalui aktifitas 3R dalam suatu wilayah ton/hari 185.5 Non Prioritas - - 16534 E-WALIDATA 1.03.000543 Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Sarana pemilahan persampahan adalah peralatan untuk kegiatan memilah sampah yang disediakan berdasarkan volume sampah, jenis sampah yang dibedakan/dipilah paling tidak dalam 2 jenis, penempatan, jadwal pengumpulan, dan jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan& unit "conveyor: 5 unit timbangan besar: 1 unit cacah pilah : 2 unit cacah pilah otomatis (gibrik): 2 unit mesin gibrik screw dan panel: 3 unit conveyor feeder 2 unit conveyor pemilah 2 unit ember organik: 1469 unit" Non Prioritas - - 16535 E-WALIDATA 1.03.000546 Jumlah Sarana Pengangkutan Persampahan Jumlah Sarana Pengangkutan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Sarana pengangkutan persampahan adalah peralatan untuk membawa sampah (termasuk sampah di badan air dan laut) dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah dengan mengimplementasikan pemilahan minimal 2 jenis. Pemilahan dapat dilakukan melalui: (1) pengaturan jadwal pemindahan dan pengangkutan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber atau (2) Penyediaan sarana pemindahan dan pengangkutan sampah terpilah unit 92.0 Non Prioritas - - 16536 "" "" "" Jumlah TPS Dinas Lingkungan Hidup Jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) dalam sistem pengolahan sampah terpadu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 4.0 Non Prioritas - - 16537 "" "" "" Daya tampung TPS Dinas Lingkungan Hidup Daya Tampung TPS m3 1055 ton Non Prioritas - - 16538 "" "" "" Jumlah Depo sampah Dinas Lingkungan Hidup Jumlah unit sarana penampungan sampah sangat sementara/transit yang dilengkapi dengan container pengangkut di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 13.0 Non Prioritas - - 16539 "" "" "" Jumlah TPA Dinas Lingkungan Hidup Jumlah unit Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas - - 16540 "" "" "" Nilai TPA (Program Adipura) Dinas Lingkungan Hidup Nilai indikator pengelolaan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam penilaian Program Adipura - proses Non Prioritas - - 16541 "" "" "" Jumlah kasus lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Jumlah kasus lingkungan hidup berupa aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan. kasus 4.0 Non Prioritas - - 16542 "" "" "" Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda Dinas Lingkungan Hidup Jumlah kasus lingkungan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bisa diselesaikan Pemda hingga terjadi pemulihan kondisi lingkungan. kasus 4.0 Non Prioritas - - 16543 "" "" "" Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi Dinas Lingkungan Hidup Luasan lahan (dalam hektar) yang menyatakan Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan terhadap luasan tutupan vegetasi di tahun sebelumnya. ha 521.34 Non Prioritas - - 16544 E-WALIDATA 2.11.000209 Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota Dinas Lingkungan Hidup Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan kegiatan 5.0 Non Prioritas - - 16545 E-WALIDATA 2.11.000241 Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Dinas Lingkungan Hidup Area di wilayah kabupaten/kota yang dilkukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah Kabupaten/Kota lokasi 4.0 Non Prioritas - - 16546 E-WALIDATA 2.11.000271 Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Dinas Lingkungan Hidup Area di wilayah kabupaten/kota yang dilkukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah Kabupaten/Kota m² 320400.0 Non Prioritas - - 16547 E-WALIDATA 2.11.000114 Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota Dinas Lingkungan Hidup Data lokasi proklim di kabupaten/kota lokasi 115.0 Non Prioritas - - 16548 E-WALIDATA 2.11.000118 Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Dinas Lingkungan Hidup ketentuan dalam tata ruang yang mewajibkan minimal 20% dari total luas wilayah kota harus dialokasikan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bersifat publik persen 8.06 Non Prioritas - - 16549 E-WALIDATA 2.11.000118 Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM Dinas Lingkungan Hidup jumlah atau persentase ruang terbuka hijau publik yang berhasil diwujudkan dan bisa digunakan masyarakat pada saat target Standar Pelayanan Minimal (SPM) tercapai ha 265.0 Non Prioritas - - 16550 E-WALIDATA 2.11.000118 Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan Dinas Lingkungan Hidup ukuran atau besaran RTH 20% dari total luas wilayah kota, sebagaimana diatur dalam ketentuan penataan ruang ha 656.38 Non Prioritas - - 16551 E-WALIDATA 2.11.000118 Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Rasio Luas Kawasan Tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan Dinas Lingkungan Hidup Perbandingan dari luasan kawasan tertutup pepohonan yang sudah dideliniasi berdasarkan citra satelit/google earth dengan luas Kota Yogyakarta karena Kota Yogyakarta tidak memiliki wilayah pesisir atau tidak berbatasan dengan laut. persen 15.89 Non Prioritas - - 16552 E-WALIDATA 2.11.000118 Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara Dinas Lingkungan Hidup Luas Kota Yogyakarta yang tertutup pepohonan yang dideliniasi menggunakan citra satelit/google earth ha 521.34 Non Prioritas - - 16553 E-WALIDATA 2.11.000118 Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Dinas Lingkungan Hidup Data Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota ha 88.02 Non Prioritas - - 16554 E-WALIDATA 2.11.000153 RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Dinas Lingkungan Hidup Data jumlah RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota unit 66.0 Non Prioritas - - 16555 E-WALIDATA 2.11.000163 Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Dinas Lingkungan Hidup Data jumlah Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota unit 2.0 Non Prioritas - - 16556 "" "" "" Jumlah Sumur yang Dipantau Dinas Lingkungan Hidup Jumlah titik lokasi pemantauan sumur pada periode berkenaan. Data Tahun 2020-2021 tidak tersedia dikarenakan refocusing anggaran. unit 300.0 Non Prioritas - - 16557 "" "" "" Industri yang memiliki IPAL Dinas Lingkungan Hidup Jumlah industri yang memiliki IPAL dan melaporkan pemantauan limbah cair. perusahaan 3.0 Non Prioritas - - 16558 "" "" "" Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu BOD Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter BOD pada titik pantau hulu Sungai Gajahwong mg/L 2.22 Non Prioritas - - 16559 "" "" "" Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu COD Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter COD pada titik pantau hulu Sungai Gajahwong mg/L 16.79 Non Prioritas - - 16560 "" "" "" Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu TSS Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter TSS pada titik pantau hulu Sungai Gajahwong mg/L 5.88 Non Prioritas - - 16561 "" "" "" Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu DO Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter DO pada titik pantau hulu Sungai Gajahwong mg/L 5.99 Non Prioritas - - 16562 "" "" "" Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu Total Fosfat Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Total Fosfat pada titik pantau hulu Sungai Gajahwong mg/L 0.53 Non Prioritas - - 16563 "" "" "" Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu Koli Tinja Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Koli Tinja/Fecal Coliform pada titik pantau hulu Sungai Gajahwong mpn/100ml 56778.0 Non Prioritas - - 16564 "" "" "" Kualitas Air Sungai Gajahwong Hulu Koli Total Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Koli Total/Total Coliform pada titik pantau hulu Sungai Gajahwong mpn/100ml 801111.0 Non Prioritas - - 16565 "" "" "" Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah BOD Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter BOD pada titik pantau tengah Sungai Gajahwong mg/L 1.93 Non Prioritas - - 16566 "" "" "" Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah COD Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter COD pada titik pantau tengah Sungai Gajahwong mg/L 9.29 Non Prioritas - - 16567 "" "" "" Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah TSS Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter TSS pada titik pantau tengah Sungai Gajahwong mg/L 5.8 Non Prioritas - - 16568 "" "" "" Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah DO Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter DO pada titik pantau tengah Sungai Gajahwong mg/L 5.84 Non Prioritas - - 16569 "" "" "" Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah Total Fosfat Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Total Fosfat pada titik pantau tengah Sungai Gajahwong mg/L 0.71 Non Prioritas - - 16570 "" "" "" Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah Koli Tinja Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Koli Tinja/Fecal Coliform pada titik pantau tengah Sungai Gajahwong mpn/100ml 84222.0 Non Prioritas - - 16571 "" "" "" Kualitas Air Sungai Gajahwong Tengah Koli Total Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Koli Total/Total Coliform pada titik pantau tengah Sungai Gajahwong mpn/100ml 413778.0 Non Prioritas - - 16572 "" "" "" Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir BOD Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter BOD pada titik pantau hilir Sungai Gajahwong mg/L 2.59 Non Prioritas - - 16573 "" "" "" Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir COD Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter COD pada titik pantau hilir Sungai Gajahwong mg/L 13.09 Non Prioritas - - 16574 "" "" "" Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir TSS Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter TSS pada titik pantau hilir Sungai Gajahwong mg/L 9.18 Non Prioritas - - 16575 "" "" "" Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir DO Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter DO pada titik pantau hilir Sungai Gajahwong mg/L 5.36 Non Prioritas - - 16576 "" "" "" Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir Total Fosfat Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Total Fosfat pada titik pantau hilir Sungai Gajahwong mg/L 0.68 Non Prioritas - - 16577 "" "" "" Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir Koli Tinja Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Koli Tinja/Fecal Coliform pada titik pantau hilir Sungai Gajahwong mpn/100ml 40378.0 Non Prioritas - - 16578 "" "" "" Kualitas Air Sungai Gajahwong Hilir Koli Total Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Koli Total/Total Coliform pada titik pantau hilir Sungai Gajahwong mpn/100ml 437000.0 Non Prioritas - - 16579 "" "" "" Kualitas Air Sungai Code Hulu BOD Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter BOD pada titik pantau hulu Sungai Code mg/L 1.7 Non Prioritas - - 16580 "" "" "" Kualitas Air Sungai Code Hulu COD Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter COD pada titik pantau hulu Sungai Code mg/L 8.1 Non Prioritas - - 16581 "" "" "" Kualitas Air Sungai Code Hulu TSS Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter TSS pada titik pantau hulu Sungai Code mg/L 51.6 Non Prioritas - - 16582 "" "" "" Kualitas Air Sungai Code Hulu DO Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter DO pada titik pantau hulu Sungai Code mg/L 6.6 Non Prioritas - - 16583 "" "" "" Kualitas Air Sungai Code Hulu Total Fosfat Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Total Fosfat pada titik pantau hulu Sungai Code mg/L 0.4 Non Prioritas - - 16584 "" "" "" Kualitas Air Sungai Code Hulu Koli Tinja Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Koli Tinja/Fecal Coliform pada titik pantau hulu Sungai Code mpn/100ml 39400.0 Non Prioritas - - 16585 "" "" "" Kualitas Air Sungai Code Hulu Koli Total Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Koli Total/Total Coliform pada titik pantau hulu Sungai Code mpn/100ml 180750.0 Non Prioritas - - 16586 "" "" "" Kualitas Air Sungai Code Tengah BOD Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter BOD pada titik pantau tengah Sungai Code mg/L 2.45 Non Prioritas - - 16587 "" "" "" Kualitas Air Sungai Code Tengah COD Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter COD pada titik pantau tengah Sungai Code mg/L 13.2 Non Prioritas - - 16588 "" "" "" Kualitas Air Sungai Code Tengah TSS Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter TSS pada titik pantau tengah Sungai Code mg/L 34.74 Non Prioritas - - 16589 "" "" "" Kualitas Air Sungai Code Tengah DO Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter DO pada titik pantau tengah Sungai Code mg/L 5.59 Non Prioritas - - 16590 "" "" "" Kualitas Air Sungai Code Tengah Total Fosfat Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Total Fosfat pada titik pantau tengah Sungai Code mg/L 0.53 Non Prioritas - - 16591 "" "" "" Kualitas Air Sungai Code Tengah Koli Tinja Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Koli Tinja/Fecal Coliform pada titik pantau tengah Sungai Code mpn/100ml 289913.0 Non Prioritas - - 16592 "" "" "" Kualitas Air Sungai Code Tengah Koli Total Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Koli Total/Total Coliform pada titik pantau tengah Sungai Code mpn/100ml 1233375.0 Non Prioritas - - 16593 "" "" "" Kualitas Air Sungai Code Hilir BOD Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter BOD pada titik pantau hilir Sungai Code mg/L 2.31 Non Prioritas - - 16594 "" "" "" Kualitas Air Sungai Code Hilir COD Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter COD pada titik pantau hilir Sungai Code mg/L 16.19 Non Prioritas - - 16595 "" "" "" Kualitas Air Sungai Code Hilir TSS Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter TSS pada titik pantau hilir Sungai Code mg/L 28.58 Non Prioritas - - 16596 "" "" "" Kualitas Air Sungai Code Hilir DO Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter DO pada titik pantau hilir Sungai Code mg/L 5.11 Non Prioritas - - 16597 "" "" "" Kualitas Air Sungai Code Hilir Total Fosfat Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Total Fosfat pada titik pantau hilir Sungai Code mg/L 0.63 Non Prioritas - - 16598 "" "" "" Kualitas Air Sungai Code Hilir Koli Tinja Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Koli Tinja/Fecal Coliform pada titik pantau hilir Sungai Code mpn/100ml 100500.0 Non Prioritas - - 16599 "" "" "" Kualitas Air Sungai Code Hilir Koli Total Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Koli Total/Total Coliform pada titik pantau hilir Sungai Code mpn/100ml 887375.0 Non Prioritas - - 16600 "" "" "" Kualitas Air Sungai Winongo Hulu BOD Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter BOD pada titik pantau hulu Sungai Winongo mg/L 3.82 Non Prioritas - - 16601 "" "" "" Kualitas Air Sungai Winongo Hulu COD Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter COD pada titik pantau hulu Sungai Winongo mg/L 15.2 Non Prioritas - - 16602 "" "" "" Kualitas Air Sungai Winongo Hulu TSS Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter TSS pada titik pantau hulu Sungai Winongo mg/L 8.34 Non Prioritas - - 16603 "" "" "" Kualitas Air Sungai Winongo Hulu DO Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter DO pada titik pantau hulu Sungai Winongo mg/L 5.51 Non Prioritas - - 16604 "" "" "" Kualitas Air Sungai Winongo Hulu Total Fosfat Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Total Fosfat pada titik pantau hulu Sungai Winongo mg/L 0.47 Non Prioritas - - 16605 "" "" "" Kualitas Air Sungai Winongo Hulu Koli Tinja Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Koli Tinja/Fecal Coliform pada titik pantau hulu Sungai WInongo mpn/100ml 14189.0 Non Prioritas - - 16606 "" "" "" Kualitas Air Sungai Winongo Hulu Koli Total Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Koli Total/Total Coliform pada titik pantau hulu Sungai Winongo mpn/100ml 51222.0 Non Prioritas - - 16607 "" "" "" Kualitas Air Sungai Winongo Tengah BOD Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter BOD pada titik pantau tengah Sungai Winongo mg/L 2.23 Non Prioritas - - 16608 "" "" "" Kualitas Air Sungai Winongo Tengah COD Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter COD pada titik pantau tengah Sungai Winongo mg/L 14.39 Non Prioritas - - 16609 "" "" "" Kualitas Air Sungai Winongo Tengah TSS Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter TSS pada titik pantau tengah Sungai Winongo mg/L 12.19 Non Prioritas - - 16610 "" "" "" Kualitas Air Sungai Winongo Tengah DO Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter DO pada titik pantau tengah Sungai Winongo mg/L 5.62 Non Prioritas - - 16611 "" "" "" Kualitas Air Sungai Winongo Tengah Total Fosfat Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Total Fosfat pada titik pantau tengah Sungai Winongo mg/L 0.56 Non Prioritas - - 16612 "" "" "" Kualitas Air Sungai Winongo Tengah Koli Tinja Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Koli Tinja/Fecal Coliform pada titik pantau tengah Sungai Winongo mpn/100ml 199567.0 Non Prioritas - - 16613 "" "" "" Kualitas Air Sungai Winongo Tengah Koli Total Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Koli Total/Total Coliform pada titik pantau tengah Sungai Winongo mpn/100ml 1074444.0 Non Prioritas - - 16614 "" "" "" Kualitas Air Sungai Winongo Hilir BOD Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter BOD pada titik pantau hilir Sungai Winongo mg/L 3.72 Non Prioritas - - 16615 "" "" "" Kualitas Air Sungai Winongo Hilir COD Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter COD pada titik pantau hilir Sungai Winongo mg/L 31.18 Non Prioritas - - 16616 "" "" "" Kualitas Air Sungai Winongo Hilir TSS Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter TSS pada titik pantau hilir Sungai Winongo mg/L 10.93 Non Prioritas - - 16617 "" "" "" Kualitas Air Sungai Winongo Hilir DO Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter DO pada titik pantau hilir Sungai Winongo mg/L 5.2 Non Prioritas - - 16618 "" "" "" Kualitas Air Sungai Winongo Hilir Total Fosfat Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Total Fosfat pada titik pantau hilir Sungai Winongo mg/L 0.63 Non Prioritas - - 16619 "" "" "" Kualitas Air Sungai Winongo Hilir Koli Tinja Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Koli Tinja/Fecal Coliform pada titik pantau hilir Sungai Winongo mpn/100ml 95044.0 Non Prioritas - - 16620 "" "" "" Kualitas Air Sungai Winongo Hilir Koli Total Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Koli Total/Total Coliform pada titik pantau hilir Sungai Winongo mpn/100ml 1132689.0 Non Prioritas - - 16621 "" "" "" Kualitas Air Sungai Manunggal Hulu BOD Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter BOD pada titik pantau hulu Sungai Manunggal mg/L 5.03 Non Prioritas - - 16622 "" "" "" Kualitas Air Sungai Manunggal Hulu COD Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter COD pada titik pantau hulu Sungai Manunggal mg/L 16.87 Non Prioritas - - 16623 "" "" "" Kualitas Air Sungai Manunggal Hulu TSS Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter TSS pada titik pantau hulu Sungai Manunggal mg/L 40.0 Non Prioritas - - 16624 "" "" "" Kualitas Air Sungai Manunggal Hulu DO Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter DO pada titik pantau hulu Sungai Manunggal mg/L 5.28 Non Prioritas - - 16625 "" "" "" Kualitas Air Sungai Manunggal Hulu Total Fosfat Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Total Fosfat pada titik pantau hulu Sungai Manunggal mg/L 0.53 Non Prioritas - - 16626 "" "" "" Kualitas Air Sungai Manunggal Hulu Koli Tinja Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Koli Tinja/Fecal Coliform pada titik pantau hulu Sungai Manunggal mpn/100ml 108.0 Non Prioritas - - 16627 "" "" "" Kualitas Air Sungai Manunggal Hulu Koli Total Dinas Lingkungan Hidup Hasil pengukuran parameter Koli Total/Total Coliform pada titik pantau hulu Sungai Manunggal mpn/100ml 401.0 Non Prioritas - - 16628 "" "" "" Sarana Monitoring Polusi Udara Dinas Lingkungan Hidup Jumlah alat monitor polusi udara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. unit 4.0 Non Prioritas - - 16629 "" "" "" Pemantauan Kualitas Udara SO2 di Jl. Gurami No 236, Sorosutan, Umbulharjo. Yogyakarta (Kantor Kelurahan Sorosutan) Dinas Lingkungan Hidup SO2 μg/m3 4.31 Non Prioritas 34.71 - 16630 "" "" "" Pemantauan Kualitas Udara NO2 di Jl. Gurami No 236, Sorosutan, Umbulharjo. Yogyakarta (Kantor Kelurahan Sorosutan) Dinas Lingkungan Hidup NO2 μg/m3 8.96 Non Prioritas 34.71 - 16631 "" "" "" Pemantauan Kualitas Udara SO2 di Jl. Mawar II No 33 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta (Kantor Kelurahan Baciro) Dinas Lingkungan Hidup SO2 μg/m3 5.285 Non Prioritas 34.71 - 16632 "" "" "" Pemantauan Kualitas Udara NO2 di Jl. Mawar II No 33 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta (Kantor Kelurahan Baciro) Dinas Lingkungan Hidup NO2 μg/m3 9.75 Non Prioritas 34.71 - 16633 "" "" "" Pemantauan Kualitas Udara SO2 di Jl. Malioboro No 56 Suryatmajan, Danurejan, Yigyakarta (Kantor UPT Malioboro) Dinas Lingkungan Hidup SO2 μg/m3 2.11 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 16634 "" "" "" Pemantauan Kualitas Udara NO2 di Jl. Malioboro No 56 Suryatmajan, Danurejan, Yigyakarta (Kantor UPT Malioboro) Dinas Lingkungan Hidup NO2 μg/m3 6.99 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 16635 "" "" "" "Pemantauan Kualitas Udara SO2 di Jl. Pemukti No. 700, Giwangan, Umbulharjo, Yoyakarta (Kantor Kelurahan Giwangan) Sektor Transportasi" Dinas Lingkungan Hidup SO2 μg/m3 5.79 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 16636 "" "" "" "Pemantauan Kualitas Udara NO2 di Jl. Pemukti No. 700, Giwangan, Umbulharjo, Yoyakarta (Kantor Kelurahan Giwangan) Sektor Transportasi" Dinas Lingkungan Hidup NO2 μg/m3 14.96 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 16637 "" "" "" Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah skor 0.87296 Non Prioritas - - 16638 "" "" "" "Keterangan (ANALISA DATA)" Dinas Lingkungan Hidup "Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari kondisi kualitas lingkungan hidup di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. (IKLH Provinsi = (30Persen x IKA) + (30Persen x IKU) + (40Persen x IKTL))" indeks 65.21 Non Prioritas - - 16639 "" "" "" Indeks Kualitas Air (IKA) Dinas Lingkungan Hidup IKA adalah angka indeks yang menunjukkan kualitas air (IKA =IPA x Bobot nilai indeks persentase pemenuhan baku mutu) indeks 69.39 Non Prioritas - - 16640 "" "" "" Indeks Kualitas Udara (IKU) Dinas Lingkungan Hidup "IKU adalah angka indeks yang menunjukkan kualitas udara. IKU = 100 - ((50/0,9)) x (Ieu - 0,1))" indeks 77.96 Non Prioritas - - 16641 "" "" "" Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Dinas Lingkungan Hidup "IKTL = 100 - ((84,3- (TL x 100)) x 50/54,3) TL = Tutupan Lahan (hutan + vegetasi)" indeks 34.45 Non Prioritas - - 16642 DATAKU, E-WALIDATA 2.11.000004 Data Capaian IKLH Per tahun Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup (capaian IKLH) Dinas Lingkungan Hidup Tersedianya data hasil pengukuran capaian IKLH meliputi: IKA, IKU, IKAL, IKL pada tingkat Kab/kota poin 113.56 Non Prioritas - - 16643 "" "" "" Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Dinas Lingkungan Hidup "Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari kondisi kualitas lingkungan hidup di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. (IKLH Provinsi = (30Persen x IKA) + (30Persen x IKU) + (40Persen x IKTL))" indeks 65.21 Non Prioritas - - 16644 "" "" "" Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) n-1 Dinas Lingkungan Hidup target gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu - 55.53 Non Prioritas - - 16645 "" "" "" Luas Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Luas wilayah/kawasan yang memiliki fungsi ruang terbuka hijau di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan. ha 766.319 Non Prioritas - - 16646 "" "" "" Luas Ruang Terbuka Hijau Privat Dinas Lingkungan Hidup ukuran lahan terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan oleh pihak swasta atau perorangan (misalnya halaman rumah, taman di perkantoran, kebun milik pribadi, atau ruang hijau di kawasan perumahan) ha 501.74 Non Prioritas - - 16647 "" "" "" Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Dinas Lingkungan Hidup ukuran ahan terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, serta dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Contohnya: taman kota, alun-alun, jalur hijau jalan, hutan kota, dan taman lingkungan. ha 264.579 Non Prioritas - - 16648 "" "" "" Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota Dinas Lingkungan Hidup "" persen 51.43 Non Prioritas - - 16649 "" "" "" Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup Usaha dan/atau kegiatan yang taat dalam melakukan pelaporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup laporan 18.0 Non Prioritas - - 16650 "" "" "" Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Dinas Lingkungan Hidup Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan secara langsung dan/atau tidak langsung pemantauan perusahaan 35.0 Non Prioritas - - 16651 "" "" "" Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha, dan Dampaknya di Daerah Kota Dinas Lingkungan Hidup Data pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH aduan 100.0 Non Prioritas - - 16652 "" "" "" Pengaduan Masyarakat yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup Data jumlah pengaduan mengenai lingkungan yang diselesaikan oleh petugas pengaduan 4.0 Non Prioritas - - 16653 "" "" "" total Jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi Dinas Lingkungan Hidup Data jumlah pengaduan mengenai lingkungan yang terregistrasi pengaduan 4.0 Non Prioritas - - 16654 E-WALIDATA 2.11.000005 Data contoh uji Data contoh uji Dinas Lingkungan Hidup Data jumlah contoh uji yang diinventaris oleh laboratorium lingkungan hidup, baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu data 1157.0 Non Prioritas - - 16655 E-WALIDATA 2.11.000006 Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD Dinas Lingkungan Hidup Terbitnya surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi. laporan 0.0 Non Prioritas - - 16656 E-WALIDATA 2.11.000007 Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS Dinas Lingkungan Hidup Terbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah laporan 0.0 Non Prioritas - - 16657 E-WALIDATA 2.11.000009 Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD Dinas Lingkungan Hidup Terbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah Kabupaten/Kota laporan 0.0 Non Prioritas - - 16658 E-WALIDATA 2.11.000013 Data hasil Validasi KLHS RPJMD Data hasil Validasi KLHS RPJMD Dinas Lingkungan Hidup Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK laporan 0.0 Non Prioritas - - 16659 E-WALIDATA 2.11.000010 Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP Dinas Lingkungan Hidup Tersedianya data hasil penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya laporan 0.0 Non Prioritas - - 16660 E-WALIDATA 2.11.000011 Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP Dinas Lingkungan Hidup Tersedianya data hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya laporan 0.0 Non Prioritas - - 16661 E-WALIDATA 2.11.000022 Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan Dinas Lingkungan Hidup Tersedianya rumusan skenario TPB laporan 0.0 Non Prioritas - - 16662 E-WALIDATA 2.11.000024 Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Tersedianya Dokumen dan Data inventarisasi Lingkungan Hidup dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16663 E-WALIDATA 2.11.000026 Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1 Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1 Dinas Lingkungan Hidup Tersedianya dokumen amdal sesuai dengan NSPK yang berlaku dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16664 E-WALIDATA 2.11.000028 Dokumen DIKPLHD Dokumen DIKPLHD Dinas Lingkungan Hidup Tersedianya dokumen telaahan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16665 E-WALIDATA 2.11.000030 Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis) Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis) Dinas Lingkungan Hidup Tersedianya data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan. dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16666 E-WALIDATA 2.11.000039 Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Dinas Lingkungan Hidup Tersedianya dokumen pelaporan pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16667 E-WALIDATA 2.11.000044 Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1 Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1 Dinas Lingkungan Hidup Tersedianya dokumen UKL-UPL sesuai dengan NSPK yang berlaku dokumen 26.0 Non Prioritas - - 16668 E-WALIDATA 2.11.000268 Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) Dinas Lingkungan Hidup Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut titik 23.0 Non Prioritas - - 16669 E-WALIDATA 2.11.000193 Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan Dinas Lingkungan Hidup Data dan informasi terkait pembinaan fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota usaha 0.0 Non Prioritas - - 16670 E-WALIDATA 2.11.000234 Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. Dinas Lingkungan Hidup Laporan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan rincian seperti bentuk aktivitas, pihak yang terlibat dan informasi lainnya yang terkait kegiatan sosialisasi dokumen 2.0 Non Prioritas - - 16671 "" "" "" Jumlah perusahaan Wajib dokumen lingkungan yang diawasi Dinas Lingkungan Hidup Jumlah perusahaan wajib dokumen lingkungan yang diawasi. perusahaan 35.0 Non Prioritas - - 16672 "" "" "" Jumlah Perusahaan yang Wajib Memiliki Dokumen Lingkungan dan Telah diverifikasi DLHK DIY Dinas Lingkungan Hidup Jumlah perusahaan yang pengajuan dokumen lingkungannya telah diverifikasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan. perusahaan 190.0 Non Prioritas - - 16673 E-WALIDATA 2.11.000217 Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Laporan monitoring dan evaluasi implementasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS dokumen 3.0 Non Prioritas - - 16674 E-WALIDATA 2.11.000084, 2.11.000221 42 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Dinas Lingkungan Hidup Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Dokumen n/a Non Prioritas - - 16675 E-WALIDATA 2.11.000041, 2.11.000191 42 Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun Dinas Lingkungan Hidup "Tersedianya dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim" Dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16676 E-WALIDATA 2.11.000062 Kebijakan/data informasi terkait RPPLH Kebijakan/data informasi terkait RPPLH Dinas Lingkungan Hidup Dokumen telaahan kebijakan/data informasi terkait RPPLH dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16677 E-WALIDATA 2.11.000048 Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Dinas Lingkungan Hidup Tersedianya data Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani aduan 3.0 Non Prioritas - - 16678 E-WALIDATA 2.11.000049 ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1 ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1 Dinas Lingkungan Hidup Tersedianya izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku izin n/a Non Prioritas - - 16679 E-WALIDATA 2.11.000051 Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan. izin 340.0 Non Prioritas - - 16680 E-WALIDATA 2.11.000078 Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota Dinas Lingkungan Hidup Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. dokumen 340.0 Non Prioritas - - 16681 E-WALIDATA 2.11.000080 Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar Dinas Lingkungan Hidup Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16682 E-WALIDATA 2.11.000269 Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota Dinas Lingkungan Hidup Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16683 E-WALIDATA 2.11.000098 Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dinas Lingkungan Hidup Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dokumen 3.0 Non Prioritas - - 16684 E-WALIDATA 2.11.000102 Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor Dinas Lingkungan Hidup Kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lain dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16685 E-WALIDATA 2.11.000099 Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Dokumen laporan hasil pendampingan pembinaan dalam bentuk konsultasi, koordinasi, supervisi, fasilitasi, promosi pengembangan dan bentuk kegiatan lainnya terkait gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16686 E-WALIDATA 2.11.000100 Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kota Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kota Dinas Lingkungan Hidup Tersedianya laporan hasil penyelenggaraan penyuluhan dalam bentuk dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota dokumen 10.0 Non Prioritas - - 16687 E-WALIDATA 2.11.000104 Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Tersedianya data terkait hasil laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 sebelum menerbitkan/menolak izin dimaksud laporan 11.0 Non Prioritas - - 16688 E-WALIDATA 2.11.000107 Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan dan telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lembaga "706 bank sampah 217 sekolah berwawasan lingkungan dan adiwiyata 115 kampung proklim" Non Prioritas - - 16689 E-WALIDATA 2.11.000122 Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota Dinas Lingkungan Hidup Data Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota ha 76.7 Non Prioritas - - 16690 E-WALIDATA 2.11.000128 Nilai IKA n-1 Nilai IKA n-1 Dinas Lingkungan Hidup Nilai yang menunjukan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air sesuai dengan NSPK yang berlaku poin 33.57 Non Prioritas - - 16691 E-WALIDATA 2.11.000131 Nilai IKTL n-1 Nilai IKTL n-1 Dinas Lingkungan Hidup Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku poin 31.03 Non Prioritas - - 16692 E-WALIDATA 2.11.000132 Nilai IKU n-1 Nilai IKU n-1 Dinas Lingkungan Hidup Nilai yang menunjukan kualitas udara pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas udara sesuai dengan NSPK yang berlaku poin 89.16 Non Prioritas - - 16693 E-WALIDATA 2.11.000141 Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses Dinas Lingkungan Hidup Data dokumen terkait permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses dokumen 7.0 Non Prioritas - - 16694 E-WALIDATA 2.11.000143 Persetujuan lingkungan hidup Persetujuan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup data dokumen persetujuan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh pemerintah dokumen 190.0 Non Prioritas - - 16695 E-WALIDATA 2.11.000144 Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1 Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1 Dinas Lingkungan Hidup persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku persetujuan 190.0 Non Prioritas - - 16696 E-WALIDATA 2.11.000146 PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD Dinas Lingkungan Hidup Data jumlah PNS dengan jabatan fungsional PPLHD orang 4.0 Non Prioritas - - 16697 E-WALIDATA 2.11.000147 PPLHD Eksisting PPLHD Eksisting Dinas Lingkungan Hidup Data PPLHD yang aktif orang 4.0 Non Prioritas - - 16698 E-WALIDATA 2.11.000148 PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Data PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksud orang 4.0 Non Prioritas - - 16699 E-WALIDATA 2.11.000149 PPLHD yang dibutuhkan PPLHD yang dibutuhkan Dinas Lingkungan Hidup Data kebutuhan PPLHD orang 4.0 Non Prioritas - - 16700 E-WALIDATA 2.11.000152 Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup Data dokumen terkait izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan dokumen 42.0 Non Prioritas - - 16701 "" "" "" Tersusunnya RPPLH Kota Dinas Lingkungan Hidup Dokumen RPPLH daerah yang telah diverifikasi dan ditetapkan Ada/Tidak-Ada Ada Non Prioritas - - 16702 "" "" "" Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kota Dinas Lingkungan Hidup Pemuatan RPPLH ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah melalui penyusunan KLHS Ada/Tidak-Ada Ada Non Prioritas - - 16703 "" "" "" Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kota Dinas Lingkungan Hidup Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup Ada/Tidak-Ada Ada Non Prioritas - - 16704 "" "" "" Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup kepada kelompok masyarakat /bank sampah/kampung yang telah melaksanakan kegiatan PPLH dan memenangkan kegiatan Lomba-Lomba Bank Sampah serta Proklim (Program Kampung Iklim Tingkat Kota) Ada/Tidak-Ada Ada Non Prioritas - - 16705 E-WALIDATA 2.11.000282 Tersusunnya dokumen IKPLHD Tersusunnya dokumen IKPLHD Dinas Lingkungan Hidup Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16706 E-WALIDATA 2.11.000033 Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting Dinas Lingkungan Hidup "1. jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang telah tersedia 2. jumlah kebijakan yang telah disusun" dokumen 2.0 Non Prioritas - - 16707 E-WALIDATA 2.11.000037 Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun Dinas Lingkungan Hidup "1. jumlah kajian kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST 2. data potensi jumlah timbulan sampah yang dapat ditangani oleh TPA/TPST (setelah jumlah potensi timbulan sampah kabupaten/kota dikurangi potensi penanganan sampah di instalasi TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan ditambah jumlah residu yang dihasilkan) 3. tersedianya data biaya penanganan sampah di TPA/TPST" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 16708 E-WALIDATA 2.11.000220 Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Dinas Lingkungan Hidup "1. jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah 3. jumlah kegiatan pemantauan pembatasan sampah" laporan 1.0 Non Prioritas - - 16709 E-WALIDATA 2.11.000156 Sarana dan prasarana pemilahan sampah Sarana dan prasarana pemilahan sampah Dinas Lingkungan Hidup "1. tersedianya data dan jumlah sarana pemilahan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pemilahan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pemilahan sampah" unit "conveyor: 5 unit timbangan besar: 1 unit cacah pilah : 2 unit cacah pilah otomatis (gibrik): 2 unit mesin gibrik screw dan panel: 3 unit conveyor feeder 2 unit conveyor pemilah 2 unit ember organik: 1469 unit" Non Prioritas - - 16710 E-WALIDATA 2.11.000158 Sarana dan prasarana pengangkutan sampah Sarana dan prasarana pengangkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup "1. tersedianya data dan jumlah sarana pengangkutan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengangkutan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pengangkutan sampah" unit "kendaraan roda tiga: 41 unit pick up: 4 unit amroll: 6 unit dumptruck: 27 unit compactor: 20 unit" Non Prioritas - - 16711 E-WALIDATA 2.11.000160 Sarana dan prasarana pengumpulan sampah Sarana dan prasarana pengumpulan sampah Dinas Lingkungan Hidup "1. tersedianya data dan jumlah sarana pengumpulan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengumpulan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pengumpulan sampah" unit "TPS: 4 Depo: 13" Non Prioritas - - 16712 E-WALIDATA 2.11.000174 Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Dinas Lingkungan Hidup "1. Data jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. Data jumlah sampah yang di di daur ulang 3. Data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan 4. Data jumlah sampah yang di manfaatkan kembali" ton 0.28 ton/hari Non Prioritas - - 16713 E-WALIDATA 2.11.000176 Volume timbulan sampah yang diolah Volume timbulan sampah yang diolah Dinas Lingkungan Hidup "1. Data jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. Data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. Data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton" ton 139.62 ton/hari Non Prioritas - - 16714 E-WALIDATA 2.11.000286 Volume sampah yang didaur ulang Volume sampah yang didaur ulang Dinas Lingkungan Hidup "1. tersedianya data jumlah sampah yang di di daur ulang 2. tersedianya data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan" ton 45.598 ton/hari Non Prioritas - - 16715 E-WALIDATA 2.11.000288 Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Dinas Lingkungan Hidup "1. jumlah timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah) 2. jumlah residu sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (hasil dari pengolahan di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan)" ton 56.96 ton/hari Non Prioritas - - 16716 E-WALIDATA 2.11.000046 Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan kelompok 519.0 Non Prioritas - - 16717 E-WALIDATA 2.11.000070 Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan Dinas Lingkungan Hidup "1. tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan 2. tersedianya data kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas 3. tersedianya data personil kelompok masyarakat yang telah di tingkatkan kapasitasnya 4. tersedianya data renaksi kelompok yang di tingkatkan kapasitasnya" kelompok 706.0 Non Prioritas - - 16718 E-WALIDATA 1.03.000367 Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16719 E-WALIDATA 1.03.000373 Jumlah Tim Profesi Ahli (TPA) Jumlah Tim Profesi Ahli (TPA) Dinas Lingkungan Hidup "&Jumlah TPA dari masing-masing unsur terdiri dari: Akademisi = 422 Profesi = 1075 Pakar =117 Jumlah TPA = 1614 TPA&" orang 0.0 Non Prioritas - - 16720 E-WALIDATA 2.11.000001 Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1 Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1 Dinas Lingkungan Hidup Tersedianya audit lingkungan hidup yang diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku laporan 0.0 Non Prioritas - - 16721 E-WALIDATA 2.11.000021 Data pengujian parameter kualitas lingkungan Data pengujian parameter kualitas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Data hasil penetapan dan penentuan parameter kualitas lingkungan baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu data 1157.0 Non Prioritas - - 16722 E-WALIDATA 2.11.000023 Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi Dinas Lingkungan Hidup "1. tersedianya data sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. tersedianya data sarana dan prasarana pengurangan sampah (gudang) dll 3. tersedianya data sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibantu pengadaannya (Pusat, Provinsi, Program, LN, LSM, NGO dll)" dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16723 E-WALIDATA 2.11.000029 Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah dokumen 2.0 Non Prioritas - - 16724 E-WALIDATA 2.11.000034 Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview Dinas Lingkungan Hidup "1. jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah 2. jumlah kebijakan yang disusun 3. jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan kebijakan" dokumen 2.0 Non Prioritas - - 16725 E-WALIDATA 2.11.000052 Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Dinas Lingkungan Hidup Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota izin 0.0 Non Prioritas - - 16726 E-WALIDATA 2.11.000056 Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Dinas Lingkungan Hidup Tersedianya data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota izin 0.0 Non Prioritas - - 16727 E-WALIDATA 2.11.000069 Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir Dinas Lingkungan Hidup Data kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas kelompok 519.0 Non Prioritas - - 16728 E-WALIDATA 2.11.000090 Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi Dinas Lingkungan Hidup "1. Data sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. Data sarana dan prasarana pengurangan sampah (gudang) dll 3. Data sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibantu pengadaannya (Pusat, Provinsi, Program, LN, LSM, NGO dll)" dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16729 E-WALIDATA 2.11.000108 Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting Dinas Lingkungan Hidup Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan lembaga 1038.0 Non Prioritas - - 16730 E-WALIDATA 2.11.000129 Nilai IKAL n-1 Nilai IKAL n-1 Dinas Lingkungan Hidup Nilai yang menunjukan kualitas air laut pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air laut sesuai dengan NSPK yang berlaku poin n/a Non Prioritas - - 16731 E-WALIDATA 2.11.000130 Nilai IKLH n-1 Nilai IKLH n-1 Dinas Lingkungan Hidup Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari IKA, IKU, IKTL, dan IKAL. poin 55.53 Non Prioritas - - 16732 E-WALIDATA 2.11.000136 Permohonan kelayakan lingkungan hidup Permohonan kelayakan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Data permohonan kelayakan lingkungan hidup yang diajukan kepada pemerintah dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16733 E-WALIDATA 2.11.000175 Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan Dinas Lingkungan Hidup "1. Data jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. Data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. Data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton" ton 185.5 ton/hari Non Prioritas - - 16734 E-WALIDATA 2.11.000177 Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA Dinas Lingkungan Hidup "1. Data jumlah timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah) 2. Data jumlah residu sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (hasil dari pengolahan di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan)" ton 56.96 ton/hari Non Prioritas - - 16735 E-WALIDATA 2.11.000189 Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun Dinas Lingkungan Hidup "1. Data jumlah kajian pendukung kebijakan daerah yang di susun 2. Data jumlah kebijakan daerah yang di terbitkan 3. Data kebijakan daerah yang telah di terbitkan" dokumen 2.0 Non Prioritas - - 16736 E-WALIDATA 2.11.000230 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dinas Lingkungan Hidup Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku dokumen 3.0 Non Prioritas - - 16737 E-WALIDATA 2.11.000238 Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting Dinas Lingkungan Hidup Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan lembaga 1038.0 Non Prioritas - - 16738 E-WALIDATA 2.11.000246 Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Jumlah keseluruhan individu dalam suatu lembaga formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup orang "45 kelurahan 234 sekolah setingkat SD/SMP" Non Prioritas - - 16739 E-WALIDATA 2.11.000259 Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi Dinas Lingkungan Hidup "1. tersedianya data dan jumlah sarana serta prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana dan prasearana penanganan sampah kabupaten/kota (Rp/bulan atau Rp/ton atau Rp/tahun) 3. tersedianya data biaya pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota (Rp/tahun)" unit "Pemilahan dan Pengolahan conveyor: 5 unit timbangan besar: 1 unit cacah pilah : 2 unit cacah pilah otomatis (gibrik): 2 unit mesin gibrik screw dan panel: 3 unit conveyor feeder 2 unit conveyor pemilah 2 unit ember organik: 1469 unit modul RDF: 3 unit Insinerator: 7 unit TPS: 4 unit Depo: 13 unit UPS Non Thermal: 3 unit UPS Thermal: 2 Unit UPS Gabungan (Thermal dan Non Thermal) : 1 unit Pengangkutan kendaraan roda tiga: 41 unit pick up: 4 unit amroll: 6 unit dumptruck: 27 unit compactor: 20 unit" Non Prioritas - - 16740 E-WALIDATA 2.11.000346 Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS Dinas Lingkungan Hidup Data jumlah lembaga pendidikan formal atau sekolah yang mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS sekolah 127 sekolah Adiwiyata Non Prioritas - - 16741 E-WALIDATA 2.11.000289 Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya Dinas Lingkungan Hidup "1. tersedianya jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. tersedianya data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. tersedianya data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton" ton 242.45 ton/hari Non Prioritas - - 16742 "" "" "" Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan per Kemantren Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" izin 2090.0 Non Prioritas - - 16743 "" "" "" Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Tegalrejo Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" izin 168.0 Non Prioritas 34.71.01 - 16744 "" "" "" Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Jetis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" izin 152.0 Non Prioritas 34.71.02 - 16745 "" "" "" Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Gondokusuman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" izin 264.0 Non Prioritas 34.71.03 - 16746 "" "" "" Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Danurejan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" izin 82.0 Non Prioritas 34.71.04 - 16747 "" "" "" Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Gedongtengen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" izin 81.0 Non Prioritas 34.71.05 - 16748 "" "" "" Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Ngampilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" izin 53.0 Non Prioritas 34.71.06 - 16749 "" "" "" Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Wirobrajan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" izin 165.0 Non Prioritas 34.71.07 - 16750 "" "" "" Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Mantrijeron Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" izin 128.0 Non Prioritas 34.71.08 - 16751 "" "" "" Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Kraton Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" izin 99.0 Non Prioritas 34.71.09 - 16752 "" "" "" Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Gondomanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" izin 109.0 Non Prioritas 34.71.03 - 16753 "" "" "" Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Pakualaman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" izin 51.0 Non Prioritas 34.71.11 - 16754 "" "" "" Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Mergangsan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" izin 160.0 Non Prioritas 34.71.12 - 16755 "" "" "" Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Umbulharjo Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" izin 407.0 Non Prioritas 34.71.13 - 16756 "" "" "" Jumlah Ijin Rumah Makan/Restoran yang Diterbitkan Kemantren Kotagede Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" izin 171.0 Non Prioritas 34.71.14 - 16757 "" "" "" Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan menurut Bentuk Badan Hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 793.0 Non Prioritas - - 16758 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum PT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 249.0 Non Prioritas - - 16759 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan Januari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 9.0 Non Prioritas - - 16760 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan Februari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 32.0 Non Prioritas - - 16761 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan Maret Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 21.0 Non Prioritas - - 16762 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan April Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 17.0 Non Prioritas - - 16763 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan Mei Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 18.0 Non Prioritas - - 16764 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan Juni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 20.0 Non Prioritas - - 16765 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan Juli Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 31.0 Non Prioritas - - 16766 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan Agustus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 26.0 Non Prioritas - - 16767 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan September Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 21.0 Non Prioritas - - 16768 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan Oktober Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 19.0 Non Prioritas - - 16769 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan November Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 16.0 Non Prioritas - - 16770 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum PT Bulan Desember Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 19.0 Non Prioritas - - 16771 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum CV Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 266.0 Non Prioritas - - 16772 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan Januari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 11.0 Non Prioritas - - 16773 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan Februari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 43.0 Non Prioritas - - 16774 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan Maret Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 40.0 Non Prioritas - - 16775 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan April Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 14.0 Non Prioritas - - 16776 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan Mei Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 27.0 Non Prioritas - - 16777 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan Juni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 17.0 Non Prioritas - - 16778 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan Juli Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 23.0 Non Prioritas - - 16779 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan Agustus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 12.0 Non Prioritas - - 16780 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan September Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 23.0 Non Prioritas - - 16781 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan Oktober Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 20.0 Non Prioritas - - 16782 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan November Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 16.0 Non Prioritas - - 16783 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum CV Bulan Desember Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 20.0 Non Prioritas - - 16784 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Firma Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 2.0 Non Prioritas - - 16785 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan Januari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 0.0 Non Prioritas - - 16786 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan Februari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 1.0 Non Prioritas - - 16787 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan Maret Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 0.0 Non Prioritas - - 16788 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan April Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 1.0 Non Prioritas - - 16789 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan Mei Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 0.0 Non Prioritas - - 16790 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan Juni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 0.0 Non Prioritas - - 16791 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan Juli Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 0.0 Non Prioritas - - 16792 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan Agustus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 0.0 Non Prioritas - - 16793 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan September Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 0.0 Non Prioritas - - 16794 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan Oktober Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 0.0 Non Prioritas - - 16795 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan November Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 0.0 Non Prioritas - - 16796 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Firma Bulan Desember Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 0.0 Non Prioritas - - 16797 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 62.0 Non Prioritas - - 16798 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan Januari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 0.0 Non Prioritas - - 16799 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan Februari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 0.0 Non Prioritas - - 16800 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan Maret Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 1.0 Non Prioritas - - 16801 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan April Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 4.0 Non Prioritas - - 16802 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan Mei Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 1.0 Non Prioritas - - 16803 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan Juni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 2.0 Non Prioritas - - 16804 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan Juli Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 39.0 Non Prioritas - - 16805 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan Agustus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 4.0 Non Prioritas - - 16806 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan September Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 3.0 Non Prioritas - - 16807 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan Oktober Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 6.0 Non Prioritas - - 16808 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan November Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 1.0 Non Prioritas - - 16809 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Koperasi Bulan Desember Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 1.0 Non Prioritas - - 16810 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 152.0 Non Prioritas - - 16811 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan Januari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 4.0 Non Prioritas - - 16812 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan Februari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 20.0 Non Prioritas - - 16813 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan Maret Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 13.0 Non Prioritas - - 16814 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan April Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 5.0 Non Prioritas - - 16815 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan Mei Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 16.0 Non Prioritas - - 16816 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan Juni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 18.0 Non Prioritas - - 16817 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan Juli Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 16.0 Non Prioritas - - 16818 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan Agustus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 13.0 Non Prioritas - - 16819 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan September Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 10.0 Non Prioritas - - 16820 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan Oktober Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 6.0 Non Prioritas - - 16821 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan November Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 19.0 Non Prioritas - - 16822 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Perorangan Bulan Desember Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 12.0 Non Prioritas - - 16823 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 62.0 Non Prioritas - - 16824 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan Januari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 1.0 Non Prioritas - - 16825 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan Februari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 3.0 Non Prioritas - - 16826 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan Maret Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 7.0 Non Prioritas - - 16827 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan April Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 3.0 Non Prioritas - - 16828 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan Mei Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 1.0 Non Prioritas - - 16829 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan Juni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 6.0 Non Prioritas - - 16830 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan Juli Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 8.0 Non Prioritas - - 16831 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan Agustus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 8.0 Non Prioritas - - 16832 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan September Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 9.0 Non Prioritas - - 16833 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan Oktober Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 4.0 Non Prioritas - - 16834 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan November Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 5.0 Non Prioritas - - 16835 "" "" "" Jumlah NIB Badan Hukum Bentuk Usaha Lain Bulan Desember Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 7.0 Non Prioritas - - 16836 "" "" "" Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan untuk Usaha Mikro Kecil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 7974.0 Non Prioritas - - 16837 "" "" "" Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan Januari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 911.0 Non Prioritas - - 16838 "" "" "" Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan Februari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 887.0 Non Prioritas - - 16839 "" "" "" Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan Maret Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 498.0 Non Prioritas - - 16840 "" "" "" Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan April Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 575.0 Non Prioritas - - 16841 "" "" "" Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan Mei Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 725.0 Non Prioritas - - 16842 "" "" "" Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan Juni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 607.0 Non Prioritas - - 16843 "" "" "" Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan Juli Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 782.0 Non Prioritas - - 16844 "" "" "" Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan Agustus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 714.0 Non Prioritas - - 16845 "" "" "" Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan September Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 877.0 Non Prioritas - - 16846 "" "" "" Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan Oktober Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 467.0 Non Prioritas - - 16847 "" "" "" Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan November Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 424.0 Non Prioritas - - 16848 "" "" "" Jumlah NIB Usaha Mikro Kecil Bulan Desember Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" NIB 507.0 Non Prioritas - - 16849 "" "" "" Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" dokumen 3728.0 Non Prioritas - - 16850 "" "" "" Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" dokumen 5378.0 Non Prioritas - - 16851 E-WALIDATA 2.18.000032 Unit Usaha yang dilakukan pengawasan. Unit Usaha yang dilakukan pengawasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. unit usaha 45 Kegiatan Usaha Non Prioritas - - 16852 E-WALIDATA 2.18.000034 Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha. Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya." unit usaha 1770 Perizinan berusaha terbit Non Prioritas - - 16853 "" "" "" Jumlah Investor PMA dan PMDN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" unit 8012.0 Non Prioritas - - 16854 "" "" "" Investor PMA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" unit 4.0 Non Prioritas - - 16855 "" "" "" Investor PMDN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" unit 8008.0 Non Prioritas - - 16856 "" "" "" Jumlah Proyek Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" proyek 4369.0 Non Prioritas - - 16857 "" "" "" Jumlah Proyek PMA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Jumlah Proyek Penanaman Modal Asing di wilayah DIY pada periode berkenaan. proyek 339.0 Non Prioritas - - 16858 "" "" "" Jumlah Proyek PMDN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah proyek Penanaman Modal Dalam Negeri pada periode berkenaan. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Baik perorangan maupun badan usaha bisa menjadi penanam modal dalam negeri tersebut. proyek 4030.0 Non Prioritas - - 16859 "" "" "" Realisasi Kumulatif Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" juta-rupiah 1041746454203.0 Non Prioritas - - 16860 "" "" "" Realisasi Kumulatif Investasi PMA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai investasi Penanaman Modal Asing yang direalisasikan di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 152965322114.0 Non Prioritas - - 16861 "" "" "" Realisasi Kumulatif Investasi PMA Sektor Sekunder Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" juta-rupiah 32057535867.0 Non Prioritas - - 16862 "" "" "" PMA Industri Makanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada industri makanan di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 31295566242.0 Non Prioritas - - 16863 "" "" "" PMA Industri Tekstil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada industri tekstil di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 0.0 Non Prioritas - - 16864 "" "" "" PMA Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 333333333.0 Non Prioritas - - 16865 "" "" "" PMA Industri Kertas dan Percetakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Industri Kertas dan Percetakan di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 26416030.0 Non Prioritas - - 16866 "" "" "" PMA Industri Lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Industri Lainnya di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 402220262.0 Non Prioritas - - 16867 "" "" "" Realisasi Kumulatif Investasi PMA Sektor Tersier Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" juta-rupiah 120907786247.0 Non Prioritas - - 16868 "" "" "" PMA Perhotelan dan Restoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Perhotelan dan Restoran di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 22501530138.0 Non Prioritas - - 16869 "" "" "" PMA Perdagangan dan Reparasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Perdagangan dan Reparasi di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 1177533337.0 Non Prioritas - - 16870 "" "" "" PMA Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 8900000000.0 Non Prioritas - - 16871 "" "" "" PMA Transportasi, Gudang dan Komunikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Transportasi, Gudang, dan Komunikasi di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 56665518610.0 Non Prioritas - - 16872 "" "" "" PMA Jasa Lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Jasa Lainnya di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 31663204162.0 Non Prioritas - - 16873 "" "" "" Realisasi Kumulatif Investasi PMDN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun berkenaan yang direalisasikan di wilayah DIY. juta-rupiah 888781132089.0 Non Prioritas - - 16874 "" "" "" Realisasi Kumulatif Investasi PMDN Sektor Sekunder Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" juta-rupiah 17358853359.0 Non Prioritas - - 16875 "" "" "" PMDN Industri Makanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Makanan di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 8567620781.0 Non Prioritas - - 16876 "" "" "" PMDN Industri Tekstil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada industri tekstil di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 0.0 Non Prioritas - - 16877 "" "" "" PMDN Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 1124900000.0 Non Prioritas - - 16878 "" "" "" PMDN Industri Kertas dan Percetakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Kertas dan Percetakan di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 2011336106.0 Non Prioritas - - 16879 "" "" "" PMDN Industri Kimia dan farmasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Kimia dan Farmasi di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 19250000.0 Non Prioritas - - 16880 "" "" "" PMDN Industri Karet dan Plastik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Karet dan Plastik di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 32710000.0 Non Prioritas - - 16881 "" "" "" PMDN Industri Mineral non Logam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Mineral Non Logam di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 3103500000.0 Non Prioritas - - 16882 "" "" "" PMDN Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 0.0 Non Prioritas - - 16883 "" "" "" PMDN Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik, dan Jam di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 2240604134.0 Non Prioritas - - 16884 "" "" "" PMDN Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 0.0 Non Prioritas - - 16885 "" "" "" PMDN Industri Lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Lainnya di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 258932338.0 Non Prioritas - - 16886 "" "" "" Realisasi Kumulatif Investasi PMDN Sektor Tersier Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" juta-rupiah 871422278730.0 Non Prioritas - - 16887 "" "" "" PMDN Konstruksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Konstruksi di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 7429036453.0 Non Prioritas - - 16888 "" "" "" PMDN Perhotelan dan Restoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Perhotelan dan Restoran di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 466843281836.0 Non Prioritas - - 16889 "" "" "" PMDN Perdagangan dan Reparasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Perdagangan dan Reparasi di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 96039125239.0 Non Prioritas - - 16890 "" "" "" PMDN Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 158926843936.0 Non Prioritas - - 16891 "" "" "" PMDN Transportasi, Gudang dan Komunikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Transportasi, Gudang, dan Komunikasi di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 5653769908.0 Non Prioritas - - 16892 "" "" "" PMDN Listrik, Gas dan Air Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Listrik, Gas, dan Air di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 360000000.0 Non Prioritas - - 16893 "" "" "" PMDN Jasa Lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Jasa Lainnya di wilayah DIY pada periode berkenaan. juta-rupiah 136170221358.0 Non Prioritas - - 16894 "" "" "" Total Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" - 17.79 Non Prioritas - - 16895 "" "" "" Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" - 13.08 Non Prioritas - - 16896 "" "" "" Jumlah Tenaga Kerja PMA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" jiwa 837.0 Non Prioritas - - 16897 "" "" "" Perusahaan PMA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" unit 64.0 Non Prioritas - - 16898 "" "" "" Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" - 4.71 Non Prioritas - - 16899 "" "" "" Jumlah Tenaga Kerja PMDN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" jiwa 2390.0 Non Prioritas - - 16900 "" "" "" Perusahaan PMDN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" unit 507.0 Non Prioritas - - 16901 E-WALIDATA 2.18.000001 Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal. Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll. orang n/a Non Prioritas - - 16902 E-WALIDATA 2.18.000005 Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik. Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan dokumen 4.0 Non Prioritas - - 16903 E-WALIDATA 2.18.000004 Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.&" dokumen 5929.0 Non Prioritas - - 16904 "" "" "" Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai predikat Reformasi Birokrasi OPD pada tahun n yang dikeluarkan oleh Tim RB Pemda melalui Biro Organisasi - 91638.0 Non Prioritas - - 16905 "" "" "" Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah kerja sama yang masih berlaku dan berada dalam negeri di DIY pada tahun berkenaan. perjanjian 0.0 Non Prioritas - - 16906 "" "" "" Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal dan Eksternal) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai IKM pada produk pelayanan di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY pada periode berkenaan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik (dalam hal ini Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya (BPS Prov DIY). - 3.36 Non Prioritas - - 16907 E-WALIDATA 2.18.000013 Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik; Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia." orang 1469.0 Non Prioritas - - 16908 E-WALIDATA 2.18.000014 Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik. Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan orang 940.0 Non Prioritas - - 16909 E-WALIDATA 2.18.000016 Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik; Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pelayanan terpadu perizinan berbasis elektronik adalah Perizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia." orang 1469.0 Non Prioritas - - 16910 E-WALIDATA 2.18.000017 Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik; Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan berbasis sistem elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia." orang 1469.0 Non Prioritas - - 16911 E-WALIDATA 2.18.000018 Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.&" dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16912 E-WALIDATA 2.18.000026 peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah; peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah. dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16913 E-WALIDATA 2.18.000027 Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah. Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah. dokumen 0.0 Non Prioritas - - 16914 E-WALIDATA 2.18.000028 Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai nilai ekonomi dokumen 2.0 Non Prioritas - - 16915 E-WALIDATA 2.18.000002 Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis. Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur, Kepemimpinan, dll. orang 37.0 Non Prioritas - - 16916 E-WALIDATA 2.18.000006 Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.&" dokumen 4.0 Non Prioritas - - 16917 E-WALIDATA 2.18.000021 Peraturan daerah yang mengatur tentang promosi penanaman modal. Peraturan daerah yang mengatur tentang promosi penanaman modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perumusan strategi Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi berdasarkan pada Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal dokumen n/a Non Prioritas - - 16918 E-WALIDATA 2.18.000030 Rencana Minat Investasi di dalam negeri; Rencana Minat Investasi di dalam negeri; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Investasi di dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri." dokumen 44.0 Non Prioritas - - 16919 E-WALIDATA 2.18.000031 Rencana Minat Investasi di luar negeri. Rencana Minat Investasi di luar negeri. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Investasi di luar negeri adalah investasi asing langsung atau penanaman modal asing, di mana seorang investor pada lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain." dokumen n/a Non Prioritas - - 16920 E-WALIDATA 2.18.000038 Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal. Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan unit usaha n/a Non Prioritas - - 16921 E-WALIDATA 2.18.000040 Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal; Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha." unit usaha 1469.0 Non Prioritas - - 16922 E-WALIDATA 3.30.000001 Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Pasar Menurut Kemantren Dinas Perdagangan Informasi/data jumlah bangunan Pasar yang terdapat di Kabupaten/ Negeri dan digunakan sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. unit 29.0 Non Prioritas - - 16923 E-WALIDATA 3.30.000001 Agen dan Pasar Rakyat Luas Bangunan Pasar Menurut Kemantren Dinas Perdagangan Informasi/data keluasan dari bangunan Pasar yang terdapat di Kabupaten/ Negeri dan digunakan sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. ha 136872,77 Non Prioritas - - 16924 E-WALIDATA 3.30.000001 Agen dan Pasar Rakyat Luas Tanah Pasar Menurut Kemantren Dinas Perdagangan Informasi/data keluasan dari bangunan Pasar yang terdapat di Kabupaten/ Negeri dan digunakan sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. ha 132577.0 Non Prioritas - - 16925 E-WALIDATA 3.30.000001 Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Pedagang Pasar Menurut Kemantren Dinas Perdagangan Pedagang adalah orang yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat dan Kawasan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. orang 0.0 Non Prioritas - - 16926 E-WALIDATA 3.30.000001 Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Pedagang Kios Menurut Kemantren Dinas Perdagangan Pedagang adalah orang yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat dan Kawasan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. orang 3649.0 Non Prioritas - - 16927 E-WALIDATA 3.30.000001 Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Pedagang Los Pasar Menurut Kemantren Dinas Perdagangan "Total pedagang yang menempati atau melakukan aktivitas perdagangan di lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak. Biasanya merujuk pada total pedagang yang ada dalam suatu pasar." orang 0.0 Non Prioritas - - 16928 E-WALIDATA 3.30.000001 Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Pedagang Lapak Pasar Menurut Kemantren Dinas Perdagangan Jumlah pedagang lapak Pasar Kabupaten/ Negeri adalah mengacu pada total pedagang yang menempati lapak atau tempat jualan tidak permanen di dalam sebuah pasar yang berlokasi di tingkat kabupaten atau negeri atau total keseluruhan individi atau pelaku usaha yang menempati , mengelola dan melakukan kegiatan jual beli pada lapak- lapak di pasar yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten atau Negeri. orang 0.0 Non Prioritas - - 16929 E-WALIDATA 3.30.000001 Agen dan Pasar Rakyat Agen dan Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Distributor dan pedagang pasar rakyat yang menjual barang kebutuhan pokok dan barang penting unit 29.0 Non Prioritas - - 16930 E-WALIDATA 3.30.000010 Distributor B2 Distributor B2 Dinas Perdagangan "" orang 1.0 Non Prioritas - - 16931 E-WALIDATA 3.30.000015 Gudang yang telah terdaftar Gudang yang telah terdaftar Dinas Perdagangan Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. unit 35.0 Non Prioritas - - 16932 E-WALIDATA 3.30.000044 Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan tersebar di seluruh Pasar Rakyat di Kota Yogyakarta dengan Lokasi Sentral di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta yang berlokasi di lantai 3 Pasar Beringharjo. Sementara untuk Pasar – Pasar yang tersebar di kota Yogyakarta pemanfaatan sarpras di koordinasikan oleh Koordinartor Pasar yang telah di tunjuk oleh Dinas Perdagangan lokasi 29.0 Non Prioritas - - 16933 E-WALIDATA 3.30.000049 Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Dinas Perdagangan Sistem informasi yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan data serta informasi terkait aktivitas perdagangannya demi mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian perdagangan yang terintegrasi dengan sistem internal, eksternal, dan pusat. Sistem Informasi database pasar rakyat yang terintagrasi dengan pembayaran non tunai akan mendukung digitalisasi pasar rakyat. unit 29.0 Non Prioritas - - 16934 E-WALIDATA 3.30.000067 Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Dinas Perdagangan Data terkait pelaku usaha baik perorangan atau badanusahayang memiliki dan/atau menggunakan UTTP dalamkegiatanusaha pelaku usaha 2340.0 Non Prioritas - - 16935 E-WALIDATA 3.30.000091 Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan adalan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Bidang Pasar Rakyat Sub Bidang Sarana dan Prasarana pelaku usaha 13187.0 Non Prioritas - - 16936 E-WALIDATA 3.30.000103 Sarana Distribusi Perdagangan Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Sarana Distribusi Perdagangan adalah infrastutktur yang di pergunakan untuk mendukung dan memfasilitasi agar proses perdagangan berjalan dengan lancar unit 29.0 Non Prioritas - - 16937 "" "" "" Toko Modern Dinas Perdagangan Toko modern adalah bentuk toko ritel dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan) yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, seperti minimarket, supermarket, department store, atau hypermarket, dan juga toko grosir berbentuk perkulakan, yang dikenal dengan tata letak terorganisir, penggunaan teknologi modern (seperti barcode dan kasir otomatis), fasilitas lengkap, serta kebersihan dan kenyamanan yang lebih baik dibandingkan toko tradision unit 175.0 Non Prioritas - - 16938 "" "" "" Kios Dinas Perdagangan Toko modern adalah bentuk toko ritel dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan) yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, seperti minimarket, supermarket, department store, atau hypermarket, dan juga toko grosir berbentuk perkulakan, yang dikenal dengan tata letak terorganisir, penggunaan teknologi modern (seperti barcode dan kasir otomatis), fasilitas lengkap, serta kebersihan dan kenyamanan yang lebih baik dibandingkan toko tradision unit 3660.0 Non Prioritas - - 16939 "" "" "" Pengusaha Kecil Dinas Perdagangan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 12154.0 Non Prioritas - - 16940 E-WALIDATA 3.30.000019 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Koordinasi dan Sosialisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan narasumber BUMN dan Distributor Bahan Kebutuhan Pokok kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 16941 E-WALIDATA 3.30.000020 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Fasilitasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting kepada Pedagang Pasar Rakyat dengan bekerjasama dengan BUMN dan Distributor Bahan Kebutuhan Pokok kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 16942 E-WALIDATA 3.30.000023 Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Dinas Perdagangan Data terkait wajib tera/tera ulang yang sudah mendapatkanpembinaan (Pengetahuan Umum Metrologi Legal) tentangkewajiban untuk melakukan tera/tera ulang UTTP, dancarapenggunaan UTTP. kegiatan 20.0 Non Prioritas - - 16943 E-WALIDATA 3.30.000025 Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Intervensi Pemkot dalam pengendalian stok dan ketersediaan barang kebutuhan pokok melalui Kios Segoro Amarto dan Warung Mrantasi kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 16944 E-WALIDATA 3.30.000026 Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal Dinas Perdagangan "" kegiatan 0.0 Non Prioritas - - 16945 E-WALIDATA 3.30.000053 Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan Distribusi Bahan Berbahaya bagi PA-B2 Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan Distribusi Bahan Berbahaya bagi PA-B2 Dinas Perdagangan "" kegiatan N/a Non Prioritas - - 16946 E-WALIDATA 3.30.000054 Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 Dinas Perdagangan "" kegiatan N/a Non Prioritas - - 16947 E-WALIDATA 3.30.000057 Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Dinas Perdagangan Operasi Pasar dengan bantuan biaya distribusi dari pemerintah menjelang HBKN kegiatan 2.0 Non Prioritas - - 16948 E-WALIDATA 3.30.000058 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Dinas Perdagangan Operasi Pasar tanpa bantuan biaya distribusi kegiatan 28.0 Non Prioritas - - 16949 E-WALIDATA 3.30.000060 Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Dinas Perdagangan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah Tersedianya laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan alat ukur laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan satuan laporan kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 16950 E-WALIDATA 3.30.000061 Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% Dinas Perdagangan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah Tersedianya laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan alat ukur laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan satuan laporan kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 16951 E-WALIDATA 3.30.000063 Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan Dinas Perdagangan "Data hasil kegiatan tera/tera ulang UTTP yang berupaAlat Perlengkapan yang digunakan dalam suatu penakaran/penimbangan/pengukuran (contoh: Anak Timbangan)" kegiatan 25.0 Non Prioritas - - 16952 E-WALIDATA 3.30.000064 Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar Dinas Perdagangan "Data hasil kegiatan tera/tera ulang UTTP yang cara penggunaannya dengan cara menakar (contoh: Takaran)" kegiatan 21.0 Non Prioritas - - 16953 E-WALIDATA 3.30.000065 Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang Dinas Perdagangan Data hasil kegiatan tera/tera ulang yang cara penggunaannyadengan cara menimbang (contoh: timbangan meja) kegiatan 38.0 Non Prioritas - - 16954 E-WALIDATA 3.30.000066 Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur Dinas Perdagangan Data hasil kegiatan tera/tera ulang yang cara penggunaannyadengan cara mengukur (contoh: meteran kayu) kegiatan 2.0 Non Prioritas - - 16955 E-WALIDATA 3.30.000068 Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Dinas Perdagangan Distributor/grosir barang kebutuhan pokok unit N/a Non Prioritas - - 16956 E-WALIDATA 3.30.000073 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Dinas Perdagangan Pemantauan harga setiap hari kerja untuk pasar panauan SP2KP dan setiap hari Senin dan Kamis untuk pasar pantauan harga Kota Yogyakarta kegiatan 365.0 Non Prioritas - - 16957 E-WALIDATA 3.30.000074 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Dinas Perdagangan Monitoring dan Pengawasan kepada SPBU, agen/pangkalan LPG bersubsidi, kegiatan 2.0 Non Prioritas - - 16958 E-WALIDATA 3.30.000075 Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Jasa Akomodasi Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Jasa Akomodasi Dinas Perdagangan "" kegiatan N/a Non Prioritas - - 16959 E-WALIDATA 3.30.000076 Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Marketplace Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Marketplace Dinas Perdagangan "" kegiatan 2.0 Non Prioritas - - 16960 E-WALIDATA 3.30.000078 Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail Dinas Perdagangan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail adalah strategi pemasaran yang dilakukan dengan cara menjalin kerja sama antara produsen lokal (dalam negeri) dengan pelaku usaha ritel (retail) untuk memasarkan dan mendistribusikan produk-produk dalam negeri kepada konsumen secara lebih luas dan efisien. kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 16961 E-WALIDATA 3.30.000080 Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Pembinaan dan pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dilakukan untuk memastikan bahwa Sarana dan Prasarana Perdagangan dapat beroperasi secara efisien , tertib dan berkelanjutan . Untuk pembinaan dilakukan dengan pembekalan ketrampilan dan meningkatkan pengetahuan juga memastikan kepatuhan regulasi. Sementara untuk pengendalian dilakukan monev , dan pengawasan terhadap kepatuhan hukum. kegiatan 14.0 Non Prioritas - - 16962 "" "" "" Persentase cakupan bina kelompok pedagang informal Dinas Perdagangan kelompok pedagang terdiri dari pedagang pasar rakyat dan pelaku umkm binaan yang bermitra dengan toko modern persen 36.726 Non Prioritas - - 16963 "" "" "" Jumlah kelompok pedagang informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Dinas Perdagangan jumlah kelompok pedagang terdiri dari pedagang pasar rakyat dan pelaku umkm binaan yang bermitra dengan toko modern yang mendapat binaan unit 350.0 Non Prioritas - - 16964 "" "" "" Jumlah kelompok pedagang/usaha informal Dinas Perdagangan jumlah kelompok pedagang terdiri dari pedagang pasar rakyat dan pelaku umkm binaan yang bermitra dengan toko modern unit 953.0 Non Prioritas - - 16965 E-WALIDATA 3.30.000097 Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Dinas Perdagangan "" kegiatan 1.0 Non Prioritas - - 16966 E-WALIDATA 3.30.000092 Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Dinas Perdagangan "" orang N/a Non Prioritas - - 16967 E-WALIDATA 3.30.000099 Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90% Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90% Dinas Perdagangan "" unit 28500.0 Non Prioritas - - 16968 E-WALIDATA 3.30.000102 Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dinas Perdagangan Pusat perbelanjaan adalah sebuah kompleks bangunan atau area yang berisi sekelompok toko dan fasilitas komersial lainnya yang dikelola secara terpusat, menyediakan tempat untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa, serta sering kali dilengkapi dengan fasilitas parkir, restoran, dan area hiburan. Tujuannya adalah memberikan kemudahan berbelanja bagi pelanggan dan menciptakan pusat komunitas yang juga dapat berfungsi sebagai tempat rekreasi dan bersosialisasi. unit N/a Non Prioritas - - 16969 E-WALIDATA 3.30.000107 Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dinas Perdagangan Toko swalayan adalah toko eceran yang menerapkan sistem pelayanan mandiri (self-service), di mana pembeli memilih dan mengambil sendiri barang yang diinginkan sebelum melakukan pembayaran. Toko ini menjual berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari makanan, minuman, hingga produk rumah tangga, dan bisa berbentuk minimarket, supermarket, atau department store. unit N/a Non Prioritas - - 16970 E-WALIDATA 3.30.000048 Pasar Rakyat yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasar Rakyat yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dinas Perdagangan Pedagang dan pengelola pasar rakyat telah diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai prasyarat menjadi pedagang dan pengelola pasar rakyat di Kota Yogyakarta. unit N/a Non Prioritas - - 16971 E-WALIDATA 3.30.000077 Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Perhotelan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Perhotelan Dinas Perdagangan "" kegiatan N/a Non Prioritas - - 16972 E-WALIDATA 3.30.000079 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan sangat penting untuk memastikan kelancaran arus barang, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemberdayaan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan pemanfaatan teknologi. kegiatan 14.0 Non Prioritas - - 16973 E-WALIDATA 3.30.000083 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Peenjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Peenjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dinas Perdagangan "" kegiatan 24.0 Non Prioritas - - 16974 E-WALIDATA 3.30.000084 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dinas Perdagangan "" kegiatan N/a Non Prioritas - - 16975 E-WALIDATA 3.30.000085 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Dinas Perdagangan Pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya (B2) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memantau dan mengontrol bagaimana B2 didistribusikan, dikemas, dan diberi label guna mencegah potensi bahaya terhadap kesehatan dan lingkungan. Pengawasan ini ditujukan pada P-B2 (Produsen B2) untuk memastikan produksi dan kemasan yang aman, pada Distributor B2 untuk mengontrol distribusi yang sesuai standar, dan pada PA-B2 (Pengguna Akhir) untuk memastikan mereka mengetahui dan dapat mengelola risiko penggunaan B2 kegiatan 4.0 Non Prioritas - - 16976 E-WALIDATA 3.30.000096 Produsen B2 (P-B2) Produsen B2 (P-B2) Dinas Perdagangan "" orang 0.0 Non Prioritas - - 16977 "" "" "" Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi yang rutin melaksanakan rapat anggota di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 145.0 Non Prioritas - - 16978 "" "" "" Jumlah Koperasi Aktif Kemantren Tegalrejo Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi aktif di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Suatu koperasi dianggap aktif jika secara kelembagaan dan usaha telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal sekali dalam tiga tahunan terakhir. unit 23.0 Non Prioritas 34.71.01 - 16979 "" "" "" Jumlah Koperasi Aktif Kemantren Jetis Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi aktif di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Suatu koperasi dianggap aktif jika secara kelembagaan dan usaha telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal sekali dalam tiga tahunan terakhir. unit 38.0 Non Prioritas 34.71.02 - 16980 "" "" "" Jumlah Koperasi Aktif Kemantren Gondokusuman Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi aktif di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Suatu koperasi dianggap aktif jika secara kelembagaan dan usaha telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal sekali dalam tiga tahunan terakhir. unit 55.0 Non Prioritas 34.71.03 - 16981 "" "" "" Jumlah Koperasi Aktif Kemantren Danurejan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi aktif di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Suatu koperasi dianggap aktif jika secara kelembagaan dan usaha telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal sekali dalam tiga tahunan terakhir. unit 22.0 Non Prioritas 34.71.04 - 16982 "" "" "" Jumlah Koperasi Aktif Kemantren Gedongtengen Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi aktif di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Suatu koperasi dianggap aktif jika secara kelembagaan dan usaha telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal sekali dalam tiga tahunan terakhir. unit 20.0 Non Prioritas 34.71.05 - 16983 "" "" "" Jumlah Koperasi Aktif Kemantren Ngampilan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi aktif di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Suatu koperasi dianggap aktif jika secara kelembagaan dan usaha telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal sekali dalam tiga tahunan terakhir. unit 11.0 Non Prioritas 34.71.06 - 16984 "" "" "" Jumlah Koperasi Aktif Kemantren Wirobrajan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi aktif di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Suatu koperasi dianggap aktif jika secara kelembagaan dan usaha telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal sekali dalam tiga tahunan terakhir. unit 17.0 Non Prioritas 34.71.07 - 16985 "" "" "" Jumlah Koperasi Aktif Kemantren Mantrijeron Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi aktif di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Suatu koperasi dianggap aktif jika secara kelembagaan dan usaha telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal sekali dalam tiga tahunan terakhir. unit 18.0 Non Prioritas 34.71.08 - 16986 "" "" "" Jumlah Koperasi Aktif Kemantren Kraton Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi aktif di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Suatu koperasi dianggap aktif jika secara kelembagaan dan usaha telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal sekali dalam tiga tahunan terakhir. unit 15.0 Non Prioritas 34.71.09 - 16987 "" "" "" Jumlah Koperasi Aktif Kemantren Gondomanan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi aktif di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Suatu koperasi dianggap aktif jika secara kelembagaan dan usaha telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal sekali dalam tiga tahunan terakhir. unit 25.0 Non Prioritas 34.71.03 - 16988 "" "" "" Jumlah Koperasi Aktif Kemantren Pakualaman Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi aktif di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Suatu koperasi dianggap aktif jika secara kelembagaan dan usaha telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal sekali dalam tiga tahunan terakhir. unit 10.0 Non Prioritas 34.71.11 - 16989 "" "" "" Jumlah Koperasi Aktif Kemantren Mergangsan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi aktif di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Suatu koperasi dianggap aktif jika secara kelembagaan dan usaha telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal sekali dalam tiga tahunan terakhir. unit 29.0 Non Prioritas 34.71.12 - 16990 "" "" "" Jumlah Koperasi Aktif Kemantren Umbulharjo Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi aktif di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Suatu koperasi dianggap aktif jika secara kelembagaan dan usaha telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal sekali dalam tiga tahunan terakhir. unit 87.0 Non Prioritas 34.71.13 - 16991 "" "" "" Jumlah Koperasi Aktif Kemantren Kotagede Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi aktif di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Suatu koperasi dianggap aktif jika secara kelembagaan dan usaha telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal sekali dalam tiga tahunan terakhir. unit 27.0 Non Prioritas 34.71.14 - 16992 "" "" "" Jumlah Koperasi Pasif Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi pasif di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Koperasi pasif ialah koperasi yang membuat laporan keuangan tetapi tidak pernah menyelenggarakan rapat anggota walaupun masih memiliki anggota 8. Rapat Anggota merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi koperasi. unit 0.0 Non Prioritas - - 16993 "" "" "" Jumlah KUD Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi KUD pada tahun berkenaan unit 1.0 Non Prioritas - - 16994 "" "" "" Koperasi Jasa Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi non KUD pada tahun berkenaan unit 5.0 Non Prioritas - - 16995 "" "" "" Koperasi Peternak Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi non KUD pada tahun berkenaan unit 1.0 Non Prioritas - - 16996 "" "" "" Kop.Industri/Kerajinan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi non KUD pada tahun berkenaan unit 9.0 Non Prioritas - - 16997 "" "" "" Kop. Simpan Pinjam Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi non KUD pada tahun berkenaan unit 30.0 Non Prioritas - - 16998 "" "" "" Kop. TNI/POLRI Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi non KUD pada tahun berkenaan unit 8.0 Non Prioritas - - 16999 "" "" "" Kop. Wanita Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi non KUD pada tahun berkenaan unit 18.0 Non Prioritas - - 17000 "" "" "" KPN/PKPN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi non KUD pada tahun berkenaan unit 86.0 Non Prioritas - - 17001 "" "" "" Kop. Mhs/Pemuda/Pramuka Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi non KUD pada tahun berkenaan unit 10.0 Non Prioritas - - 17002 "" "" "" Koperasi Angkutan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi non KUD pada tahun berkenaan unit 4.0 Non Prioritas - - 17003 "" "" "" Koperasi Veteran/Pensiunan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi non KUD pada tahun berkenaan unit 14.0 Non Prioritas - - 17004 "" "" "" Kopkar Swasta/BUMN Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi non KUD pada tahun berkenaan unit 76.0 Non Prioritas - - 17005 "" "" "" Koperasi Serba Usaha Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi non KUD pada tahun berkenaan unit 62.0 Non Prioritas - - 17006 "" "" "" Kop. Pasar/Kaki Lima Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi non KUD pada tahun berkenaan unit 7.0 Non Prioritas - - 17007 "" "" "" Kop. Lainnya Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi non KUD pada tahun berkenaan unit 64.0 Non Prioritas - - 17008 "" "" "" Kop. Sekunder Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi non KUD pada tahun berkenaan unit 2.0 Non Prioritas - - 17009 "" "" "" Jumlah Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total unit lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat yang tercatat dan aktif di suatu wilayah unit 0.0 Non Prioritas - - 17010 "" "" "" Jumlah Badan Usaha Kredit Pedesaan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total unit lembaga simpan pinjam berbasis desa (Badan Usaha Kredit Pedesaan) yang ada atau tertatat dalam suatu wilayah unit 14.0 Non Prioritas - - 17011 "" "" "" Jumlah Koperasi Primer Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi primer di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. unit 395.0 Non Prioritas - - 17012 "" "" "" Jumlah Koperasi Skunder Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi sekunder di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi unit 2.0 Non Prioritas - - 17013 "" "" "" Jumlah Koperasi Produsen Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi produsen di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Jenis koperasi dimana para anggotanya terdiri dari para produsen, baik itu produk barang maupun jasa. Jenis koperasi ini menyediakan bahan baku dan menjual barang-barang dari anggotanya dengan harga yang pantas. Contohnya, koperasi peternak lebah dimana produk yang dijual adalah madu dan makanan olahan dari madu. unit 6.0 Non Prioritas - - 17014 "" "" "" Jumlah Koperasi Konsumen Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi konsumen di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Koperasi yang dibentuk dan diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Koperasi ini umumnya menjual berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti di toko kelontong. unit 282.0 Non Prioritas - - 17015 "" "" "" Jumlah Koperasi Jasa Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi jasa di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Koperasi yang khusus bergerak di bidang pelayanan. Koperasi Jasa tumbuh akibat meningkatnya kegiatan usaha dan keanekaragaman kebutuhan, jadi selain kegiatan di bidang usaha produktif, koperasi juga perlu didirikan untuk kegiatan bidang usaha jasa. unit 18.0 Non Prioritas - - 17016 "" "" "" Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi simpan pinjam di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Koperasi yang kegiatan usahanya menyimpan dan atau menaungi Jumlah tabungan yang terkumpul dipinjamkan kepada para anggota – yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan – dengan tingkat bunga yang diatur dalam anggaran rumah tangga koperasi. unit 37.0 Non Prioritas - - 17017 "" "" "" Jumlah Koperasi Pemasaran Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi pemasaran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Koperasi yang usaha dalam rangka dimana menyampaikan barang maupun jasa pada konsumen. unit 9.0 Non Prioritas - - 17018 "" "" "" Jumlah Koperasi Konvensional Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi konvensional di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan dengan pola konvensional sesuai dengan perhitungan suku bunga. unit 335.0 Non Prioritas - - 17019 "" "" "" Jumlah Koperasi Syariah Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah koperasi syariah di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. unit 62.0 Non Prioritas - - 17020 "" "" "" Sisa Hasil Usaha Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah nilai selisih hasil usaha (SHU) koperasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan juta-rupiah 18429476688.0 Non Prioritas - - 17021 "" "" "" Aset Koperasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah nilai aset koperasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha dalam bentuk harta lancar dan atau harta tetap juta-rupiah 500914034204.0 Non Prioritas - - 17022 "" "" "" Jumlah Anggota Koperasi Laki-laki Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah pengurus koperasi berjenis kelamin laki-laki di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 27987.0 Non Prioritas - - 17023 "" "" "" Jumlah Anggota Koperasi Perempuan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah anggota koperasi berjenis kelamin perempuan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 26050.0 Non Prioritas - - 17024 "" "" "" Jumlah Anggota Koperasi Menurut Jenis Koperasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Banyaknya anggota yang tergabung dalam koperasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 54143.0 Non Prioritas - - 17025 "" "" "" Jumlah Dewan Syariah Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Banyaknya anggota dewan syariah di koperasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 10.0 Non Prioritas - - 17026 "" "" "" Jumlah Karyawan Koperasi Laki-laki Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah karyawan koperasi berjenis kelamin laki-laki di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 169.0 Non Prioritas - - 17027 "" "" "" Jumlah Karyawan Koperasi Perempuan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah karyawan koperasi berjenis kelamin perempuan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 193.0 Non Prioritas - - 17028 "" "" "" Jumlah Manajer Koperasi Laki-laki Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah manajer koperasi berjenis kelamin laki-laki di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 28.0 Non Prioritas - - 17029 "" "" "" Jumlah Manajer Koperasi Perempuan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah manajer koperasi berjenis kelamin perempuan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 12.0 Non Prioritas - - 17030 "" "" "" Jumlah Pengawas Koperasi Laki-laki Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah pengawas koperasi berjenis kelamin laki-laki di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 424.0 Non Prioritas - - 17031 "" "" "" Jumlah Pengawas Koperasi Perempuan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah pengawas koperasi berjenis kelamin perempuan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 235.0 Non Prioritas - - 17032 "" "" "" Jumlah Pengurus Koperasi Laki-laki Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah pengurus koperasi berjenis kelamin laki-laki di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 580.0 Non Prioritas - - 17033 "" "" "" Jumlah Pengurus Koperasi Perempuan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah anggota koperasi berjenis kelamin perempuan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 541.0 Non Prioritas - - 17034 "" "" "" Usaha Mikro Sektor Pertanian Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah usaha mikro di sektor pertanian di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 60.0 Non Prioritas - - 17035 "" "" "" Usaha Mikro Sektor Perdagangan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Banyaknya usaha mikro di sektor perdagangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 4118.0 Non Prioritas - - 17036 "" "" "" Usaha Mikro Sektor Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah usaha mikro di sektor kelautan dan perikanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 49.0 Non Prioritas - - 17037 "" "" "" Usaha Mikro Sektor Kehutanan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah usaha mikro di sektor kehutanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 17038 "" "" "" Usaha Mikro Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah usaha mikro di sektor energi dan sumber daya mineral di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 24.0 Non Prioritas - - 17039 "" "" "" Usaha Mikro Sektor Transportasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah usaha mikro di sektor Transportasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 73.0 Non Prioritas - - 17040 "" "" "" Usaha Mikro Sektor Komunikasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah usaha mikro di sektor komunikasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 35.0 Non Prioritas - - 17041 "" "" "" Usaha Mikro Sektor Pariwisata Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah usaha mikro di sektor pariwisata di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 86.0 Non Prioritas - - 17042 "" "" "" Usaha Mikro Sektor Jasa Kesehatan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah usaha mikro di sektor jasa kesehatan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 41.0 Non Prioritas - - 17043 "" "" "" Usaha Mikro Sektor Konstruksi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah usaha mikro di sektor Konstruksi di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 19.0 Non Prioritas - - 17044 "" "" "" Usaha Mikro Sektor Real Estate, Usaha Persewaan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah usaha mikro di sektor real estate dan usaha persewaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 84.0 Non Prioritas - - 17045 "" "" "" Usaha Mikro Sektor Jasa Pendidikan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah usaha mikro di sektor pendidikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 17.0 Non Prioritas - - 17046 "" "" "" Usaha Mikro Sektor Industri Pengolahan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah usaha mikro di sektor industri pengolahan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 477.0 Non Prioritas - - 17047 "" "" "" Usaha Mikro Ekonomi Kreatif Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah usaha mikro di sektor ekonomi kreatif di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 1155.0 Non Prioritas - - 17048 "" "" "" Usaha Mikro Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah usaha mikro di sektor jasa perorangan yang melayani rumah tangga di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 597.0 Non Prioritas - - 17049 "" "" "" Jumlah Tenaga Kerja Usaha Mikro Laki-laki Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah tenaga kerja laki-laki yang bekerja pada unit usaha mikro yang berstatus tenaga tidak tetap maupun tenaga tetap di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 2967.0 Non Prioritas - - 17050 "" "" "" Jumlah Tenaga Kerja Usaha Mikro Perempuan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah tenaga kerja perempuan yang bekerja pada unit usaha mikro yang berstatus tenaga tidak tetap maupun tenaga tetap di wilayah DIY pada tahun berkenaan orang 3868.0 Non Prioritas - - 17051 "" "" "" Jumlah UKM berdasarkan Skala Usaha (Mikro) Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "" unit 6835.0 Non Prioritas - - 17052 "" "" "" Jumlah UMKM Kota Yogyakarta Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. orang 6835.0 Non Prioritas 34.71 - 17053 E-WALIDATA 2.17.000002 Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dokumen 50.0 Non Prioritas - - 17054 E-WALIDATA 2.17.000033 SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. Orang 39.0 Non Prioritas - - 17055 "" "" "" Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. - 85.61 Non Prioritas - - 17056 E-WALIDATA 2.17.000004 Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "Kantor Cabang adalah kantor yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman. Salah satu bentuk Jaringan Pelayanan." Unit Usaha 12.0 Non Prioritas - - 17057 E-WALIDATA 2.17.000014 Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah. Unit Usaha 115.0 Non Prioritas - - 17058 E-WALIDATA 2.17.000015 Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Akuntabilitas Koperasi adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Unit Usaha 115.0 Non Prioritas - - 17059 E-WALIDATA 2.17.000016 Koperasi Yang Diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi Koperasi Yang Diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jati diri Koperasi meliputi pengertian, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi, seperti dikehendaki oleh anggota dan masyarakat koperasi yang mencerminkan ideologi koperasi. Unit Usaha 115.0 Non Prioritas - - 17060 E-WALIDATA 2.17.000021 Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Penghargaan Kesehatan adalah wujud penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi. Bentuk penghargaan kesehatan diberikan dalam bentuk sertifikat kesehatan kepada Koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat sebagaimana dimaksud dalam Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 Unit Usaha 20.0 Non Prioritas - - 17061 E-WALIDATA 2.17.000022 Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Koperasi sehat adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Unit Usaha 115.0 Non Prioritas - - 17062 E-WALIDATA 2.17.000023 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Unit Usaha 115.0 Non Prioritas - - 17063 E-WALIDATA 2.17.000024 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Unit Usaha 115.0 Non Prioritas - - 17064 E-WALIDATA 2.17.000026 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit Usaha 115.0 Non Prioritas - - 17065 E-WALIDATA 2.17.000027 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "Kemandirian Koperasi adalah suatu koperasi harus berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang didasarkan atas kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Pengawasan atas kemandirian koperasi adalah satu satu faktor kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Koperasi." Unit Usaha 115.0 Non Prioritas - - 17066 E-WALIDATA 2.17.000025 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit Usaha 115.0 Non Prioritas - - 17067 "" "" "" Nilai Omset Koperasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Nilai Omset yang dihasilkan oleh seluruh Koperasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Omset adalah Jumlah uang hasil penjualan barang/jasa tertentu selama suatu masa jual. rupiah 397888436985.0 Non Prioritas - - 17068 "" "" "" Nilai Omset UKM Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Nilai Omset yang dihasilkan oleh seluruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Omset adalah Jumlah uang hasil penjualan barang/jasa tertentu selama suatu masa jual. juta-rupiah 6480000000.0 Non Prioritas - - 17069 E-WALIDATA 2.17.000032 Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Restrukturisasi usaha Koperasi adalah upaya menata kembali rantai bisnis, Aset dan portofolio asset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi. Unit Usaha 16.0 Non Prioritas - - 17070 E-WALIDATA 2.17.000034 SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Orang 6835.0 Non Prioritas - - 17071 E-WALIDATA 2.17.000035 Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil" Unit Usaha 265.0 Non Prioritas - - 17072 E-WALIDATA 2.17.000036 Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil" Unit Usaha 265.0 Non Prioritas - - 17073 E-WALIDATA 2.17.000037 Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Desain dan Teknologi Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Desain dan Teknologi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil" Unit Usaha 265.0 Non Prioritas - - 17074 E-WALIDATA 2.17.000039 Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Unit Usaha 265.0 Non Prioritas - - 17075 E-WALIDATA 2.17.000042 Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "Akses pasar adalah kemampuan perusahaan/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain. Akses Pembiayaan adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil." Unit Usaha 27.0 Non Prioritas - - 17076 E-WALIDATA 2.17.000045 Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Akses Pembiayaan adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Unit Usaha 27.0 Non Prioritas - - 17077 E-WALIDATA 2.17.000046 Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. Unit Usaha 27.0 Non Prioritas - - 17078 E-WALIDATA 2.17.000047 Unit Usaha Yang memiliki akses pasar Unit Usaha Yang memiliki akses pasar Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Akses pasar adalah kemampuan perusahaan/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain. Unit Usaha 27.0 Non Prioritas - - 17079 E-WALIDATA 2.17.000048 Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. Standardisasi adalah proses menerapkan dan mengembangkan baku teknis berdasarkan kesepakatan berbagai pihak, terutama dalam bidang teknologi dan industri. Pembakuan dapat membantu memaksimalkan kecocokan, keantaroperasian, keamanan, keterulangan, atau mutu." Unit Usaha 27.0 Non Prioritas - - 17080 E-WALIDATA 2.17.000051 Unit Usaha Yang produktif Unit Usaha Yang produktif Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Unit Usaha 40.0 Non Prioritas - - 17081 E-WALIDATA 2.17.000052 Unit Usaha Yang produktif,bernilai Tambah Unit Usaha Yang produktif,bernilai Tambah Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Nilai tambah adalah suatu komoditas yang bertambah nilainya karena melalui proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi." Unit Usaha 40.0 Non Prioritas - - 17082 E-WALIDATA 2.17.000053 Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro dengan usaha besar. Unit Usaha 100.0 Non Prioritas - - 17083 E-WALIDATA 2.17.000054 Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pembinaan dan Pendampingan Usaha mikro adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Unit Usaha 265.0 Non Prioritas - - 17084 E-WALIDATA 2.17.000055 Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha." Unit Usaha 40.0 Non Prioritas - - 17085 E-WALIDATA 2.17.000056 Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "Usaha Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Koperasi badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan." Unit Usaha 37.0 Non Prioritas - - 17086 "" "" "" Jumlah IKM Cabang Industri Pangan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah industri kecil menengah pada kelompok komoditas produk Pangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit-usaha 4878.0 Non Prioritas - - 17087 "" "" "" Jumlah IKM Cabang Industri Sandang dan Kulit Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah industri kecil menengah pada kelompok komoditas kerajinan Sandang dan Kulit di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit-usaha 1350.0 Non Prioritas - - 17088 "" "" "" Jumlah IKM Cabang Industri Kimia dan Bahan Bangunan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah industri kecil menengah pada kelompok komoditas produk Kimia dan Bahan Bangungan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit-usaha 146.0 Non Prioritas - - 17089 "" "" "" Jumlah IKM Cabang Industri Logam dan Elektronika Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah industri kecil menengah pada kelompok komoditas kerajinan Logam dan Elektronika di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit-usaha 179.0 Non Prioritas - - 17090 "" "" "" Jumlah IKM Cabang Industri Kerajinan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah industri kecil menengah pada kelompok komoditas produk Kerajinan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit-usaha 544.0 Non Prioritas - - 17091 "" "" "" Jumlah IKM Cabang Industri Lain-lain Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "" unit-usaha 1025.0 Non Prioritas - - 17092 "" "" "" Jumlah Tenaga Kerja IKM Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah tenaga kerja dari Industri kecil menengah di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 18822.0 Non Prioritas - - 17093 "" "" "" Nilai Investasi IKM Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total nilai investasi dari industri kecil menengah di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Nilai investasi adalah nilai tanah, bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk modal kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri. rupiah 142064389319.0 Non Prioritas - - 17094 "" "" "" Nilai Produksi IKM Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Total nilai produksi yang dihasilkan dari industri kecil menengah di wilayah DIY pada tahun berkenaan. rupiah 4018178286000.0 Non Prioritas - - 17095 "" "" "" Kelompok pengrajin yang mendapat bantuan pemda Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "" kelompok 35.0 Non Prioritas - - 17096 "" "" "" Total Kelompok Pengrajin Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah sentra yang telah ditetapkan dengan surat keputusan kelompok 43.0 Non Prioritas - - 17097 "" "" "" Jumlah IKM Kota Yogyakarta Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah unit usaha yang masuk kategori industri kecil menengah di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit-usaha 8122.0 Non Prioritas 34.71 - 17098 "" "" "" Jumlah IKM Kota Yogyakarta n-1 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah unit usaha yang masuk kategori industri kecil menengah di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit-usaha 8052.0 Non Prioritas 34.71 - 17099 E-WALIDATA 3.31.000041 Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Kabupaten/Kota Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Kabupaten/Kota Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "" Data 0.0 Non Prioritas - - 17100 E-WALIDATA 3.31.000045 Data perizinan berusaha yang dimiliki perusahaan industri di Provinsi Data perizinan berusaha yang dimiliki perusahaan industri di Provinsi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "" Data 15146.0 Non Prioritas - - 17101 E-WALIDATA 3.31.000046 Data persyaratan/standar kegiatan usaha berdasarkan bidang industri, skala usaha, dan tingkat risiko di Provinsi Data persyaratan/standar kegiatan usaha berdasarkan bidang industri, skala usaha, dan tingkat risiko di Provinsi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "" Data 15146.0 Non Prioritas - - 17102 E-WALIDATA 3.31.000047 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah investasi Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah investasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah perusahaan industri dengan jumlah investasi dari OSS dengan KBLI industri Data 15146.0 Non Prioritas - - 17103 E-WALIDATA 3.31.000048 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah perusahaan industri berdasarkan sektor dan subsektor dari OSS dengan KBLI Industri Data 15146.0 Non Prioritas - - 17104 E-WALIDATA 3.31.000049 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah perusahaan industri di Kota Yogyakarta berdasarkan skala usaha yang ada di OSS Data 15146.0 Non Prioritas - - 17105 E-WALIDATA 3.31.000052 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota penerima fasilitas Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota penerima fasilitas Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah jumlah perusahaan industri yang mengikuti kegiatan fasilitasi Data 332.0 Non Prioritas - - 17106 E-WALIDATA 3.31.000003 Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kegiatan fasilitasi berupa pelatihan/sosialisasi/FGD Laporan 0.0 Non Prioritas - - 17107 E-WALIDATA 3.31.000004 Hasil pelaksanaan RPIK Hasil pelaksanaan RPIK Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "" Laporan 1.0 Non Prioritas - - 17108 E-WALIDATA 3.31.000062 Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustriandi Kabupaten/Kota Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustriandi Kabupaten/Kota Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah permohonan verifikasi teknis yang masuk melalui OSS Data 35.0 Non Prioritas - - 17109 E-WALIDATA 3.31.000006 Kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan Kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "" Laporan 28.0 Non Prioritas - - 17110 E-WALIDATA 3.31.000008 Menerima atau menolak pengefektifan perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industri Menerima atau menolak pengefektifan perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industri Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "" Laporan 35.0 Non Prioritas - - 17111 E-WALIDATA 3.31.000009 Pelaksanaan kegiatan bentuk publikasi dan diseminasi lainnya Pelaksanaan kegiatan bentuk publikasi dan diseminasi lainnya Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "" Laporan 16.0 Non Prioritas - - 17112 E-WALIDATA 3.31.000015 Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan IKM Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan IKM Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "" Laporan 3.0 Non Prioritas - - 17113 E-WALIDATA 3.31.000016 Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kegiatan berupa fasilitasi pelatihan/sosialisasi/FGD Laporan 2.0 Non Prioritas - - 17114 E-WALIDATA 3.31.000017 Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kegiatan sosialisasi pelaporan SIINas Laporan 1.0 Non Prioritas - - 17115 E-WALIDATA 3.31.000020 Pembangunan Sumber Daya Manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kegiatan berupa fasilitasi pelatihan/sosialisasi/FGD Laporan 0.0 Non Prioritas - - 17116 E-WALIDATA 3.31.000023 Pengembangan dan pemanfataan kreativitas dan inovasi Pengembangan dan pemanfataan kreativitas dan inovasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "" Laporan 1.0 Non Prioritas - - 17117 E-WALIDATA 3.31.000025 Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kegiatan pendampingan terhadap sentra Laporan 30.0 Non Prioritas - - 17118 E-WALIDATA 3.31.000029 Penyediaan Informasi dan Analisa Industri Penyediaan Informasi dan Analisa Industri Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "" Laporan 1.0 Non Prioritas - - 17119 E-WALIDATA 3.31.000032 Permohonan verifikasi teknis dalam Perizinan usaha industri dan Perizinan Perluasan usaha industri Permohonan verifikasi teknis dalam Perizinan usaha industri dan Perizinan Perluasan usaha industri Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah jumlah perusahaan industri yang mengajukan verifikasi teknis sertifikat standar Laporan 35.0 Non Prioritas - - 17120 E-WALIDATA 3.31.000063 Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "" Dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17121 E-WALIDATA 3.31.000036 Standardisasi industri Standardisasi industri Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dilakukan melalui verifikasi sertifat standar Dokumen 0.0 Non Prioritas - - 17122 E-WALIDATA 2.17.000049 Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Restrukturisasi usaha adalah upaya menata kembali rantai bisnis, Aset dan portofolio asset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi. Unit Usaha 0.0 Non Prioritas - - 17123 E-WALIDATA 3.31.000002 Evaluasi pemenuhan komitmen usaha Evaluasi pemenuhan komitmen usaha Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "" Laporan 28.0 Non Prioritas - - 17124 E-WALIDATA 3.31.000010 Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lain terkait Sektor Industri lingkup Provinsi Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lain terkait Sektor Industri lingkup Provinsi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "" Laporan 0.0 Non Prioritas - - 17125 E-WALIDATA 3.31.000013 Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kegiatan fasilitasi yang diberikan kepada IKM Laporan 5.0 Non Prioritas - - 17126 E-WALIDATA 3.31.000018 Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemanfaatan segala potensi sumber daya alam untuk kepentingan bahan baku atau proses produksi Laporan 0.0 Non Prioritas - - 17127 E-WALIDATA 3.31.000019 Pembangunan kawasan industri Pembangunan kawasan industri Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "" Laporan 0.0 Non Prioritas - - 17128 E-WALIDATA 3.31.000022 Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "" Laporan 0.0 Non Prioritas - - 17129 E-WALIDATA 3.31.000024 Pengembangan kawasan peruntukan industri Pengembangan kawasan peruntukan industri Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "" Laporan 0.0 Non Prioritas - - 17130 E-WALIDATA 3.31.000026 Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "" Laporan 8.0 Non Prioritas - - 17131 E-WALIDATA 3.31.000030 Penyediaan sumber pembiayaan Penyediaan sumber pembiayaan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DPA yang telah disahkan untuk pelaksanaan kegiatan Laporan 0.0 Non Prioritas - - 17132 E-WALIDATA 3.31.000034 Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Sertifikat Standar yang telah diterbitkan Laporan 0.0 Non Prioritas - - 17133 E-WALIDATA 3.31.000037 Tindak lanjut kegiatan evaluasi Pemenuhan komitmen usaha dari perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri Tindak lanjut kegiatan evaluasi Pemenuhan komitmen usaha dari perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah "" Laporan 0.0 Non Prioritas - - 17134 E-WALIDATA 3.31.000050 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah perusahaan industri yang mempunyai NIB dengan kategori risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi Data 15146.0 Non Prioritas - - 17135 E-WALIDATA 3.31.000051 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota dalam tahap pembangunan Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota dalam tahap pembangunan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Perusahaan Industri yang membuat laporan SIINas pada tahap pembangunan pada tahun n Data 0.0 Non Prioritas - - 17136 E-WALIDATA 3.31.000053 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota telah operasional Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota telah operasional Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Perusahaan industri yang membuat laporan SIINas pada tahap produksi pada tahun n Data 0.0 Non Prioritas - - 17137 "" "" "" Jumlah Konsumsi Beras Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi beras di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 50.09 Non Prioritas - - 17138 "" "" "" Jumlah Konsumsi Gula Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi gula pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 8.03 Non Prioritas - - 17139 "" "" "" Jumlah Konsumsi Jagung Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi jagung pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 0.67 Non Prioritas - - 17140 "" "" "" Jumlah Konsumsi Kacang Kedelai Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah total konsumsi kacang kedelai pada wilayah Provinsi Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 0.124 Non Prioritas - - 17141 "" "" "" Jumlah Konsumsi Kacang Hijau Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi kacang hijau pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 0.52 Non Prioritas - - 17142 "" "" "" Jumlah Konsumsi Kacang Tanah Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi kacang tanah pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 0.39 Non Prioritas - - 17143 "" "" "" Jumlah Konsumsi Ubi Kayu Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi ubi kayu pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 5.64 Non Prioritas - - 17144 "" "" "" Jumlah Konsumsi Ubi Jalar Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi ubi jalar pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 1.27 Non Prioritas - - 17145 "" "" "" Jumlah Konsumsi Buah Mangga Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi buah mangga pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 0.203 Non Prioritas - - 17146 "" "" "" Jumlah Konsumsi Buah Jeruk Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi buah jeruk pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 4.31 Non Prioritas - - 17147 "" "" "" Jumlah Konsumsi Buah Pepaya Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi buah pepaya pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 5.41 Non Prioritas - - 17148 "" "" "" Jumlah Konsumsi Buah Pisang Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi buah pisang pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 7.81 Non Prioritas - - 17149 "" "" "" Jumlah Konsumsi Buah Durian Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi buah durian pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 0.92 Non Prioritas - - 17150 "" "" "" Jumlah Konsumsi Buah Dukuh/Langsat Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi buah duku/langsat pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 1.64 Non Prioritas - - 17151 "" "" "" Jumlah Konsumsi Buah Salak Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi buah salak pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 2.11 Non Prioritas - - 17152 "" "" "" Jumlah Konsumsi Buah Rambutan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi buah rambutan pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 4.74 Non Prioritas - - 17153 "" "" "" Jumlah Konsumsi Bawang Merah Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi bawang merah pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 2.84 Non Prioritas - - 17154 "" "" "" Jumlah Konsumsi Kentang Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi kentang pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 2.61 Non Prioritas - - 17155 "" "" "" Jumlah Konsumsi Cabai Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi cabai pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 1.82 Non Prioritas - - 17156 "" "" "" Jumlah Konsumsi Bawang Putih Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi bawang putih pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 0.38 Non Prioritas - - 17157 "" "" "" Jumlah Konsumsi Terigu Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi terigu pada wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 2.24 Non Prioritas - - 17158 "" "" "" Jumlah Konsumsi Ikan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi ikan hasil peternakan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 1.84 Non Prioritas - - 17159 "" "" "" Jumlah Konsumsi Daging Ruminasia Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi daging ruminansia hasil peternakan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 2.94 Non Prioritas - - 17160 "" "" "" Jumlah Konsumsi Daging Unggas Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi daging Unggas hasil peternakan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 9.32 Non Prioritas - - 17161 "" "" "" Jumlah Konsumsi Telur Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi telur hasil peternakan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 8.74 Non Prioritas - - 17162 "" "" "" Jumlah Konsumsi Susu Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah konsumsi susu hasil peternakan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. kg/kapita/tahun 4.16 Non Prioritas - - 17163 "" "" "" Konsumsi Energi Dinas Pertanian dan Pangan Rata-rata Jumlah energi yang dikonsumsi tiap penduduk perhari di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. KKal/Kap/hari 1812.36 Non Prioritas - - 17164 "" "" "" Konsumsi Protein Dinas Pertanian dan Pangan Rata-rata Jumlah protein yang dikonsumsi tiap penduduk perhari di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. gr/Kap/hari 63.1 Non Prioritas - - 17165 "" "" "" Ketersediaan pangan per kapita Dinas Pertanian dan Pangan "Bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain dibagi dengan Jumlah penduduk tengah tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Data mentah berasal dari BPS, rilis di Triwulan IV tahun berikutnya.." kg/kapita/tahun 167.7 Non Prioritas - - 17166 "" "" "" Rata-rata Jumlah ketersediaan pangan utama Dinas Pertanian dan Pangan "" kg 46034.0 Non Prioritas - - 17167 "" "" "" Jumlah ketersediaan pangan utama Dinas Pertanian dan Pangan "" kg 69697428.0 Non Prioritas - - 17168 "" "" "" Jumlah ketersediaan pangan utama - Beras Dinas Pertanian dan Pangan "" kg 48468749.0 Non Prioritas - - 17169 "" "" "" Jumlah ketersediaan pangan utama - Jagung Dinas Pertanian dan Pangan "" kg 1365244.0 Non Prioritas - - 17170 "" "" "" Jumlah ketersediaan pangan utama - Tepung Gandum Dinas Pertanian dan Pangan "" kg 13262443.0 Non Prioritas - - 17171 "" "" "" Jumlah ketersediaan pangan utama - Ubi Jalar Dinas Pertanian dan Pangan "" kg 3099783.0 Non Prioritas - - 17172 "" "" "" Jumlah ketersediaan pangan utama - Ubi Kayu Dinas Pertanian dan Pangan "" kg 3501208.0 Non Prioritas - - 17173 "" "" "" Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta (BPS) Dinas Pertanian dan Pangan "" orang 415605.0 Non Prioritas 34.71 - 17174 "" "" "" Persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah Dinas Pertanian dan Pangan "" persen 100.0 Non Prioritas - - 17175 "" "" "" Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta cadangan 65.05 Non Prioritas 34.71 - 17176 "" "" "" Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah cadangan pangan yang dimiliki pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan. cadangan 65.05 Non Prioritas 34.71 - 17177 "" "" "" Persentase pemenuhan Energi Perkapita Per Hari Dinas Pertanian dan Pangan "" persen 132.29 Non Prioritas - - 17178 "" "" "" Ketersediaan Energi Dinas Pertanian dan Pangan "" KKal/Kap/hari 2778.16 Non Prioritas - - 17179 "" "" "" Angka Kecukupan Gizi (AKG) Energi Per Kapita Per Hari Dinas Pertanian dan Pangan "" kkal/kap/hari 2100.0 Non Prioritas - - 17180 "" "" "" Persentase pemenuhan Protein Perkapita Per Hari Dinas Pertanian dan Pangan "" persen 154.46 Non Prioritas - - 17181 "" "" "" Ketersediaan Protein Dinas Pertanian dan Pangan "" gr/Kap/hari 88.04 Non Prioritas - - 17182 "" "" "" Angka Kecukupan Gizi (AKG) Protein Per Kapita Per Hari Dinas Pertanian dan Pangan Rata-rata asupan proteinharian yang dibutuhkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan gizi dan aktivitas sehari-hari agar tubuh tetap sehat dan berfungsi optimal gr/Kap/hari 57.0 Non Prioritas - - 17183 "" "" "" Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Dinas Pertanian dan Pangan "" persen 85.71 Non Prioritas - - 17184 "" "" "" Jumlah sampel pangan segar yang aman atau memenuhi syarat Dinas Pertanian dan Pangan "" sampel 1457.0 Non Prioritas - - 17185 "" "" "" Jumlah total sampel pangan segar Dinas Pertanian dan Pangan "" sampel 1700.0 Non Prioritas - - 17186 E-WALIDATA 2.09.000160 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar Dinas Pertanian dan Pangan Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat merupakan perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan dengan jumlah total sampel yang diuji persentase 88.4 Non Prioritas - - 17187 E-WALIDATA 2.09.000219 Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Dinas Pertanian dan Pangan Prasarana berupa laboratorium pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang dimiliki unit 1.0 Non Prioritas - - 17188 "" "" "" Stok Beras sbg Bahan Makanan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah total stok beras sebagai bahan makanan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. ton 65.05 Non Prioritas - - 17189 "" "" "" Jumlah Ternak Besar di Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 79.0 Non Prioritas 34.71 - 17190 "" "" "" Jumlah Ternak Sapi Potong per Kemantren Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 68.0 Non Prioritas - - 17191 "" "" "" Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Tegalrejo Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran ekor 9.0 Non Prioritas 34.71.01 - 17192 "" "" "" Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Jetis Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 17193 "" "" "" Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Gondokusuman Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 17194 "" "" "" Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Danurejan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 17195 "" "" "" Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Gedongtengen Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 17196 "" "" "" Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Ngampilan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 17197 "" "" "" Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Wirobrajan Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran ekor 6.0 Non Prioritas 34.71.07 - 17198 "" "" "" Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Mantrijeron Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 17199 "" "" "" Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Kraton Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 17200 "" "" "" Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Gondomanan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 17201 "" "" "" Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Pakualaman Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 17202 "" "" "" Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Mergangsan Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran ekor 2.0 Non Prioritas 34.71.12 - 17203 "" "" "" Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Umbulharjo Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran ekor 25.0 Non Prioritas 34.71.13 - 17204 "" "" "" Jumlah Ternak Sapi Potong di Kemantren Kotagede Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran ekor 26.0 Non Prioritas 34.71.14 - 17205 "" "" "" Jumlah Ternak Kuda per Kemantren Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 11.0 Non Prioritas - - 17206 "" "" "" Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Tegalrejo Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 17207 "" "" "" Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Jetis Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 17208 "" "" "" Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Gondokusuman Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 17209 "" "" "" Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Danurejan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 17210 "" "" "" Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Gedongtengen Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 17211 "" "" "" Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Ngampilan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 17212 "" "" "" Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Wirobrajan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 17213 "" "" "" Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Mantrijeron Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 17214 "" "" "" Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Kraton Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 6.0 Non Prioritas 34.71.09 - 17215 "" "" "" Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Gondomanan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 17216 "" "" "" Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Pakualaman Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 17217 "" "" "" Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Mergangsan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 17218 "" "" "" Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Umbulharjo Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 5.0 Non Prioritas 34.71.13 - 17219 "" "" "" Jumlah Ternak Kuda di Kemantren Kotagede Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 17220 "" "" "" Jumlah Ternak Kecil di Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 481.0 Non Prioritas 34.71 - 17221 "" "" "" Jumlah Ternak Kambing per Kemantren Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 159.0 Non Prioritas - - 17222 "" "" "" Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Tegalrejo Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran ekor 12.0 Non Prioritas 34.71.01 - 17223 "" "" "" Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Jetis Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 17224 "" "" "" Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Gondokusuman Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 17225 "" "" "" Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Danurejan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 17226 "" "" "" Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Gedongtengen Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 17227 "" "" "" Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Ngampilan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 2.0 Non Prioritas 34.71.06 - 17228 "" "" "" Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Wirobrajan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 17229 "" "" "" Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Mantrijeron Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran ekor 6.0 Non Prioritas 34.71.08 - 17230 "" "" "" Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Kraton Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 17231 "" "" "" Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Gondomanan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 17232 "" "" "" Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Pakualaman Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 17233 "" "" "" Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Mergangsan Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran ekor 15.0 Non Prioritas 34.71.12 - 17234 "" "" "" Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Umbulharjo Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran ekor 65.0 Non Prioritas 34.71.13 - 17235 "" "" "" Jumlah Ternak Kambing di Kemantren Kotagede Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran ekor 59.0 Non Prioritas 34.71.14 - 17236 "" "" "" Jumlah Ternak Domba per Kemantren Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 322.0 Non Prioritas - - 17237 "" "" "" Jumlah Ternak Domba di Kemantren Tegalrejo Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran ekor 37.0 Non Prioritas 34.71.01 - 17238 "" "" "" Jumlah Ternak Domba di Kemantren Jetis Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 17239 "" "" "" Jumlah Ternak Domba di Kemantren Gondokusuman Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 17240 "" "" "" Jumlah Ternak Domba di Kemantren Danurejan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 17241 "" "" "" Jumlah Ternak Domba di Kemantren Gedongtengen Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 17242 "" "" "" Jumlah Ternak Domba di Kemantren Ngampilan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 17243 "" "" "" Jumlah Ternak Domba di Kemantren Wirobrajan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 17244 "" "" "" Jumlah Ternak Domba di Kemantren Mantrijeron Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 17245 "" "" "" Jumlah Ternak Domba di Kemantren Kraton Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 17246 "" "" "" Jumlah Ternak Domba di Kemantren Gondomanan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 17247 "" "" "" Jumlah Ternak Domba di Kemantren Pakualaman Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 17248 "" "" "" Jumlah Ternak Domba di Kemantren Mergangsan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 10.0 Non Prioritas 34.71.12 - 17249 "" "" "" Jumlah Ternak Domba di Kemantren Umbulharjo Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran ekor 114.0 Non Prioritas 34.71.13 - 17250 "" "" "" Jumlah Ternak Domba di Kemantren Kotagede Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan ternak dikelompok hanya sebatas pembesaran ekor 161.0 Non Prioritas 34.71.14 - 17251 "" "" "" Jumlah Ternak Kelinci per Kemantren Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas - - 17252 "" "" "" Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Tegalrejo Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 17253 "" "" "" Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Jetis Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 17254 "" "" "" Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Gondokusuman Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 17255 "" "" "" Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Danurejan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 17256 "" "" "" Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Gedongtengen Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 17257 "" "" "" Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Ngampilan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 17258 "" "" "" Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Wirobrajan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 17259 "" "" "" Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Mantrijeron Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 17260 "" "" "" Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Kraton Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 17261 "" "" "" Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Gondomanan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 17262 "" "" "" Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Pakualaman Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 17263 "" "" "" Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Mergangsan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 17264 "" "" "" Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Umbulharjo Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 17265 "" "" "" Jumlah Ternak Kelinci di Kemantren Kotagede Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 17266 "" "" "" Populasi Unggas di Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 6758.0 Non Prioritas 34.71 - 17267 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur per Kemantren Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas - - 17268 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Tegalrejo Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 17269 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Jetis Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 17270 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Gondokusuman Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 17271 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Danurejan Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 17272 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Gedongtengen Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 17273 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Ngampilan Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 17274 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Wirobrajan Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 17275 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Mantrijeron Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 17276 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Kraton Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 17277 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Gondomanan Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 17278 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Pakualaman Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 17279 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Mergangsan Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 17280 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Umbulharjo Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 17281 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Petelur di Kemantren Kotagede Dinas Pertanian dan Pangan Keberadaan burung dikelompok sebagai hobies dan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 17282 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging per Kemantren Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas - - 17283 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Tegalrejo Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 17284 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Jetis Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 17285 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Gondokusuman Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 17286 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Danurejan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 17287 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Gedongtengen Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 17288 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Ngampilan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 17289 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Wirobrajan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 17290 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Mantrijeron Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 17291 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Kraton Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 17292 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Gondomanan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 17293 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Pakualaman Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 17294 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Mergangsan Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 17295 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Umbulharjo Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 17296 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Pedaging di Kemantren Kotagede Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 17297 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras per Kemantren Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 6551.0 Non Prioritas - - 17298 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Tegalrejo Dinas Pertanian dan Pangan Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 280.0 Non Prioritas 34.71.01 - 17299 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Jetis Dinas Pertanian dan Pangan Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 31.0 Non Prioritas 34.71.02 - 17300 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Gondokusuman Dinas Pertanian dan Pangan Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 257.0 Non Prioritas 34.71.03 - 17301 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Danurejan Dinas Pertanian dan Pangan Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 17302 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Gedongtengen Dinas Pertanian dan Pangan Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 17303 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Ngampilan Dinas Pertanian dan Pangan Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 337.0 Non Prioritas 34.71.06 - 17304 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Wirobrajan Dinas Pertanian dan Pangan Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 418.0 Non Prioritas 34.71.07 - 17305 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Mantrijeron Dinas Pertanian dan Pangan Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 244.0 Non Prioritas 34.71.08 - 17306 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Kraton Dinas Pertanian dan Pangan Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 114.0 Non Prioritas 34.71.09 - 17307 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Gondomanan Dinas Pertanian dan Pangan Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 61.0 Non Prioritas 34.71.03 - 17308 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Pakualaman Dinas Pertanian dan Pangan Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 265.0 Non Prioritas 34.71.11 - 17309 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Mergangsan Dinas Pertanian dan Pangan Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 600.0 Non Prioritas 34.71.12 - 17310 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Umbulharjo Dinas Pertanian dan Pangan Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 1962.0 Non Prioritas 34.71.13 - 17311 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Ayam Buras di Kemantren Kotagede Dinas Pertanian dan Pangan Ayam sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 1982.0 Non Prioritas 34.71.14 - 17312 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Itik per Kemantren Dinas Pertanian dan Pangan "" ekor 207.0 Non Prioritas - - 17313 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Itik di Kemantren Tegalrejo Dinas Pertanian dan Pangan itik dan itik manila sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 17314 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Itik di Kemantren Jetis Dinas Pertanian dan Pangan itik dan itik manila sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 15.0 Non Prioritas 34.71.02 - 17315 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Itik di Kemantren Gondokusuman Dinas Pertanian dan Pangan itik dan itik manila sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 8.0 Non Prioritas 34.71.03 - 17316 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Itik di Kemantren Danurejan Dinas Pertanian dan Pangan itik dan itik manila sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 30.0 Non Prioritas 34.71.04 - 17317 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Itik di Kemantren Gedongtengen Dinas Pertanian dan Pangan itik dan itik manila sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 17318 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Itik di Kemantren Ngampilan Dinas Pertanian dan Pangan itik dan itik manila sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 17319 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Itik di Kemantren Wirobrajan Dinas Pertanian dan Pangan itik dan itik manila sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 10.0 Non Prioritas 34.71.07 - 17320 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Itik di Kemantren Mantrijeron Dinas Pertanian dan Pangan itik dan itik manila sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 17.0 Non Prioritas 34.71.08 - 17321 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Itik di Kemantren Kraton Dinas Pertanian dan Pangan itik dan itik manila sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 17322 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Itik di Kemantren Gondomanan Dinas Pertanian dan Pangan itik dan itik manila sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 17323 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Itik di Kemantren Pakualaman Dinas Pertanian dan Pangan itik dan itik manila sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 17324 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Itik di Kemantren Mergangsan Dinas Pertanian dan Pangan itik dan itik manila sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 45.0 Non Prioritas 34.71.12 - 17325 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Itik di Kemantren Umbulharjo Dinas Pertanian dan Pangan itik dan itik manila sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 50.0 Non Prioritas 34.71.13 - 17326 "" "" "" Jumlah Populasi Unggas Itik di Kemantren Kotagede Dinas Pertanian dan Pangan itik dan itik manila sebagai penghasilan sampingan pemanfaatan lahan pekarangan ekor 32.0 Non Prioritas 34.71.14 - 17327 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Kkal/Kap Dinas Pertanian dan Pangan Nilai Skor PPH di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Total skor Pola Pangan Harapan (PPH) diperoleh dengan menJumlahkan skor 9 kelompok pangan, yaitu Jumlah dari kelompok padi-padian sampai dengan skor kelompok lain-lain. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk. Semakin tinggi skor PPH, pola konsumsi pangan penduduk semakin beragam dan bergizi seimbang. KKal/Kap 1812.36 Non Prioritas - - 17328 "" "" "" Pola Konsumsi Padi-Padian (Skor PPH Standar 25,0) Dinas Pertanian dan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk kelompok Padi-Padian (Skor PPH Standar = 25,0) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Cara membaca pola konsumsi masyarakat: membandingkan standar dengan capaian skor PPH. Contoh untuk tahun 2013, konsumsi pangan yang belum memenuhi pola harapan adalah konsumsi pada golongan umbi-umbian, pangan hewani, minyak/lemak, kacang-kacangan, serta sayur & buah. Dgn demikian prog/keg harus diarahkan untuk peningkatan konsumsi pada golongan-golongan pangan tersebut KKal/Kap 872.66 Non Prioritas - - 17329 "" "" "" Pola Konsumsi Umbi-Umbian (Skor PPH Standar 2,5) Dinas Pertanian dan Pangan Skor Pola Pola Pangan Harapan (PPH) untuk kelompok Umbi-Umbian (Skor PPH Standar = 2,5) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Cara membaca pola konsumsi masyarakat: membandingkan standar dengan capaian skor PPH. Contoh untuk tahun 2013, konsumsi pangan yang belum memenuhi pola harapan adalah konsumsi pada golongan umbi-umbian, pangan hewani, minyak/lemak, kacang-kacangan, serta sayur & buah. Dgn demikian prog/keg harus diarahkan untuk peningkatan konsumsi pada golongan-golongan pangan tersebut KKal/Kap 35.57 Non Prioritas - - 17330 "" "" "" Pola Konsumsi Pangan Hewani (Skor PPH Standar 24,0) Dinas Pertanian dan Pangan Skor Pola Pola Pangan Harapan (PPH) untuk kelompok Pangan Hewani (Skor PPH Standar = 24) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Cara membaca pola konsumsi masyarakat: membandingkan standar dengan capaian skor PPH. Contoh untuk tahun 2013, konsumsi pangan yang belum memenuhi pola harapan adalah konsumsi pada golongan umbi-umbian, pangan hewani, minyak/lemak, kacang-kacangan, serta sayur & buah. Dgn demikian prog/keg harus diarahkan untuk peningkatan konsumsi pada golongan-golongan pangan tersebut KKal/Kap 325.17 Non Prioritas - - 17331 "" "" "" Pola Konsumsi Minyak dan Lemak (Skor PPH Standar 5,0) Dinas Pertanian dan Pangan Skor Pola Pola Pangan Harapan (PPH) untuk kelompok Minyak dan Lemak (Skor PPH Standar = 5) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Cara membaca pola konsumsi masyarakat: membandingkan standar dengan capaian skor PPH. Contoh untuk tahun 2013, konsumsi pangan yang belum memenuhi pola harapan adalah konsumsi pada golongan umbi-umbian, pangan hewani, minyak/lemak, kacang-kacangan, serta sayur & buah. Dgn demikian prog/keg harus diarahkan untuk peningkatan konsumsi pada golongan-golongan pangan tersebut KKal/Kap 201.53 Non Prioritas - - 17332 "" "" "" Pola Konsumsi Buah/Biji Berminyak (Skor PPH Standar 1,0) Dinas Pertanian dan Pangan Skor Pola Pola Pangan Harapan (PPH) untuk kelompok Buah/Biji berminyak (Skor PPH Standar = 1,0) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Cara membaca pola konsumsi masyarakat: membandingkan standar dengan capaian skor PPH. Contoh untuk tahun 2013, konsumsi pangan yang belum memenuhi pola harapan adalah konsumsi pada golongan umbi-umbian, pangan hewani, minyak/lemak, kacang-kacangan, serta sayur & buah. Dgn demikian prog/keg harus diarahkan untuk peningkatan konsumsi pada golongan-golongan pangan tersebut KKal/Kap 3.94 Non Prioritas - - 17333 "" "" "" Pola Konsumsi Kacang-Kacangan (Skor PPH Standar 10,0) Dinas Pertanian dan Pangan Skor Pola Pola Pangan Harapan (PPH) untuk kelompok kacang-kacangan (Skor PPH Standar = 10) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Cara membaca pola konsumsi masyarakat: membandingkan standar dengan capaian skor PPH. Contoh untuk tahun 2013, konsumsi pangan yang belum memenuhi pola harapan adalah konsumsi pada golongan umbi-umbian, pangan hewani, minyak/lemak, kacang-kacangan, serta sayur & buah. Dgn demikian prog/keg harus diarahkan untuk peningkatan konsumsi pada golongan-golongan pangan tersebut KKal/Kap 89.84 Non Prioritas - - 17334 "" "" "" Pola Konsumsi Gula (Skor PPH Standar 2,5) Dinas Pertanian dan Pangan Skor Pola Pola Pangan Harapan (PPH) untuk kelompok Gula (Skor PPH Standar = 2,5) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Cara membaca pola konsumsi masyarakat: membandingkan standar dengan capaian skor PPH. Contoh untuk tahun 2013, konsumsi pangan yang belum memenuhi pola harapan adalah konsumsi pada golongan umbi-umbian, pangan hewani, minyak/lemak, kacang-kacangan, serta sayur & buah. Dgn demikian prog/keg harus diarahkan untuk peningkatan konsumsi pada golongan-golongan pangan tersebut KKal/Kap 77.59 Non Prioritas - - 17335 "" "" "" Pola Konsumsi Sayur dan Buah (Skor PPH Standar 30,0) Dinas Pertanian dan Pangan Skor Pola Pola Pangan Harapan (PPH) untuk kelompok Sayur dan Buah (Skor PPH Standar = 30,0) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Cara membaca pola konsumsi masyarakat: membandingkan standar dengan capaian skor PPH. Contoh untuk tahun 2013, konsumsi pangan yang belum memenuhi pola harapan adalah konsumsi pada golongan umbi-umbian, pangan hewani, minyak/lemak, kacang-kacangan, serta sayur & buah. Dgn demikian prog/keg harus diarahkan untuk peningkatan konsumsi pada golongan-golongan pangan tersebut KKal/Kap 165.86 Non Prioritas - - 17336 "" "" "" Pola Konsumsi Lain-Lain (Skor PPH Standar 0,0) Dinas Pertanian dan Pangan Skor Pola Pola Pangan Harapan (PPH) untuk kelompok lain-lain (Skor PPH Standar = 0,00) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. Cara membaca pola konsumsi masyarakat: membandingkan standar dengan capaian skor PPH. Contoh untuk tahun 2013, konsumsi pangan yang belum memenuhi pola harapan adalah konsumsi pada golongan umbi-umbian, pangan hewani, minyak/lemak, kacang-kacangan, serta sayur & buah. Dgn demikian prog/keg harus diarahkan untuk peningkatan konsumsi pada golongan-golongan pangan tersebut KKal/Kap 40.2 Non Prioritas - - 17337 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Dinas Pertanian dan Pangan "" persen 100.0 Non Prioritas - - 17338 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Padi-padian Dinas Pertanian dan Pangan "" persen 48.2 Non Prioritas - - 17339 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Umbi-umbian Dinas Pertanian dan Pangan "" persen 2.0 Non Prioritas - - 17340 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Pangan Hewani Dinas Pertanian dan Pangan "" persen 17.9 Non Prioritas - - 17341 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Minyak dan Lemak Dinas Pertanian dan Pangan "" persen 11.1 Non Prioritas - - 17342 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Buah/Biji Berminyak Dinas Pertanian dan Pangan "" persen 0.2 Non Prioritas - - 17343 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Kacang-kacangan Dinas Pertanian dan Pangan "" persen 5.0 Non Prioritas - - 17344 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Gula Dinas Pertanian dan Pangan "" persen 4.3 Non Prioritas - - 17345 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Sayur dan Buah Dinas Pertanian dan Pangan "" persen 9.2 Non Prioritas - - 17346 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) -% Lain-lain Dinas Pertanian dan Pangan "" persen 2.2 Non Prioritas - - 17347 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Dinas Pertanian dan Pangan "" persen-AKE 86.3 Non Prioritas - - 17348 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Padi-padian Dinas Pertanian dan Pangan "" persen-AKE 41.6 Non Prioritas - - 17349 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Umbi-umbian Dinas Pertanian dan Pangan "" persen-AKE 1.7 Non Prioritas - - 17350 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Pangan Hewani Dinas Pertanian dan Pangan "" persen-AKE 15.5 Non Prioritas - - 17351 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Minyak dan Lemak Dinas Pertanian dan Pangan "" persen-AKE 9.6 Non Prioritas - - 17352 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Buah/Biji Berminyak Dinas Pertanian dan Pangan "" persen-AKE 0.2 Non Prioritas - - 17353 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Kacang-kacangan Dinas Pertanian dan Pangan "" persen-AKE 4.3 Non Prioritas - - 17354 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Gula Dinas Pertanian dan Pangan "" persen-AKE 3.7 Non Prioritas - - 17355 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Sayur dan Buah Dinas Pertanian dan Pangan "" persen-AKE 7.9 Non Prioritas - - 17356 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - % AKE Lain-lain Dinas Pertanian dan Pangan "" persen-AKE 1.9 Non Prioritas - - 17357 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 11.5 Non Prioritas - - 17358 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Padi-padian Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 0.5 Non Prioritas - - 17359 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Umbi-umbian Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 0.5 Non Prioritas - - 17360 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Pangan Hewani Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 2.0 Non Prioritas - - 17361 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Minyak dan Lemak Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 0.5 Non Prioritas - - 17362 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Buah/Biji Berminyak Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 0.5 Non Prioritas - - 17363 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Kacang-kacangan Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 2.0 Non Prioritas - - 17364 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Gula Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 0.5 Non Prioritas - - 17365 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Sayur dan Buah Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 5.0 Non Prioritas - - 17366 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Bobot Lain-lain Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot - Non Prioritas - - 17367 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 124.4 Non Prioritas - - 17368 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Padi-padian Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 24.1 Non Prioritas - - 17369 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Umbi-umbian Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 1.0 Non Prioritas - - 17370 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Pangan Hewani Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 35.9 Non Prioritas - - 17371 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Minyak dan Lemak Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 5.6 Non Prioritas - - 17372 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Buah/Biji Berminyak Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 0.1 Non Prioritas - - 17373 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Kacang-kacangan Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 9.9 Non Prioritas - - 17374 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Gula Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 2.1 Non Prioritas - - 17375 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Sayur dan Buah Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 45.8 Non Prioritas - - 17376 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Aktual Lain-lain Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot - Non Prioritas - - 17377 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 107.4 Non Prioritas - - 17378 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Padi-padian Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 20.8 Non Prioritas - - 17379 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Umbi-umbian Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 0.8 Non Prioritas - - 17380 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Pangan Hewani Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 31.0 Non Prioritas - - 17381 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Minyak dan Lemak Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 4.8 Non Prioritas - - 17382 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Buah/Biji Berminyak Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 0.1 Non Prioritas - - 17383 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Kacang-kacangan Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 8.6 Non Prioritas - - 17384 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Gula Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 1.8 Non Prioritas - - 17385 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Sayur dan Buah Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 39.5 Non Prioritas - - 17386 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor AKE Lain-lain Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot - Non Prioritas - - 17387 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 100.0 Non Prioritas - - 17388 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Padi-padian Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 25.0 Non Prioritas - - 17389 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Umbi-umbian Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 2.5 Non Prioritas - - 17390 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Pangan Hewani Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 24.0 Non Prioritas - - 17391 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Minyak dan Lemak Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 5.0 Non Prioritas - - 17392 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Buah/Biji Berminyak Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 1.0 Non Prioritas - - 17393 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Kacang-kacangan Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 10.0 Non Prioritas - - 17394 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Gula Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 2.5 Non Prioritas - - 17395 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Sayur dan Buah Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 30.0 Non Prioritas - - 17396 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor Maks Lain-lain Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot - Non Prioritas - - 17397 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor PPH Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 90.92 Non Prioritas - - 17398 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor PPH Padi-padian Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 20.8 Non Prioritas - - 17399 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor PPH Umbi-umbian Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 0.8 Non Prioritas - - 17400 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor PPH Pangan Hewani Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 24.0 Non Prioritas - - 17401 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor PPH Minyak dan Lemak Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 4.8 Non Prioritas - - 17402 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor PPH Buah/Biji Berminyak Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 0.1 Non Prioritas - - 17403 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor PPH Kacang-kacangan Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 8.6 Non Prioritas - - 17404 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor PPH Gula Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 1.8 Non Prioritas - - 17405 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor PPH Sayur dan Buah Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot 30.0 Non Prioritas - - 17406 "" "" "" Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Skor PPH Lain-lain Dinas Pertanian dan Pangan "" bobot - Non Prioritas - - 17407 "" "" "" Persentase daerah terkena atau termasuk rawan pangan yang sudah atau sedang ditangani sesuai standar yang berlaku Dinas Pertanian dan Pangan "" persen 7.0 Non Prioritas - - 17408 "" "" "" Jumlah daerah terkena atau termasuk rawan pangan Dinas Pertanian dan Pangan "" daerah 7.0 Non Prioritas - - 17409 "" "" "" Jumlah daerah terkena atau termasuk rawan pangan yang sudah atau sedang ditangani sesuai standar yang berlaku Dinas Pertanian dan Pangan "" daerah 7.0 Non Prioritas - - 17410 "" "" "" Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan "" - 1.0 Non Prioritas - - 17411 E-WALIDATA 2.09.000030 Konsumsi per kapita per tahun Konsumsi per kapita per tahun Dinas Pertanian dan Pangan Capaian konsumsi energi (kkal/kap/hari), konsumsi protein (gram/kap/hari) dan konsumsi pangan utama (kg/kapita/tahun) berdasarkan wilayah. Konsumsi pangan utama mencakup konsumsi komoditas pangan utama dari sembilan kelompok pangan PPH laporan 1.0 Non Prioritas - - 17412 E-WALIDATA 2.09.000053 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis indikator ketahanan dan kerentanan pangan. dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17413 E-WALIDATA 2.09.000068 Target konsumsi pangan per kapita per tahun Target konsumsi pangan per kapita per tahun Dinas Pertanian dan Pangan Sasaran total konsumsi energi (kkal/kap/hari), total konsumsi protein (gram/kap/hari), skor PPH selama lima tahun perencanaan pembangunan daerah yang dihitung dari data dasar konsumsi pangan aktual. (Target konsumsi pangan tercantum dalam RPJMD/dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/ target konsumsi energi sejalan dengan standar AKE yang ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku). Penetapan target skor PPH kabupaten/kota mengacu pada Perbadan 11/2023 tentang Pola Pangan Harapan. dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17414 E-WALIDATA 2.09.000076 Data daerah rentan rawan pangan Data daerah rentan rawan pangan Dinas Pertanian dan Pangan data daerah yang memiliki karakteristik berpotensi mengalami kejadian rawan pangan. Dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, yang termasuk daerah rentan rawan pangan adalah daerah pada prioritas 1 sampai 3. laporan 1.0 Non Prioritas - - 17415 E-WALIDATA 2.09.000078 Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen Dinas Pertanian dan Pangan Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga dan pasokan pangan tingkat produsen (petani/peternak/penggilingan) dan tingkat konsumen (pedagang grosir/eceran) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17416 E-WALIDATA 2.09.000081 Data Konsumsi Pangan Data Konsumsi Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Data jumlah pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi baik rumah tangga maupun non rumah tangga (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021 dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17417 E-WALIDATA 2.09.000083 Data Produksi Pangan Data Produksi Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Data jumlah pangan yang diproduksi atau dihasilkan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, baik yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang sudah mengalami proses pengolahan (angka tetap dan angka sementara) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17418 E-WALIDATA 2.09.000084 Data Stok Pangan Data Stok Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Data jumlah bahan pangan yang disimpan/dikuasai oleh pemerintah/swasta, seperti yang ada di pabrik, gudang, depo, lumbung petani/rumah tangga, dan pasar/pedagang yang dimaksudkan sebagai cadangan pangan(untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021 dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17419 E-WALIDATA 2.09.000086 Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala Dinas Pertanian dan Pangan Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan tingkat konsumen (pedagang grosir/eceran) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala laporan 1.0 Non Prioritas - - 17420 E-WALIDATA 2.09.000100 Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun Dinas Pertanian dan Pangan Dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun adalah catatan atau rekaman pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Keamanan pangan, yang mencakup pelatihan internal dan eksternal dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17421 E-WALIDATA 2.09.000109 Jumlah izin edar PSAT PDUK label hijau per tahun Jumlah izin edar PSAT PDUK label hijau per tahun Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah sertifikat registrasi PSAT PDUK label hjau yang diterbitkan kepada pelaku usaha PDUK yang telah memenuhi komitmen sesuai persyaratan registrasi PSAT PDUK dokumen 4.0 Non Prioritas - - 17422 E-WALIDATA 2.09.000115 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala Dinas Pertanian dan Pangan Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi untuk memantau jumlah stok, pasokan dan kondisi harga pangan pokok strategis dengan melibatkan semua pelaku usaha produsen/penggilingan/pedagang/ asosiasi/distributor serta melakukan pemantauan harga di tingkat produsen dan harga eceran di pasar tradisional, grosir, dan retail yang dilakukan secara berkala laporan 1.0 Non Prioritas - - 17423 E-WALIDATA 2.09.000119 Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar Dinas Pertanian dan Pangan Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau kegiatan dengan sebutan lainnya yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi laporan 1.0 Non Prioritas - - 17424 E-WALIDATA 2.09.000132 Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi Dinas Pertanian dan Pangan Peta tematik yang menggambarkan situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi berdasarkan indikator yang digunakan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17425 E-WALIDATA 2.09.000144 Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan penerapan konsumsi pangan B2SA di desa/kelurahan di kabupaten/kota laporan 1.0 Non Prioritas - - 17426 E-WALIDATA 2.09.000145 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penilaian capaian konsumsi energi, konsumsi protein, dan skor PPH, serta evaluasi terhadap target RPMJD/dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penetapan target skor PPH sejalan dengan Perbadan nomor 11 tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan. laporan 1.0 Non Prioritas - - 17427 E-WALIDATA 2.09.000153 Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi Dinas Pertanian dan Pangan Program atau kegiatan sebagai tindak lanjut hasil analis situasi kewaspadaan pangan dan gizi wilayah & rekomendasi kebijakan tingkat Provinsi atau kabupaten/kota dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17428 E-WALIDATA 2.09.000155 Jumlah registrasi PSAT PDUK per tahun Jumlah registrasi PSAT PDUK per tahun Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah registrasi PSAT PDUK yang diterbitkan melalui online single submision (OSS) untuk pelaku usaha UMK tanpa klaim dalam jangka waktu satu tahun dokumen 53.0 Non Prioritas - - 17429 E-WALIDATA 2.09.000159 Rekomendasi Keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pertanian dan Pangan merupakan berita acara hasil pengawasan post market dan/atau bentuk tindaklanjut hasil pengawasan post market yang dilakukan di wilayah masing-masing, dapat berupa surat ke pihak terkait maupun laporan hasil pertemuan tindaklanjut. dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17430 E-WALIDATA 2.09.000190 data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota Dinas Pertanian dan Pangan data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota , yaitu pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17431 E-WALIDATA 2.09.000217 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Dinas Pertanian dan Pangan Laporan mengenai pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi yang melibatkan OPD terkait dan stakeholder lainnya. dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17432 "" "" "" Jumlah Produksi Ikan Hasil Penangkapan di Perairan Umum Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Sungai di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 3239.0 Non Prioritas - - 17433 "" "" "" Jumlah Produksi Sungai Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Sungai - Nila di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 2206.0 Non Prioritas - - 17434 "" "" "" Jumlah Produksi Sungai - Gabus Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Sungai - Nila di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 205.0 Non Prioritas - - 17435 "" "" "" Jumlah Produksi Sungai - Nila Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Sungai - Nila di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 356.0 Non Prioritas - - 17436 "" "" "" Jumlah Produksi Sungai - Lele Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Sungai - Nila di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 298.0 Non Prioritas - - 17437 "" "" "" Jumlah Produksi Sungai - Tawes Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Sungai - Nila di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 280.0 Non Prioritas - - 17438 "" "" "" Jumlah Produksi Sungai - Gurami Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Sungai - Nila di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 0.0 Non Prioritas - - 17439 "" "" "" Jumlah Produksi Sungai - Hampala Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Sungai - Nila di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 313.0 Non Prioritas - - 17440 "" "" "" Jumlah Produksi Sungai - Nilem Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Sungai - Nila di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 352.0 Non Prioritas - - 17441 "" "" "" Jumlah Produksi Sungai - Wader Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Sungai - Nila di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 402.0 Non Prioritas - - 17442 "" "" "" Jumlah Produksi Sungai - Sepat Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Sungai - Nila di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 0.0 Non Prioritas - - 17443 "" "" "" Jumlah Produksi Genangan Air Lainnya Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Sungai - Nila di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 1033.0 Non Prioritas - - 17444 "" "" "" Jumlah Produksi Genangan Air Lainnya - Gabus Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Sungai - Nila di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 99.0 Non Prioritas - - 17445 "" "" "" Jumlah Produksi Genangan Air Lainnya - Nila Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Sungai - Nila di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 232.0 Non Prioritas - - 17446 "" "" "" Jumlah Produksi Genangan Air Lainnya - Lele Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Sungai - Nila di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 145.0 Non Prioritas - - 17447 "" "" "" Jumlah Produksi Genangan Air Lainnya - Tawes Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Sungai - Nila di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 187.0 Non Prioritas - - 17448 "" "" "" Jumlah Produksi Genangan Air Lainnya - Gurami Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Sungai - Nila di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 15.0 Non Prioritas - - 17449 "" "" "" Jumlah Produksi Genangan Air Lainnya - Hampala Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Sungai - Nila di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 0.0 Non Prioritas - - 17450 "" "" "" Jumlah Produksi Genangan Air Lainnya - Nilem Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Sungai - Nila di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 154.0 Non Prioritas - - 17451 "" "" "" Jumlah Produksi Genangan Air Lainnya - Wader Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Sungai - Nila di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 160.0 Non Prioritas - - 17452 "" "" "" Jumlah Produksi Genangan Air Lainnya - Sepat Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Sungai - Nila di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 41.0 Non Prioritas - - 17453 "" "" "" Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan pada tahun berkenaan persen 0.0 Non Prioritas - - 17454 "" "" "" Kelompok pengusaha budidaya perikanan yang Mendapatkan Bantuan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Kelompok pengusaha budidaya perikanan yang Mendapatkan Bantuan pada tahun berkenaan kelompok 0.0 Non Prioritas - - 17455 "" "" "" Total kelompok pengusaha budidaya perikanan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Total kelompok pengusaha budidaya perikanan pada tahun berkenaan kelompok 114.0 Non Prioritas - - 17456 "" "" "" Produksi Budidaya Ikan Konsumsi Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Budidaya Ikan Konsumsi pada tahun berkenaan kg 48669.0 Non Prioritas - - 17457 "" "" "" Produksi Budidaya Ikan Konsumsi - Nila Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan nila di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 2929.0 Non Prioritas - - 17458 "" "" "" Produksi Budidaya Ikan Konsumsi - Gurami Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan gurami di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 60.0 Non Prioritas - - 17459 "" "" "" Produksi Budidaya Ikan Konsumsi - Patin Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan patin di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 0.0 Non Prioritas - - 17460 "" "" "" Produksi Budidaya Ikan Konsumsi - Lele Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan lele di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 45668.0 Non Prioritas - - 17461 "" "" "" Produksi Budidaya Ikan Konsumsi - Bawal Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan tawes di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan kg 12.0 Non Prioritas - - 17462 "" "" "" Produksi Ikan Hias - Koi Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan koi di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan ekor 5136.0 Non Prioritas - - 17463 "" "" "" Produksi Ikan Hias - Koki Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan koki di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan ekor 8288.0 Non Prioritas - - 17464 "" "" "" Produksi Ikan Hias - Komet Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan komet di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan ekor 3362.0 Non Prioritas - - 17465 "" "" "" Produksi Ikan Hias - Black Molly Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan black molly di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan ekor 6864.0 Non Prioritas - - 17466 "" "" "" Produksi Ikan Hias - Plati Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan plati di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan ekor 12220.0 Non Prioritas - - 17467 "" "" "" Produksi Ikan Hias - Betta Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan betta di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan ekor 49862.0 Non Prioritas - - 17468 "" "" "" Produksi Ikan Hias - Black Ghost Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan black ghost di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan ekor 1844.0 Non Prioritas - - 17469 "" "" "" Produksi Ikan Hias - Arwana Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan arwana di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan ekor 9.0 Non Prioritas - - 17470 "" "" "" Produksi Ikan Hias - Man Fish Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan man fish di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan ekor 18229.0 Non Prioritas - - 17471 "" "" "" Produksi Ikan Hias - Guppy Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan guppy di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan ekor 30690.0 Non Prioritas - - 17472 "" "" "" Produksi Ikan Hias - Sumatra/ Tiger Fish Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan sumatra/tiger fish di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan ekor 4396.0 Non Prioritas - - 17473 "" "" "" Produksi Ikan Hias - Tetra Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan tetra di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan ekor 0.0 Non Prioritas - - 17474 "" "" "" Produksi Ikan Hias - Chiclid Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan chiclid di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan ekor 10278.0 Non Prioritas - - 17475 "" "" "" Produksi Ikan Hias - Zebra Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan zebra di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan ekor 5178.0 Non Prioritas - - 17476 "" "" "" Produksi Ikan Hias - Lohan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan lohan di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan ekor 0.0 Non Prioritas - - 17477 "" "" "" Produksi Ikan Hias - Discus Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan discus di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan ekor 0.0 Non Prioritas - - 17478 "" "" "" Produksi Ikan Hias - Channa Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan channa di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan ekor 0.0 Non Prioritas - - 17479 "" "" "" Produksi Ikan Hias - Oscar Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan oscar di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan ekor 2451.0 Non Prioritas - - 17480 "" "" "" Produksi Ikan Hias - Lainnya Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah produksi ikan lainnya di wilayah kab/kota pada tahun berkenaan ekor 6589.0 Non Prioritas - - 17481 "" "" "" Jumlah Balai Benih Ikan (BBI) Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah total Balai Benih Ikan (BBI) di seluruh di DIY pada tahun berkenaan. unit 2.0 Non Prioritas - - 17482 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan Januari Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan Januari ekor 0.0 Non Prioritas - - 17483 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan Februari Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan Februari ekor 4000.0 Non Prioritas - - 17484 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan Maret Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan Maret ekor 12000.0 Non Prioritas - - 17485 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan April Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan April ekor 0.0 Non Prioritas - - 17486 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan Mei Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan Mei ekor 12000.0 Non Prioritas - - 17487 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan Juni Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan Juni ekor 1200.0 Non Prioritas - - 17488 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan Juli Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan Juli ekor 2000.0 Non Prioritas - - 17489 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan Agustus Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan Agustus ekor 3300.0 Non Prioritas - - 17490 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan September Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan September ekor 2500.0 Non Prioritas - - 17491 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan Oktober Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan Oktober ekor 9450.0 Non Prioritas - - 17492 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan November Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan November ekor 8800.0 Non Prioritas - - 17493 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan Desember Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari BBI Mendungan Bulan Desember ekor 3800.0 Non Prioritas - - 17494 "" "" "" Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan Januari Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan Januari ekor 3000.0 Non Prioritas - - 17495 "" "" "" Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan Februari Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan Februari ekor 2000.0 Non Prioritas - - 17496 "" "" "" Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan Maret Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan Maret ekor 5000.0 Non Prioritas - - 17497 "" "" "" Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan April Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan April ekor 14500.0 Non Prioritas - - 17498 "" "" "" Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan Mei Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan Mei ekor 1320.0 Non Prioritas - - 17499 "" "" "" Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan Juni Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan Juni ekor 10000.0 Non Prioritas - - 17500 "" "" "" Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan Juli Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan Juli ekor 4440.0 Non Prioritas - - 17501 "" "" "" Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan Agustus Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan Agustus ekor 7000.0 Non Prioritas - - 17502 "" "" "" Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan September Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan September ekor 9000.0 Non Prioritas - - 17503 "" "" "" Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan Oktober Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan Oktober ekor 1250.0 Non Prioritas - - 17504 "" "" "" Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan November Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan November ekor 7160.0 Non Prioritas - - 17505 "" "" "" Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan Desember Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Nila dari BBI Mendungan Bulan Desember ekor 7500.0 Non Prioritas - - 17506 "" "" "" Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah total unit pembenihan rakyat (UPR) di Seluruh di DIY pada tahun berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas - - 17507 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Tegalrejo Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Tegalrejo ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 17508 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Jetis Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Jetis ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 17509 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Gondokusuman Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Gondokusuman ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 17510 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Danurejan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Danurejan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 17511 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Gedongtengen Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Gedongtengen ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 17512 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Ngampilan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Ngampilan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 17513 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Wirobrajan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Wirobrajan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 17514 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Mantrijeron Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Mantrijeron ekor 89000.0 Non Prioritas 34.71.08 - 17515 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Kraton Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Kraton ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 17516 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Gondomanan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Gondomanan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 17517 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Pakualaman Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Pakualaman ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 17518 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Mergangsan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Mergangsan ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 17519 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Umbulharjo Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Umbulharjo ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 17520 "" "" "" Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Kotagede Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Hasil Benih Ikan Lele dari UPR Kemantren Kotagede ekor 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 17521 "" "" "" Target Produksi Perikanan Tangkap Dinas Pertanian dan Pangan Hasil panen perikanan tangkap yang ditargetkan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. ton 2.897 Non Prioritas - - 17522 "" "" "" Tingkat Produksi Ikan Dinas Pertanian dan Pangan Tingkat konsumsi ikan masyarakat DIY pada tahun berkenaan. kg 48669.0 Non Prioritas - - 17523 "" "" "" Target Produksi Perikanan Budidaya Dinas Pertanian dan Pangan Hasil panen perikanan budidaya yang ditargetkan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. kg 42995.0 Non Prioritas - - 17524 "" "" "" Tingkat Konsumsi Ikan Dinas Pertanian dan Pangan Tingkat konsumsi ikan masyarakat DIY pada tahun berkenaan. kg/kap/tahun 36.78 Non Prioritas - - 17525 "" "" "" Target Konsumsi Ikan Dinas Pertanian dan Pangan Target Konsumsi Ikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. kg/kap/tahun 35.98 Non Prioritas - - 17526 "" "" "" Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar (Polahksar) Hasil Perikanan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Kelompok pengolah dan pemasar (polakhsar) adalah kumpulan pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan yang melakukan kegiatan usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bersama dalam wadah kelompok. kelompok 19.0 Non Prioritas - - 17527 "" "" "" Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Polakhsar) yang mendapat bantuan pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang mendapat bantuan pemerintah di wilayah DIY pada tahun berkenaan. kelompok 0.0 Non Prioritas - - 17528 "" "" "" Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kelompok masyarakat pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. kelompok 6.0 Non Prioritas - - 17529 "" "" "" Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kelompok pembudidaya ikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya Ikan berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. kelompok 114.0 Non Prioritas - - 17530 "" "" "" Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat bantuan pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat bantuan pemerintah di wilayah DIY pada tahun berkenaan. kelompok 0.0 Non Prioritas - - 17531 "" "" "" Penyuluh Perikanan PNS Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Penyuluh Perikanan yang berstatus PNS di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1.0 Non Prioritas - - 17532 "" "" "" Penyuluh Perikanan Kontrak Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Penyuluh Perikanan yang berstatus kontrak di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1.0 Non Prioritas - - 17533 "" "" "" Produksi Beras Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah total gabah yang dihasilkan dari budidaya tanaman padi dalam periode waktu tertentu dan luas lahan tertentu ton 190.1993333 Non Prioritas - - 17534 "" "" "" Produksi Gabah Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah total gabah yang dihasilkan dari budidaya tanaman padi dalam periode waktu tertentu dan luas lahan tertentu ton 397.542 Non Prioritas - - 17535 "" "" "" Luas Panen Padi Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah total gabah yang dihasilkan dari budidaya tanaman padi dalam periode waktu tertentu dan luas lahan tertentu ton 67.38 Non Prioritas - - 17536 "" "" "" Produksi Padi Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah total gabah yang dihasilkan dari budidaya tanaman padi dalam periode waktu tertentu dan luas lahan tertentu ton 394.542 Non Prioritas - - 17537 "" "" "" Luas Panen Padi Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah total gabah yang dihasilkan dari budidaya tanaman padi dalam periode waktu tertentu dan luas lahan tertentu ton 67.38 Non Prioritas - - 17538 "" "" "" Luas Lahan Sawah Pengairan Irigasi 1/2 Teknis Kemantren Tegalrejo Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah lahan di Kemantren Tegalrejo yang dialiri melalui sistem irigasi yang memiliki sebagian jaringan bangunan permanen ha 7.57 Non Prioritas 34.71.01 - 17539 "" "" "" Luas Lahan Sawah Pengairan Irigasi 1/2 Teknis Kemantren Jetis Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah lahan di Kemantren Jetis yang dialiri melalui sistem irigasi yang memiliki sebagian jaringan bangunan permanen ha 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 17540 "" "" "" Luas Lahan Sawah Pengairan Irigasi 1/2 Teknis Kemantren Gondokusuman Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah lahan di Kemantren Gondokusuman yang dialiri melalui sistem irigasi yang memiliki sebagian jaringan bangunan permanen ha 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 17541 "" "" "" Luas Lahan Sawah Pengairan Irigasi 1/2 Teknis Kemantren Danurejan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah lahan di Kemantren Danurejan yang dialiri melalui sistem irigasi yang memiliki sebagian jaringan bangunan permanen ha 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 17542 "" "" "" Luas Lahan Sawah Pengairan Irigasi 1/2 Teknis Kemantren Gedongtengen Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah lahan di Kemantren Gedongtengen yang dialiri melalui sistem irigasi yang memiliki sebagian jaringan bangunan permanen ha 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 17543 "" "" "" Luas Lahan Sawah Pengairan Irigasi 1/2 Teknis Kemantren Ngampilan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah lahan di Kemantren Ngampilan yang dialiri melalui sistem irigasi yang memiliki sebagian jaringan bangunan permanen ha 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 17544 "" "" "" Luas Lahan Sawah Pengairan Irigasi 1/2 Teknis Kemantren Wirobrajan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah lahan di Kemantren Wirobrajan yang dialiri melalui sistem irigasi yang memiliki sebagian jaringan bangunan permanen ha 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 17545 "" "" "" Luas Lahan Sawah Pengairan Irigasi 1/2 Teknis Kemantren Mantrijeron Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah lahan di Kemantren Mantrijeron yang dialiri melalui sistem irigasi yang memiliki sebagian jaringan bangunan permanen ha 0.5 Non Prioritas 34.71.08 - 17546 "" "" "" Luas Lahan Sawah Pengairan Irigasi 1/2 Teknis Kemantren Kraton Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah lahan di Kemantren Kraton yang dialiri melalui sistem irigasi yang memiliki sebagian jaringan bangunan permanen ha 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 17547 "" "" "" Luas Lahan Sawah Pengairan Irigasi 1/2 Teknis Kemantren Gondomanan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah lahan di Kemantren Gondomanan yang dialiri melalui sistem irigasi yang memiliki sebagian jaringan bangunan permanen ha 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 17548 "" "" "" Luas Lahan Sawah Pengairan Irigasi 1/2 Teknis Kemantren Pakualaman Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah lahan di Kemantren Pakualaman yang dialiri melalui sistem irigasi yang memiliki sebagian jaringan bangunan permanen ha 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 17549 "" "" "" Luas Lahan Sawah Pengairan Irigasi 1/2 Teknis Kemantren Mergangsan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah lahan di Kemantren Mergangsan yang dialiri melalui sistem irigasi yang memiliki sebagian jaringan bangunan permanen ha 4.05 Non Prioritas 34.71.12 - 17550 "" "" "" Luas Lahan Sawah Pengairan Irigasi 1/2 Teknis Kemantren Umbulharjo Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah lahan di Kemantren Umbulharjo yang dialiri melalui sistem irigasi yang memiliki sebagian jaringan bangunan permanen ha 17.05 Non Prioritas 34.71.13 - 17551 "" "" "" Luas Lahan Sawah Pengairan Irigasi 1/2 Teknis Kemantren Kotagede Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah lahan di Kemantren Kotagede yang dialiri melalui sistem irigasi yang memiliki sebagian jaringan bangunan permanen ha 5.05 Non Prioritas 34.71.14 - 17552 "" "" "" Luas Lahan Bukan Sawah Kemantren Tegalrejo Dinas Pertanian dan Pangan Luas seluruh lahan selain sawah di Kemantren Tegalrejo ha 288.51 Non Prioritas 34.71.01 - 17553 "" "" "" Luas Lahan Bukan Sawah Kemantren Jetis Dinas Pertanian dan Pangan Luas seluruh lahan selain sawah di Kemantren Jetis ha 172.05 Non Prioritas 34.71.02 - 17554 "" "" "" Luas Lahan Bukan Sawah Kemantren Gondokusuman Dinas Pertanian dan Pangan Luas seluruh lahan selain sawah di Kemantren Gondokusuman ha 398.6 Non Prioritas 34.71.03 - 17555 "" "" "" Luas Lahan Bukan Sawah Kemantren Danurejan Dinas Pertanian dan Pangan Luas seluruh lahan selain sawah di Kemantren Danurejan ha 110.86 Non Prioritas 34.71.04 - 17556 "" "" "" Luas Lahan Bukan Sawah Kemantren Gedongtengen Dinas Pertanian dan Pangan Luas seluruh lahan selain sawah di Kemantren Gedongtengen ha 98.52 Non Prioritas 34.71.05 - 17557 "" "" "" Luas Lahan Bukan Sawah Kemantren Ngampilan Dinas Pertanian dan Pangan Luas seluruh lahan selain sawah di Kemantren Ngampilan ha 84.05 Non Prioritas 34.71.06 - 17558 "" "" "" Luas Lahan Bukan Sawah Kemantren Wirobrajan Dinas Pertanian dan Pangan Luas seluruh lahan selain sawah di Kemantren Wirobrajan ha 177.05 Non Prioritas 34.71.07 - 17559 "" "" "" Luas Lahan Bukan Sawah Kemantren Mantrijeron Dinas Pertanian dan Pangan Luas seluruh lahan selain sawah di Kemantren Mantrijeron ha 266.74 Non Prioritas 34.71.08 - 17560 "" "" "" Luas Lahan Bukan Sawah Kemantren Kraton Dinas Pertanian dan Pangan Luas seluruh lahan selain sawah di Kemantren Kraton ha 137.5 Non Prioritas 34.71.09 - 17561 "" "" "" Luas Lahan Bukan Sawah Kemantren Gondomanan Dinas Pertanian dan Pangan Luas seluruh lahan selain sawah di Kemantren Gondomanan ha 114.22 Non Prioritas 34.71.03 - 17562 "" "" "" Luas Lahan Bukan Sawah Kemantren Pakualaman Dinas Pertanian dan Pangan Luas seluruh lahan selain sawah di Kemantren Pakualaman ha 64.66 Non Prioritas 34.71.11 - 17563 "" "" "" Luas Lahan Bukan Sawah Kemantren Mergangsan Dinas Pertanian dan Pangan Luas seluruh lahan selain sawah di Kemantren Mergangsan ha 225.65 Non Prioritas 34.71.12 - 17564 "" "" "" Luas Lahan Bukan Sawah Kemantren Umbulharjo Dinas Pertanian dan Pangan Luas seluruh lahan selain sawah di Kemantren Umbulharjo ha 815.53 Non Prioritas 34.71.13 - 17565 "" "" "" Luas Lahan Bukan Sawah Kemantren Kotagede Dinas Pertanian dan Pangan Luas seluruh lahan selain sawah di Kemantren Kotagede ha 293.75 Non Prioritas 34.71.14 - 17566 "" "" "" Panjang saluran sawah irigasi Dinas Pertanian dan Pangan "" km 34.22 Non Prioritas - - 17567 "" "" "" Luas Lahan Sawah Dinas Pertanian dan Pangan "" ha 34.22 Non Prioritas - - 17568 "" "" "" Luas Panen Hortikultura - Mangga Dinas Pertanian dan Pangan "" ha 108.27 Non Prioritas - - 17569 "" "" "" Luas Panen Hortikultura - Jeruk Dinas Pertanian dan Pangan "" ha 1.94 Non Prioritas - - 17570 "" "" "" Luas Panen Hortikultura - Pepaya Dinas Pertanian dan Pangan "" ha 40.49 Non Prioritas - - 17571 "" "" "" Luas Panen Hortikultura - Pisang Dinas Pertanian dan Pangan "" ha 282.96 Non Prioritas - - 17572 "" "" "" Luas Panen Hortikultura - Durian Dinas Pertanian dan Pangan "" ha 1.08 Non Prioritas - - 17573 "" "" "" Luas Panen Hortikultura - Manggis Dinas Pertanian dan Pangan "" ha 0.0 Non Prioritas - - 17574 "" "" "" Luas Panen Hortikultura - Alpukat Dinas Pertanian dan Pangan "" ha 29.0 Non Prioritas - - 17575 "" "" "" Luas Panen Hortikultura - Belimbing Dinas Pertanian dan Pangan "" ha 53.96 Non Prioritas - - 17576 "" "" "" Luas Panen Hortikultura - Dukuh/Langsat Dinas Pertanian dan Pangan "" ha 0.45 Non Prioritas - - 17577 "" "" "" Luas Panen Hortikultura - Jambu Biji Dinas Pertanian dan Pangan "" ha 99.88 Non Prioritas - - 17578 "" "" "" Luas Panen Hortikultura - Jambu Air Dinas Pertanian dan Pangan "" ha 65.88 Non Prioritas - - 17579 "" "" "" Luas Panen Hortikultura - Nangka/Cempedak Dinas Pertanian dan Pangan "" ha 130.94 Non Prioritas - - 17580 "" "" "" Luas Panen Hortikultura - Rambutan Dinas Pertanian dan Pangan "" ha 71.67 Non Prioritas - - 17581 "" "" "" Luas Panen Hortikultura - Sawo Dinas Pertanian dan Pangan "" ha 24.11 Non Prioritas - - 17582 "" "" "" Luas Panen Hortikultura - Sirsak Dinas Pertanian dan Pangan "" ha 31.48 Non Prioritas - - 17583 "" "" "" Luas Panen Hortikultura - Sukun Dinas Pertanian dan Pangan "" ha 4.62 Non Prioritas - - 17584 "" "" "" Luas Panen Hortikultura - Melinjo Dinas Pertanian dan Pangan "" ha 177.94 Non Prioritas - - 17585 "" "" "" Luas Panen Hortikultura - Kubis Dinas Pertanian dan Pangan "" ha 0.22 Non Prioritas - - 17586 "" "" "" Luas Panen Hortikultura - Cabai Dinas Pertanian dan Pangan "" ha 2.29 Non Prioritas - - 17587 "" "" "" Luas Panen Hortikultura - Petsai/Sawi Dinas Pertanian dan Pangan "" ha 2.77 Non Prioritas - - 17588 "" "" "" Jumlah Produksi Hortikultura - Mangga Dinas Pertanian dan Pangan "" ton 108.27 Non Prioritas - - 17589 "" "" "" Jumlah Produksi Hortikultura - Jeruk Dinas Pertanian dan Pangan "" ton 1.94 Non Prioritas - - 17590 "" "" "" Jumlah Produksi Hortikultura - Pepaya Dinas Pertanian dan Pangan "" ton 40.49 Non Prioritas - - 17591 "" "" "" Jumlah Produksi Hortikultura - Pisang Dinas Pertanian dan Pangan "" ton 282.96 Non Prioritas - - 17592 "" "" "" Jumlah Produksi Hortikultura - Durian Dinas Pertanian dan Pangan "" ton 1.08 Non Prioritas - - 17593 "" "" "" Jumlah Produksi Hortikultura - Manggis Dinas Pertanian dan Pangan "" ton 0.0 Non Prioritas - - 17594 "" "" "" Jumlah Produksi Hortikultura - Alpukat Dinas Pertanian dan Pangan "" ton 29.0 Non Prioritas - - 17595 "" "" "" Jumlah Produksi Hortikultura - Belimbing Dinas Pertanian dan Pangan "" ton 53.96 Non Prioritas - - 17596 "" "" "" Jumlah Produksi Hortikultura - Dukuh/Langsat Dinas Pertanian dan Pangan "" ton 0.45 Non Prioritas - - 17597 "" "" "" Jumlah Produksi Hortikultura - Jambu Biji Dinas Pertanian dan Pangan "" ton 99.88 Non Prioritas - - 17598 "" "" "" Jumlah Produksi Hortikultura - Jambu Air Dinas Pertanian dan Pangan "" ton 65.88 Non Prioritas - - 17599 "" "" "" Jumlah Produksi Hortikultura - Nangka/Cempedak Dinas Pertanian dan Pangan "" ton 130.94 Non Prioritas - - 17600 "" "" "" Jumlah Produksi Hortikultura - Rambutan Dinas Pertanian dan Pangan "" ton 71.67 Non Prioritas - - 17601 "" "" "" Jumlah Produksi Hortikultura - Sawo Dinas Pertanian dan Pangan "" ton 24.11 Non Prioritas - - 17602 "" "" "" Jumlah Produksi Hortikultura - Sirsak Dinas Pertanian dan Pangan "" ton 31.48 Non Prioritas - - 17603 "" "" "" Jumlah Produksi Hortikultura - Sukun Dinas Pertanian dan Pangan "" ton 4.62 Non Prioritas - - 17604 "" "" "" Jumlah Produksi Hortikultura - Melinjo Dinas Pertanian dan Pangan "" ton 177.94 Non Prioritas - - 17605 "" "" "" Jumlah Produksi Hortikultura - Kubis Dinas Pertanian dan Pangan "" ton 0.22 Non Prioritas - - 17606 "" "" "" Jumlah Produksi Hortikultura - Cabai Dinas Pertanian dan Pangan "" ton 2.29 Non Prioritas - - 17607 "" "" "" Jumlah Produksi Hortikultura - Petsai/Sawi Dinas Pertanian dan Pangan "" ton 2.77 Non Prioritas - - 17608 "" "" "" Cakupan bina kelompok tani Dinas Pertanian dan Pangan Persentase atau jumlah kelompok tani yang mendapatkan pembinaan, pendampingan, atau fasilitasi selama satu tahun dibandingkan dengan total kelompok tani yang ada persen 37.05 Non Prioritas - - 17609 "" "" "" Jumlah kelompok tani yang dibina Dinas Pertanian dan Pangan total kelompok tani yang mendapatkan pendampingan, pembinaan, atau fasilitasi dari instansi/kelembagaan terkait dalam periode satu tahun kelompok 113.0 Non Prioritas - - 17610 "" "" "" Jumlah kelompok tani di Kota Yogyakarta Dinas Pertanian dan Pangan keseluruhan kelompok tani yang tercatat, terdaftar, dan diakui secara resmi oleh pemerintah Kota Yogyakarta kelompok 305.0 Non Prioritas 34.71 - 17611 E-WALIDATA 3.27.000246 Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan unit n/a Non Prioritas - - 17612 E-WALIDATA 3.27.000248 Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Dinas Pertanian dan Pangan Data hasil pengawasan Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan batang 6.0 Non Prioritas - - 17613 E-WALIDATA 3.27.000249 Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi peredarannya Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi peredarannya Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT) batang 6.0 Non Prioritas - - 17614 E-WALIDATA 3.27.000250 Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang tersedia Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang tersedia Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang tersedia di masyarakat batang 6.0 Non Prioritas - - 17615 E-WALIDATA 3.27.000293 Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang berfungsi baik unit n/a Non Prioritas - - 17616 E-WALIDATA 3.27.000310 Jumlah Eksisting Prasarana Hortikultura Lainnya Jumlah Eksisting Prasarana Hortikultura Lainnya Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya prasarana hortikultura lainnya yang berfungsi baik unit 20.0 Non Prioritas - - 17617 E-WALIDATA 3.27.000380 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di desa yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di desa yang ditingkatkan kapasitasnya Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat desa unit n/a Non Prioritas - - 17618 E-WALIDATA 3.27.000381 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat kecamatan unit n/a Non Prioritas - - 17619 E-WALIDATA 3.27.000382 Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya kelembagaan petani di desa yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai unit n/a Non Prioritas - - 17620 E-WALIDATA 3.27.000383 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya kelembagaan petani di kecamatan yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai unit n/a Non Prioritas - - 17621 E-WALIDATA 3.27.000474 Jumlah penggunaan alsintan Jumlah penggunaan alsintan Dinas Pertanian dan Pangan Kegiatan pengawasan alat dan mesin pertanian pra panen yang meliputi pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pemanfaatan bantuan alsintan pra panen di tingkat kabupaten/kota unit 66.0 Non Prioritas - - 17622 E-WALIDATA 3.27.000475 Jumlah penggunaan pestisida Jumlah penggunaan pestisida Dinas Pertanian dan Pangan kegiatan Penglolaan Pestisida meliputi Pendataan Pestisida yang beredar, Pemberian informasi kepada petani tentang penggunaan pestisida yang aman dan efektif, serta alternatif ramah lingkungan, pengawasan terhadap distribusi dan memberikan pemahaman kepada petani khususnya dalam membaca label agar petani terhindar dari kesalahan dalam penggunaan pestisida liter 66.0 Non Prioritas - - 17623 E-WALIDATA 3.27.000476 Jumlah penggunaan pupuk Jumlah penggunaan pupuk Dinas Pertanian dan Pangan "kegiatan pengelolaan pupuk bersubsidi meliputi perencanaan penginputan, dan penetapan alokasi pupuk bersubsidi, sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan pengawalan terhadap verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh tim Kecamatan Kegiatan Pengelolaan Pupuk Non Subsidi meliputi kegiatan pendataan pupuk dan pembenah tanah yang terdaftar, pemantauan peredarannya di lapangan serta melakukan edukasi penggunaaan pupuk dan pembenah tanah yang tepat." ton 66.0 Non Prioritas - - 17624 E-WALIDATA 3.27.000520 Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang dibangun Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang dibangun Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya prasarana hortikultura yang dibangun dan dikembangkan unit 0.0 Non Prioritas - - 17625 E-WALIDATA 3.27.000521 Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang direhabilitasi Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang direhabilitasi Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya prasarana hortikultura yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan unit 0.0 Non Prioritas - - 17626 E-WALIDATA 3.27.000522 Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang terpelihara Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang terpelihara Dinas Pertanian dan Pangan "" unit 20.0 Non Prioritas - - 17627 E-WALIDATA 3.27.000534 Jumlah prasarana penyuluhan pertanian Jumlah prasarana penyuluhan pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah prasarana penyuluhan pertanian merujuk pada total bangunan, tanah, dan fasilitas fisik lainnya yang digunakan sebagai tempat atau lokasi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di suatu wilayah tertentu. Prasarana ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, gedung penyuluhan, aula, lapangan demonstrasi, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya yang digunakan dalam proses penyuluhan. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau inventarisasi prasarana penyuluhan pertanian yang ada dalam periode waktu tertentu. unit 2.0 Non Prioritas - - 17628 E-WALIDATA 3.27.000580 Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah SDG yang sudah dilepas dan dinyatakan unggul sebagai varietas baru dan dilakukan pelestarian serta pemurnian mutunya varietas unggul baru (vub) 18.0 Non Prioritas - - 17629 E-WALIDATA 2.09.000021 Jenis pangan lokal Jenis pangan lokal Dinas Pertanian dan Pangan Pangan lokal mencakup pangan sumber karbohidrat (padi-padian, umbi-umbian), pangan sumber protein (pangan hewani, aneka jenis kacang) dan pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah) laporan 1.0 Non Prioritas - - 17630 E-WALIDATA 2.09.000082 Data Perdagangan Antar Wilayah Data Perdagangan Antar Wilayah Dinas Pertanian dan Pangan Data jumlah pangan baik yang belum maupun yang sudah mengalami pengolahan yang didatangkan atau dikeluarkan ke dalam wilayah provinsi atau kabupaten/kota dengan tujuan diperdagangkan/diedarkan/disimpan (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 66 Tahun 2021. dokumen n/a Non Prioritas - - 17631 E-WALIDATA 2.09.000101 Jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun Jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun Dinas Pertanian dan Pangan Dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan adalah Laporan hasil pembinaan pelaku usaha pangan segar dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17632 E-WALIDATA 2.09.000103 Jumlah dokumen SOP kelembagaan yang disusun Jumlah dokumen SOP kelembagaan yang disusun Dinas Pertanian dan Pangan SOP kelembagaan adalah SOP yang disusun oleh lembaga pengawas keamanan, mutu label dan gizi pangan sesuai dengan persyaratan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 tahun 2023 dokumen 43.0 Non Prioritas - - 17633 E-WALIDATA 2.09.000114 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah laporan kegiatan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan keluarga yang telah dilaksanakan, melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan, teras pangan, gerasi B2SA, rumah pangan B2SA, Dapur B2SA, dan kegiatan sejenis yang mendukung. keluarga 2400.0 Non Prioritas - - 17634 E-WALIDATA 2.09.000120 Jumlah pelaku usaha pangan lokal Jumlah pelaku usaha pangan lokal Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah UMKM/UKM/kelompok usaha yang berkembang dalam mengolah aneka pangan berbahan baku lokal laporan 1.0 Non Prioritas - - 17635 E-WALIDATA 2.09.000134 Jumlah Eksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Eksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah cold storage, RMU, dryer, lantai jemur eksisting yang dimiliki unit 28.0 Non Prioritas - - 17636 E-WALIDATA 2.09.000135 Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah infrastruktur jaringan internet dan software/aplikasi yang dimiliki untuk mendukung kemandirian pangan unit 28.0 Non Prioritas - - 17637 E-WALIDATA 2.09.000149 Indeks Ketahanan Pangan Level Desa Indeks Ketahanan Pangan Level Desa Dinas Pertanian dan Pangan "Ukuran dari indikator-indikator yang mewakili aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan level desa/kelurahan. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kelurahan/desa) dan peringkat (ranking) relatif antara satu desa/kelurahan dibandingkan dengan desa/kelurahan lainnya." dokumen n/a Non Prioritas - - 17638 E-WALIDATA 2.09.000210 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penguatan penyediaan sarana dan prasarana logistik pangan, jaringan distribusi pangan antar pelaku usaha dan pemerintah. unit 1.0 Non Prioritas - - 17639 E-WALIDATA 3.25.000115 kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi Dinas Pertanian dan Pangan &Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi& kelompok 40.0 Non Prioritas - - 17640 E-WALIDATA 3.25.000116 kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK berupa diseminasi teknologi terapan untuk peningkatan produktivitas usaha kelompok 25.0 Non Prioritas - - 17641 E-WALIDATA 3.25.000139 Panjang saluran air Panjang saluran air Dinas Pertanian dan Pangan Saluran untuk Pembudidayaan Ikan dibuat untuk menyediakan Air yang memenuhi kuantitas dan kualitas Air sesuai dengan standar dan mengalirkan Air buangan dari wadah Pembudidayaan Ikan. meter n/a Non Prioritas - - 17642 E-WALIDATA 3.25.000241 unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah pelaku usaha pemsaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko unit usaha 6.0 Non Prioritas - - 17643 E-WALIDATA 3.25.000242 unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai Skala Usaha unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai Skala Usaha Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha unit usaha 6.0 Non Prioritas - - 17644 E-WALIDATA 3.25.000245 unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko unit usaha 19.0 Non Prioritas - - 17645 E-WALIDATA 3.25.004189 pos kesehatan ikan terpadu pos kesehatan ikan terpadu Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah pos kesehatan ikan terpadu unit n/a Non Prioritas - - 17646 E-WALIDATA 3.27.000143 Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar Dinas Pertanian dan Pangan Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Pengawas Obat Hewan dan siap untuk diedarkan laporan 1.0 Non Prioritas - - 17647 E-WALIDATA 3.27.000152 pengawasan peredaran hewan dan produk hewan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi peredaran hewan dna produk hewan yang baik laporan 1.0 Non Prioritas - - 17648 E-WALIDATA 3.27.000302 Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten/Kota unit 1.0 Non Prioritas - - 17649 E-WALIDATA 3.27.000304 Jumlah Eksisting Obat Hewan yang beredar Jumlah Eksisting Obat Hewan yang beredar Dinas Pertanian dan Pangan Jenis obat hewan yang beredar dan digunakan dosis n/a Non Prioritas - - 17650 E-WALIDATA 3.27.000311 Jumlah Eksisting Prasarana Perkebunan Lainnya Jumlah Eksisting Prasarana Perkebunan Lainnya Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya prasarana perkebunan lainnya yang berfungsi baik unit n/a Non Prioritas - - 17651 E-WALIDATA 3.27.000312 Jumlah Eksisting Prasarana Peternakan Lainnya Jumlah Eksisting Prasarana Peternakan Lainnya Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya prasarana peternakan lainnya yang berfungsi baik unit n/a Non Prioritas - - 17652 E-WALIDATA 3.27.000313 Jumlah Eksisting Prasarana Tanaman Pangan Lainnya Jumlah Eksisting Prasarana Tanaman Pangan Lainnya Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya prasarana tanaman pangan lainnya yang berfungsi baik unit n/a Non Prioritas - - 17653 E-WALIDATA 3.27.000329 Jumlah galur yang dimanfaatkan Jumlah galur yang dimanfaatkan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah jenis galur yang berkualitas dan telah dimanfaatkan galur 1.0 Non Prioritas - - 17654 E-WALIDATA 3.27.000335 Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Hasil uji Laboratorium Kesehatan Hewan yang dilakukan pada Laboratorium terakreditasi laporan 1.0 Non Prioritas - - 17655 E-WALIDATA 3.27.000336 Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian dan Pangan Hasil uji Laboratorium Kesehatan Masayarakat Veteriner yang dilakukan pada Laboratorium terakreditasi laporan 24.0 Non Prioritas - - 17656 E-WALIDATA 3.27.000369 Jumlah Kebutuhan Benih Jumlah Kebutuhan Benih Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah benih yang dibutuhkan per hektar sesuai luasan yang tersedia ton n/a Non Prioritas - - 17657 E-WALIDATA 3.27.000376 Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kegiatan pengawasan peredaran produk hewan yang dilaksanakan pada tempat / lalu lintas strategis laporan 24.0 Non Prioritas - - 17658 E-WALIDATA 3.27.000444 Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar Dinas Pertanian dan Pangan Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Inspeksi Good manufacturing practise (GMP) atau cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dari Veterinary Drug & Animal Feed Administration & Control Authority (VDFACA) dan siap untuk didistribusikan dokumen 113.0 Non Prioritas - - 17659 E-WALIDATA 3.27.000449 Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya pelayanan yang dilakukan oleh petugas medik veteriner pada tahun berjalan laporan 47276.0 Non Prioritas - - 17660 E-WALIDATA 3.27.000455 Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang bereda Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang bereda Dinas Pertanian dan Pangan Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Inspeksi Good manufacturing practise (GMP) atau cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dari Veterinary Drug & Animal Feed Administration & Control Authority (VDFACA) dan siap untuk didistribusikan laporan 1.0 Non Prioritas - - 17661 E-WALIDATA 3.27.000486 Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian lainnya Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian lainnya Dinas Pertanian dan Pangan Pengawasan sarana pendukung pertanian adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan sarana pendukung pertanian agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. unit n/a Non Prioritas - - 17662 E-WALIDATA 3.27.000506 Jumlah Petugas Medik Veteriner Jumlah Petugas Medik Veteriner Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya petugas medik veteriner di daerah orang 8.0 Non Prioritas - - 17663 E-WALIDATA 3.27.000535 Jumlah Prasarana Perkebunan Lainnya yang dibangun Jumlah Prasarana Perkebunan Lainnya yang dibangun Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya prasarana perkebunan yang dibangun dan dikembangkan unit n/a Non Prioritas - - 17664 E-WALIDATA 3.27.000536 Jumlah Prasarana Perkebunan Lainnya yang direhabilitasi Jumlah Prasarana Perkebunan Lainnya yang direhabilitasi Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya prasarana perkebunan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan unit n/a Non Prioritas - - 17665 E-WALIDATA 3.27.000538 Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang dibangun Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang dibangun Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya prasarana peternakan yang dibangun dan dikembangkan unit n/a Non Prioritas - - 17666 E-WALIDATA 3.27.000539 Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang direhabilitasi Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang direhabilitasi Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya prasarana peternakan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan unit n/a Non Prioritas - - 17667 E-WALIDATA 3.27.000541 Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang dibangun Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang dibangun Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya prasarana tanaman pangan yang dibangun dan dikembangkan unit 0.0 Non Prioritas - - 17668 E-WALIDATA 3.27.000542 Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang direhabilitasi Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang direhabilitasi Dinas Pertanian dan Pangan Banyaknya prasarana tanaman pangan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan unit 0.0 Non Prioritas - - 17669 E-WALIDATA 3.27.000570 Jumlah rumpun yang dimanfaatkan Jumlah rumpun yang dimanfaatkan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah jenis rumpun yang berkualitas dan telah dimanfaatkan rumpun n/a Non Prioritas - - 17670 E-WALIDATA 3.27.000579 Jumlah sarana penyuluhan pertanian Jumlah sarana penyuluhan pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah sarana penyuluhan pertanian merujuk pada total alat, fasilitas, atau infrastruktur yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian di suatu wilayah tertentu. Sarana ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, ruang kelas, alat peraga, media penyuluhan, kendaraan operasional, dan peralatan teknologi informasi yang digunakan dalam proses penyuluhan. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau inventarisasi sarana penyuluhan pertanian yang ada dalam periode waktu tertentu. unit 57.0 Non Prioritas - - 17671 E-WALIDATA 3.27.000581 Jumlah SDG Tanaman yang dimanfaatkan Jumlah SDG Tanaman yang dimanfaatkan Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah jenis SDG yang berkualitas dan telah dimanfaatkan varietas unggul baru (vub) 18.0 Non Prioritas - - 17672 E-WALIDATA 3.27.000599 Jumlah wilayah Penanggulangan Zoonosis Jumlah wilayah Penanggulangan Zoonosis Dinas Pertanian dan Pangan Wilayah dengan risiko zoonosis dan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang dilakukan wilayah 14.0 Non Prioritas - - 17673 E-WALIDATA 3.27.000603 Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Wilayah yang dilakukan pengawasan melalui peningkatan surveilans terpadu berbasis risiko dan kemampuan untuk deteksi kasus, perbaikan biosekuriti wilayah 14.0 Non Prioritas - - 17674 E-WALIDATA 3.27.000328 Jumlah galur ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Jumlah galur ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah galur ternak yang dilestarikan dan dimurnikan galur n/a Non Prioritas - - 17675 E-WALIDATA 3.27.000331 Jumlah galur yang ditingkatkan kualitasnya Jumlah galur yang ditingkatkan kualitasnya Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah jenis galur yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas galur n/a Non Prioritas - - 17676 E-WALIDATA 3.27.000569 Jumlah rumpun ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Jumlah rumpun ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah rumpun ternak yang dilestarikan dan dimurnikan rumpun n/a Non Prioritas - - 17677 E-WALIDATA 3.27.000572 Jumlah rumpun yang ditingkatkan kualitasnya Jumlah rumpun yang ditingkatkan kualitasnya Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah jenis rumpun yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas rumpun n/a Non Prioritas - - 17678 E-WALIDATA 3.27.000582 Jumlah SDG Tanaman yang ditingkatkan kualitasnya Jumlah SDG Tanaman yang ditingkatkan kualitasnya Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah jenis SDG yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas varietas unggul baru (vub) 18.0 Non Prioritas - - 17679 "" "" "" Rata-rata Lama Tinggal (Length of Stay) Dinas Pariwisata Rata rata lama pengunjung tinggal di hotel di suatu wilayah DIY pada bulan berkenaan. hari 1.77 Non Prioritas - - 17680 "" "" "" Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan Januari Dinas Pariwisata "" orang 1051639.0 Non Prioritas - - 17681 "" "" "" Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan Februari Dinas Pariwisata "" orang 762530.0 Non Prioritas - - 17682 "" "" "" Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan Maret Dinas Pariwisata "" orang 208870.0 Non Prioritas - - 17683 "" "" "" Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan April Dinas Pariwisata "" orang 1166220.0 Non Prioritas - - 17684 "" "" "" Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan Mei Dinas Pariwisata "" orang 1075562.0 Non Prioritas - - 17685 "" "" "" Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan Juni Dinas Pariwisata "" orang 1083201.0 Non Prioritas - - 17686 "" "" "" Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan Juli Dinas Pariwisata "" orang 1142915.0 Non Prioritas - - 17687 "" "" "" Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan Agustus Dinas Pariwisata "" orang 763327.0 Non Prioritas - - 17688 "" "" "" Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan September Dinas Pariwisata "" orang 635089.0 Non Prioritas - - 17689 "" "" "" Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan Oktober Dinas Pariwisata "" orang 704229.0 Non Prioritas - - 17690 "" "" "" Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan November Dinas Pariwisata "" orang 739476.0 Non Prioritas - - 17691 "" "" "" Jumlah Wisatawan Nusantara Bulan Desember Dinas Pariwisata "" orang 1364356.0 Non Prioritas - - 17692 "" "" "" Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan Januari Dinas Pariwisata "" orang 18144.0 Non Prioritas - - 17693 "" "" "" Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan Februari Dinas Pariwisata "" orang 16231.0 Non Prioritas - - 17694 "" "" "" Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan Maret Dinas Pariwisata "" orang 18087.0 Non Prioritas - - 17695 "" "" "" Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan April Dinas Pariwisata "" orang 22514.0 Non Prioritas - - 17696 "" "" "" Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan Mei Dinas Pariwisata "" orang 23873.0 Non Prioritas - - 17697 "" "" "" Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan Juni Dinas Pariwisata "" orang 22849.0 Non Prioritas - - 17698 "" "" "" Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan Juli Dinas Pariwisata "" orang 42344.0 Non Prioritas - - 17699 "" "" "" Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan Agustus Dinas Pariwisata "" orang 54106.0 Non Prioritas - - 17700 "" "" "" Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan September Dinas Pariwisata "" orang 32114.0 Non Prioritas - - 17701 "" "" "" Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan Oktober Dinas Pariwisata "" orang 23946.0 Non Prioritas - - 17702 "" "" "" Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan November Dinas Pariwisata "" orang 16552.0 Non Prioritas - - 17703 "" "" "" Jumlah Wisatawan Mancanegara Bulan Desember Dinas Pariwisata "" orang 23080.0 Non Prioritas - - 17704 "" "" "" Jumlah Pengunjung Malioboro Dinas Pariwisata Jumlah Pengunjung Malioboro jiwa 4908881.0 Non Prioritas - - 17705 "" "" "" Jumlah Pengunjung Kraton Yogyakarta Dinas Pariwisata Jumlah Pengunjung Malioboro jiwa 1233529.0 Non Prioritas 34.71 - 17706 "" "" "" Jumlah Pengunjung Museum Sonobudoyo Dinas Pariwisata Jumlah Pengunjung Malioboro jiwa 490034.0 Non Prioritas - - 17707 "" "" "" Jumlah Pengunjung Museum Benteng Vredeburg Dinas Pariwisata Jumlah Pengunjung Malioboro jiwa 506179.0 Non Prioritas - - 17708 "" "" "" Jumlah Pengunjung Taman Pintar Dinas Pariwisata Jumlah Pengunjung Malioboro jiwa 695165.0 Non Prioritas - - 17709 "" "" "" Jumlah Pengunjung Gembira Loka Dinas Pariwisata Jumlah Pengunjung Malioboro jiwa 985277.0 Non Prioritas - - 17710 "" "" "" Jumlah Hotel Bintang Lima Dinas Pariwisata Hotel bintang lima adalah hotel yang paling mewah dan memiliki layanan multibahasa. Hotel ini menyediakan welcome drink, sampai ada daftar minuman wine yang bisa dipilih saat masuk ke kamar hotel. Hotel bintang lima harus punya kamar tipe standar minimal 100 unit dengan luas minimal 26 meter persegi. unit 4.0 Non Prioritas - - 17711 "" "" "" Jumlah Hotel Bintang empat Dinas Pariwisata Hotel bintang empat sudah dapat dikatakan sebagai hotel yang cukup berkelas dengan para karyawan dan staff yang lebih profesional dalam melayani tamu yang datang. Hotel bintang 4 juga mirip dengan hotel berbintang 5. Hanya, dari segi pelayanannya, tidak semuanya seperti hotel bintang 5. unit 20.0 Non Prioritas - - 17712 "" "" "" Jumlah Hotel Bintang Tiga Dinas Pariwisata Jumlah Hotel Bintang Tiga di wilayah DIY. Hotel bintang 3 adalah hotel yang memiliki luas lebih besar dari pada hotel bintang 2. unit 109.0 Non Prioritas - - 17713 "" "" "" Jumlah Hotel Bintang Dua Dinas Pariwisata Jumlah Hotel Bintang Dua di wilayah DIY. Hotel bintang 2 biasanya kamar suite memiliki ukuran kamar tidur dan kamar mandi yang lebih luas, fasilitas kamar mandi yang lebih lengkap, dan fasilitas kamar seperti mesin kopi, AC, TV, dan telepon. unit 77.0 Non Prioritas - - 17714 "" "" "" Jumlah Hotel Bintang Satu Dinas Pariwisata Bintang satu merupakan peringkat terendah untuk hotel yang telah disertifikasi. Hotel berbintang satu memiliki Jumlah kamar yang tidak terlalu banyak. Minimal harus ada 15 kamar tidur standar dengan luas minimal 20 meter persegi. unit 51.0 Non Prioritas - - 17715 "" "" "" Jumlah Hotel Non Bintang Dinas Pariwisata Hotel non bintang adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu. Hotel nonbintang tidak memiliki penggolongan kelas hotel dan dapat disebut sebagai hotel melati. unit 417.0 Non Prioritas - - 17716 "" "" "" Jumlah Kamar Hotel Bintang yang Tersedia Dinas Pariwisata Jumlah hunian kamar hotel bintang yang tersedia di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Hotel Berbintang adalah suatu usaha akomodasi yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata. Ciri khusus dari hotel adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut. unit 13872.0 Non Prioritas - - 17717 "" "" "" Jumlah Kamar Hotel Non Bintang yang Tersedia Dinas Pariwisata Jumlah hunian kamar hotel non bintang yang tersedia di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Hotel Non bintang adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu. Hotel non bintang tidak memiliki penggolongan kelas hotel dan dapat disebut sebagai hotel melati. unit 4515.0 Non Prioritas - - 17718 "" "" "" Jumlah Restoran Dinas Pariwisata Restoran adalah suatu jenis usaha yang mempergunakan seluruh bangunan secara permanen untuk menyediakan jasa pangan yang pengolahan dan penyajiannya secara langsung di tempat sesuai dengan keinginan para pengguna jasa yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin restoran dan kualifikasinya diberikan oleh dinas terkait. unit 105.0 Non Prioritas - - 17719 "" "" "" Jumlah Perusahaan /Cabang/ Agen Biro Perjalanan Wisata Dinas Pariwisata Agen Perjalanan Wisata (APW) adalah usaha pariwisata yang menjalankan fungsi “keagenan” atau perantara, APW tidak memiliki produk, tapi menjual produk usaha lain misalnya Hotel, Restoran, Penerbangan, Paket Wisata dll. Jumlah perusahaan/cabang/agen biro perjalanan di wilayah tertentu di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 104.0 Non Prioritas - - 17720 "" "" "" Jumlah Pramuwisata Dinas Pariwisata Pamuwisata adalah seorang yang memberi penerangan, penjelasan serta petunjuk kepada wisatawan dan traveler lainnya, tentang segala sesuatu yang hendak dilihat dan disaksikan bilamana mereka berkunjung pada suatu objek, tempat atau daerah tertentu. Jumlah pramuwisata di di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 110.0 Non Prioritas - - 17721 E-WALIDATA 3.26.000004 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan) Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan) Dinas Pariwisata Melaksanakan perintisan Destinasi Pariwisata Pengembangan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA ( Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten/Kota dengan pola stimulasi , identifikasi dan Profiling lokasi n/a Non Prioritas - - 17722 E-WALIDATA 3.26.000144 Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota Dinas Pariwisata Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang tercantum/masuk dalam RIPPARKAB/KOTA lokasi n/a Non Prioritas - - 17723 E-WALIDATA 3.26.000005 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Dinas Pariwisata Menetapkan destinasi pariwisata yang tercantum dalam RIPPARKAB/KOTA melalui SK penetapan oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota) lokasi 58.0 Non Prioritas - - 17724 "" "" "" Jumlah Objek Wisata Sejarah Dinas Pariwisata Jumlah Obyek Wisata Sejarah di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 20.0 Non Prioritas - - 17725 "" "" "" Jumlah Objek Wisata Museum Dinas Pariwisata Jumlah obyek wisata museum di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 13.0 Non Prioritas - - 17726 "" "" "" Jumlah Objek Wisata Alam Dinas Pariwisata Jumlah Obyek Wisata alam di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 17727 "" "" "" Jumlah Objek Wisata Buatan Dinas Pariwisata Wisata buatan adalah merupakan suatu obyek yang dibuat secara sengaja untuk menarik minat kunjungan wisatawan. unit 0.0 Non Prioritas - - 17728 "" "" "" Jumlah Objek Wisata lainnya Dinas Pariwisata Jumlah obyek wisata lain selain disebutkan diatas di wilayah DIY pada tahun berkenaan. buah 38.0 Non Prioritas - - 17729 "" "" "" Jumlah Objek Wisata Sejarah, Budaya, Religi Dinas Pariwisata Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut, baik yang dikelola secara komersial maupun non komersial. unit 19.0 Non Prioritas - - 17730 "" "" "" Jumlah Objek Wisata Pendidikan Dinas Pariwisata Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut, baik yang dikelola secara komersial maupun non komersial. unit 14.0 Non Prioritas - - 17731 "" "" "" Jumlah Objek Wisata Belanja Dinas Pariwisata Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut, baik yang dikelola secara komersial maupun non komersial. unit 7.0 Non Prioritas - - 17732 "" "" "" Jumlah Kampung Wisata Dinas Pariwisata Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut, baik yang dikelola secara komersial maupun non komersial. unit 46.0 Non Prioritas - - 17733 "" "" "" Jumlah Pokdarwis Dinas Pariwisata Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya peserta PBK akan difasilitasi untuk sertifikasi kompetensinya "kelompok/ Pokdarwis" 45.0 Non Prioritas - - 17734 E-WALIDATA 3.26.000217 Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Data Jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dinas Pariwisata Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat orang 220.0 Non Prioritas - - 17735 E-WALIDATA 3.26.000222 Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Data Jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Dinas Pariwisata Peningkatan kapasitas SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat orang n/a Non Prioritas - - 17736 E-WALIDATA 3.26.000218 Daya jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Daya Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Dinas Pariwisata Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat orang 220.0 Non Prioritas - - 17737 E-WALIDATA 3.26.000221 Data jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Data Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Dinas Pariwisata Peningkatan kapasitas SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat orang 60.0 Non Prioritas - - 17738 E-WALIDATA 3.26.000214 Data jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Data Jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Dinas Pariwisata Peningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan strategis pariwisata provinsi melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling) orang 60.0 Non Prioritas - - 17739 E-WALIDATA 3.26.000225 Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Data Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Dinas Pariwisata Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling) orang 60.0 Non Prioritas - - 17740 E-WALIDATA 3.26.000233 Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan Dinas Pariwisata Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi orang 60.0 Non Prioritas - - 17741 E-WALIDATA 3.26.000226 Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan Dinas Pariwisata Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling) orang n/a Non Prioritas - - 17742 E-WALIDATA 3.26.000250 Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif setelah mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) orang 60.0 Non Prioritas - - 17743 E-WALIDATA 3.26.000247 Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Dinas Pariwisata Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI orang 220.0 Non Prioritas - - 17744 E-WALIDATA 3.26.000229 Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Memberikan fasilitasi Pelatihan (re-skilling, up-skilling, new-skilling), Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif orang 220.0 Non Prioritas - - 17745 E-WALIDATA 3.26.000249 Data SDM yang memiliki kompetensi setelah mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Data SDM yang memiliki kompetensi setelah mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya peserta PBK akan difasilitasi untuk sertifikasi kompetensinya orang n/a Non Prioritas - - 17746 E-WALIDATA 3.26.000232 Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi Dinas Pariwisata Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi orang 220.0 Non Prioritas - - 17747 E-WALIDATA 3.26.000248 Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI yang telah dilaksanakan Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI yang telah dilaksanakan Dinas Pariwisata Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI orang 220.0 Non Prioritas - - 17748 E-WALIDATA 3.26.000188 Amenitas pariwisata yang berkembang di Kab/Kota Amenitas pariwisata yang berkembang di Kab/Kota Dinas Pariwisata Akomodasi, usaha makmin, usaha perjalanan, toko souvenir dan amenitas pariwisata lain yang berkembang karena adanya aktivitas wisata dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17749 E-WALIDATA 3.26.000172 Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Dinas Pariwisata Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17750 E-WALIDATA 3.26.000163 Data Kondisi SDM Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata Data Kondisi SDM Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata Dinas Pariwisata Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata data 1.0 Non Prioritas - - 17751 E-WALIDATA 3.26.000246 Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukan Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukan Dinas Pariwisata Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17752 E-WALIDATA 3.26.000245 Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan Dinas Pariwisata Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17753 E-WALIDATA 3.26.000013 Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Dokumen hasil fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual adalah Bukti Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual ke Kementerian Hukum dan HAM dokumen n/a Non Prioritas - - 17754 E-WALIDATA 3.26.000017 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dinas Pariwisata Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota untuk memperoleh data dan informasi tentang pertumbuhan sektor pariwisata Kab/Kota dokumen n/a Non Prioritas - - 17755 E-WALIDATA 3.26.000020 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Melakukan Monitoring dan Evaluasi pengembangan keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberi nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17756 E-WALIDATA 3.26.000159 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Dinas Pariwisata Melaksanakan asesmen dan penilaian terhadap perkembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17757 E-WALIDATA 3.26.000022 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri Dinas Pariwisata Mengidentifikasi awareness masyarakat dalam negeri terkait Destinasi Pariwisata (yang berada di bawah naungan kabupaten/kota) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17758 E-WALIDATA 3.26.000023 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaLuar Negeri Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaLuar Negeri Dinas Pariwisata Mengidentifikasi awareness tourist asing terkait Destinasi Pariwisata Daerah (yang berada di bawah naungan kabupaten/kota) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17759 E-WALIDATA 3.26.000026 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri Dinas Pariwisata melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan dalam negeri dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17760 E-WALIDATA 3.26.000027 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar Negeri Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar Negeri Dinas Pariwisata melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan luar negeri dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17761 E-WALIDATA 3.26.000031 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri Dinas Pariwisata memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media cetak dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17762 E-WALIDATA 3.26.000033 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri Dinas Pariwisata Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17763 E-WALIDATA 3.26.000034 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri Dinas Pariwisata memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang dokumen n/a Non Prioritas - - 17764 E-WALIDATA 3.26.000035 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri Dinas Pariwisata Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media luar ruang dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17765 E-WALIDATA 3.26.000036 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri Dinas Pariwisata Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media luar ruang luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang dokumen n/a Non Prioritas - - 17766 E-WALIDATA 3.26.000044 Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dinas Pariwisata Melakukan kajian dan penyusunan dokumen RIPPARDA Provinsi sesuai dengan Permenparekraf No 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPPARDA dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17767 E-WALIDATA 3.26.000046 Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Dinas Pariwisata Melakukan asesmen dan penilaian terhadap dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan mengacu pada Pedoman Menparekraf/Baparekraf Nomor PDM/3/DI.00.03/MK/2023 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata dokumen n/a Non Prioritas - - 17768 E-WALIDATA 3.26.000189 Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Dinas Pariwisata Melakukan asesmen dan penilaian terhadap dokumen Perencanaan dan perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota sesuai denganPedoman Menparekraf/Baparekraf Nomor PDM/3/DI.00.03/MK/2023 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17769 E-WALIDATA 3.26.000072 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dinas Pariwisata Membuat indikator terkait pengklasifian UMKM serta melakukan klasifikasi berdasarkan skala (lokal, nasional, dan internasional) laporan n/a Non Prioritas - - 17770 E-WALIDATA 3.26.000171 Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Dinas Pariwisata Mengidentifikasi daya tarik wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam/budaya/buatan di lingkup Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daya Tarik Wisata Unggulan melalui SK Kepala Daerah lokasi 1.0 Non Prioritas - - 17771 "" "" "" Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Indikator Kategori Reformasi Birokrasi OPD nilai 1.0 Non Prioritas - - 17772 E-WALIDATA 3.26.000168 Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Dinas Pariwisata melakukan pendataan terkait transaksi potensial yang merupakan hasil dari pemasaran laporan 1.0 Non Prioritas - - 17773 E-WALIDATA 3.26.000240 Laporan hasil monitoring dan evaluasi Laporan hasil monitoring dan evaluasi Dinas Pariwisata "- Inventarisasi terhadap kegiatan pengembangan SDM Parekraf yang telah dilakukan - Melakukan persandingan antara target volume output dan realisasi volume output jumlah orang yang telah difasilitasi pengembangan SDM Parekraf - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan melalui penyebaran kuisioner untuk mengetahui manfaat yang dirasakan oleh peserta pelatihan - Pelaporan kinerja" orang 220.0 Non Prioritas - - 17774 E-WALIDATA 3.26.000259 Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata "- Inventarisasi terhadap kegiatan pengembangan SDM Parekraf yang telah dilakukan - Melakukan persandingan antara target volume output dan realisasi volume output jumlah orang yang telah difasilitasi pengembangan SDM Parekraf - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan melalui penyebaran kuisioner untuk mengetahui manfaat yang dirasakan oleh peserta pelatihan - Pelaporan kinerja" dokumen n/a Non Prioritas - - 17775 E-WALIDATA 3.26.000196 Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor Dinas Pariwisata 17 subsektor ekonomi kreatif diantaranya yaitu Kriya, Musik, Seni Rupa, Seni Pertunjukan, Fesyen, Kuliner, Fotografi, Pengembang Permainan, Desain Interior, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, Periklanan, Penerbitan, Televisi dan Radio, Aplikasi, Film, Animasi dan Video laporan 1.0 Non Prioritas - - 17776 E-WALIDATA 3.26.000004 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan) Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan) Dinas Pariwisata Melaksanakan perintisan Destinasi Pariwisata Pengembangan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA ( Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten/Kota dengan pola stimulasi , identifikasi dan Profiling lokasi n/a Non Prioritas - - 17777 E-WALIDATA 3.26.000021 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Melakukan kajian monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas pemasaran yang telah dilakukan sebagai dasar penentu kebijakan pada tahun berikutnya dokumen 0.0 Non Prioritas - - 17778 E-WALIDATA 3.26.000032 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Luar Negeri Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Luar Negeri Dinas Pariwisata memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media cetak luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17779 E-WALIDATA 3.26.000034 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri Dinas Pariwisata memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang dokumen n/a Non Prioritas - - 17780 E-WALIDATA 3.26.000036 Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri Dinas Pariwisata Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media luar ruang luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang dokumen n/a Non Prioritas - - 17781 E-WALIDATA 3.26.000144 Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota Dinas Pariwisata Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang tercantum/masuk dalam RIPPARKAB/KOTA lokasi n/a Non Prioritas - - 17782 E-WALIDATA 3.26.000144 Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota Dinas Pariwisata Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang tercantum/masuk dalam RIPPARKAB/KOTA lokasi n/a Non Prioritas - - 17783 E-WALIDATA 3.26.000166 Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di destinasi Pariwisata dokumen 0.0 Non Prioritas - - 17784 E-WALIDATA 3.26.000168 Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Dinas Pariwisata melakukan pendataan terkait transaksi potensial yang merupakan hasil dari pemasaran laporan 1.0 Non Prioritas - - 17785 E-WALIDATA 3.26.000174 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan Dinas Pariwisata "&Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di destinasi pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.&" destinasi 0.0 Non Prioritas - - 17786 E-WALIDATA 3.26.000193 Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Kab/kota Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Kab/kota Dinas Pariwisata Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di destinasi Pariwisata Kab/kota dokumen 0.0 Non Prioritas - - 17787 E-WALIDATA 3.26.000210 Dokumen Kerja sama dan Implementasi (MOU/PKS) Dokumen Kerja sama dan Implementasi (MOU/PKS) Dinas Pariwisata "- Pemerintah daerah membuka peluang kerjasama dengan stakeholder dalam dan luar negeri - Pemerintah daerah melakukan sosialisasi MoU/PKS kepada stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah - Pemerintah daerah melakukan Implementasi MoU/PKS yang sudah disepakati" dokumen 0.0 Non Prioritas - - 17788 "" "" "" Jumlah Bangunan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "" "" 235.0 Non Prioritas - - 17789 "" "" "" Desa Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah desa budaya yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Desa/Kelurahan Budaya adalah desa atau kelurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. buah 7.0 Non Prioritas - - 17790 "" "" "" Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata), desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima (desa/kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai kaistimewan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketenteraman warga dalam ke-bhinneka-tunggal-ika-an) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. desa 7.0 Non Prioritas - - 17791 "" "" "" Jumlah Gedung kesenian Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah gedung kesenian yang baik dimiliki perorangan, swasta, maupun pemerintah (merupakan tempat para seniman dalam menciptakan atau memunculkan serta mengembangkan kreatifitas serta ide-ide dalam bidang kesenian. Gedung kesenian juga merupakan tempat untuk melakukan berbagai kegiatan dalam bidang berkesenian, misalnya kegiatan tarian, musik, serta teater) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 2.0 Non Prioritas - - 17792 "" "" "" Jumlah Monumen Sejarah Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah monumen sejarah (bangunan yang memuat informasi politik bersejarah, sebagai bangunan untuk memperkuat citra keunggulan kekuatan politik. Monumen dapat berusia ribuan tahun, sebagai simbol yang bertahan lama suatu peradaban purba) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. buah 41.0 Non Prioritas - - 17793 "" "" "" Jumlah Penghargaan Warisan Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah penghargaan warisan budaya yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. Warisan budaya dikategorikan menjadi dua kelompok, benda dan tak benda. buah 5.0 Non Prioritas - - 17794 "" "" "" Galeri Seni Rupa Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah galeri seni rupa yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Galeri seni rupa adalah tempat atau wadah untuk menunjukan atau memamerkan benda/karya seni. buah 7.0 Non Prioritas - - 17795 "" "" "" Lembaga Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah lembaga budaya yang ada di wilayah di DIY pada tahun berkenaan. Lembaga budaya adalah Lembaga publik dalam suatu negara yang berperan dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, seni, lingkungan, dan pendidikan pada masyarakat yang ada pada suatu daerah atau negara. buah 72.0 Non Prioritas - - 17796 "" "" "" Motif Batik Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Motif batik adalah kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif batik disebut juga corak batik atau pola batik. jenis 16.0 Non Prioritas - - 17797 "" "" "" Motif Lurik Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Lurik merupakan salah satu nama kain yang berasal dari Jawa, yang memiliki arti lorek atau garis-garis. Pada umumnya motif utama dari kain ini adalah garis-garis, baik horizontal maupun vertikal. jenis 3.0 Non Prioritas - - 17798 "" "" "" Naskah Kuno Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Naskah kuno atau manuskrip adalah dokumen dalam bentuk apapun yang ditulis dengan tangan atau diketik yang belum dicetak atau dijadikan buku tercetak yang berumur 50 tahun lebih. naskah 2886.0 Non Prioritas - - 17799 "" "" "" Perusahaan Bioskop Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah perusahaan bioskop yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Bioskop adalah tempat untuk menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar. Gambar film diproyeksikan ke layar menggunakan proyektor. buah 1.0 Non Prioritas - - 17800 "" "" "" Prasarana Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah prasarana budaya yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Prasarana budaya adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses kebudayaan. unit 24.0 Non Prioritas - - 17801 "" "" "" Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Persentase Jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi (nasional dan internasional) pada tahun n dengan tahun sebelumnya (n-1) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. persen 0.6414 Non Prioritas - - 17802 "" "" "" Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Persentase Jumlah budaya benda yang dilestarikan pada tahun n dengan tahun sebelumnya (n-1) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. persen 0.8542 Non Prioritas - - 17803 "" "" "" Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Persentase Jumlah budaya tak benda yang dilestarikan pada tahun (n) dengan tahun sebelumnya (n-1) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. persen 0.4286 Non Prioritas - - 17804 "" "" "" Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "" persen 100.0 Non Prioritas - - 17805 "" "" "" Jumlah total Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "" buah 34.0 Non Prioritas - - 17806 "" "" "" Jumlah total Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "" buah 34.0 Non Prioritas - - 17807 "" "" "" Benda Cagar Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. buah 15.0 Non Prioritas - - 17808 "" "" "" Situs Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Museum adalah institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan. buah 15.0 Non Prioritas - - 17809 "" "" "" Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Situs budaya adalah lokasi yang berada di darat yang mengandung benda cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. buah 4.0 Non Prioritas - - 17810 "" "" "" Jumlah total Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "" buah 34.0 Non Prioritas - - 17811 "" "" "" Benda cagar budaya yang dilestarikan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. kawasan 15.0 Non Prioritas - - 17812 "" "" "" Situs cagar budaya yang dilestarikan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan (lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya, sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. buah 15.0 Non Prioritas - - 17813 "" "" "" Kawasan cagar budaya yang dilestarikan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan (satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. kawasan 4.0 Non Prioritas - - 17814 "" "" "" Museum dan Pusat Kebudayaan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah museum (institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan) dan Pusat Kebudayaan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 19.0 Non Prioritas - - 17815 E-WALIDATA 1.03.000006 Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Bangunan dan Lingkungan 8.0 Non Prioritas - - 17816 E-WALIDATA 1.03.000011 Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Bangunan Gedung Cagar Budaya 235.0 Non Prioritas - - 17817 E-WALIDATA 1.03.000013 Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Bangunan Gedung Cagar Budaya n/a Non Prioritas - - 17818 E-WALIDATA 1.03.000015 Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Bangunan Gedung Cagar Budaya 49.0 Non Prioritas - - 17819 E-WALIDATA 1.03.000272 Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan adalah bangunan gedung cagar budaya yang melalui upaya dinamis, dipertahankan keberadaan dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Orang n/a Non Prioritas - - 17820 E-WALIDATA 1.03.000390 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang ditata Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang ditata Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "1. Penataan pada Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan (Prioritas utama pada suboutput ini adalah cagar budaya nasional yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (sk mendikbud)) 2. Item yang disentuh dalam hal ini adalah Kawasan pendukung pada bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya" Kawasan 4.0 Non Prioritas - - 17821 E-WALIDATA 1.03.000391 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan agar mengikuti kaidah penataan/rehabilitasi bangunan gedung atau kawasan cagar budaya Kawasan 4.0 Non Prioritas - - 17822 E-WALIDATA 1.03.000399 Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "&Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCG) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap banguna gedung yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.&" Bangunan Gedung Cagar Budaya n/a Non Prioritas - - 17823 E-WALIDATA 1.03.000400 Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "&Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. Kajian identifikasi meliputi: a. b. identifikasi nilai penting dan arti khusus c. pendataan dan penilaian kondisi fisik dan d. studi kelayakan Pelestarian BGCB." Bangunan Gedung Cagar Budaya n/a Non Prioritas - - 17824 E-WALIDATA 1.03.000401 Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "&Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. Kajian identifikasi meliputi: a. b. identifikasi nilai penting dan arti khusus c. pendataan dan penilaian kondisi fisik dan d. studi kelayakan Pelestarian BGCB. &" Bangunan Gedung Cagar Budaya n/a Non Prioritas - - 17825 E-WALIDATA 1.03.000519 Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Disinsentif Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Disinsentif Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Disinsentif adalah pengenaan kewajiban membayar ganti rugi perbaikan BGCB oleh pemilik/pengelola Bangunan Gedung kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau Menteri untuk BGCB dengan fungsi dan/atau pembatasan kegiatan pemanfaatan BGCB. Orang n/a Non Prioritas - - 17826 E-WALIDATA 1.03.000520 Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Insentif Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Insentif Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Insentif adalah dukungan berupa advokasi yaitu pemberian penghargaan, berbentuk sertifikat, plakat, tanda penghargaan, promosi, atau publikasi, atau berupa perbantuan yaitu dukungan penyediaan sarana dan prasarana termasuk peningkatan kualitas fisik dan/atau dukungan teknis dan/atau kepakaran antara lain berbentuk bantuan advis teknis, bantuan tenaga ahli, dan bantuan Penyedia Jasa yang kompeten di bidang Bangunan Gedung. Orang n/a Non Prioritas - - 17827 E-WALIDATA 1.03.000521 Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, danf atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung Orang n/a Non Prioritas - - 17828 E-WALIDATA 1.03.0910102 Jumlah dokumen pengawasan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya Jumlah dokumen pengawasan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya meliputi a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. surat pernyataan kelaikan fungsi.&" Dokumen n/a Non Prioritas - - 17829 E-WALIDATA 1.03.910105 Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Kawasan 4.0 Non Prioritas - - 17830 E-WALIDATA 1.03.910106 Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. Unit 116.0 Non Prioritas - - 17831 E-WALIDATA 2.22.000106 objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan Objek 285.0 Non Prioritas - - 17832 E-WALIDATA 2.22.000112 Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan Objek 285.0 Non Prioritas - - 17833 E-WALIDATA 2.22.000113 Objek Cagar Budaya yang dikembangkan Objek Cagar Budaya yang dikembangkan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan Objek 285.0 Non Prioritas - - 17834 E-WALIDATA 2.22.000114 Objek Cagar Budaya yang dilindungi Objek Cagar Budaya yang dilindungi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan Objek 285.0 Non Prioritas - - 17835 E-WALIDATA 2.22.000115 Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkan Objek Cagar Budaya yang dimanfaatkan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan Objek 285.0 Non Prioritas - - 17836 E-WALIDATA 2.22.000117 Objek Cagar Budaya yang ditetapkan Objek Cagar Budaya yang ditetapkan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan Objek 0.0 Non Prioritas - - 17837 E-WALIDATA 2.22.000119 Objek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan Objek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - Cagar Budaya : cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan Objek 20.0 Non Prioritas - - 17838 E-WALIDATA 2.22.000124 Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pemanfaatan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Objek 7.0 Non Prioritas - - 17839 E-WALIDATA 2.22.000125 Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pengembangan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "- Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. - Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi." Objek 7.0 Non Prioritas - - 17840 E-WALIDATA 2.22.000126 Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Objek 7.0 Non Prioritas - - 17841 E-WALIDATA 2.22.000134 objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pengembangan objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pengembangan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Objek 13.0 Non Prioritas - - 17842 E-WALIDATA 2.22.000135 objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pelindungan, objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pelindungan, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - Perlindungan : Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Objek 13.0 Non Prioritas - - 17843 E-WALIDATA 2.22.000136 objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Pemanfaatan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - Pemanfaatan : Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang:.tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/ bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Objek 13.0 Non Prioritas - - 17844 E-WALIDATA 2.22.000139 Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang Objek 1.0 Non Prioritas - - 17845 E-WALIDATA 2.22.000178 Sarana dan Prasarana Budaya Sarana dan Prasarana Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Prasarana ; Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses." Unit 1.0 Non Prioritas - - 17846 E-WALIDATA 2.22.000185 Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. - Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Sejarah : sejarah adalah umpulan benda kebudayaan baik yang bersifat fisik, bersifat tulisan, bersifat lisan, maupun audiovisual untuk membuktikan sejarah." Unit 5.0 Non Prioritas - - 17847 E-WALIDATA 2.22.000203 Taman Budaya Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan Taman Budaya Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - Taman Budaya : Taman Budaya adalah tempat yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi. Objek 1.0 Non Prioritas - - 17848 E-WALIDATA 2.22.000037 Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "&- Koleksi Museum : Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah benda cagar budaya, bangunan sagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau materisi alam dan lingkunganya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata - Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi." Unit 1627.0 Non Prioritas - - 17849 E-WALIDATA 2.22.000038 Koleksi museum yang di kembangkan dan dimanfaatkan Koleksi museum yang di kembangkan dan dimanfaatkan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "&- Koleksi Museum : Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah benda cagar budaya, bangunan sagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau materisi alam dan lingkunganya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata&" Unit 1627.0 Non Prioritas - - 17850 E-WALIDATA 2.22.000147 Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "- Pelayanan : Pelayanan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan penyebaran informasi serta penyediaan jasa. - Akses : Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. - Museum : Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat." Unit 1.0 Non Prioritas - - 17851 E-WALIDATA 2.22.000149 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - Museum : Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan Koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Unit 1.0 Non Prioritas - - 17852 E-WALIDATA 2.22.000156 Permuseuman yang dibina dan dikelola Permuseuman yang dibina dan dikelola Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Museum adalah institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan. Karena itu ia bisa menjadi bahan studi oleh kalangan akademis, dokumentasi kekhasan masyarakat tertentu, ataupun dokumentasi dan pemikiran imajinatif pada masa depan Unit 1.0 Non Prioritas - - 17853 E-WALIDATA 2.22.000182 Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. - Museum : Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. - Revitalisasi : Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya." Unit 1.0 Non Prioritas - - 17854 E-WALIDATA 2.22.000184 Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan trpelihara Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan trpelihara Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "- Sarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. - Prasarana : Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. - Museum : Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat." Unit 1.0 Non Prioritas - - 17855 "" "" "" Jumlah Grup Kesenian Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah grup kesenian (suatu organisasi tradisional maupun modern yang berbentuk sanggar tari, teater, grup, musik, dan seni suara, yang menunjukan hasil karya seninya secara komersial maupun non komersial untuk suatu tontonan maupun tujuan lain yang sudah memiliki nomor registrasi) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. grup 441.0 Non Prioritas - - 17856 "" "" "" Pelaku Sejarah Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah karena pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah sehingga bisa menjadi salah satu sumber yang dapat dipercaya atau sumber autentik penelitian sejarah. tokoh 40.0 Non Prioritas - - 17857 "" "" "" Penghargaan Seniman Budayawan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah penghargaan seniman budaya yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Budayawan adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang yang memiliki pengetahuan budaya, atau seseorang yang berkecimpung dalam bidang kebudayaan. Seorang Budayawan sering membagikan gagasannya, baik melalui interaksi sosial, baik dalam lingkup kecil sampai dengan lingkup nasional dan internasional. buah 9.0 Non Prioritas - - 17858 "" "" "" Tokoh Seniman Budayawan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah tokoh seniman budayawan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 36.0 Non Prioritas - - 17859 E-WALIDATA 2.22.000092 Lembaga kebudayaan yang dibina Lembaga kebudayaan yang dibina Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "- Lembaga Kebudayaan : Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan. - Kebudayaan : kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat." Lembaga 409.0 Non Prioritas - - 17860 E-WALIDATA 2.22.000093 Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "- Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. - Kesenian : Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan. - Tradisional : Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional." Lembaga 179.0 Non Prioritas - - 17861 E-WALIDATA 2.22.000094 Lembaga Penggiat Seni yang dibina Lembaga Penggiat Seni yang dibina Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "- Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. - Seni : Yang dimaksud dengan &seni& adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis wansan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/ atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media." Lembaga 22.0 Non Prioritas - - 17862 E-WALIDATA 2.22.000163 Peserta Sosialisasi Adat Istiadat Peserta Sosialisasi Adat Istiadat Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - Adat Istiadat : Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari. Orang 100.0 Non Prioritas - - 17863 E-WALIDATA 2.22.000190 Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaan Seniman dan Budayawan yang mendapatkan penghargaan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "- Budayawan : budayawan adalah orang yang berkecimpung dalam kebudayaan. - Penghargaan : penghargaan adalah apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada kementerian negaraf tembaga dan/atau Pemerintah Daerah atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Kinerja Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha." Orang 9.0 Non Prioritas - - 17864 E-WALIDATA 2.22.000201 Sumber Daya Manusia, Adat yang dibina Sumber Daya Manusia, Adat yang dibina Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Adat : Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norm.a, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan disuatu kelompok masyarakat." Orang 100.0 Non Prioritas - - 17865 E-WALIDATA 2.22.000196 Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (ditingkatkan kompetensinya) Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (ditingkatkan kompetensinya) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Tradisional : Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional. - Pendidikan : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara." Orang 25.0 Non Prioritas - - 17866 E-WALIDATA 2.22.000197 Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang mengikuti proses standarisasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang mengikuti proses standarisasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "&- SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Tradisional : Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional." Sertifikat 0.0 Non Prioritas - - 17867 E-WALIDATA 2.22.000199 Sumber Daya Manusia Permuseuman yang ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya Sumber Daya Manusia Permuseuman yang ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - SDM : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Orang 19.0 Non Prioritas - - 17868 "" "" "" Jenis Makanan Tradisional Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah jenis makanan tradisional yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Makanan tradisional atau kuliner lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat yang resepnya diwariskan secara turun-temurun dan memiliki ciri khas tertentu di setiap daerahnya. buah 57.0 Non Prioritas - - 17869 "" "" "" Organisasi Seni Rupa Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah organisasi seni rupa yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Organisasi seni rupa adalah organisasi yang menaungi cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. buah 0.0 Non Prioritas - - 17870 "" "" "" Organisasi Seni Pertunjukan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah organisasi seni pertunjukkan yang yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Organisasi seni pertunjukan adalah organisasi yang menaungi karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. Performance biasanya melibatkan empat unsur waktu, ruang, tubuh si seniman dan, hubungan seniman dengan penonton. buah 65.0 Non Prioritas - - 17871 "" "" "" Penyelenggaraan festival seni dan budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang mendapatkan ijin dari pemerintah (merupakan rangkaian festival atau pertunjukan seni budaya di daerah yang menyajikan berbagai bentuk karya seni dan budaya berskala lokal, nasional, atau internasional dengan kekhasan masing-masing) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. kali 162.0 Non Prioritas - - 17872 "" "" "" Permainan Tradisional Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah permainan tradisional yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Permainan tradisional adalah suatu aktifitas bermain yang dilakukan oleh anak-anak sejak zaman dahulu dengan aturan-aturan tertentu guna memperoleh kegembiraan. Permainan tradisional memiliki kandungan nilai dan manfaat yang tersimpan di dalamnya dan dapat memberikan efek positif bagi siapa saja yang memainkannya. buah 2.0 Non Prioritas - - 17873 "" "" "" Upacara Adat Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah upacara adat yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat pendukungnya. buah 13.0 Non Prioritas - - 17874 "" "" "" Upacara Tradisi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah upacara tradisi yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Upacara tradisional adalah suatu rangkaian atau perbuatan yang terkait dengan aturan-aturan tertentu menurut adat yang mengalir dalam kelompok masyarakat. buah 13.0 Non Prioritas - - 17875 E-WALIDATA 2.22.000145 Orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan Orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "- Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. - Kebudayaan : Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat." Sertifikat 9.0 Non Prioritas - - 17876 E-WALIDATA 2.22.000153 Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibina Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang dibina Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - Penghayat Kepercayaan : Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Orang 450.0 Non Prioritas - - 17877 "" "" "" Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah nilai A (89,371) Non Prioritas - - 17878 "" "" "" Jumlah Peristiwa Sejarah yang Diarsipkan Peristiwa Sejarah Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah peristiwa sejarah yang di arsipkan (peristiwa yang penting (berpengaruh). Peristiwa yang terjadi dapat dijadikan momentum dan berpengaruh bagi kehidupan banyak orang) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. arsip 18.0 Non Prioritas - - 17879 "" "" "" Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan pada tahun berkenaan. buah 285.0 Non Prioritas - - 17880 "" "" "" Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Persentase meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah warisan budaya dan museum terhadap total kinerja pengembangan yang telah dilakukan di wilayah DIY pada tahun berkenaan pada tahun berkenaan. persen 83.5 Non Prioritas - - 17881 "" "" "" Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Persentase meningkatnya kinerja pengembangan organisasi seni budaya yang diberdayakan dibanding semua organisasi budaya yang telah dilakukan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. persen 40.59 Non Prioritas - - 17882 E-WALIDATA 2.22.000018 Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses masyarakat Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Informasi : Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik. - Sejarah : Sejarah adalah umpulan benda kebudayaan baik yang bersifat fisik, bersifat tulisan, bersifat lisan, maupun audiovisual untuk membuktikan sejarah." Dokumen 5.0 Non Prioritas - - 17883 E-WALIDATA 2.22.000019 Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi." Dokumen 1.0 Non Prioritas - - 17884 E-WALIDATA 2.22.000026 Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "&- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. - Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. - Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat." Dokumen 2.0 Non Prioritas - - 17885 E-WALIDATA 2.22.000027 Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "- Dokumen : Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. - Publikasi : Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum. - Seni : Yang dimaksud dengan &seni& adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis wansan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/ atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media." Dokumen 438.0 Non Prioritas - - 17886 E-WALIDATA 2.22.000045 Laporan Even Penggiat Seni Laporan Even Penggiat Seni Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - Seni : Yang dimaksud dengan &seni& adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis wansan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/ atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media. Laporan 1.0 Non Prioritas - - 17887 E-WALIDATA 2.22.000046 Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - Kebudayaan : Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Laporan 1.0 Non Prioritas 34.71 - 17888 E-WALIDATA 2.22.000047 Laporan Gelar Budaya Yogyakarta Laporan Gelar Budaya Yogyakarta Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) &- Gelar : Gelar adalah sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Laporan 1.0 Non Prioritas 34.71 - 17889 E-WALIDATA 2.22.000054 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "- Program : Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. - Kebudayaan : Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat." Laporan 3.0 Non Prioritas - - 17890 E-WALIDATA 2.22.000055 Laporan hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra Laporan hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. Laporan 1.0 Non Prioritas - - 17891 E-WALIDATA 2.22.000061 Laporan hasil Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa Laporan hasil Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "- Sumber daya manusia : Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. - Kelembagaan Desa/Desa Adat : kelembagaan desa/deda adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat." Laporan 1.0 Non Prioritas - - 17892 E-WALIDATA 2.22.000067 Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - Kebudayaan : Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Laporan 1.0 Non Prioritas - - 17893 E-WALIDATA 2.22.000074 Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggaraka untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Desa : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Laporan 1.0 Non Prioritas - - 17894 E-WALIDATA 2.22.000078 Laporan Pengembangan Bahasa Sastra Laporan Pengembangan Bahasa Sastra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Laporan 1.0 Non Prioritas - - 17895 E-WALIDATA 2.22.000079 Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "- Pengembangan : pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. - Masyarakat : Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan." Laporan 1.0 Non Prioritas - - 17896 E-WALIDATA 2.22.000031 Industri Kreatif yang dikembangkan Industri Kreatif yang dikembangkan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Unit - Non Prioritas - - 17897 E-WALIDATA 2.22.000060 Laporan hasil Pengembangan Lumbung Mataraman Laporan hasil Pengembangan Lumbung Mataraman Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) - Pengembangan : Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Laporan - Non Prioritas - - 17898 E-WALIDATA 2.22.000109 Objek Atraksi Wisata Budaya yang dikembangkan Objek Atraksi Wisata Budaya yang dikembangkan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "- Atraksi Wisata : Atraksi Wisata adalah suatu kegiatan yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olah raga, pameran/promosi, dan bazar di tempat tertutup dan di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil. - Wisata : Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara." Objek - Non Prioritas - - 17899 "" "" "" Jumlah Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. rupiah 2081465376488.0 Non Prioritas - - 17900 "" "" "" Jumlah Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pendapatan yang diperoleh derah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 1021820743854.0 Non Prioritas - - 17901 "" "" "" Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. rupiah 707504009321.0 Non Prioritas - - 17902 "" "" "" Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 79608593487.0 Non Prioritas - - 17903 "" "" "" Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. rupiah 37141086028.0 Non Prioritas - - 17904 "" "" "" Lain-lain PAD yang Sah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pelampauan lain-lain PAD yang sah di wilayah kab./kota pada tahun berkenaan. rupiah 197567055018.0 Non Prioritas - - 17905 "" "" "" Jumlah Pendapatan Transfer Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Transfer rupiah 1059644632634.0 Non Prioritas - - 17906 "" "" "" Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat rupiah 920670524149.0 Non Prioritas - - 17907 "" "" "" Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) rupiah 55234099900.0 Non Prioritas - - 17908 "" "" "" Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) rupiah 54399216900.0 Non Prioritas - - 17909 "" "" "" Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - Sumber Daya Alam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) rupiah 834883000.0 Non Prioritas - - 17910 "" "" "" Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) - Ditentukan Penggunaannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 57937714000.0 Non Prioritas - - 17911 "" "" "" Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) - Tidak ditentukan Penggunaannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 633200437446.0 Non Prioritas - - 17912 "" "" "" Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 174298272803.0 Non Prioritas - - 17913 "" "" "" Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 15690538253.0 Non Prioritas - - 17914 "" "" "" Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 158607734550.0 Non Prioritas - - 17915 "" "" "" Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 15715950000.0 Non Prioritas - - 17916 "" "" "" Insentif Fiskal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 15715950000.0 Non Prioritas - - 17917 "" "" "" Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 123258158485.0 Non Prioritas - - 17918 "" "" "" Pendapatan Transfer Antar Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana Insentif Daerah rupiah 123258158485.0 Non Prioritas - - 17919 "" "" "" Pendapatan Bagi Hasil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Bagi Hasil rupiah 81773518885.0 Non Prioritas - - 17920 "" "" "" Bantuan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bantuan Keuangan rupiah 41484639600.0 Non Prioritas - - 17921 "" "" "" Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. rupiah 0.0 Non Prioritas - - 17922 "" "" "" Pendapatan Hibah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. rupiah 0.0 Non Prioritas - - 17923 "" "" "" Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650616.0 Non Prioritas - - 17924 "" "" "" Jumlah Belanja Operasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Operasi rupiah 1803110421211.0 Non Prioritas - - 17925 "" "" "" Belanja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Pegawai rupiah 795119557179.0 Non Prioritas - - 17926 "" "" "" Belanja Barang dan Jasa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Barang dan Jasa rupiah 891248086204.0 Non Prioritas - - 17927 "" "" "" Belanja Hibah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja hibah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja hibah dalah setiap pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainnya, atau perusahaan daerah, yang spesifik telah ditatapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara menerus. rupiah 103358220528.0 Non Prioritas - - 17928 "" "" "" Belanja Bantuan Sosial Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja bantuan sosial di DIY pada tahun berkenaan. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat. rupiah 13384557300.0 Non Prioritas - - 17929 "" "" "" Jumlah Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Modal rupiah 195402508388.0 Non Prioritas - - 17930 "" "" "" Belanja Modal Tanah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Modal Tanah rupiah 1226995740.0 Non Prioritas - - 17931 "" "" "" Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Modal Peralatan dan Mesin rupiah 81504130047.0 Non Prioritas - - 17932 "" "" "" Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Modal Gedung dan Bangunan rupiah 60788652490.0 Non Prioritas - - 17933 "" "" "" Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi rupiah 45509882228.0 Non Prioritas - - 17934 "" "" "" Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya rupiah 5757424068.0 Non Prioritas - - 17935 "" "" "" Belanja Modal Aset Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Modal Aset Lainnya rupiah 615423815.0 Non Prioritas - - 17936 "" "" "" Jumlah Belanja Tidak Terduga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Tidak Terduga rupiah 3085531637.0 Non Prioritas - - 17937 "" "" "" Belanja Tidak Terduga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Tidak Terduga rupiah 3085531637.0 Non Prioritas - - 17938 "" "" "" Jumlah Belanja Transfer Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer rupiah 953189380.0 Non Prioritas - - 17939 "" "" "" Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 234341000.0 Non Prioritas - - 17940 "" "" "" Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 718848380.0 Non Prioritas - - 17941 "" "" "" Surplos/Defisit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 78913725873.0 Non Prioritas - - 17942 "" "" "" Jumlah Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. rupiah 2081465376488.0 Non Prioritas - - 17943 "" "" "" Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650616.0 Non Prioritas - - 17944 "" "" "" Jumlah Pembiayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pembiayaan daerah di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 156633197733.0 Non Prioritas - - 17945 "" "" "" Jumlah Penerimaan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah penerimaan pembiayaan di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 200676529733.0 Non Prioritas - - 17946 "" "" "" Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 200661254733.0 Non Prioritas - - 17947 "" "" "" Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 15275000.0 Non Prioritas - - 17948 "" "" "" Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pengeluaran pembiayaan di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 44043332000.0 Non Prioritas - - 17949 "" "" "" Penyertaan Modal Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 44043332000.0 Non Prioritas - - 17950 "" "" "" Pembiayaan Nettto Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 156633197733.0 Non Prioritas - - 17951 "" "" "" Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 235546923606.0 Non Prioritas - - 17952 "" "" "" Jumlah Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah aset daerah yang dimiliki di DIY pada tahun berkenaan. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, maupun yang berasal dari perolehan lain. unit 1524518.0 Non Prioritas - - 17953 "" "" "" Jumlah Aset Daerah Aset Bergerak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah aset bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset bergerak adalah aset yang dapat berpindah tanpa mengubah fungsinya. unit 1487395.0 Non Prioritas - - 17954 "" "" "" Jumlah Aset Daerah Aset Tidak Bergerak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah aset tidak bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset tidak bergerak adalah aset yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit jangka panjang. unit 37123.0 Non Prioritas - - 17955 "" "" "" Nilai Aset/Barang Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai aset daerah di DIY pada tahun berkenaan. Nilai aset daerah adalah nilai perolehan aset berwujud yang terdiri dari tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya kelas semua (tanpa memandang nilai barang dan kondisi barang). rupiah 8142105837679.0 Non Prioritas - - 17956 "" "" "" Nilai Aset/Barang Daerah Aset Bergerak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai aset bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset bergerak adalah aset yang dapat berpindah tanpa mengubah fungsinya. rupiah 1257619489994.0 Non Prioritas - - 17957 "" "" "" Nilai Aset/Barang Daerah Aset Tidak Bergerak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai aset tidak bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset tidak bergerak adalah aset yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit jangka panjang. rupiah 6884486347685.0 Non Prioritas - - 17958 "" "" "" Nilai Penyusutan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai penyusutan aset daerah di DIY pada tahun berkenaan. Nilai penyusutan aset adalah nilai aset berwujud yang terdiri dari tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya kelas semua (tanpa memandang nilai barang dan kondisi barang) yang susut. rupiah 52839697648.0 Non Prioritas - - 17959 "" "" "" Nilai Penyusutan Aset Bergerak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai penyusutan aset bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset bergerak adalah aset yang dapat berpindah tanpa mengubah fungsinya. rupiah 22053561823.0 Non Prioritas - - 17960 "" "" "" Nilai Penyusutan Aset Tidak Bergerak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai penyusutan aset tidak bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset tidak bergerak adalah aset yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit jangka panjang. rupiah 30786135825.0 Non Prioritas - - 17961 "" "" "" Opini Pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern, dalam hal ini BPK. - n/a Non Prioritas - - 17962 "" "" "" Rasio Kemandirian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah rasio kemandirian di wilayah kab./kota pada tahun berkenaan. persen 96.43 Non Prioritas - - 17963 "" "" "" Jumlah Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pendapatan yang diperoleh derah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 1021820743854.0 Non Prioritas - - 17964 "" "" "" Jumlah Pendapatan Transfer Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Transfer rupiah 1059644632634.0 Non Prioritas - - 17965 "" "" "" Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pendapatan asli daerah terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun. persen 51.03 Non Prioritas - - 17966 "" "" "" Jumlah Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pendapatan yang diperoleh derah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 1021820743854.0 Non Prioritas - - 17967 "" "" "" Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650616.0 Non Prioritas - - 17968 "" "" "" Persentase Pertumbuhan PAD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan pendapatan anggaran daerah terhadap belanja daerah di DIY dalam satu tahun. persen 26.88 Non Prioritas - - 17969 "" "" "" Jumlah Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pendapatan yang diperoleh derah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 1021820743854.0 Non Prioritas - - 17970 "" "" "" Jumlah Pendapatan Asli Daerah n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 805346120000.0 Non Prioritas - - 17971 "" "" "" Pelampauan Penerimaan PAD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Pelampauan Penerimaan PAD di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan persen 69631072643.0 Non Prioritas - - 17972 "" "" "" Pelampauan Lain-Lain PAD yang Sah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pelampauan lain-lain PAD yang sah di wilayah kab./kota pada tahun berkenaan. persen 14617505543.0 Non Prioritas - - 17973 "" "" "" Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Capaian perbandingan antara dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak terhadap dana perimbangan di DIY pada tahun berkenaan. persen 6.0 Non Prioritas - - 17974 "" "" "" Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) rupiah 55234099900.0 Non Prioritas - - 17975 "" "" "" Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat rupiah 920670524149.0 Non Prioritas - - 17976 "" "" "" Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Capaian perbandingan antara dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak terhadap pendapatan daerah di DIY pada tahun berkenaan. persen 2.65 Non Prioritas - - 17977 "" "" "" Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) rupiah 55234099900.0 Non Prioritas - - 17978 "" "" "" Jumlah Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. rupiah 2081465376488.0 Non Prioritas - - 17979 "" "" "" Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Total Belanja APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak terhadap total belanja APBD di DIY pada tahun berkenaan. persen 2.76 Non Prioritas - - 17980 "" "" "" Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) rupiah 55234099900.0 Non Prioritas - - 17981 "" "" "" Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650616.0 Non Prioritas - - 17982 "" "" "" Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan pendapatan dana bagi hasil/bagi hasil bukan pajak di wilayah kabupaten atau dalam satu tahun. persen 4.54 Non Prioritas - - 17983 "" "" "" Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) rupiah 55234099900.0 Non Prioritas - - 17984 "" "" "" Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. rupiah 52835068000.0 Non Prioritas - - 17985 "" "" "" Persentase Pertumbuhan Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan dana perimbangan di satu wilayah kerja SIPD pada kurun waktu tertentu. persen -1.52 Non Prioritas - - 17986 "" "" "" Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat rupiah 920670524149.0 Non Prioritas - - 17987 "" "" "" Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 934903824677.0 Non Prioritas - - 17988 "" "" "" Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Belanja APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase dana perimbangan terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun. persen 45.97 Non Prioritas - - 17989 "" "" "" Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat rupiah 920670524149.0 Non Prioritas - - 17990 "" "" "" Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650616.0 Non Prioritas - - 17991 "" "" "" Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Capaian perbandingan antara dana alokasi umum terhadap dana perimbangan di DIY pada tahun berkenaan. persen 75.07 Non Prioritas - - 17992 "" "" "" Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. rupiah 691138151446.0 Non Prioritas - - 17993 "" "" "" Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat rupiah 920670524149.0 Non Prioritas - - 17994 "" "" "" Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Capaian perbandingan antara dana alokasi umum terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun. persen 33.2 Non Prioritas - - 17995 "" "" "" Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. rupiah 691138151446.0 Non Prioritas - - 17996 "" "" "" Jumlah Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. rupiah 2081465376488.0 Non Prioritas - - 17997 "" "" "" Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Total Belanja APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase dana alokasi umum terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun. persen 34.51 Non Prioritas - - 17998 "" "" "" Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. rupiah 691138151446.0 Non Prioritas - - 17999 "" "" "" Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650616.0 Non Prioritas - - 18000 "" "" "" Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan dana alokasi umum di DIY dalam satu tahun. persen 2.55 Non Prioritas - - 18001 "" "" "" Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. rupiah 691138151446.0 Non Prioritas - - 18002 "" "" "" Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. rupiah 673920861000.0 Non Prioritas - - 18003 "" "" "" Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Capaian perbandingan antara dana alokasi khusus terhadap dana perimbangan di DIY pada tahun berkenaan. persen 18.93 Non Prioritas - - 18004 "" "" "" Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 174298272803.0 Non Prioritas - - 18005 "" "" "" Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat rupiah 920670524149.0 Non Prioritas - - 18006 "" "" "" Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Capaian perbandingan dana alokasi khusus terhadap pendapatan daerah di DIY pada tahun berkenaan. persen 8.37 Non Prioritas - - 18007 "" "" "" Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 174298272803.0 Non Prioritas - - 18008 "" "" "" Jumlah Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. rupiah 2081465376488.0 Non Prioritas - - 18009 "" "" "" Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Total APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase dana alokasi khusus terhadap total APBD di DIY. persen 8.7 Non Prioritas - - 18010 "" "" "" Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 174298272803.0 Non Prioritas - - 18011 "" "" "" Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650616.0 Non Prioritas - - 18012 "" "" "" Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan. persen -16.26 Non Prioritas - - 18013 "" "" "" Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 174298272803.0 Non Prioritas - - 18014 "" "" "" Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. rupiah 208147895677.0 Non Prioritas - - 18015 "" "" "" Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. rupiah 138974108485.0 Non Prioritas - - 18016 "" "" "" Pendapatan Hibah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. rupiah 0.0 Non Prioritas - - 18017 "" "" "" Pendapatan Bagi Hasil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Bagi Hasil rupiah 81773518885.0 Non Prioritas - - 18018 "" "" "" Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 15715950000.0 Non Prioritas - - 18019 "" "" "" Bantuan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bantuan Keuangan rupiah 41484639600.0 Non Prioritas - - 18020 "" "" "" Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Lain-Lain Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap lain-lain pendapatan di DIY pada tahun berkenaan. persen 58.84 Non Prioritas - - 18021 "" "" "" Pendapatan Bagi Hasil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Bagi Hasil rupiah 81773518885.0 Non Prioritas - - 18022 "" "" "" Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. rupiah 138974108485.0 Non Prioritas - - 18023 "" "" "" Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap pendapatan daerah di DIY pada tahun berkenaan. persen 3.93 Non Prioritas - - 18024 "" "" "" Pendapatan Bagi Hasil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Bagi Hasil rupiah 81773518885.0 Non Prioritas - - 18025 "" "" "" Jumlah Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. rupiah 2081465376488.0 Non Prioritas - - 18026 "" "" "" Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Total Belanja APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun. persen 4.08 Non Prioritas - - 18027 "" "" "" Pendapatan Bagi Hasil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Bagi Hasil rupiah 81773518885.0 Non Prioritas - - 18028 "" "" "" Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650616.0 Non Prioritas - - 18029 "" "" "" Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya di DIY pada tahun berkenaan. persen -45.71 Non Prioritas - - 18030 "" "" "" Pendapatan Bagi Hasil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Bagi Hasil rupiah 81773518885.0 Non Prioritas - - 18031 "" "" "" Pendapatan Bagi Hasil n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 150610796469.0 Non Prioritas - - 18032 "" "" "" Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Capaian perbandingan antara dana penyesuaian dan otonomi khusus terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah di DIY pada tahun berkenaan. persen 11.31 Non Prioritas - - 18033 "" "" "" Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 15715950000.0 Non Prioritas - - 18034 "" "" "" Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. rupiah 138974108485.0 Non Prioritas - - 18035 "" "" "" Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Capaian perbandingan antara dana penyesuaian dan otonomi khusus terhadap pendapatan daerah di DIY pada tahun berkenaan. persen 0.76 Non Prioritas - - 18036 "" "" "" Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 15715950000.0 Non Prioritas - - 18037 "" "" "" Jumlah Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. rupiah 2081465376488.0 Non Prioritas - - 18038 "" "" "" Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Total Belanja APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase dana penyesuaian dan otonomi khusus terhadap total belanja APBD di DIY pada tahun berkenaan. persen 0.78 Non Prioritas - - 18039 "" "" "" Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 15715950000.0 Non Prioritas - - 18040 "" "" "" Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650616.0 Non Prioritas - - 18041 "" "" "" Persentase Pertumbuhan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan dana penyesuaian dan otonomi khusus di DIY pada tahun berkenaan. persen -70.86 Non Prioritas - - 18042 "" "" "" Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 15715950000.0 Non Prioritas - - 18043 "" "" "" Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah. rupiah 53929174000.0 Non Prioritas - - 18044 "" "" "" Rasio Jumlah Pendapatan Daerah terhadap Total Belanja APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pendapatan daerah terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun. persen 103.94 Non Prioritas - - 18045 "" "" "" Jumlah Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. rupiah 2081465376488.0 Non Prioritas - - 18046 "" "" "" Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650616.0 Non Prioritas - - 18047 "" "" "" Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan total pendapatan di DIY pada tahun berkenaan. persen -0.01 Non Prioritas - - 18048 "" "" "" Jumlah Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. rupiah 2081465376488.0 Non Prioritas - - 18049 "" "" "" Jumlah Pendapatan Daerah n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 2081580284914.0 Non Prioritas - - 18050 "" "" "" Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. rupiah 2002551650616.0 Non Prioritas - - 18051 "" "" "" Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. rupiah 851954784018.0 Non Prioritas - - 18052 "" "" "" Belanja Tidak Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. rupiah 731173285173.0 Non Prioritas - - 18053 "" "" "" Belanja Hibah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja hibah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja hibah dalah setiap pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainnya, atau perusahaan daerah, yang spesifik telah ditatapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara menerus. rupiah 103358220528.0 Non Prioritas - - 18054 "" "" "" Belanja Bantuan Sosial Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja bantuan sosial di DIY pada tahun berkenaan. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat. rupiah 13384557300.0 Non Prioritas - - 18055 "" "" "" Jumlah Belanja Transfer Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer rupiah 953189380.0 Non Prioritas - - 18056 "" "" "" Jumlah Belanja Tidak Terduga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Tidak Terduga rupiah 3085531637.0 Non Prioritas - - 18057 "" "" "" Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 1150596866598.0 Non Prioritas - - 18058 "" "" "" Belanja Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. rupiah 63946272006.0 Non Prioritas - - 18059 "" "" "" Belanja Barang dan Jasa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Barang dan Jasa rupiah 891248086204.0 Non Prioritas - - 18060 "" "" "" Jumlah Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Modal rupiah 195402508388.0 Non Prioritas - - 18061 "" "" "" Realisasi Belanja Tidak Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. rupiah 731173285173.0 Non Prioritas - - 18062 "" "" "" Belanja Gaji dan Tunjangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 383037533466.0 Non Prioritas - - 18063 "" "" "" Belanja Tambahan Penghasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 294947302380.0 Non Prioritas - - 18064 "" "" "" Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH&WKDH Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 26295467507.0 Non Prioritas - - 18065 "" "" "" Belanja Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 26892981820.0 Non Prioritas - - 18066 "" "" "" Realisasi Belanja Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. rupiah 202025912481.0 Non Prioritas - - 18067 "" "" "" Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 59450000.0 Non Prioritas - - 18068 "" "" "" Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 10995455544.0 Non Prioritas - - 18069 "" "" "" Belanja Premi Asuransi Kesehatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 41029248170.0 Non Prioritas - - 18070 "" "" "" Belanja Makanan dan Minuman Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 47934630381.0 Non Prioritas - - 18071 "" "" "" Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 1832159014.0 Non Prioritas - - 18072 "" "" "" Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 275275785.0 Non Prioritas - - 18073 "" "" "" Belanja Perjalanan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 18395563540.0 Non Prioritas - - 18074 "" "" "" Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubeleair, Peralatan, dan Perlengkapan Lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 81504130047.0 Non Prioritas - - 18075 "" "" "" Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai terhadap Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase belanja tidak langsung pegawai terhadap belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan. persen 85.82 Non Prioritas - - 18076 "" "" "" Belanja Tidak Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. rupiah 731173285173.0 Non Prioritas - - 18077 "" "" "" Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. rupiah 851954784018.0 Non Prioritas - - 18078 "" "" "" Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai terhadap Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase belanja tidak langsung pegawai terhadap belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. persen 36.51 Non Prioritas - - 18079 "" "" "" Belanja Tidak Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. rupiah 731173285173.0 Non Prioritas - - 18080 "" "" "" Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650616.0 Non Prioritas - - 18081 "" "" "" Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan belanja tidak langsung pegawai di DIY pada tahun berkenaan. persen 2.14 Non Prioritas - - 18082 "" "" "" Belanja Tidak Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. rupiah 731173285173.0 Non Prioritas - - 18083 "" "" "" Belanja Tidak Langsung Pegawai n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 715852070000.0 Non Prioritas - - 18084 "" "" "" Rasio Belanja Langsung Pegawai terhadap Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase belanja langsung pegawai terhadap belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan. persen 5.56 Non Prioritas - - 18085 "" "" "" Belanja Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. rupiah 63946272006.0 Non Prioritas - - 18086 "" "" "" Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 1150596866598.0 Non Prioritas - - 18087 "" "" "" Rasio Belanja Langsung Pegawai terhadap Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase belanja langsung pegawai terhadap belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. persen 3.19 Non Prioritas - - 18088 "" "" "" Belanja Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. rupiah 63946272006.0 Non Prioritas - - 18089 "" "" "" Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650616.0 Non Prioritas - - 18090 "" "" "" Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan belanja langsung pegawai di DIY pada tahun berkenaan. persen -8.54 Non Prioritas - - 18091 "" "" "" Belanja Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. rupiah 63946272006.0 Non Prioritas - - 18092 "" "" "" Belanja Langsung Pegawai n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 69917200000.0 Non Prioritas - - 18093 "" "" "" Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan. persen -7.46 Non Prioritas - - 18094 "" "" "" Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 1150596866598.0 Non Prioritas - - 18095 "" "" "" Belanja Langsung n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 1243392517948.0 Non Prioritas - - 18096 "" "" "" Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase belanja barang dan jasa terhadap belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan. persen 77.46 Non Prioritas - - 18097 "" "" "" Belanja Barang dan Jasa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Barang dan Jasa rupiah 891248086204.0 Non Prioritas - - 18098 "" "" "" Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 1150596866598.0 Non Prioritas - - 18099 "" "" "" Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase belanja barang dan jasa terhadap belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. persen 44.51 Non Prioritas - - 18100 "" "" "" Belanja Barang dan Jasa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Barang dan Jasa rupiah 891248086204.0 Non Prioritas - - 18101 "" "" "" Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650616.0 Non Prioritas - - 18102 "" "" "" Persentase Pertumbuhan Belanja Barang dan Jasa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan belanja barang dan jasa di DIY pada tahun berkenaan. persen 1.6 Non Prioritas - - 18103 "" "" "" Belanja Barang dan Jasa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Barang dan Jasa rupiah 891248086204.0 Non Prioritas - - 18104 "" "" "" Belanja Barang dan Jasa n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 877250892537.0 Non Prioritas - - 18105 "" "" "" Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase belanja modal terhadap belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan. persen 16.98 Non Prioritas - - 18106 "" "" "" Jumlah Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Modal rupiah 195402508388.0 Non Prioritas - - 18107 "" "" "" Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 1150596866598.0 Non Prioritas - - 18108 "" "" "" Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase belanja modal terhadap belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. persen 9.76 Non Prioritas - - 18109 "" "" "" Jumlah Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Modal rupiah 195402508388.0 Non Prioritas - - 18110 "" "" "" Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650616.0 Non Prioritas - - 18111 "" "" "" Persentase Pertumbuhan Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan belanja modal di DIY pada tahun berkenaan. persen -34.04 Non Prioritas - - 18112 "" "" "" Jumlah Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Modal rupiah 195402508388.0 Non Prioritas - - 18113 "" "" "" Jumlah Belanja Modal n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 296224425411.0 Non Prioritas - - 18114 "" "" "" Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah sisa penghematan belanja atau akibat lainnya di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 173689596788.0 Non Prioritas - - 18115 "" "" "" Persentase Pertumbuhan Total Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan total belanja di DIY pada tahun berkenaan. persen -4.25 Non Prioritas - - 18116 "" "" "" Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650616.0 Non Prioritas - - 18117 "" "" "" Jumlah Belanja Daerah n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2091367191909.0 Non Prioritas - - 18118 "" "" "" Persentase PAD Terhadap Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase kontribusi komponen PAD terhadap total pendapatan daerah. persen 49.09 Non Prioritas - - 18119 "" "" "" Jumlah Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pendapatan yang diperoleh derah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 1021820743854.0 Non Prioritas - - 18120 "" "" "" Jumlah Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. rupiah 2081465376488.0 Non Prioritas - - 18121 "" "" "" Persentase SILPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" persen 10.82 Non Prioritas - - 18122 "" "" "" Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 235546923606.0 Non Prioritas - - 18123 "" "" "" Total APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" rupiah 1659097480.0 Non Prioritas - - 18124 "" "" "" Persentase Belanja Pendidikan (20%) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" persen "" Non Prioritas - - 18125 "" "" "" Jumlah belanja urusan pendidikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah n/a Non Prioritas - - 18126 "" "" "" Total APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" rupiah 1659097480.0 Non Prioritas - - 18127 "" "" "" Persentase Belanja Kesehatan (10%) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" persen "" Non Prioritas - - 18128 "" "" "" Jumlah belanja urusan kesehatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah n/a Non Prioritas - - 18129 "" "" "" Total APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" rupiah 1659097480.0 Non Prioritas - - 18130 "" "" "" Persentase Belanja Operasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" persen 82.85 Non Prioritas - - 18131 "" "" "" Jumlah Belanja Operasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Operasi rupiah 1803110421211.0 Non Prioritas - - 18132 "" "" "" Total APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" rupiah 1659097480.0 Non Prioritas - - 18133 "" "" "" Persentase Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" persen 8.98 Non Prioritas - - 18134 "" "" "" Jumlah Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Modal rupiah 195402508388.0 Non Prioritas - - 18135 "" "" "" Total APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" rupiah 1659097480.0 Non Prioritas - - 18136 "" "" "" Persentase Belanja Tidak Terduga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" persen 0.14 Non Prioritas - - 18137 "" "" "" Jumlah Belanja Tidak Terduga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Tidak Terduga rupiah 3085531637.0 Non Prioritas - - 18138 "" "" "" Total APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" rupiah 1659097480.0 Non Prioritas - - 18139 "" "" "" Persentase Belanja Transfer Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" persen 0.04 Non Prioritas - - 18140 "" "" "" Jumlah Belanja Transfer Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer rupiah 953189380.0 Non Prioritas - - 18141 "" "" "" Total APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "" rupiah 1659097480.0 Non Prioritas - - 18142 "" "" "" Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" jenis 25.0 Non Prioritas - - 18143 "" "" "" Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" jenis 11.0 Non Prioritas - - 18144 "" "" "" Retribusi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" jenis 14.0 Non Prioritas - - 18145 "" "" "" Jumlah Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. rupiah 707504009321.0 Non Prioritas - - 18146 "" "" "" Pajak Reklame Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pajak reklame di DIY pada tahun berkenaan. Pajak reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. rupiah 8584266282.0 Non Prioritas - - 18147 "" "" "" Pajak Penerangan Jalan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pajak penerangan jalan di DIY pada tahun berkenaan. Setiap penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama pajak penerangan jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. rupiah 0.0 Non Prioritas - - 18148 "" "" "" Pajak Parkir Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. rupiah 0.0 Non Prioritas - - 18149 "" "" "" Pajak Air Tanah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pajak air tanah di DIY pada tahun berkenaan. Pajak air tanah dipungut pajak sebagai pembayaran atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah. rupiah 5949413296.0 Non Prioritas - - 18150 "" "" "" Pajak Sarang Burung Walet Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pajak sarang burung walet di DIY pada tahun berkenaan. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. rupiah 0.0 Non Prioritas - - 18151 "" "" "" Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. rupiah 136654184900.0 Non Prioritas - - 18152 "" "" "" Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di DIY pada tahun berkenaan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan atau bangunan yang termasuk perbuatan atau peristiwa hukum orang pribadi atau badan. rupiah 77467520043.0 Non Prioritas - - 18153 "" "" "" Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 387765213400.0 Non Prioritas - - 18154 "" "" "" Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 66226763700.0 Non Prioritas - - 18155 "" "" "" Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 24856647700.0 Non Prioritas - - 18156 "" "" "" Pajak Sektor Pariwisata Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan BLUD Taman Pintar rupiah 339226055556.0 Non Prioritas - - 18157 "" "" "" BLUD Taman Pintar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 14577113679.0 Non Prioritas - - 18158 "" "" "" Pajak Hotel Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. rupiah 200239988566.0 Non Prioritas - - 18159 "" "" "" Pajak Restoran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. rupiah 111995107077.0 Non Prioritas - - 18160 "" "" "" Pajak Hiburan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pajak atas penyelenggaraan hiburan, berupa jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. rupiah 12413846234.0 Non Prioritas - - 18161 "" "" "" Persentase PAD Sektor Pariwisata Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 33.2 Non Prioritas - - 18162 "" "" "" Pajak Sektor Pariwisata Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan BLUD Taman Pintar rupiah 339226055556.0 Non Prioritas - - 18163 "" "" "" Jumlah Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pendapatan yang diperoleh derah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 1021820743854.0 Non Prioritas - - 18164 "" "" "" Jumlah Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 79608593487.0 Non Prioritas - - 18165 "" "" "" Retribusi Jasa Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. rupiah 47318353864.0 Non Prioritas - - 18166 "" "" "" Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Retribusi Pelayanan Kesehatan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan rupiah 22079816002.0 Non Prioritas - - 18167 "" "" "" Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengolahan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. rupiah 0.0 Non Prioritas - - 18168 "" "" "" Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. rupiah 0.0 Non Prioritas - - 18169 "" "" "" Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan rupiah 7450457975.0 Non Prioritas - - 18170 "" "" "" Retribusi Pelayanan Pasar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, serta kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. rupiah 12402365927.0 Non Prioritas - - 18171 "" "" "" Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. rupiah 0.0 Non Prioritas - - 18172 "" "" "" Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah. rupiah 0.0 Non Prioritas - - 18173 "" "" "" Retribusi Pengolahan Limbah Cair Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengolahan limbah cair yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. rupiah 0.0 Non Prioritas - - 18174 "" "" "" Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. rupiah 0.0 Non Prioritas - - 18175 "" "" "" Retribusi Pelayanan Kebersihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 5385713960.0 Non Prioritas - - 18176 "" "" "" Retribusi Jasa Usaha Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. rupiah 29086067991.0 Non Prioritas - - 18177 "" "" "" Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut atas setiap pemakaian kekayaan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. rupiah 67463800.0 Non Prioritas - - 18178 "" "" "" Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan rupiah 0.0 Non Prioritas - - 18179 "" "" "" Retribusi Tempat Pelelangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. rupiah 0.0 Non Prioritas - - 18180 "" "" "" Retribusi Terminal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. rupiah 0.0 Non Prioritas - - 18181 "" "" "" Retribusi Tempat Khusus Parkir Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. rupiah 0.0 Non Prioritas - - 18182 "" "" "" Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. rupiah 61698226.0 Non Prioritas - - 18183 "" "" "" Retribusi Rumah Potong Hewan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. rupiah 0.0 Non Prioritas - - 18184 "" "" "" Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. rupiah 0.0 Non Prioritas - - 18185 "" "" "" Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut atas setiap penjualan produksi usaha daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. rupiah 0.0 Non Prioritas - - 18186 "" "" "" Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 5885816390.0 Non Prioritas - - 18187 "" "" "" Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 4315400219.0 Non Prioritas - - 18188 "" "" "" Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 54705000.0 Non Prioritas - - 18189 "" "" "" Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 11987260400.0 Non Prioritas - - 18190 "" "" "" Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 623744500.0 Non Prioritas - - 18191 "" "" "" Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 6089979456.0 Non Prioritas - - 18192 "" "" "" Retribusi Perizinan Tertentu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pemungutan terhadap kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. rupiah 3204171632.0 Non Prioritas - - 18193 "" "" "" Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Retribusi yang dipungut terkait dengan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. rupiah 0.0 Non Prioritas - - 18194 "" "" "" Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan rupiah 0.0 Non Prioritas - - 18195 "" "" "" Retribusi Izin Gangguan (HO) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pemberian izin tempatusaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegahterjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, serta memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. rupiah 0.0 Non Prioritas - - 18196 "" "" "" Retribusi Izin Trayek Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan izin trayek yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. rupiah 0.0 Non Prioritas - - 18197 "" "" "" Retribusi Izin Usaha Perikanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan izin usaha perikanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. rupiah 0.0 Non Prioritas - - 18198 "" "" "" Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 3049677992.0 Non Prioritas - - 18199 "" "" "" Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 154493640.0 Non Prioritas - - 18200 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan per Kemantren Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 97115.0 Non Prioritas - - 18201 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Tegalrejo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 9061.0 Non Prioritas 34.71.01 - 18202 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Jetis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 5556.0 Non Prioritas 34.71.02 - 18203 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Gondokusuman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 8825.0 Non Prioritas 34.71.03 - 18204 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Danurejan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3919.0 Non Prioritas 34.71.04 - 18205 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Gedongtengen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3910.0 Non Prioritas 34.71.05 - 18206 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Ngampilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3630.0 Non Prioritas 34.71.06 - 18207 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Wirobrajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 5818.0 Non Prioritas 34.71.07 - 18208 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 8743.0 Non Prioritas 34.71.08 - 18209 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Kraton Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4062.0 Non Prioritas 34.71.09 - 18210 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Gondomanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3108.0 Non Prioritas 34.71.03 - 18211 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Pakualaman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2159.0 Non Prioritas 34.71.11 - 18212 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Mergangsan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 7764.0 Non Prioritas 34.71.12 - 18213 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Umbulharjo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 21220.0 Non Prioritas 34.71.13 - 18214 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Kotagede Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 9340.0 Non Prioritas 34.71.14 - 18215 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3249.0 Non Prioritas - - 18216 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Tegalrejo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 147.0 Non Prioritas 34.71.01 - 18217 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Kricak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 18218 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Karangwaru Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 39.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 18219 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Tegalrejo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 63.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 18220 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Bener Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 24.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 18221 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Jetis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 227.0 Non Prioritas 34.71.02 - 18222 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Bumijo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 29.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 18223 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Cokrodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 118.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 18224 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Gowongan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 80.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 18225 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Gondokusuman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 501.0 Non Prioritas 34.71.03 - 18226 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Demangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 52.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 18227 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Kotabaru Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 106.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 18228 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Klitren Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 94.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 18229 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Baciro Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 86.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 18230 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Terban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 163.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 18231 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Danurejan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 231.0 Non Prioritas 34.71.04 - 18232 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Suryatmajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 136.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 18233 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Tegalpanggung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 40.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 18234 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Bausasran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 55.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 18235 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Gedongtengen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 313.0 Non Prioritas 34.71.05 - 18236 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Sosromenduran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 252.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 18237 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Pringgokusuman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 61.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 18238 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Ngampilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 95.0 Non Prioritas 34.71.06 - 18239 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Ngampilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 61.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 18240 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Notoprajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 34.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 18241 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Wirobrajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 141.0 Non Prioritas 34.71.07 - 18242 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Gedongkiwo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 54.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 18243 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Suryaodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 54.0 Non Prioritas - - 18244 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 33.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 18245 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 274.0 Non Prioritas 34.71.08 - 18246 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Gedongkiwo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 54.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 18247 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Suryaodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 54.0 Non Prioritas - - 18248 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 33.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 18249 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Kraton Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 114.0 Non Prioritas 34.71.09 - 18250 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Patehan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 23.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 18251 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Panembahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 76.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 18252 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Kadipaten Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 18253 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Gondomanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 133.0 Non Prioritas 34.71.03 - 18254 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Ngupasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 96.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 18255 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Prawirodirjan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 37.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 18256 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Pakualaman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 75.0 Non Prioritas 34.71.11 - 18257 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Purwokinanti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 51.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 18258 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Gunungketur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 24.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 18259 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Mergangsan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 338.0 Non Prioritas 34.71.12 - 18260 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Pakuncen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 31.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 18261 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Wirobrajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 124.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 18262 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Patangpuluhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 183.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 18263 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Umbulharjo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 570.0 Non Prioritas 34.71.13 - 18264 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Semaki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 48.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 18265 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Mujamuju Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 143.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 18266 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 18267 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Warungboto Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 83.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 18268 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Pandeyan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 105.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 18269 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Sorosutan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 118.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 18270 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Giwangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 48.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 18271 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Kotagede Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 90.0 Non Prioritas 34.71.14 - 18272 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Rejowinangun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 57.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 18273 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Prenggan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 18274 "" "" "" Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Purbayan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 18275 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak yang Melunasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2332.0 Non Prioritas - - 18276 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kemantren Tegalrejo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 114.0 Non Prioritas 34.71.01 - 18277 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Kricak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 18278 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Karangwaru Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 33.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 18279 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Tegalrejo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 44.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 18280 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Bener Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 18281 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kemantren Jetis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 175.0 Non Prioritas 34.71.02 - 18282 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Bumijo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 24.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 18283 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Cokrodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 89.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 18284 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Gowongan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 62.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 18285 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kemantren Gondokusuman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 420.0 Non Prioritas 34.71.03 - 18286 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Demangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 46.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 18287 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Kotabaru Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 102.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 18288 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Klitren Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 75.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 18289 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Baciro Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 61.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 18290 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Terban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 136.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 18291 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kemantren Danurejan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 147.0 Non Prioritas 34.71.04 - 18292 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Suryatmajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 88.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 18293 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Tegalpanggung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 18294 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Bausasran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 34.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 18295 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kemantren Gedongtengen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 272.0 Non Prioritas 34.71.05 - 18296 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Sosromenduran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 216.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 18297 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Pringgokusuman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 56.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 18298 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kemantren Ngampilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 67.0 Non Prioritas 34.71.06 - 18299 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Ngampilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 43.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 18300 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Notoprajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 24.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 18301 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kemantren Wirobrajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 88.0 Non Prioritas 34.71.07 - 18302 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Gedongkiwo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 30.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 18303 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Suryaodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 37.0 Non Prioritas - - 18304 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 18305 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kemantren Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 189.0 Non Prioritas 34.71.08 - 18306 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Gedongkiwo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 30.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 18307 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Suryaodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 37.0 Non Prioritas - - 18308 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 18309 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kemantren Kraton Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 56.0 Non Prioritas 34.71.09 - 18310 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Patehan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 18311 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Panembahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 34.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 18312 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Kadipaten Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 18313 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kemantren Gondomanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 105.0 Non Prioritas 34.71.03 - 18314 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Ngupasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 79.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 18315 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Prawirodirjan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 26.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 18316 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kemantren Pakualaman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 56.0 Non Prioritas 34.71.11 - 18317 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Purwokinanti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 38.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 18318 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Gunungketur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 18319 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kemantren Mergangsan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 240.0 Non Prioritas 34.71.12 - 18320 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Pakuncen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 18321 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Wirobrajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 86.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 18322 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Patangpuluhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 138.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 18323 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kemantren Umbulharjo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 347.0 Non Prioritas 34.71.13 - 18324 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Semaki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 40.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 18325 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Mujamuju Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 90.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 18326 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 18327 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Warungboto Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 36.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 18328 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Pandeyan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 69.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 18329 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Sorosutan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 71.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 18330 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Giwangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 35.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 18331 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kemantren Kotagede Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 56.0 Non Prioritas 34.71.14 - 18332 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Rejowinangun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 39.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 18333 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Prenggan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 18334 "" "" "" Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Purbayan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 18335 "" "" "" Target Penetapan Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 166651267997.0 Non Prioritas - - 18336 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kemantren Tegalrejo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 10589062258.0 Non Prioritas 34.71.01 - 18337 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Kricak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2520677949.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 18338 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Karangwaru Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3652996062.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 18339 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Tegalrejo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3033307586.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 18340 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Bener Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1382080661.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 18341 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kemantren Jetis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 17367225691.0 Non Prioritas 34.71.02 - 18342 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Bumijo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3467962798.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 18343 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Cokrodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 6773891348.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 18344 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Gowongan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 7125371545.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 18345 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kemantren Gondokusuman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 35378161216.0 Non Prioritas 34.71.03 - 18346 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Demangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 5498313222.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 18347 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Kotabaru Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 10406577307.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 18348 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Klitren Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 5197277030.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 18349 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Baciro Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3582634898.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 18350 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Terban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 10693358759.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 18351 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kemantren Danurejan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 7474044648.0 Non Prioritas 34.71.04 - 18352 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Suryatmajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4643436814.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 18353 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Tegalpanggung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 870367999.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 18354 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Bausasran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1960239835.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 18355 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kemantren Gedongtengen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 10321013881.0 Non Prioritas 34.71.05 - 18356 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Sosromenduran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 8034509593.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 18357 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Pringgokusuman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2286504288.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 18358 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kemantren Ngampilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4212430945.0 Non Prioritas 34.71.06 - 18359 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Ngampilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2590271465.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 18360 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Notoprajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1622159480.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 18361 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kemantren Wirobrajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 11275548686.0 Non Prioritas 34.71.07 - 18362 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Gedongkiwo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4730277911.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 18363 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Suryaodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2503843107.0 Non Prioritas - - 18364 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4041427668.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 18365 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kemantren Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 9555403313.0 Non Prioritas 34.71.08 - 18366 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Gedongkiwo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4730277911.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 18367 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Suryaodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2503843107.0 Non Prioritas - - 18368 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4041427668.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 18369 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kemantren Kraton Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2868049008.0 Non Prioritas 34.71.09 - 18370 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Patehan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 728766767.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 18371 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Panembahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1332682136.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 18372 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Kadipaten Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 806600105.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 18373 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kemantren Gondomanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 9641055681.0 Non Prioritas 34.71.03 - 18374 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Ngupasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 6896040650.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 18375 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Prawirodirjan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2745015031.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 18376 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kemantren Pakualaman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3257793740.0 Non Prioritas 34.71.11 - 18377 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Purwokinanti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1747425630.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 18378 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Gunungketur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1510368110.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 18379 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kemantren Mergangsan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 6043395968.0 Non Prioritas 34.71.12 - 18380 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Pakuncen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2355530815.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 18381 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Wirobrajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2414215584.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 18382 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Patangpuluhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1273649569.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 18383 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kemantren Umbulharjo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 30186414560.0 Non Prioritas 34.71.13 - 18384 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Semaki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1065023894.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 18385 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Mujamuju Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 11246275293.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 18386 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1971393341.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 18387 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Warungboto Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2824225466.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 18388 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Pandeyan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4656057877.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 18389 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Sorosutan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 5824385284.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 18390 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Giwangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2599053405.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 18391 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kemantren Kotagede Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 8481668402.0 Non Prioritas 34.71.14 - 18392 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Rejowinangun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 5571494757.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 18393 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Prenggan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1903665143.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 18394 "" "" "" Target Penetapan Pajak Kelurahan Purbayan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1006508502.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 18395 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 136608544850.0 Non Prioritas - - 18396 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Tegalrejo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 8780103614.0 Non Prioritas 34.71.01 - 18397 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Kricak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2239372722.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 18398 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Karangwaru Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3004042352.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 18399 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Tegalrejo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2700585718.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 18400 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Bener Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 836102822.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 18401 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Jetis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 15289511756.0 Non Prioritas 34.71.02 - 18402 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Bumijo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2893447401.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 18403 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Cokrodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 6370525942.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 18404 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Gowongan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 6025538413.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 18405 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Gondokusuman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 30285929898.0 Non Prioritas 34.71.03 - 18406 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Demangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 5077087758.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 18407 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Kotabaru Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 8717220756.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 18408 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Klitren Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4724794855.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 18409 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Baciro Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3012969288.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 18410 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Terban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 8753857241.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 18411 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Danurejan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 6666889657.0 Non Prioritas 34.71.04 - 18412 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Suryatmajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4406583582.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 18413 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Tegalpanggung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 772980678.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 18414 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Bausasran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1487325397.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 18415 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Gedongtengen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 8874941625.0 Non Prioritas 34.71.05 - 18416 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Sosromenduran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 6862821391.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 18417 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Pringgokusuman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2012120234.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 18418 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Ngampilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2977428802.0 Non Prioritas 34.71.06 - 18419 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Ngampilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1821380117.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 18420 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Notoprajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1156048685.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 18421 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Wirobrajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4500325140.0 Non Prioritas 34.71.07 - 18422 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Gedongkiwo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 860509110.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 18423 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Suryaodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1965751384.0 Non Prioritas - - 18424 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1674064646.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 18425 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 7746958450.0 Non Prioritas 34.71.08 - 18426 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Gedongkiwo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 860509110.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 18427 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Suryaodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1965751384.0 Non Prioritas - - 18428 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1674064646.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 18429 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Kraton Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2366015123.0 Non Prioritas 34.71.09 - 18430 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Patehan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 676402385.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 18431 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Panembahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1022218825.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 18432 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Kadipaten Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 667393913.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 18433 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Gondomanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 7363119883.0 Non Prioritas 34.71.03 - 18434 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Ngupasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 5395176563.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 18435 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Prawirodirjan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1967943320.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 18436 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Pakualaman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2415088640.0 Non Prioritas 34.71.11 - 18437 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Purwokinanti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1488037736.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 18438 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Gunungketur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 927050904.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 18439 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Mergangsan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 8925458507.0 Non Prioritas 34.71.12 - 18440 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Pakuncen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1243376528.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 18441 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Wirobrajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3216011077.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 18442 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Patangpuluhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4466070902.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 18443 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Umbulharjo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 23360230976.0 Non Prioritas 34.71.13 - 18444 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Semaki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1220294698.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 18445 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Mujamuju Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 8602440693.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 18446 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1525125683.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 18447 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Warungboto Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2116602949.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 18448 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Pandeyan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3590252999.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 18449 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Sorosutan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4136186306.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 18450 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Giwangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2169327648.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 18451 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Kotagede Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 7056542779.0 Non Prioritas 34.71.14 - 18452 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Rejowinangun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4734261859.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 18453 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Prenggan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1489129374.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 18454 "" "" "" Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Purbayan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 833151546.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 18455 "" "" "" Pagu Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 929810639000.0 Non Prioritas - - 18456 "" "" "" Pagu Dana Alokasi Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah alokasi anggaran pendapatan dari dana alokasi khusus. di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 178168019000.0 Non Prioritas - - 18457 "" "" "" Pagu Dana Alokasi Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah alokasi anggaran pendapatan dari dana alokasi umum di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 691208254000.0 Non Prioritas - - 18458 "" "" "" Pagu Dana Bagi Hasil Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah alokasi anggaran pendapatan dari dana bagi hasil pajak di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 59599664000.0 Non Prioritas - - 18459 "" "" "" Pagu Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah alokasi anggaran pendapatan dari dana bagi hasil sumber daya alam di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 834702000.0 Non Prioritas - - 18460 "" "" "" Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pelampauan penerimaan dana perimbangan di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 0.0 Non Prioritas - - 18461 E-WALIDATA 5.02.000124 BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" lembaga 23.0 Non Prioritas - - 18462 E-WALIDATA 5.02.000161 Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 23680.0 Non Prioritas - - 18463 E-WALIDATA 5.02.000030 Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 25.0 Non Prioritas - - 18464 E-WALIDATA 5.02.000031 Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 2.0 Non Prioritas - - 18465 E-WALIDATA 5.02.000043 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 6.0 Non Prioritas - - 18466 E-WALIDATA 5.02.000026 Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 12.0 Non Prioritas - - 18467 E-WALIDATA 5.02.000033 Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18468 E-WALIDATA 5.02.000071 Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 7.0 Non Prioritas - - 18469 E-WALIDATA 5.02.000162 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 12.0 Non Prioritas - - 18470 E-WALIDATA 5.02.000164 Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 102175.0 Non Prioritas - - 18471 E-WALIDATA 5.02.000029 Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18472 E-WALIDATA 5.02.000028 Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 181.0 Non Prioritas - - 18473 E-WALIDATA 5.02.000163 Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 3547.0 Non Prioritas - - 18474 E-WALIDATA 5.02.000034 Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 12.0 Non Prioritas - - 18475 E-WALIDATA 5.02.000001 Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 2.0 Non Prioritas - - 18476 E-WALIDATA 5.02.000002 Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 2.0 Non Prioritas - - 18477 E-WALIDATA 5.02.000009 Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 7.0 Non Prioritas - - 18478 E-WALIDATA 5.02.000093 DPA- SKPD yang Diverifikasi DPA- SKPD yang Diverifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 41.0 Non Prioritas - - 18479 "" "" "" Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" - "A ""Sangat Baik""" Non Prioritas - - 18480 E-WALIDATA 5.02.000065 Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18481 E-WALIDATA 5.02.000160 Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" layanan 42.968 Non Prioritas - - 18482 E-WALIDATA 5.02.000037 Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 12.0 Non Prioritas - - 18483 E-WALIDATA 5.02.000156 Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 12.0 Non Prioritas - - 18484 E-WALIDATA 5.02.000068 Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 4.0 Non Prioritas - - 18485 E-WALIDATA 5.02.000070 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 1.0 Non Prioritas - - 18486 E-WALIDATA 5.02.000027 Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 200661254733.0 Non Prioritas - - 18487 E-WALIDATA 5.02.000080 Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 12.0 Non Prioritas - - 18488 E-WALIDATA 5.02.000069 Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 5.0 Non Prioritas - - 18489 E-WALIDATA 5.02.000072 Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 12.0 Non Prioritas - - 18490 E-WALIDATA 5.02.000040 Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 65.0 Non Prioritas - - 18491 E-WALIDATA 5.02.000077 Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 18.0 Non Prioritas - - 18492 E-WALIDATA 5.02.000066 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 2.0 Non Prioritas - - 18493 E-WALIDATA 5.02.000039 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 17.0 Non Prioritas - - 18494 E-WALIDATA 5.02.000032 Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 23.0 Non Prioritas - - 18495 "" "" "" Nilai IPKD di Kota Yogyakarta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" skor 72,41 Non Prioritas 34.71 - 18496 "" "" "" Rata-rata Nilai IPKD di Indonesia Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" skor n/a Non Prioritas - - 18497 "" "" "" Penetapan APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" tepat waktu/tidak tepat waktu Tepat Non Prioritas - - 18498 E-WALIDATA 5.02.000123 Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 41.0 Non Prioritas - - 18499 E-WALIDATA 5.02.000036 Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 51.0 Non Prioritas - - 18500 E-WALIDATA 5.02.000074 Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 41.0 Non Prioritas - - 18501 E-WALIDATA 5.02.000007 Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 5.0 Non Prioritas - - 18502 E-WALIDATA 5.02.000008 Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 4.0 Non Prioritas - - 18503 E-WALIDATA 5.02.000006 Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 41.0 Non Prioritas - - 18504 E-WALIDATA 5.02.000004 Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 43.0 Non Prioritas - - 18505 E-WALIDATA 5.02.000035 Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 5.0 Non Prioritas - - 18506 E-WALIDATA 5.02.000117 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 2.0 Non Prioritas - - 18507 E-WALIDATA 5.02.000064 Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18508 E-WALIDATA 5.02.000003 RKA-SKPD yang Diverifikasi RKA-SKPD yang Diverifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 43.0 Non Prioritas - - 18509 E-WALIDATA 5.02.000063 Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18510 E-WALIDATA 5.02.000062 Standar Harga yang Disusun Standar Harga yang Disusun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 5.0 Non Prioritas - - 18511 E-WALIDATA 5.02.000075 Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah" dokumen 2.0 Non Prioritas - - 18512 E-WALIDATA 5.02.000081 Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dokumen 112058.0 Non Prioritas - - 18513 E-WALIDATA 5.02.000087 Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah laporan 12.0 Non Prioritas - - 18514 E-WALIDATA 5.02.000088 Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah" laporan 2.0 Non Prioritas - - 18515 E-WALIDATA 5.02.000153 Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah" dokumen 6.0 Non Prioritas - - 18516 E-WALIDATA 5.02.000158 Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya" obyek pajak 80.0 Non Prioritas - - 18517 "" "" "" Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase capaian program urusan Keistimewaan terhadap Jumlah program keistimewaan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 95.67 Non Prioritas - - 18518 "" "" "" Total Pagu Dana Keistimewaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah pagu dana keistimewaan yang terdiri dari pagu dana keistimewaan untuk urusan pengisian jabatan, urusan kelembagaan, urusan kebudayaan, urusan pertanahan, dan urusan tata ruang rupiah 43429232550.0 Non Prioritas - - 18519 "" "" "" Total Pagu Dana Keistimewaan Kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah pagu dana keistimewaan yang terserap untuk urusan kelembagaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. rupiah 5266562500.0 Non Prioritas - - 18520 "" "" "" Total Pagu Dana Keistimewaan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah pagu dana keistimewaan yang terserap untuk urusan kebudayaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. rupiah 32993261600.0 Non Prioritas - - 18521 "" "" "" Total Pagu Dana Keistimewaan Pertanahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah pagu dana keistimewaan yang tersrap untuk urusan pertanahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. rupiah 571608450.0 Non Prioritas - - 18522 "" "" "" Total Pagu Dana Keistimewaan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah pagu dana keistimewaan yang terserap untuk urusan tata ruang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. rupiah 4597800000.0 Non Prioritas - - 18523 "" "" "" Total Realisasi Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah pagu dana keistimewaan yang terserap di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan. rupiah 41254825065.0 Non Prioritas 34.71 - 18524 "" "" "" Usulan Anggaran Keistimewaan per Urusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah usulan dana anggaran keistimewaan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. rupiah 203927174503.0 Non Prioritas - - 18525 "" "" "" Target Penurunan Angka Pengangguran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Angka pengangguran (dalam persen) yang menggambarkan target yang ingin dicapai dalam penurunan Jumlah pengangguran di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 5,42 – 5,80 Non Prioritas - - 18526 "" "" "" Jumlah Program Penurunan Pengangguran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah program pemerintah dalam upaya penurunan pengangguran di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. program 3.0 Non Prioritas - - 18527 "" "" "" Jumlah Kegiatan Penurunan Pengangguran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah kegiatan pemerintah dalam upaya penurunan pengangguran di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. kegiatan 8.0 Non Prioritas - - 18528 "" "" "" Jumlah Anggaran Penurunan Pengangguran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah anggaran (dalam rupiah) yang disediakan pemerintah dalam upaya penurunan pengangguran di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. miliar-rupiah 4391600310.0 Non Prioritas - - 18529 "" "" "" Target Penurunan Angka Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Angka kemiskinan (dalam persen) yang menggambarkan target yang ingin dicapai dalam penurunan Jumlah penduduk miskin di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. persen 5,84 – 6,26 Non Prioritas - - 18530 "" "" "" Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. program 27.0 Non Prioritas - - 18531 "" "" "" Jumlah Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah kegiatan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. kegiatan 33.0 Non Prioritas - - 18532 "" "" "" Jumlah Anggaran Pengentasan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah anggaran (dalam rupiah) yang disediakan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. miliar-rupiah 94846613512.0 Non Prioritas - - 18533 "" "" "" Tersedianya Dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dgn Perda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah di Kota Yogyakarta Ada/Tidak-Ada Ada Non Prioritas - - 18534 "" "" "" Tersedianya Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dgn Perda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah di Kota Yogyakarta Ada/Tidak-Ada Ada Non Prioritas - - 18535 "" "" "" Tersedianya Dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dgn Perkada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah di Kota Yogyakarta Ada/Tidak-Ada Ada Non Prioritas - - 18536 "" "" "" Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah "" persen 100.0 Non Prioritas - - 18537 "" "" "" Jumlah program RKPD Tahun berkenaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Jumlah program dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. program 121.0 Non Prioritas - - 18538 "" "" "" Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Jumlah program dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun. program 121.0 Non Prioritas - - 18539 "" "" "" Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah "" persen 100.0 Non Prioritas - - 18540 "" "" "" Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah "" program 121.0 Non Prioritas - - 18541 "" "" "" Jumlah program dalam APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah "" program 121.0 Non Prioritas - - 18542 "" "" "" Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah "" persen 0.0 Non Prioritas - - 18543 "" "" "" Jumlah program/ kegiatan dalam APBD yang tidak terlaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah "" program 0.0 Non Prioritas - - 18544 "" "" "" Jumlah program dalam APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah "" program 121.0 Non Prioritas - - 18545 "" "" "" Indeks Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah "" - 69,64 Non Prioritas - - 18546 "" "" "" Kategori Badan Perencanaan Pembangunan Daerah "" - Sangat Inovatif Non Prioritas - - 18547 "" "" "" Jumlah inovasi yang disubmit ke sistem IGA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah "" inovasi 66.0 Non Prioritas - - 18548 "" "" "" Jumlah Penelitian Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah "" penelitian 10.0 Non Prioritas - - 18549 "" "" "" Jumlah Penelitian Tematis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah "" penelitian 6.0 Non Prioritas - - 18550 "" "" "" Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah - AA (91,927) Non Prioritas - - 18551 "" "" "" Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Perda di Daerah Istimewa Yogyakarta. dokumen 0.0 Non Prioritas - - 18552 "" "" "" Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda di Daerah Istimewa Yogyakarta. dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18553 "" "" "" Jumlah dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah di Daerah Istimewa. dokumen 2.0 Non Prioritas - - 18554 "" "" "" Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (menggambarkan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan) melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. - 85,80 Non Prioritas - - 18555 "" "" "" Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah terhadap rencana pembangunan daerah di wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. persen 100.0 Non Prioritas - - 18556 "" "" "" Persentase Rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD Bagian Tata Pemerintahan "" persen 100.0 Non Prioritas - - 18557 E-WALIDATA 5.01.000001 Aparatur yang menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Aparatur yang menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah "Jumlah aparatur yang ditugaskan menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Perangkat Daerah. Aparatur dimaksud dapat berdasarkan SK Tim yang terdiri dari jabatan: 1. JF Perencana 2. JF Statistisi 3. JF Analisis Kebijakan 4. JF Pranata Komputer 5. JF Peneliti" orang 2.0 Non Prioritas - - 18558 E-WALIDATA 5.01.000002 Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan dalam rangka musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18559 E-WALIDATA 5.01.000003 Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah berita acara dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota. berita acara 41.0 Non Prioritas - - 18560 E-WALIDATA 5.01.000004 Berita Acara Konsultasi Publik Berita Acara Konsultasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD berita acara 2.0 Non Prioritas - - 18561 E-WALIDATA 5.01.000005 Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Berita Acara hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. berita acara 2.0 Non Prioritas - - 18562 E-WALIDATA 5.01.000007 Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Buku Profil Pembangunan Daerah adalah buku yang berisi data dan informasi tentang kondisi umum, visi, misi dan capaian program dan kegiatan pembangunan buku 1.0 Non Prioritas - - 18563 E-WALIDATA 5.01.000009 Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang mulai dikumpulkan pada tahapan persiapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18564 E-WALIDATA 5.01.000010 Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah "Jumlah dokumen yang berisikan hasil analisis Kondisi Daerah yang dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah serta dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar. Disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah." dokumen 2.0 Non Prioritas - - 18565 E-WALIDATA 5.01.000013 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan dikoordinir Penyusunannya dokumen n/a Non Prioritas - - 18566 E-WALIDATA 5.01.000014 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Kewilayahan dan dikoordinir Penyusunannya dokumen n/a Non Prioritas - - 18567 E-WALIDATA 5.01.000015 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pembangunan Manusia dan dikoordinir Penyusunannya dokumen 4.0 Non Prioritas - - 18568 E-WALIDATA 5.01.000016 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan dikoordinir Penyusunannya dokumen 4.0 Non Prioritas - - 18569 E-WALIDATA 5.01.000017 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Perekonomian dan dikoordinir Penyusunannya dokumen n/a Non Prioritas - - 18570 E-WALIDATA 5.01.000019 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang Ditetapkan dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18571 E-WALIDATA 5.01.000022 Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD yang disusun dokumen 2.0 Non Prioritas - - 18572 E-WALIDATA 5.01.000029 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). laporan 9.0 Non Prioritas - - 18573 E-WALIDATA 5.01.000030 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan tahunan. laporan 6.0 Non Prioritas - - 18574 E-WALIDATA 5.01.000037 Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang berisi Formulir Pengendalian Perencanaan dan Formulir Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana diatur laporan 4.0 Non Prioritas - - 18575 E-WALIDATA 5.01.000038 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur laporan 5.0 Non Prioritas - - 18576 E-WALIDATA 5.01.000040 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia laporan 3.0 Non Prioritas - - 18577 E-WALIDATA 5.01.000046 Pelaksanaan Konsultasi Publik Pelaksanaan Konsultasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD kali 2.0 Non Prioritas - - 18578 E-WALIDATA 5.01.000054 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur perangkat daerah 11.0 Non Prioritas - - 18579 E-WALIDATA 5.01.000056 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia perangkat daerah 9.0 Non Prioritas - - 18580 E-WALIDATA 5.01.000057 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan perangkat daerah 8.0 Non Prioritas - - 18581 E-WALIDATA 5.01.000058 Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian perangkat daerah 22.0 Non Prioritas - - 18582 E-WALIDATA 5.01.000060 Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah perangkat daerah yang mengikuti forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota. perangkat daerah n/a Non Prioritas - - 18583 E-WALIDATA 5.01.000064 Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18584 E-WALIDATA 5.01.000026 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). laporan 9.0 Non Prioritas - - 18585 E-WALIDATA 5.01.000027 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja). laporan 6.0 Non Prioritas - - 18586 E-WALIDATA 5.01.000042 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian laporan 2.0 Non Prioritas - - 18587 E-WALIDATA 5.01.000048 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). perangkat daerah 11.0 Non Prioritas - - 18588 E-WALIDATA 5.01.000050 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). perangkat daerah 17.0 Non Prioritas - - 18589 E-WALIDATA 5.01.000052 Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD). perangkat daerah 22.0 Non Prioritas - - 18590 E-WALIDATA 5.01.000061 Peserta Konsultasi Publik Peserta Konsultasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah peserta yang mengikuti Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD orang 101.0 Non Prioritas - - 18591 "" "" "" RAD KLA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah "" dokumen Ada Non Prioritas - - 18592 "" "" "" Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Tegalrejo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Tegalrejo persen 72.393 Non Prioritas 34.71.01 - 18593 "" "" "" Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Jetis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Jetis persen 51.438 Non Prioritas 34.71.02 - 18594 "" "" "" Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondokusuman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondokusuman persen 53.311 Non Prioritas 34.71.03 - 18595 "" "" "" Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Danurejan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Danurejan persen 60.778 Non Prioritas 34.71.04 - 18596 "" "" "" Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gedongtengen Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gedongtengen persen 46.241 Non Prioritas 34.71.05 - 18597 "" "" "" Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Ngampilan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Ngampilan persen 60.941 Non Prioritas 34.71.06 - 18598 "" "" "" Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Wirobrajan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Wirobrajan persen 76.986 Non Prioritas 34.71.07 - 18599 "" "" "" Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mantrijeron Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mantrijeron persen 28.258 Non Prioritas 34.71.08 - 18600 "" "" "" Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kraton Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kraton persen 3.606 Non Prioritas 34.71.09 - 18601 "" "" "" Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondomanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondomanan persen 30.575 Non Prioritas 34.71.03 - 18602 "" "" "" Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Pakualaman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Pakualaman persen 67.05 Non Prioritas 34.71.11 - 18603 "" "" "" Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mergangsan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mergangsan persen 70.995 Non Prioritas 34.71.12 - 18604 "" "" "" Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Umbulharjo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Umbulharjo persen 68.337 Non Prioritas 34.71.13 - 18605 "" "" "" Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kotagede Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kotagede persen 58.949 Non Prioritas 34.71.14 - 18606 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Tegalrejo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Tegalrejo persen 1.145 Non Prioritas 34.71.01 - 18607 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Jetis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Jetis persen 3.692 Non Prioritas 34.71.02 - 18608 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondokusuman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondokusuman persen 3.526 Non Prioritas 34.71.03 - 18609 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Danurejan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Danurejan persen 1.188 Non Prioritas 34.71.04 - 18610 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gedongtengen Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gedongtengen persen 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 18611 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Ngampilan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Ngampilan persen 0.484 Non Prioritas 34.71.06 - 18612 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Wirobrajan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Wirobrajan persen 1.517 Non Prioritas 34.71.07 - 18613 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mantrijeron Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mantrijeron persen 0.052 Non Prioritas 34.71.08 - 18614 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kraton Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kraton persen 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 18615 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondomanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondomanan persen 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 18616 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Pakualaman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Pakualaman persen 0.184 Non Prioritas 34.71.11 - 18617 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mergangsan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mergangsan persen 0.034 Non Prioritas 34.71.12 - 18618 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Umbulharjo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Umbulharjo persen 3.012 Non Prioritas 34.71.13 - 18619 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kotagede Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kotagede persen 0.051 Non Prioritas 34.71.14 - 18620 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Tegalrejo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Tegalrejo persen 8.473 Non Prioritas 34.71.01 - 18621 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Jetis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Jetis persen 14.103 Non Prioritas 34.71.02 - 18622 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondokusuman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondokusuman persen 20.119 Non Prioritas 34.71.03 - 18623 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Danurejan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Danurejan persen 15.702 Non Prioritas 34.71.04 - 18624 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gedongtengen Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gedongtengen persen 20.935 Non Prioritas 34.71.05 - 18625 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Ngampilan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Ngampilan persen 10.701 Non Prioritas 34.71.06 - 18626 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Wirobrajan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Wirobrajan persen 8.072 Non Prioritas 34.71.07 - 18627 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mantrijeron Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mantrijeron persen 21.886 Non Prioritas 34.71.08 - 18628 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kraton Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kraton persen 79.155 Non Prioritas 34.71.09 - 18629 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondomanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondomanan persen 38.878 Non Prioritas 34.71.03 - 18630 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Pakualaman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Pakualaman persen 19.53 Non Prioritas 34.71.11 - 18631 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mergangsan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mergangsan persen 12.924 Non Prioritas 34.71.12 - 18632 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Umbulharjo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Umbulharjo persen 10.343 Non Prioritas 34.71.13 - 18633 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kotagede Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kotagede persen 8.535 Non Prioritas 34.71.14 - 18634 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang per Kemantren Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) "" persen 9.395 Non Prioritas - - 18635 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Tegalrejo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Tegalrejo persen 3.129 Non Prioritas 34.71.01 - 18636 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Jetis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Jetis persen 14.088 Non Prioritas 34.71.02 - 18637 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondokusuman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondokusuman persen 6.702 Non Prioritas 34.71.03 - 18638 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Danurejan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Danurejan persen 6.828 Non Prioritas 34.71.04 - 18639 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gedongtengen Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gedongtengen persen 14.057 Non Prioritas 34.71.05 - 18640 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Ngampilan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Ngampilan persen 13.759 Non Prioritas 34.71.06 - 18641 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Wirobrajan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Wirobrajan persen 0.962 Non Prioritas 34.71.07 - 18642 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mantrijeron Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mantrijeron persen 37.188 Non Prioritas 34.71.08 - 18643 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kraton Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kraton persen 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 18644 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondomanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondomanan persen 15.025 Non Prioritas 34.71.03 - 18645 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Pakualaman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Pakualaman persen 1.159 Non Prioritas 34.71.11 - 18646 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mergangsan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mergangsan persen 1.283 Non Prioritas 34.71.12 - 18647 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Umbulharjo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Umbulharjo persen 3.901 Non Prioritas 34.71.13 - 18648 "" "" "" Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kotagede Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Diizinkan Terbatas dan Bersyarat) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kotagede persen 19.551 Non Prioritas 34.71.14 - 18649 "" "" "" Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang per Kemantren Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) "" persen 1.995 Non Prioritas - - 18650 "" "" "" Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Tegalrejo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Tegalrejo persen 1.133 Non Prioritas 34.71.01 - 18651 "" "" "" Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Jetis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Jetis persen 0.201 Non Prioritas 34.71.02 - 18652 "" "" "" Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondokusuman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondokusuman persen 0.754 Non Prioritas 34.71.03 - 18653 "" "" "" Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Danurejan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Danurejan persen 0.141 Non Prioritas 34.71.04 - 18654 "" "" "" Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gedongtengen Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gedongtengen persen 0.641 Non Prioritas 34.71.05 - 18655 "" "" "" Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Ngampilan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Ngampilan persen 0.393 Non Prioritas 34.71.06 - 18656 "" "" "" Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Wirobrajan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Wirobrajan persen 0.48 Non Prioritas 34.71.07 - 18657 "" "" "" Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mantrijeron Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mantrijeron persen 0.492 Non Prioritas 34.71.08 - 18658 "" "" "" Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kraton Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kraton persen 5.166 Non Prioritas 34.71.09 - 18659 "" "" "" Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondomanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Gondomanan persen 1.017 Non Prioritas 34.71.03 - 18660 "" "" "" Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Pakualaman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Pakualaman persen 0.789 Non Prioritas 34.71.11 - 18661 "" "" "" Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mergangsan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Mergangsan persen 0.847 Non Prioritas 34.71.12 - 18662 "" "" "" Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Umbulharjo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Umbulharjo persen 5.054 Non Prioritas 34.71.13 - 18663 "" "" "" Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kotagede Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Prosentase (Tidak Diizinkan) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kemantren Kotagede persen 1.234 Non Prioritas 34.71.14 - 18664 "" "" "" Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Nilai indeks reformasi birokrasi (RB) pada tahun 2022 dihitung melalui indikator : a. Nilai Conversi Co Reform Score (20Persen) seJumlah 18,20 b. Nilai Conversi Timbal Balik (80Persen) seJumlah 62,50 Jadi total nilai A Non Prioritas - - 18665 "" "" "" Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) merupakan penghitungan persentase Luas Area Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Ketentuan Tata Ruang dibagi Luas Wilayah Kota Yogyakarta persen 85.276 Non Prioritas - - 18666 "" "" "" Kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang kasus 0.0 Non Prioritas - - 18667 "" "" "" Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan perbatasan antar wilayah kabupaten/kota di dalam/luar provinsi yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing daerah yang hadir. dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18668 "" "" "" Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dalam Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota yang ditandatangani secara langsung atau secara elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir. dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18669 "" "" "" Berita Acara penyelesaian sengketa penataan ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) "" berita acara n/a Non Prioritas - - 18670 "" "" "" Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang di Kabupaten/Kota dokumen 0.0 Non Prioritas - - 18671 "" "" "" Data SHP Peta Dasar Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Data SHP Peta Dasar tahun 2018 dalam rangka penetapan RTRW dan RDTR tahun 2021-2041 peta 1.0 Non Prioritas - - 18672 "" "" "" Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang berjangka waktu 1 tahun untuk jangka pendek dan 5 tahun untuk jangka menengah dokumen n/a Non Prioritas - - 18673 "" "" "" Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dengan penetapan penerima melalui Peraturan Kepala Daerah dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18674 "" "" "" Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) "" dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18675 "" "" "" Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Laporan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang yang terdiri dari hasil Peniliaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang), serta Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat. dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18676 "" "" "" Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Laporan Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18677 "" "" "" Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) "Surat Persetujuan Substansi yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah tentang RTRW telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki (sumber : Permen ATR/BPN 11/2021). Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016). Penetapan RTRW Kabpaten/Kota adalah penetapan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali Kota (PP 21/2021)." dokumen n/a Non Prioritas - - 18678 "" "" "" Dokumen Ranperda (Raperda, Ranperkada, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Raperda RTRW Provinsi/Kab/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama), serta Raperkada RDTR Kabupaten/Kota (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama). dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18679 "" "" "" Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Laporan hasil kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang berupa perda/perkada. dokumen 5.0 Non Prioritas - - 18680 "" "" "" Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Forum Penataan Ruang kabupaten/kota forum penataan ruang n/a Non Prioritas - - 18681 "" "" "" Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) merupakan panduan umum untuk melakukan penataan bangunan dan lingkungan di daerah. Dokumen RTBL mengacu pada Rencana Tata Ruang dan skenario pengembangan wilayah. Beberapa rencana aksi (action plan) yang tertuang dalam RTBL di antaranya revitalisasi kawasan, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), pelestarian kawasan tradisional, serta penanggulangan kebakaran. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 18682 "" "" "" Kasus Pelanggaran Bidang Penataan Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Laporan kasus pelanggaran bidang penataan ruang hasil Audit Tata Ruang di Kabupaten/Kota kasus n/a Non Prioritas - - 18683 "" "" "" koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RDTR Kabupaten/Kota dokumen n/a Non Prioritas - - 18684 "" "" "" koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dokumen n/a Non Prioritas - - 18685 "" "" "" Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) "" kegiatan 2.0 Non Prioritas - - 18686 "" "" "" Luas Kawasan Budidaya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) luas kawasan budidaya di wilayah Kota Yogyakarta ha 3045.01 Non Prioritas - - 18687 "" "" "" Luas Kawasan Budidaya Peruntukan Industri Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) luas kawasan budidaya permukiman di wilayah Kota Yogyakarta ha 0.0 Non Prioritas - - 18688 "" "" "" Luas Kawasan Budidaya Permukiman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) luas kawasan budidaya permukiman di wilayah Kota Yogyakarta ha 1501.76 Non Prioritas - - 18689 "" "" "" Luas Kawasan Budidaya Transportasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) luas kawasan budidaya transportasi di wilayah Kota Yogyakarta ha 41.49 Non Prioritas - - 18690 "" "" "" Luas Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) luas kawasan budidaya transportasi di wilayah Kota Yogyakarta ha 1501.76 Non Prioritas - - 18691 "" "" "" Luas Kawasan Lindung Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Luasan kawasan yang ditetapkan perencanaannya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan di wilayah Kota Yogyakarta. ha 637.29 Non Prioritas - - 18692 "" "" "" Luas Kawasan Lindung Perlindungan Setempat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Luas Kawasan Lindung peruntukan kegiatan perlindungan setempat (lokal), meliputi kegiatan penelitian, sempadan sungai sempadan waduk, dan sempadan pantai di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku. ha 16.68 Non Prioritas - - 18693 "" "" "" Luas Kawasan Lindung Cagar Budaya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Luasan kawasan yang ditetapkan sebagai satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan atau memperhatikan ciri tata ruang yang khas di wilayah Kota Yogyakarta. ha 620.61 Non Prioritas - - 18694 "" "" "" Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang laporan 24.0 Non Prioritas - - 18695 "" "" "" Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta dasar; b. Peta tematik; dan c. Peta rencana Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Dokumen Materi Teknis Raperda RTRW Kab/Kota dan RDTR Kab/Kota yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta b. Peta dan c. Peta rencana dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18696 "" "" "" Naskah akademik rancangan peraturan daerah (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Dokumen Naskah akademik rancangan peraturan daerah RTRW Kabupaten/Kota (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy). dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18697 "" "" "" Penyempurnaan Ranperkada RRTR Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil fasilitasi dari provinsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari hasil fasilitasi dari provinsi dokumen n/a Non Prioritas - - 18698 "" "" "" Persetujuan Bersama dengan DPRD (Pasca Linsek) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan persetujuan bersama antara Bupati/Wali Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang ditandatangani cap basah, atau tanda tangan elektronik terhadap Raperda RTRW Kabupaten/Kota. dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18699 "" "" "" Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Scan dokumen peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dari lampiran RTRW Kab/Kota dan RDTR yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur. dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18700 "" "" "" Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Scan dokumen peta rencana RTRW Kab/Kota dan RDTR yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur. dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18701 "" "" "" Publikasi informasi penataan ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) "" publikasi 1.0 Non Prioritas - - 18702 "" "" "" Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18703 "" "" "" Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18704 "" "" "" Rapat persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas persetujuan substnasi RDTR Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir dokumen n/a Non Prioritas - - 18705 "" "" "" Rapat Persiapan persetujuan substansi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota dokumen n/a Non Prioritas - - 18706 "" "" "" Rapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RDTR dokumen n/a Non Prioritas - - 18707 "" "" "" Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Notulensi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18708 "" "" "" Rekomendasi gubernur/BA pembahasan provinsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan penyusunan RTRW Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18709 "" "" "" Rekomendasi peta dari BIG Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18710 "" "" "" Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18711 "" "" "" Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18712 "" "" "" Surat penetapan deliniasi RDTR oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung regulasi 1.0 Non Prioritas - - 18713 "" "" "" Luas lahan Perumahan dan Permukiman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Luas lahan yang diperuntukan untuk perumahan dan permukiman dalam hektar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. ha 1501.76 Non Prioritas - - 18714 "" "" "" Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan dalam rangka penetapan RTRW dan RDTR sistem informasi 2.0 Non Prioritas - - 18715 "" "" "" Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Surat penetapan deliniasi RDTR yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18716 "" "" "" Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil dari kegiatan konsultasi publik yang di tandatangani oleh perwakilan peserta yang hadir. dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18717 "" "" "" Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang ditandatangani secara langsung atau tanda tangan elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir. dokumen n/a Non Prioritas - - 18718 "" "" "" Dokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Keputusan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup tentang persetujuan Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten/Kota, dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi di perangkat daerah tersebut. dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18719 "" "" "" Dokumen Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Dokumen hasil fasilitasi Raperkada RDTR Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur. dokumen n/a Non Prioritas - - 18720 "" "" "" Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Kabupaten/Kota Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perda/pergub selain RTRW Kabupaten/Kota. dokumen 8.0 Non Prioritas - - 18721 "" "" "" Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dengan penetapan penerima melalui Peraturan Kepala Daerah dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18722 "" "" "" Kelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi program) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Dokumen Raperda RTRW Kabupaten/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18723 "" "" "" Penerbitan PKKPR Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Surat persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menyatakan kesesuaian antara rencena kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR yang diterbitkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN. dokumen n/a Non Prioritas - - 18724 "" "" "" Layanan KKPR Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) "" layanan 1250.0 Non Prioritas - - 18725 "" "" "" Layanan Persetujuan KKPR Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) "" layanan n/a Non Prioritas - - 18726 "" "" "" Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18727 "" "" "" Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang di tanda tangani Menteri (untuk revisi RTRW) dokumen n/a Non Prioritas - - 18728 "" "" "" Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang di tanda tangani Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR) dokumen n/a Non Prioritas - - 18729 "" "" "" Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/walikota Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang di tandatangani oleh Bupati/Walikota dan/atau Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang di tandatangani oleh Bupati/Walikota dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18730 "" "" "" Dokumen hasil Penilaian Perwujudan RTR Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Dokumen kajian hasil Penilaian Perwujudan RTR dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18731 "" "" "" Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18732 "" "" "" Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang laporan 1.0 Non Prioritas - - 18733 "" "" "" Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) "1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP 3. Dibuktikan dengan Penetapan Status Barang Milik Daerah" lokasi n/a Non Prioritas - - 18734 "" "" "" Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) "1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP 3. Dibuktikan dengan Penetapan Status Barang Milik Daerah" lokasi n/a Non Prioritas - - 18735 "" "" "" Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Hasil Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan berupa Unit unit 3.0 Non Prioritas - - 18736 "" "" "" Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) "" Ada/Tidak-Ada 1.0 Non Prioritas - - 18737 "" "" "" Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) "" dokumen 700.0 Non Prioritas - - 18738 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Aparat Pemeriksa Fungsional Inspektorat "" Laporan 364.0 Non Prioritas - - 18739 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Aparat Pemeriksa Fungsional - Obyek Pemeriksaan Inspektorat Jumlah obyek pemeriksaan yang dilaksanakan oleh APIP Pemerintah Kota Yogyakarta pada Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan( LHP audit ) Laporan 33.0 Non Prioritas - - 18740 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Aparat Pemeriksa Fungsional - Temuan Inspektorat Jumlah temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta temuan 16.0 Non Prioritas - - 18741 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Aparat Pemeriksa Fungsional - Rekomendasi Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Rekomendasi 158.0 Non Prioritas - - 18742 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Aparat Pemeriksa Fungsional - Tindak Lanjut Inspektorat Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD yang diperiksa oleh Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Rekomendasi 78.0 Non Prioritas - - 18743 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Aparat Pemeriksa Fungsional - Dalam Proses Inspektorat Jumlah rekomendasi yang sedang dalam proses penyelesaian oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD yang diperiksa oleh Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan dan tahun sebelumnya temuan 61.0 Non Prioritas - - 18744 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Aparat Pemeriksa Fungsional - Belum ditindaklanjuti Inspektorat Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD yang diperiksa oleh Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan temuan 18.0 Non Prioritas - - 18745 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan BPK - Obyek Pemeriksaan Inspektorat Jumlah entitas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan Laporan 1.0 Non Prioritas - - 18746 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan BPK - Temuan Inspektorat Jumlah atau Jumlah temuan hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di DIY pada tahun berkenaan. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. temuan 8.0 Non Prioritas - - 18747 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan BPK - Rekomendasi Inspektorat Jumlah rekomendasi oleh BPK tentang pemeriksaan di DIY pada tahun yang berkenaan. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Rekomendasi 24.0 Non Prioritas - - 18748 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan BPK - Tindak Lanjut Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah ditindaklanjuti pada tahun berkenaan Rekomendasi 24.0 Non Prioritas - - 18749 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan BPK - Tindak Lanjut (sudah sesuai) Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun berkenaan Rekomendasi 17.0 Non Prioritas - - 18750 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan BPK - Tindak Lanjut (belum sesuai) Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan sesuai pada tahun berkenaan Rekomendasi 7.0 Non Prioritas - - 18751 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan BPK - Dalam Proses Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta yang sedang dalam proses penyelesaian pada tahun berkenaan dan tahun sebelumnya Rekomendasi 0.0 Non Prioritas - - 18752 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan BPK - Belum ditindaklanjuti Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta yang belum ditindaklanjuti pada tahun berkenaan Rekomendasi 0.0 Non Prioritas - - 18753 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan BPKP - Obyek Pemeriksaan Inspektorat Jumlah entitas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPKP terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan Laporan 16.0 Non Prioritas - - 18754 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan BPKP - Temuan Inspektorat Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPKP terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan temuan 0.0 Non Prioritas - - 18755 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan BPKP - Rekomendasi Inspektorat Jumlah rekomendasi atas temuan pemeriksaan BPKP terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan rekomendasi 57.0 Non Prioritas - - 18756 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan BPKP - Tindak Lanjut Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPKP terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah ditindaklanjuti pada tahun berkenaan rekomendasi 17.0 Non Prioritas - - 18757 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan BPKP - Dalam Proses Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPKP terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta yang sedang dalam proses penyelesaian pada tahun berkenaan dan tahun sebelumnya rekomendasi 40.0 Non Prioritas - - 18758 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan BPKP - Belum ditindaklanjuti Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta yang belum ditindaklanjuti pada tahun berkenaan rekomendasi 0.0 Non Prioritas - - 18759 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Provinsi - Obyek Pemeriksaan Inspektorat Jumlah entitas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan Laporan 3.0 Non Prioritas - - 18760 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Provinsi - Temuan Inspektorat Jumlah temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan temuan 9.0 Non Prioritas - - 18761 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Provinsi - Rekomendasi Inspektorat Jumlah rekomendasi atas temuan pemeriksaan Inspektorat Provinsi terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan rekomendasi 27.0 Non Prioritas - - 18762 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Provinsi - Tindak Lanjut Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah ditindaklanjuti pada tahun berkenaan rekomendasi 9.0 Non Prioritas - - 18763 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Provinsi - Dalam Proses Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta yang sedang dalam proses penyelesaian pada tahun berkenaan dan tahun sebelumnya rekomendasi 18.0 Non Prioritas - - 18764 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Provinsi - Belum ditindaklanjuti Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta yang belum ditindaklanjuti pada tahun berkenaan rekomendasi 0.0 Non Prioritas - - 18765 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Obyek Pemeriksaan Inspektorat Jumlah entitas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh APIP Pemerintah Kota Yogyakarta pada Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan Laporan 13.0 Non Prioritas - - 18766 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Obyek Pemeriksaan - Audit Operasional Inspektorat Jumlah entitas pemeriksaan pada Audit Operasional oleh APIP Pemerintah Kota Yogyakarta pada Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan Laporan 4.0 Non Prioritas - - 18767 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Obyek Pemeriksaan - Audit Dengan Tujuan Tertentu (Tematik) Inspektorat Jumlah entitas pemeriksaan pada Audit Dengan Tujuan Tertentu (Tematik) oleh APIP Pemerintah Kota Yogyakarta pada Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan Laporan 4.0 Non Prioritas - - 18768 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Obyek Pemeriksaan - Audit Dengan Tujuan Tertentu (Kasus) Inspektorat Jumlah entitas pemeriksaan pada Audit Dengan Tujuan Tertentu (kasus) oleh APIP Pemerintah Kota Yogyakarta pada Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan Laporan 1.0 Non Prioritas - - 18769 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Obyek Pemeriksaan - Audit Kinerja Inspektorat Jumlah entitas pemeriksaan padaAudit Kinerja oleh APIP Pemerintah Kota Yogyakarta pada Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan Laporan 4.0 Non Prioritas - - 18770 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Temuan Inspektorat Jumlah atau Jumlah temuan hasil pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) di DIY pada tahun berkenaan. APIP adalah singkatan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya, melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. temuan 44.0 Non Prioritas - - 18771 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Temuan - Audit Operasional Inspektorat Jumlah temuan atas pemeriksaan APIP Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan yang menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis (3E) dalam pelaksanaan kegiatan atau operasi pada instansi pemerintah, guna memastikan Sumber daya digunakan secara efisien, Proses kerja berjalan secara efektif, Biaya digunakan secara ekonomis, dan Ada potensi perbaikan kinerja organisasi temuan 8.0 Non Prioritas - - 18772 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Temuan - Audit Dengan Tujuan Tertentu (Tematik) Inspektorat jumlah temuan atas pemeriksaan APIP Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan yang dilakukan untuk memenuhi tujuan atau permintaan khusus, yang biasanya bersifat terfokus, mendalam, dan spesifik pada isu atau kegiatan tertentu dalam instansi pemerintah temuan 26.0 Non Prioritas - - 18773 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Temuan - Audit Dengan Tujuan Tertentu (Kasus) Inspektorat Jumlah temuan atas pemeriksaan APIP Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan dalam rangka menelusuri, mengungkap, atau memastikan kebenaran dari suatu kasus tertentu, biasanya berkaitan dengan : Pengaduan masyarakat, Laporan media, Isu yang mencuat secara internal atau eksternal, Indikasi penyimpangan, dan Kebutuhan mendesak pimpinan instansi - 1.0 Non Prioritas - - 18774 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Temuan - Audit Kinerja Inspektorat Jumlah temuan atas pemeriksaan APIP Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan yang menilai sejauh mana instansi pemerintah telah melaksanakan program/kegiatan secara efisien, efektif, dan ekonomis (prinsip 3E) guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan temuan 9.0 Non Prioritas - - 18775 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Rekomendasi Inspektorat Jumlah atau Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP pada tahun berkenan. APIP adalah singkatan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya, melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. rekomendasi 50.0 Non Prioritas - - 18776 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Rekomendasi - Audit Operasional Inspektorat Jumlah rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta pada Audit Operasional di tahun berkenaan rekomendasi 17.0 Non Prioritas - - 18777 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Rekomendasi - Audit Dengan Tujuan Tertentu (Tematik) Inspektorat Jumlah rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta pada Audit Dengan Tujuan Tertentu (Tematik) di tahun berkenaan rekomendasi 22.0 Non Prioritas - - 18778 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Rekomendasi - Audit Dengan Tujuan Tertentu (Kasus) Inspektorat Jumlah rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta pada Audit Dengan Tujuan Tertentu (Kasus) di tahun berkenaan - 1.0 Non Prioritas - - 18779 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Rekomendasi - Audit Kinerja Inspektorat Jumlah rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta pada Audit Dengan Tujuan Tertentu (Kasus) di tahun berkenaan rekomendasi 10.0 Non Prioritas - - 18780 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Tindak Lanjut Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan rekomendasi 26.0 Non Prioritas - - 18781 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Tindak Lanjut - Audit Operasional Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Audit Operasional yang telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan rekomendasi 16.0 Non Prioritas - - 18782 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Tindak Lanjut - Audit Dengan Tujuan Tertentu (Tematik) Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Audit Dengan Tujuan Tertentu (Tematik) yang telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan rekomendasi 4.0 Non Prioritas - - 18783 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Tindak Lanjut - Audit Kinerja Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Audit Kinerja yang telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan rekomendasi 6.0 Non Prioritas - - 18784 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Dalam Proses Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta yang sedang diselesaikan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan dan tahun sebelumnya rekomendasi 5.0 Non Prioritas - - 18785 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Dalam Proses - Audit Operasional Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Audit Operasional yang sedang diselesaikan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan rekomendasi 1.0 Non Prioritas - - 18786 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Dalam Proses - Audit Dengan Tujuan Tertentu (Tematik) Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Audit Dengan Tujuan Tertentu (Tematik) yang sedang diselesaikan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan rekomendasi 4.0 Non Prioritas - - 18787 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Dalam Proses - Audit Kinerja Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Audit Kinerja yang sedang diselesaikan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan rekomendasi 0.0 Non Prioritas - - 18788 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Belum ditindaklanjuti Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD di Pemerintah Kota Yogyakarta yang belum ditindaklanjuti pada tahun berkenaan rekomendasi 0.0 Non Prioritas - - 18789 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Belum ditindaklanjuti - Audit Operasional Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Audit Operasional yang belum ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan rekomendasi 0.0 Non Prioritas - - 18790 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Belum ditindaklanjuti - Audit Dengan Tujuan Tertentu (Tematik) Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Audit Dengan Tujuan Tertentu (Tematik) yang belum ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan rekomendasi 0.0 Non Prioritas - - 18791 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Belum ditindaklanjuti - Audit Kinerja Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Audit Kinerjayang belum ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan rekomendasi 0.0 Non Prioritas - - 18792 "" "" "" Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Inspektorat Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti dibagi Jumlah total rekomendasi temuan dikali 100Persen (sumber data : hasil temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat, Irjen Kemendagri). persen 100.0 Non Prioritas - - 18793 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan BPK - Tindak Lanjut Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah ditindaklanjuti pada tahun berkenaan Rekomendasi 24.0 Non Prioritas - - 18794 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan BPK - Rekomendasi Inspektorat Jumlah rekomendasi oleh BPK tentang pemeriksaan di DIY pada tahun yang berkenaan. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Rekomendasi 24.0 Non Prioritas - - 18795 "" "" "" Persentase Tindak Lanjut yang Dilaksanakan Inspektorat Kota Inspektorat Jumlah rekomendasi Inspektorat Kota Yogyakarta yang seleai ditindaklanjuti pada tahun berkenaan persen 100.0 Non Prioritas - - 18796 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Tindak Lanjut Inspektorat Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan rekomendasi 26.0 Non Prioritas - - 18797 "" "" "" Hasil Pemeriksaan yang Dilaksanakan Inspektorat Kota - Rekomendasi Inspektorat Jumlah atau Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP pada tahun berkenan. APIP adalah singkatan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya, melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. rekomendasi 50.0 Non Prioritas - - 18798 "" "" "" Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah Inspektorat penilaian internal yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah untuk mengukur capaian pelaksanaan program Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan kerjanya Nilai AA (91,655) Non Prioritas - - 18799 "" "" "" Jumlah SKPD dengan Kinerja Sangat Baik (BB) Inspektorat Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki hasil kinerja sangat baik di DIY pada tahun berkenaan. Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Untuk mengetahui Jumlah total SKPD dengan kinerja sangat baik, ada lima komponen penilaian yang menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja, yaitu 1) perencanaan kinerja, 2) pengukuran kinerja, 3) pelaporan kinerja, 4) evaluasi, 5) capaian kinerja. SKPD 42.0 Non Prioritas - - 18800 E-WALIDATA 6.01.000007 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan dokumen 5.0 Non Prioritas - - 18801 E-WALIDATA 6.01.000014 Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inspektorat Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan kegiatan 10.0 Non Prioritas - - 18802 E-WALIDATA 6.01.000009 Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Inspektorat Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertenti di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan laporan 25.0 Non Prioritas - - 18803 E-WALIDATA 6.01.000001 Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Inspektorat Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan laporan 57.0 Non Prioritas - - 18804 E-WALIDATA 6.01.000002 Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Inspektorat Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan laporan 35.0 Non Prioritas - - 18805 E-WALIDATA 6.01.000008 Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Inspektorat Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan laporan 1.0 Non Prioritas - - 18806 E-WALIDATA 6.01.000003 Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Inspektorat Jumlah laporan atas pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan laporan 1.0 Non Prioritas - - 18807 E-WALIDATA 6.01.000004 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Inspektorat Jumlah laporan atas pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan laporan 1.0 Non Prioritas - - 18808 "" "" "" Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (IKU) Inspektorat ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, baik itu tujuan pemerintah, organisasi, maupun individu pada tahun berkenaan persen 84.84 Non Prioritas - - 18809 E-WALIDATA 6.01.000012 Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD di Pemerintah Kota Yogyakarta yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun berkenaan OPD 42.0 Non Prioritas - - 18810 E-WALIDATA 6.01.000013 Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD di Pemerintah Kota Yogyakarta yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun berkenaan OPD 42.0 Non Prioritas - - 18811 E-WALIDATA 6.01.000015 Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Inspektorat Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD di Pemerintah Kota Yogyakarta yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas pada tahun berkenaan OPD 42.0 Non Prioritas - - 18812 "" "" "" Persentase dari Rata-rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran OPD Inspektorat Persentase dari Rata-Rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran OPD persen 1.0 Non Prioritas - - 18813 E-WALIDATA 6.01.000006 Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Inspektorat Berita Acara Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk pada tahun berkenaan Kesepakatan 58 dokumen, 112 laporan Non Prioritas - - 18814 E-WALIDATA 6.01.000010 Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Inspektorat Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun pada tahun berkenaan Rekomendasi 3.0 Non Prioritas - - 18815 E-WALIDATA 6.01.000011 Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun Inspektorat Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun pada tahun berkenaan Rekomendasi n/a Non Prioritas - - 18816 "" "" "" Jumlah Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah pasien rawat jalan baru dan lama dalam periode 1 tahun orang 126931.0 Non Prioritas 34.71 - 18817 "" "" "" Jumlah Pasien Rawat Jalan (Pasien Lama) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah pasien rawat jalan lama dalam periode 1 tahun orang 118720.0 Non Prioritas - - 18818 "" "" "" Jumlah Pasien Rawat Jalan (Pasien Baru) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah pasien rawat jalan baru dalam periode 1 tahun orang 8211.0 Non Prioritas - - 18819 "" "" "" Jumlah Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah pasien rawat inap dalam periode 1 tahun orang 12313.0 Non Prioritas 34.71 - 18820 "" "" "" Jumlah Pasien Rawat Inap Bulan Januari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah pasien rawat inap dalam periode bulan januari orang 1035.0 Non Prioritas - - 18821 "" "" "" Jumlah Pasien Rawat Inap Bulan Februari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah pasien rawat inap dalam periode bulan februari orang 1006.0 Non Prioritas - - 18822 "" "" "" Jumlah Pasien Rawat Inap Bulan Maret Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah pasien rawat inap dalam periode bulan maret orang 949.0 Non Prioritas - - 18823 "" "" "" Jumlah Pasien Rawat Inap Bulan April Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah pasien rawat inap dalam periode bulan april orang 891.0 Non Prioritas - - 18824 "" "" "" Jumlah Pasien Rawat Inap Bulan Mei Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah pasien rawat inap dalam periode bulan Mei orang 942.0 Non Prioritas - - 18825 "" "" "" Jumlah Pasien Rawat Inap Bulan Juni Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah pasien rawat inap dalam periode bulan Juni orang 938.0 Non Prioritas - - 18826 "" "" "" Jumlah Pasien Rawat Inap Bulan Juli Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah pasien rawat inap dalam periode bulan Juli orang 1016.0 Non Prioritas - - 18827 "" "" "" Jumlah Pasien Rawat Inap Bulan Agustus Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah pasien rawat inap dalam periode bulan Agustus orang 1064.0 Non Prioritas - - 18828 "" "" "" Jumlah Pasien Rawat Inap Bulan September Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah pasien rawat inap dalam periode bulan September orang 1110.0 Non Prioritas - - 18829 "" "" "" Jumlah Pasien Rawat Inap Bulan Oktober Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah pasien rawat inap dalam periode bulan Oktober orang 1180.0 Non Prioritas - - 18830 "" "" "" Jumlah Pasien Rawat Inap Bulan November Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah pasien rawat inap dalam periode bulan November orang 1109.0 Non Prioritas - - 18831 "" "" "" Jumlah Pasien Rawat Inap Bulan Desember Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah pasien rawat inap dalam periode bulan Desember orang 1073.0 Non Prioritas - - 18832 "" "" "" Jumlah Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah pasien Instalasi Gawat Darurat, Radiologi dan Patologi Klinik dalam periode 1 tahun pelayanan 424194.0 Non Prioritas 34.71 - 18833 "" "" "" Pelayanan Rawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta "Jumlah pasien Instalasi Gawat Darurat dalam periode 1 tahun" pelayanan 18679.0 Non Prioritas - - 18834 "" "" "" Pelayanan Rawat Darurat - Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta "Jumlah pasien Instalasi Gawat Darurat kasus Bedah dalam periode 1 tahun" pelayanan 3636.0 Non Prioritas - - 18835 "" "" "" Pelayanan Rawat Darurat - Non Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta "Jumlah pasien Instalasi Gawat Darurat kasus Non Bedah dalam periode 1 tahun" pelayanan 14579.0 Non Prioritas - - 18836 "" "" "" Pelayanan Rawat Darurat - Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta "Jumlah pasien Instalasi Gawat Darurat kasus Kebidanan dalam periode 1 tahun" pelayanan 464.0 Non Prioritas - - 18837 "" "" "" Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah pemeriksaan Radiologi dalam periode 1 tahun pelayanan 26345.0 Non Prioritas - - 18838 "" "" "" Klinik Patologi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah pemeriksaan Patologi Klinik dalam periode 1 tahun pelayanan 379170.0 Non Prioritas - 34 71 03 18839 "" "" "" Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (Poliklinik) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dalam periode 1 tahun kunjungan 126931.0 Non Prioritas 34.71 - 18840 "" "" "" Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (Poliklinik) Bulan Januari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dalam periode bulan Januari kunjungan 12121.0 Non Prioritas - - 18841 "" "" "" Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (Poliklinik) Bulan Februari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dalam periode bulan Februari kunjungan 10979.0 Non Prioritas - - 18842 "" "" "" Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (Poliklinik) Bulan Maret Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dalam periode bulan Maret kunjungan 9426.0 Non Prioritas - - 18843 "" "" "" Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (Poliklinik) Bulan April Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dalam periode bulan April kunjungan 9077.0 Non Prioritas - - 18844 "" "" "" Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (Poliklinik) Bulan Mei Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dalam periode bulan Mei kunjungan 8819.0 Non Prioritas - - 18845 "" "" "" Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (Poliklinik) Bulan Juni Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dalam periode bulan Juni kunjungan 9889.0 Non Prioritas - - 18846 "" "" "" Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (Poliklinik) Bulan Juli Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dalam periode bulan Juli kunjungan 11344.0 Non Prioritas - - 18847 "" "" "" Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (Poliklinik) Bulan Agustus Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dalam periode bulan Agustus kunjungan 10636.0 Non Prioritas - - 18848 "" "" "" Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (Poliklinik) Bulan September Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dalam periode bulan September kunjungan 10548.0 Non Prioritas - - 18849 "" "" "" Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (Poliklinik) Bulan Oktober Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dalam periode bulan Oktober kunjungan 11316.0 Non Prioritas - - 18850 "" "" "" Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (Poliklinik) Bulan November Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dalam periode bulan November kunjungan 10981.0 Non Prioritas - - 18851 "" "" "" Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (Poliklinik) Bulan Desember Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dalam periode bulan Desember kunjungan 11795.0 Non Prioritas - - 18852 "" "" "" Jumlah Kegiatan Pembedahan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah kegiatan pembedahan dalam periode 1 tahun kegiatan 4080.0 Non Prioritas 34.71 - 18853 "" "" "" Jumlah Tindakan Fisioterapi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah tindakan Fisioterapi dalam periode 1 tahun tindakan 31758.0 Non Prioritas 34.71 - 18854 "" "" "" Jumlah Resep yang Ditulis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah resep yang ditulis dalam periode 1 tahun resep 1288162.0 Non Prioritas 34.71 - 18855 "" "" "" Jumlah Resep yang Dapat Dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah resep yang dapat dilayani dalam periode 1 tahun resep 1277584.0 Non Prioritas 34.71 - 18856 "" "" "" Jumlah Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Jumlah persalinan dalam periode 1 tahun persalinan 210.0 Non Prioritas 34.71 - 18857 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Cermin Tikungan Kemantren Danurejan Kemantren Danurejan Pemasangan dan pemeliharaan sarana keselamatan (cermin tikungan) pada tikungan/area blind spot. unit 7.0 Non Prioritas 34.71.04 - 18858 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Biopori pengolahan Sampah Rumah tangga yang di danai Dana Keistimewaan Kemantren Danurejan Kemantren Danurejan Data berupa jumlah unit biopori yang dibangun atau difasilitasi untuk pengolahan sampah rumah tangga, tetapi khususnya yang pendanaannya berasal dari Dana Keistimewaan melalui Kemantren. unit 9.0 Non Prioritas 34.71.04 - 18859 E-WALIDATA 7.01.000033 Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Danurejan Data administrasi pemerintahan berupa jumlah dokumen hasil koordinasi antara kemantren kelurahan dengan instansi vertikal yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18860 E-WALIDATA 7.01.000035 Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18861 E-WALIDATA 7.01.000036 Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen non perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18862 E-WALIDATA 7.01.000038 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kemantren Danurejan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18863 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18864 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemantren Danurejan Rasio lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berpartisipasi dalam musrenbang terhadap total lembaga. Terdapat SK Mantri Pamong Praja tentang Tim Perumus Musrenbang baik tingkat kelurahan maupun kemantren dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18865 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kemantren Danurejan unit sarana dan prasarana yang telah dibangun atau dipelihara di kelurahan dokumen 2.0 Non Prioritas - - 18866 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Danurejan Fasilitasi kelembagaan masyarakat yang berada di kelurahan. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 18867 E-WALIDATA 7.01.000044 Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Kemantren Danurejan data kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan hasil pengukuran kinerja kelurahan pada periode tertentu, dituangkan dalam bentuk laporan. Dalam kerangka statistik sektoral, indikator ini masuk ke kategori data keluaran (output data). Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan, Laporan Profil, Laporan Monografi, Laporan Evaluasi Kemantren. dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18868 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kemantren Danurejan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Meliputi Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dokumen 4.0 Non Prioritas - - 18869 E-WALIDATA 7.01.000048 Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kemantren Danurejan data administrasi dari pemerintah berupa jumlah dokumen/laporan keuangan hasil pelaksanaan fasilitasi oleh pemerintah daerah (kemantren) dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif. Kegiatan fasilitasi (pendampingan, pelatihan, promosi usaha, dll.) Profil UMKM juga sudah tertera di website Kemantren Danurejan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18870 E-WALIDATA 7.01.000056 Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kemantren Danurejan dokumen laporan keuangan administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pangan. Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga (seperti pemanfaatan pekarangan, B2SA (Beragam bergizi seimbang aman) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18871 E-WALIDATA 7.01.000060 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. Lembaga nya meliputi PJJ, posyandu, sigrak, UKS dll dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18872 E-WALIDATA 7.01.000061 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 18873 E-WALIDATA 7.01.000062 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kemantren Danurejan Warga berpartisipasi dalam kegiatan penumbuhan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup dan kelestarian permukiman sehat. Kegiatan dapat berupa penyuluhan, sosialisasi, pelatihan pengelolaan sampah. Data bank sampah berada di Kelurahan, Kemantren memfasilitasi kegiatan dokumen 36.0 Non Prioritas - - 18874 E-WALIDATA 1.05.000121 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan tanggap bencana alam terhadap bencana prioritastingkat keluarga lingkup kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih pada aspek manajerial maupun teknis keluarga 0.0 Non Prioritas - - 18875 E-WALIDATA 1.05.000122 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan mandiri atas bencana prioritas kabupaten/kota keluarga 0.0 Non Prioritas - - 18876 E-WALIDATA 7.01.000065 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 18877 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (seperti laporan, notulen, atau undangan koordinasi) yang mencerminkan pelaksanaan koordinasi atau sinergi antara Kemantren dengan Satpol PP dan dengan aparat penegak hukum (Polri) dalam tingkat kemantren oleh Polsek dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di tingkat kemantren. adanya Laporan pelanggaran perda disetiap triwulannya dokumen 24.0 Non Prioritas - - 18878 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kemantren Danurejan Jumlah individu atau orang yang mengikuti Bimtek, sosialisasi, atau koordinasi dalam Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, adanya data SK Mantri Pamong Praja terkait FKDM, FKUB dll dokumen 25.0 Non Prioritas - - 18879 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (notulen, laporan, undangan) yang mencatat pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di tingkat Kemantren dan adanya Laporan Forkompimtren dokumen 10.0 Non Prioritas - - 18880 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Cermin Tikungan Kemantren Gedongtengen Kemantren Gedongtengen Pemasangan dan pemeliharaan sarana keselamatan (cermin tikungan) pada tikungan/area blind spot. cermin 38.0 Non Prioritas 34.71.05 - 18881 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Biopori pengolahan Sampah Rumah tangga yang di danai Dana Keistimewaan Kemantren Gedongtengen Kemantren Gedongtengen Data berupa jumlah unit biopori yang dibangun atau difasilitasi untuk pengolahan sampah rumah tangga, tetapi khususnya yang pendanaannya berasal dari Dana Keistimewaan melalui Kemantren. biopori 1234.0 Non Prioritas 34.71.05 - 18882 E-WALIDATA 7.01.000033 Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Danurejan Data administrasi pemerintahan berupa jumlah dokumen hasil koordinasi antara kemantren kelurahan dengan instansi vertikal yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18883 E-WALIDATA 7.01.000035 Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18884 E-WALIDATA 7.01.000036 Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen non perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18885 E-WALIDATA 7.01.000038 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kemantren Danurejan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18886 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18887 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemantren Danurejan Rasio lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berpartisipasi dalam musrenbang terhadap total lembaga. Terdapat SK Mantri Pamong Praja tentang Tim Perumus Musrenbang baik tingkat kelurahan maupun kemantren dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18888 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kemantren Danurejan unit sarana dan prasarana yang telah dibangun atau dipelihara di kelurahan dokumen 2.0 Non Prioritas - - 18889 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Danurejan Fasilitasi kelembagaan masyarakat yang berada di kelurahan. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 18890 E-WALIDATA 7.01.000044 Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Kemantren Danurejan data kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan hasil pengukuran kinerja kelurahan pada periode tertentu, dituangkan dalam bentuk laporan. Dalam kerangka statistik sektoral, indikator ini masuk ke kategori data keluaran (output data). Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan, Laporan Profil, Laporan Monografi, Laporan Evaluasi Kemantren. dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18891 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kemantren Danurejan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Meliputi Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dokumen 4.0 Non Prioritas - - 18892 E-WALIDATA 7.01.000048 Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kemantren Danurejan data administrasi dari pemerintah berupa jumlah dokumen/laporan keuangan hasil pelaksanaan fasilitasi oleh pemerintah daerah (kemantren) dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif. Kegiatan fasilitasi (pendampingan, pelatihan, promosi usaha, dll.) Profil UMKM juga sudah tertera di website Kemantren Danurejan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18893 E-WALIDATA 7.01.000056 Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kemantren Danurejan dokumen laporan keuangan administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pangan. Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga (seperti pemanfaatan pekarangan, B2SA (Beragam bergizi seimbang aman) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18894 E-WALIDATA 7.01.000060 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. Lembaga nya meliputi PJJ, posyandu, sigrak, UKS dll dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18895 E-WALIDATA 7.01.000061 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 18896 E-WALIDATA 7.01.000062 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kemantren Danurejan Warga berpartisipasi dalam kegiatan penumbuhan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup dan kelestarian permukiman sehat. Kegiatan dapat berupa penyuluhan, sosialisasi, pelatihan pengelolaan sampah. Data bank sampah berada di Kelurahan, Kemantren memfasilitasi kegiatan dokumen 36.0 Non Prioritas - - 18897 E-WALIDATA 1.05.000121 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan tanggap bencana alam terhadap bencana prioritastingkat keluarga lingkup kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih pada aspek manajerial maupun teknis keluarga 0.0 Non Prioritas - - 18898 E-WALIDATA 1.05.000122 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan mandiri atas bencana prioritas kabupaten/kota keluarga 0.0 Non Prioritas - - 18899 E-WALIDATA 7.01.000065 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 18900 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (seperti laporan, notulen, atau undangan koordinasi) yang mencerminkan pelaksanaan koordinasi atau sinergi antara Kemantren dengan Satpol PP dan dengan aparat penegak hukum (Polri) dalam tingkat kemantren oleh Polsek dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di tingkat kemantren. adanya Laporan pelanggaran perda disetiap triwulannya dokumen 24.0 Non Prioritas - - 18901 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kemantren Danurejan Jumlah individu atau orang yang mengikuti Bimtek, sosialisasi, atau koordinasi dalam Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, adanya data SK Mantri Pamong Praja terkait FKDM, FKUB dll dokumen 25.0 Non Prioritas - - 18902 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (notulen, laporan, undangan) yang mencatat pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di tingkat Kemantren dan adanya Laporan Forkompimtren dokumen 10.0 Non Prioritas - - 18903 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Cermin Tikungan Kemantren Gondokusuman Kemantren Gondokusuman Pemasangan dan pemeliharaan sarana keselamatan (cermin tikungan) pada tikungan/area blind spot. cermin 136.0 Non Prioritas 34.71.03 - 18904 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Biopori pengolahan Sampah Rumah tangga yang di danai Dana Keistimewaan Kemantren Gondokusuman Kemantren Gondokusuman Data berupa jumlah unit biopori yang dibangun atau difasilitasi untuk pengolahan sampah rumah tangga, tetapi khususnya yang pendanaannya berasal dari Dana Keistimewaan melalui Kemantren. biopori 30097.0 Non Prioritas 34.71.03 - 18905 E-WALIDATA 7.01.000033 Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Danurejan Data administrasi pemerintahan berupa jumlah dokumen hasil koordinasi antara kemantren kelurahan dengan instansi vertikal yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18906 E-WALIDATA 7.01.000035 Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18907 E-WALIDATA 7.01.000036 Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen non perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18908 E-WALIDATA 7.01.000038 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kemantren Danurejan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18909 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18910 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemantren Danurejan Rasio lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berpartisipasi dalam musrenbang terhadap total lembaga. Terdapat SK Mantri Pamong Praja tentang Tim Perumus Musrenbang baik tingkat kelurahan maupun kemantren dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18911 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kemantren Danurejan unit sarana dan prasarana yang telah dibangun atau dipelihara di kelurahan dokumen 2.0 Non Prioritas - - 18912 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Danurejan Fasilitasi kelembagaan masyarakat yang berada di kelurahan. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 18913 E-WALIDATA 7.01.000044 Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Kemantren Danurejan data kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan hasil pengukuran kinerja kelurahan pada periode tertentu, dituangkan dalam bentuk laporan. Dalam kerangka statistik sektoral, indikator ini masuk ke kategori data keluaran (output data). Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan, Laporan Profil, Laporan Monografi, Laporan Evaluasi Kemantren. dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18914 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kemantren Danurejan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Meliputi Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dokumen 4.0 Non Prioritas - - 18915 E-WALIDATA 7.01.000048 Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kemantren Danurejan data administrasi dari pemerintah berupa jumlah dokumen/laporan keuangan hasil pelaksanaan fasilitasi oleh pemerintah daerah (kemantren) dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif. Kegiatan fasilitasi (pendampingan, pelatihan, promosi usaha, dll.) Profil UMKM juga sudah tertera di website Kemantren Danurejan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18916 E-WALIDATA 7.01.000056 Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kemantren Danurejan dokumen laporan keuangan administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pangan. Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga (seperti pemanfaatan pekarangan, B2SA (Beragam bergizi seimbang aman) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18917 E-WALIDATA 7.01.000060 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. Lembaga nya meliputi PJJ, posyandu, sigrak, UKS dll dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18918 E-WALIDATA 7.01.000061 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 18919 E-WALIDATA 7.01.000062 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kemantren Danurejan Warga berpartisipasi dalam kegiatan penumbuhan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup dan kelestarian permukiman sehat. Kegiatan dapat berupa penyuluhan, sosialisasi, pelatihan pengelolaan sampah. Data bank sampah berada di Kelurahan, Kemantren memfasilitasi kegiatan dokumen 36.0 Non Prioritas - - 18920 E-WALIDATA 1.05.000121 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan tanggap bencana alam terhadap bencana prioritastingkat keluarga lingkup kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih pada aspek manajerial maupun teknis keluarga 0.0 Non Prioritas - - 18921 E-WALIDATA 1.05.000122 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan mandiri atas bencana prioritas kabupaten/kota keluarga 0.0 Non Prioritas - - 18922 E-WALIDATA 7.01.000065 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 18923 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (seperti laporan, notulen, atau undangan koordinasi) yang mencerminkan pelaksanaan koordinasi atau sinergi antara Kemantren dengan Satpol PP dan dengan aparat penegak hukum (Polri) dalam tingkat kemantren oleh Polsek dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di tingkat kemantren. adanya Laporan pelanggaran perda disetiap triwulannya dokumen 24.0 Non Prioritas - - 18924 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kemantren Danurejan Jumlah individu atau orang yang mengikuti Bimtek, sosialisasi, atau koordinasi dalam Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, adanya data SK Mantri Pamong Praja terkait FKDM, FKUB dll dokumen 25.0 Non Prioritas - - 18925 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (notulen, laporan, undangan) yang mencatat pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di tingkat Kemantren dan adanya Laporan Forkompimtren dokumen 10.0 Non Prioritas - - 18926 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Cermin Tikungan Kemantren Gondomanan Kemantren Gondomanan Pemasangan dan pemeliharaan sarana keselamatan (cermin tikungan) pada tikungan/area blind spot. cermin 20 Cermin Non Prioritas 34.71.03 - 18927 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Biopori pengolahan Sampah Rumah tangga yang di danai Dana Keistimewaan Kemantren Gondomanan Kemantren Gondomanan Data berupa jumlah unit biopori yang dibangun atau difasilitasi untuk pengolahan sampah rumah tangga, tetapi khususnya yang pendanaannya berasal dari Dana Keistimewaan melalui Kemantren. biopori 529 Biopori Non Prioritas 34.71.03 - 18928 E-WALIDATA 7.01.000033 Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Danurejan Data administrasi pemerintahan berupa jumlah dokumen hasil koordinasi antara kemantren kelurahan dengan instansi vertikal yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18929 E-WALIDATA 7.01.000035 Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18930 E-WALIDATA 7.01.000036 Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen non perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18931 E-WALIDATA 7.01.000038 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kemantren Danurejan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18932 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18933 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemantren Danurejan Rasio lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berpartisipasi dalam musrenbang terhadap total lembaga. Terdapat SK Mantri Pamong Praja tentang Tim Perumus Musrenbang baik tingkat kelurahan maupun kemantren dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18934 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kemantren Danurejan unit sarana dan prasarana yang telah dibangun atau dipelihara di kelurahan dokumen 2.0 Non Prioritas - - 18935 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Danurejan Fasilitasi kelembagaan masyarakat yang berada di kelurahan. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 18936 E-WALIDATA 7.01.000044 Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Kemantren Danurejan data kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan hasil pengukuran kinerja kelurahan pada periode tertentu, dituangkan dalam bentuk laporan. Dalam kerangka statistik sektoral, indikator ini masuk ke kategori data keluaran (output data). Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan, Laporan Profil, Laporan Monografi, Laporan Evaluasi Kemantren. dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18937 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kemantren Danurejan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Meliputi Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dokumen 4.0 Non Prioritas - - 18938 E-WALIDATA 7.01.000048 Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kemantren Danurejan data administrasi dari pemerintah berupa jumlah dokumen/laporan keuangan hasil pelaksanaan fasilitasi oleh pemerintah daerah (kemantren) dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif. Kegiatan fasilitasi (pendampingan, pelatihan, promosi usaha, dll.) Profil UMKM juga sudah tertera di website Kemantren Danurejan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18939 E-WALIDATA 7.01.000056 Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kemantren Danurejan dokumen laporan keuangan administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pangan. Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga (seperti pemanfaatan pekarangan, B2SA (Beragam bergizi seimbang aman) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18940 E-WALIDATA 7.01.000060 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. Lembaga nya meliputi PJJ, posyandu, sigrak, UKS dll dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18941 E-WALIDATA 7.01.000061 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 18942 E-WALIDATA 7.01.000062 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kemantren Danurejan Warga berpartisipasi dalam kegiatan penumbuhan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup dan kelestarian permukiman sehat. Kegiatan dapat berupa penyuluhan, sosialisasi, pelatihan pengelolaan sampah. Data bank sampah berada di Kelurahan, Kemantren memfasilitasi kegiatan dokumen 36.0 Non Prioritas - - 18943 E-WALIDATA 1.05.000121 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan tanggap bencana alam terhadap bencana prioritastingkat keluarga lingkup kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih pada aspek manajerial maupun teknis keluarga 0.0 Non Prioritas - - 18944 E-WALIDATA 1.05.000122 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan mandiri atas bencana prioritas kabupaten/kota keluarga 0.0 Non Prioritas - - 18945 E-WALIDATA 7.01.000065 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 18946 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (seperti laporan, notulen, atau undangan koordinasi) yang mencerminkan pelaksanaan koordinasi atau sinergi antara Kemantren dengan Satpol PP dan dengan aparat penegak hukum (Polri) dalam tingkat kemantren oleh Polsek dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di tingkat kemantren. adanya Laporan pelanggaran perda disetiap triwulannya dokumen 24.0 Non Prioritas - - 18947 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kemantren Danurejan Jumlah individu atau orang yang mengikuti Bimtek, sosialisasi, atau koordinasi dalam Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, adanya data SK Mantri Pamong Praja terkait FKDM, FKUB dll dokumen 25.0 Non Prioritas - - 18948 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (notulen, laporan, undangan) yang mencatat pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di tingkat Kemantren dan adanya Laporan Forkompimtren dokumen 10.0 Non Prioritas - - 18949 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Cermin Tikungan Kemantren Jetis Kemantren Jetis Pemasangan dan pemeliharaan sarana keselamatan (cermin tikungan) pada tikungan/area blind spot. cermin 4.0 Non Prioritas 34.71.02 - 18950 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Biopori pengolahan Sampah Rumah tangga yang di danai Dana Keistimewaan Kemantren Jetis Kemantren Jetis Data berupa jumlah unit biopori yang dibangun atau difasilitasi untuk pengolahan sampah rumah tangga, tetapi khususnya yang pendanaannya berasal dari Dana Keistimewaan melalui Kemantren. biopori 648.0 Non Prioritas 34.71.02 - 18951 E-WALIDATA 7.01.000033 Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Danurejan Data administrasi pemerintahan berupa jumlah dokumen hasil koordinasi antara kemantren kelurahan dengan instansi vertikal yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18952 E-WALIDATA 7.01.000035 Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18953 E-WALIDATA 7.01.000036 Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen non perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18954 E-WALIDATA 7.01.000038 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kemantren Danurejan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18955 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18956 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemantren Danurejan Rasio lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berpartisipasi dalam musrenbang terhadap total lembaga. Terdapat SK Mantri Pamong Praja tentang Tim Perumus Musrenbang baik tingkat kelurahan maupun kemantren dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18957 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kemantren Danurejan unit sarana dan prasarana yang telah dibangun atau dipelihara di kelurahan dokumen 2.0 Non Prioritas - - 18958 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Danurejan Fasilitasi kelembagaan masyarakat yang berada di kelurahan. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 18959 E-WALIDATA 7.01.000044 Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Kemantren Danurejan data kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan hasil pengukuran kinerja kelurahan pada periode tertentu, dituangkan dalam bentuk laporan. Dalam kerangka statistik sektoral, indikator ini masuk ke kategori data keluaran (output data). Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan, Laporan Profil, Laporan Monografi, Laporan Evaluasi Kemantren. dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18960 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kemantren Danurejan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Meliputi Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dokumen 4.0 Non Prioritas - - 18961 E-WALIDATA 7.01.000048 Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kemantren Danurejan data administrasi dari pemerintah berupa jumlah dokumen/laporan keuangan hasil pelaksanaan fasilitasi oleh pemerintah daerah (kemantren) dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif. Kegiatan fasilitasi (pendampingan, pelatihan, promosi usaha, dll.) Profil UMKM juga sudah tertera di website Kemantren Danurejan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18962 E-WALIDATA 7.01.000056 Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kemantren Danurejan dokumen laporan keuangan administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pangan. Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga (seperti pemanfaatan pekarangan, B2SA (Beragam bergizi seimbang aman) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18963 E-WALIDATA 7.01.000060 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. Lembaga nya meliputi PJJ, posyandu, sigrak, UKS dll dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18964 E-WALIDATA 7.01.000061 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 18965 E-WALIDATA 7.01.000062 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kemantren Danurejan Warga berpartisipasi dalam kegiatan penumbuhan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup dan kelestarian permukiman sehat. Kegiatan dapat berupa penyuluhan, sosialisasi, pelatihan pengelolaan sampah. Data bank sampah berada di Kelurahan, Kemantren memfasilitasi kegiatan dokumen 36.0 Non Prioritas - - 18966 E-WALIDATA 1.05.000121 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan tanggap bencana alam terhadap bencana prioritastingkat keluarga lingkup kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih pada aspek manajerial maupun teknis keluarga 0.0 Non Prioritas - - 18967 E-WALIDATA 1.05.000122 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan mandiri atas bencana prioritas kabupaten/kota keluarga 0.0 Non Prioritas - - 18968 E-WALIDATA 7.01.000065 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 18969 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (seperti laporan, notulen, atau undangan koordinasi) yang mencerminkan pelaksanaan koordinasi atau sinergi antara Kemantren dengan Satpol PP dan dengan aparat penegak hukum (Polri) dalam tingkat kemantren oleh Polsek dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di tingkat kemantren. adanya Laporan pelanggaran perda disetiap triwulannya dokumen 24.0 Non Prioritas - - 18970 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kemantren Danurejan Jumlah individu atau orang yang mengikuti Bimtek, sosialisasi, atau koordinasi dalam Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, adanya data SK Mantri Pamong Praja terkait FKDM, FKUB dll dokumen 25.0 Non Prioritas - - 18971 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (notulen, laporan, undangan) yang mencatat pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di tingkat Kemantren dan adanya Laporan Forkompimtren dokumen 10.0 Non Prioritas - - 18972 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Cermin Tikungan Kemantren Kotagede Kemantren Kotagede Pemasangan dan pemeliharaan sarana keselamatan (cermin tikungan) pada tikungan/area blind spot. cermin 115.0 Non Prioritas 34.71.14 - 18973 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Biopori pengolahan Sampah Rumah tangga yang di danai Dana Keistimewaan Kemantren Kotagede Kemantren Kotagede Data berupa jumlah unit biopori yang dibangun atau difasilitasi untuk pengolahan sampah rumah tangga, tetapi khususnya yang pendanaannya berasal dari Dana Keistimewaan melalui Kemantren. biopori 644.0 Non Prioritas 34.71.14 - 18974 E-WALIDATA 7.01.000033 Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Danurejan Data administrasi pemerintahan berupa jumlah dokumen hasil koordinasi antara kemantren kelurahan dengan instansi vertikal yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18975 E-WALIDATA 7.01.000035 Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18976 E-WALIDATA 7.01.000036 Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen non perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18977 E-WALIDATA 7.01.000038 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kemantren Danurejan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18978 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18979 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemantren Danurejan Rasio lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berpartisipasi dalam musrenbang terhadap total lembaga. Terdapat SK Mantri Pamong Praja tentang Tim Perumus Musrenbang baik tingkat kelurahan maupun kemantren dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18980 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kemantren Danurejan unit sarana dan prasarana yang telah dibangun atau dipelihara di kelurahan dokumen 2.0 Non Prioritas - - 18981 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Danurejan Fasilitasi kelembagaan masyarakat yang berada di kelurahan. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 18982 E-WALIDATA 7.01.000044 Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Kemantren Danurejan data kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan hasil pengukuran kinerja kelurahan pada periode tertentu, dituangkan dalam bentuk laporan. Dalam kerangka statistik sektoral, indikator ini masuk ke kategori data keluaran (output data). Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan, Laporan Profil, Laporan Monografi, Laporan Evaluasi Kemantren. dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18983 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kemantren Danurejan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Meliputi Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dokumen 4.0 Non Prioritas - - 18984 E-WALIDATA 7.01.000048 Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kemantren Danurejan data administrasi dari pemerintah berupa jumlah dokumen/laporan keuangan hasil pelaksanaan fasilitasi oleh pemerintah daerah (kemantren) dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif. Kegiatan fasilitasi (pendampingan, pelatihan, promosi usaha, dll.) Profil UMKM juga sudah tertera di website Kemantren Danurejan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18985 E-WALIDATA 7.01.000056 Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kemantren Danurejan dokumen laporan keuangan administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pangan. Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga (seperti pemanfaatan pekarangan, B2SA (Beragam bergizi seimbang aman) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18986 E-WALIDATA 7.01.000060 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. Lembaga nya meliputi PJJ, posyandu, sigrak, UKS dll dokumen 3.0 Non Prioritas - - 18987 E-WALIDATA 7.01.000061 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 18988 E-WALIDATA 7.01.000062 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kemantren Danurejan Warga berpartisipasi dalam kegiatan penumbuhan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup dan kelestarian permukiman sehat. Kegiatan dapat berupa penyuluhan, sosialisasi, pelatihan pengelolaan sampah. Data bank sampah berada di Kelurahan, Kemantren memfasilitasi kegiatan dokumen 36.0 Non Prioritas - - 18989 E-WALIDATA 1.05.000121 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan tanggap bencana alam terhadap bencana prioritastingkat keluarga lingkup kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih pada aspek manajerial maupun teknis keluarga 0.0 Non Prioritas - - 18990 E-WALIDATA 1.05.000122 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan mandiri atas bencana prioritas kabupaten/kota keluarga 0.0 Non Prioritas - - 18991 E-WALIDATA 7.01.000065 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 18992 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (seperti laporan, notulen, atau undangan koordinasi) yang mencerminkan pelaksanaan koordinasi atau sinergi antara Kemantren dengan Satpol PP dan dengan aparat penegak hukum (Polri) dalam tingkat kemantren oleh Polsek dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di tingkat kemantren. adanya Laporan pelanggaran perda disetiap triwulannya dokumen 24.0 Non Prioritas - - 18993 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kemantren Danurejan Jumlah individu atau orang yang mengikuti Bimtek, sosialisasi, atau koordinasi dalam Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, adanya data SK Mantri Pamong Praja terkait FKDM, FKUB dll dokumen 25.0 Non Prioritas - - 18994 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (notulen, laporan, undangan) yang mencatat pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di tingkat Kemantren dan adanya Laporan Forkompimtren dokumen 10.0 Non Prioritas - - 18995 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Cermin Tikungan Kemantren Kraton Kemantren Kraton Pemasangan dan pemeliharaan sarana keselamatan (cermin tikungan) pada tikungan/area blind spot. Banyaknya cermin tikungan yang dipasang pada titik rawan di wilayah Kelurahan Patehan, Panembahan dan Kadipaten cermin 98.0 Non Prioritas 34.71.09 - 18996 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Biopori pengolahan Sampah Rumah tangga yang di danai Dana Keistimewaan Kemantren Kraton Kemantren Kraton Jumlah unit biopori yang dibangun atau difasilitasi untuk pengolahan sampah rumah tangga, di wilayah Kelurahan Patehan, Panembahan dan Kadipaten (sumber pendanaan dari Dana Keistimewaan melalui Kemantren Kraton) masing-masing Kelurahan sejumlah 648 biopori biopori 1944.0 Non Prioritas 34.71.09 - 18997 E-WALIDATA 7.01.000033 Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Danurejan Data administrasi pemerintahan berupa jumlah dokumen hasil koordinasi antara kemantren kelurahan dengan instansi vertikal yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18998 E-WALIDATA 7.01.000035 Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 18999 E-WALIDATA 7.01.000036 Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen non perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19000 E-WALIDATA 7.01.000038 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kemantren Danurejan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19001 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19002 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemantren Danurejan Rasio lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berpartisipasi dalam musrenbang terhadap total lembaga. Terdapat SK Mantri Pamong Praja tentang Tim Perumus Musrenbang baik tingkat kelurahan maupun kemantren dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19003 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kemantren Danurejan unit sarana dan prasarana yang telah dibangun atau dipelihara di kelurahan dokumen 2.0 Non Prioritas - - 19004 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Danurejan Fasilitasi kelembagaan masyarakat yang berada di kelurahan. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19005 E-WALIDATA 7.01.000044 Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Kemantren Danurejan data kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan hasil pengukuran kinerja kelurahan pada periode tertentu, dituangkan dalam bentuk laporan. Dalam kerangka statistik sektoral, indikator ini masuk ke kategori data keluaran (output data). Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan, Laporan Profil, Laporan Monografi, Laporan Evaluasi Kemantren. dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19006 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kemantren Danurejan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Meliputi Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dokumen 4.0 Non Prioritas - - 19007 E-WALIDATA 7.01.000048 Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kemantren Danurejan data administrasi dari pemerintah berupa jumlah dokumen/laporan keuangan hasil pelaksanaan fasilitasi oleh pemerintah daerah (kemantren) dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif. Kegiatan fasilitasi (pendampingan, pelatihan, promosi usaha, dll.) Profil UMKM juga sudah tertera di website Kemantren Danurejan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19008 E-WALIDATA 7.01.000056 Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kemantren Danurejan dokumen laporan keuangan administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pangan. Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga (seperti pemanfaatan pekarangan, B2SA (Beragam bergizi seimbang aman) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19009 E-WALIDATA 7.01.000060 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. Lembaga nya meliputi PJJ, posyandu, sigrak, UKS dll dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19010 E-WALIDATA 7.01.000061 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19011 E-WALIDATA 7.01.000062 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kemantren Danurejan Warga berpartisipasi dalam kegiatan penumbuhan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup dan kelestarian permukiman sehat. Kegiatan dapat berupa penyuluhan, sosialisasi, pelatihan pengelolaan sampah. Data bank sampah berada di Kelurahan, Kemantren memfasilitasi kegiatan dokumen 36.0 Non Prioritas - - 19012 E-WALIDATA 1.05.000121 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan tanggap bencana alam terhadap bencana prioritastingkat keluarga lingkup kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih pada aspek manajerial maupun teknis keluarga 0.0 Non Prioritas - - 19013 E-WALIDATA 1.05.000122 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan mandiri atas bencana prioritas kabupaten/kota keluarga 0.0 Non Prioritas - - 19014 E-WALIDATA 7.01.000065 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19015 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (seperti laporan, notulen, atau undangan koordinasi) yang mencerminkan pelaksanaan koordinasi atau sinergi antara Kemantren dengan Satpol PP dan dengan aparat penegak hukum (Polri) dalam tingkat kemantren oleh Polsek dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di tingkat kemantren. adanya Laporan pelanggaran perda disetiap triwulannya dokumen 24.0 Non Prioritas - - 19016 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kemantren Danurejan Jumlah individu atau orang yang mengikuti Bimtek, sosialisasi, atau koordinasi dalam Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, adanya data SK Mantri Pamong Praja terkait FKDM, FKUB dll dokumen 25.0 Non Prioritas - - 19017 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (notulen, laporan, undangan) yang mencatat pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di tingkat Kemantren dan adanya Laporan Forkompimtren dokumen 10.0 Non Prioritas - - 19018 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Cermin Tikungan Kemantren Mantrijeron Kemantren Mantrijeron Pemasangan dan pemeliharaan sarana keselamatan (cermin tikungan) pada tikungan/area blind spot. cermin 50.0 Non Prioritas 34.71.08 - 19019 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Biopori pengolahan Sampah Rumah tangga yang di danai Dana Keistimewaan Kemantren Mantrijeron Kemantren Mantrijeron Data berupa jumlah unit biopori yang dibangun atau difasilitasi untuk pengolahan sampah rumah tangga, tetapi khususnya yang pendanaannya berasal dari Dana Keistimewaan melalui Kemantren. biopori 1944.0 Non Prioritas 34.71.08 - 19020 E-WALIDATA 7.01.000033 Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Danurejan Data administrasi pemerintahan berupa jumlah dokumen hasil koordinasi antara kemantren kelurahan dengan instansi vertikal yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19021 E-WALIDATA 7.01.000035 Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19022 E-WALIDATA 7.01.000036 Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen non perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19023 E-WALIDATA 7.01.000038 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kemantren Danurejan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19024 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19025 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemantren Danurejan Rasio lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berpartisipasi dalam musrenbang terhadap total lembaga. Terdapat SK Mantri Pamong Praja tentang Tim Perumus Musrenbang baik tingkat kelurahan maupun kemantren dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19026 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kemantren Danurejan unit sarana dan prasarana yang telah dibangun atau dipelihara di kelurahan dokumen 2.0 Non Prioritas - - 19027 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Danurejan Fasilitasi kelembagaan masyarakat yang berada di kelurahan. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19028 E-WALIDATA 7.01.000044 Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Kemantren Danurejan data kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan hasil pengukuran kinerja kelurahan pada periode tertentu, dituangkan dalam bentuk laporan. Dalam kerangka statistik sektoral, indikator ini masuk ke kategori data keluaran (output data). Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan, Laporan Profil, Laporan Monografi, Laporan Evaluasi Kemantren. dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19029 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kemantren Danurejan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Meliputi Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dokumen 4.0 Non Prioritas - - 19030 E-WALIDATA 7.01.000048 Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kemantren Danurejan data administrasi dari pemerintah berupa jumlah dokumen/laporan keuangan hasil pelaksanaan fasilitasi oleh pemerintah daerah (kemantren) dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif. Kegiatan fasilitasi (pendampingan, pelatihan, promosi usaha, dll.) Profil UMKM juga sudah tertera di website Kemantren Danurejan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19031 E-WALIDATA 7.01.000056 Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kemantren Danurejan dokumen laporan keuangan administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pangan. Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga (seperti pemanfaatan pekarangan, B2SA (Beragam bergizi seimbang aman) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19032 E-WALIDATA 7.01.000060 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. Lembaga nya meliputi PJJ, posyandu, sigrak, UKS dll dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19033 E-WALIDATA 7.01.000061 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19034 E-WALIDATA 7.01.000062 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kemantren Danurejan Warga berpartisipasi dalam kegiatan penumbuhan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup dan kelestarian permukiman sehat. Kegiatan dapat berupa penyuluhan, sosialisasi, pelatihan pengelolaan sampah. Data bank sampah berada di Kelurahan, Kemantren memfasilitasi kegiatan dokumen 36.0 Non Prioritas - - 19035 E-WALIDATA 1.05.000121 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan tanggap bencana alam terhadap bencana prioritastingkat keluarga lingkup kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih pada aspek manajerial maupun teknis keluarga 0.0 Non Prioritas - - 19036 E-WALIDATA 1.05.000122 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan mandiri atas bencana prioritas kabupaten/kota keluarga 0.0 Non Prioritas - - 19037 E-WALIDATA 7.01.000065 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19038 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (seperti laporan, notulen, atau undangan koordinasi) yang mencerminkan pelaksanaan koordinasi atau sinergi antara Kemantren dengan Satpol PP dan dengan aparat penegak hukum (Polri) dalam tingkat kemantren oleh Polsek dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di tingkat kemantren. adanya Laporan pelanggaran perda disetiap triwulannya dokumen 24.0 Non Prioritas - - 19039 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kemantren Danurejan Jumlah individu atau orang yang mengikuti Bimtek, sosialisasi, atau koordinasi dalam Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, adanya data SK Mantri Pamong Praja terkait FKDM, FKUB dll dokumen 25.0 Non Prioritas - - 19040 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (notulen, laporan, undangan) yang mencatat pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di tingkat Kemantren dan adanya Laporan Forkompimtren dokumen 10.0 Non Prioritas - - 19041 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Cermin Tikungan Kemantren Mergangsan Kemantren Mergangsan Pemasangan dan pemeliharaan sarana keselamatan (cermin tikungan) pada tikungan/area blind spot. cermin 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 19042 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Biopori pengolahan Sampah Rumah tangga yang di danai Dana Keistimewaan Kemantren Mergangsan Kemantren Mergangsan Data berupa jumlah unit biopori yang dibangun atau difasilitasi untuk pengolahan sampah rumah tangga, tetapi khususnya yang pendanaannya berasal dari Dana Keistimewaan melalui Kemantren. biopori 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 19043 E-WALIDATA 7.01.000033 Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Danurejan Data administrasi pemerintahan berupa jumlah dokumen hasil koordinasi antara kemantren kelurahan dengan instansi vertikal yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19044 E-WALIDATA 7.01.000035 Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19045 E-WALIDATA 7.01.000036 Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen non perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19046 E-WALIDATA 7.01.000038 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kemantren Danurejan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19047 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19048 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemantren Danurejan Rasio lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berpartisipasi dalam musrenbang terhadap total lembaga. Terdapat SK Mantri Pamong Praja tentang Tim Perumus Musrenbang baik tingkat kelurahan maupun kemantren dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19049 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kemantren Danurejan unit sarana dan prasarana yang telah dibangun atau dipelihara di kelurahan dokumen 2.0 Non Prioritas - - 19050 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Danurejan Fasilitasi kelembagaan masyarakat yang berada di kelurahan. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19051 E-WALIDATA 7.01.000044 Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Kemantren Danurejan data kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan hasil pengukuran kinerja kelurahan pada periode tertentu, dituangkan dalam bentuk laporan. Dalam kerangka statistik sektoral, indikator ini masuk ke kategori data keluaran (output data). Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan, Laporan Profil, Laporan Monografi, Laporan Evaluasi Kemantren. dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19052 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kemantren Danurejan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Meliputi Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dokumen 4.0 Non Prioritas - - 19053 E-WALIDATA 7.01.000048 Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kemantren Danurejan data administrasi dari pemerintah berupa jumlah dokumen/laporan keuangan hasil pelaksanaan fasilitasi oleh pemerintah daerah (kemantren) dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif. Kegiatan fasilitasi (pendampingan, pelatihan, promosi usaha, dll.) Profil UMKM juga sudah tertera di website Kemantren Danurejan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19054 E-WALIDATA 7.01.000056 Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kemantren Danurejan dokumen laporan keuangan administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pangan. Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga (seperti pemanfaatan pekarangan, B2SA (Beragam bergizi seimbang aman) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19055 E-WALIDATA 7.01.000060 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. Lembaga nya meliputi PJJ, posyandu, sigrak, UKS dll dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19056 E-WALIDATA 7.01.000061 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19057 E-WALIDATA 7.01.000062 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kemantren Danurejan Warga berpartisipasi dalam kegiatan penumbuhan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup dan kelestarian permukiman sehat. Kegiatan dapat berupa penyuluhan, sosialisasi, pelatihan pengelolaan sampah. Data bank sampah berada di Kelurahan, Kemantren memfasilitasi kegiatan dokumen 36.0 Non Prioritas - - 19058 E-WALIDATA 1.05.000121 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan tanggap bencana alam terhadap bencana prioritastingkat keluarga lingkup kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih pada aspek manajerial maupun teknis keluarga 0.0 Non Prioritas - - 19059 E-WALIDATA 1.05.000122 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan mandiri atas bencana prioritas kabupaten/kota keluarga 0.0 Non Prioritas - - 19060 E-WALIDATA 7.01.000065 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19061 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (seperti laporan, notulen, atau undangan koordinasi) yang mencerminkan pelaksanaan koordinasi atau sinergi antara Kemantren dengan Satpol PP dan dengan aparat penegak hukum (Polri) dalam tingkat kemantren oleh Polsek dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di tingkat kemantren. adanya Laporan pelanggaran perda disetiap triwulannya dokumen 24.0 Non Prioritas - - 19062 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kemantren Danurejan Jumlah individu atau orang yang mengikuti Bimtek, sosialisasi, atau koordinasi dalam Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, adanya data SK Mantri Pamong Praja terkait FKDM, FKUB dll dokumen 25.0 Non Prioritas - - 19063 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (notulen, laporan, undangan) yang mencatat pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di tingkat Kemantren dan adanya Laporan Forkompimtren dokumen 10.0 Non Prioritas - - 19064 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Cermin Tikungan Kemantren Ngampilan Kemantren Ngampilan Pemasangan dan pemeliharaan sarana keselamatan (cermin tikungan) pada tikungan/area blind spot. cermin 14 Cermin Non Prioritas 34.71.06 - 19065 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Biopori pengolahan Sampah Rumah tangga yang di danai Dana Keistimewaan Kemantren Ngampilan Kemantren Ngampilan Data berupa jumlah unit biopori yang dibangun atau difasilitasi untuk pengolahan sampah rumah tangga, tetapi khususnya yang pendanaannya berasal dari Dana Keistimewaan melalui Kemantren. biopori 1296 Biopori Non Prioritas 34.71.06 - 19066 E-WALIDATA 7.01.000033 Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Danurejan Data administrasi pemerintahan berupa jumlah dokumen hasil koordinasi antara kemantren kelurahan dengan instansi vertikal yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19067 E-WALIDATA 7.01.000035 Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19068 E-WALIDATA 7.01.000036 Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen non perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19069 E-WALIDATA 7.01.000038 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kemantren Danurejan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19070 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19071 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemantren Danurejan Rasio lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berpartisipasi dalam musrenbang terhadap total lembaga. Terdapat SK Mantri Pamong Praja tentang Tim Perumus Musrenbang baik tingkat kelurahan maupun kemantren dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19072 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kemantren Danurejan unit sarana dan prasarana yang telah dibangun atau dipelihara di kelurahan dokumen 2.0 Non Prioritas - - 19073 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Danurejan Fasilitasi kelembagaan masyarakat yang berada di kelurahan. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19074 E-WALIDATA 7.01.000044 Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Kemantren Danurejan data kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan hasil pengukuran kinerja kelurahan pada periode tertentu, dituangkan dalam bentuk laporan. Dalam kerangka statistik sektoral, indikator ini masuk ke kategori data keluaran (output data). Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan, Laporan Profil, Laporan Monografi, Laporan Evaluasi Kemantren. dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19075 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kemantren Danurejan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Meliputi Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dokumen 4.0 Non Prioritas - - 19076 E-WALIDATA 7.01.000048 Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kemantren Danurejan data administrasi dari pemerintah berupa jumlah dokumen/laporan keuangan hasil pelaksanaan fasilitasi oleh pemerintah daerah (kemantren) dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif. Kegiatan fasilitasi (pendampingan, pelatihan, promosi usaha, dll.) Profil UMKM juga sudah tertera di website Kemantren Danurejan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19077 E-WALIDATA 7.01.000056 Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kemantren Danurejan dokumen laporan keuangan administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pangan. Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga (seperti pemanfaatan pekarangan, B2SA (Beragam bergizi seimbang aman) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19078 E-WALIDATA 7.01.000060 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. Lembaga nya meliputi PJJ, posyandu, sigrak, UKS dll dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19079 E-WALIDATA 7.01.000061 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19080 E-WALIDATA 7.01.000062 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kemantren Danurejan Warga berpartisipasi dalam kegiatan penumbuhan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup dan kelestarian permukiman sehat. Kegiatan dapat berupa penyuluhan, sosialisasi, pelatihan pengelolaan sampah. Data bank sampah berada di Kelurahan, Kemantren memfasilitasi kegiatan dokumen 36.0 Non Prioritas - - 19081 E-WALIDATA 1.05.000121 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan tanggap bencana alam terhadap bencana prioritastingkat keluarga lingkup kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih pada aspek manajerial maupun teknis keluarga 0.0 Non Prioritas - - 19082 E-WALIDATA 1.05.000122 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan mandiri atas bencana prioritas kabupaten/kota keluarga 0.0 Non Prioritas - - 19083 E-WALIDATA 7.01.000065 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19084 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (seperti laporan, notulen, atau undangan koordinasi) yang mencerminkan pelaksanaan koordinasi atau sinergi antara Kemantren dengan Satpol PP dan dengan aparat penegak hukum (Polri) dalam tingkat kemantren oleh Polsek dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di tingkat kemantren. adanya Laporan pelanggaran perda disetiap triwulannya dokumen 24.0 Non Prioritas - - 19085 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kemantren Danurejan Jumlah individu atau orang yang mengikuti Bimtek, sosialisasi, atau koordinasi dalam Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, adanya data SK Mantri Pamong Praja terkait FKDM, FKUB dll dokumen 25.0 Non Prioritas - - 19086 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (notulen, laporan, undangan) yang mencatat pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di tingkat Kemantren dan adanya Laporan Forkompimtren dokumen 10.0 Non Prioritas - - 19087 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Cermin Tikungan Kemantren Pakualaman Kemantren Pakualaman Pemasangan dan pemeliharaan sarana keselamatan (cermin tikungan) pada tikungan/area blind spot. Banyaknya cermin tikungan yang dipasang pada titik rawan di wilayah terkait Kelurahan Gunungketur sebanyak 18 dan Kelurahan Purwokinanti sebanyak cermin 35 Unit Non Prioritas 34.71.11 - 19088 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Biopori pengolahan Sampah Rumah tangga yang di danai Dana Keistimewaan Kemantren Pakualaman Kemantren Pakualaman Data berupa jumlah unit biopori yang dibangun atau difasilitasi untuk pengolahan sampah rumah tangga, tetapi khususnya yang pendanaannya berasal dari Dana Keistimewaan melalui Kemantren Pakualaman. Jumlah biopori Kelurahan Gunungketur 648 dan Kelurahan Purwokinanti biopori 1308 unit Non Prioritas 34.71.11 - 19089 E-WALIDATA 7.01.000033 Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Danurejan Data administrasi pemerintahan berupa jumlah dokumen hasil koordinasi antara kemantren kelurahan dengan instansi vertikal yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19090 E-WALIDATA 7.01.000035 Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan Kemantren Pakualaman Data pengguna layanan dokumen perijinan dokumen 12 Dokumen Non Prioritas - - 19091 E-WALIDATA 7.01.000036 Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen non perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19092 E-WALIDATA 7.01.000038 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kemantren Danurejan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19093 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19094 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemantren Danurejan Rasio lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berpartisipasi dalam musrenbang terhadap total lembaga. Terdapat SK Mantri Pamong Praja tentang Tim Perumus Musrenbang baik tingkat kelurahan maupun kemantren dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19095 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kemantren Danurejan unit sarana dan prasarana yang telah dibangun atau dipelihara di kelurahan dokumen 2.0 Non Prioritas - - 19096 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Danurejan Fasilitasi kelembagaan masyarakat yang berada di kelurahan. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19097 E-WALIDATA 7.01.000044 Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Kemantren Danurejan data kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan hasil pengukuran kinerja kelurahan pada periode tertentu, dituangkan dalam bentuk laporan. Dalam kerangka statistik sektoral, indikator ini masuk ke kategori data keluaran (output data). Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan, Laporan Profil, Laporan Monografi, Laporan Evaluasi Kemantren. dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19098 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kemantren Danurejan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Meliputi Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dokumen 4.0 Non Prioritas - - 19099 E-WALIDATA 7.01.000048 Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kemantren Danurejan data administrasi dari pemerintah berupa jumlah dokumen/laporan keuangan hasil pelaksanaan fasilitasi oleh pemerintah daerah (kemantren) dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif. Kegiatan fasilitasi (pendampingan, pelatihan, promosi usaha, dll.) Profil UMKM juga sudah tertera di website Kemantren Danurejan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19100 E-WALIDATA 7.01.000056 Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kemantren Danurejan dokumen laporan keuangan administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pangan. Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga (seperti pemanfaatan pekarangan, B2SA (Beragam bergizi seimbang aman) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19101 E-WALIDATA 7.01.000060 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. Lembaga nya meliputi PJJ, posyandu, sigrak, UKS dll dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19102 E-WALIDATA 7.01.000061 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19103 E-WALIDATA 7.01.000062 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kemantren Danurejan Warga berpartisipasi dalam kegiatan penumbuhan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup dan kelestarian permukiman sehat. Kegiatan dapat berupa penyuluhan, sosialisasi, pelatihan pengelolaan sampah. Data bank sampah berada di Kelurahan, Kemantren memfasilitasi kegiatan dokumen 36.0 Non Prioritas - - 19104 E-WALIDATA 1.05.000121 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan tanggap bencana alam terhadap bencana prioritastingkat keluarga lingkup kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih pada aspek manajerial maupun teknis keluarga 0.0 Non Prioritas - - 19105 E-WALIDATA 1.05.000122 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan mandiri atas bencana prioritas kabupaten/kota keluarga 0.0 Non Prioritas - - 19106 E-WALIDATA 7.01.000065 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19107 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (seperti laporan, notulen, atau undangan koordinasi) yang mencerminkan pelaksanaan koordinasi atau sinergi antara Kemantren dengan Satpol PP dan dengan aparat penegak hukum (Polri) dalam tingkat kemantren oleh Polsek dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di tingkat kemantren. adanya Laporan pelanggaran perda disetiap triwulannya dokumen 24.0 Non Prioritas - - 19108 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kemantren Danurejan Jumlah individu atau orang yang mengikuti Bimtek, sosialisasi, atau koordinasi dalam Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, adanya data SK Mantri Pamong Praja terkait FKDM, FKUB dll dokumen 25.0 Non Prioritas - - 19109 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (notulen, laporan, undangan) yang mencatat pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di tingkat Kemantren dan adanya Laporan Forkompimtren dokumen 10.0 Non Prioritas - - 19110 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Cermin Tikungan Kemantren Tegalrejo Kemantren Tegalrejo Jumlah Pemasangan dan pemeliharaan sarana keselamatan (cermin tikungan) pada tikungan/area blind spot. Banyaknya cermin tikungan yang dipasang pada titik rawan di wilayah terkait Kelurahan unit 85.0 Non Prioritas 34.71.01 - 19111 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Biopori pengolahan Sampah Rumah tangga yang di danai Dana Keistimewaan Kemantren Tegalrejo Kemantren Tegalrejo Data berupa jumlah unit biopori yang dibangun atau difasilitasi untuk pengolahan sampah rumah tangga, tetapi khususnya yang pendanaannya berasal dari Dana Keistimewaan melalui Kemantren Tegalrejo unit 1298.0 Non Prioritas 34.71.01 - 19112 E-WALIDATA 7.01.000033 Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Danurejan Data administrasi pemerintahan berupa jumlah dokumen hasil koordinasi antara kemantren kelurahan dengan instansi vertikal yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19113 E-WALIDATA 7.01.000035 Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19114 E-WALIDATA 7.01.000036 Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen non perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19115 E-WALIDATA 7.01.000038 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kemantren Danurejan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19116 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19117 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemantren Danurejan Rasio lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berpartisipasi dalam musrenbang terhadap total lembaga. Terdapat SK Mantri Pamong Praja tentang Tim Perumus Musrenbang baik tingkat kelurahan maupun kemantren dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19118 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kemantren Danurejan unit sarana dan prasarana yang telah dibangun atau dipelihara di kelurahan dokumen 2.0 Non Prioritas - - 19119 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Danurejan Fasilitasi kelembagaan masyarakat yang berada di kelurahan. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19120 E-WALIDATA 7.01.000044 Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Kemantren Danurejan data kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan hasil pengukuran kinerja kelurahan pada periode tertentu, dituangkan dalam bentuk laporan. Dalam kerangka statistik sektoral, indikator ini masuk ke kategori data keluaran (output data). Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan, Laporan Profil, Laporan Monografi, Laporan Evaluasi Kemantren. dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19121 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kemantren Danurejan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Meliputi Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dokumen 4.0 Non Prioritas - - 19122 E-WALIDATA 7.01.000048 Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kemantren Danurejan data administrasi dari pemerintah berupa jumlah dokumen/laporan keuangan hasil pelaksanaan fasilitasi oleh pemerintah daerah (kemantren) dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif. Kegiatan fasilitasi (pendampingan, pelatihan, promosi usaha, dll.) Profil UMKM juga sudah tertera di website Kemantren Danurejan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19123 E-WALIDATA 7.01.000056 Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kemantren Danurejan dokumen laporan keuangan administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pangan. Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga (seperti pemanfaatan pekarangan, B2SA (Beragam bergizi seimbang aman) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19124 E-WALIDATA 7.01.000060 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. Lembaga nya meliputi PJJ, posyandu, sigrak, UKS dll dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19125 E-WALIDATA 7.01.000061 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19126 E-WALIDATA 7.01.000062 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kemantren Danurejan Warga berpartisipasi dalam kegiatan penumbuhan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup dan kelestarian permukiman sehat. Kegiatan dapat berupa penyuluhan, sosialisasi, pelatihan pengelolaan sampah. Data bank sampah berada di Kelurahan, Kemantren memfasilitasi kegiatan dokumen 36.0 Non Prioritas - - 19127 E-WALIDATA 1.05.000121 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan tanggap bencana alam terhadap bencana prioritastingkat keluarga lingkup kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih pada aspek manajerial maupun teknis keluarga 0.0 Non Prioritas - - 19128 E-WALIDATA 1.05.000122 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan mandiri atas bencana prioritas kabupaten/kota keluarga 0.0 Non Prioritas - - 19129 E-WALIDATA 7.01.000065 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19130 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (seperti laporan, notulen, atau undangan koordinasi) yang mencerminkan pelaksanaan koordinasi atau sinergi antara Kemantren dengan Satpol PP dan dengan aparat penegak hukum (Polri) dalam tingkat kemantren oleh Polsek dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di tingkat kemantren. adanya Laporan pelanggaran perda disetiap triwulannya dokumen 24.0 Non Prioritas - - 19131 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kemantren Danurejan Jumlah individu atau orang yang mengikuti Bimtek, sosialisasi, atau koordinasi dalam Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, adanya data SK Mantri Pamong Praja terkait FKDM, FKUB dll dokumen 25.0 Non Prioritas - - 19132 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (notulen, laporan, undangan) yang mencatat pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di tingkat Kemantren dan adanya Laporan Forkompimtren dokumen 10.0 Non Prioritas - - 19133 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Cermin Tikungan Kemantren Umbulharjo Kemantren Umbulharjo Pemasangan dan pemeliharaan sarana keselamatan (cermin tikungan) pada tikungan/area blind spot. unit 142 unit Non Prioritas 34.71.13 - 19134 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Biopori pengolahan Sampah Rumah tangga yang di danai Dana Keistimewaan Kemantren Umbulharjo Kemantren Umbulharjo Data berupa jumlah unit biopori yang dibangun atau difasilitasi untuk pengolahan sampah rumah tangga, tetapi khususnya yang pendanaannya berasal dari Dana Keistimewaan melalui Kemantren. unit 4536 buah Non Prioritas 34.71.13 - 19135 E-WALIDATA 7.01.000033 Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Danurejan Data administrasi pemerintahan berupa jumlah dokumen hasil koordinasi antara kemantren kelurahan dengan instansi vertikal yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19136 E-WALIDATA 7.01.000035 Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Dokumen non perizinan usaha yang Dilaksanakan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19137 E-WALIDATA 7.01.000036 Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen non perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19138 E-WALIDATA 7.01.000038 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kemantren Danurejan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19139 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19140 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemantren Danurejan Rasio lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berpartisipasi dalam musrenbang terhadap total lembaga. Terdapat SK Mantri Pamong Praja tentang Tim Perumus Musrenbang baik tingkat kelurahan maupun kemantren dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19141 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kemantren Danurejan unit sarana dan prasarana yang telah dibangun atau dipelihara di kelurahan dokumen 2.0 Non Prioritas - - 19142 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Danurejan Fasilitasi kelembagaan masyarakat yang berada di kelurahan. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19143 E-WALIDATA 7.01.000044 Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Kemantren Danurejan data kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan hasil pengukuran kinerja kelurahan pada periode tertentu, dituangkan dalam bentuk laporan. Dalam kerangka statistik sektoral, indikator ini masuk ke kategori data keluaran (output data). Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan, Laporan Profil, Laporan Monografi, Laporan Evaluasi Kemantren. dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19144 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kemantren Danurejan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Meliputi Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dokumen 4.0 Non Prioritas - - 19145 E-WALIDATA 7.01.000048 Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kemantren Danurejan data administrasi dari pemerintah berupa jumlah dokumen/laporan keuangan hasil pelaksanaan fasilitasi oleh pemerintah daerah (kemantren) dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif. Kegiatan fasilitasi (pendampingan, pelatihan, promosi usaha, dll.) Profil UMKM juga sudah tertera di website Kemantren Danurejan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19146 E-WALIDATA 7.01.000056 Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kemantren Danurejan dokumen laporan keuangan administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pangan. Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga (seperti pemanfaatan pekarangan, B2SA (Beragam bergizi seimbang aman) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19147 E-WALIDATA 7.01.000060 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. Lembaga nya meliputi PJJ, posyandu, sigrak, UKS dll dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19148 E-WALIDATA 7.01.000061 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19149 E-WALIDATA 7.01.000062 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kemantren Danurejan Warga berpartisipasi dalam kegiatan penumbuhan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup dan kelestarian permukiman sehat. Kegiatan dapat berupa penyuluhan, sosialisasi, pelatihan pengelolaan sampah. Data bank sampah berada di Kelurahan, Kemantren memfasilitasi kegiatan dokumen 36.0 Non Prioritas - - 19150 E-WALIDATA 1.05.000121 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan tanggap bencana alam terhadap bencana prioritastingkat keluarga lingkup kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih pada aspek manajerial maupun teknis keluarga 0.0 Non Prioritas - - 19151 E-WALIDATA 1.05.000122 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan mandiri atas bencana prioritas kabupaten/kota keluarga 0.0 Non Prioritas - - 19152 E-WALIDATA 7.01.000065 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19153 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (seperti laporan, notulen, atau undangan koordinasi) yang mencerminkan pelaksanaan koordinasi atau sinergi antara Kemantren dengan Satpol PP dan dengan aparat penegak hukum (Polri) dalam tingkat kemantren oleh Polsek dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di tingkat kemantren. adanya Laporan pelanggaran perda disetiap triwulannya dokumen 24.0 Non Prioritas - - 19154 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kemantren Danurejan Jumlah individu atau orang yang mengikuti Bimtek, sosialisasi, atau koordinasi dalam Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, adanya data SK Mantri Pamong Praja terkait FKDM, FKUB dll dokumen 25.0 Non Prioritas - - 19155 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (notulen, laporan, undangan) yang mencatat pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di tingkat Kemantren dan adanya Laporan Forkompimtren dokumen 10.0 Non Prioritas - - 19156 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Cermin Tikungan Kemantren Wirobrajan Kemantren Wirobrajan Pemasangan dan pemeliharaan sarana keselamatan (cermin tikungan) pada tikungan/area blind spot. Banyaknya cermin tikungan yang dipasang pada titik rawan di wilayah terkait Kelurahan Pakuncen sebanyak 15 unit, Kelurahan Wirobrajan sebanyak 26 unit dan kelurahan patangpuluhan sebanyak 3 unit cermin 48 Buah Non Prioritas 34.71.07 - 19157 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Biopori pengolahan Sampah Rumah tangga yang di danai Dana Keistimewaan Kemantren Wirobrajan Kemantren Wirobrajan Data berupa jumlah unit biopori yang dibangun atau difasilitasi untuk pengolahan sampah rumah tangga, tetapi khususnya yang pendanaannya berasal dari Dana Keistimewaan melalui Kemantren Wirobrajan. biopori 1944 Buah Non Prioritas 34.71.07 - 19158 E-WALIDATA 7.01.000033 Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Danurejan Data administrasi pemerintahan berupa jumlah dokumen hasil koordinasi antara kemantren kelurahan dengan instansi vertikal yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19159 E-WALIDATA 7.01.000035 Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19160 E-WALIDATA 7.01.000036 Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Kemantren Danurejan Data pengguna layanan dokumen non perijinan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19161 E-WALIDATA 7.01.000038 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kemantren Danurejan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19162 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19163 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kemantren Danurejan Rasio lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berpartisipasi dalam musrenbang terhadap total lembaga. Terdapat SK Mantri Pamong Praja tentang Tim Perumus Musrenbang baik tingkat kelurahan maupun kemantren dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19164 E-WALIDATA 7.01.000042 Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kemantren Danurejan unit sarana dan prasarana yang telah dibangun atau dipelihara di kelurahan dokumen 2.0 Non Prioritas - - 19165 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren Danurejan Fasilitasi kelembagaan masyarakat yang berada di kelurahan. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19166 E-WALIDATA 7.01.000044 Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Kemantren Danurejan data kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan hasil pengukuran kinerja kelurahan pada periode tertentu, dituangkan dalam bentuk laporan. Dalam kerangka statistik sektoral, indikator ini masuk ke kategori data keluaran (output data). Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan, Laporan Profil, Laporan Monografi, Laporan Evaluasi Kemantren. dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19167 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kemantren Danurejan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Meliputi Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dokumen 4.0 Non Prioritas - - 19168 E-WALIDATA 7.01.000048 Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kemantren Danurejan data administrasi dari pemerintah berupa jumlah dokumen/laporan keuangan hasil pelaksanaan fasilitasi oleh pemerintah daerah (kemantren) dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif. Kegiatan fasilitasi (pendampingan, pelatihan, promosi usaha, dll.) Profil UMKM juga sudah tertera di website Kemantren Danurejan dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19169 E-WALIDATA 7.01.000056 Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kemantren Danurejan dokumen laporan keuangan administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pangan. Jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga (seperti pemanfaatan pekarangan, B2SA (Beragam bergizi seimbang aman) dokumen 1.0 Non Prioritas - - 19170 E-WALIDATA 7.01.000060 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. Lembaga nya meliputi PJJ, posyandu, sigrak, UKS dll dokumen 3.0 Non Prioritas - - 19171 E-WALIDATA 7.01.000061 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemantren Danurejan. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19172 E-WALIDATA 7.01.000062 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kemantren Danurejan Warga berpartisipasi dalam kegiatan penumbuhan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup dan kelestarian permukiman sehat. Kegiatan dapat berupa penyuluhan, sosialisasi, pelatihan pengelolaan sampah. Data bank sampah berada di Kelurahan, Kemantren memfasilitasi kegiatan dokumen 36.0 Non Prioritas - - 19173 E-WALIDATA 1.05.000121 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan tanggap bencana alam terhadap bencana prioritastingkat keluarga lingkup kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih pada aspek manajerial maupun teknis keluarga 0.0 Non Prioritas - - 19174 E-WALIDATA 1.05.000122 Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan mandiri atas bencana prioritas kabupaten/kota keluarga 0.0 Non Prioritas - - 19175 E-WALIDATA 7.01.000065 Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kemantren Danurejan Fasilitasi lembaga/forum masyarakat yang ada di wilayah Kemnatren Pakualaman. Ada SK Mantri Pamong Praja terkait dengan lembaga masyarakat. dokumen 6.0 Non Prioritas - - 19176 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (seperti laporan, notulen, atau undangan koordinasi) yang mencerminkan pelaksanaan koordinasi atau sinergi antara Kemantren dengan Satpol PP dan dengan aparat penegak hukum (Polri) dalam tingkat kemantren oleh Polsek dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di tingkat kemantren. adanya Laporan pelanggaran perda disetiap triwulannya dokumen 24.0 Non Prioritas - - 19177 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kemantren Danurejan Jumlah individu atau orang yang mengikuti Bimtek, sosialisasi, atau koordinasi dalam Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, adanya data SK Mantri Pamong Praja terkait FKDM, FKUB dll dokumen 25.0 Non Prioritas - - 19178 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kemantren Danurejan Jumlah dokumen (notulen, laporan, undangan) yang mencatat pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di tingkat Kemantren dan adanya Laporan Forkompimtren dokumen 10.0 Non Prioritas - - 19179 "" "" "" Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah ATR/BPN Kota Yogyakarta "" persen 85.45 Non Prioritas - - 19180 "" "" "" Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL ATR/BPN Kota Yogyakarta "" - 201.5 Non Prioritas - - 19181 "" "" "" Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HGB ATR/BPN Kota Yogyakarta "" - 0.08 Non Prioritas - - 19182 "" "" "" Luas Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Luas wilayah/kawasan yang memiliki fungsi ruang terbuka hijau di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan. ha 766.319 Non Prioritas - - 19183 "" "" "" Penyelesaian kasus sengketa tanah ATR/BPN Kota Yogyakarta "" persen 60.0 Non Prioritas - - 19184 "" "" "" Jumlah Kasus Tanah yang Diselesaikan ATR/BPN Kota Yogyakarta "" kasus 9.0 Non Prioritas - - 19185 "" "" "" Jumlah kasus yang terdaftar ATR/BPN Kota Yogyakarta "" kasus 15.0 Non Prioritas - - 19186 "" "" "" Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah ATR/BPN Kota Yogyakarta "" permohonan 40.0 Non Prioritas - - 19187 "" "" "" Jumlah Sertifikat Yang Telah Diselesaikan ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 235.0 Non Prioritas - - 19188 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Sisa Permohonan Tahun Sebelumnya ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 0.0 Non Prioritas - - 19189 "" "" "" Jumlah Permohonan Hak Atas Tanah ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 235.0 Non Prioritas - - 19190 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Atas Tanah ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 169.0 Non Prioritas - - 19191 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Atas Tanah Bulan Januari ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 11.0 Non Prioritas - - 19192 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Atas Tanah Bulan Februari ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 3.0 Non Prioritas - - 19193 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Atas Tanah Bulan Maret ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 11.0 Non Prioritas - - 19194 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Atas Tanah Bulan April ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 4.0 Non Prioritas - - 19195 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Atas Tanah Bulan Mei ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 16.0 Non Prioritas - - 19196 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Atas Tanah Bulan Juni ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 14.0 Non Prioritas - - 19197 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Atas Tanah Bulan Juli ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 18.0 Non Prioritas - - 19198 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Atas Tanah Bulan Agustus ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 9.0 Non Prioritas - - 19199 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Atas Tanah Bulan September ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 2.0 Non Prioritas - - 19200 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Atas Tanah Bulan Oktober ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 12.0 Non Prioritas - - 19201 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Atas Tanah Bulan November ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 17.0 Non Prioritas - - 19202 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Atas Tanah Bulan Desember ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 52.0 Non Prioritas - - 19203 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Milik ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 11.0 Non Prioritas - - 19204 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Milik Bulan Januari ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 4.0 Non Prioritas - - 19205 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Milik Bulan Februari ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 0.0 Non Prioritas - - 19206 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Milik Bulan Maret ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 0.0 Non Prioritas - - 19207 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Milik Bulan April ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 0.0 Non Prioritas - - 19208 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Milik Bulan Mei ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 1.0 Non Prioritas - - 19209 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Milik Bulan Juni ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 0.0 Non Prioritas - - 19210 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Milik Bulan Juli ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 3.0 Non Prioritas - - 19211 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Milik Bulan Agustus ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 0.0 Non Prioritas - - 19212 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Milik Bulan September ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 0.0 Non Prioritas - - 19213 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Milik Bulan Oktober ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 1.0 Non Prioritas - - 19214 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Milik Bulan November ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 2.0 Non Prioritas - - 19215 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Milik Bulan Desember ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 0.0 Non Prioritas - - 19216 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 25.0 Non Prioritas - - 19217 "" "" "" Jumlah SK Pemberian HGB Bulan Januari ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 4.0 Non Prioritas - - 19218 "" "" "" Jumlah SK Pemberian HGB Bulan Februari ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 0.0 Non Prioritas - - 19219 "" "" "" Jumlah SK Pemberian HGB Bulan Maret ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 5.0 Non Prioritas - - 19220 "" "" "" Jumlah SK Pemberian HGB Bulan April ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 1.0 Non Prioritas - - 19221 "" "" "" Jumlah SK Pemberian HGB Bulan Mei ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 2.0 Non Prioritas - - 19222 "" "" "" Jumlah SK Pemberian HGB Bulan Juni ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 1.0 Non Prioritas - - 19223 "" "" "" Jumlah SK Pemberian HGB Bulan Juli ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 1.0 Non Prioritas - - 19224 "" "" "" Jumlah SK Pemberian HGB Bulan Agustus ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 2.0 Non Prioritas - - 19225 "" "" "" Jumlah SK Pemberian HGB Bulan September ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 0.0 Non Prioritas - - 19226 "" "" "" Jumlah SK Pemberian HGB Bulan Oktober ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 2.0 Non Prioritas - - 19227 "" "" "" Jumlah SK Pemberian HGB Bulan November ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 2.0 Non Prioritas - - 19228 "" "" "" Jumlah SK Pemberian HGB Bulan Desember ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 5.0 Non Prioritas - - 19229 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Pakai ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 133.0 Non Prioritas - - 19230 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Pakai Bulan Januari ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 3.0 Non Prioritas - - 19231 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Pakai Bulan Februari ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 3.0 Non Prioritas - - 19232 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Pakai Bulan Maret ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 6.0 Non Prioritas - - 19233 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Pakai Bulan April ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 3.0 Non Prioritas - - 19234 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Pakai Bulan Mei ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 13.0 Non Prioritas - - 19235 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Pakai Bulan Juni ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 13.0 Non Prioritas - - 19236 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Pakai Bulan Juli ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 14.0 Non Prioritas - - 19237 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Pakai Bulan Agustus ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 7.0 Non Prioritas - - 19238 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Pakai Bulan September ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 2.0 Non Prioritas - - 19239 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Pakai Bulan Oktober ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 9.0 Non Prioritas - - 19240 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Pakai Bulan November ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 13.0 Non Prioritas - - 19241 "" "" "" Jumlah SK Pemberian Hak Pakai Bulan Desember ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 47.0 Non Prioritas - - 19242 "" "" "" Jumlah Sertifikat Tanah Hak Pengelolaan ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 0.0 Non Prioritas - - 19243 "" "" "" Jumlah Sertifikat Tanah Hak Wakaf ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 33.0 Non Prioritas - - 19244 "" "" "" Luas Tanah yang Bersertifikat ATR/BPN Kota Yogyakarta "" m2 28037120.0 Non Prioritas - - 19245 "" "" "" Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Milik ATR/BPN Kota Yogyakarta "" m2 19849621.0 Non Prioritas - - 19246 "" "" "" Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Guna Bangunan ATR/BPN Kota Yogyakarta "" m2 3925049.0 Non Prioritas - - 19247 "" "" "" Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Pakai ATR/BPN Kota Yogyakarta "" m2 4030881.0 Non Prioritas - - 19248 "" "" "" Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Pengelolaan ATR/BPN Kota Yogyakarta "" m2 38032.0 Non Prioritas - - 19249 "" "" "" Luas Tanah yang Bersertifikat Hak Wakaf ATR/BPN Kota Yogyakarta "" m2 193537.0 Non Prioritas - - 19250 "" "" "" Jumlah Permohonan Pendaftaran Pencatatan Alih Hak ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 2062.0 Non Prioritas - - 19251 "" "" "" Jumlah Permohonan Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan Januari ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 133.0 Non Prioritas - - 19252 "" "" "" Jumlah Permohonan Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan Februari ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 210.0 Non Prioritas - - 19253 "" "" "" Jumlah Permohonan Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan Maret ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 129.0 Non Prioritas - - 19254 "" "" "" Jumlah Permohonan Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan April ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 130.0 Non Prioritas - - 19255 "" "" "" Jumlah Permohonan Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan Mei ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 133.0 Non Prioritas - - 19256 "" "" "" Jumlah Permohonan Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan Juni ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 171.0 Non Prioritas - - 19257 "" "" "" Jumlah Permohonan Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan Juli ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 226.0 Non Prioritas - - 19258 "" "" "" Jumlah Permohonan Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan Agustus ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 172.0 Non Prioritas - - 19259 "" "" "" Jumlah Permohonan Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan September ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 153.0 Non Prioritas - - 19260 "" "" "" Jumlah Permohonan Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan Oktober ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 225.0 Non Prioritas - - 19261 "" "" "" Jumlah Permohonan Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan November ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 202.0 Non Prioritas - - 19262 "" "" "" Jumlah Permohonan Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan Desember ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 178.0 Non Prioritas - - 19263 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pendaftaran Pencatatan Alih Hak ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 2060.0 Non Prioritas - - 19264 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan Januari ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 131.0 Non Prioritas - - 19265 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan Februari ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 211.0 Non Prioritas - - 19266 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan Maret ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 129.0 Non Prioritas - - 19267 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan April ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 130.0 Non Prioritas - - 19268 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan Mei ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 132.0 Non Prioritas - - 19269 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan Juni ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 171.0 Non Prioritas - - 19270 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan Juli ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 226.0 Non Prioritas - - 19271 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan Agustus ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 172.0 Non Prioritas - - 19272 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan September ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 153.0 Non Prioritas - - 19273 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan Oktober ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 225.0 Non Prioritas - - 19274 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan November ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 202.0 Non Prioritas - - 19275 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pendaftaran Pencatatan Alih Hak Bulan Desember ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 178.0 Non Prioritas - - 19276 "" "" "" Jumlah Permohonan Pengukuran ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 1442.0 Non Prioritas - - 19277 "" "" "" Jumlah Permohonan Pengukuran Bulan Januari ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 93.0 Non Prioritas - - 19278 "" "" "" Jumlah Permohonan Pengukuran Bulan Februari ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 141.0 Non Prioritas - - 19279 "" "" "" Jumlah Permohonan Pengukuran Bulan Maret ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 155.0 Non Prioritas - - 19280 "" "" "" Jumlah Permohonan Pengukuran Bulan April ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 84.0 Non Prioritas - - 19281 "" "" "" Jumlah Permohonan Pengukuran Bulan Mei ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 124.0 Non Prioritas - - 19282 "" "" "" Jumlah Permohonan Pengukuran Bulan Juni ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 102.0 Non Prioritas - - 19283 "" "" "" Jumlah Permohonan Pengukuran Bulan Juli ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 103.0 Non Prioritas - - 19284 "" "" "" Jumlah Permohonan Pengukuran Bulan Agustus ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 121.0 Non Prioritas - - 19285 "" "" "" Jumlah Permohonan Pengukuran Bulan September ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 147.0 Non Prioritas - - 19286 "" "" "" Jumlah Permohonan Pengukuran Bulan Oktober ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 181.0 Non Prioritas - - 19287 "" "" "" Jumlah Permohonan Pengukuran Bulan November ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 94.0 Non Prioritas - - 19288 "" "" "" Jumlah Permohonan Pengukuran Bulan Desember ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 97.0 Non Prioritas - - 19289 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pengukuran ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 1585.0 Non Prioritas - - 19290 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pengukuran Bulan Januari ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 161.0 Non Prioritas - - 19291 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pengukuran Bulan Februari ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 89.0 Non Prioritas - - 19292 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pengukuran Bulan Maret ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 112.0 Non Prioritas - - 19293 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pengukuran Bulan April ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 70.0 Non Prioritas - - 19294 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pengukuran Bulan Mei ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 109.0 Non Prioritas - - 19295 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pengukuran Bulan Juni ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 64.0 Non Prioritas - - 19296 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pengukuran Bulan Juli ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 170.0 Non Prioritas - - 19297 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pengukuran Bulan Agustus ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 92.0 Non Prioritas - - 19298 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pengukuran Bulan September ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 117.0 Non Prioritas - - 19299 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pengukuran Bulan Oktober ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 121.0 Non Prioritas - - 19300 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pengukuran Bulan November ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 161.0 Non Prioritas - - 19301 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Pengukuran Bulan Desember ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 319.0 Non Prioritas - - 19302 "" "" "" Jumlah Permohonan SKPT ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 824.0 Non Prioritas - - 19303 "" "" "" Jumlah Permohonan SKPT Bulan Januari ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 59.0 Non Prioritas - - 19304 "" "" "" Jumlah Permohonan SKPT Bulan Februari ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 103.0 Non Prioritas - - 19305 "" "" "" Jumlah Permohonan SKPT Bulan Maret ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 37.0 Non Prioritas - - 19306 "" "" "" Jumlah Permohonan SKPT Bulan April ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 44.0 Non Prioritas - - 19307 "" "" "" Jumlah Permohonan SKPT Bulan Mei ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 94.0 Non Prioritas - - 19308 "" "" "" Jumlah Permohonan SKPT Bulan Juni ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 36.0 Non Prioritas - - 19309 "" "" "" Jumlah Permohonan SKPT Bulan Juli ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 78.0 Non Prioritas - - 19310 "" "" "" Jumlah Permohonan SKPT Bulan Agustus ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 92.0 Non Prioritas - - 19311 "" "" "" Jumlah Permohonan SKPT Bulan September ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 60.0 Non Prioritas - - 19312 "" "" "" Jumlah Permohonan SKPT Bulan Oktober ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 102.0 Non Prioritas - - 19313 "" "" "" Jumlah Permohonan SKPT Bulan November ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 58.0 Non Prioritas - - 19314 "" "" "" Jumlah Permohonan SKPT Bulan Desember ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 61.0 Non Prioritas - - 19315 "" "" "" Jumlah Penyelesaian SKPT ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 818.0 Non Prioritas - - 19316 "" "" "" Jumlah Penyelesaian SKPT Bulan Januari ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 59.0 Non Prioritas - - 19317 "" "" "" Jumlah Penyelesaian SKPT Bulan Februari ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 103.0 Non Prioritas - - 19318 "" "" "" Jumlah Penyelesaian SKPT Bulan Maret ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 37.0 Non Prioritas - - 19319 "" "" "" Jumlah Penyelesaian SKPT Bulan April ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 44.0 Non Prioritas - - 19320 "" "" "" Jumlah Penyelesaian SKPT Bulan Mei ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 93.0 Non Prioritas - - 19321 "" "" "" Jumlah Penyelesaian SKPT Bulan Juni ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 36.0 Non Prioritas - - 19322 "" "" "" Jumlah Penyelesaian SKPT Bulan Juli ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 78.0 Non Prioritas - - 19323 "" "" "" Jumlah Penyelesaian SKPT Bulan Agustus ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 92.0 Non Prioritas - - 19324 "" "" "" Jumlah Penyelesaian SKPT Bulan September ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 59.0 Non Prioritas - - 19325 "" "" "" Jumlah Penyelesaian SKPT Bulan Oktober ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 99.0 Non Prioritas - - 19326 "" "" "" Jumlah Penyelesaian SKPT Bulan November ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 57.0 Non Prioritas - - 19327 "" "" "" Jumlah Penyelesaian SKPT Bulan Desember ATR/BPN Kota Yogyakarta "" sertifikat 61.0 Non Prioritas - - 19328 "" "" "" Jumlah Bidang Tanah Terdaftar ATR/BPN Kota Yogyakarta "" bidang 0.0 Non Prioritas - - 19329 "" "" "" Jumlah Sumber Daya Manusia BPN Kota Yogyakarta ATR/BPN Kota Yogyakarta "" orang 85.0 Non Prioritas 34.71 - 19330 "" "" "" Jumlah PPAT ATR/BPN Kota Yogyakarta "" orang 65.0 Non Prioritas - - 19331 "" "" "" Jumlah PPAT Sementara ATR/BPN Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 19332 "" "" "" Kontribusi Dari PNBP se D.I. Yogyakarta ATR/BPN Kota Yogyakarta "" rupiah 7909939491.0 Non Prioritas 34.71 - 19333 "" "" "" Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan ATR/BPN Kota Yogyakarta "" rupiah 79015817579.0 Non Prioritas - - 19334 "" "" "" Nilai Hak Tanggungan atas Tanah ATR/BPN Kota Yogyakarta "" rupiah 1389110294845.0 Non Prioritas - - 19335 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana di Kota Yogyakarta Polresta Kota Yogyakarta KOMULASI JML TP DI KOTA YKA pidana 635.0 Non Prioritas 34.71 - 19336 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Polsek Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML TP DI WIL POLSEK pidana 14.0 Non Prioritas 34.71.01 - 19337 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Polsek Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML TP DI WIL POLSEK pidana 14.0 Non Prioritas - - 19338 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Polsek Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML TP DI WIL POLSEK pidana 23.0 Non Prioritas - - 19339 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Polsek Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML TP DI WIL POLSEK pidana 10.0 Non Prioritas - - 19340 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Polsek Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML TP DI WIL POLSEK pidana 12.0 Non Prioritas 34.71.05 - 19341 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Polsek Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta JML TP DI WIL POLSEK pidana 0.0 Non Prioritas - - 19342 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Polsek Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML TP DI WIL POLSEK pidana 15.0 Non Prioritas - - 19343 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Polsek Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML TP DI WIL POLSEK pidana 18.0 Non Prioritas - - 19344 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Polsek Kraton Polresta Kota Yogyakarta JML TP DI WIL POLSEK pidana 0.0 Non Prioritas - - 19345 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Polsek Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML TP DI WIL POLSEK pidana 10.0 Non Prioritas - - 19346 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Polsek Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta JML TP DI WIL POLSEK pidana 0.0 Non Prioritas - - 19347 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Polsek Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML TP DI WIL POLSEK pidana 17.0 Non Prioritas - - 19348 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Polsek Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML TP DI WIL POLSEK pidana 30.0 Non Prioritas - - 19349 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Polsek Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML TP DI WIL POLSEK pidana 18.0 Non Prioritas - - 19350 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Polresta Yogyakarta Polresta Kota Yogyakarta JML TP DI WIL POLSEK pidana 454.0 Non Prioritas 34.71 - 19351 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana di Kota Yogyakarta Polresta Kota Yogyakarta KOMULASI JML PENYELESAIAN TP DI KOTA YKA pidana 494.0 Non Prioritas 34.71 - 19352 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN TP DI POLSEK pidana 11.0 Non Prioritas 34.71.01 - 19353 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN TP DI POLSEK pidana 12.0 Non Prioritas - - 19354 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN TP DI POLSEK pidana 25.0 Non Prioritas - - 19355 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN TP DI POLSEK pidana 9.0 Non Prioritas - - 19356 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN TP DI POLSEK pidana 11.0 Non Prioritas 34.71.05 - 19357 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta POLSEK NG TDK MENANGANI KSS pidana 0.0 Non Prioritas - - 19358 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN TP DI POLSEK pidana 8.0 Non Prioritas - - 19359 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN TP DI POLSEK pidana 12.0 Non Prioritas - - 19360 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Kraton Polresta Kota Yogyakarta POLSEK KT TDKMENANGANI KSS pidana 0.0 Non Prioritas - - 19361 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN TP DI POLSEK pidana 8.0 Non Prioritas - - 19362 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta POLSEK PA TDK MENANGANI KSS pidana 0.0 Non Prioritas - - 19363 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN TP DI POLSEK pidana 17.0 Non Prioritas - - 19364 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN TP DI POLSEK pidana 31.0 Non Prioritas - - 19365 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN TP DI POLSEK pidana 11.0 Non Prioritas - - 19366 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Polresta Yogyakarta Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN TP DI POLRESTA pidana 339.0 Non Prioritas 34.71 - 19367 "" "" "" Persentase Penyelesaian Tindak Pidana di Kota Yogyakarta Polresta Kota Yogyakarta KOMULASI JML PENYELESAIAN DI KOTA YKA persen 77.8 Non Prioritas 34.71 - 19368 "" "" "" Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN DIBAGI JML TP DI POLSEK persen 78.57 Non Prioritas 34.71.01 - 19369 "" "" "" Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN DIBAGI JML TP DI POLSEK persen 85.71 Non Prioritas - - 19370 "" "" "" Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN DIBAGI JML TP DI POLSEK persen 108.7 Non Prioritas - - 19371 "" "" "" Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN DIBAGI JML TP DI POLSEK persen 90.0 Non Prioritas - - 19372 "" "" "" Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN DIBAGI JML TP DI POLSEK persen 91.67 Non Prioritas 34.71.05 - 19373 "" "" "" Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TDAK MENANGANI KSS persen "" Non Prioritas - - 19374 "" "" "" Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN DIBAGI JML TP DI POLSEK persen 53.33 Non Prioritas - - 19375 "" "" "" Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN DIBAGI JML TP DI POLSEK persen 66.67 Non Prioritas - - 19376 "" "" "" Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Kraton Polresta Kota Yogyakarta TDK MENANGANI KSS persen "" Non Prioritas - - 19377 "" "" "" Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN DIBAGI JML TP DI POLSEK persen 80.0 Non Prioritas - - 19378 "" "" "" Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TDK MENANGANI KSS persen "" Non Prioritas - - 19379 "" "" "" Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN DIBAGI JML TP DI POLSEK persen 100.0 Non Prioritas - - 19380 "" "" "" Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN DIBAGI JML TP DI POLSEK persen 103.33 Non Prioritas - - 19381 "" "" "" Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Polsek Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN DIBAGI JML TP DI POLSEK persen 61.11 Non Prioritas - - 19382 "" "" "" Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Polresta Yogyakarta Polresta Kota Yogyakarta JML PENYELESAIAN DI BAGI JML TP YG DI LAPORKAN DI POLRESTA YKA pidana 74.67 Non Prioritas 34.71 - 19383 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Polresta Kota Yogyakarta JML TP NARKOBA DI SAT NARKOBA POLRESTA perkara 39.0 Non Prioritas - - 19384 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL POLSEK perkara 8.0 Non Prioritas 34.71.01 - 19385 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 19386 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 19387 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 19388 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 19389 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL POLSEK perkara 6.0 Non Prioritas 34.71.02 - 19390 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 19391 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 19392 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 19393 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 19394 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 19395 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 19396 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 19397 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 19398 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 19399 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL POLSEK perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.04 - 19400 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 19401 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 19402 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 19403 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 19404 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 19405 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 19406 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 19407 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 19408 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 19409 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.07 - 19410 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 19411 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 19412 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 19413 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.08 - 19414 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 19415 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 19416 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 19417 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 19418 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 19419 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 19420 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 19421 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 19422 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 19423 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 19424 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.11 - 19425 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 19426 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 19427 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL POLSEK perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.12 - 19428 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 19429 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 19430 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 19431 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL POLSEK perkara 8.0 Non Prioritas 34.71.13 - 19432 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 19433 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 19434 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 19435 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 19436 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 19437 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 19438 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 19439 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.14 - 19440 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 19441 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 19442 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP NARKOBA DI WIL KALURAHAN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 19443 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Polresta Kota Yogyakarta TOTAL JML TP PEMBUNUHAN DI KOTA YKA perkara 2.0 Non Prioritas - - 19444 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBUNUHAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 19445 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta JML TKP PEMBUNUHAN DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 19446 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta JML TKP PEMBUNUHAN DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 19447 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML TKP PEMBUNUHAN DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 19448 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta JML TKP PEMBUNUHAN DI WIL KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 19449 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBUNUHAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 19450 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 19451 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 19452 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 19453 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBUNUHAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 19454 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 19455 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 19456 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 19457 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 19458 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 19459 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBUNUHAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 19460 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 19461 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 19462 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 19463 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBUNUHAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 19464 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 19465 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 19466 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI WIL KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 19467 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 19468 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 19469 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBUNUHAN DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 19470 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 19471 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 19472 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 19473 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBUNUHAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 19474 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 19475 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 19476 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 19477 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KPEMBUNUHAN DI WIL KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 19478 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 19479 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 19480 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 19481 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBUNUHAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 19482 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 19483 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 19484 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI WIL KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 19485 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 19486 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 19487 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBUNUHAN DI POSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 19488 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 19489 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 19490 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 19491 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBUNUHAN DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 19492 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 19493 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 19494 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 19495 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 19496 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 19497 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 19498 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 19499 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBUNUHAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 19500 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 19501 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 19502 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Pembunuhan Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBUNUHAN DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 19503 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKERASAN SEKSUAL perkara 16.0 Non Prioritas - - 19504 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKERASAN SEKSUAL DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 19505 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KEKERASAN SEKSUAL DI KALURAHAH perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 19506 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KEKERASAN SEKSUAL DI KALURAHAH perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 19507 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KEKERASAN SEKSUAL DI KALURAHAH perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 19508 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KEKERASAN SEKSUAL DI KALURAHAH perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 19509 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKERASAN SEKSUAL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 19510 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KEKERASAN SEKSUAL DI KALURAHAH perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 19511 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KEKERASAN SEKSUAL DI KALURAHAH perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 19512 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KEKERASAN SEKSUAL DI KALURAHAH perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 19513 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKERASAN SEKSUAL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 19514 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 19515 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 19516 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 19517 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 19518 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 19519 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKERASAN SEKSUAL DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.04 - 19520 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 19521 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 19522 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 19523 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKERASAN SEKSUAL DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 19524 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 19525 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 19526 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KEKERASAN SEKSUAL DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 19527 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 19528 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 19529 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKERASAN SEKSUAL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 19530 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 19531 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 19532 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 19533 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKERASAN SEKSUAL DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.08 - 19534 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 19535 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 19536 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 19537 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KEKERASAN SEKSUAL DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 19538 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 19539 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 19540 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 19541 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKERASAN SEKSUAL DI POLSEK perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 19542 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 19543 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 19544 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KEKERASAN SEKSUAL DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 19545 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 19546 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 19547 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKERASAN SEKSUAL DI POLSEK perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.12 - 19548 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 19549 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 19550 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 19551 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKERASAN SEKSUAL DI POLSEK perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.13 - 19552 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 19553 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 19554 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 19555 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 19556 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 19557 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 19558 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 19559 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKERASAN SEKSUAL DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 19560 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 19561 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 19562 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Seksual Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 19563 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENCURIAN PEMBERATAN DI KOTA YKA perkara 28.0 Non Prioritas - - 19564 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KASUS CURAT DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 19565 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 19566 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 19567 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 19568 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 19569 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURAT DI POLSEK perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.02 - 19570 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 19571 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 19572 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 19573 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURAT DI POLSEK perkara 8.0 Non Prioritas 34.71.03 - 19574 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 19575 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 19576 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 19577 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 19578 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 19579 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURAT DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.04 - 19580 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 19581 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 19582 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 19583 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURAT DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 19584 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 19585 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 19586 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURAT DI WILA KEMANTREN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 19587 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 19588 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 19589 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURAT DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.07 - 19590 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 19591 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 19592 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 19593 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURAT DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 19594 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 19595 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 19596 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 19597 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURAT DI WIL KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 19598 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 19599 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 19600 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 19601 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURAT DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 19602 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 19603 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 19604 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURAT DI WIL KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 19605 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 19606 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 19607 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURAT DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.12 - 19608 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 19609 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 19610 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 19611 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURAT DI POLSEK perkara 7.0 Non Prioritas 34.71.13 - 19612 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 19613 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 19614 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 19615 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 19616 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 19617 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 19618 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 19619 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURAT DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 19620 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 19621 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 19622 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Pemberatan Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 19623 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURAS DI KOTA YKA perkara 2.0 Non Prioritas - - 19624 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURAS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 19625 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 19626 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 19627 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 19628 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 19629 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURAS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 19630 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 19631 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 19632 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 19633 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURAT DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 19634 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 19635 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 19636 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 19637 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 19638 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 19639 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURAS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 19640 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 19641 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 19642 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 19643 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURAS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 19644 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 19645 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 19646 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURAS DI WIL KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 19647 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 19648 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 19649 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURAS DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 19650 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 19651 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 19652 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 19653 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURAS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 19654 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 19655 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 19656 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 19657 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURAS DI WIL KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 19658 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 19659 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 19660 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 19661 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURAS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 19662 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 19663 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 19664 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURAS DI WIL KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 19665 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 19666 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 19667 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURAS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 19668 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 19669 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 19670 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 19671 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURAS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 19672 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 19673 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 19674 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 19675 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 19676 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 19677 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 19678 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 19679 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURAS DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 19680 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 19681 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 19682 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Kekerasan Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 19683 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURANMOR DI KOTA YKA perkara 38.0 Non Prioritas - - 19684 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURANMOR DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 19685 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 19686 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 19687 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 19688 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 19689 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURANMOR DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 19690 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 19691 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 19692 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 19693 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURANMOR DI POLSEK perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 19694 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 19695 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 19696 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 19697 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 19698 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 19699 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURANMOR DI POLSEK perkara 5.0 Non Prioritas 34.71.04 - 19700 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 19701 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 19702 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 19703 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURANMOR DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 19704 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 19705 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 19706 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI WIL KEMANTREN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 19707 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 19708 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 19709 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURANMOR DI POLSEK perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.07 - 19710 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 19711 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 19712 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 19713 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURANMOR DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.08 - 19714 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 19715 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 19716 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 19717 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI WIL KEMANTREN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.09 - 19718 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 19719 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 19720 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 19721 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURANMOR DI POLSEK perkara 8.0 Non Prioritas 34.71.03 - 19722 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 6.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 19723 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 19724 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI WIL KEMANTREN perkara 5.0 Non Prioritas 34.71.11 - 19725 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 19726 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 19727 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURANMOR DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 19728 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 19729 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 19730 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 19731 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURANMOR DI POLSEK perkara 5.0 Non Prioritas 34.71.13 - 19732 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 19733 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 19734 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 19735 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 19736 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 19737 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 19738 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 19739 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CURANMOR DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 19740 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 19741 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 19742 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Curanmor Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CURANMOR DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 19743 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CUR BIASA DI KOTA YKA perkara 57.0 Non Prioritas - - 19744 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CUR BIASA DI POLSEK perkara 5.0 Non Prioritas 34.71.01 - 19745 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 19746 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 19747 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 19748 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 19749 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CUR BIASA DI POLSEK perkara 7.0 Non Prioritas 34.71.02 - 19750 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 19751 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 19752 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 19753 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CUR BIASA DI POLSEK perkara 6.0 Non Prioritas 34.71.03 - 19754 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 19755 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 19756 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 19757 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 19758 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 19759 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CUR BIASA DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.04 - 19760 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 19761 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 19762 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 19763 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CUR BIASA DI POLSEK perkara 5.0 Non Prioritas 34.71.05 - 19764 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 19765 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 19766 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CUR BIASA DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.06 - 19767 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 19768 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 19769 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CUR BIASA DI POLSEK perkara 5.0 Non Prioritas 34.71.07 - 19770 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 19771 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 19772 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 19773 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CUR BIASA DI POLSEK perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.08 - 19774 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 19775 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 19776 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 19777 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.09 - 19778 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 19779 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 19780 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 19781 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML TKP KSS CUR BIASA DI POLSEK perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 19782 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 19783 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 19784 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 19785 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 19786 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 19787 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CUR BIASA DI POLSEK perkara 6.0 Non Prioritas 34.71.12 - 19788 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 19789 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 19790 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 19791 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CUR BIASA DI POLSEK perkara 10.0 Non Prioritas 34.71.13 - 19792 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 19793 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 19794 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 19795 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 19796 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 19797 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 19798 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 19799 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CUR BIASA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 19800 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 19801 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 19802 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pencurian Biasa Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CUR BIASA DI KALURAHAN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 19803 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIAYA RINGAN DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 19804 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIAYA RINGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 19805 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ANIAYA RINGAN DI KALURAHAH perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 19806 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ANIAYA RINGAN DI KALURAHAH perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 19807 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ANIAYA RINGAN DI KALURAHAH perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 19808 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ANIAYA RINGAN DI KALURAHAH perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 19809 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIAYA RINGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 19810 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ANIAYA RINGAN DI KALURAHAH perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 19811 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ANIAYA RINGAN DI KALURAHAH perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 19812 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ANIAYA RINGAN DI KALURAHAH perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 19813 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIAYA RINGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 19814 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ANIAYA RINGAN DI KALURAHAH perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 19815 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ANIAYA RINGAN DI KALURAHAH perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 19816 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ANIAYA RINGAN DI KALURAHAH perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 19817 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ANIAYA RINGAN DI KALURAHAH perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 19818 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ANIAYA RINGAN DI KALURAHAH perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 19819 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIAYA RINGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 19820 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ANIAYA RINGAN DI KALURAHAH perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 19821 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ANIAYA RINGAN DI KALURAHAH perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 19822 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ANIAYA RINGAN DI KALURAHAH perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 19823 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIAYA RINGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 19824 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 19825 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 19826 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ANIAYA RINGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 19827 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 19828 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 19829 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIAYA RINGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 19830 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 19831 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 19832 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 19833 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIAYA RINGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 19834 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 19835 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 19836 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 19837 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ANIAYA RINGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 19838 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 19839 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 19840 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 19841 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIAYA RINGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 19842 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 19843 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 19844 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ANIAYA RINGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 19845 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 19846 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 19847 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIAYA RINGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 19848 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 19849 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 19850 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 19851 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIAYA RINGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 19852 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 19853 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 19854 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 19855 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 19856 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 19857 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 19858 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 19859 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIAYA RINGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 19860 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 19861 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 19862 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Ringan Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 19863 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIRAT/ANIAYA DI KOTA YOGYAKARTA perkara 58.0 Non Prioritas - - 19864 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kemantren Tegalrejo (Aniaya) Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIRAT DI POLSEK perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.01 - 19865 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 19866 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 19867 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 19868 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 19869 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIRAT DI POLSEK perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.02 - 19870 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 19871 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 19872 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 19873 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIRAT DI POLSEK perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.03 - 19874 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 19875 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 19876 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 19877 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 19878 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 19879 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIRAT DI POLSEK perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.04 - 19880 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 19881 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 19882 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 19883 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIRAT DI POLSEK perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.05 - 19884 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 19885 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 19886 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ANIRAT DI WIL KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 19887 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 19888 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 19889 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIRAT DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.07 - 19890 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 19891 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 19892 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 19893 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIRAT DI POLSEK perkara 8.0 Non Prioritas 34.71.08 - 19894 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 19895 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 19896 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 19897 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ANIRAT DI WIL KEMANTREN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.09 - 19898 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 19899 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 19900 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 19901 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIRAT DI POLSEK perkara 7.0 Non Prioritas 34.71.03 - 19902 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 19903 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 19904 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ANIRAT DI WIL KEMANTREN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.11 - 19905 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 19906 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 19907 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIRAT DI POLSEK perkara 9.0 Non Prioritas 34.71.12 - 19908 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 19909 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 19910 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 19911 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIRAT DI POLSEK perkara 9.0 Non Prioritas 34.71.13 - 19912 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 19913 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 19914 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 19915 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 19916 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 19917 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 19918 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 19919 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ANIRAT DI POLSEK perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.14 - 19920 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 19921 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 19922 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Aniaya Berat Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 19923 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENELANTARAN ANAK ISTRI DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 19924 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENELANTARAN ANAK ISTRI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 19925 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 19926 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 19927 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 19928 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 19929 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENELANTARAN ANAK ISTRI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 19930 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 19931 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 19932 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 19933 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENELANTARAN ANAK ISTRI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 19934 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 19935 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 19936 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 19937 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 19938 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 19939 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENELANTARAN ANAK ISTRI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 19940 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 19941 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 19942 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 19943 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENELANTARAN ANAK ISTRI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 19944 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 19945 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 19946 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PENELANTARAN ANAK ISTRI DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 19947 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 19948 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 19949 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENELANTARAN ANAK ISTRI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 19950 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 19951 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 19952 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 19953 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENELANTARAN ANAK ISTRI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 19954 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 19955 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 19956 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 19957 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PENELANTARAN ANAK ISTRI DI WIL KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 19958 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 19959 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 19960 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 19961 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENELANTARAN ANAK ISTRI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 19962 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 19963 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 19964 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PENELANTARAN ANAK ISTRI DI WIL KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 19965 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 19966 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 19967 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENELANTARAN ANAK ISTRI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 19968 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 19969 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 19970 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 19971 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENELANTARAN ANAK ISTRI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 19972 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 19973 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 19974 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 19975 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 19976 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 19977 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 19978 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 19979 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENELANTARAN ANAK ISTRI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 19980 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 19981 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 19982 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penelantaran Anak Istri Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 19983 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMERKOSAAN DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 19984 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERKOSAAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 19985 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 19986 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 19987 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 19988 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 19989 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERKOSAAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 19990 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 19991 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 19992 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 19993 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERKOSAAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 19994 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 19995 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 19996 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 19997 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 19998 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 19999 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERKOSAAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 20000 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 20001 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 20002 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 20003 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERKOSAAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 20004 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 20005 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 20006 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PERKOSSAN DI WIL KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 20007 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 20008 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 20009 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERKOSAAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 20010 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 20011 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 20012 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 20013 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERKOSAAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 20014 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 20015 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 20016 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 20017 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMERKOSAAN DI WIL KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 20018 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 20019 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 20020 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 20021 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERKOSAAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20022 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 20023 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 20024 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMERKOSAAN DI WIL KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 20025 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 20026 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 20027 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERKOSAAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 20028 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 20029 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 20030 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 20031 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERKOSAAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 20032 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 20033 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 20034 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 20035 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 20036 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 20037 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 20038 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 20039 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERKOSAAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 20040 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 20041 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 20042 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perkosaan Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 20043 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ZINAH DI KOTA YKA perkara 3.0 Non Prioritas - - 20044 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ZINAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 20045 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 20046 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 20047 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 20048 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 20049 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ZINAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 20050 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 20051 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 20052 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 20053 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ZINAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20054 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 20055 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 20056 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 20057 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 20058 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 20059 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ZINAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 20060 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 20061 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 20062 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 20063 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ZINAH DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 20064 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 20065 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 20066 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ZINAH DI WIL KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 20067 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 20068 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 20069 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ZINAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 20070 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 20071 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 20072 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 20073 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ZINAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 20074 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 20075 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 20076 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 20077 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ZINAH DI WIL KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 20078 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 20079 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 20080 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 20081 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ZINAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20082 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 20083 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 20084 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ZINAH DI WIL KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 20085 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 20086 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 20087 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ZINAH DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.12 - 20088 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 20089 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 20090 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 20091 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ZINAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 20092 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 20093 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 20094 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 20095 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 20096 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 20097 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 20098 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 20099 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ZINAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 20100 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 20101 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 20102 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perzinahan Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 20103 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/ Cabul Polresta Kota Yogyakarta JML KSS SUSILA/CABUL DI KOTA YKA perkara 3.0 Non Prioritas - - 20104 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS SUSILA/CABUL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 20105 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 20106 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 20107 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 20108 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 20109 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS SUSILA/CABUL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 20110 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 20111 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 20112 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 20113 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS SUSILA/CABUL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20114 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 20115 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 20116 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 20117 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 20118 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 20119 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS SUSILA/CABUL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 20120 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 20121 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 20122 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 20123 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS SUSILA/CABUL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 20124 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 20125 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 20126 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS SUSILA/CABUL DI WIL KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 20127 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 20128 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 20129 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS SUSILA/CABUL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 20130 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 20131 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 20132 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 20133 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS SUSILA/CABUL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 20134 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 20135 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 20136 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 20137 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS SUSILA/CABUTL DI WIL KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 20138 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 20139 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 20140 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 20141 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS SUSILA/CABUL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20142 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 20143 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 20144 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS SUSIAL/CABUL DI WIL KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 20145 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 20146 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 20147 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS SUSILA/CABUL DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 20148 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 20149 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 20150 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 20151 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS SUSILA/CABUL DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13 - 20152 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 20153 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 20154 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 20155 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 20156 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 20157 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 20158 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 20159 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS SUSILA/CABUL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 20160 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 20161 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 20162 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Kesusilaan/Cabul Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 20163 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LARIKA GADIS DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 20164 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LARIKAN GADIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 20165 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 20166 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 20167 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 20168 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 20169 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LARIKAN GADIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 20170 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 20171 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 20172 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 20173 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LARIKAN GADIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20174 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 20175 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 20176 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 20177 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 20178 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 20179 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LARIKAN GADIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 20180 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 20181 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 20182 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 20183 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LARIKAN GADIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 20184 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 20185 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 20186 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS LARIKAN GADIS DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 20187 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 20188 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 20189 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LARIKAN GADIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 20190 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 20191 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 20192 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 20193 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LARIKAN GADIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 20194 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 20195 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 20196 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 20197 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS LARIKAN GADIR DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 20198 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 20199 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 20200 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 20201 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LARIKAN GADIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20202 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 20203 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 20204 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS LARIKAN GADIS DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 20205 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 20206 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 20207 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LARIKAN GADIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 20208 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 20209 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 20210 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 20211 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LARIKAN GADIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 20212 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 20213 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 20214 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 20215 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 20216 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 20217 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 20218 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 20219 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LARIKAN GADIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 20220 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 20221 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 20222 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Melarikan Gadis Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 20223 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERAS/ANCAM DI KOTA YKA perkara 3.0 Non Prioritas - - 20224 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERAS/ANCAM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 20225 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 20226 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 20227 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 20228 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 20229 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERAS/ANCAM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 20230 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 20231 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 20232 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 20233 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERAS/ANCAM DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20234 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 20235 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 20236 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 20237 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 20238 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 20239 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERAS/ANCAM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 20240 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 20241 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 20242 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 20243 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERAS/ANCAM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 20244 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 20245 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 20246 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PERAS/ANCAM DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 20247 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 20248 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 20249 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERAS/ANCAM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 20250 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 20251 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 20252 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 20253 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERAS/ANCAM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 20254 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 20255 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 20256 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 20257 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PERAS/ANCAM DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 20258 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 20259 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 20260 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 20261 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERAS/ANCAM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20262 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 20263 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 20264 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PERAS/ANCAM DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 20265 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 20266 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 20267 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERAS/ANCAM DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.12 - 20268 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 20269 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 20270 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 20271 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERAS/ANCAM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 20272 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 20273 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 20274 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 20275 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 20276 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 20277 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 20278 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 20279 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERAS/ANCAM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 20280 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 20281 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 20282 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemerasan/Pengancaman Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 20283 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGGELAPAN DI KOTA YKA perkara 67.0 Non Prioritas - - 20284 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGGELAPAN DI POLSEK perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.01 - 20285 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 20286 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 20287 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 20288 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 20289 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGGELAPAN DI POLSEK perkara 5.0 Non Prioritas 34.71.02 - 20290 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 20291 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 20292 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 20293 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGGELAPAN DI POLSEK perkara 8.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20294 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 20295 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 20296 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 20297 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 20298 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 20299 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGGELAPAN DI POLSEK perkara 6.0 Non Prioritas 34.71.04 - 20300 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 20301 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 20302 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 20303 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGGELAPAN DI POLSEK perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.05 - 20304 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 20305 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 20306 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PENGGELAPAN DI KEMANTREN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 20307 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 20308 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 20309 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGGELAPAN DI POLSEK perkara 5.0 Non Prioritas 34.71.07 - 20310 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 20311 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 20312 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 20313 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGGELAPAN DI POLSEK perkara 8.0 Non Prioritas 34.71.08 - 20314 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 20315 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 20316 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 20317 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PERAS/ANCAM DI KEMANTREN perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.09 - 20318 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 20319 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 20320 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 20321 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGGELAPAN DI POLSEK perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20322 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 20323 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 20324 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PERAS/ANCAM DI KEMANTREN perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.11 - 20325 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 20326 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 20327 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGGELAPAN DI POLSEK perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.12 - 20328 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 20329 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 20330 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 20331 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGGELAPAN DI POLSEK perkara 9.0 Non Prioritas 34.71.13 - 20332 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 20333 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 20334 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 20335 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 20336 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 20337 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 20338 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 20339 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGGELAPAN DI POLSEK perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.14 - 20340 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 20341 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 20342 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penggelapan Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 20343 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Polresta Kota Yogyakarta JML KSS FIDUSIA DI KOTA YKA perkara 21.0 Non Prioritas - - 20344 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS FIDUSIA DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 20345 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 20346 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 20347 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 20348 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 20349 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS FIDUSIA DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 20350 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 20351 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 20352 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 20353 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS FIDUSIA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20354 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 20355 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 20356 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 20357 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 20358 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 20359 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS FIDUSIA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 20360 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 20361 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 20362 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 20363 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS FIDUSIA DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 20364 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 20365 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 20366 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS FIDUSIA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 20367 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 20368 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 20369 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS FIDUSIA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 20370 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 20371 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 20372 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 20373 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS FIDUSIA DI POLSEK perkara 7.0 Non Prioritas 34.71.08 - 20374 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 20375 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 20376 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 6.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 20377 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS FIDUSIA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 20378 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 20379 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 20380 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 20381 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS FIDUSIA DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20382 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 20383 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 20384 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS FIDUSIA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 20385 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 20386 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 20387 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS FIDUSIA DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 20388 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 20389 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 20390 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 20391 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS FIDUSIA DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13 - 20392 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 20393 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 20394 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 20395 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 20396 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 20397 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 20398 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 20399 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS FIDUSIA DI POLSEK perkara 5.0 Non Prioritas 34.71.14 - 20400 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 5.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 20401 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 20402 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Fidusia Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 20403 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/ Kecurangan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENIPUAN DI KOTA YKA perkara 67.0 Non Prioritas - - 20404 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENIPUAN DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 20405 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 20406 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 20407 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 20408 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 20409 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENIPUAN DI POLSEK perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.02 - 20410 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 20411 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 20412 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 20413 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENIPUAN DI POLSEK perkara 8.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20414 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 20415 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 20416 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 20417 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 20418 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 20419 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENIPUAN DI POLSEK perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.04 - 20420 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 20421 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 20422 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 20423 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENIPUAN DI POLSEK perkara 6.0 Non Prioritas 34.71.05 - 20424 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 5.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 20425 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 20426 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS FIDUSIA DI KEMANTREN perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.06 - 20427 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 20428 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 20429 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENIPUAN DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.07 - 20430 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 20431 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 20432 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 20433 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENIPUAN DI POLSEK perkara 5.0 Non Prioritas 34.71.08 - 20434 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 20435 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 20436 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 20437 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS FIDUSIA DI KEMANTREN perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.09 - 20438 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 20439 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 20440 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 20441 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENIPUAN DI POLSEK perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20442 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 20443 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 20444 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS FIDUSIA DI KEMANTREN perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.11 - 20445 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 20446 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 20447 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENIPUAN DI POLSEK perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.12 - 20448 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 20449 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 20450 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 20451 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENIPUAN DI POLSEK perkara 15.0 Non Prioritas 34.71.13 - 20452 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 20453 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 20454 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 20455 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 20456 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 20457 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 20458 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 6.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 20459 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENIPUAN DI POLSEK perkara 5.0 Non Prioritas 34.71.14 - 20460 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 5.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 20461 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 20462 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penipuan/Kecurangan Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 20463 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KDRT DI KOTA YKA perkara 22.0 Non Prioritas - - 20464 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KDRT DI POLSEK perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.01 - 20465 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 20466 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 20467 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 20468 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 20469 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KDRT DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 20470 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 20471 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 20472 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 20473 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KDRT DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20474 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 20475 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 20476 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 20477 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 20478 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 20479 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KDRT DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 20480 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 20481 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 20482 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 20483 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KDRT DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 20484 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 20485 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 20486 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KDRT DI KEMANTREN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 20487 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 20488 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 20489 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KDRT DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 20490 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 20491 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 20492 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 20493 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KDRT DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.08 - 20494 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 20495 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 20496 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 20497 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KDRT DI KEMANTREN perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.09 - 20498 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 20499 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 20500 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 20501 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KDRT DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20502 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 20503 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 20504 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KDRT DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 20505 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 20506 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 20507 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KDRT DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 20508 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 20509 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 20510 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 20511 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KDRT DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13 - 20512 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 20513 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 20514 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 20515 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 20516 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 20517 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 20518 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 20519 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KDRT DI POLSEK perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.14 - 20520 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 20521 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 20522 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KDRT Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 20523 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMALSUAN SURAT/MATERAI DI KOTA YKA perkara 5.0 Non Prioritas - - 20524 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMALSUAN DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 20525 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 20526 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 20527 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 20528 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 20529 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMALSUAN DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 20530 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 20531 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 20532 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 20533 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMALSUAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20534 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 20535 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 20536 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 20537 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 20538 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 20539 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMALSUAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 20540 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 20541 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 20542 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 20543 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMALSUAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 20544 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 20545 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 20546 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMALSUAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 20547 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 20548 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 20549 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMALSUAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 20550 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 20551 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 20552 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 20553 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMALSUAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 20554 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 20555 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 20556 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 20557 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMALSUAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 20558 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 20559 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 20560 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 20561 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMALSUAN DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20562 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 20563 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 20564 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KPEMALSUAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 20565 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 20566 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 20567 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMALSUAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 20568 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 20569 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 20570 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 20571 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMALSUAN DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13 - 20572 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 20573 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 20574 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 20575 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 20576 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 20577 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 20578 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 20579 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMALSUAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 20580 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 20581 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 20582 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pemalsuan Surat/Materai Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 20583 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBAKARAN DI KOTA YKA perkara 1.0 Non Prioritas - - 20584 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBAKARAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 20585 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 20586 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 20587 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 20588 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 20589 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBAKARAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 20590 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 20591 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 20592 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 20593 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBAKARAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20594 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 20595 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 20596 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 20597 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 20598 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 20599 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBAKARAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 20600 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 20601 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 20602 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 20603 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBAKARAN DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 20604 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 20605 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 20606 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBAKARAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 20607 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 20608 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 20609 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBAKARAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 20610 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 20611 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 20612 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 20613 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBAKARAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 20614 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 20615 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 20616 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 20617 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBAKARAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 20618 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 20619 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 20620 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 20621 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBAKARAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20622 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 20623 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 20624 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PEMBAKARAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 20625 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 20626 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 20627 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBAKARAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 20628 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 20629 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 20630 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 20631 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBAKARAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 20632 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 20633 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 20634 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 20635 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 20636 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 20637 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 20638 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 20639 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEMBAKARAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 20640 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 20641 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 20642 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pembakaran Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 20643 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Polresta Kota Yogyakarta JML KSS JUDI DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 20644 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS JUDI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 20645 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 20646 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 20647 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 20648 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 20649 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS JUDI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 20650 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 20651 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 20652 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 20653 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS JUDI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20654 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 20655 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 20656 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 20657 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 20658 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 20659 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS JUDI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 20660 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 20661 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 20662 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 20663 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS JUDI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 20664 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 20665 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 20666 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS JUDI DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 20667 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 20668 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 20669 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS JUDI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 20670 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 20671 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 20672 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 20673 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS JUDI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 20674 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 20675 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 20676 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 20677 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS JUDI DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 20678 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 20679 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 20680 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 20681 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS JUDI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20682 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 20683 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 20684 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS JUDI DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 20685 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 20686 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 20687 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS JUDI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 20688 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 20689 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 20690 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 20691 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS JUDI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 20692 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 20693 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 20694 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 20695 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 20696 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 20697 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 20698 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 20699 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS JUDI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 20700 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 20701 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 20702 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perjudian Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 20703 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERUSAKAN DI KOTA YKA perkara 3.0 Non Prioritas - - 20704 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERUSAKAN DI POLSEKI perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 20705 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 20706 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 20707 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 20708 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 20709 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERUSAKAN DI POLSEKI perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 20710 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 20711 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 20712 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 20713 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERUSAKAN DI POLSEKI perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20714 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 20715 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 20716 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 20717 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 20718 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 20719 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERUSAKAN DI POLSEKI perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 20720 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 20721 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 20722 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 20723 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERUSAKAN DI POLSEKI perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 20724 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 20725 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 20726 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PERUSAKAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 20727 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 20728 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 20729 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERUSAKAN DI POLSEKI perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 20730 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 20731 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 20732 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 20733 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERUSAKAN DI POLSEKI perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 20734 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 20735 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 20736 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 20737 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PERUSAKAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 20738 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 20739 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 20740 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 20741 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERUSAKAN DI POLSEKI perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20742 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 20743 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 20744 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PERUSAKAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 20745 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 20746 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 20747 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERUSAKAN DI POLSEKI perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 20748 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 20749 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 20750 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 20751 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERUSAKAN DI POLSEKI perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13 - 20752 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 20753 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 20754 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 20755 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 20756 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 20757 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 20758 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 20759 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERUSAKAN DI POLSEKI perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 20760 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 20761 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 20762 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengrusakan Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 20763 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KPENGROYOKAN DI KOTA YKA perkara 38.0 Non Prioritas - - 20764 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGROYOKAN DI POLSEK perkara 5.0 Non Prioritas 34.71.01 - 20765 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 20766 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 20767 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 20768 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 20769 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGROYOKAN DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 20770 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 20771 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 20772 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 20773 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGROYOKAN DI POLSEK perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20774 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 20775 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 20776 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 20777 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 20778 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 20779 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGROYOKAN DI POLSEK perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.04 - 20780 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 20781 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 20782 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 20783 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGROYOKAN DI POLSEK perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.05 - 20784 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 20785 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 20786 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PENGROYOKAN DI KEMANTREN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.06 - 20787 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 20788 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 20789 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGROYOKAN DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.07 - 20790 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 20791 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 20792 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 20793 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGROYOKAN DI POLSEK perkara 5.0 Non Prioritas 34.71.08 - 20794 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 20795 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 20796 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 20797 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PENGROYOKAN DI KEMANTREN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.09 - 20798 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 20799 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 20800 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 20801 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGROYOKAN DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20802 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 20803 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 20804 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PENGROYOKAN DI KEMANTREN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.11 - 20805 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 20806 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 20807 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGROYOKAN DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 20808 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 20809 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 20810 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 20811 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGROYOKAN DI POLSEK perkara 7.0 Non Prioritas 34.71.13 - 20812 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 20813 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 20814 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 20815 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 20816 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 20817 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 20818 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 20819 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGROYOKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 20820 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 20821 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 20822 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pengeroyokan Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 20823 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENCULIKAN DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 20824 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENCULIKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 20825 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 20826 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 20827 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 20828 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 20829 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENCULIKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 20830 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 20831 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 20832 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 20833 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENCULIKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20834 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 20835 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 20836 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 20837 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 20838 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 20839 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENCULIKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 20840 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 20841 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 20842 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 20843 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENCULIKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 20844 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 20845 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 20846 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PENCULIKAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 20847 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 20848 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 20849 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENCULIKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 20850 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 20851 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 20852 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 20853 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENCULIKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 20854 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 20855 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 20856 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 20857 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PENCULIKAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 20858 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 20859 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 20860 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 20861 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENCULIKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20862 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 20863 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 20864 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PENCULIKAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 20865 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 20866 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 20867 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENCULIKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 20868 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 20869 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 20870 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 20871 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENCULIKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 20872 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 20873 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 20874 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 20875 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 20876 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 20877 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 20878 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 20879 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENCULIKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 20880 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 20881 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 20882 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Penculikan Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 20883 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Polresta Kota Yogyakarta JML KSS SAJAM DI KOTA YOGYAKARTA perkara 19.0 Non Prioritas - - 20884 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta KSS SAJAM DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 20885 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 20886 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 20887 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 20888 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 20889 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta KSS SAJAM DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.02 - 20890 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 20891 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 20892 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 20893 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta KSS SAJAM DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20894 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 20895 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 20896 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 20897 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 20898 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 20899 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta KSS SAJAM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 20900 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 20901 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 20902 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 20903 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta KSS SAJAM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 20904 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 20905 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 20906 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS SAJAM DI KEMANTREN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.06 - 20907 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 20908 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 20909 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta KSS SAJAM DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.07 - 20910 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 20911 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 20912 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 20913 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta KSS SAJAM DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 20914 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 20915 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 20916 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 20917 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS SAJAM DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 20918 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 20919 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 20920 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 20921 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta KSS SAJAM DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20922 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 20923 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 20924 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS SAJAM DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 20925 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 20926 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 20927 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta KSS SAJAM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 20928 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 20929 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 20930 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 20931 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta KSS SAJAM DI POLSEK perkara 7.0 Non Prioritas 34.71.13 - 20932 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 20933 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 20934 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 20935 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 20936 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 20937 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 20938 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 20939 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta KSS SAJAM DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 20940 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 20941 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 20942 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membawa Sajam Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 20943 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PEBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DI KOTA YKA perkara 3.0 Non Prioritas - - 20944 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERBUATAN TDK MENYENANGKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 20945 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 20946 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 20947 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 20948 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 20949 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERBUATAN TDK MENYENANGKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 20950 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 20951 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 20952 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 20953 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERBUATAN TDK MENYENANGKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20954 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 20955 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 20956 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 20957 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 20958 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 20959 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERBUATAN TDK MENYENANGKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 20960 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 20961 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 20962 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 20963 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERBUATAN TDK MENYENANGKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 20964 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 20965 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 20966 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PERBUATAN TDK MENYENANGKAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 20967 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 20968 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 20969 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERBUATAN TDK MENYENANGKAN DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 20970 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 20971 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 20972 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 20973 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERBUATAN TDK MENYENANGKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 20974 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 20975 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 20976 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 20977 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PERBUATAN TDK MENYENANGKAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 20978 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 20979 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 20980 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 20981 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERBUATAN TDK MENYENANGKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 20982 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 20983 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 20984 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PERBUATAN TDK MENYENANGKAN DI KEMANTREN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.11 - 20985 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 20986 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 20987 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERBUATAN TDK MENYENANGKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 20988 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 20989 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 20990 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 20991 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERBUATAN TDK MENYENANGKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 20992 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 20993 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 20994 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 20995 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 20996 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 20997 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 20998 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 20999 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERBUATAN TDK MENYENANGKAN DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 21000 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 21001 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 21002 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Perbuatan Tidak Menyenangkan Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 21003 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/ Fitnah Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERANGAN PALSU, FITNAH DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 21004 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERANGAN PALSU, FITNAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 21005 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 21006 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 21007 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 21008 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 21009 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERANGAN PALSU, FITNAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 21010 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 21011 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 21012 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 21013 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERANGAN PALSU, FITNAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21014 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 21015 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 21016 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 21017 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 21018 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 21019 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERANGAN PALSU, FITNAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 21020 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 21021 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 21022 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 21023 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERANGAN PALSU, FITNAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 21024 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 21025 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 21026 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KETERANGAN PALSU, FITNAH DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 21027 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 21028 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 21029 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERANGAN PALSU, FITNAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 21030 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 21031 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 21032 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 21033 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERANGAN PALSU, FITNAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 21034 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 21035 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 21036 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 21037 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KETERANGAN PALSU, FITNAH DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 21038 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 21039 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 21040 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 21041 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERANGAN PALSU, FITNAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21042 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 21043 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 21044 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KETERANGAN PALSU, FITNAH DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 21045 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 21046 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 21047 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERANGAN PALSU, FITNAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 21048 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 21049 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 21050 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 21051 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERANGAN PALSU, FITNAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 21052 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 21053 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 21054 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 21055 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 21056 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 21057 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 21058 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 21059 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERANGAN PALSU, FITNAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 21060 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 21061 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 21062 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Keterangan Palsu/Fitnah Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 21063 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina / Serang Kehormatan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGHINAAN DI KOTA YKA perkara 2.0 Non Prioritas - - 21064 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGHINAAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 21065 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 21066 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 21067 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 21068 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 21069 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGHINAAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 21070 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 21071 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 21072 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 21073 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGHINAAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21074 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 21075 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 21076 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 21077 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 21078 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 21079 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGHINAAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 21080 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 21081 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 21082 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 21083 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGHINAAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 21084 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 21085 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 21086 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PENGHINAAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 21087 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 21088 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 21089 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGHINAAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 21090 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 21091 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 21092 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 21093 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGHINAAN DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 21094 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 21095 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 21096 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 21097 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PENGHINAAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 21098 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 21099 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 21100 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 21101 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGHINAAN DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21102 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 21103 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 21104 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PENGHINAAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 21105 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 21106 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 21107 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGHINAAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 21108 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 21109 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 21110 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 21111 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGHINAAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 21112 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 21113 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 21114 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 21115 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 21116 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 21117 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 21118 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 21119 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PENGHINAAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 21120 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 21121 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 21122 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Hina/Serang Kehormatan Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 21123 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KSDAH DI KOTA YKA perkara 1.0 Non Prioritas - - 21124 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KSDAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 21125 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 21126 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 21127 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 21128 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 21129 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KSDAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 21130 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 21131 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 21132 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 21133 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KSDAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21134 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 21135 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 21136 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 21137 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 21138 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 21139 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KSDAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 21140 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 21141 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 21142 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 21143 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KSDAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 21144 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 21145 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 21146 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KSDAH DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 21147 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 21148 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 21149 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KSDAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 21150 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 21151 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 21152 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 21153 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KSDAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 21154 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 21155 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 21156 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 21157 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KSDAH DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 21158 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 21159 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 21160 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 21161 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KSDAH DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21162 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 21163 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 21164 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KSDAH DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 21165 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 21166 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 21167 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KSDAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 21168 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 21169 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 21170 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 21171 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KSDAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 21172 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 21173 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 21174 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 21175 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 21176 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 21177 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 21178 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 21179 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KSDAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 21180 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 21181 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 21182 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional KSDAH (Konservasi) Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 21183 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PORNOGRAFI DI KOTA YKA perkara 2.0 Non Prioritas - - 21184 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PORNOGRAFI DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 21185 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 21186 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 21187 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 21188 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 21189 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PORNOGRAFI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 21190 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 21191 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 21192 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 21193 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PORNOGRAFI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21194 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 21195 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 21196 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 21197 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 21198 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 21199 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PORNOGRAFI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 21200 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 21201 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 21202 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 21203 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PORNOGRAFI DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 21204 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 21205 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 21206 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PORNOGRAFI DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 21207 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 21208 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 21209 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PORNOGRAFI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 21210 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 21211 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 21212 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 21213 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PORNOGRAFI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 21214 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 21215 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 21216 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 21217 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PORNOGRAFI DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 21218 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 21219 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 21220 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 21221 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PORNOGRAFI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21222 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 21223 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 21224 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PORNOGRAFI DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 21225 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 21226 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 21227 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PORNOGRAFI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 21228 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 21229 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 21230 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 21231 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PORNOGRAFI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 21232 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 21233 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 21234 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 21235 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 21236 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 21237 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 21238 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 21239 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PORNOGRAFI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 21240 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 21241 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 21242 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Pornografi Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 21243 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TADAH DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 21244 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TADAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 21245 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 21246 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 21247 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 21248 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 21249 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TADAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 21250 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 21251 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 21252 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 21253 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TADAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21254 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 21255 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 21256 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 21257 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 21258 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 21259 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TADAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 21260 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 21261 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 21262 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 21263 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TADAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 21264 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 21265 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 21266 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS TADAH DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 21267 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 21268 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 21269 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TADAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 21270 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 21271 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 21272 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 21273 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TADAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 21274 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 21275 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 21276 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 21277 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS TADAH DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 21278 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 21279 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 21280 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 21281 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TADAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21282 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 21283 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 21284 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS TADAH DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 21285 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 21286 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 21287 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TADAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 21288 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 21289 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 21290 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 21291 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TADAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 21292 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 21293 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 21294 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 21295 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 21296 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 21297 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 21298 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 21299 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TADAH DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 21300 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 21301 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 21302 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Tadah Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 21303 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MERK DI KOTA YKA perkara 2.0 Non Prioritas - - 21304 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MERK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 21305 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 21306 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 21307 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 21308 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 21309 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MERK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 21310 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 21311 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 21312 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 21313 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MERK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21314 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 21315 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 21316 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 21317 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 21318 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 21319 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MERK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 21320 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 21321 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 21322 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 21323 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MERK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 21324 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 21325 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 21326 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS MERK DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 21327 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 21328 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 21329 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MERK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 21330 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 21331 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 21332 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 21333 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MERK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 21334 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 21335 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 21336 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 21337 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS MERK DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 21338 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 21339 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 21340 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 21341 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MERK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21342 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 21343 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 21344 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS MERK DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 21345 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 21346 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 21347 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MERK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 21348 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 21349 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 21350 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 21351 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MERK DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13 - 21352 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 21353 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 21354 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 21355 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 21356 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 21357 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 21358 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 21359 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MERK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 21360 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 21361 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 21362 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Merk Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 21363 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MASUK PEKARANGAN TANPA HAK DI KOTA YKA perkara 1.0 Non Prioritas - - 21364 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MASUK PEKARANGAN TANPA HAK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 21365 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 21366 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 21367 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 21368 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 21369 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MASUK PEKARANGAN TANPA HAK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 21370 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 21371 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 21372 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 21373 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MASUK PEKARANGAN TANPA HAK DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21374 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 21375 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 21376 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 21377 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 21378 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 21379 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MASUK PEKARANGAN TANPA HAK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 21380 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 21381 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 21382 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 21383 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MASUK PEKARANGAN TANPA HAK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 21384 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 21385 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 21386 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS MASUK PEKARANGAN TANPA HAK DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 21387 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 21388 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 21389 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MASUK PEKARANGAN TANPA HAK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 21390 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 21391 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 21392 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 21393 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MASUK PEKARANGAN TANPA HAK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 21394 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 21395 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 21396 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 21397 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS MASUK PEKARANGAN TANPA HAK DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 21398 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 21399 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 21400 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 21401 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MASUK PEKARANGAN TANPA HAK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21402 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 21403 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 21404 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS MASUK PEKARANGAN TANPA HAK DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 21405 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 21406 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 21407 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MASUK PEKARANGAN TANPA HAK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 21408 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 21409 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 21410 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 21411 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MASUK PEKARANGAN TANPA HAK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 21412 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 21413 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 21414 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 21415 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 21416 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 21417 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 21418 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 21419 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MASUK PEKARANGAN TANPA HAK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 21420 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 21421 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 21422 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Masuk Pekarangan (Pasal 167 KUHP) Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 21423 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PROSTITUSI DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 21424 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PROSTITUSI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 21425 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 21426 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 21427 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 21428 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 21429 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PROSTITUSI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 21430 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 21431 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 21432 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 21433 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PROSTITUSI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21434 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 21435 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 21436 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 21437 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 21438 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 21439 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PROSTITUSI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 21440 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 21441 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 21442 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 21443 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PROSTITUSI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 21444 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 21445 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 21446 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PROSTITUSI DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 21447 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 21448 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 21449 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PROSTITUSI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 21450 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 21451 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 21452 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 21453 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PROSTITUSI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 21454 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 21455 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 21456 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 21457 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PROSTITUSI DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 21458 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 21459 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 21460 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 21461 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PROSTITUSI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21462 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 21463 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 21464 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PROSTITUSI DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 21465 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 21466 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 21467 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 21468 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PROSTITUSI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 21469 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 21470 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 21471 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PROSTITUSI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 21472 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 21473 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 21474 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 21475 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 21476 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 21477 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 21478 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 21479 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PROSTITUSI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 21480 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 21481 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 21482 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Prostitusi Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 21483 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LAKA KA DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 21484 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LAKA KA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 21485 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 21486 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 21487 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 21488 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 21489 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LAKA KA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 21490 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 21491 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 21492 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 21493 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LAKA KA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21494 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 21495 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 21496 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 21497 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 21498 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 21499 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LAKA KA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 21500 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 21501 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 21502 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 21503 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LAKA KA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 21504 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 21505 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 21506 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS LAKA KA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 21507 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 21508 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 21509 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LAKA KA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 21510 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 21511 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 21512 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 21513 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LAKA KA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 21514 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 21515 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 21516 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 21517 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS LAKA KA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 21518 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 21519 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 21520 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 21521 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LAKA KA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21522 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 21523 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 21524 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS LAKA KA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 21525 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 21526 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 21527 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LAKA KA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 21528 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 21529 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 21530 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 21531 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LAKA KA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 21532 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 21533 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 21534 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 21535 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 21536 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 21537 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 21538 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 21539 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS LAKA KA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 21540 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 21541 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 21542 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Laka KA Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 21543 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERTIBAN UMUM DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 21544 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERTIBAN UMUM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 21545 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 21546 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 21547 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 21548 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 21549 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERTIBAN UMUM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 21550 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 21551 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 21552 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 21553 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERTIBAN UMUM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21554 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 21555 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 21556 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 21557 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 21558 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 21559 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERTIBAN UMUM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 21560 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 21561 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 21562 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 21563 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERTIBAN UMUM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 21564 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 21565 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 21566 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KETERTIBAN UMUM DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 21567 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 21568 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 21569 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERTIBAN UMUM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 21570 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 21571 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 21572 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 21573 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERTIBAN UMUM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 21574 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 21575 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 21576 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 21577 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KETERTIBAN UMUM DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 21578 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 21579 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 21580 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 21581 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERTIBAN UMUM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21582 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 21583 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 21584 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KETERTIBAN UMUM DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 21585 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 21586 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 21587 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERTIBAN UMUM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 21588 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 21589 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 21590 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 21591 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERTIBAN UMUM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 21592 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 21593 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 21594 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 21595 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 21596 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 21597 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 21598 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 21599 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KETERTIBAN UMUM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 21600 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 21601 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 21602 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Ketertiban Umum Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 21603 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MEMBAHAYAKAN KEAMANAN DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 21604 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 21605 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 21606 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 21607 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 21608 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 21609 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 21610 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 21611 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 21612 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 21613 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21614 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 21615 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 21616 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 21617 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 21618 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 21619 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 21620 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 21621 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 21622 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 21623 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 21624 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 21625 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 21626 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 21627 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 21628 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 21629 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 21630 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 21631 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 21632 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 21633 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 21634 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 21635 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 21636 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 21637 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 21638 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 21639 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 21640 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 21641 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21642 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 21643 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 21644 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 21645 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 21646 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 21647 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 21648 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 21649 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 21650 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 21651 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 21652 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 21653 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 21654 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 21655 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 21656 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 21657 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 21658 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 21659 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 21660 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 21661 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 21662 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional Membahayakan Keamanan Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 21663 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PA DI KOTA YKA perkara 28.0 Non Prioritas - - 21664 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PA DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 21665 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 21666 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 21667 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 21668 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 21669 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PA DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 21670 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 21671 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 21672 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 21673 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PA DI POLSEK perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21674 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 21675 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 21676 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 21677 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 21678 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 21679 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PA DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.04 - 21680 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 21681 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 21682 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 21683 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PA DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 21684 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 21685 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 21686 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU PA DI KEMANTREN perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.06 - 21687 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 21688 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 21689 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PA DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 21690 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 21691 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 21692 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 21693 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PA DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.08 - 21694 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 21695 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 21696 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 21697 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU PA DI KEMANTREN perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.09 - 21698 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 21699 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 21700 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 21701 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21702 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 21703 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 21704 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU PA DI KEMANTREN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.11 - 21705 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 21706 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 21707 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PA DI POLSEK perkara 3.0 Non Prioritas 34.71.12 - 21708 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 21709 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 21710 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 21711 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PA DI POLSEK perkara 5.0 Non Prioritas 34.71.13 - 21712 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 21713 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 21714 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 21715 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 21716 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 21717 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 21718 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 21719 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PA DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.14 - 21720 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 21721 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 21722 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perlindungan Anak Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 21723 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ITE DI KOTA YKA perkara 6.0 Non Prioritas - - 21724 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ITE DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 21725 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 21726 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 21727 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 21728 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 21729 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ITE DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 21730 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 21731 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 21732 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 21733 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ITE DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21734 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 21735 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 21736 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 21737 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 21738 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 21739 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ITE DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.04 - 21740 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 21741 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 21742 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 21743 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ITE DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 21744 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 21745 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 21746 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU ITE DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 21747 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 21748 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 21749 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ITE DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 21750 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 21751 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 21752 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 21753 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ITE DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 21754 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 21755 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 21756 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 21757 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU ITE DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 21758 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 21759 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 21760 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 21761 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ITE DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21762 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 21763 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 21764 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU ITE DI KEMANTREN perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.11 - 21765 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 21766 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 21767 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ITE DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 21768 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 21769 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 21770 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 21771 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ITE DI POLSEK perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13 - 21772 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 21773 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 21774 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 21775 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 21776 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 21777 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 21778 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 21779 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ITE DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 21780 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 21781 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 21782 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU ITE Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 21783 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ADMINISTRASI DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 21784 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ADMINISTRASI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 21785 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 21786 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 21787 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 21788 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 21789 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ADMINISTRASI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 21790 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 21791 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 21792 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 21793 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ADMINISTRASI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21794 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 21795 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 21796 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 21797 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 21798 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 21799 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ADMINISTRASI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 21800 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 21801 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 21802 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 21803 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ADMINISTRASI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 21804 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 21805 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 21806 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU ADMINISTRASI DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 21807 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 21808 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 21809 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ADMINISTRASI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 21810 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 21811 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 21812 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 21813 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ADMINISTRASI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 21814 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 21815 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 21816 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 21817 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU ADMINISTRASI DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 21818 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 21819 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 21820 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 21821 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ADMINISTRASI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21822 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 21823 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 21824 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU ADMINISTRASI DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 21825 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 21826 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 21827 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ADMINISTRASI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 21828 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 21829 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 21830 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 21831 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ADMINISTRASI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 21832 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 21833 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 21834 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 21835 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 21836 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 21837 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 21838 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 21839 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU ADMINISTRASI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 21840 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 21841 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 21842 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Administrasi Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 21843 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RUMKIM DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 21844 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RUMKIM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 21845 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 21846 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 21847 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 21848 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 21849 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RUMKIM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 21850 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 21851 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 21852 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 21853 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RUMKIM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21854 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 21855 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 21856 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 21857 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 21858 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 21859 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RUMKIM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 21860 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 21861 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 21862 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 21863 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RUMKIM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 21864 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 21865 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 21866 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU RUMKIM DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 21867 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 21868 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 21869 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RUMKIM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 21870 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 21871 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 21872 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 21873 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RUMKIM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 21874 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 21875 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 21876 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 21877 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU RUMKIM DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 21878 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 21879 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 21880 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 21881 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RUMKIM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21882 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 21883 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 21884 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU RUMKIM DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 21885 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 21886 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 21887 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RUMKIM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 21888 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 21889 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 21890 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 21891 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RUMKIM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 21892 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 21893 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 21894 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 21895 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 21896 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 21897 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 21898 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 21899 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RUMKIM DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 21900 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 21901 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 21902 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Rumkim Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 21903 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KESEHATAN DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 21904 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KESEHATAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 21905 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 21906 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 21907 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 21908 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 21909 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KESEHATAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 21910 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 21911 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 21912 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 21913 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KESEHATAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21914 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 21915 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 21916 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 21917 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 21918 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 21919 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KESEHATAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 21920 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 21921 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 21922 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 21923 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KESEHATAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 21924 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 21925 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 21926 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU KESEHATAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 21927 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 21928 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 21929 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KESEHATAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 21930 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 21931 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 21932 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 21933 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KESEHATAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 21934 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 21935 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 21936 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 21937 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU KESEHATAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 21938 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 21939 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 21940 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 21941 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KESEHATAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21942 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 21943 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 21944 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU KESEHATAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 21945 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 21946 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 21947 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KESEHATAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 21948 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 21949 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 21950 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 21951 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KESEHATAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 21952 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 21953 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 21954 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 21955 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 21956 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 21957 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 21958 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 21959 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KESEHATAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 21960 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 21961 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 21962 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kesehatan Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 21963 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Dagang Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RHS DAGANG DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 21964 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RHS DAGANG DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 21965 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 21966 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 21967 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 21968 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 21969 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RHS DAGANG DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 21970 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 21971 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 21972 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 21973 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RHS DAGANG DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 21974 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 21975 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 21976 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 21977 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 21978 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 21979 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RHS DAGANG DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 21980 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 21981 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 21982 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 21983 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RHS DAGANG DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 21984 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 21985 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 21986 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU RHS DAGANG DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 21987 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 21988 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 21989 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RHS DAGANG DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 21990 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 21991 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 21992 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 21993 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RHS DAGANG DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 21994 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 21995 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 21996 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 21997 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU RAHS DAGANG DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 21998 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 21999 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 22000 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 22001 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RHS DAGANG DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22002 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 22003 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 22004 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU RHS DAGANG DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 22005 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 22006 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 22007 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RHS DAGANG DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 22008 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 22009 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 22010 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 22011 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RHS DAGANG DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 22012 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 22013 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 22014 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 22015 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 22016 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 22017 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 22018 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 22019 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU RHS DAGANG DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 22020 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 22021 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 22022 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU RHS Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 22023 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KELISTRIKAN DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 22024 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KELISTRIKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 22025 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 22026 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 22027 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 22028 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 22029 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KELISTRIKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 22030 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 22031 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 22032 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 22033 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KELISTRIKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22034 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 22035 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 22036 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 22037 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 22038 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 22039 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KELISTRIKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 22040 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 22041 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 22042 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 22043 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KELISTRIKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 22044 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 22045 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 22046 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU KELISTRIKAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 22047 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 22048 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 22049 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KELISTRIKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 22050 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 22051 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 22052 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 22053 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KELISTRIKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 22054 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 22055 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 22056 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 22057 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU KELISTRIKAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 22058 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 22059 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 22060 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 22061 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KELISTRIKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22062 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 22063 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 22064 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU KELISTRIKAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 22065 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 22066 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 22067 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KELISTRIKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 22068 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 22069 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 22070 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 22071 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KELISTRIKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 22072 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 22073 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 22074 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 22075 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 22076 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 22077 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 22078 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 22079 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU KELISTRIKAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 22080 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 22081 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 22082 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Kelistrikan Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 22083 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PERDAGANGAN DI KOTA YKA perkara 1.0 Non Prioritas - - 22084 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PERDAGANGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 22085 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 22086 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 22087 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 22088 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 22089 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PERDAGANGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 22090 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 22091 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 22092 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 22093 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PERDAGANGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22094 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 22095 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 22096 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 22097 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 22098 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 22099 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PERDAGANGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 22100 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 22101 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 22102 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 22103 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PERDAGANGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 22104 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 22105 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 22106 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU PERDAGANGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 22107 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 22108 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 22109 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PERDAGANGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 22110 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 22111 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 22112 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 22113 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PERDAGANGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 22114 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 22115 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 22116 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 22117 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU PEERDAGANGAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 22118 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 22119 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 22120 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 22121 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PERDAGANGAN DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22122 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 22123 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 22124 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UU PERDAGANGAN DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 22125 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 22126 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 22127 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PERDAGANGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 22128 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 22129 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 22130 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 22131 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PERDAGANGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 22132 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 22133 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 22134 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 22135 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 22136 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 22137 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 22138 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 22139 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UU PERDAGANGAN DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 22140 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 22141 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 22142 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Konvensional UU Perdagangan Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 22143 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TERORISME DI KOTA YKA perkara 1.0 Non Prioritas - - 22144 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TERORISME DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 22145 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 22146 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 22147 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 22148 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 22149 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TERORISME DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 22150 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 22151 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 22152 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 22153 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TERORISME DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22154 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 22155 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 22156 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 22157 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 22158 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 22159 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TERORISME DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 22160 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 22161 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 22162 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 22163 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TERORISME DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 22164 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 22165 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 22166 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS TERORISME DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 22167 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 22168 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 22169 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TERORISME DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 22170 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 22171 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 22172 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 22173 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TERORISME DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 22174 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 22175 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 22176 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 22177 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS TERORISME DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 22178 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 22179 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 22180 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 22181 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TERORISME DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22182 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 22183 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 22184 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS TERORISME DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 22185 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 22186 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 22187 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TERORISME DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 22188 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 22189 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 22190 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 22191 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TERORISME DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 22192 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 22193 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 22194 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 22195 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 22196 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 22197 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 22198 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 22199 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TERORISME DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 22200 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 22201 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 22202 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Teroris Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 22203 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERDAGANGAN MANUSIA DI KOTA YKA perkara 1.0 Non Prioritas - - 22204 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERDAGANGAN MANUSIA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 22205 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 22206 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 22207 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 22208 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 22209 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERDAGANGAN MANUSIA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 22210 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 22211 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 22212 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 22213 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERDAGANGAN MANUSIA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22214 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 22215 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 22216 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 22217 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 22218 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 22219 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERDAGANGAN MANUSIA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 22220 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 22221 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 22222 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 22223 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERDAGANGAN MANUSIA DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 22224 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 22225 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 22226 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PERDAGANGAN MANUSIA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 22227 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 22228 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 22229 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERDAGANGAN MANUSIA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 22230 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 22231 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 22232 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 22233 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERDAGANGAN MANUSIA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 22234 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 22235 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 22236 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 22237 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PERDAGANGAN MANUSIA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 22238 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 22239 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 22240 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 22241 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERDAGANGAN MANUSIA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22242 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 22243 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 22244 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS PERDAGANGAN MANUSIA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 22245 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 22246 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 22247 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERDAGANGAN MANUSIA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 22248 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 22249 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 22250 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 22251 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERDAGANGAN MANUSIA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 22252 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 22253 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 22254 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 22255 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 22256 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 22257 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 22258 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 22259 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS PERDAGANGAN MANUSIA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 22260 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 22261 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 22262 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Manusia Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 22263 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CYBER CRIME DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 22264 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CYBER CRIME DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 22265 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 22266 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 22267 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 22268 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 22269 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CYBER CRIME DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 22270 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 22271 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 22272 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 22273 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CYBER CRIME DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22274 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 22275 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 22276 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 22277 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 22278 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 22279 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CYBER CRIME DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 22280 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 22281 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 22282 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 22283 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CYBER CRIME DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 22284 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 22285 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 22286 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CYBER CRIME DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 22287 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 22288 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 22289 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CYBER CRIME DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 22290 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 22291 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 22292 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 22293 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CYBER CRIME DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 22294 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 22295 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 22296 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 22297 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CYBER CRIME DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 22298 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 22299 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 22300 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 22301 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CYBER CRIME DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22302 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 22303 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 22304 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS CYBER CRIME DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 22305 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 22306 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 22307 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CYBER CRIME DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 22308 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 22309 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 22310 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 22311 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CYBER CRIME DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 22312 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 22313 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 22314 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 22315 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 22316 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 22317 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 22318 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 22319 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS CYBER CRIME DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 22320 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 22321 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 22322 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional Cyber Crime Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 22323 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TRANS NAS LAINYA DI KOTA YKA perkara 1.0 Non Prioritas - - 22324 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TRANS NAS LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 22325 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 22326 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 22327 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 22328 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 22329 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TRANS NAS LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 22330 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 22331 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 22332 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 22333 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TRANS NAS LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22334 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 22335 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 22336 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 22337 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 22338 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 22339 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TRANS NAS LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 22340 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 22341 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 22342 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 22343 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TRANS NAS LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 22344 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 22345 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 22346 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS TRANS NAS LAINNYA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 22347 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 22348 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 22349 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TRANS NAS LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 22350 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 22351 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 22352 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 22353 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TRANS NAS LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 22354 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 22355 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 22356 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 22357 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS TRANS NAS LAINNYA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 22358 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 22359 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 22360 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 22361 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TRANS NAS LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22362 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 22363 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 22364 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS TRANS NAS LAINNYA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 22365 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 22366 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 22367 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TRANS NAS LAINNYA DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 22368 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 22369 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 22370 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 22371 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TRANS NAS LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 22372 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 22373 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 22374 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 22375 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 22376 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 22377 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 22378 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 22379 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS TRANS NAS LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 22380 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 22381 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 22382 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Transnasional lainnya Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 22383 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL LOGGING DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 22384 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL LOGGING DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 22385 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 22386 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 22387 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 22388 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 22389 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL LOGGING DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 22390 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 22391 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 22392 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 22393 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL LOGGING DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22394 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 22395 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 22396 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 22397 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 22398 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 22399 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL LOGGING DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 22400 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 22401 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 22402 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 22403 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL LOGGING DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 22404 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 22405 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 22406 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ILEGAL LOGGING DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 22407 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 22408 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 22409 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL LOGGING DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 22410 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 22411 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 22412 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 22413 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL LOGGING DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 22414 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 22415 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 22416 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 22417 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ILEGAL LOGGING DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 22418 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 22419 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 22420 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 22421 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL LOGGING DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22422 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 22423 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 22424 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ILEGAL LOGGING DI KEMATREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 22425 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 22426 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 22427 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL LOGGING DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 22428 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 22429 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 22430 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 22431 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL LOGGING DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 22432 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 22433 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 22434 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 22435 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 22436 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 22437 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 22438 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 22439 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL LOGGING DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 22440 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 22441 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 22442 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Logging Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 22443 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL MINING DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 22444 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL MINING DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 22445 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 22446 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 22447 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 22448 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 22449 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL MINING DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 22450 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 22451 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 22452 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 22453 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL MINING DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22454 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 22455 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 22456 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 22457 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 22458 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 22459 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL MINING DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 22460 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 22461 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 22462 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 22463 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL MINING DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 22464 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 22465 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 22466 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ILEGAL MINING DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 22467 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 22468 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 22469 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL MINING DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 22470 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 22471 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 22472 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 22473 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL MINING DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 22474 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 22475 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 22476 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 22477 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ILEGAL MINING DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 22478 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 22479 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 22480 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 22481 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL MINING DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22482 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 22483 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 22484 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS ILEGAL MINING DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 22485 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 22486 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 22487 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL MINING DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 22488 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 22489 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 22490 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 22491 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL MINING DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 22492 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 22493 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 22494 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 22495 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 22496 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 22497 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 22498 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 22499 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS ILEGAL MINING DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 22500 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 22501 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 22502 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Ilegal Mining Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 22503 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KORUPSI DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 22504 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KORUPSI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 22505 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 22506 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 22507 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 22508 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 22509 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KORUPSI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 22510 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 22511 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 22512 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 22513 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KORUPSI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22514 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 22515 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 22516 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 22517 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 22518 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 22519 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KORUPSI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 22520 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 22521 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 22522 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 22523 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KORUPSI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 22524 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 22525 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 22526 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KORUPSI DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 22527 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 22528 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 22529 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KORUPSI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 22530 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 22531 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 22532 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 22533 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KORUPSI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 22534 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 22535 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 22536 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 22537 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KORUPSI DI KEMATREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 22538 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 22539 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 22540 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 22541 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KORUPSI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22542 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 22543 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 22544 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KORUPSI DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 22545 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 22546 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 22547 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KORUPSI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 22548 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 22549 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 22550 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 22551 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KORUPSI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 22552 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 22553 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 22554 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 22555 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 22556 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 22557 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 22558 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 22559 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KORUPSI DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 22560 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 22561 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 22562 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Korupsi Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 22563 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MIGAS DI KOTA YKA perkara 1.0 Non Prioritas - - 22564 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MIGAS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 22565 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 22566 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 22567 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 22568 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 22569 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MIGAS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 22570 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 22571 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 22572 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 22573 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MIGAS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22574 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 22575 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 22576 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 22577 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 22578 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 22579 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MIGAS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 22580 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 22581 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 22582 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 22583 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MIGAS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 22584 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 22585 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 22586 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS MIGAS DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 22587 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 22588 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 22589 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MIGAS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 22590 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 22591 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 22592 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 22593 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MIGAS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 22594 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 22595 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 22596 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 22597 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS MIGAS DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 22598 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 22599 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 22600 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 22601 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MIGAS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22602 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 22603 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 22604 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS MIGAS DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 22605 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 22606 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 22607 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MIGAS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 22608 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 22609 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 22610 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 22611 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MIGAS DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 22612 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 22613 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 22614 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 22615 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 22616 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 22617 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 22618 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 22619 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS MIGAS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 22620 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 22621 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 22622 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Migas/BBM Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 22623 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UPAL DI KOTA YKA perkara 2.0 Non Prioritas - - 22624 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UPAL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 22625 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 22626 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 22627 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 22628 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 22629 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UPAL DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 22630 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 22631 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 22632 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 22633 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UPAL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22634 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 22635 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 22636 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 22637 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 22638 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 22639 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UPAL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 22640 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 22641 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 22642 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 22643 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UPAL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 22644 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 22645 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 22646 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UPAL DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 22647 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 22648 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 22649 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UPAL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 22650 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 22651 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 22652 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 22653 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UPAL DI POLSEK perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 22654 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 22655 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 22656 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 22657 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UPAL DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 22658 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 22659 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 22660 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 22661 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UPAL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22662 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 22663 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 22664 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS UPAL DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 22665 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 22666 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 22667 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UPAL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 22668 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 22669 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 22670 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 22671 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UPAL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 22672 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 22673 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 22674 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 22675 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 22676 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 22677 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 22678 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 22679 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS UPAL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 22680 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 22681 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 22682 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara Uang Palsu Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 22683 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKAYAAN NEGARA LAINNYA DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 22684 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKAYAAN NEGARA LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 22685 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 22686 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 22687 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 22688 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 22689 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKAYAAN NEGARA LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 22690 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 22691 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 22692 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 22693 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKAYAAN NEGARA LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22694 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 22695 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 22696 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 22697 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 22698 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 22699 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKAYAAN NEGARA LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 22700 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 22701 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 22702 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 22703 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKAYAAN NEGARA LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 22704 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 22705 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 22706 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KEKAYAAN NEGARA LAINNYA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 22707 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 22708 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 22709 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKAYAAN NEGARA LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 22710 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 22711 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 22712 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 22713 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKAYAAN NEGARA LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 22714 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 22715 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 22716 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 22717 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KEKAYAAN NEGARA LAINNYA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 22718 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 22719 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 22720 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 22721 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKAYAAN NEGARA LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22722 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 22723 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 22724 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP KSS KEKAYAAN NEGARA LAINNYA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 22725 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 22726 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 22727 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKAYAAN NEGARA LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 22728 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 22729 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 22730 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 22731 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKAYAAN NEGARA LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 22732 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 22733 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 22734 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 22735 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 22736 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 22737 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 22738 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 22739 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML KSS KEKAYAAN NEGARA LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 22740 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 22741 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 22742 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Terhadap Kekayaan Negara lainnya Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 22743 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI UNRAS ANARKIS DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 22744 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML TP YANG BERIMPLIKASI KONTIJENSI UNRAS ANARKIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 22745 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 22746 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 22747 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 22748 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 22749 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML TP YANG BERIMPLIKASI KONTIJENSI UNRAS ANARKIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 22750 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 22751 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 22752 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 22753 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML TP YANG BERIMPLIKASI KONTIJENSI UNRAS ANARKIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22754 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 22755 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 22756 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 22757 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 22758 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 22759 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML TP YANG BERIMPLIKASI KONTIJENSI UNRAS ANARKIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 22760 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 22761 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 22762 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 22763 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML TP YANG BERIMPLIKASI KONTIJENSI UNRAS ANARKIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 22764 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 22765 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 22766 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI UNRAS ANARKIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 22767 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 22768 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 22769 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML TP YANG BERIMPLIKASI KONTIJENSI UNRAS ANARKIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 22770 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 22771 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 22772 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 22773 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML TP YANG BERIMPLIKASI KONTIJENSI UNRAS ANARKIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 22774 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 22775 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 22776 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 22777 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta JML TP YANG BERIMPLIKASI KONTIJENSI UNRAS ANARKIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 22778 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 22779 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 22780 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 22781 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML TP YANG BERIMPLIKASI KONTIJENSI UNRAS ANARKIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22782 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 22783 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 22784 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI UNRAS ANARKIS DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 22785 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 22786 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 22787 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML TP YANG BERIMPLIKASI KONTIJENSI UNRAS ANARKIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 22788 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 22789 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 22790 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 22791 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML TP YANG BERIMPLIKASI KONTIJENSI UNRAS ANARKIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 22792 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 22793 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 22794 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 22795 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 22796 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 22797 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 22798 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 22799 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML TP YANG BERIMPLIKASI KONTIJENSI UNRAS ANARKIS DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 22800 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 22801 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 22802 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Unjuk Rasa Anarkis Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 22803 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Polresta Kota Yogyakarta JML TP YANG BERIMPLIKASI KONTIJENSI RUSUH MASAL DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 22804 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI RUSUH MASAL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 22805 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 22806 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 22807 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 22808 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 22809 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI RUSUH MASAL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 22810 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 22811 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 22812 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 22813 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI RUSUH MASAL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22814 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 22815 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 22816 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 22817 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 22818 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 22819 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI RUSUH MASAL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 22820 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 22821 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 22822 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 22823 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI RUSUH MASAL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 22824 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 22825 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 22826 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI RUSUH MASAL DI KEMATREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 22827 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 22828 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 22829 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI RUSUH MASAL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 22830 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 22831 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 22832 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 22833 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI RUSUH MASAL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 22834 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 22835 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 22836 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 22837 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI RUSUH MASAL DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 22838 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 22839 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 22840 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 22841 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI RUSUH MASAL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22842 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 22843 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 22844 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI RUSUH MASAL DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 22845 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 22846 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 22847 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI RUSUH MASAL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 22848 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 22849 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 22850 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 22851 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI RUSUH MASAL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 22852 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 22853 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 22854 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 22855 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 22856 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 22857 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 22858 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 22859 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI RUSUH MASAL DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 22860 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 22861 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 22862 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Rusuh Masal Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 22863 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI SARA DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 22864 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI SARA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 22865 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 22866 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 22867 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 22868 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 22869 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI SARA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 22870 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 22871 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 22872 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 22873 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI SARA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22874 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 22875 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 22876 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 22877 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 22878 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 22879 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI SARA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 22880 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 22881 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 22882 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 22883 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI SARA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 22884 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 22885 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 22886 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP LP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI SARA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 22887 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 22888 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 22889 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI SARA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 22890 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 22891 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 22892 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 22893 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI SARA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 22894 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 22895 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 22896 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 22897 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI SARA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 22898 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 22899 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 22900 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 22901 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI SARA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22902 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 22903 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 22904 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI SARA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 22905 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 22906 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 22907 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI SARA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 22908 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 22909 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 22910 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 22911 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI SARA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 22912 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 22913 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 22914 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 22915 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 22916 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 22917 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 22918 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 22919 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI SARA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 22920 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 22921 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 22922 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Sara Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 22923 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI LAINNYA DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 22924 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 22925 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 22926 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 22927 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 22928 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 22929 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 22930 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 22931 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 22932 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 22933 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22934 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 22935 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 22936 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 22937 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 22938 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 22939 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 22940 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 22941 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 22942 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 22943 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 22944 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 22945 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 22946 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI LAINNYA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 22947 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 22948 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 22949 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 22950 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 22951 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 22952 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 22953 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 22954 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 22955 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 22956 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 22957 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI LAINNYA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 22958 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 22959 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 22960 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 22961 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22962 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 22963 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 22964 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI LAINNYA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 22965 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 22966 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 22967 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 22968 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 22969 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 22970 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 22971 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 22972 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 22973 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 22974 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 22975 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 22976 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 22977 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 22978 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 22979 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML TP YG BERIMPLIKASI KONTIJENSI LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 22980 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 22981 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 22982 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi lainnya Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 22983 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM BERAT DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 22984 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM BERAT DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 22985 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 22986 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 22987 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 22988 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 22989 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM BERAT DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 22990 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 22991 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 22992 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 22993 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM BERAT DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 22994 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 22995 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 22996 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 22997 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 22998 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 22999 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM BERAT DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 23000 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 23001 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 23002 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 23003 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM BERAT DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 23004 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 23005 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 23006 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP TP PELANGGARAN HAM BERAT DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 23007 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 23008 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 23009 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM BERAT DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 23010 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 23011 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 23012 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 23013 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM BERAT DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 23014 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 23015 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 23016 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 23017 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP TP PELANGGARAN HAM BERAT DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 23018 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 23019 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 23020 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 23021 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM BERAT DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23022 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 23023 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 23024 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP TP PELANGGARAN HAM BERAT DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 23025 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 23026 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 23027 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM BERAT DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 23028 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 23029 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 23030 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 23031 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM BERAT DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 23032 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 23033 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 23034 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 23035 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 23036 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 23037 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 23038 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 23039 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM BERAT DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 23040 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 23041 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 23042 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 23043 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM THD ANAK DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 23044 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM THD ANAK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 23045 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 23046 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 23047 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 23048 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 23049 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM THD ANAK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 23050 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 23051 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 23052 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 23053 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM THD ANAK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23054 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 23055 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 23056 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 23057 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 23058 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 23059 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM THD ANAK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 23060 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 23061 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 23062 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 23063 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM THD ANAK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 23064 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 23065 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 23066 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP TP PELANGGARAN HAM THD ANAK DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 23067 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 23068 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 23069 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM THD ANAK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 23070 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 23071 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 23072 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 23073 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM THD ANAK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 23074 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 23075 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 23076 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 23077 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP TP PELANGGARAN HAM THD ANAK DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 23078 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 23079 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 23080 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 23081 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM THD ANAK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23082 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 23083 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 23084 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP TP PELANGGARAN HAM THD ANAK DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 23085 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 23086 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 23087 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM THD ANAK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 23088 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 23089 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 23090 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 23091 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM THD ANAK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 23092 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 23093 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 23094 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 23095 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 23096 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 23097 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 23098 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 23099 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM THD ANAK DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 23100 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 23101 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 23102 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM Terhadap Anak Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 23103 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM LAINNYA DI KOTA YKA perkara 0.0 Non Prioritas - - 23104 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kemantren Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 23105 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Kricak Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 23106 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Karangwaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 23107 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 23108 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Bener Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 23109 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kemantren Jetis Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 23110 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Bumijo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 23111 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Cokrodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 23112 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Gowongan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 23113 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kemantren Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23114 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Demangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 23115 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Kotabaru Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 23116 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Klitren Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 23117 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Baciro Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 23118 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Terban Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 23119 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kemantren Danurejan Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 23120 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Suryatmajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 23121 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Tegalpanggung Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 23122 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Bausasran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 23123 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kemantren Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 23124 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Sosromenduran Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 23125 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Pringgokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 23126 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kemantren Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta TKP TP PELANGGARAN HAM LAINNYA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 23127 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 23128 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Notoprajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 23129 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kemantren Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 23130 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Pakuncen Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 23131 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 23132 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Patangpuluhan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 23133 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kemantren Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 23134 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Gedongkiwo Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 23135 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Suryodiningratan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 23136 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 23137 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kemantren Kraton Polresta Kota Yogyakarta TKP LP PELANGGARAN HAM LAINNYA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 23138 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Patehan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 23139 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Panembahan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 23140 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Kadipaten Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 23141 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kemantren Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23142 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Ngupasan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 23143 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Prawirodirjan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 23144 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kemantren Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta TKP TP PELANGGARAN HAM LAINNYA DI KEMANTREN perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 23145 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Purwokinanti Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 23146 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Gunungketur Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 23147 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kemantren Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 23148 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Keparakan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 23149 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Wirogunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 23150 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Brontokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 23151 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kemantren Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 23152 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Semaki Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 23153 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Mujamuju Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 23154 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Tahunan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 23155 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Warungboto Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 23156 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Pandeyan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 23157 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Sorosutan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 23158 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Giwangan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 23159 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kemantren Kotagede Polresta Kota Yogyakarta JML TP PELANGGARAN HAM LAINNYA DI POLSEK perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 23160 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Rejowinangun Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 23161 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Prenggan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 23162 "" "" "" Jumlah Tindak Pidana Pelanggaran HAM lainnya Kelurahan Purbayan Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 23163 "" "" "" Kasus Pertikaian Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 23164 "" "" "" Kasus Pertikaian Antar Etnis Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 23165 "" "" "" Kasus Pertikaian Antar Wilayah Desa Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 23166 "" "" "" Kasus Pertikaian Antar Agama Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 23167 "" "" "" Kasus Pertikaian Antar Simpatisan Parpol Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 23168 "" "" "" Kasus Pertikaian Antar Pelajar Polresta Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 23169 "" "" "" Korban Pertikaian Polresta Kota Yogyakarta "" jiwa 0.0 Non Prioritas - - 23170 "" "" "" Korban Pertikaian Meninggal Dunia Polresta Kota Yogyakarta "" jiwa 0.0 Non Prioritas - - 23171 "" "" "" Korban Pertikaian Luka-luka Polresta Kota Yogyakarta "" jiwa 0.0 Non Prioritas - - 23172 "" "" "" Kerugian Material Akibat Pertikaian Antar Warga/Unjuk Rasa Polresta Kota Yogyakarta "" ribu-rupiah 0.0 Non Prioritas - - 23173 "" "" "" Jumlah Pengungsi Akibat Pertikaian Antar Warga/ Unjuk Rasa Polresta Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 23174 "" "" "" Kejadian Unjuk Rasa Polresta Kota Yogyakarta JML GIAT UNRAS DI KOTA YKA perkara 88.0 Non Prioritas - - 23175 "" "" "" Kejadian Unjuk Rasa Anarkis Polresta Kota Yogyakarta JML UNRAS ANARKIS perkara 0.0 Non Prioritas - - 23176 "" "" "" Kejadian Unjuk Rasa Damai Polresta Kota Yogyakarta JML UNRAS DAMAI perkara 88.0 Non Prioritas - - 23177 "" "" "" Kejadian Unjuk Rasa Menurut Bidang Polresta Kota Yogyakarta JML GIAT UNRAS DI KOTA YKA perkara 88.0 Non Prioritas - - 23178 "" "" "" Kejadian Unjuk Rasa Bidang Politik Polresta Kota Yogyakarta JML UNRAS BID POLITIK perkara 66.0 Non Prioritas - - 23179 "" "" "" Kejadian Unjuk Rasa Bidang Ekonomi & lainnya Polresta Kota Yogyakarta JML UNRAS BID EKONOMI perkara 18.0 Non Prioritas - - 23180 "" "" "" Kejadian Unjuk Rasa Bidang lainnya Polresta Kota Yogyakarta JML UNRAS BID LAINNYA perkara 4.0 Non Prioritas - - 23181 "" "" "" Jumlah Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 113.0 Non Prioritas - - 23182 "" "" "" Jumlah Penemuan Mayat Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 38.0 Non Prioritas - - 23183 "" "" "" Jumlah Penemuan Mayat Bulan Januari Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 1.0 Non Prioritas - - 23184 "" "" "" Jumlah Penemuan Mayat Bulan Februari Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 5.0 Non Prioritas - - 23185 "" "" "" Jumlah Penemuan Mayat Bulan Maret Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 4.0 Non Prioritas - - 23186 "" "" "" Jumlah Penemuan Mayat Bulan April Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 3.0 Non Prioritas - - 23187 "" "" "" Jumlah Penemuan Mayat Bulan Mei Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 7.0 Non Prioritas - - 23188 "" "" "" Jumlah Penemuan Mayat Bulan Juni Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 2.0 Non Prioritas - - 23189 "" "" "" Jumlah Penemuan Mayat Bulan Juli Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 1.0 Non Prioritas - - 23190 "" "" "" Jumlah Penemuan Mayat Bulan Agustus Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 4.0 Non Prioritas - - 23191 "" "" "" Jumlah Penemuan Mayat Bulan September Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23192 "" "" "" Jumlah Penemuan Mayat Bulan Oktober Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 5.0 Non Prioritas - - 23193 "" "" "" Jumlah Penemuan Mayat Bulan November Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 3.0 Non Prioritas - - 23194 "" "" "" Jumlah Penemuan Mayat Bulan Desember Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 3.0 Non Prioritas - - 23195 "" "" "" Jumlah Bunuh Diri/Gantung Diri Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 6.0 Non Prioritas - - 23196 "" "" "" Jumlah Bunuh Diri/Gantung Diri Bulan Januari Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23197 "" "" "" Jumlah Bunuh Diri/Gantung Diri Bulan Februari Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 1.0 Non Prioritas - - 23198 "" "" "" Jumlah Bunuh Diri/Gantung Diri Bulan Maret Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 2.0 Non Prioritas - - 23199 "" "" "" Jumlah Bunuh Diri/Gantung Diri Bulan April Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23200 "" "" "" Jumlah Bunuh Diri/Gantung Diri Bulan Mei Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 1.0 Non Prioritas - - 23201 "" "" "" Jumlah Bunuh Diri/Gantung Diri Bulan Juni Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23202 "" "" "" Jumlah Bunuh Diri/Gantung Diri Bulan Juli Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23203 "" "" "" Jumlah Bunuh Diri/Gantung Diri Bulan Agustus Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 1.0 Non Prioritas - - 23204 "" "" "" Jumlah Bunuh Diri/Gantung Diri Bulan September Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23205 "" "" "" Jumlah Bunuh Diri/Gantung Diri Bulan Oktober Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 1.0 Non Prioritas - - 23206 "" "" "" Jumlah Bunuh Diri/Gantung Diri Bulan November Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23207 "" "" "" Jumlah Bunuh Diri/Gantung Diri Bulan Desember Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23208 "" "" "" Jumlah Kebakaran Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 20.0 Non Prioritas - - 23209 "" "" "" Jumlah Kebakaran Bulan Januari Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 1.0 Non Prioritas - - 23210 "" "" "" Jumlah Kebakaran Bulan Februari Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 1.0 Non Prioritas - - 23211 "" "" "" Jumlah Kebakaran Bulan Maret Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 2.0 Non Prioritas - - 23212 "" "" "" Jumlah Kebakaran Bulan April Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 1.0 Non Prioritas - - 23213 "" "" "" Jumlah Kebakaran Bulan Mei Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 3.0 Non Prioritas - - 23214 "" "" "" Jumlah Kebakaran Bulan Juni Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 1.0 Non Prioritas - - 23215 "" "" "" Jumlah Kebakaran Bulan Juli Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 2.0 Non Prioritas - - 23216 "" "" "" Jumlah Kebakaran Bulan Agustus Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 2.0 Non Prioritas - - 23217 "" "" "" Jumlah Kebakaran Bulan September Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23218 "" "" "" Jumlah Kebakaran Bulan Oktober Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 3.0 Non Prioritas - - 23219 "" "" "" Jumlah Kebakaran Bulan November Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 2.0 Non Prioritas - - 23220 "" "" "" Jumlah Kebakaran Bulan Desember Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 2.0 Non Prioritas - - 23221 "" "" "" Jumlah Laka Kerja Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 4.0 Non Prioritas - - 23222 "" "" "" Jumlah Laka Kerja Bulan Januari Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23223 "" "" "" Jumlah Laka Kerja Bulan Februari Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23224 "" "" "" Jumlah Laka Kerja Bulan Maret Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23225 "" "" "" Jumlah Laka Kerja Bulan April Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23226 "" "" "" Jumlah Laka Kerja Bulan Mei Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23227 "" "" "" Jumlah Laka Kerja Bulan Juni Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23228 "" "" "" Jumlah Laka Kerja Bulan Juli Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 2.0 Non Prioritas - - 23229 "" "" "" Jumlah Laka Kerja Bulan Agustus Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23230 "" "" "" Jumlah Laka Kerja Bulan September Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23231 "" "" "" Jumlah Laka Kerja Bulan Oktober Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 1.0 Non Prioritas - - 23232 "" "" "" Jumlah Laka Kerja Bulan November Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 1.0 Non Prioritas - - 23233 "" "" "" Jumlah Laka Kerja Bulan Desember Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23234 "" "" "" Jumlah Orang Hilang Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 29.0 Non Prioritas - - 23235 "" "" "" Jumlah Orang Hilang Bulan Januari Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 6.0 Non Prioritas - - 23236 "" "" "" Jumlah Orang Hilang Bulan Februari Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 3.0 Non Prioritas - - 23237 "" "" "" Jumlah Orang Hilang Bulan Maret Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 3.0 Non Prioritas - - 23238 "" "" "" Jumlah Orang Hilang Bulan April Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 4.0 Non Prioritas - - 23239 "" "" "" Jumlah Orang Hilang Bulan Mei Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 4.0 Non Prioritas - - 23240 "" "" "" Jumlah Orang Hilang Bulan Juni Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 1.0 Non Prioritas - - 23241 "" "" "" Jumlah Orang Hilang Bulan Juli Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23242 "" "" "" Jumlah Orang Hilang Bulan Agustus Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 1.0 Non Prioritas - - 23243 "" "" "" Jumlah Orang Hilang Bulan September Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 1.0 Non Prioritas - - 23244 "" "" "" Jumlah Orang Hilang Bulan Oktober Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 1.0 Non Prioritas - - 23245 "" "" "" Jumlah Orang Hilang Bulan November Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 3.0 Non Prioritas - - 23246 "" "" "" Jumlah Orang Hilang Bulan Desember Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 2.0 Non Prioritas - - 23247 "" "" "" Jumlah Kasus Miras Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 16.0 Non Prioritas - - 23248 "" "" "" Jumlah Kasus Miras Bulan Januari Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23249 "" "" "" Jumlah Kasus Miras Bulan Februari Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23250 "" "" "" Jumlah Kasus Miras Bulan Maret Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23251 "" "" "" Jumlah Kasus Miras Bulan April Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23252 "" "" "" Jumlah Kasus Miras Bulan Mei Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23253 "" "" "" Jumlah Kasus Miras Bulan Juni Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 4.0 Non Prioritas - - 23254 "" "" "" Jumlah Kasus Miras Bulan Juli Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 1.0 Non Prioritas - - 23255 "" "" "" Jumlah Kasus Miras Bulan Agustus Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 9.0 Non Prioritas - - 23256 "" "" "" Jumlah Kasus Miras Bulan September Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 1.0 Non Prioritas - - 23257 "" "" "" Jumlah Kasus Miras Bulan Oktober Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 1.0 Non Prioritas - - 23258 "" "" "" Jumlah Kasus Miras Bulan November Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23259 "" "" "" Jumlah Kasus Miras Bulan Desember Polresta Kota Yogyakarta "" kejadian 0.0 Non Prioritas - - 23260 "" "" "" Angka Kriminalitas yang Tertangani Polresta Kota Yogyakarta "" persen 75.87 Non Prioritas - - 23261 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminalitas Polresta Kota Yogyakarta "" kasus 481.0 Non Prioritas - - 23262 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminalitas Polresta Kota Yogyakarta "" kasus 634.0 Non Prioritas - - 23263 "" "" "" Angka Kriminalitas Narkoba yang Tertangani Polresta Kota Yogyakarta "" persen 96.77 Non Prioritas - - 23264 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminali Kasus Narkoba Polresta Kota Yogyakarta "" kasus 120.0 Non Prioritas - - 23265 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminal Kasus Narkoba Polresta Kota Yogyakarta JML TP NARKOBA DI SAT NARKOBA POLRESTA perkara 39.0 Non Prioritas - - 23266 "" "" "" Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk Polresta Kota Yogyakarta "" jiwa 11.57 Non Prioritas - - 23267 "" "" "" Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminalitas Polresta Kota Yogyakarta "" kasus 481.0 Non Prioritas - - 23268 "" "" "" Angka Crime Rate Per 100.000 Penduduk Polresta Kota Yogyakarta "" persen 152.55 Non Prioritas - - 23269 "" "" "" Jumlah Tindak Kriminalitas Polresta Kota Yogyakarta "" kasus 634.0 Non Prioritas - - 23270 "" "" "" Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Kota Yogyakarta "" kecelakaan 656.0 Non Prioritas - - 23271 "" "" "" Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Bulan Januari Polresta Kota Yogyakarta "" kecelakaan 60.0 Non Prioritas - - 23272 "" "" "" Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Bulan Februari Polresta Kota Yogyakarta "" kecelakaan 64.0 Non Prioritas - - 23273 "" "" "" Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Bulan Maret Polresta Kota Yogyakarta "" kecelakaan 48.0 Non Prioritas - - 23274 "" "" "" Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Bulan April Polresta Kota Yogyakarta "" kecelakaan 37.0 Non Prioritas - - 23275 "" "" "" Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Bulan Mei Polresta Kota Yogyakarta "" kecelakaan 51.0 Non Prioritas - - 23276 "" "" "" Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Bulan Juni Polresta Kota Yogyakarta "" kecelakaan 40.0 Non Prioritas - - 23277 "" "" "" Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Bulan Juli Polresta Kota Yogyakarta "" kecelakaan 41.0 Non Prioritas - - 23278 "" "" "" Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Bulan Agustus Polresta Kota Yogyakarta "" kecelakaan 56.0 Non Prioritas - - 23279 "" "" "" Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Bulan September Polresta Kota Yogyakarta "" kecelakaan 65.0 Non Prioritas - - 23280 "" "" "" Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Bulan Oktober Polresta Kota Yogyakarta "" kecelakaan 56.0 Non Prioritas - - 23281 "" "" "" Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Bulan November Polresta Kota Yogyakarta "" kecelakaan 53.0 Non Prioritas - - 23282 "" "" "" Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Bulan Desember Polresta Kota Yogyakarta "" kecelakaan 85.0 Non Prioritas - - 23283 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Polresta Kota Yogyakarta "" kecelakaan 854.0 Non Prioritas - - 23284 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Meninggal Polresta Kota Yogyakarta "" orang 20.0 Non Prioritas - - 23285 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Meninggal Bulan Januari Polresta Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas - - 23286 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Meninggal Bulan Februari Polresta Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 23287 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Meninggal Bulan Maret Polresta Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 23288 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Meninggal Bulan April Polresta Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas - - 23289 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Meninggal Bulan Mei Polresta Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 23290 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Meninggal Bulan Juni Polresta Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas - - 23291 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Meninggal Bulan Juli Polresta Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 23292 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Meninggal Bulan Agustus Polresta Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 23293 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Meninggal Bulan September Polresta Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas - - 23294 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Meninggal Bulan Oktober Polresta Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas - - 23295 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Meninggal Bulan November Polresta Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 23296 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Meninggal Bulan Desember Polresta Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas - - 23297 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Berat Polresta Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas - - 23298 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Berat Bulan Januari Polresta Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 23299 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Berat Bulan Februari Polresta Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 23300 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Berat Bulan Maret Polresta Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 23301 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Berat Bulan April Polresta Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 23302 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Berat Bulan Mei Polresta Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 23303 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Berat Bulan Juni Polresta Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 23304 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Berat Bulan Juli Polresta Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 23305 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Berat Bulan Agustus Polresta Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 23306 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Berat Bulan September Polresta Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 23307 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Berat Bulan Oktober Polresta Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 23308 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Berat Bulan November Polresta Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas - - 23309 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Berat Bulan Desember Polresta Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 23310 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Ringan Polresta Kota Yogyakarta "" orang 839.0 Non Prioritas - - 23311 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Ringan Bulan Januari Polresta Kota Yogyakarta "" orang 59.0 Non Prioritas - - 23312 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Ringan Bulan Februari Polresta Kota Yogyakarta "" orang 71.0 Non Prioritas - - 23313 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Ringan Bulan Maret Polresta Kota Yogyakarta "" orang 56.0 Non Prioritas - - 23314 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Ringan Bulan April Polresta Kota Yogyakarta "" orang 59.0 Non Prioritas - - 23315 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Ringan Bulan Mei Polresta Kota Yogyakarta "" orang 56.0 Non Prioritas - - 23316 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Ringan Bulan Juni Polresta Kota Yogyakarta "" orang 51.0 Non Prioritas - - 23317 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Ringan Bulan Juli Polresta Kota Yogyakarta "" orang 68.0 Non Prioritas - - 23318 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Ringan Bulan Agustus Polresta Kota Yogyakarta "" orang 63.0 Non Prioritas - - 23319 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Ringan Bulan September Polresta Kota Yogyakarta "" orang 67.0 Non Prioritas - - 23320 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Ringan Bulan Oktober Polresta Kota Yogyakarta "" orang 82.0 Non Prioritas - - 23321 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Ringan Bulan November Polresta Kota Yogyakarta "" orang 82.0 Non Prioritas - - 23322 "" "" "" Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Luka Ringan Bulan Desember Polresta Kota Yogyakarta "" orang 125.0 Non Prioritas - - 23323 "" "" "" Jumlah Kerugian Material Kecelakaan Lalu Lintas Bulan Januari Polresta Kota Yogyakarta "" ribu-rupiah 30600000.0 Non Prioritas - - 23324 "" "" "" Jumlah Kerugian Material Kecelakaan Lalu Lintas Bulan Februari Polresta Kota Yogyakarta "" ribu-rupiah 14900000.0 Non Prioritas - - 23325 "" "" "" Jumlah Kerugian Material Kecelakaan Lalu Lintas Bulan Maret Polresta Kota Yogyakarta "" ribu-rupiah 18550000.0 Non Prioritas - - 23326 "" "" "" Jumlah Kerugian Material Kecelakaan Lalu Lintas Bulan April Polresta Kota Yogyakarta "" ribu-rupiah 85550000.0 Non Prioritas - - 23327 "" "" "" Jumlah Kerugian Material Kecelakaan Lalu Lintas Bulan Mei Polresta Kota Yogyakarta "" ribu-rupiah 28900000.0 Non Prioritas - - 23328 "" "" "" Jumlah Kerugian Material Kecelakaan Lalu Lintas Bulan Juni Polresta Kota Yogyakarta "" ribu-rupiah 31750000.0 Non Prioritas - - 23329 "" "" "" Jumlah Kerugian Material Kecelakaan Lalu Lintas Bulan Juli Polresta Kota Yogyakarta "" ribu-rupiah 12250000.0 Non Prioritas - - 23330 "" "" "" Jumlah Kerugian Material Kecelakaan Lalu Lintas Bulan Agustus Polresta Kota Yogyakarta "" ribu-rupiah 34000000.0 Non Prioritas - - 23331 "" "" "" Jumlah Kerugian Material Kecelakaan Lalu Lintas Bulan September Polresta Kota Yogyakarta "" ribu-rupiah 30200000.0 Non Prioritas - - 23332 "" "" "" Jumlah Kerugian Material Kecelakaan Lalu Lintas Bulan Oktober Polresta Kota Yogyakarta "" ribu-rupiah 19000000.0 Non Prioritas - - 23333 "" "" "" Jumlah Kerugian Material Kecelakaan Lalu Lintas Bulan November Polresta Kota Yogyakarta "" ribu-rupiah 26750000.0 Non Prioritas - - 23334 "" "" "" Jumlah Kerugian Material Kecelakaan Lalu Lintas Bulan Desember Polresta Kota Yogyakarta "" ribu-rupiah 30350000.0 Non Prioritas - - 23335 "" "" "" Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Polresta Kota Yogyakarta "" pelanggaran 6650.0 Non Prioritas - - 23336 "" "" "" Jumlah Denda Lalu Lintas Polresta Kota Yogyakarta "" ribu-rupiah 756645000.0 Non Prioritas - - 23337 "" "" "" Polresta Yogyakarta Polresta Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71 - 23338 "" "" "" Jumlah Anggota Polki Polresta Yogyakarta Polresta Kota Yogyakarta "" orang 584.0 Non Prioritas 34.71 - 23339 "" "" "" Jumlah Anggota Polwan Polresta Yogyakarta Polresta Kota Yogyakarta "" orang 54.0 Non Prioritas 34.71 - 23340 "" "" "" Jumlah Kepala Kepolisian Sektor Laki-Laki Polresta Kota Yogyakarta "" orang 13.0 Non Prioritas - - 23341 "" "" "" Jumlah Kepala Kepolisian Sektor Perempuan Polresta Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 23342 "" "" "" Jumlah Pos Keamanan (Polisi) Polresta Kota Yogyakarta "" orang 27.0 Non Prioritas - - 23343 "" "" "" Polsek Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 23344 "" "" "" Polsek Jetis Polresta Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas - - 23345 "" "" "" Polsek Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas - - 23346 "" "" "" Polsek Danurejan Polresta Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas - - 23347 "" "" "" Polsek Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 23348 "" "" "" Polsek Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas - - 23349 "" "" "" Polsek Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas - - 23350 "" "" "" Polsek Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas - - 23351 "" "" "" Polsek Keraton Polresta Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas - - 23352 "" "" "" Polsek Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas - - 23353 "" "" "" Polsek Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas - - 23354 "" "" "" Polsek Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas - - 23355 "" "" "" Polsek Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas - - 23356 "" "" "" Polsek Kotagede Polresta Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas - - 23357 "" "" "" Jumlah Polisi Laki-Laki Polresta Kota Yogyakarta "" orang 702.0 Non Prioritas - - 23358 "" "" "" Jumlah Anggota Polki Polsek Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" orang 48.0 Non Prioritas 34.71.01 - 23359 "" "" "" Jumlah Anggota Polki Polsek Jetis Polresta Kota Yogyakarta "" orang 50.0 Non Prioritas - - 23360 "" "" "" Jumlah Anggota Polki Polsek Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" orang 53.0 Non Prioritas - - 23361 "" "" "" Jumlah Anggota Polki Polsek Danurejan Polresta Kota Yogyakarta "" orang 52.0 Non Prioritas - - 23362 "" "" "" Jumlah Anggota Polki Polsek Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta "" orang 47.0 Non Prioritas 34.71.05 - 23363 "" "" "" Jumlah Anggota Polki Polsek Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" orang 44.0 Non Prioritas - - 23364 "" "" "" Jumlah Anggota Polki Polsek Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" orang 51.0 Non Prioritas - - 23365 "" "" "" Jumlah Anggota Polki Polsek Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" orang 49.0 Non Prioritas - - 23366 "" "" "" Jumlah Anggota Polki Polsek Keraton Polresta Kota Yogyakarta "" orang 43.0 Non Prioritas - - 23367 "" "" "" Jumlah Anggota Polki Polsek Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta "" orang 53.0 Non Prioritas - - 23368 "" "" "" Jumlah Anggota Polki Polsek Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta "" orang 42.0 Non Prioritas - - 23369 "" "" "" Jumlah Anggota Polki Polsek Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta "" orang 49.0 Non Prioritas - - 23370 "" "" "" Jumlah Anggota Polki Polsek Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta "" orang 70.0 Non Prioritas - - 23371 "" "" "" Jumlah Anggota Polki Polsek Kotagede Polresta Kota Yogyakarta "" orang 51.0 Non Prioritas - - 23372 "" "" "" Jumlah Polisi Perempuan Polresta Kota Yogyakarta "" orang 23.0 Non Prioritas - - 23373 "" "" "" Jumlah Anggota Polwan Polsek Tegalrejo Polresta Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.01 - 23374 "" "" "" Jumlah Anggota Polwan Polsek Jetis Polresta Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 23375 "" "" "" Jumlah Anggota Polwan Polsek Gondokusuman Polresta Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 23376 "" "" "" Jumlah Anggota Polwan Polsek Danurejan Polresta Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 23377 "" "" "" Jumlah Anggota Polwan Polsek Gedongtengen Polresta Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 23378 "" "" "" Jumlah Anggota Polwan Polsek Ngampilan Polresta Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas - - 23379 "" "" "" Jumlah Anggota Polwan Polsek Wirobrajan Polresta Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas - - 23380 "" "" "" Jumlah Anggota Polwan Polsek Mantrijeron Polresta Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 23381 "" "" "" Jumlah Anggota Polwan Polsek Keraton Polresta Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas - - 23382 "" "" "" Jumlah Anggota Polwan Polsek Gondomanan Polresta Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 23383 "" "" "" Jumlah Anggota Polwan Polsek Pakualaman Polresta Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 23384 "" "" "" Jumlah Anggota Polwan Polsek Mergangsan Polresta Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas - - 23385 "" "" "" Jumlah Anggota Polwan Polsek Umbulharjo Polresta Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas - - 23386 "" "" "" Jumlah Anggota Polwan Polsek Kotagede Polresta Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 23387 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Polresta Kota Yogyakarta "" anak 10.0 Non Prioritas - - 23388 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Polresta Kota Yogyakarta "" anak 0.0 Non Prioritas - - 23389 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 568.0 Non Prioritas - - 23390 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 23391 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 23392 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 23393 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 23394 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 23395 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 23396 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 23397 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 23398 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 23399 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 23400 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23401 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 23402 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 23403 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 23404 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 23405 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 23406 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 23407 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 23408 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 23409 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 23410 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 23411 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 23412 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 23413 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 23414 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 23415 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 23416 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 23417 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 23418 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 23419 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 23420 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 23421 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 23422 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 23423 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 23424 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 23425 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 23426 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 23427 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 23428 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23429 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 23430 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 23431 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 23432 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 23433 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 23434 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 23435 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 23436 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 23437 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 23438 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 23439 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 23440 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 23441 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 23442 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 23443 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 23444 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 23445 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 23446 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 23447 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 23448 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 23449 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 23450 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 568.0 Non Prioritas - - 23451 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 65.0 Non Prioritas 34.71.01 - 23452 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 23453 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 42.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 23454 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 23.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 23455 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 23456 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 23457 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 23458 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 23459 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 23460 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 44.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23461 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 44.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 23462 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 23463 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 23464 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 23465 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 23466 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 23467 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 23468 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 23469 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 23470 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 23471 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 23472 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 23473 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 23474 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 23475 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 23476 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 74.0 Non Prioritas 34.71.07 - 23477 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 23478 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 74.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 23479 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 23480 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 23481 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 23482 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 23483 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 23484 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.09 - 23485 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 23486 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 23487 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 23488 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23489 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 23490 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 23491 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 59.0 Non Prioritas 34.71.11 - 23492 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 59.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 23493 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 23494 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 61.0 Non Prioritas 34.71.12 - 23495 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 61.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 23496 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 23497 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 23498 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 42.0 Non Prioritas 34.71.13 - 23499 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 23500 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 23501 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 23502 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 23503 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 23504 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 23505 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 31.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 23506 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 217.0 Non Prioritas 34.71.14 - 23507 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 31.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 23508 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 184.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 23509 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 23510 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 977.0 Non Prioritas - - 23511 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 506.0 Non Prioritas - - 23512 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 23513 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 23514 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 23515 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 23516 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 23517 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 23518 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 23519 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 23520 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 23521 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23522 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 23523 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 23524 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 23525 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 23526 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 23527 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 23528 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 23529 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 23530 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 23531 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 23532 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 23533 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 23534 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 23535 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 23536 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 23537 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 23538 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 23539 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 23540 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 23541 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 23542 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 23543 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 23544 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 23545 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 23546 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 23547 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 23548 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 23549 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23550 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 23551 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 23552 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 23553 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 23554 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 23555 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 23556 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 23557 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 23558 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 23559 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 506.0 Non Prioritas 34.71.13 - 23560 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 23561 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 23562 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 23563 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 23564 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 23565 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 23566 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 506.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 23567 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 23568 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 23569 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 23570 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 23571 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 471.0 Non Prioritas - - 23572 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 23573 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 23574 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 23575 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 23576 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 23577 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 23578 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 23579 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 23580 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 23581 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23582 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 23583 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 23584 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 23585 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 23586 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 23587 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 23588 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 23589 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 23590 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 23591 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 23592 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 23593 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 23594 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 23595 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 23596 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 23597 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 23598 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 23599 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 23600 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 23601 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 23602 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 23603 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 23604 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 23605 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 23606 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 23607 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 23608 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 23609 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23610 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 23611 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 23612 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 23613 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 23614 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 23615 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 23616 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 23617 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 23618 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 23619 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 100.0 Non Prioritas 34.71.13 - 23620 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 23621 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 23622 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 23623 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 23624 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 23625 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 23626 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 100.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 23627 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 371.0 Non Prioritas 34.71.14 - 23628 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 23629 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 211.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 23630 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 160.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 23631 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3140.0 Non Prioritas - - 23632 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 696.0 Non Prioritas - - 23633 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 23634 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 23635 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 23636 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 23637 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 23638 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 23639 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 23640 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 23641 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 23642 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23643 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 23644 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 23645 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 23646 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 23647 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 23648 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 23649 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 23650 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 23651 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 23652 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 23653 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 23654 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 23655 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 23656 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 23657 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 23658 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 23659 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 23660 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 23661 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 23662 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 23663 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 23664 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 23665 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 23666 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 23667 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 23668 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 23669 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 23670 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23671 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 23672 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 23673 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 23674 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 23675 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 23676 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 23677 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 23678 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 23679 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 23680 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 696.0 Non Prioritas 34.71.13 - 23681 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 23682 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 23683 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 23684 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 23685 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 23686 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 23687 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 696.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 23688 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 23689 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 23690 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 23691 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 23692 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 2444.0 Non Prioritas - - 23693 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 23694 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 23695 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 23696 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 23697 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 23698 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 23699 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 23700 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 23701 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 23702 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23703 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 23704 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 23705 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 23706 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 23707 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 23708 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 23709 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 23710 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 23711 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 23712 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 152.0 Non Prioritas 34.71.05 - 23713 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 152.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 23714 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 23715 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 638.0 Non Prioritas 34.71.06 - 23716 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 23717 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 638.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 23718 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 882.0 Non Prioritas 34.71.07 - 23719 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 23720 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 882.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 23721 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 23722 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.08 - 23723 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 23724 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 23725 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 23726 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 23727 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 23728 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 23729 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 23730 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23731 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 23732 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 23733 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 23734 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 23735 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 23736 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 520.0 Non Prioritas 34.71.12 - 23737 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 23738 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 23739 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 520.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 23740 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 23741 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 23742 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 23743 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 23744 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 23745 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 23746 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 23747 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 23748 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 235.0 Non Prioritas 34.71.14 - 23749 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 23750 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 235.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 23751 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 23752 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3164.0 Non Prioritas - - 23753 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 1543.0 Non Prioritas - - 23754 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 23755 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 23756 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 23757 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 23758 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 23759 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 23760 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 23761 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 23762 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 23763 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 816.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23764 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 23765 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 23766 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 23767 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 23768 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 816.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 23769 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 23770 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 23771 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 23772 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 23773 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 23774 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 23775 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 23776 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 727.0 Non Prioritas 34.71.06 - 23777 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 727.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 23778 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 23779 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 23780 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 23781 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 23782 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 23783 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 23784 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 23785 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 23786 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 23787 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 23788 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 23789 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 23790 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 23791 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23792 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 23793 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 23794 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 23795 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 23796 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 23797 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 23798 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 23799 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 23800 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 23801 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 23802 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 23803 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 23804 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 23805 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 23806 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 23807 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 23808 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 23809 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 23810 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 23811 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 23812 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 23813 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 1621.0 Non Prioritas - - 23814 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 23815 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 23816 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 23817 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 23818 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 23819 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 23820 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 23821 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 23822 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 23823 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23824 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 23825 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 23826 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 23827 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 23828 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 23829 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 23830 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 23831 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 23832 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 23833 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 23834 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 23835 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 23836 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 631.0 Non Prioritas 34.71.06 - 23837 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 23838 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 631.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 23839 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 733.0 Non Prioritas 34.71.07 - 23840 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 23841 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 733.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 23842 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 23843 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 23844 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 23845 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 23846 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 23847 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 23848 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 23849 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 23850 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 23851 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23852 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 23853 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 23854 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 23855 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 23856 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 23857 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 83.0 Non Prioritas 34.71.12 - 23858 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 23859 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 23860 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 83.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 23861 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 23862 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 23863 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 23864 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 23865 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 23866 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 23867 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 23868 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 23869 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 174.0 Non Prioritas 34.71.14 - 23870 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 23871 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 174.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 23872 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 23873 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 173.0 Non Prioritas - - 23874 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 86.0 Non Prioritas - - 23875 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Negeri Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 23876 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Negeri Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 23877 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Negeri Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23878 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Negeri Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 23879 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Negeri Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 23880 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Negeri Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 23881 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Negeri Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 23882 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Negeri Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 23883 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Negeri Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 23884 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Negeri Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23885 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Negeri Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 23886 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Negeri Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 23887 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Negeri Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 86.0 Non Prioritas 34.71.13 - 23888 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Negeri Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 23889 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 87.0 Non Prioritas - - 23890 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Swasta Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 23891 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Swasta Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 23892 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Swasta Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23893 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Swasta Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 23894 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Swasta Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 23895 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Swasta Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 23896 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Swasta Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 23897 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Swasta Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 23898 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Swasta Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 23899 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Swasta Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23900 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Swasta Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 23901 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Swasta Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 23902 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Swasta Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.13 - 23903 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MI Swasta Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 67.0 Non Prioritas 34.71.14 - 23904 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1033.0 Non Prioritas - - 23905 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 260.0 Non Prioritas - - 23906 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Negeri Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 23907 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Negeri Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 23908 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Negeri Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23909 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Negeri Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 23910 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Negeri Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 23911 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Negeri Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 23912 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Negeri Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 23913 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Negeri Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 23914 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Negeri Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 23915 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Negeri Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23916 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Negeri Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 23917 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Negeri Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 23918 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Negeri Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 260.0 Non Prioritas 34.71.13 - 23919 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Negeri Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 23920 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 773.0 Non Prioritas - - 23921 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Swasta Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 23922 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Swasta Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 23923 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Swasta Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23924 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Swasta Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 23925 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Swasta Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 35.0 Non Prioritas 34.71.05 - 23926 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Swasta Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 196.0 Non Prioritas 34.71.06 - 23927 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Swasta Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 289.0 Non Prioritas 34.71.07 - 23928 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Swasta Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.08 - 23929 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Swasta Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 23930 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Swasta Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23931 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Swasta Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 23932 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Swasta Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 153.0 Non Prioritas 34.71.12 - 23933 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Swasta Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 23934 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MTs Swasta Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 95.0 Non Prioritas 34.71.14 - 23935 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 966.0 Non Prioritas - - 23936 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 508.0 Non Prioritas - - 23937 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Negeri Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 23938 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Negeri Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 23939 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Negeri Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 260.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23940 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Negeri Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 23941 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Negeri Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 23942 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Negeri Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 248.0 Non Prioritas 34.71.06 - 23943 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Negeri Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 23944 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Negeri Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 23945 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Negeri Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 23946 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Negeri Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23947 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Negeri Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 23948 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Negeri Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 23949 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Negeri Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 23950 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Negeri Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 23951 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 458.0 Non Prioritas - - 23952 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Swasta Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 23953 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Swasta Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 23954 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Swasta Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23955 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Swasta Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 23956 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Swasta Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 23957 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Swasta Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 202.0 Non Prioritas 34.71.06 - 23958 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Swasta Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 210.0 Non Prioritas 34.71.07 - 23959 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Swasta Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 23960 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Swasta Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 23961 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Swasta Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23962 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Swasta Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 23963 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Swasta Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 23964 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Swasta Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 23965 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang MA Swasta Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 46.0 Non Prioritas 34.71.14 - 23966 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 60.0 Non Prioritas - - 23967 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 23968 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 23969 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 23970 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 23971 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 23972 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 23973 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 23974 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 23975 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 23976 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 23977 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 23978 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 23979 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 23980 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 23981 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 23982 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 23983 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 23984 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 23985 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 23986 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 23987 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 23988 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 23989 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 23990 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 23991 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 23992 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 23993 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 23994 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 23995 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 23996 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 23997 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 23998 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 23999 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 24000 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 24001 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24002 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 24003 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 24004 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 24005 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24006 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 24007 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 24008 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24009 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 24010 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 24011 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24012 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 24013 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 24014 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 24015 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24016 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 24017 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 24018 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 24019 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 24020 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 24021 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 24022 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 24023 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24024 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 24025 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 24026 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 24027 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 60.0 Non Prioritas - - 24028 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24029 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 24030 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 24031 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 24032 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 24033 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24034 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 24035 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 24036 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 24037 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24038 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 24039 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 24040 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 24041 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 24042 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 24043 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24044 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 24045 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 24046 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 24047 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24048 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 24049 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 24050 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24051 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 24052 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 24053 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24054 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 24055 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 24056 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 24057 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24058 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 24059 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 24060 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 24061 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24062 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 24063 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 24064 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 24065 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24066 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 24067 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 24068 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24069 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 24070 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 24071 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24072 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 24073 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 24074 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 24075 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24076 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 24077 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 24078 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 24079 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 24080 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 24081 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 24082 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 24083 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24084 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 24085 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 24086 "" "" "" Jumlah Guru Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 24087 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 84.0 Non Prioritas - - 24088 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 38.0 Non Prioritas - - 24089 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24090 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 24091 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 24092 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 24093 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 24094 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24095 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 24096 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 24097 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 24098 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24099 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 24100 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 24101 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 24102 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 24103 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 24104 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24105 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 24106 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 24107 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 24108 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24109 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 24110 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 24111 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24112 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 24113 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 24114 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24115 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 24116 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 24117 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 24118 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24119 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 24120 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 24121 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 24122 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24123 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 24124 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 24125 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 24126 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24127 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 24128 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 24129 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24130 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 24131 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 24132 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24133 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 24134 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 24135 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 24136 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 38.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24137 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 24138 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 24139 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 24140 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 24141 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 24142 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 24143 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 38.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 24144 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24145 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 24146 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 24147 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 24148 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 46.0 Non Prioritas - - 24149 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24150 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 24151 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 24152 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 24153 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 24154 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24155 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 24156 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 24157 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 24158 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24159 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 24160 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 24161 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 24162 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 24163 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 24164 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24165 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 24166 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 24167 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 24168 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24169 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 24170 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 24171 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24172 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 24173 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 24174 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24175 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 24176 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 24177 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 24178 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24179 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 24180 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 24181 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 24182 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24183 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 24184 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 24185 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 24186 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24187 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 24188 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 24189 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24190 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 24191 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 24192 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24193 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 24194 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 24195 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 24196 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24197 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 24198 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 24199 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 24200 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 24201 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 24202 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 24203 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 24204 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 35.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24205 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 24206 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 24207 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 24208 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 236.0 Non Prioritas - - 24209 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 52.0 Non Prioritas - - 24210 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24211 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 24212 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 24213 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 24214 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 24215 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24216 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 24217 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 24218 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 24219 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24220 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 24221 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 24222 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 24223 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 24224 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 24225 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24226 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 24227 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 24228 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 24229 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24230 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 24231 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 24232 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24233 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 24234 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 24235 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24236 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 24237 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 24238 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 24239 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24240 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 24241 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 24242 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 24243 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24244 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 24245 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 24246 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 24247 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24248 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 24249 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 24250 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24251 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 24252 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 24253 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24254 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 24255 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 24256 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 24257 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 52.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24258 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 24259 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 24260 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 24261 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 24262 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 24263 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 24264 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 52.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 24265 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24266 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 24267 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 24268 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 24269 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 184.0 Non Prioritas - - 24270 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24271 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 24272 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 24273 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 24274 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 24275 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24276 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 24277 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 24278 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 24279 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24280 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 24281 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 24282 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 24283 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 24284 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 24285 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24286 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 24287 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 24288 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 24289 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24290 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 24291 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 24292 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 36.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24293 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 24294 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 36.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 24295 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 60.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24296 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 24297 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 60.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 24298 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 24299 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24300 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 24301 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 24302 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 24303 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24304 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 24305 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 24306 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 24307 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24308 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 24309 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 24310 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24311 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 24312 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 24313 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 38.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24314 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 24315 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 24316 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 38.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 24317 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24318 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 24319 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 24320 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 24321 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 24322 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 24323 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 24324 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 24325 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24326 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 24327 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 24328 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 24329 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 254.0 Non Prioritas - - 24330 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 122.0 Non Prioritas - - 24331 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24332 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 24333 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 24334 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 24335 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 24336 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24337 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 24338 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 24339 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 24340 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 61.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24341 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 24342 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 24343 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 24344 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 24345 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 61.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 24346 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24347 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 24348 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 24349 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 24350 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24351 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 24352 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 24353 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 61.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24354 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 61.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 24355 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 24356 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24357 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 24358 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 24359 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 24360 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24361 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 24362 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 24363 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 24364 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24365 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 24366 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 24367 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 24368 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24369 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 24370 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 24371 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24372 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 24373 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 24374 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24375 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 24376 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 24377 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 24378 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24379 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 24380 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 24381 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 24382 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 24383 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 24384 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 24385 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 24386 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24387 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 24388 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 24389 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 24390 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 132.0 Non Prioritas - - 24391 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24392 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 24393 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 24394 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 24395 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 24396 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24397 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 24398 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 24399 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 24400 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24401 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 24402 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 24403 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 24404 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 24405 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 24406 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24407 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 24408 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 24409 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 24410 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24411 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 24412 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 24413 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 54.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24414 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 24415 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 54.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 24416 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 42.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24417 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 24418 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 42.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 24419 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 24420 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24421 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 24422 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 24423 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 24424 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24425 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 24426 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 24427 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 24428 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24429 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 24430 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 24431 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24432 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 24433 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 24434 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24435 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 24436 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 24437 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 24438 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24439 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 24440 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 24441 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 24442 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 24443 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 24444 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 24445 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 24446 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24447 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 24448 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 24449 "" "" "" Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 24450 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 13.0 Non Prioritas - - 24451 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas - - 24452 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas - - 24453 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24454 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 24455 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 24456 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 24457 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 24458 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24459 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 24460 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 24461 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 24462 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24463 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 24464 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 24465 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 24466 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 24467 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 24468 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24469 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 24470 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 24471 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 24472 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24473 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 24474 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 24475 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24476 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 24477 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 24478 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24479 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 24480 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 24481 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 24482 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24483 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 24484 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 24485 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 24486 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24487 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 24488 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 24489 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 24490 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24491 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 24492 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 24493 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24494 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 24495 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 24496 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24497 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 24498 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 24499 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 24500 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24501 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 24502 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 24503 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 24504 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 24505 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 24506 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 24507 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 24508 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24509 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 24510 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 24511 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Layak Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 24512 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas - - 24513 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24514 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 24515 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 24516 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 24517 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 24518 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24519 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 24520 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 24521 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 24522 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24523 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 24524 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 24525 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 24526 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 24527 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 24528 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24529 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 24530 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 24531 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 24532 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24533 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 24534 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 24535 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24536 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 24537 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 24538 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24539 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 24540 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 24541 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 24542 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24543 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 24544 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 24545 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 24546 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24547 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 24548 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 24549 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 24550 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24551 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 24552 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 24553 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24554 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 24555 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 24556 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24557 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 24558 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 24559 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 24560 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24561 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 24562 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 24563 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 24564 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 24565 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 24566 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 24567 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 24568 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24569 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 24570 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 24571 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 24572 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 13.0 Non Prioritas - - 24573 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 13.0 Non Prioritas - - 24574 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24575 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 24576 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 24577 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 24578 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 24579 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24580 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 24581 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 24582 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 24583 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24584 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 24585 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 24586 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 24587 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 24588 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 24589 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24590 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 24591 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 24592 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 24593 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24594 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 24595 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 24596 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24597 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 24598 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 24599 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24600 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 24601 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 24602 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 24603 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24604 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 24605 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 24606 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 24607 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24608 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 24609 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 24610 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 24611 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24612 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 24613 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 24614 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24615 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 24616 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 24617 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24618 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 24619 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 24620 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 24621 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24622 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 24623 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 24624 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 24625 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 24626 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 24627 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 24628 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 24629 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 4.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24630 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 24631 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 24632 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Layak Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 24633 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas - - 24634 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24635 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 24636 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 24637 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 24638 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 24639 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24640 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 24641 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 24642 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 24643 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24644 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 24645 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 24646 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 24647 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 24648 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 24649 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24650 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 24651 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 24652 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 24653 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24654 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 24655 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 24656 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24657 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 24658 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 24659 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24660 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 24661 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 24662 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 24663 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24664 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 24665 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 24666 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 24667 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24668 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 24669 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 24670 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 24671 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24672 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 24673 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 24674 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24675 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 24676 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 24677 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24678 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 24679 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 24680 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 24681 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24682 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 24683 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 24684 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 24685 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 24686 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 24687 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 24688 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 24689 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24690 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 24691 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 24692 "" "" "" Jumlah Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 24693 "" "" "" Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 4.0 Non Prioritas - - 24694 "" "" "" Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas - - 24695 "" "" "" Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas - - 24696 "" "" "" Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri Tidak Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 24697 "" "" "" Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 3.0 Non Prioritas - - 24698 "" "" "" Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 3.0 Non Prioritas - - 24699 "" "" "" Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta Tidak Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 24700 "" "" "" Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 7.0 Non Prioritas - - 24701 "" "" "" Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas - - 24702 "" "" "" Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas - - 24703 "" "" "" Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Tidak Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 24704 "" "" "" Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 6.0 Non Prioritas - - 24705 "" "" "" Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 6.0 Non Prioritas - - 24706 "" "" "" Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta Tidak Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 24707 "" "" "" Jumlah Madrasah Aliyah (MA) Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 7.0 Non Prioritas - - 24708 "" "" "" Jumlah Madrasah Aliyah (MA) Negeri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 2.0 Non Prioritas - - 24709 "" "" "" Jumlah Madrasah Aliyah (MA) Negeri Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 2.0 Non Prioritas - - 24710 "" "" "" Jumlah Madrasah Aliyah (MA) Negeri Tidak Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 24711 "" "" "" Jumlah Madrasah Aliyah (MA) Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 5.0 Non Prioritas - - 24712 "" "" "" Jumlah Madrasah Aliyah (MA) Swasta Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 5.0 Non Prioritas - - 24713 "" "" "" Jumlah Madrasah Aliyah (MA) Swasta Tidak Layak Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 24714 "" "" "" Jumlah ruang kelas MI Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 45.0 Non Prioritas - - 24715 "" "" "" Jumlah Seluruh Kelas MTs Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 116.0 Non Prioritas - - 24716 "" "" "" Jumlah Seluruh Kelas MA Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 130.0 Non Prioritas - - 24717 "" "" "" Jumlah Masjid (Islam) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 580.0 Non Prioritas - - 24718 "" "" "" Jumlah Masjid (Islam) di Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 52.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24719 "" "" "" Jumlah Masjid (Islam) di Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 33.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24720 "" "" "" Jumlah Masjid (Islam) di Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 65.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24721 "" "" "" Jumlah Masjid (Islam) di Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 23.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24722 "" "" "" Jumlah Masjid (Islam) di Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 23.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24723 "" "" "" Jumlah Masjid (Islam) di Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 20.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24724 "" "" "" Jumlah Masjid (Islam) di Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 32.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24725 "" "" "" Jumlah Masjid (Islam) di Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 46.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24726 "" "" "" Jumlah Masjid (Islam) di Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 20.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24727 "" "" "" Jumlah Masjid (Islam) di Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 24.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24728 "" "" "" Jumlah Masjid (Islam) di Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 13.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24729 "" "" "" Jumlah Masjid (Islam) di Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 39.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24730 "" "" "" Jumlah Masjid (Islam) di Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 128.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24731 "" "" "" Jumlah Masjid (Islam) di Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 62.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24732 "" "" "" Jumlah Langgar/Mushola (Islam) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 513.0 Non Prioritas - - 24733 "" "" "" Jumlah Langgar/Mushola (Islam) di Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 39.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24734 "" "" "" Jumlah Langgar/Mushola (Islam) di Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 29.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24735 "" "" "" Jumlah Langgar/Mushola (Islam) di Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 41.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24736 "" "" "" Jumlah Langgar/Mushola (Islam) di Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 36.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24737 "" "" "" Jumlah Langgar/Mushola (Islam) di Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 15.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24738 "" "" "" Jumlah Langgar/Mushola (Islam) di Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 37.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24739 "" "" "" Jumlah Langgar/Mushola (Islam) di Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 23.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24740 "" "" "" Jumlah Langgar/Mushola (Islam) di Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 40.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24741 "" "" "" Jumlah Langgar/Mushola (Islam) di Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 19.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24742 "" "" "" Jumlah Langgar/Mushola (Islam) di Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 25.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24743 "" "" "" Jumlah Langgar/Mushola (Islam) di Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 20.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24744 "" "" "" Jumlah Langgar/Mushola (Islam) di Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 40.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24745 "" "" "" Jumlah Langgar/Mushola (Islam) di Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 102.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24746 "" "" "" Jumlah Langgar/Mushola (Islam) di Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 47.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24747 "" "" "" Jumlah Gereja (Kristen) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 48.0 Non Prioritas - - 24748 "" "" "" Jumlah Gereja (Kristen) di Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 7.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24749 "" "" "" Jumlah Gereja (Kristen) di Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 8.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24750 "" "" "" Jumlah Gereja (Kristen) di Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 10.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24751 "" "" "" Jumlah Gereja (Kristen) di Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 2.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24752 "" "" "" Jumlah Gereja (Kristen) di Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 3.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24753 "" "" "" Jumlah Gereja (Kristen) di Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24754 "" "" "" Jumlah Gereja (Kristen) di Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24755 "" "" "" Jumlah Gereja (Kristen) di Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 2.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24756 "" "" "" Jumlah Gereja (Kristen) di Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24757 "" "" "" Jumlah Gereja (Kristen) di Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 5.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24758 "" "" "" Jumlah Gereja (Kristen) di Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24759 "" "" "" Jumlah Gereja (Kristen) di Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 3.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24760 "" "" "" Jumlah Gereja (Kristen) di Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 4.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24761 "" "" "" Jumlah Gereja (Kristen) di Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 2.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24762 "" "" "" Jumlah Rumah Kebaktian (Kristen) di Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24763 "" "" "" Jumlah Rumah Kebaktian (Kristen) di Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 4.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24764 "" "" "" Jumlah Rumah Kebaktian (Kristen) di Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24765 "" "" "" Jumlah Rumah Kebaktian (Kristen) di Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24766 "" "" "" Jumlah Rumah Kebaktian (Kristen) di Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24767 "" "" "" Jumlah Rumah Kebaktian (Kristen) di Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24768 "" "" "" Jumlah Rumah Kebaktian (Kristen) di Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24769 "" "" "" Jumlah Rumah Kebaktian (Kristen) di Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24770 "" "" "" Jumlah Rumah Kebaktian (Kristen) di Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24771 "" "" "" Jumlah Rumah Kebaktian (Kristen) di Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24772 "" "" "" Jumlah Rumah Kebaktian (Kristen) di Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24773 "" "" "" Jumlah Rumah Kebaktian (Kristen) di Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24774 "" "" "" Jumlah Rumah Kebaktian (Kristen) di Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24775 "" "" "" Jumlah Rumah Kebaktian (Kristen) di Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24776 "" "" "" Jumlah Gereja (Katolik) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 7.0 Non Prioritas - - 24777 "" "" "" Jumlah Kapel (Katolik) di Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24778 "" "" "" Jumlah Kapel (Katolik) di Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24779 "" "" "" Jumlah Kapel (Katolik) di Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 7.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24780 "" "" "" Jumlah Kapel (Katolik) di Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24781 "" "" "" Jumlah Kapel (Katolik) di Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24782 "" "" "" Jumlah Kapel (Katolik) di Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24783 "" "" "" Jumlah Kapel (Katolik) di Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24784 "" "" "" Jumlah Kapel (Katolik) di Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24785 "" "" "" Jumlah Kapel (Katolik) di Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24786 "" "" "" Jumlah Kapel (Katolik) di Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24787 "" "" "" Jumlah Kapel (Katolik) di Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24788 "" "" "" Jumlah Kapel (Katolik) di Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24789 "" "" "" Jumlah Kapel (Katolik) di Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24790 "" "" "" Jumlah Kapel (Katolik) di Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24791 "" "" "" Jumlah Paroki (Katolik) di Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24792 "" "" "" Jumlah Paroki (Katolik) di Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24793 "" "" "" Jumlah Paroki (Katolik) di Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24794 "" "" "" Jumlah Paroki (Katolik) di Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24795 "" "" "" Jumlah Paroki (Katolik) di Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24796 "" "" "" Jumlah Paroki (Katolik) di Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24797 "" "" "" Jumlah Paroki (Katolik) di Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24798 "" "" "" Jumlah Paroki (Katolik) di Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24799 "" "" "" Jumlah Paroki (Katolik) di Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24800 "" "" "" Jumlah Paroki (Katolik) di Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24801 "" "" "" Jumlah Paroki (Katolik) di Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24802 "" "" "" Jumlah Paroki (Katolik) di Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24803 "" "" "" Jumlah Paroki (Katolik) di Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24804 "" "" "" Jumlah Paroki (Katolik) di Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24805 "" "" "" Jumlah Stasi (Katolik) di Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24806 "" "" "" Jumlah Stasi (Katolik) di Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24807 "" "" "" Jumlah Stasi (Katolik) di Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24808 "" "" "" Jumlah Stasi (Katolik) di Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24809 "" "" "" Jumlah Stasi (Katolik) di Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24810 "" "" "" Jumlah Stasi (Katolik) di Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24811 "" "" "" Jumlah Stasi (Katolik) di Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24812 "" "" "" Jumlah Stasi (Katolik) di Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24813 "" "" "" Jumlah Stasi (Katolik) di Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24814 "" "" "" Jumlah Stasi (Katolik) di Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24815 "" "" "" Jumlah Stasi (Katolik) di Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24816 "" "" "" Jumlah Stasi (Katolik) di Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24817 "" "" "" Jumlah Stasi (Katolik) di Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24818 "" "" "" Jumlah Stasi (Katolik) di Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24819 "" "" "" Jumlah Pura (Hindu) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas - - 24820 "" "" "" Jumlah Pura (Hindu) di Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24821 "" "" "" Jumlah Pura (Hindu) di Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24822 "" "" "" Jumlah Pura (Hindu) di Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24823 "" "" "" Jumlah Pura (Hindu) di Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24824 "" "" "" Jumlah Pura (Hindu) di Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24825 "" "" "" Jumlah Pura (Hindu) di Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24826 "" "" "" Jumlah Pura (Hindu) di Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24827 "" "" "" Jumlah Pura (Hindu) di Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24828 "" "" "" Jumlah Pura (Hindu) di Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24829 "" "" "" Jumlah Pura (Hindu) di Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24830 "" "" "" Jumlah Pura (Hindu) di Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24831 "" "" "" Jumlah Pura (Hindu) di Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24832 "" "" "" Jumlah Pura (Hindu) di Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24833 "" "" "" Jumlah Pura (Hindu) di Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24834 "" "" "" Jumlah Sanggar (Hindu) di Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24835 "" "" "" Jumlah Sanggar (Hindu) di Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24836 "" "" "" Jumlah Sanggar (Hindu) di Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24837 "" "" "" Jumlah Sanggar (Hindu) di Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24838 "" "" "" Jumlah Sanggar (Hindu) di Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24839 "" "" "" Jumlah Sanggar (Hindu) di Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24840 "" "" "" Jumlah Sanggar (Hindu) di Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24841 "" "" "" Jumlah Sanggar (Hindu) di Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24842 "" "" "" Jumlah Sanggar (Hindu) di Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24843 "" "" "" Jumlah Sanggar (Hindu) di Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24844 "" "" "" Jumlah Sanggar (Hindu) di Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24845 "" "" "" Jumlah Sanggar (Hindu) di Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24846 "" "" "" Jumlah Sanggar (Hindu) di Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24847 "" "" "" Jumlah Sanggar (Hindu) di Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24848 "" "" "" Jumlah Vihara (Buddha) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 4.0 Non Prioritas - - 24849 "" "" "" Jumlah Vihara (Buddha) di Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24850 "" "" "" Jumlah Vihara (Buddha) di Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24851 "" "" "" Jumlah Vihara (Buddha) di Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24852 "" "" "" Jumlah Vihara (Buddha) di Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24853 "" "" "" Jumlah Vihara (Buddha) di Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24854 "" "" "" Jumlah Vihara (Buddha) di Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24855 "" "" "" Jumlah Vihara (Buddha) di Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24856 "" "" "" Jumlah Vihara (Buddha) di Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24857 "" "" "" Jumlah Vihara (Buddha) di Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24858 "" "" "" Jumlah Vihara (Buddha) di Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24859 "" "" "" Jumlah Vihara (Buddha) di Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24860 "" "" "" Jumlah Vihara (Buddha) di Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24861 "" "" "" Jumlah Vihara (Buddha) di Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24862 "" "" "" Jumlah Vihara (Buddha) di Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24863 "" "" "" Jumlah Cetiya (Buddha) di Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24864 "" "" "" Jumlah Cetiya (Buddha) di Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24865 "" "" "" Jumlah Cetiya (Buddha) di Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24866 "" "" "" Jumlah Cetiya (Buddha) di Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24867 "" "" "" Jumlah Cetiya (Buddha) di Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24868 "" "" "" Jumlah Cetiya (Buddha) di Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24869 "" "" "" Jumlah Cetiya (Buddha) di Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24870 "" "" "" Jumlah Cetiya (Buddha) di Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24871 "" "" "" Jumlah Cetiya (Buddha) di Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24872 "" "" "" Jumlah Cetiya (Buddha) di Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24873 "" "" "" Jumlah Cetiya (Buddha) di Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24874 "" "" "" Jumlah Cetiya (Buddha) di Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24875 "" "" "" Jumlah Cetiya (Buddha) di Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24876 "" "" "" Jumlah Cetiya (Buddha) di Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24877 "" "" "" Jumlah Klentheng (Buddha) di Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24878 "" "" "" Jumlah Klentheng (Buddha) di Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24879 "" "" "" Jumlah Klentheng (Buddha) di Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24880 "" "" "" Jumlah Klentheng (Buddha) di Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24881 "" "" "" Jumlah Klentheng (Buddha) di Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24882 "" "" "" Jumlah Klentheng (Buddha) di Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24883 "" "" "" Jumlah Klentheng (Buddha) di Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24884 "" "" "" Jumlah Klentheng (Buddha) di Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24885 "" "" "" Jumlah Klentheng (Buddha) di Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24886 "" "" "" Jumlah Klentheng (Buddha) di Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24887 "" "" "" Jumlah Klentheng (Buddha) di Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24888 "" "" "" Jumlah Klentheng (Buddha) di Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24889 "" "" "" Jumlah Klentheng (Buddha) di Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24890 "" "" "" Jumlah Klentheng (Buddha) di Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24891 "" "" "" Jumlah Pusdiklat (Buddha) di Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24892 "" "" "" Jumlah Pusdiklat (Buddha) di Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24893 "" "" "" Jumlah Pusdiklat (Buddha) di Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24894 "" "" "" Jumlah Pusdiklat (Buddha) di Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24895 "" "" "" Jumlah Pusdiklat (Buddha) di Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24896 "" "" "" Jumlah Pusdiklat (Buddha) di Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24897 "" "" "" Jumlah Pusdiklat (Buddha) di Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24898 "" "" "" Jumlah Pusdiklat (Buddha) di Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24899 "" "" "" Jumlah Pusdiklat (Buddha) di Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24900 "" "" "" Jumlah Pusdiklat (Buddha) di Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24901 "" "" "" Jumlah Pusdiklat (Buddha) di Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24902 "" "" "" Jumlah Pusdiklat (Buddha) di Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24903 "" "" "" Jumlah Pusdiklat (Buddha) di Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24904 "" "" "" Jumlah Pusdiklat (Buddha) di Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24905 "" "" "" Jumlah Klentheng (Konghucu) di Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24906 "" "" "" Jumlah Klentheng (Konghucu) di Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24907 "" "" "" Jumlah Klentheng (Konghucu) di Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24908 "" "" "" Jumlah Klentheng (Konghucu) di Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24909 "" "" "" Jumlah Klentheng (Konghucu) di Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24910 "" "" "" Jumlah Klentheng (Konghucu) di Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24911 "" "" "" Jumlah Klentheng (Konghucu) di Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24912 "" "" "" Jumlah Klentheng (Konghucu) di Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24913 "" "" "" Jumlah Klentheng (Konghucu) di Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24914 "" "" "" Jumlah Klentheng (Konghucu) di Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24915 "" "" "" Jumlah Klentheng (Konghucu) di Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24916 "" "" "" Jumlah Klentheng (Konghucu) di Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24917 "" "" "" Jumlah Klentheng (Konghucu) di Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24918 "" "" "" Jumlah Klentheng (Konghucu) di Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" kasus 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24919 "" "" "" Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Masjid Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit per 1.000 jiwa 1.39 Non Prioritas - - 24920 "" "" "" Jumlah Masjid (Islam) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 580.0 Non Prioritas - - 24921 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 415771.0 Non Prioritas 34.71 - 24922 "" "" "" Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Mushola Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit per 1.000 jiwa 1.23 Non Prioritas - - 24923 "" "" "" Jumlah Langgar/Mushola (Islam) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 513.0 Non Prioritas - - 24924 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 415771.0 Non Prioritas 34.71 - 24925 "" "" "" Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Gereja Kristen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit per 1.000 jiwa 0.12 Non Prioritas - - 24926 "" "" "" Jumlah Gereja (Kristen) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 48.0 Non Prioritas - - 24927 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 415771.0 Non Prioritas 34.71 - 24928 "" "" "" Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Gereja Katolik Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit per 1.000 jiwa 0.02 Non Prioritas - - 24929 "" "" "" Jumlah Paroki (Katolik) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 24930 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 415771.0 Non Prioritas 34.71 - 24931 "" "" "" Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Pura Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit per 1.000 jiwa 0.0 Non Prioritas - - 24932 "" "" "" Jumlah Pura (Hindu) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas - - 24933 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 415771.0 Non Prioritas 34.71 - 24934 "" "" "" Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Vihara Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit per 1.000 jiwa 0.01 Non Prioritas - - 24935 "" "" "" Jumlah Vihara (Buddha) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 4.0 Non Prioritas - - 24936 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 415771.0 Non Prioritas 34.71 - 24937 "" "" "" Jumlah Klentheng (Buddha) Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 24938 RPJMN 2025-2029 08.02.0005 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 415771.0 Non Prioritas 34.71 - 24939 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama CPNS Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 20.0 Non Prioritas - - 24940 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama CPNS Islam Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 20.0 Non Prioritas - - 24941 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama CPNS Katolik Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 24942 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama CPNS Kristen Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 24943 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama CPNS Hindu Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 24944 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama CPNS Buddha Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 24945 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama CPNS Konghucu Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 24946 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama PNS Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 33.0 Non Prioritas - - 24947 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama PNS Islam Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 27.0 Non Prioritas - - 24948 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama PNS Katolik Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 2.0 Non Prioritas - - 24949 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama PNS Kristen Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 2.0 Non Prioritas - - 24950 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama PNS Hindu Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 1.0 Non Prioritas - - 24951 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama PNS Buddha Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 1.0 Non Prioritas - - 24952 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama PNS Konghucu Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 24953 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama P3K Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 72.0 Non Prioritas - - 24954 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama P3K Islam Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 59.0 Non Prioritas - - 24955 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama P3K Katolik Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 3.0 Non Prioritas - - 24956 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama P3K Kristen Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 8.0 Non Prioritas - - 24957 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama P3K Hindu Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 1.0 Non Prioritas - - 24958 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama P3K Buddha Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 1.0 Non Prioritas - - 24959 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama P3K Konghucu Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 24960 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama non PNS Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 4.0 Non Prioritas - - 24961 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama Non PNS Islam Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 4.0 Non Prioritas - - 24962 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama Non PNS Katolik Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 24963 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama Non PNS Kristen Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 24964 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama Non PNS Hindu Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 24965 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama Non PNS Buddha Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 24966 "" "" "" Jumlah Penyuluh Agama Non PNS Konghucu Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 0.0 Non Prioritas - - 24967 "" "" "" Jumlah Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Kota Yogyakarta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 429.0 Non Prioritas 34.71 - 24968 "" "" "" Jumlah Sekolah Minggu Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 65.0 Non Prioritas - - 24969 "" "" "" Jumlah Sekolah Minggu Kristen Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 55.0 Non Prioritas - - 24970 "" "" "" Jumlah Sekolah Minggu Katholik Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 7.0 Non Prioritas - - 24971 "" "" "" Jumlah Sekolah Minggu Hindu Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 1.0 Non Prioritas - - 24972 "" "" "" Jumlah Sekolah Minggu Buddha Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 2.0 Non Prioritas - - 24973 "" "" "" Jumlah Pondok Pesantren Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. unit 36.0 Non Prioritas - - 24974 "" "" "" Jumlah Pondok Pesantren dengan Kapasitas Kurang dari 100 Santri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. buah 19.0 Non Prioritas - - 24975 "" "" "" Jumlah Pondok Pesantren dengan Kapasitas Antara 100-500 Santri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. buah 13.0 Non Prioritas - - 24976 "" "" "" Jumlah Pondok Pesantren dengan Kapasitas Lebih dari 500 Santri Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. buah 4.0 Non Prioritas - - 24977 "" "" "" Jumlah Santri Pesantren Kota Yogyakarta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan. orang 7159.0 Non Prioritas 34.71 - 24978 "" "" "" Jumlah Pemberangkatan Jemaah Haji Kementerian Agama Kota Yogyakarta Banyaknya jemaah haji yang diberangkatkan ke tanah suci Mekah yang disajikan menurut wilayah mencakup provinsi/kabupaten/kota. orang 448.0 Non Prioritas - - 24979 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Kelompok Umur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 448.0 Non Prioritas - - 24980 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Kelompok Umur < 20 Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 24981 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur < 20 Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24982 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur < 20 Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24983 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur < 20 Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24984 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur < 20 Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 24985 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur < 20 Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 24986 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur < 20 Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 24987 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur < 20 Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 24988 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur < 20 Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 24989 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur < 20 Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 24990 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur < 20 Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24991 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur < 20 Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 24992 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur < 20 Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 24993 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur < 20 Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 24994 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur < 20 Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 24995 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Kelompok Umur 21-30 Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 14.0 Non Prioritas - - 24996 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 21-30 Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 24997 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 21-30 Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 24998 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 21-30 Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 24999 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 21-30 Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25000 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 21-30 Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25001 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 21-30 Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25002 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 21-30 Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25003 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 21-30 Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25004 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 21-30 Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25005 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 21-30 Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25006 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 21-30 Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25007 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 21-30 Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25008 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 21-30 Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25009 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 21-30 Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25010 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Kelompok Umur 31-40 Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 14.0 Non Prioritas - - 25011 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 31-40 Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25012 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 31-40 Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25013 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 31-40 Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25014 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 31-40 Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25015 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 31-40 Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25016 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 31-40 Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25017 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 31-40 Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25018 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 31-40 Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25019 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 31-40 Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25020 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 31-40 Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25021 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 31-40 Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25022 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 31-40 Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25023 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 31-40 Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25024 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 31-40 Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25025 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Kelompok Umur 41-50 Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 96.0 Non Prioritas - - 25026 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 41-50 Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25027 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 41-50 Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25028 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 41-50 Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25029 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 41-50 Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25030 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 41-50 Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25031 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 41-50 Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25032 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 41-50 Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25033 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 41-50 Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25034 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 41-50 Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25035 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 41-50 Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25036 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 41-50 Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25037 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 41-50 Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25038 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 41-50 Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25039 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 41-50 Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 32.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25040 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Kelompok Umur 51-60 Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 157.0 Non Prioritas - - 25041 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 51-60 Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25042 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 51-60 Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25043 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 51-60 Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25044 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 51-60 Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25045 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 51-60 Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25046 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 51-60 Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25047 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 51-60 Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25048 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 51-60 Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25049 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 51-60 Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25050 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 51-60 Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25051 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 51-60 Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25052 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 51-60 Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25053 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 51-60 Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 40.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25054 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 51-60 Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 22.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25055 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Kelompok Umur 61-70 Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 126.0 Non Prioritas - - 25056 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 61-70 Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25057 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 61-70 Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25058 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 61-70 Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25059 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 61-70 Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25060 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 61-70 Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25061 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 61-70 Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25062 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 61-70 Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25063 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 61-70 Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25064 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 61-70 Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25065 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 61-70 Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25066 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 61-70 Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25067 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 61-70 Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25068 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 61-70 Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 29.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25069 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur 61-70 Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25070 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Kelompok Umur >70 Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 41.0 Non Prioritas - - 25071 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur >70 Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25072 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur >70 Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25073 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur >70 Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25074 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur >70 Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25075 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur >70 Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25076 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur >70 Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25077 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur >70 Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25078 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur >70 Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25079 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur >70 Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25080 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur >70 Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25081 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur >70 Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25082 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur >70 Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25083 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur >70 Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25084 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Kelompok Umur >70 Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25085 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Jenis Pekerjaan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 446.0 Non Prioritas - - 25086 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Jenis Pekerjaan PNS Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 109.0 Non Prioritas - - 25087 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan PNS Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25088 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan PNS Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25089 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan PNS Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25090 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan PNS Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25091 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan PNS Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25092 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan PNS Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25093 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan PNS Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25094 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan PNS Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25095 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan PNS Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25096 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan PNS Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25097 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan PNS Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25098 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan PNS Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25099 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan PNS Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 31.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25100 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan PNS Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25101 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Jenis Pekerjaan TNI Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 25102 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan TNI Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25103 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan TNI Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25104 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan TNI Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25105 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan TNI Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25106 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan TNI Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25107 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan TNI Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25108 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan TNI Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25109 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan TNI Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25110 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan TNI Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25111 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan TNI Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25112 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan TNI Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25113 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan TNI Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25114 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan TNI Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25115 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan TNI Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25116 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Jenis Pekerjaan Pensiunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 13.0 Non Prioritas - - 25117 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pensiunan Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25118 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pensiunan Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25119 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pensiunan Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25120 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pensiunan Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25121 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pensiunan Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25122 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pensiunan Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25123 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pensiunan Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25124 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pensiunan Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25125 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pensiunan Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25126 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pensiunan Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25127 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pensiunan Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25128 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pensiunan Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25129 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pensiunan Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25130 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pensiunan Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25131 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Jenis Pekerjaan Pedagang Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 82.0 Non Prioritas - - 25132 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pedagang Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25133 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pedagang Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25134 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pedagang Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25135 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pedagang Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25136 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pedagang Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25137 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pedagang Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25138 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pedagang Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25139 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pedagang Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25140 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pedagang Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25141 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pedagang Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25142 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pedagang Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25143 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pedagang Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25144 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pedagang Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 22.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25145 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pedagang Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25146 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Jenis Pekerjaan Petani Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 25147 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Petani Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25148 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Petani Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25149 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Petani Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25150 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Petani Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25151 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Petani Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25152 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Petani Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25153 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Petani Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25154 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Petani Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25155 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Petani Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25156 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Petani Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25157 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Petani Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25158 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Petani Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25159 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Petani Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25160 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Petani Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25161 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Jenis Pekerjaan Swasta Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 146.0 Non Prioritas - - 25162 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Swasta Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25163 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Swasta Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25164 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Swasta Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25165 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Swasta Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25166 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Swasta Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25167 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Swasta Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25168 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Swasta Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25169 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Swasta Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25170 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Swasta Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25171 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Swasta Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25172 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Swasta Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25173 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Swasta Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25174 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Swasta Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 29.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25175 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Swasta Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 33.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25176 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Jenis Pekerjaan IRT Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 69.0 Non Prioritas - - 25177 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan IRT Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25178 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan IRT Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25179 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan IRT Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25180 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan IRT Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25181 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan IRT Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25182 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan IRT Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25183 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan IRT Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25184 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan IRT Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25185 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan IRT Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25186 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan IRT Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25187 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan IRT Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25188 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan IRT Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25189 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan IRT Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25190 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan IRT Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25191 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Jenis Pekerjaan Pelajar Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 13.0 Non Prioritas - - 25192 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pelajar Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25193 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pelajar Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25194 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pelajar Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25195 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pelajar Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25196 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pelajar Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25197 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pelajar Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25198 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pelajar Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25199 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pelajar Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25200 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pelajar Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25201 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pelajar Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25202 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pelajar Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25203 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pelajar Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25204 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pelajar Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25205 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan Pelajar Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25206 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Jenis Pekerjaan BUMN Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 13.0 Non Prioritas - - 25207 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan BUMN Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25208 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan BUMN Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25209 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan BUMN Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25210 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan BUMN Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25211 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan BUMN Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25212 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan BUMN Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25213 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan BUMN Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25214 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan BUMN Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25215 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan BUMN Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25216 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan BUMN Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25217 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan BUMN Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25218 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan BUMN Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25219 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan BUMN Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25220 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pekerjaan BUMN Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25221 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Pendidikan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 448.0 Non Prioritas - - 25222 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Pendidikan SD Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 21.0 Non Prioritas - - 25223 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SD Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25224 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SD Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25225 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SD Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25226 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SD Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25227 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SD Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25228 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SD Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25229 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SD Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25230 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SD Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25231 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SD Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25232 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SD Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25233 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SD Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25234 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SD Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25235 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SD Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25236 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SD Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25237 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Pendidikan SMP Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 18.0 Non Prioritas - - 25238 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMP Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25239 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMP Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25240 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMP Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25241 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMP Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25242 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMP Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25243 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMP Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25244 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMP Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25245 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMP Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25246 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMP Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25247 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMP Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25248 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMP Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25249 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMP Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25250 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMP Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25251 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMP Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25252 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Pendidikan SMU Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 103.0 Non Prioritas - - 25253 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMU Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25254 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMU Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25255 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMU Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25256 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMU Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25257 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMU Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25258 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMU Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25259 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMU Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25260 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMU Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25261 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMU Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25262 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMU Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25263 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMU Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25264 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMU Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25265 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMU Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25266 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan SMU Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25267 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Pendidikan D3 Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 69.0 Non Prioritas - - 25268 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan D3 Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25269 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan D3 Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25270 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan D3 Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25271 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan D3 Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25272 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan D3 Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25273 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan D3 Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25274 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan D3 Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25275 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan D3 Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25276 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan D3 Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25277 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan D3 Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25278 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan D3 Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25279 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan D3 Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25280 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan D3 Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25281 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan D3 Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25282 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Pendidikan S1 Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 182.0 Non Prioritas - - 25283 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S1 Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25284 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S1 Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25285 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S1 Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25286 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S1 Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25287 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S1 Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25288 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S1 Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25289 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S1 Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25290 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S1 Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25291 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S1 Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25292 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S1 Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25293 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S1 Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25294 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S1 Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25295 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S1 Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 49.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25296 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S1 Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 34.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25297 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Pendidikan S2 Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 50.0 Non Prioritas - - 25298 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S2 Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25299 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S2 Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25300 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S2 Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25301 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S2 Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25302 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S2 Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25303 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S2 Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25304 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S2 Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25305 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S2 Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25306 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S2 Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25307 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S2 Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25308 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S2 Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25309 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S2 Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25310 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S2 Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25311 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S2 Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25312 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji menurut Kemantren dan Pendidikan S3 Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas - - 25313 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S3 Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25314 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S3 Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25315 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S3 Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25316 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S3 Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25317 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S3 Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25318 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S3 Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25319 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S3 Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25320 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S3 Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25321 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S3 Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25322 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S3 Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25323 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S3 Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25324 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S3 Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25325 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S3 Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25326 "" "" "" Jumlah Jemaah Haji Pendidikan S3 Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25327 "" "" "" Jumlah KUA Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" unit 14.0 Non Prioritas - - 25328 "" "" "" Jumlah Nikah menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Kementerian Agama Kota Yogyakarta Banyaknya kejadian pernikahan (yang tercatat di KUA). kasus 1421.0 Non Prioritas 34.71 - 25329 "" "" "" Jumlah Nikah di Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta Banyaknya kejadian pernikahan (yang tercatat di KUA). kasus 171.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25330 "" "" "" Jumlah Nikah di Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta Banyaknya kejadian pernikahan (yang tercatat di KUA). kasus 84.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25331 "" "" "" Jumlah Nikah di Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta Banyaknya kejadian pernikahan (yang tercatat di KUA). kasus 200.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25332 "" "" "" Jumlah Nikah di Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta Banyaknya kejadian pernikahan (yang tercatat di KUA). kasus 47.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25333 "" "" "" Jumlah Nikah di Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta Banyaknya kejadian pernikahan (yang tercatat di KUA). kasus 69.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25334 "" "" "" Jumlah Nikah di Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta Banyaknya kejadian pernikahan (yang tercatat di KUA). kasus 41.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25335 "" "" "" Jumlah Nikah di Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta Banyaknya kejadian pernikahan (yang tercatat di KUA). kasus 88.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25336 "" "" "" Jumlah Nikah di Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta Banyaknya kejadian pernikahan (yang tercatat di KUA). kasus 114.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25337 "" "" "" Jumlah Nikah di Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta Banyaknya kejadian pernikahan (yang tercatat di KUA). kasus 71.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25338 "" "" "" Jumlah Nikah di Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta Banyaknya kejadian pernikahan (yang tercatat di KUA). kasus 50.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25339 "" "" "" Jumlah Nikah di Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta Banyaknya kejadian pernikahan (yang tercatat di KUA). kasus 65.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25340 "" "" "" Jumlah Nikah di Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta Banyaknya kejadian pernikahan (yang tercatat di KUA). kasus 125.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25341 "" "" "" Jumlah Nikah di Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta Banyaknya kejadian pernikahan (yang tercatat di KUA). kasus 215.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25342 "" "" "" Jumlah Nikah di Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta Banyaknya kejadian pernikahan (yang tercatat di KUA). kasus 81.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25343 "" "" "" Jumlah Surat Nikah yang Dikeluarkan Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" surat 3273.0 Non Prioritas 34.71 - 25344 "" "" "" Jumlah Surat Nikah yang Dikeluarkan Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" surat 390.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25345 "" "" "" Jumlah Surat Nikah yang Dikeluarkan Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" surat 215.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25346 "" "" "" Jumlah Surat Nikah yang Dikeluarkan Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" surat 450.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25347 "" "" "" Jumlah Surat Nikah yang Dikeluarkan Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" surat 110.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25348 "" "" "" Jumlah Surat Nikah yang Dikeluarkan Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" surat 172.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25349 "" "" "" Jumlah Surat Nikah yang Dikeluarkan Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" surat 112.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25350 "" "" "" Jumlah Surat Nikah yang Dikeluarkan Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" surat 186.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25351 "" "" "" Jumlah Surat Nikah yang Dikeluarkan Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" surat 270.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25352 "" "" "" Jumlah Surat Nikah yang Dikeluarkan Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" surat 154.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25353 "" "" "" Jumlah Surat Nikah yang Dikeluarkan Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" surat 119.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25354 "" "" "" Jumlah Surat Nikah yang Dikeluarkan Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" surat 147.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25355 "" "" "" Jumlah Surat Nikah yang Dikeluarkan Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" surat 268.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25356 "" "" "" Jumlah Surat Nikah yang Dikeluarkan Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" surat 490.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25357 "" "" "" Jumlah Surat Nikah yang Dikeluarkan Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" surat 190.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25358 "" "" "" Jumlah Pernikahan Menurut Usia, Jenis Kelamin, dan Kelurahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1421.0 Non Prioritas - - 25359 "" "" "" Jumlah Pernikahan Usia dibawah 19 Tahun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 25.0 Non Prioritas - - 25360 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 15.0 Non Prioritas - - 25361 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25362 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 25363 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 25364 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 25365 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 25366 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 25367 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 25368 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 25369 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 25370 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 25371 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 25372 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 25373 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 25374 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 25375 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 25376 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 25377 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 25378 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 25379 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 25380 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 25381 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 25382 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 25383 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 25384 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 25385 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 25386 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 25387 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 25388 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 25389 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 25390 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 25391 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 25392 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 25393 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 25394 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 25395 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 25396 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 25397 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 25398 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 25399 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 25400 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 25401 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 25402 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 25403 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 25404 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 25405 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 25406 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 25407 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 10.0 Non Prioritas - - 25408 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 25409 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 25410 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 25411 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 25412 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 25413 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 25414 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 25415 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 25416 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 25417 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 25418 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 25419 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 25420 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 25421 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 25422 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 25423 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 25424 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 25425 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 25426 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 25427 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 25428 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 25429 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 25430 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 25431 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 25432 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 25433 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 25434 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 25435 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 25436 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 25437 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 25438 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 25439 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 25440 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 25441 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 25442 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 25443 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 25444 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 25445 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 25446 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 25447 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 25448 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 25449 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 25450 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 25451 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 25452 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia dibawah 19 Tahun Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 25453 "" "" "" Jumlah Pernikahan Usia 19-21 Tahun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 195.0 Non Prioritas - - 25454 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 133.0 Non Prioritas - - 25455 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25456 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 25457 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 25458 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 25459 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 25460 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 25461 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 25462 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 25463 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 25464 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 25465 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 25466 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 25467 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 25468 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 25469 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 25470 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 25471 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 25472 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 25473 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 25474 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 25475 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 25476 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 25477 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 25478 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 25479 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 25480 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 25481 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 25482 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 25483 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 25484 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 25485 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 25486 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 25487 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 25488 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 25489 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 25490 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 25491 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 25492 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 25493 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 25494 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 25495 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 25496 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 25497 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 25498 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 25499 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 25500 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 25501 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 62.0 Non Prioritas - - 25502 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 25503 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 25504 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 25505 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 25506 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 25507 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 25508 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 25509 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 25510 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 25511 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 25512 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 25513 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 25514 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 25515 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 25516 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 25517 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 25518 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 25519 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 25520 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 25521 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 25522 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 25523 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 25524 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 25525 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 25526 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 25527 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 25528 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 25529 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 25530 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 25531 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 25532 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 25533 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 25534 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 25535 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 25536 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 25537 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 25538 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 25539 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 25540 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 25541 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 25542 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 25543 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 25544 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 25545 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 25546 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia 19-21 Tahun Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 25547 "" "" "" Jumlah Pernikahan Usia di atas 21 Tahun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 2622.0 Non Prioritas - - 25548 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1273.0 Non Prioritas - - 25549 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 152.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25550 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 25551 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 25552 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 109.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 25553 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 25554 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 66.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25555 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 25556 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 47.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 25557 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 25558 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 25559 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 59.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 25560 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 59.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 25561 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 51.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 25562 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 25563 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 25564 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 25565 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 25566 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 25567 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 45.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 25568 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 25569 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 21.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 25570 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 54.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 25571 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 25572 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 25573 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 25574 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 39.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 25575 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 44.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 25576 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 25577 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 28.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 25578 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 22.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 25579 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 25580 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 25581 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 46.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 25582 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 25583 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 34.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 25584 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 71.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 25585 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 25586 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 25587 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 26.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 25588 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 25589 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 25590 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 25591 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 25592 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 93.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 25593 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 25594 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 44.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 25595 "" "" "" Jumlah Perempuan Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 25596 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1349.0 Non Prioritas - - 25597 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Kricak Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 25598 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Karangwaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 25599 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 116.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 25600 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Bener Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 25601 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Bumijo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 25602 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Cokrodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 53.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 25603 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Gowongan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 25604 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Demangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 25605 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Kotabaru Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 61.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 25606 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Klitren Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 60.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 25607 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Baciro Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 52.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 25608 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Terban Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 25609 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Suryatmajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 25610 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Tegalpanggung Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 25611 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Bausasran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 25612 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Sosromenduran Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 25613 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Pringgokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 49.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 25614 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 25615 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Notoprajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 22.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 25616 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Pakuncen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 57.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 25617 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 25618 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Patangpuluhan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 25619 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Gedongkiwo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 25620 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Suryodiningratan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 41.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 25621 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 47.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 25622 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Patehan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 25623 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Panembahan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 31.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 25624 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Kadipaten Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 22.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 25625 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Ngupasan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 25626 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Prawirodirjan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 26.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 25627 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Purwokinanti Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 48.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 25628 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Gunungketur Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 25629 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Keparakan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 35.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 25630 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Wirogunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 78.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 25631 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Brontokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 25632 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Semaki Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 25633 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Mujamuju Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 28.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 25634 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Tahunan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 25635 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Warungboto Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 25636 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Pandeyan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 25637 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Sorosutan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 26.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 25638 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Giwangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 102.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 25639 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Rejowinangun Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 25640 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Prenggan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 46.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 25641 "" "" "" Jumlah Laki-Laki Menikah Usia di atas 21 Tahun Kelurahan Purbayan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 25642 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa yang Mendapatkan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" orang 1893.0 Non Prioritas - - 25643 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Pembinaan Pusaka Sakinah Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 240.0 Non Prioritas - - 25644 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Pembinaan Pusaka Sakinah Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 50.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25645 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Pembinaan Pusaka Sakinah Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25646 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Pembinaan Pusaka Sakinah Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25647 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Pembinaan Pusaka Sakinah Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25648 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Pembinaan Pusaka Sakinah Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25649 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Pembinaan Pusaka Sakinah Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25650 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Pembinaan Pusaka Sakinah Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 40.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25651 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Pembinaan Pusaka Sakinah Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25652 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Pembinaan Pusaka Sakinah Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25653 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Pembinaan Pusaka Sakinah Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 50.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25654 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Pembinaan Pusaka Sakinah Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 50.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25655 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Pembinaan Pusaka Sakinah Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25656 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Pembinaan Pusaka Sakinah Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 50.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25657 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Pembinaan Pusaka Sakinah Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25658 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Bimbingan Gerakan Keluarga Maslahat Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 80.0 Non Prioritas - - 25659 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Bimbingan Gerakan Keluarga Maslahat Kemantren Tegalrejo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25660 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Bimbingan Gerakan Keluarga Maslahat Kemantren Jetis Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25661 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Bimbingan Gerakan Keluarga Maslahat Kemantren Gondokusuman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25662 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Bimbingan Gerakan Keluarga Maslahat Kemantren Danurejan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25663 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Bimbingan Gerakan Keluarga Maslahat Kemantren Gedongtengen Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 30.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25664 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Bimbingan Gerakan Keluarga Maslahat Kemantren Ngampilan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25665 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Bimbingan Gerakan Keluarga Maslahat Kemantren Wirobrajan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25666 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Bimbingan Gerakan Keluarga Maslahat Kemantren Mantrijeron Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25667 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Bimbingan Gerakan Keluarga Maslahat Kemantren Kraton Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25668 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Bimbingan Gerakan Keluarga Maslahat Kemantren Gondomanan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25669 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Bimbingan Gerakan Keluarga Maslahat Kemantren Pakualaman Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25670 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Bimbingan Gerakan Keluarga Maslahat Kemantren Mergangsan Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25671 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Bimbingan Gerakan Keluarga Maslahat Kemantren Umbulharjo Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 50.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25672 "" "" "" Jumlah Pasangan yang Mendapatkan Bimbingan Gerakan Keluarga Maslahat Kemantren Kotagede Kementerian Agama Kota Yogyakarta "" pasangan 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25673 "" "" "" Q9 (SAMEDAY) Kantor Pos Besar DIY "" item 667.0 Non Prioritas - - 25674 "" "" "" PE (POS EXPRESS) Kantor Pos Besar DIY "" item 170738.0 Non Prioritas - - 25675 "" "" "" PKH (POS KILAT KHUSUS} Kantor Pos Besar DIY "" item 744633.0 Non Prioritas - - 25676 "" "" "" POS KARGO Kantor Pos Besar DIY "" item 10913.0 Non Prioritas - - 25677 "" "" "" PAKET VALUABLE GOOD Kantor Pos Besar DIY "" item 51.0 Non Prioritas - - 25678 "" "" "" POS MARKET PLACE REGULAR Kantor Pos Besar DIY "" item 358107.0 Non Prioritas - - 25679 "" "" "" PPB (PAKET POS BIASA ) Kantor Pos Besar DIY "" item 38272.0 Non Prioritas - - 25680 "" "" "" E-PACKET Kantor Pos Besar DIY "" item 547.0 Non Prioritas - - 25681 "" "" "" RLN Kantor Pos Besar DIY "" item 3131.0 Non Prioritas - - 25682 "" "" "" EMS Kantor Pos Besar DIY "" item 2481.0 Non Prioritas - - 25683 "" "" "" POS EKSPOR Kantor Pos Besar DIY "" item 2547.0 Non Prioritas - - 25684 "" "" "" POS CEPAT INTERNASIONAL AIR PARCEL Kantor Pos Besar DIY "" item 1008.0 Non Prioritas - - 25685 "" "" "" POS BIASA INTERNASIONAL SEA PARCEL Kantor Pos Besar DIY "" item 373.0 Non Prioritas - - 25686 "" "" "" FREIGHT FORWARDING ENTERPRISE Kantor Pos Besar DIY "" item 1.0 Non Prioritas - - 25687 "" "" "" Q9 (SAMEDAY) Kantor Pos Besar DIY "" item 667.0 Non Prioritas - - 25688 "" "" "" PE (POS EXPRESS) Kantor Pos Besar DIY "" item 170738.0 Non Prioritas - - 25689 "" "" "" PKH (POS KILAT KHUSUS} Kantor Pos Besar DIY "" item 744633.0 Non Prioritas - - 25690 "" "" "" POS KARGO Kantor Pos Besar DIY "" item 10913.0 Non Prioritas - - 25691 "" "" "" PAKET VALUABLE GOOD Kantor Pos Besar DIY "" item 51.0 Non Prioritas - - 25692 "" "" "" POS MARKET PLACE REGULAR Kantor Pos Besar DIY "" item 358107.0 Non Prioritas - - 25693 "" "" "" PPB (PAKET POS BIASA ) Kantor Pos Besar DIY "" item 38272.0 Non Prioritas - - 25694 "" "" "" E-PACKET Kantor Pos Besar DIY "" item 547.0 Non Prioritas - - 25695 "" "" "" RLN Kantor Pos Besar DIY "" item 3131.0 Non Prioritas - - 25696 "" "" "" EMS Kantor Pos Besar DIY "" item 2481.0 Non Prioritas - - 25697 "" "" "" POS EKSPOR Kantor Pos Besar DIY "" item 2547.0 Non Prioritas - - 25698 "" "" "" POS CEPAT INTERNASIONAL AIR PARCEL Kantor Pos Besar DIY "" item 1008.0 Non Prioritas - - 25699 "" "" "" POS BIASA INTERNASIONAL SEA PARCEL Kantor Pos Besar DIY "" item 373.0 Non Prioritas - - 25700 "" "" "" FREIGHT FORWARDING ENTERPRISE Kantor Pos Besar DIY "" item 1.0 Non Prioritas - - 25701 "" "" "" Jumlah Weselpos Dalam Negeri yang Dikirim Kantor Pos Besar DIY "" weselpos 5387.0 Non Prioritas - - 25702 "" "" "" Jumlah Weselpos Luar Negeri yang Dikirim Kantor Pos Besar DIY "" weselpos 644.0 Non Prioritas - - 25703 "" "" "" Nilai Weselpos Dalam Negeri yang Dikirim Kantor Pos Besar DIY "" ribu-rupiah 27261248518.0 Non Prioritas - - 25704 "" "" "" Nilai Weselpos Luar Negeri yang Dikirim Kantor Pos Besar DIY "" ribu-rupiah 4483243278.0 Non Prioritas - - 25705 "" "" "" Jumlah Weselpos Dalam Negeri yang Diterima Kantor Pos Besar DIY "" weselpos 3110.0 Non Prioritas - - 25706 "" "" "" Jumlah Weselpos Luar Negeri yang Diterima Kantor Pos Besar DIY "" weselpos 9242.0 Non Prioritas - - 25707 "" "" "" Nilai Weselpos Dalam Negeri yang Diterima Kantor Pos Besar DIY "" ribu-rupiah 3492328139.0 Non Prioritas - - 25708 "" "" "" Nilai Weselpos Luar Negeri yang Diterima Kantor Pos Besar DIY "" ribu-rupiah 51213996718.0 Non Prioritas - - 25709 "" "" "" Jumlah Kantor Pos Pembantu Kemantren Danurejan Kantor Pos Besar DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25710 "" "" "" Jumlah Kantor Pos Pembantu Kemantren Gedongtengen Kantor Pos Besar DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25711 "" "" "" Jumlah Kantor Pos Pembantu Kemantren Ngampilan Kantor Pos Besar DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25712 "" "" "" Jumlah Kantor Pos Pembantu Kemantren Wirobrajan Kantor Pos Besar DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25713 "" "" "" Jumlah Kantor Pos Pembantu Kemantren Mantrijeron Kantor Pos Besar DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25714 "" "" "" Jumlah Kantor Pos Pembantu Kemantren Kraton Kantor Pos Besar DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25715 "" "" "" Jumlah Kantor Pos Pembantu Kemantren Gondomanan Kantor Pos Besar DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25716 "" "" "" Jumlah Kantor Pos Pembantu Kemantren Pakualaman Kantor Pos Besar DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25717 "" "" "" Jumlah Kantor Pos Pembantu Kemantren Mergangsan Kantor Pos Besar DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25718 "" "" "" Jumlah Kantor Pos Pembantu Kemantren Umbulharjo Kantor Pos Besar DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25719 "" "" "" Jumlah Kantor Pos Pembantu Kemantren Kotagede Kantor Pos Besar DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25720 "" "" "" Kapasitas Unit Produksi Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan PDAM Kota Yogyakarta Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik Liter/Detik 755.0 Non Prioritas - - 25721 "" "" "" Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM Kota Yogyakarta Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM Lembaga 1.0 Non Prioritas - - 25722 "" "" "" Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) PDAM Kota Yogyakarta RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) merupakan dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya Dokumen 1.0 Non Prioritas - - 25723 "" "" "" Jumlah Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) PDAM Kota Yogyakarta Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) didefinisikan sebagai upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (prevention) sumber air dan pencegahan (protection) pencemaran badan air mulai maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (cathment) sampai ke keran air (water-tap) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen risiko untuk mencapai standar kualitas air yang diterima oleh semua pihak Dokumen 1.0 Non Prioritas - - 25724 "" "" "" Persentase Penduduk Berakses Air Minum (berdasarkan registrasi pelanggan) PDAM Kota Yogyakarta Persentase penduduk berakses air minum (layak) terhadap total jumlah penduduk rumah tangga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan berdasarkan registrasi pelanggan persen 7.52 Non Prioritas - - 25725 "" "" "" Jumlah rumah dengan jaringan/instalasi PDAM PDAM Kota Yogyakarta Total rumah yang memiliki sambungan PDAM. rumah 31279.0 Non Prioritas - - 25726 "" "" "" Persentase Penduduk Berakses Air Minum (berdasarkan akses PDAM) PDAM Kota Yogyakarta Persentase penduduk berakses air minum (layak) terhadap total jumlah penduduk rumah tangga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan berdasarkan akses persen 16.3 Non Prioritas - - 25727 "" "" "" Penduduk berakses air minum PDAM Kota Yogyakarta Jumlah Penduduk yang memiliki akses air minum rumah 122800.0 Non Prioritas - - 25728 "" "" "" Jumlah PDAM PDAM Kota Yogyakarta Total perusahaan daerah air minum (PDAM) yang beroperasi. unit 1.0 Non Prioritas - - 25729 "" "" "" Produksi Air Minum PDAM Kota Yogyakarta Total volume air minum yang diproduksi PDAM dalam periode tertentu. m3 16188278.0 Non Prioritas - - 25730 "" "" "" Produksi Air Minum Bulan Januari PDAM Kota Yogyakarta "" m3 1394755.0 Non Prioritas - - 25731 "" "" "" Produksi Air Minum Bulan Februari PDAM Kota Yogyakarta "" m3 1297194.0 Non Prioritas - - 25732 "" "" "" Produksi Air Minum Bulan Maret PDAM Kota Yogyakarta "" m3 1420048.0 Non Prioritas - - 25733 "" "" "" Produksi Air Minum Bulan April PDAM Kota Yogyakarta "" m3 1364230.0 Non Prioritas - - 25734 "" "" "" Produksi Air Minum Bulan Mei PDAM Kota Yogyakarta "" m3 1342452.0 Non Prioritas - - 25735 "" "" "" Produksi Air Minum Bulan Juni PDAM Kota Yogyakarta "" m3 1219151.0 Non Prioritas - - 25736 "" "" "" Produksi Air Minum Bulan Juli PDAM Kota Yogyakarta "" m3 1269464.0 Non Prioritas - - 25737 "" "" "" Produksi Air Minum Bulan Agustus PDAM Kota Yogyakarta "" m3 1307935.0 Non Prioritas - - 25738 "" "" "" Produksi Air Minum Bulan September PDAM Kota Yogyakarta "" m3 1489944.0 Non Prioritas - - 25739 "" "" "" Produksi Air Minum Bulan Oktober PDAM Kota Yogyakarta "" m3 1412766.0 Non Prioritas - - 25740 "" "" "" Produksi Air Minum Bulan November PDAM Kota Yogyakarta "" m3 1345023.0 Non Prioritas - - 25741 "" "" "" Produksi Air Minum Bulan Desember PDAM Kota Yogyakarta "" m3 1325316.0 Non Prioritas - - 25742 "" "" "" Air Yang Dijual PDAM Kota Yogyakarta Volume air minum yang berhasil ditagihkan kepada pelanggan (m³). m3 7342390.0 Non Prioritas - - 25743 "" "" "" Air yang Dijual Bulan Januari PDAM Kota Yogyakarta "" m3 646683.0 Non Prioritas - - 25744 "" "" "" Air yang Dijual Bulan Februari PDAM Kota Yogyakarta "" m3 626748.0 Non Prioritas - - 25745 "" "" "" Air yang Dijual Bulan Maret PDAM Kota Yogyakarta "" m3 582969.0 Non Prioritas - - 25746 "" "" "" Air yang Dijual Bulan April PDAM Kota Yogyakarta "" m3 613286.0 Non Prioritas - - 25747 "" "" "" Air yang Dijual Bulan Mei PDAM Kota Yogyakarta "" m3 607548.0 Non Prioritas - - 25748 "" "" "" Air yang Dijual Bulan Juni PDAM Kota Yogyakarta "" m3 612947.0 Non Prioritas - - 25749 "" "" "" Air yang Dijual Bulan Juli PDAM Kota Yogyakarta "" m3 585353.0 Non Prioritas - - 25750 "" "" "" Air yang Dijual Bulan Agustus PDAM Kota Yogyakarta "" m3 625235.0 Non Prioritas - - 25751 "" "" "" Air yang Dijual Bulan September PDAM Kota Yogyakarta "" m3 625165.0 Non Prioritas - - 25752 "" "" "" Air yang Dijual Bulan Oktober PDAM Kota Yogyakarta "" m3 609129.0 Non Prioritas - - 25753 "" "" "" Air yang Dijual Bulan November PDAM Kota Yogyakarta "" m3 634462.0 Non Prioritas - - 25754 "" "" "" Air yang Dijual Bulan Desember PDAM Kota Yogyakarta "" m3 572865.0 Non Prioritas - - 25755 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum PDAM Kota Yogyakarta Banyaknya sambungan aktif pelanggan air minum. orang 31287.0 Non Prioritas - - 25756 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Sosial PDAM Kota Yogyakarta "" orang 809.0 Non Prioritas - - 25757 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Sosial Umum PDAM Kota Yogyakarta "" orang 247.0 Non Prioritas - - 25758 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Sosial Khusus PDAM Kota Yogyakarta "" orang 354.0 Non Prioritas - - 25759 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah PDAM Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 25760 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok pendidikan PDAM Kota Yogyakarta "" orang 207.0 Non Prioritas - - 25761 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non Niaga PDAM Kota Yogyakarta "" orang 28750.0 Non Prioritas - - 25762 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non Niaga Rumah Tangga/Household (A-1) PDAM Kota Yogyakarta "" orang 57.0 Non Prioritas - - 25763 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non Niaga Rumah Tangga/Household (A-2) PDAM Kota Yogyakarta "" orang 12239.0 Non Prioritas - - 25764 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non Niaga Rumah Tangga/Household (A-3) PDAM Kota Yogyakarta "" orang 14007.0 Non Prioritas - - 25765 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non Niaga Rumah Tangga/Household B PDAM Kota Yogyakarta "" orang 1430.0 Non Prioritas - - 25766 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Non Niaga Instansi Pemerintah PDAM Kota Yogyakarta "" orang 1017.0 Non Prioritas - - 25767 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Niaga PDAM Kota Yogyakarta "" orang 1559.0 Non Prioritas - - 25768 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Niaga PDAM Kota Yogyakarta "" orang 1559.0 Non Prioritas - - 25769 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Niaga Besar PDAM Kota Yogyakarta "" orang 152.0 Non Prioritas - - 25770 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Industri Kecil PDAM Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas - - 25771 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Industri Besar PDAM Kota Yogyakarta "" orang 11.0 Non Prioritas - - 25772 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel PDAM Kota Yogyakarta "" orang 131.0 Non Prioritas - - 25773 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-1 PDAM Kota Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas - - 25774 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-2 PDAM Kota Yogyakarta "" orang 35.0 Non Prioritas - - 25775 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-3 PDAM Kota Yogyakarta "" orang 42.0 Non Prioritas - - 25776 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-4 PDAM Kota Yogyakarta "" orang 23.0 Non Prioritas - - 25777 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-5 PDAM Kota Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas - - 25778 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Hotel IV1 A-6 PDAM Kota Yogyakarta "" orang 21.0 Non Prioritas - - 25779 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Budaya PDAM Kota Yogyakarta "" orang 12.0 Non Prioritas - - 25780 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Budaya IV PDAM Kota Yogyakarta "" orang 12.0 Non Prioritas - - 25781 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Lainnya PDAM Kota Yogyakarta "" orang 26.0 Non Prioritas - - 25782 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Lainnya VI-1 PDAM Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 25783 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Lainnya VI-2 PDAM Kota Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas - - 25784 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Lainnya VI-3 PDAM Kota Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 25785 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Lainnya VI-4 PDAM Kota Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas - - 25786 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Lainnya VI-5 PDAM Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas - - 25787 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Lainnya VI-6 PDAM Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 25788 "" "" "" Jumlah Pelanggan Air Minum Kelompok Lainnya VI-7 PDAM Kota Yogyakarta "" orang 12.0 Non Prioritas - - 25789 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) LLDIKTI Wilayah V Jumlah lembaga pendidikan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan formal jenjang paling tinggi setelah jenjang SMA/SMK yang diselenggarakan atau dikelola oleh lembaga swasta, yayasan atau lembaga lain yang berbadan hukum serta di bawah koordinasi dengan KOPERTIS wilayah V di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 36.0 Non Prioritas - - 25790 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Tegalrejo LLDIKTI Wilayah V "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25791 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Kricak LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 25792 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Karangwaru LLDIKTI Wilayah V "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 25793 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Tegalrejo LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 25794 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Bener LLDIKTI Wilayah V "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 25795 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Jetis LLDIKTI Wilayah V "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25796 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Bumijo LLDIKTI Wilayah V "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 25797 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Cokrodiningratan LLDIKTI Wilayah V "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 25798 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Gowongan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 25799 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Gondokusuman LLDIKTI Wilayah V "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25800 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Demangan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 25801 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Kotabaru LLDIKTI Wilayah V "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 25802 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Klitren LLDIKTI Wilayah V "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 25803 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Baciro LLDIKTI Wilayah V "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 25804 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Terban LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 25805 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Danurejan LLDIKTI Wilayah V "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25806 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Suryatmajan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 25807 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Tegalpanggung LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 25808 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Bausasran LLDIKTI Wilayah V "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 25809 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Gedongtengen LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25810 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Sosromenduran LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 25811 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Pringgokusuman LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 25812 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Ngampilan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25813 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Ngampilan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 25814 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Notoprajan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 25815 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Wirobrajan LLDIKTI Wilayah V "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25816 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Pakuncen LLDIKTI Wilayah V "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 25817 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Wirobrajan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 25818 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Patangpuluhan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 25819 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Mantrijeron LLDIKTI Wilayah V "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25820 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Gedongkiwo LLDIKTI Wilayah V "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 25821 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Suryodiningratan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 25822 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Mantrijeron LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 25823 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Kraton LLDIKTI Wilayah V "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25824 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Patehan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 25825 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Panembahan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 25826 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Kadipaten LLDIKTI Wilayah V "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 25827 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Gondomanan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25828 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Ngupasan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 25829 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Prawirodirjan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 25830 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Pakualaman LLDIKTI Wilayah V "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25831 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Purwokinanti LLDIKTI Wilayah V "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 25832 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Gunungketur LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 25833 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Mergangsan LLDIKTI Wilayah V "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25834 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Keparakan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 25835 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Wirogunan LLDIKTI Wilayah V "" orang 3.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 25836 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Brontokusuman LLDIKTI Wilayah V "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 25837 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Umbulharjo LLDIKTI Wilayah V "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25838 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Semaki LLDIKTI Wilayah V "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 25839 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Mujamuju LLDIKTI Wilayah V "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 25840 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Tahunan LLDIKTI Wilayah V "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 25841 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Warungboto LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 25842 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Pandeyan LLDIKTI Wilayah V "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 25843 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Sorosutan LLDIKTI Wilayah V "" orang 4.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 25844 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Giwangan LLDIKTI Wilayah V "" orang 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 25845 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Kotagede LLDIKTI Wilayah V "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25846 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Rejowinangun LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 25847 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Prenggan LLDIKTI Wilayah V "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 25848 "" "" "" Jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Purbayan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 25849 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) LLDIKTI Wilayah V Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan tinggi swasta yaitu perguruan tinggi swasta ataupun sekolah tinggi swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 74910.0 Non Prioritas - - 25850 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Tegalrejo LLDIKTI Wilayah V "" orang 2012.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25851 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Kricak LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 25852 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Karangwaru LLDIKTI Wilayah V "" orang 540.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 25853 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Tegalrejo LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 25854 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Bener LLDIKTI Wilayah V "" orang 1472.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 25855 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Jetis LLDIKTI Wilayah V "" orang 5086.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25856 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Bumijo LLDIKTI Wilayah V "" orang 4587.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 25857 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Cokrodiningratan LLDIKTI Wilayah V "" orang 499.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 25858 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Gowongan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 25859 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Gondokusuman LLDIKTI Wilayah V "" orang 11510.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25860 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Demangan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 25861 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Kotabaru LLDIKTI Wilayah V "" orang 5320.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 25862 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Klitren LLDIKTI Wilayah V "" orang 4687.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 25863 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Baciro LLDIKTI Wilayah V "" orang 1503.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 25864 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Terban LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 25865 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Danurejan LLDIKTI Wilayah V "" orang 881.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25866 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Suryatmajan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 25867 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Tegalpanggung LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 25868 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Bausasran LLDIKTI Wilayah V "" orang 881.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 25869 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Gedongtengen LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25870 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Sosromenduran LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 25871 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Pringgokusuman LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 25872 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Ngampilan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25873 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Ngampilan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 25874 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Notoprajan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 25875 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Wirobrajan LLDIKTI Wilayah V "" orang 2284.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25876 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Pakuncen LLDIKTI Wilayah V "" orang 2284.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 25877 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Wirobrajan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 25878 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Patangpuluhan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 25879 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Mantrijeron LLDIKTI Wilayah V "" orang 207.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25880 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Gedongkiwo LLDIKTI Wilayah V "" orang 207.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 25881 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Suryodiningratan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 25882 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Mantrijeron LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 25883 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Kraton LLDIKTI Wilayah V "" orang 2319.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25884 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Patehan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 25885 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Panembahan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 25886 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Kadipaten LLDIKTI Wilayah V "" orang 2319.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 25887 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Gondomanan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25888 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Ngupasan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 25889 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Prawirodirjan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 25890 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Pakualaman LLDIKTI Wilayah V "" orang 1074.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25891 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Purwokinanti LLDIKTI Wilayah V "" orang 1074.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 25892 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Gunungketur LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 25893 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Mergangsan LLDIKTI Wilayah V "" orang 1097.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25894 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Keparakan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 25895 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Wirogunan LLDIKTI Wilayah V "" orang 690.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 25896 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Brontokusuman LLDIKTI Wilayah V "" orang 407.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 25897 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Umbulharjo LLDIKTI Wilayah V "" orang 47530.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25898 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Semaki LLDIKTI Wilayah V "" orang 27013.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 25899 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Mujamuju LLDIKTI Wilayah V "" orang 464.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 25900 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Tahunan LLDIKTI Wilayah V "" orang 15672.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 25901 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Warungboto LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 25902 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Pandeyan LLDIKTI Wilayah V "" orang 1711.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 25903 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Sorosutan LLDIKTI Wilayah V "" orang 2496.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 25904 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Giwangan LLDIKTI Wilayah V "" orang 174.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 25905 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Kotagede LLDIKTI Wilayah V "" orang 910.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25906 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Rejowinangun LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 25907 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Prenggan LLDIKTI Wilayah V "" orang 910.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 25908 "" "" "" Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Purbayan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 25909 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) LLDIKTI Wilayah V Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan tinggi swasta yaitu perguruan tinggi swasta ataupun sekolah tinggi swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1922.0 Non Prioritas - - 25910 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Tegalrejo LLDIKTI Wilayah V "" orang 62.0 Non Prioritas 34.71.01 - 25911 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Kricak LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 25912 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Karangwaru LLDIKTI Wilayah V "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 25913 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Tegalrejo LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 25914 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Bener LLDIKTI Wilayah V "" orang 55.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 25915 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Jetis LLDIKTI Wilayah V "" orang 146.0 Non Prioritas 34.71.02 - 25916 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Bumijo LLDIKTI Wilayah V "" orang 122.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 25917 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Cokrodiningratan LLDIKTI Wilayah V "" orang 24.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 25918 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Gowongan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 25919 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Gondokusuman LLDIKTI Wilayah V "" orang 413.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25920 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Demangan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 25921 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Kotabaru LLDIKTI Wilayah V "" orang 209.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 25922 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Klitren LLDIKTI Wilayah V "" orang 164.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 25923 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Baciro LLDIKTI Wilayah V "" orang 40.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 25924 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Terban LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 25925 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Danurejan LLDIKTI Wilayah V "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.04 - 25926 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Suryatmajan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 25927 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Tegalpanggung LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 25928 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Bausasran LLDIKTI Wilayah V "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 25929 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Gedongtengen LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 25930 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Sosromenduran LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 25931 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Pringgokusuman LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 25932 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Ngampilan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 25933 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Ngampilan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 25934 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Notoprajan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 25935 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Wirobrajan LLDIKTI Wilayah V "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.07 - 25936 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Pakuncen LLDIKTI Wilayah V "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 25937 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Wirobrajan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 25938 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Patangpuluhan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 25939 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Mantrijeron LLDIKTI Wilayah V "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.08 - 25940 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Gedongkiwo LLDIKTI Wilayah V "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 25941 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Suryodiningratan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 25942 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Mantrijeron LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 25943 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Kraton LLDIKTI Wilayah V "" orang 69.0 Non Prioritas 34.71.09 - 25944 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Patehan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 25945 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Panembahan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 25946 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Kadipaten LLDIKTI Wilayah V "" orang 69.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 25947 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Gondomanan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 25948 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Ngupasan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 25949 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Prawirodirjan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 25950 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Pakualaman LLDIKTI Wilayah V "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.11 - 25951 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Purwokinanti LLDIKTI Wilayah V "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 25952 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Gunungketur LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 25953 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Mergangsan LLDIKTI Wilayah V "" orang 36.0 Non Prioritas 34.71.12 - 25954 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Keparakan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 25955 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Wirogunan LLDIKTI Wilayah V "" orang 26.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 25956 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Brontokusuman LLDIKTI Wilayah V "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 25957 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Umbulharjo LLDIKTI Wilayah V "" orang 1097.0 Non Prioritas 34.71.13 - 25958 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Semaki LLDIKTI Wilayah V "" orang 707.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 25959 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Mujamuju LLDIKTI Wilayah V "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 25960 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Tahunan LLDIKTI Wilayah V "" orang 231.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 25961 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Warungboto LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 25962 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Pandeyan LLDIKTI Wilayah V "" orang 62.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 25963 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Sorosutan LLDIKTI Wilayah V "" orang 75.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 25964 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Giwangan LLDIKTI Wilayah V "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 25965 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kemantren Kotagede LLDIKTI Wilayah V "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.14 - 25966 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Rejowinangun LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 25967 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Prenggan LLDIKTI Wilayah V "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 25968 "" "" "" Jumlah Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kelurahan Purbayan LLDIKTI Wilayah V "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 25969 "" "" "" Jumlah Penumpang Berangkat DAOP VI Kota Yogyakarta Total penumpang yang berangkat dari suatu terminal/stasiun/bandara, sesuai laporan transportasi BPS. orang 9823464.0 Non Prioritas - - 25970 "" "" "" Jumlah Penumpang yang Berangkat menggunakan KA Jarak Jauh Komersial DAOP VI Kota Yogyakarta "" orang 4057610.0 Non Prioritas - - 25971 "" "" "" Jumlah Penumpang yang Berangkat menggunakan KA Jarak Jauh Komersial kelas eksekutif DAOP VI Kota Yogyakarta "" orang 1742631.0 Non Prioritas - - 25972 "" "" "" Jumlah Penumpang yang Berangkat menggunakan KA Jarak Jauh Komersial kelas ekonomi DAOP VI Kota Yogyakarta "" orang 2314979.0 Non Prioritas - - 25973 "" "" "" Jumlah Penumpang yang Berangkat menggunakan KA Jarak Jauh PSO DAOP VI Kota Yogyakarta "" orang 560132.0 Non Prioritas - - 25974 "" "" "" Jumlah Penumpang yang Berangkat menggunakan KA Jarak Jauh PSO kelas ekonomi DAOP VI Kota Yogyakarta "" orang 560132.0 Non Prioritas - - 25975 "" "" "" Jumlah Penumpang yang Berangkat menggunakan KA Lokal DAOP VI Kota Yogyakarta "" orang 5205722.0 Non Prioritas - - 25976 "" "" "" Jumlah Penumpang yang Berangkat menggunakan KA Lokal Komersial kelas eksekutif DAOP VI Kota Yogyakarta "" orang 900084.0 Non Prioritas - - 25977 "" "" "" Jumlah Penumpang yang Berangkat menggunakan KA Lokal PSO kelas ekonomi DAOP VI Kota Yogyakarta "" orang 4305638.0 Non Prioritas - - 25978 "" "" "" Total angkutan barang melalui stasiun DAOP VI Kota Yogyakarta Total volume atau tonase barang yang diangkut melalui stasiun kereta api pada periode tertentu. ton 352031.0 Non Prioritas - - 25979 "" "" "" Barang hantaran potong/retail (BHP) (YK LPN) DAOP VI Kota Yogyakarta Jumlah barang hantaran dalam bentuk retail/potongan yang dikirim melalui layanan kereta logistik (LPN) Yogyakarta. ton 20191.0 Non Prioritas - - 25980 "" "" "" Angkutan Semen (LPN) DAOP VI Kota Yogyakarta Total volume atau tonase muatan semen yang diangkut melalui layanan kereta api logistik (LPN). ton 331840.0 Non Prioritas - - 25981 "" "" "" Jumlah Jadwal Keberangkatan DAOP VI Kota Yogyakarta Banyaknya jadwal keberangkatan transportasi (kereta/bus/pesawat) yang tersedia dalam periode tertentu. jadwal 47657.0 Non Prioritas - - 25982 "" "" "" Jumlah Jadwal Keberangkatan KA Jarak Jauh Komersial DAOP VI Kota Yogyakarta "" jadwal 31779.0 Non Prioritas - - 25983 "" "" "" Jumlah Jadwal Keberangkatan KA Jarak Jauh PSO DAOP VI Kota Yogyakarta "" jadwal 1863.0 Non Prioritas - - 25984 "" "" "" Jumlah Jadwal Keberangkatan KA Lokal Komersial DAOP VI Kota Yogyakarta "" jadwal 156.0 Non Prioritas - - 25985 "" "" "" Jumlah Jadwal Keberangkatan KA Lokal PSO DAOP VI Kota Yogyakarta "" jadwal 13859.0 Non Prioritas - - 25986 "" "" "" Bank Umum Bank Indonesia "" unit 58.0 Non Prioritas - - 25987 "" "" "" Kantor Pusat Bank Umum Bank Indonesia "" unit 1.0 Non Prioritas - - 25988 "" "" "" Kantor Cabang Bank Umum Bank Indonesia "" unit 57.0 Non Prioritas - - 25989 "" "" "" Kantor Cabang Pembantu Bank Umum Bank Indonesia "" unit 443.0 Non Prioritas - - 25990 "" "" "" Kantor Kas Bank Umum Bank Indonesia "" unit 0.0 Non Prioritas - - 25991 "" "" "" Kantor Pusat BPR Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Jaringan Kantor Pusat BPR unit 58.0 Non Prioritas - - 25992 "" "" "" Kantor Cabang BPR Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Jaringan Kantor Cabang BPR unit 60.0 Non Prioritas - - 25993 "" "" "" Kantor Kas BPR Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Jaringan Kantor Kas BPR unit - Non Prioritas - - 25994 "" "" "" Aset Kantor Bank Bank Indonesia "" juta-rupiah 80905946.0 Non Prioritas - - 25995 "" "" "" Aset Kantor Bank Umum Bank Indonesia "" juta-rupiah 78565434.0 Non Prioritas - - 25996 "" "" "" Aset Kantor BPR Otoritas Jasa Keuangan (OJK) "" juta-rupiah 2340512.0 Non Prioritas - - 25997 "" "" "" Perusahaan Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Jaringan Kantor Dana Pensiun unit 47.0 Non Prioritas - - 25998 "" "" "" Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Jaringan Kantor Fintech Wquity Crowdfunding unit 6.0 Non Prioritas - - 25999 "" "" "" Fintech P2P Lending Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Jaringan Kantor Fintech P2P Lending unit 0.0 Non Prioritas - - 26000 "" "" "" Fintech Equity Crowdfunding Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Jaringan Kantor Lembaga Keuangan Mikro unit 0.0 Non Prioritas - - 26001 "" "" "" Pergadaian Swasta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Jaringan Kantor Pergadaian Swasta unit 5.0 Non Prioritas - - 26002 "" "" "" Perusahaan Modal Ventura Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Jaringan Kantor Perusahaan Asuransi unit 1.0 Non Prioritas - - 26003 "" "" "" Lembaga Keuangan Mikro Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Jaringan Kantor Modal Ventura unit 0.0 Non Prioritas - - 26004 "" "" "" Perusahaan Asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Jaringan Kantor Perusahaan Pembiayaan unit 61.0 Non Prioritas - - 26005 "" "" "" Kredit UMKM Perbankan Bank Indonesia "" juta-rupiah 5551178.0 Non Prioritas - - 26006 "" "" "" Kurs Tengah Uang Kertas Asing di BI (Rupiah-USD) Bank Indonesia "" rupiah 16699.0 Non Prioritas - - 26007 "" "" "" BI-7D Reverse Repo Bank Indonesia "" persen 4.75 Non Prioritas - - 26008 "" "" "" Dana Pihak Ketiga Bank Indonesia "" juta-rupiah 44125308.0 Non Prioritas - - 26009 "" "" "" Dana Pihak Ketiga di Bank Umum Bank Indonesia "" juta-rupiah 42184379.0 Non Prioritas - - 26010 "" "" "" Dana Pihak Ketiga berupa Giro pada Bank Umum Bank Indonesia "" juta-rupiah 7971693.0 Non Prioritas - - 26011 "" "" "" Dana Pihak Ketiga berupa Deposito pada Bank Umum Bank Indonesia "" juta-rupiah 12152852.0 Non Prioritas - - 26012 "" "" "" Dana Pihak Ketiga berupa Tabungan pada Bank Umum Bank Indonesia "" juta-rupiah 22059834.0 Non Prioritas - - 26013 "" "" "" Dana Pihak Ketiga di BPR Bank Indonesia "" juta-rupiah 1940929.0 Non Prioritas - - 26014 "" "" "" Dana Pihak Ketiga berupa Deposito pada BPR Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dana Pihak Ketiga berupa Deposito pada BPR juta-rupiah 1438377.0 Non Prioritas - - 26015 "" "" "" Dana Pihak Ketiga berupa Tabungan pada BPR Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dana Pihak Ketiga berupa Tabungan pada BPR juta-rupiah 502552.0 Non Prioritas - - 26016 "" "" "" Rasio Kredit/Pinjaman terhadap DPK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rasio Kredit/Pinjaman terhadap DPK - 0.61 Non Prioritas - - 26017 "" "" "" Jumlah Kredit/Pembiayaan - Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit/Pembiayaan juta-rupiah 41317557.0 Non Prioritas - - 26018 "" "" "" Dana Pihak Ketiga (DPK) - Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dana Pihak Ketiga (DPK) juta-rupiah 68155764.0 Non Prioritas - - 26019 "" "" "" Piutang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah piutang pada perusahaan pembiayaan juta-rupiah 1372853.0 Non Prioritas - - 26020 "" "" "" Nominal NPF Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nominal NPF pada perusahaan pembiayaan juta-rupiah 52887.0 Non Prioritas - - 26021 "" "" "" SID Saham Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah SID Saham pada Pasar Modal unit 43056.0 Non Prioritas - - 26022 "" "" "" SID Reksadana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah SID Reksadana pada Pasar Modal unit 58985.0 Non Prioritas - - 26023 "" "" "" Sistem Pembayaran Cash Inflow Bank Indonesia "" juta-rupiah 11650292.0 Non Prioritas - - 26024 "" "" "" Sistem Pembayaran Cash Outflow Bank Indonesia "" juta-rupiah 8846288.0 Non Prioritas - - 26025 "" "" "" Transaksi Sistem Pembayaran Perputaran Kliring Bank Indonesia "" lembar 4826.0 Non Prioritas - - 26026 "" "" "" Nominal Sistem Pembayaran Perputaran Kliring Bank Indonesia "" juta-rupiah 193316.0 Non Prioritas - - 26027 "" "" "" Jumlah Simpanan Masyarakat di Bank Umum, BPR & BPRS di Kota Yogyakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Akumulasi Giro, Deposito, Tabungan juta-rupiah 68155765.0 Non Prioritas 34.71 - 26028 "" "" "" Jumlah Simpanan Masyarakat berupa Giro di Bank Umum, BPR & BPRS di Kota Yogyakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Simpanan (Giro) di Bank Umum juta-rupiah 11808714.0 Non Prioritas 34.71 - 26029 "" "" "" Jumlah Simpanan Masyarakat berupa Simpanan Berjangka (Deposito) di Bank Umum, BPR & BPRS di Kota Yogyakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Simpanan Masyarakat berupa Simpanan Berjangka (Deposito) di Bank Umum juta-rupiah 18085449.0 Non Prioritas 34.71 - 26030 "" "" "" Jumlah Simpanan Masyarakat berupa Tabungan di Bank Umum, BPR & BPRS di Kota Yogyakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Simpanan Masyarakat berupa Tabungan di Bank Umum juta-rupiah 38261602.0 Non Prioritas 34.71 - 26031 "" "" "" Jumlah Rekening Masyarakat di Bank Umum, BPR & BPRS di Kota Yogyakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) "" rekening 0.0 Non Prioritas 34.71 - 26032 "" "" "" Jumlah Rekening Masyarakat berupa Giro di Bank Umum, BPR & BPRS di Kota Yogyakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Rekening Masyarakat berupa Giro di Bank Umum rekening n/a Non Prioritas 34.71 - 26033 "" "" "" Jumlah Rekening Masyarakat berupa Simpanan Berjangka (Deposito) di Bank Umum, BPR & BPRS di Kota Yogyakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Rekening Masyarakat berupa Simpanan Berjangka (Deposito) di Bank Umum rekening n/a Non Prioritas 34.71 - 26034 "" "" "" Jumlah Rekening Masyarakat berupa Tabungan di Bank Umum, BPR & BPRS di Kota Yogyakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Rekening Masyarakat berupa Tabungan di Bank Umum rekening n/a Non Prioritas 34.71 - 26035 "" "" "" Persentase Simpanan Masyarakat di Bank Umum, BPR & BPRS di Kota Yogyakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Simpanan Masyarakat berupa Giro di Bank Umum persen 17.33 Non Prioritas 34.71 - 26036 "" "" "" Persentase Simpanan Masyarakat berupa Giro di Bank Umum, BPR & BPRS di Kota Yogyakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Simpanan Masyarakat berupa Giro di Bank Umum persen 17.33 Non Prioritas 34.71 - 26037 "" "" "" Persentase Simpanan Masyarakat berupa Simpanan Berjangka (Deposito) di Bank Umum, BPR & BPRS di Kota Yogyakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Simpanan Masyarakat berupa Simpanan Berjangka (Deposito) di Bank Umum persen 26.54 Non Prioritas 34.71 - 26038 "" "" "" Persentase Simpanan Masyarakat berupa Tabungan di Bank Umum, BPR & BPRS di Kota Yogyakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Simpanan Masyarakat berupa Tabungan di Bank Umum persen 56.14 Non Prioritas 34.71 - 26039 "" "" "" Kredit Berdasarkan Kolektibilitas di Bank Umum Bank Indonesia Kredit Berdasarkan Kolektibilitas di Bank Umum juta-rupiah 24001379.0 Non Prioritas - - 26040 "" "" "" Kredit Berdasarkan Kolektibilitas Lancar di Bank Umum Bank Indonesia Kredit Berdasarkan Kolektibilitas Lancar di Bank Umum juta-rupiah 22508016.0 Non Prioritas - - 26041 "" "" "" Kredit Berdasarkan Kolektibilitas DPK di Bank Umum Bank Indonesia Kredit Berdasarkan Kolektibilitas DPK di Bank Umum juta-rupiah 885083.0 Non Prioritas - - 26042 "" "" "" Kredit Berdasarkan Kolektibilitas Kurang Lancar di Bank Umum Bank Indonesia Kredit Berdasarkan Kolektibilitas Kurang Lancar di Bank Umum juta-rupiah 45125.0 Non Prioritas - - 26043 "" "" "" Kredit Berdasarkan Kolektibilitas Diragukan di Bank Umum Bank Indonesia Kredit Berdasarkan Kolektibilitas Diragukan di Bank Umum juta-rupiah 111636.0 Non Prioritas - - 26044 "" "" "" Kredit Berdasarkan Kolektibilitas Macet di Bank Umum Bank Indonesia Kredit Berdasarkan Kolektibilitas Macet di Bank Umum juta-rupiah 451519.0 Non Prioritas - - 26045 "" "" "" Kredit Berdasarkan Kolektibilitas di BPR Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit Berdasarkan Kolektibilitas di BPR juta-rupiah 2079082.0 Non Prioritas - - 26046 "" "" "" Kredit Berdasarkan Kolektibilitas Lancar di BPR Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit Berdasarkan Kolektibilitas Lancar di BPR juta-rupiah 1455884.0 Non Prioritas - - 26047 "" "" "" Kredit Berdasarkan Kolektibilitas DPK di BPR Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit Berdasarkan Kolektibilitas DPK di BPR juta-rupiah 295632.0 Non Prioritas - - 26048 "" "" "" Kredit Berdasarkan Kolektibilitas Kurang Lancar di BPR Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit Berdasarkan Kolektibilitas Kurang Lancar di BPR juta-rupiah 31871.0 Non Prioritas - - 26049 "" "" "" Kredit Berdasarkan Kolektibilitas Diragukan di BPR Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit Berdasarkan Kolektibilitas Diragukan di BPR juta-rupiah 46926.0 Non Prioritas - - 26050 "" "" "" Kredit Berdasarkan Kolektibilitas Macet di BPR Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kredit Berdasarkan Kolektibilitas Macet di BPR juta-rupiah 248769.0 Non Prioritas - - 26051 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Bank Indonesia "" juta-rupiah 24001381.0 Non Prioritas - - 26052 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Bank Indonesia "" juta-rupiah 18758557.0 Non Prioritas - - 26053 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Bank Indonesia "" juta-rupiah 211075.0 Non Prioritas - - 26054 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Bank Indonesia "" juta-rupiah 10222.0 Non Prioritas - - 26055 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Industri Pengolahan Bank Indonesia "" juta-rupiah 1221591.0 Non Prioritas - - 26056 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas Bank Indonesia "" juta-rupiah 1313.0 Non Prioritas - - 26057 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Usaha Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang Bank Indonesia "" juta-rupiah 112.0 Non Prioritas - - 26058 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Konstruksi Bank Indonesia "" juta-rupiah 7972803.0 Non Prioritas - - 26059 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor Bank Indonesia "" juta-rupiah 3406842.0 Non Prioritas - - 26060 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan Bank Indonesia "" juta-rupiah 382802.0 Non Prioritas - - 26061 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Bank Indonesia "" juta-rupiah 2272149.0 Non Prioritas - - 26062 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Informasi Dan Komunikasi Bank Indonesia "" juta-rupiah 70937.0 Non Prioritas - - 26063 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Keuangan Dan Asuransi Bank Indonesia "" juta-rupiah 25773.0 Non Prioritas - - 26064 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Real Estate Bank Indonesia "" juta-rupiah 509673.0 Non Prioritas - - 26065 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Bank Indonesia "" juta-rupiah 368078.0 Non Prioritas - - 26066 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib Bank Indonesia "" juta-rupiah 483.0 Non Prioritas - - 26067 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan Bank Indonesia "" juta-rupiah 625922.0 Non Prioritas - - 26068 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial Bank Indonesia "" juta-rupiah 761097.0 Non Prioritas - - 26069 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Kegiatan yang belum jelas batasannya Bank Indonesia "" juta-rupiah 917685.0 Non Prioritas - - 26070 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Bank Indonesia "" juta-rupiah 5242824.0 Non Prioritas - - 26071 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Rumah Tinggal Bank Indonesia "" juta-rupiah 633110.0 Non Prioritas - - 26072 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Flat dan Apartemen Bank Indonesia "" juta-rupiah 16068.0 Non Prioritas - - 26073 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan) Bank Indonesia "" juta-rupiah 102041.0 Non Prioritas - - 26074 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Kendaraan Bermotor Bank Indonesia "" juta-rupiah 293817.0 Non Prioritas - - 26075 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Lainnya Bank Indonesia "" juta-rupiah 4197788.0 Non Prioritas - - 26076 "" "" "" Jumlah Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR juta-rupiah 41317557.0 Non Prioritas - - 26077 "" "" "" Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juta-rupiah 676191.0 Non Prioritas - - 26078 "" "" "" Informasi dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian juta-rupiah 152597.0 Non Prioritas - - 26079 "" "" "" Aktivitas Keuangan dan Asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian juta-rupiah 278256.0 Non Prioritas - - 26080 "" "" "" Real Estate Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Industri Pengolahan juta-rupiah 666476.0 Non Prioritas - - 26081 "" "" "" Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Konstruksi juta-rupiah 149994.0 Non Prioritas - - 26082 "" "" "" Aktivitas Penyewaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan juta-rupiah 354376.0 Non Prioritas - - 26083 "" "" "" Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum juta-rupiah 3600.0 Non Prioritas - - 26084 "" "" "" Pendidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Informasi Dan Komunikasi juta-rupiah 966590.0 Non Prioritas - - 26085 "" "" "" Aktivitas Kesehatan dan Sosial Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Keuangan Dan Asuransi juta-rupiah 1678706.0 Non Prioritas - - 26086 "" "" "" Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Real Estate dan Jasa Perusahaan (persewaan) juta-rupiah 235634.0 Non Prioritas - - 26087 "" "" "" Aktivitas Jasa Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib juta-rupiah 1150851.0 Non Prioritas - - 26088 "" "" "" Pertambangan dan Penggalian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan juta-rupiah 78843.0 Non Prioritas - - 26089 "" "" "" Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan juta-rupiah 43207.0 Non Prioritas - - 26090 "" "" "" Aktivitas Badan Internasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial juta-rupiah 0.0 Non Prioritas - - 26091 E-WALIDATA 1.03.000309 Rumah Tangga Rumah Tangga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" rumah tangga 123609.0 Non Prioritas - - 26092 "" "" "" Bukan Lapangan Usaha Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial juta-rupiah 1624347.0 Non Prioritas - - 26093 "" "" "" Industri Pengolahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Kegiatan yang belum jelas batasannya juta-rupiah 2745738.0 Non Prioritas - - 26094 "" "" "" Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha juta-rupiah 46338.0 Non Prioritas - - 26095 "" "" "" Pengelolaan Air, Air Limbah, Daur Ulang Sampah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Rumah Tinggal juta-rupiah 12898.0 Non Prioritas - - 26096 "" "" "" Konstruksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Flat dan Apartemen juta-rupiah 8132845.0 Non Prioritas - - 26097 "" "" "" Perdagangan Besar Dan Eceran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan) juta-rupiah 7486351.0 Non Prioritas - - 26098 "" "" "" Pengangkutan dan Pergudangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Kendaraan Bermotor juta-rupiah 878015.0 Non Prioritas - - 26099 "" "" "" Penyediaan Akomodasi & Makan Minum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Lainnya juta-rupiah 2801995.0 Non Prioritas - - 26100 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Bank Indonesia "" persen 114.51 Non Prioritas - - 26101 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Bank Indonesia "" persen 1.01 Non Prioritas - - 26102 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Bank Indonesia "" persen 0.05 Non Prioritas - - 26103 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Industri Pengolahan Bank Indonesia "" persen 5.83 Non Prioritas - - 26104 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas Bank Indonesia "" persen 0.01 Non Prioritas - - 26105 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang Bank Indonesia "" persen 0.0 Non Prioritas - - 26106 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Konstruksi Bank Indonesia "" persen 38.04 Non Prioritas - - 26107 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor Bank Indonesia "" persen 16.25 Non Prioritas - - 26108 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan Bank Indonesia "" persen 1.83 Non Prioritas - - 26109 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Bank Indonesia "" persen 10.84 Non Prioritas - - 26110 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Informasi Dan Komunikasi Bank Indonesia "" persen 0.34 Non Prioritas - - 26111 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Keuangan Dan Asuransi Bank Indonesia "" persen 0.12 Non Prioritas - - 26112 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Real Estate Bank Indonesia "" persen 2.43 Non Prioritas - - 26113 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Bank Indonesia "" persen 1.76 Non Prioritas - - 26114 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib Bank Indonesia "" persen 0.0 Non Prioritas - - 26115 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan Bank Indonesia "" persen 2.99 Non Prioritas - - 26116 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial Bank Indonesia "" persen 3.63 Non Prioritas - - 26117 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Kegiatan yang belum jelas batasannya Bank Indonesia "" persen 4.38 Non Prioritas - - 26118 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Rumah Tinggal Bank Indonesia "" persen 3.02 Non Prioritas - - 26119 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Flat dan Apartemen Bank Indonesia "" persen 0.08 Non Prioritas - - 26120 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan) Bank Indonesia "" persen 0.49 Non Prioritas - - 26121 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Kendaraan Bermotor Bank Indonesia "" persen 1.4 Non Prioritas - - 26122 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Lainnya Bank Indonesia "" persen 20.03 Non Prioritas - - 26123 "" "" "" Persentase Kredit Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan persen 101.14 Non Prioritas - - 26124 "" "" "" Persentase Kredit Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan persen 101.14 Non Prioritas - - 26125 "" "" "" Kredit Perbankan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan persen 1.78 Non Prioritas - - 26126 "" "" "" Kredit Perbankan Sektor Informasi dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian persen 0.4 Non Prioritas - - 26127 "" "" "" Kredit Perbankan Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Industri Pengolahan persen 0.73 Non Prioritas - - 26128 "" "" "" Kredit Perbankan Sektor Real Estate Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas, Air persen 1.75 Non Prioritas - - 26129 "" "" "" Kredit Perbankan Sektor Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) "" persen 0.39 Non Prioritas - - 26130 "" "" "" Kredit Perbankan Sektor Aktivitas Penyewaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Konstruksi persen 0.93 Non Prioritas - - 26131 "" "" "" Kredit Perbankan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor persen 0.01 Non Prioritas - - 26132 "" "" "" Kredit Perbankan Sektor Pendidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan persen 2.54 Non Prioritas - - 26133 "" "" "" Kredit Perbankan Sektor Aktivitas Kesehatan dan Sosial Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum persen 4.41 Non Prioritas - - 26134 "" "" "" Kredit Perbankan Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Informasi Dan Komunikasi persen 0.62 Non Prioritas - - 26135 "" "" "" Kredit Perbankan Sektor Aktivitas Jasa Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Keuangan Dan Asuransi persen 3.02 Non Prioritas - - 26136 "" "" "" Kredit Perbankan Sektor Pertambangan dan Penggalian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Real Estate dan Jasa Perusahaan (persewaan) persen 0.21 Non Prioritas - - 26137 "" "" "" Kredit Perbankan Sektor Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Real Estate dan Jasa Perusahaan (persewaan) persen 0.11 Non Prioritas - - 26138 "" "" "" Kredit Perbankan Sektor Aktivitas Badan Internasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib persen 0.0 Non Prioritas - - 26139 "" "" "" Kredit Perbankan Sektor Rumah Tangga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan persen 29.28 Non Prioritas - - 26140 "" "" "" Kredit Perbankan Sektor Bukan Lapangan Usaha Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial persen 4.26 Non Prioritas - - 26141 "" "" "" Kredit Perbankan Sektor Industri Pengolahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Kegiatan yang belum jelas batasannya persen 7.21 Non Prioritas - - 26142 "" "" "" Kredit Perbankan Sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial persen 0.12 Non Prioritas - - 26143 "" "" "" Kredit Perbankan Sektor Pengelolaan Air, Air Limbah, Daur Ulang Sampah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Kegiatan yang belum jelas batasannya persen 0.03 Non Prioritas - - 26144 "" "" "" Kredit Perbankan Sektor Konstruksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Rumah Tinggal persen 0.03 Non Prioritas - - 26145 "" "" "" Kredit Perbankan Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Flat dan Apartemen persen 21.35 Non Prioritas - - 26146 "" "" "" Kredit Perbankan Sektor Pengangkutan dan Pergudangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan) persen 19.65 Non Prioritas - - 26147 "" "" "" Kredit Perbankan Sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Kendaraan Bermotor persen 2.3 Non Prioritas - - 26148 "" "" "" Jumlah Kredit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) "" juta-rupiah 26080461.0 Non Prioritas - - 26149 "" "" "" Jumlah Kredit untuk Modal Kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit untuk Modal Kerja juta-rupiah 10463202.0 Non Prioritas - - 26150 "" "" "" Jumlah Kredit untuk Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit untuk Investasi juta-rupiah 9518800.0 Non Prioritas - - 26151 "" "" "" Jumlah Kredit untuk Konsumsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit untuk Konsumsi juta-rupiah 6098459.0 Non Prioritas - - 26152 "" "" "" Jumlah Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan Bank Umum Bank Indonesia "" juta-rupiah 24001379.0 Non Prioritas - - 26153 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum untuk Modal Kerja Bank Indonesia Jumlah Kredit Bank Umum untuk Modal Kerja juta-rupiah 9604854.0 Non Prioritas - - 26154 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum untuk Investasi Bank Indonesia Jumlah Kredit Bank Umum untuk Investasi juta-rupiah 9153701.0 Non Prioritas - - 26155 "" "" "" Jumlah Kredit Bank Umum untuk Konsumsi Bank Indonesia Jumlah Kredit Bank Umum untuk Konsumsi juta-rupiah 5242824.0 Non Prioritas - - 26156 "" "" "" Jumlah Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan BPR Otoritas Jasa Keuangan (OJK) "" juta-rupiah 2079082.0 Non Prioritas - - 26157 "" "" "" Jumlah Kredit BPR untuk Modal Kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR untuk Modal Kerja juta-rupiah 858348.0 Non Prioritas - - 26158 "" "" "" Jumlah Kredit BPR untuk Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR untuk Investasi juta-rupiah 365099.0 Non Prioritas - - 26159 "" "" "" Jumlah Kredit BPR untuk Konsumsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumlah Kredit BPR untuk Konsumsi juta-rupiah 855635.0 Non Prioritas - - 26160 "" "" "" Persentase Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan Bank Indonesia Persentase Kredit Bank Umum untuk Modal Kerja persen 100.0 Non Prioritas - - 26161 "" "" "" Persentase Kredit untuk Modal Kerja Bank Indonesia Persentase Kredit Bank Umum untuk Modal Kerja persen 40.12 Non Prioritas - - 26162 "" "" "" Persentase Kredit untuk Investasi Bank Indonesia Persentase Kredit Bank Umum untuk Investasi persen 36.5 Non Prioritas - - 26163 "" "" "" Persentase Kredit untuk Konsumsi Bank Indonesia Persentase Kredit Bank Umum untuk Konsumsi persen 23.38 Non Prioritas - - 26164 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum Berdasarkan Jenis Penggunaan Bank Indonesia Persentase Kredit Bank Umum untuk Modal Kerja persen 98.42 Non Prioritas - - 26165 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum untuk Modal Kerja Bank Indonesia Persentase Kredit Bank Umum untuk Modal Kerja persen 40.63 Non Prioritas - - 26166 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum untuk Investasi Bank Indonesia Persentase Kredit Bank Umum untuk Investasi persen 17.28 Non Prioritas - - 26167 "" "" "" Persentase Kredit Bank Umum untuk Konsumsi Bank Indonesia Persentase Kredit Bank Umum untuk Konsumsi persen 40.5 Non Prioritas - - 26168 "" "" "" Persentase Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR untuk Modal Kerja persen 98.42 Non Prioritas - - 26169 "" "" "" Persentase Kredit BPR untuk Modal Kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR untuk Modal Kerja persen 40.63 Non Prioritas - - 26170 "" "" "" Persentase Kredit BPR untuk Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR untuk Investasi persen 17.28 Non Prioritas - - 26171 "" "" "" Persentase Kredit BPR untuk Konsumsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Persentase Kredit BPR untuk Konsumsi persen 40.5 Non Prioritas - - 26172 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Bank Indonesia "" juta-rupiah 5551180.0 Non Prioritas - - 26173 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Bank Indonesia "" juta-rupiah 5551180.0 Non Prioritas - - 26174 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Bank Indonesia "" juta-rupiah 167021.0 Non Prioritas - - 26175 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Bank Indonesia "" juta-rupiah 10222.0 Non Prioritas - - 26176 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Industri Pengolahan Bank Indonesia "" juta-rupiah 781182.0 Non Prioritas - - 26177 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas Bank Indonesia "" juta-rupiah 1313.0 Non Prioritas - - 26178 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang Bank Indonesia "" juta-rupiah 112.0 Non Prioritas - - 26179 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Konstruksi Bank Indonesia "" juta-rupiah 357733.0 Non Prioritas - - 26180 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor Bank Indonesia "" juta-rupiah 2253659.0 Non Prioritas - - 26181 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan Bank Indonesia "" juta-rupiah 118148.0 Non Prioritas - - 26182 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Bank Indonesia "" juta-rupiah 683142.0 Non Prioritas - - 26183 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Informasi Dan Komunikasi Bank Indonesia "" juta-rupiah 17476.0 Non Prioritas - - 26184 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Keuangan Dan Asuransi Bank Indonesia "" juta-rupiah 31367.0 Non Prioritas - - 26185 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Real Estate Bank Indonesia "" juta-rupiah 166464.0 Non Prioritas - - 26186 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Bank Indonesia "" juta-rupiah 360265.0 Non Prioritas - - 26187 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib Bank Indonesia "" juta-rupiah 483.0 Non Prioritas - - 26188 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan Bank Indonesia "" juta-rupiah 80541.0 Non Prioritas - - 26189 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial Bank Indonesia "" juta-rupiah 64622.0 Non Prioritas - - 26190 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Kegiatan yang belum jelas batasannya Bank Indonesia "" juta-rupiah 457430.0 Non Prioritas - - 26191 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Bank Indonesia "" juta-rupiah 0.0 Non Prioritas - - 26192 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Rumah Tinggal Bank Indonesia "" juta-rupiah 0.0 Non Prioritas - - 26193 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Flat dan Apartemen Bank Indonesia "" juta-rupiah 0.0 Non Prioritas - - 26194 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan) Bank Indonesia "" juta-rupiah 0.0 Non Prioritas - - 26195 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Kendaraan Bermotor Bank Indonesia "" juta-rupiah 0.0 Non Prioritas - - 26196 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Lainnya Bank Indonesia "" juta-rupiah 0.0 Non Prioritas - - 26197 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum Bank Indonesia "" persen 93.2 Non Prioritas - - 26198 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Bank Indonesia "" persen 3.06 Non Prioritas - - 26199 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian Bank Indonesia "" persen 0.19 Non Prioritas - - 26200 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Industri Pengolahan Bank Indonesia "" persen 14.29 Non Prioritas - - 26201 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas Bank Indonesia "" persen 0.02 Non Prioritas - - 26202 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang Bank Indonesia "" persen 0.0 Non Prioritas - - 26203 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Konstruksi Bank Indonesia "" persen 6.55 Non Prioritas - - 26204 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor Bank Indonesia "" persen 41.23 Non Prioritas - - 26205 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan Bank Indonesia "" persen 2.16 Non Prioritas - - 26206 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Bank Indonesia "" persen 12.5 Non Prioritas - - 26207 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Informasi Dan Komunikasi Bank Indonesia "" persen 0.32 Non Prioritas - - 26208 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Keuangan Dan Asuransi Bank Indonesia "" persen 0.57 Non Prioritas - - 26209 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Real Estate dan Jasa Perusahaan (persewaan) Bank Indonesia "" persen 3.05 Non Prioritas - - 26210 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib Bank Indonesia "" persen 6.59 Non Prioritas - - 26211 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan Bank Indonesia "" persen 0.01 Non Prioritas - - 26212 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial Bank Indonesia "" persen 1.47 Non Prioritas - - 26213 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Lapangan Usaha Kegiatan yang belum jelas batasannya Bank Indonesia "" persen 1.18 Non Prioritas - - 26214 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Rumah Tinggal Bank Indonesia "" persen 0.0 Non Prioritas - - 26215 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Flat dan Apartemen Bank Indonesia "" persen 0.0 Non Prioritas - - 26216 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan) Bank Indonesia "" persen 0.0 Non Prioritas - - 26217 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Kendaraan Bermotor Bank Indonesia "" persen 0.0 Non Prioritas - - 26218 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Bukan Lapangan Usaha Lainnya Bank Indonesia "" persen 0.0 Non Prioritas - - 26219 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Indonesia "" juta-rupiah 5551178.0 Non Prioritas - - 26220 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM untuk Modal Kerja Bank Indonesia "" juta-rupiah 3394505.0 Non Prioritas - - 26221 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM untuk Investasi Bank Indonesia "" juta-rupiah 2156673.0 Non Prioritas - - 26222 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Jenis Penggunaan Bank Indonesia "" juta-rupiah 5551178.0 Non Prioritas - - 26223 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum untuk Modal Kerja Bank Indonesia "" juta-rupiah 3394505.0 Non Prioritas - - 26224 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM Bank Umum untuk Investasi Bank Indonesia "" juta-rupiah 2156673.0 Non Prioritas - - 26225 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum Berdasarkan Jenis Penggunaan Bank Indonesia "" persen 101.56 Non Prioritas - - 26226 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum untuk Modal Kerja Bank Indonesia "" persen 62.11 Non Prioritas - - 26227 "" "" "" Persentase Kredit UMKM Bank Umum untuk Investasi Bank Indonesia "" persen 39.46 Non Prioritas - - 26228 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM BPR Berdasarkan Skala Usaha Otoritas Jasa Keuangan (OJK) "" juta-rupiah 4301933.0 Non Prioritas - - 26229 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM BPR untuk Skala Mikro Otoritas Jasa Keuangan (OJK) "" juta-rupiah 1741254.0 Non Prioritas - - 26230 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM BPR untuk Skala Kecil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) "" juta-rupiah 1207075.0 Non Prioritas - - 26231 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM BPR untuk Skala Menengah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) "" juta-rupiah 1353604.0 Non Prioritas - - 26232 "" "" "" Persentase Kredit UMKM BPR Berdasarkan Skala Usaha Otoritas Jasa Keuangan (OJK) "" persen 100.0 Non Prioritas - - 26233 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM BPR untuk Skala Mikro Otoritas Jasa Keuangan (OJK) "" juta-rupiah 1741254.0 Non Prioritas - - 26234 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM BPR untuk Skala Kecil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) "" juta-rupiah 1207075.0 Non Prioritas - - 26235 "" "" "" Jumlah Kredit UMKM BPR untuk Skala Menengah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) "" juta-rupiah 1353604.0 Non Prioritas - - 26236 "" "" "" Rasio Jumlah Murid per Guru Sekolah Atas Sederajat (SMA/SMK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Persentase antara Jumlah murid dengan Jumlah guru jenjang Sekolah Menengah Atas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. - 14.77 Non Prioritas - - 26237 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Sederajat (SMA/SMK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" sekolah 34079.0 Non Prioritas - - 26238 "" "" "" Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas Sederajat (SMA/SMK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 2307.0 Non Prioritas - - 26239 SIPD 06.01.092 Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah Angka Partisipasi Sekolah Usia 16 - 18 Tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Proporsi dari penduduk kelompok usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah terhadap penduduk berusia 16-18 tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan. persen 134.24 Non Prioritas - - 26240 "" "" "" Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Usia 16 - 18 Tahun (jenjang apapun) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" sekolah n/a Non Prioritas - - 26241 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah penduduk usia 16-18 tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 19545.0 Non Prioritas - - 26242 SIPD 06.01.005 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/sederajat Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas Sederajat (SMA/SMK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Perbandingan antara Jumlah murid SMA/SMK/MA/sederajat dengan Jumlah penduduk usia 16-18 tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan. persen 108.99 Non Prioritas - - 26243 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Sederajat (SMA/SMK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" sekolah 34079.0 Non Prioritas - - 26244 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah penduduk usia 16-18 tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 19545.0 Non Prioritas - - 26245 "" "" "" Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Atas Sederajat (SMA/SMK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Perbandingan antara Jumlah murid SMA/SMK/MA/paket C usia 16-18 tahun dengan Jumlah penduduk usia 16-18 tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan. persen 95.77 Non Prioritas - - 26246 "" "" "" Jumlah Penduduk Yang Bersekolah Usia 16 - 18 Tahun (SMA/SMK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" sekolah n/a Non Prioritas - - 26247 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah penduduk usia 16-18 tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 19545.0 Non Prioritas - - 26248 "" "" "" Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Proporsi anak menurut kelompok usia 16-18 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA terhadap kelompok umur tersebut yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok umur dimaksud di wilayah DIY pada tahun berkenaan. persen 0.35 Non Prioritas - - 26249 "" "" "" Jumlah anak putus sekolah SMA/SMK/MA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 37.0 Non Prioritas - - 26250 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah penduduk usia 16-18 tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 19545.0 Non Prioritas - - 26251 "" "" "" Jumlah anak putus sekolah SMA/SMK/MA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 37.0 Non Prioritas - - 26252 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 15.0 Non Prioritas - - 26253 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas - - 26254 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 15.0 Non Prioritas - - 26255 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 22.0 Non Prioritas - - 26256 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 22.0 Non Prioritas - - 26257 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas - - 26258 "" "" "" Angka KeLulusan Sekolah Menengah Atas Sederajat (SMA/SMK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" persen 99.0 Non Prioritas - - 26259 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Sederajat (SMA/SMK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang n/a Non Prioritas - - 26260 "" "" "" Jumlah Lulusan pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Sederajat (SMA/SMK) tahun ajaran sebelumnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah total lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA tahun ajaran sebelumnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 99.0 Non Prioritas - - 26261 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Sederajat (SMA/SMK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" sekolah 34079.0 Non Prioritas - - 26262 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SMA di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 9372.0 Non Prioritas - - 26263 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SMA Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 9372.0 Non Prioritas - - 26264 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 1830.0 Non Prioritas 34.71.01 - 26265 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 26266 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 863.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 26267 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 26268 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 967.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 26269 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 970.0 Non Prioritas 34.71.02 - 26270 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 26271 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 970.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 26272 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 26273 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 2368.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26274 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 26275 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 749.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 26276 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 26277 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 26278 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 1619.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 26279 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 26280 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 26281 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 26282 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 26283 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 26284 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 26285 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 26286 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 26287 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 26288 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 26289 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 971.0 Non Prioritas 34.71.07 - 26290 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 971.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 26291 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 26292 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 26293 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 862.0 Non Prioritas 34.71.08 - 26294 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 26295 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 862.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 26296 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 26297 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 26298 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 26299 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 26300 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 26301 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 644.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26302 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 644.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 26303 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 26304 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 26305 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 26306 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 26307 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 26308 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 26309 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 26310 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 26311 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 863.0 Non Prioritas 34.71.13 - 26312 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 26313 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 863.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 26314 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 26315 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 26316 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 26317 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 26318 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 26319 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 864.0 Non Prioritas 34.71.14 - 26320 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 26321 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 864.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 26322 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 26323 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SMA Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 8337.0 Non Prioritas - - 26324 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 1299.0 Non Prioritas 34.71.01 - 26325 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 26326 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 1281.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 26327 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 18.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 26328 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 26329 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 102.0 Non Prioritas 34.71.02 - 26330 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 26331 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 87.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 26332 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 26333 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 2573.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26334 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 26335 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 1577.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 26336 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 26337 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 566.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 26338 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 430.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 26339 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 26340 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 26341 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 26342 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 26343 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.05 - 26344 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 26345 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 26346 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 178.0 Non Prioritas 34.71.06 - 26347 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 178.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 26348 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 26349 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 890.0 Non Prioritas 34.71.07 - 26350 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 26351 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 890.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 26352 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 26353 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 77.0 Non Prioritas 34.71.08 - 26354 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 77.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 26355 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 26356 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 26357 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 26358 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 26359 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 26360 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 26361 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 659.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26362 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 26363 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 659.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 26364 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 26365 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 26366 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 26367 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 641.0 Non Prioritas 34.71.12 - 26368 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 74.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 26369 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 567.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 26370 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 26371 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 1124.0 Non Prioritas 34.71.13 - 26372 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 935.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 26373 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 26374 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 26375 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 26376 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 119.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 26377 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 52.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 26378 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 26379 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 779.0 Non Prioritas 34.71.14 - 26380 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 517.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 26381 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 262.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 26382 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 26383 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SMK di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 16366.0 Non Prioritas - - 26384 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SMK Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 12066.0 Non Prioritas - - 26385 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 26386 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 26387 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 26388 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 26389 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 26390 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 5665.0 Non Prioritas 34.71.02 - 26391 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 26392 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 4597.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 26393 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 1068.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 26394 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26395 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 26396 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 26397 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 26398 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 26399 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 26400 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 26401 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 26402 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 26403 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 26404 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 632.0 Non Prioritas 34.71.05 - 26405 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 26406 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 632.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 26407 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 26408 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 26409 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 26410 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 26411 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 26412 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 26413 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 26414 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 26415 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 26416 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 26417 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 26418 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 26419 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 26420 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 26421 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 26422 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26423 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 26424 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 26425 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 26426 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 26427 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 26428 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 26429 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 26430 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 26431 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 26432 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 5769.0 Non Prioritas 34.71.13 - 26433 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 2476.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 26434 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 1416.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 26435 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 26436 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 26437 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 26438 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 1877.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 26439 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 26440 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 26441 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 26442 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 26443 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 26444 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SMK Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 4825.0 Non Prioritas - - 26445 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 62.0 Non Prioritas 34.71.01 - 26446 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 26447 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 26448 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 62.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 26449 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 26450 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 398.0 Non Prioritas 34.71.02 - 26451 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 26452 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 398.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 26453 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 26454 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 847.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26455 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 26456 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 26457 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 121.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 26458 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 558.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 26459 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 168.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 26460 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 429.0 Non Prioritas 34.71.04 - 26461 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 26462 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 429.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 26463 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 26464 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 26465 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 26466 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 26467 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 26468 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 26469 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 26470 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 26471 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 26472 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 26473 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 26474 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 328.0 Non Prioritas 34.71.08 - 26475 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 26476 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 327.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 26477 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 26478 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 26479 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 26480 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 26481 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 26482 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26483 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 26484 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 26485 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 26486 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 26487 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 26488 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 173.0 Non Prioritas 34.71.12 - 26489 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 26490 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 173.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 26491 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 26492 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 2588.0 Non Prioritas 34.71.13 - 26493 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 334.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 26494 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 27.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 26495 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 26496 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 26497 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 350.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 26498 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 767.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 26499 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 1110.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 26500 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 26501 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 26502 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 26503 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 26504 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 7512.0 Non Prioritas - - 26505 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 3716.0 Non Prioritas - - 26506 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 3796.0 Non Prioritas - - 26507 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 10220.0 Non Prioritas - - 26508 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 5666.0 Non Prioritas - - 26509 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 4554.0 Non Prioritas - - 26510 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 5934.0 Non Prioritas - - 26511 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 3111.0 Non Prioritas - - 26512 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 2823.0 Non Prioritas - - 26513 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 5750.0 Non Prioritas - - 26514 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 3132.0 Non Prioritas - - 26515 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 2618.0 Non Prioritas - - 26516 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 3 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 5990.0 Non Prioritas - - 26517 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 3121.0 Non Prioritas - - 26518 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 2869.0 Non Prioritas - - 26519 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 17713.0 Non Prioritas - - 26520 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 9363.0 Non Prioritas - - 26521 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 8350.0 Non Prioritas - - 26522 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 3.0 Non Prioritas - - 26523 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 3.0 Non Prioritas - - 26524 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas - - 26525 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 15.0 Non Prioritas - - 26526 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas - - 26527 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 15.0 Non Prioritas - - 26528 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 9168.0 Non Prioritas - - 26529 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 5891.0 Non Prioritas - - 26530 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 3277.0 Non Prioritas - - 26531 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 7198.0 Non Prioritas - - 26532 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 5411.0 Non Prioritas - - 26533 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 1787.0 Non Prioritas - - 26534 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 5889.0 Non Prioritas - - 26535 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 4059.0 Non Prioritas - - 26536 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 1830.0 Non Prioritas - - 26537 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 5310.0 Non Prioritas - - 26538 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 3635.0 Non Prioritas - - 26539 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 1675.0 Non Prioritas - - 26540 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 5007.0 Non Prioritas - - 26541 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 3448.0 Non Prioritas - - 26542 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 1559.0 Non Prioritas - - 26543 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 16366.0 Non Prioritas - - 26544 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 11302.0 Non Prioritas - - 26545 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 5064.0 Non Prioritas - - 26546 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 33.0 Non Prioritas - - 26547 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 12.0 Non Prioritas - - 26548 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 21.0 Non Prioritas - - 26549 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 22.0 Non Prioritas - - 26550 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 22.0 Non Prioritas - - 26551 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas - - 26552 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SLB di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 612.0 Non Prioritas - - 26553 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SLB Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 441.0 Non Prioritas - - 26554 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 26555 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 26556 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26557 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 26558 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 26559 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 26560 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 26561 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 26562 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 26563 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 100.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26564 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 26565 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 111.0 Non Prioritas 34.71.12 - 26566 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 230.0 Non Prioritas 34.71.13 - 26567 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 26568 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SLB Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 171.0 Non Prioritas - - 26569 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 26570 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 26571 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26572 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 26573 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 26574 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 26575 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 33.0 Non Prioritas 34.71.07 - 26576 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 36.0 Non Prioritas 34.71.08 - 26577 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 21.0 Non Prioritas 34.71.09 - 26578 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26579 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 26580 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 26581 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 59.0 Non Prioritas 34.71.13 - 26582 RPJMN 2025-2029 06.01.0123 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 22.0 Non Prioritas 34.71.14 - 26583 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA/SMK/MA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMA/SMK/MA sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 11276.0 Non Prioritas - - 26584 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 6269.0 Non Prioritas - - 26585 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 3114.0 Non Prioritas - - 26586 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Negeri Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 604.0 Non Prioritas 34.71.01 - 26587 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Negeri Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 322.0 Non Prioritas 34.71.02 - 26588 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Negeri Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 790.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26589 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Negeri Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 26590 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Negeri Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 26591 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Negeri Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 26592 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Negeri Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 324.0 Non Prioritas 34.71.07 - 26593 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Negeri Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 286.0 Non Prioritas 34.71.08 - 26594 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Negeri Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 26595 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Negeri Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 215.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26596 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Negeri Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 26597 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Negeri Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 26598 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Negeri Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 285.0 Non Prioritas 34.71.13 - 26599 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Negeri Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 288.0 Non Prioritas 34.71.14 - 26600 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 3155.0 Non Prioritas - - 26601 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Swasta Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 425.0 Non Prioritas 34.71.01 - 26602 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Swasta Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 24.0 Non Prioritas 34.71.02 - 26603 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Swasta Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 830.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26604 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Swasta Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 26605 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Swasta Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.05 - 26606 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Swasta Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 84.0 Non Prioritas 34.71.06 - 26607 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Swasta Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 360.0 Non Prioritas 34.71.07 - 26608 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Swasta Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 314.0 Non Prioritas 34.71.08 - 26609 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Swasta Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 26610 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Swasta Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 243.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26611 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Swasta Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 26612 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Swasta Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 149.0 Non Prioritas 34.71.12 - 26613 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Swasta Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 394.0 Non Prioritas 34.71.13 - 26614 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA Swasta Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 325.0 Non Prioritas 34.71.14 - 26615 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 5007.0 Non Prioritas - - 26616 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 3448.0 Non Prioritas - - 26617 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Negeri Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 26618 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Negeri Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 1757.0 Non Prioritas 34.71.02 - 26619 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Negeri Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26620 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Negeri Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 26621 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Negeri Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 202.0 Non Prioritas 34.71.05 - 26622 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Negeri Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 26623 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Negeri Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 26624 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Negeri Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 26625 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Negeri Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 26626 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Negeri Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26627 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Negeri Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 26628 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Negeri Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 26629 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Negeri Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 1489.0 Non Prioritas 34.71.13 - 26630 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Negeri Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 26631 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 1559.0 Non Prioritas - - 26632 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Swasta Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 37.0 Non Prioritas 34.71.01 - 26633 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Swasta Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 151.0 Non Prioritas 34.71.02 - 26634 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Swasta Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 266.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26635 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Swasta Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 67.0 Non Prioritas 34.71.04 - 26636 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Swasta Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 26637 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Swasta Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 26638 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Swasta Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 15.0 Non Prioritas 34.71.07 - 26639 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Swasta Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 117.0 Non Prioritas 34.71.08 - 26640 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Swasta Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 26641 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Swasta Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26642 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Swasta Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 26643 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Swasta Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 50.0 Non Prioritas 34.71.12 - 26644 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Swasta Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 856.0 Non Prioritas 34.71.13 - 26645 RPJMN 2025-2029 06.01.0083 "" Jumlah Lulusan pada Jenjang SMK Swasta Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 26646 "" "" "" Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas Sederajat (SMA/SMK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 2307.0 Non Prioritas - - 26647 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMA/MA/sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1185.0 Non Prioritas - - 26648 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMA/MA/sederajat negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 489.0 Non Prioritas - - 26649 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 101.0 Non Prioritas 34.71.01 - 26650 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 26651 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 50.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 26652 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 26653 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 51.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 26654 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 58.0 Non Prioritas 34.71.02 - 26655 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 26656 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 58.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 26657 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 26658 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 139.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26659 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 26660 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 45.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 26661 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 26662 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 26663 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 94.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 26664 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 26665 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 26666 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 26667 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 26668 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 26669 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 26670 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 26671 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 26672 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 26673 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 26674 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 53.0 Non Prioritas 34.71.07 - 26675 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 53.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 26676 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 26677 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 26678 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 26679 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 26680 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 26681 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 26682 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 26683 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 26684 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 26685 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 26686 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 38.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26687 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 38.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 26688 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 26689 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 26690 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 26691 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 26692 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 26693 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 26694 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 26695 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 26696 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 49.0 Non Prioritas 34.71.13 - 26697 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 26698 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 49.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 26699 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 26700 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 26701 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 26702 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 26703 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 26704 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 51.0 Non Prioritas 34.71.14 - 26705 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 26706 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 51.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 26707 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 26708 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMA/MA Sederajat swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 696.0 Non Prioritas - - 26709 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 86.0 Non Prioritas 34.71.01 - 26710 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 26711 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 79.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 26712 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 7.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 26713 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 26714 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 22.0 Non Prioritas 34.71.02 - 26715 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 26716 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 26717 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 26718 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 157.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26719 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 26720 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 97.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 26721 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 26722 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 41.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 26723 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 26724 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 26725 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 26726 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 26727 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 26728 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.05 - 26729 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 11.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 26730 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 26731 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 26732 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 26733 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 26734 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 68.0 Non Prioritas 34.71.07 - 26735 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 26736 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 68.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 26737 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 26738 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 75.0 Non Prioritas 34.71.08 - 26739 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 24.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 26740 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 51.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 26741 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 26742 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 26743 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 26744 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 26745 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 26746 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 63.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26747 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 26748 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 63.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 26749 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 26750 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 26751 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 26752 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 51.0 Non Prioritas 34.71.12 - 26753 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 26754 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 38.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 26755 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 26756 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 95.0 Non Prioritas 34.71.13 - 26757 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 49.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 26758 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 6.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 26759 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 26760 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 26761 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 19.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 26762 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 13.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 26763 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 26764 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 68.0 Non Prioritas 34.71.14 - 26765 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 32.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 26766 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 36.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 26767 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 26768 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMK Kejuruan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 1122.0 Non Prioritas - - 26769 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMK Kejuruan Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 709.0 Non Prioritas - - 26770 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 26771 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 26772 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 26773 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 26774 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 26775 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 335.0 Non Prioritas 34.71.02 - 26776 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 26777 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 262.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 26778 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 73.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 26779 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26780 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 26781 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 26782 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 26783 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 26784 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 26785 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 26786 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 26787 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 26788 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 26789 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 38.0 Non Prioritas 34.71.05 - 26790 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 26791 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 38.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 26792 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 26793 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 26794 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 26795 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 26796 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 26797 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 26798 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 26799 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 26800 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 26801 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 26802 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 26803 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 26804 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 26805 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 26806 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 26807 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26808 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 26809 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 26810 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 26811 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 26812 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 26813 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 26814 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 26815 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 26816 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 26817 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 336.0 Non Prioritas 34.71.13 - 26818 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 149.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 26819 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 85.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 26820 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 26821 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 26822 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 26823 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 102.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 26824 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 26825 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 26826 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 26827 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 26828 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 26829 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMK Kejuruan Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. orang 413.0 Non Prioritas - - 26830 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.01 - 26831 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 26832 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 26833 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 26834 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 26835 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 43.0 Non Prioritas 34.71.02 - 26836 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 26837 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 43.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 26838 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 26839 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 82.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26840 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 26841 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 26842 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 22.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 26843 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 46.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 26844 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 14.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 26845 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.04 - 26846 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 26847 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 26848 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 26849 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 26850 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 26851 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 26852 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 26853 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 26854 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 26855 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.07 - 26856 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 26857 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 26858 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 10.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 26859 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 40.0 Non Prioritas 34.71.08 - 26860 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 26861 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 32.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 26862 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 8.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 26863 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 26864 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 26865 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 26866 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 26867 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26868 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 26869 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 26870 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 26871 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 26872 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 26873 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 32.0 Non Prioritas 34.71.12 - 26874 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 26875 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 32.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 26876 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 26877 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 169.0 Non Prioritas 34.71.13 - 26878 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 24.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 26879 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 26880 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 26881 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 26882 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 29.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 26883 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 26884 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 84.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 26885 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 26886 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 26887 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 26888 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 26889 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 176.0 Non Prioritas - - 26890 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 118.0 Non Prioritas - - 26891 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 26892 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 26893 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26894 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 26895 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 26896 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 26897 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 26898 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 26899 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 26900 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 26.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26901 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 26902 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 32.0 Non Prioritas 34.71.12 - 26903 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 60.0 Non Prioritas 34.71.13 - 26904 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 26905 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 58.0 Non Prioritas - - 26906 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 26907 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 26908 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26909 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 26910 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 26911 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 26912 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 12.0 Non Prioritas 34.71.07 - 26913 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 10.0 Non Prioritas 34.71.08 - 26914 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 13.0 Non Prioritas 34.71.09 - 26915 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26916 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 26917 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 26918 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 14.0 Non Prioritas 34.71.13 - 26919 SDGs 06.01.0048 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 9.0 Non Prioritas 34.71.14 - 26920 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 1284.0 Non Prioritas - - 26921 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 550.0 Non Prioritas - - 26922 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 204.0 Non Prioritas - - 26923 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 346.0 Non Prioritas - - 26924 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 734.0 Non Prioritas - - 26925 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 293.0 Non Prioritas - - 26926 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 441.0 Non Prioritas - - 26927 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 497.0 Non Prioritas - - 26928 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 787.0 Non Prioritas - - 26929 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas - - 26930 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas - - 26931 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas - - 26932 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 5013.0 Non Prioritas - - 26933 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 2170.0 Non Prioritas - - 26934 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 2843.0 Non Prioritas - - 26935 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 1204.0 Non Prioritas - - 26936 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 717.0 Non Prioritas - - 26937 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 287.0 Non Prioritas - - 26938 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 430.0 Non Prioritas - - 26939 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 487.0 Non Prioritas - - 26940 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 209.0 Non Prioritas - - 26941 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 278.0 Non Prioritas - - 26942 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 496.0 Non Prioritas - - 26943 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 708.0 Non Prioritas - - 26944 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas - - 26945 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas - - 26946 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 0.0 Non Prioritas - - 26947 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 42.0 Non Prioritas - - 26948 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 11.0 Non Prioritas - - 26949 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 31.0 Non Prioritas - - 26950 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 278.0 Non Prioritas - - 26951 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 116.0 Non Prioritas - - 26952 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 162.0 Non Prioritas - - 26953 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 174.0 Non Prioritas - - 26954 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 73.0 Non Prioritas - - 26955 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 101.0 Non Prioritas - - 26956 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 62.0 Non Prioritas - - 26957 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 26.0 Non Prioritas - - 26958 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 36.0 Non Prioritas - - 26959 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 230.0 Non Prioritas - - 26960 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 99.0 Non Prioritas - - 26961 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 131.0 Non Prioritas - - 26962 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 117.0 Non Prioritas - - 26963 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 53.0 Non Prioritas - - 26964 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 64.0 Non Prioritas - - 26965 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 203.0 Non Prioritas - - 26966 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 117.0 Non Prioritas - - 26967 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 86.0 Non Prioritas - - 26968 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 154.0 Non Prioritas - - 26969 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 89.0 Non Prioritas - - 26970 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 65.0 Non Prioritas - - 26971 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 138.0 Non Prioritas - - 26972 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 77.0 Non Prioritas - - 26973 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 61.0 Non Prioritas - - 26974 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 90.0 Non Prioritas - - 26975 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 48.0 Non Prioritas - - 26976 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 42.0 Non Prioritas - - 26977 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 58.0 Non Prioritas - - 26978 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1 negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 35.0 Non Prioritas - - 26979 RPJMN 2025-2029 06.01.0044 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1 swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 23.0 Non Prioritas - - 26980 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas Sederajat (SMA/SMK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 70.0 Non Prioritas - - 26981 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah lembaga yang menyelenggarakan jenjang pendidikan atas pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah Jenjang pertama (atau sederajat) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 42.0 Non Prioritas - - 26982 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah lembaga Negeri yang menyelenggarakan jenjang pendidikan atas pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah jenjang pertama (atau sederajat) yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 11.0 Non Prioritas - - 26983 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah lembaga negeri yang menyelenggarakan jenjang pendidikan atas pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah jenjang pertama (atau sederajat) yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah atas di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 11.0 Non Prioritas - - 26984 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 26985 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 26986 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 26987 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 26988 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 26989 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 26990 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 26991 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 26992 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 26993 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 26994 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 26995 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 26996 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 26997 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 26998 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 26999 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 27000 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 27001 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 27002 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 27003 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 27004 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 27005 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 27006 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 27007 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 27008 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 27009 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 27010 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 27011 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 27012 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 27013 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 27014 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 27015 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 27016 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 27017 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 27018 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 27019 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 27020 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 27021 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27022 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 27023 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 27024 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 27025 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 27026 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 27027 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 27028 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 27029 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 27030 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 27031 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 27032 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 27033 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 27034 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 27035 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 27036 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 27037 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 27038 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 27039 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 27040 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 27041 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 27042 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 27043 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah lembaga Negeri yang menyelenggarakan jenjang pendidikan atas pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah jenjang pertama (atau sederajat) yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah atas di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 27044 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 27045 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 27046 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 27047 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 27048 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 27049 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 27050 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 27051 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 27052 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 27053 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27054 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 27055 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 27056 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 27057 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 27058 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 27059 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 27060 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 27061 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 27062 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 27063 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 27064 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 27065 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 27066 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 27067 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 27068 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 27069 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 27070 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 27071 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 27072 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 27073 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 27074 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 27075 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 27076 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 27077 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 27078 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 27079 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 27080 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 27081 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27082 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 27083 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 27084 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 27085 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 27086 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 27087 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 27088 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 27089 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 27090 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 27091 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 27092 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 27093 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 27094 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 27095 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 27096 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 27097 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 27098 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 27099 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 27100 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 27101 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 27102 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tidak Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 27103 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah lembaga negeri yang menyelenggarakan jenjang pendidikan atas pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah jenjang pertama (atau sederajat) yang didirikan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 27104 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah lembaga negeri yang menyelenggarakan jenjang pendidikan atas pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah jenjang pertama (atau sederajat) yang didirikan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah atas di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 39.0 Non Prioritas - - 27105 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 27106 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 27107 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 27108 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 27109 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 27110 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 4.0 Non Prioritas 34.71.02 - 27111 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 27112 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 3.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 27113 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 27114 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 7.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27115 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 27116 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 3.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 27117 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 27118 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 27119 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 27120 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 27121 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 27122 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 27123 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 27124 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 27125 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 27126 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 27127 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 27128 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 27129 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 27130 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 4.0 Non Prioritas 34.71.07 - 27131 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 27132 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 3.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 27133 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 27134 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 3.0 Non Prioritas 34.71.08 - 27135 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 3.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 27136 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 27137 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 27138 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 27139 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 27140 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 27141 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 27142 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 3.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27143 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 27144 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 3.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 27145 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 27146 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 27147 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 27148 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 3.0 Non Prioritas 34.71.12 - 27149 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 27150 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 27151 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 27152 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 7.0 Non Prioritas 34.71.13 - 27153 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 27154 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 27155 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 27156 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 27157 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 27158 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 27159 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 27160 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 4.0 Non Prioritas 34.71.14 - 27161 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 27162 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 3.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 27163 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 27164 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah lembaga negeri yang menyelenggarakan jenjang pendidikan atas pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah jenjang pertama (atau sederajat) yang didirikan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hokum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah atas di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 27165 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 27166 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 27167 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 27168 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 27169 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 27170 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 27171 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 27172 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 27173 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 27174 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27175 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 27176 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 27177 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 27178 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 27179 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 27180 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 27181 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 27182 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 27183 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 27184 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 27185 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 27186 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 27187 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 27188 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 27189 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 27190 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 27191 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 27192 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 27193 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 27194 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 27195 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 27196 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 27197 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 27198 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 27199 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 27200 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 27201 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 27202 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27203 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 27204 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 27205 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 27206 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 27207 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 27208 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 27209 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 27210 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 27211 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 27212 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 27213 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 27214 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 27215 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 27216 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 27217 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 27218 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 27219 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 27220 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 27221 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 27222 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 27223 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Tidak Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 27224 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs/sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 28.0 Non Prioritas - - 27225 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 8.0 Non Prioritas - - 27226 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 8.0 Non Prioritas - - 27227 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 27228 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 27229 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 27230 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 27231 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 27232 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 3.0 Non Prioritas 34.71.02 - 27233 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 27234 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 27235 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 27236 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27237 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 27238 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 27239 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 27240 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 27241 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 27242 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 27243 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 27244 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 27245 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 27246 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.05 - 27247 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 27248 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 27249 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 27250 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 27251 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 27252 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 27253 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 27254 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 27255 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 27256 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 27257 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 27258 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 27259 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 27260 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 27261 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 27262 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 27263 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 27264 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27265 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 27266 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 27267 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 27268 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 27269 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 27270 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 27271 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 27272 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 27273 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 27274 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 4.0 Non Prioritas 34.71.13 - 27275 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 27276 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 27277 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 27278 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 27279 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 27280 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 27281 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 27282 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 27283 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 27284 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 27285 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 27286 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas - - 27287 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 27288 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 27289 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 27290 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 27291 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 27292 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 27293 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 27294 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 27295 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 27296 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27297 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 27298 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 27299 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 27300 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 27301 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 27302 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 27303 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 27304 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 27305 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 27306 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 27307 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 27308 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 27309 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 27310 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 27311 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 27312 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 27313 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 27314 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 27315 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 27316 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 27317 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 27318 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 27319 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 27320 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 27321 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 27322 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 27323 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 27324 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27325 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 27326 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 27327 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 27328 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 27329 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 27330 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 27331 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 27332 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 27333 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 27334 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 27335 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 27336 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 27337 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 27338 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 27339 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 27340 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 27341 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 27342 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 27343 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 27344 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 27345 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tidak Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 27346 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas - - 27347 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 22.0 Non Prioritas - - 27348 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 27349 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 27350 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 27351 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 27352 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 27353 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 27354 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 27355 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 27356 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 27357 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 4.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27358 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 27359 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 27360 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 27361 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 27362 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 27363 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.04 - 27364 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 27365 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 27366 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 27367 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 27368 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 27369 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 27370 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 27371 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 27372 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 27373 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 27374 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 27375 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 27376 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 27377 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 3.0 Non Prioritas 34.71.08 - 27378 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 27379 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 27380 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 27381 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 27382 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 27383 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 27384 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 27385 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27386 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 27387 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 27388 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 27389 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 27390 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 27391 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.12 - 27392 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 27393 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 27394 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 27395 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 8.0 Non Prioritas 34.71.13 - 27396 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 27397 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 27398 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 27399 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 27400 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 27401 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 27402 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 27403 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 27404 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 27405 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 27406 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 27407 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas - - 27408 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 27409 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 27410 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 27411 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 27412 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 27413 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 27414 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 27415 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 27416 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 27417 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27418 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 27419 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 27420 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 27421 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 27422 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 27423 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 27424 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 27425 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 27426 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 27427 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 27428 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 27429 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 27430 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 27431 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 27432 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 27433 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 27434 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 27435 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 27436 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 27437 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 27438 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 27439 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 27440 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 27441 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 27442 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 27443 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 27444 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 27445 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27446 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 27447 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 27448 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 27449 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 27450 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 27451 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 27452 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 27453 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 27454 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 27455 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 27456 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 27457 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 27458 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 27459 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 27460 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 27461 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 27462 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 27463 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 27464 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 27465 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 27466 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tidak Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 27467 "" "" "" Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" - 437.0 Non Prioritas - - 27468 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah sekolah SMA/SMK/MA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 70.0 Non Prioritas - - 27469 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah penduduk usia 16-18 tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 19545.0 Non Prioritas - - 27470 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah lembaga pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 12.0 Non Prioritas - - 27471 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah lembaga pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 9.0 Non Prioritas - - 27472 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah lembaga pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan luar biasa di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 3.0 Non Prioritas - - 27473 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 27474 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 27475 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 27476 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 27477 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 27478 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 27479 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 27480 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 27481 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 27482 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27483 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 27484 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 27485 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 27486 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 27487 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 27488 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 27489 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 27490 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 27491 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 27492 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 27493 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 27494 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 27495 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 27496 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 27497 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 27498 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 27499 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 27500 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 27501 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 27502 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 27503 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 27504 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 27505 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 27506 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 27507 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 27508 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 27509 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 27510 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27511 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 27512 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 27513 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 27514 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 27515 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 27516 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 27517 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 27518 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 27519 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 27520 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 27521 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 27522 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 27523 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 27524 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 27525 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 27526 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 27527 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 27528 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 27529 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 27530 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 27531 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 27532 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah lembaga pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi Pemerintah lain namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan luar biasa di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 27533 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 27534 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 27535 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 27536 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 27537 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 27538 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 27539 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 27540 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 27541 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 27542 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27543 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 27544 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 27545 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 27546 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 27547 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 27548 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 27549 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 27550 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 27551 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 27552 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 27553 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 27554 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 27555 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 27556 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 27557 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 27558 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 27559 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 27560 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 27561 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 27562 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 27563 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 27564 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 27565 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 27566 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 27567 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 27568 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 27569 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 27570 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27571 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 27572 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 27573 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 27574 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 27575 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 27576 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 27577 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 27578 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 27579 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 27580 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 27581 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 27582 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 27583 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 27584 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 27585 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 27586 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 27587 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 27588 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 27589 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 27590 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 27591 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tidak Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 27592 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah tempat pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 6.0 Non Prioritas - - 27593 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah tempat pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 6.0 Non Prioritas - - 27594 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 27595 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 27596 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 27597 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 27598 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 27599 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 27600 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 27601 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 27602 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 27603 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27604 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 27605 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 27606 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 27607 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 27608 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 27609 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 27610 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 27611 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 27612 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 27613 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 27614 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 27615 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 27616 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 27617 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 27618 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 27619 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 27620 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 27621 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 27622 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 27623 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 27624 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 27625 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 27626 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 27627 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 27628 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 27629 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 27630 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 27631 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27632 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 27633 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 27634 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 27635 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 27636 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 27637 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 27638 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 27639 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 27640 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 27641 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 2.0 Non Prioritas 34.71.13 - 27642 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 27643 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 27644 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 27645 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 27646 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 27647 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 27648 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 27649 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 27650 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 27651 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 27652 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 27653 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah tempat pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 0.0 Non Prioritas - - 27654 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kemantren Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 27655 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Kricak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1001 - 27656 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Karangwaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1002 - 27657 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Tegalrejo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1003 - 27658 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Bener Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01.1004 - 27659 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kemantren Jetis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 27660 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Bumijo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1001 - 27661 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Cokrodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1002 - 27662 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Gowongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.02.1003 - 27663 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kemantren Gondokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27664 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Demangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1001 - 27665 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Kotabaru Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1002 - 27666 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Klitren Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1003 - 27667 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Baciro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1004 - 27668 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Terban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03.1005 - 27669 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kemantren Danurejan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 27670 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Suryatmajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1001 - 27671 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Tegalpanggung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1002 - 27672 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Bausasran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04.1003 - 27673 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kemantren Gedongtengen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 27674 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Sosromenduran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1001 - 27675 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Pringgokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05.1002 - 27676 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kemantren Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 27677 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Ngampilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1001 - 27678 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Notoprajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06.1002 - 27679 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kemantren Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 27680 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Pakuncen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1001 - 27681 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Wirobrajan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1002 - 27682 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Patangpuluhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07.1003 - 27683 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kemantren Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 27684 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Gedongkiwo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1001 - 27685 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Suryodiningratan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1002 - 27686 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Mantrijeron Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08.1003 - 27687 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kemantren Kraton Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 27688 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Patehan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1001 - 27689 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Panembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1002 - 27690 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Kadipaten Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09.1003 - 27691 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kemantren Gondomanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27692 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Ngupasan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1001 - 27693 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Prawirodirjan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.10.1002 - 27694 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kemantren Pakualaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 27695 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Purwokinanti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1001 - 27696 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Gunungketur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.11.1002 - 27697 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kemantren Mergangsan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 27698 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Keparakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1001 - 27699 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Wirogunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1002 - 27700 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Brontokusuman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.12.1003 - 27701 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kemantren Umbulharjo Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 27702 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Semaki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1001 - 27703 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Mujamuju Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1002 - 27704 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1003 - 27705 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Warungboto Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1004 - 27706 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Pandeyan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1005 - 27707 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Sorosutan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1006 - 27708 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Giwangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.13.1007 - 27709 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kemantren Kotagede Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 27710 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Rejowinangun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1001 - 27711 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Prenggan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1002 - 27712 RPJMN 2025-2029 06.01.0139 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Tidak Layak Kelurahan Purbayan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.14.1003 - 27713 "" "" "" Jumlah Seluruh Kelas SMA/MA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 554.0 Non Prioritas - - 27714 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah ruangan dalam bangunan sekolah SMA atau yang sederajat yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 554.0 Non Prioritas - - 27715 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 261.0 Non Prioritas - - 27716 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 293.0 Non Prioritas - - 27717 "" "" "" Jumlah Kelas SMA/MA Kondisi Baik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 554.0 Non Prioritas - - 27718 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 554.0 Non Prioritas - - 27719 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 261.0 Non Prioritas - - 27720 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 293.0 Non Prioritas - - 27721 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas - - 27722 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas - - 27723 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas - - 27724 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas - - 27725 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas - - 27726 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas - - 27727 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas - - 27728 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas - - 27729 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas - - 27730 "" "" "" Jumlah Seluruh Kelas SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Jumlah ruangan dalam bangunan sekolah SMK atau yang sederajat yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. unit 597.0 Non Prioritas - - 27731 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 350.0 Non Prioritas - - 27732 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 247.0 Non Prioritas - - 27733 "" "" "" Jumlah Kelas SMK Kondisi Baik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 597.0 Non Prioritas - - 27734 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 350.0 Non Prioritas - - 27735 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 247.0 Non Prioritas - - 27736 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas - - 27737 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas - - 27738 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas - - 27739 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas - - 27740 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas - - 27741 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas - - 27742 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas - - 27743 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas - - 27744 "" "" "" Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" unit 0.0 Non Prioritas - - 27745 "" "" "" Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 554.0 Non Prioritas - - 27746 "" "" "" Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 261.0 Non Prioritas - - 27747 "" "" "" Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 293.0 Non Prioritas - - 27748 "" "" "" Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 597.0 Non Prioritas - - 27749 "" "" "" Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan negeri Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 350.0 Non Prioritas - - 27750 "" "" "" Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan swasta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" orang 247.0 Non Prioritas - - 27751 "" "" "" Satuan Pendidikan Menengah Atas yang siap dievaluasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY "" satuan pendidikan 79.0 Non Prioritas - - 27752 "" "" "" Jumlah Radio Swasta Niaga Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Total radio swasta niaga yang beroperasi. unit 14.0 Non Prioritas - - 27753 "" "" "" Jumlah Radio Swasta Niaga Kemantren Tegalrejo Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 27754 "" "" "" Jumlah Radio Swasta Niaga Kemantren Jetis Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I "" unit 3.0 Non Prioritas 34.71.02 - 27755 "" "" "" Jumlah Radio Swasta Niaga Kemantren Gondokusuman Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I "" unit 6.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27756 "" "" "" Jumlah Radio Swasta Niaga Kemantren Danurejan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 27757 "" "" "" Jumlah Radio Swasta Niaga Kemantren Gedongtengen Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 27758 "" "" "" Jumlah Radio Swasta Niaga Kemantren Ngampilan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 27759 "" "" "" Jumlah Radio Swasta Niaga Kemantren Wirobrajan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 27760 "" "" "" Jumlah Radio Swasta Niaga Kemantren Mantrijeron Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 27761 "" "" "" Jumlah Radio Swasta Niaga Kemantren Kraton Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I "" unit 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 27762 "" "" "" Jumlah Radio Swasta Niaga Kemantren Gondomanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27763 "" "" "" Jumlah Radio Swasta Niaga Kemantren Pakualaman Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.11 - 27764 "" "" "" Jumlah Radio Swasta Niaga Kemantren Mergangsan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.12 - 27765 "" "" "" Jumlah Radio Swasta Niaga Kemantren Umbulharjo Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 27766 "" "" "" Jumlah Radio Swasta Niaga Kemantren Kotagede Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I "" unit 1.0 Non Prioritas 34.71.14 - 27767 "" "" "" Jumlah Tower Radio di Kota Yogyakarta Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jumlah infrastruktur menara pemancar radio yang terdaftar dan berizin di wilayah kota. unit 15.0 Non Prioritas 34.71 - 27768 "" "" "" Jumlah Anggota Amatir Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jumlah anggota amatir radio berizin (amatir radio resmi) yang tercatat dalam organisasi/komunitas resmi. orang 315.0 Non Prioritas - - 27769 "" "" "" Jumlah Anggota Radio Antar Penduduk Indonesia Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Total anggota organisasi RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia) di wilayah Kota Yogyakarta. orang 286.0 Non Prioritas - - 27770 "" "" "" Stok Awal Beras Bulan Januari Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 12943270.0 Non Prioritas - - 27771 "" "" "" Stok Awal Beras Bulan Februari Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 17008235.0 Non Prioritas - - 27772 "" "" "" Stok Awal Beras Bulan Maret Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 19978710.0 Non Prioritas - - 27773 "" "" "" Stok Awal Beras Bulan April Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 27994671.0 Non Prioritas - - 27774 "" "" "" Stok Awal Beras Bulan Mei Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 48294599.0 Non Prioritas - - 27775 "" "" "" Stok Awal Beras Bulan Juni Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 57839901.0 Non Prioritas - - 27776 "" "" "" Stok Awal Beras Bulan Juli Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 60417512.0 Non Prioritas - - 27777 "" "" "" Stok Awal Beras Bulan Agustus Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 54441663.0 Non Prioritas - - 27778 "" "" "" Stok Awal Beras Bulan September Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 53951297.0 Non Prioritas - - 27779 "" "" "" Stok Awal Beras Bulan Oktober Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 51897283.0 Non Prioritas - - 27780 "" "" "" Stok Awal Beras Bulan November Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 49919077.0 Non Prioritas - - 27781 "" "" "" Stok Awal Beras Bulan Desember Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 45224087.0 Non Prioritas - - 27782 "" "" "" Pengadaan Beras Perum Bulog Divre Yogyakarta Perum BULOG Divre Yogyakarta Jumlah beras yang diperoleh melalui pembelian, impor, atau sumber lain oleh Bulog dalam periode tertentu. kg 50772218.0 Non Prioritas 34.71 - 27783 "" "" "" Pengadaan Beras Bulan Januari Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 4742575.0 Non Prioritas - - 27784 "" "" "" Pengadaan Beras Bulan Februari Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 3409900.0 Non Prioritas - - 27785 "" "" "" Pengadaan Beras Bulan Maret Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 8708726.0 Non Prioritas - - 27786 "" "" "" Pengadaan Beras Bulan April Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 20299928.0 Non Prioritas - - 27787 "" "" "" Pengadaan Beras Bulan Mei Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 9545302.0 Non Prioritas - - 27788 "" "" "" Pengadaan Beras Bulan Juni Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 2577611.0 Non Prioritas - - 27789 "" "" "" Pengadaan Beras Bulan Juli Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 711846.0 Non Prioritas - - 27790 "" "" "" Pengadaan Beras Bulan Agustus Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 625174.0 Non Prioritas - - 27791 "" "" "" Pengadaan Beras Bulan September Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 106871.0 Non Prioritas - - 27792 "" "" "" Pengadaan Beras Bulan Oktober Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 8854.0 Non Prioritas - - 27793 "" "" "" Pengadaan Beras Bulan November Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 29965.0 Non Prioritas - - 27794 "" "" "" Pengadaan Beras Bulan Desember Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 5466.0 Non Prioritas - - 27795 "" "" "" Penyaluran Beras Perum Bulog Divre Yogyakarta Perum BULOG Divre Yogyakarta Jumlah beras yang disalurkan kepada program pemerintah, pasar, atau masyarakat oleh Bulog. kg 50772218.0 Non Prioritas 34.71 - 27796 "" "" "" Penyaluran Beras Bulan Januari Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 677610.0 Non Prioritas - - 27797 "" "" "" Penyaluran Beras Bulan Februari Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 439425.0 Non Prioritas - - 27798 "" "" "" Penyaluran Beras Bulan Maret Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 692765.0 Non Prioritas - - 27799 "" "" "" Penyaluran Beras Bulan April Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 0.0 Non Prioritas - - 27800 "" "" "" Penyaluran Beras Bulan Mei Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 0.0 Non Prioritas - - 27801 "" "" "" Penyaluran Beras Bulan Juni Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 0.0 Non Prioritas - - 27802 "" "" "" Penyaluran Beras Bulan Juli Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 6687695.0 Non Prioritas - - 27803 "" "" "" Penyaluran Beras Bulan Agustus Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 1115540.0 Non Prioritas - - 27804 "" "" "" Penyaluran Beras Bulan September Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 2160885.0 Non Prioritas - - 27805 "" "" "" Penyaluran Beras Bulan Oktober Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 1987060.0 Non Prioritas - - 27806 "" "" "" Penyaluran Beras Bulan November Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 4724955.0 Non Prioritas - - 27807 "" "" "" Penyaluran Beras Bulan Desember Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 6210010.0 Non Prioritas - - 27808 "" "" "" Stok Akhir Beras Bulan Januari Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 17008235.0 Non Prioritas - - 27809 "" "" "" Stok Akhir Beras Bulan Februari Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 19978710.0 Non Prioritas - - 27810 "" "" "" Stok Akhir Beras Bulan Maret Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 27994671.0 Non Prioritas - - 27811 "" "" "" Stok Akhir Beras Bulan April Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 48294599.0 Non Prioritas - - 27812 "" "" "" Stok Akhir Beras Bulan Mei Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 57839901.0 Non Prioritas - - 27813 "" "" "" Stok Akhir Beras Bulan Juni Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 60417512.0 Non Prioritas - - 27814 "" "" "" Stok Akhir Beras Bulan Juli Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 54441663.0 Non Prioritas - - 27815 "" "" "" Stok Akhir Beras Bulan Agustus Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 53951297.0 Non Prioritas - - 27816 "" "" "" Stok Akhir Beras Bulan September Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 51897283.0 Non Prioritas - - 27817 "" "" "" Stok Akhir Beras Bulan Oktober Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 49919077.0 Non Prioritas - - 27818 "" "" "" Stok Akhir Beras Bulan November Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 45224087.0 Non Prioritas - - 27819 "" "" "" Stok Akhir Beras Bulan Desember Perum BULOG Divre Yogyakarta "" kg 39019543.0 Non Prioritas - - 27820 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan Januari Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 6.0 Non Prioritas - - 27821 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan Februari Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 5.0 Non Prioritas - - 27822 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan Maret Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 22.0 Non Prioritas - - 27823 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan April Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 13.0 Non Prioritas - - 27824 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan Mei Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 9.0 Non Prioritas - - 27825 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan Juni Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 25.0 Non Prioritas - - 27826 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan Juli Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 14.0 Non Prioritas - - 27827 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan Agustus Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 10.0 Non Prioritas - - 27828 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan September Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 9.0 Non Prioritas - - 27829 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan Oktober Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 17.0 Non Prioritas - - 27830 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan November Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 17.0 Non Prioritas - - 27831 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan Desember Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 19.0 Non Prioritas - - 27832 "" "" "" Jumlah Perkara Ekonomi Bulan Januari Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27833 "" "" "" Jumlah Perkara Ekonomi Bulan Februari Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27834 "" "" "" Jumlah Perkara Ekonomi Bulan Maret Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27835 "" "" "" Jumlah Perkara Ekonomi Bulan April Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27836 "" "" "" Jumlah Perkara Ekonomi Bulan Mei Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27837 "" "" "" Jumlah Perkara Ekonomi Bulan Juni Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27838 "" "" "" Jumlah Perkara Ekonomi Bulan Juli Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27839 "" "" "" Jumlah Perkara Ekonomi Bulan Agustus Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27840 "" "" "" Jumlah Perkara Ekonomi Bulan September Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 27841 "" "" "" Jumlah Perkara Ekonomi Bulan Oktober Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27842 "" "" "" Jumlah Perkara Ekonomi Bulan November Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 27843 "" "" "" Jumlah Perkara Ekonomi Bulan Desember Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27844 "" "" "" Jumlah Perkara Korupsi Bulan Januari Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27845 "" "" "" Jumlah Perkara Korupsi Bulan Februari Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27846 "" "" "" Jumlah Perkara Korupsi Bulan Maret Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27847 "" "" "" Jumlah Perkara Korupsi Bulan April Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27848 "" "" "" Jumlah Perkara Korupsi Bulan Mei Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 27849 "" "" "" Jumlah Perkara Korupsi Bulan Juni Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27850 "" "" "" Jumlah Perkara Korupsi Bulan Juli Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27851 "" "" "" Jumlah Perkara Korupsi Bulan Agustus Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27852 "" "" "" Jumlah Perkara Korupsi Bulan September Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27853 "" "" "" Jumlah Perkara Korupsi Bulan Oktober Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27854 "" "" "" Jumlah Perkara Korupsi Bulan November Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27855 "" "" "" Jumlah Perkara Korupsi Bulan Desember Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas - - 27856 "" "" "" Jumlah Perkara Subversi Bulan Januari Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27857 "" "" "" Jumlah Perkara Subversi Bulan Februari Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27858 "" "" "" Jumlah Perkara Subversi Bulan Maret Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27859 "" "" "" Jumlah Perkara Subversi Bulan April Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27860 "" "" "" Jumlah Perkara Subversi Bulan Mei Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27861 "" "" "" Jumlah Perkara Subversi Bulan Juni Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27862 "" "" "" Jumlah Perkara Subversi Bulan Juli Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27863 "" "" "" Jumlah Perkara Subversi Bulan Agustus Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27864 "" "" "" Jumlah Perkara Subversi Bulan September Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27865 "" "" "" Jumlah Perkara Subversi Bulan Oktober Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27866 "" "" "" Jumlah Perkara Subversi Bulan November Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27867 "" "" "" Jumlah Perkara Subversi Bulan Desember Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27868 "" "" "" Jumlah Perkara Psikotropika Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 16.0 Non Prioritas - - 27869 "" "" "" Jumlah Perkara Psikotropika Bulan Januari Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27870 "" "" "" Jumlah Perkara Psikotropika Bulan Februari Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27871 "" "" "" Jumlah Perkara Psikotropika Bulan Maret Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27872 "" "" "" Jumlah Perkara Psikotropika Bulan April Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 27873 "" "" "" Jumlah Perkara Psikotropika Bulan Mei Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27874 "" "" "" Jumlah Perkara Psikotropika Bulan Juni Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 27875 "" "" "" Jumlah Perkara Psikotropika Bulan Juli Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 27876 "" "" "" Jumlah Perkara Psikotropika Bulan Agustus Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 5.0 Non Prioritas - - 27877 "" "" "" Jumlah Perkara Psikotropika Bulan September Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 27878 "" "" "" Jumlah Perkara Psikotropika Bulan Oktober Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 27879 "" "" "" Jumlah Perkara Psikotropika Bulan November Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas - - 27880 "" "" "" Jumlah Perkara Psikotropika Bulan Desember Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 27881 "" "" "" Jumlah Perkara Narkotika Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 152.0 Non Prioritas - - 27882 "" "" "" Jumlah Perkara Narkotika Bulan Januari Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 10.0 Non Prioritas - - 27883 "" "" "" Jumlah Perkara Narkotika Bulan Februari Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 6.0 Non Prioritas - - 27884 "" "" "" Jumlah Perkara Narkotika Bulan Maret Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 7.0 Non Prioritas - - 27885 "" "" "" Jumlah Perkara Narkotika Bulan April Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 13.0 Non Prioritas - - 27886 "" "" "" Jumlah Perkara Narkotika Bulan Mei Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 12.0 Non Prioritas - - 27887 "" "" "" Jumlah Perkara Narkotika Bulan Juni Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 10.0 Non Prioritas - - 27888 "" "" "" Jumlah Perkara Narkotika Bulan Juli Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 14.0 Non Prioritas - - 27889 "" "" "" Jumlah Perkara Narkotika Bulan Agustus Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 10.0 Non Prioritas - - 27890 "" "" "" Jumlah Perkara Narkotika Bulan September Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 17.0 Non Prioritas - - 27891 "" "" "" Jumlah Perkara Narkotika Bulan Oktober Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 22.0 Non Prioritas - - 27892 "" "" "" Jumlah Perkara Narkotika Bulan November Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 20.0 Non Prioritas - - 27893 "" "" "" Jumlah Perkara Narkotika Bulan Desember Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 11.0 Non Prioritas - - 27894 "" "" "" Jumlah Perkara Imigrasi Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27895 "" "" "" Jumlah Perkara Imigrasi Bulan Januari Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27896 "" "" "" Jumlah Perkara Imigrasi Bulan Februari Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27897 "" "" "" Jumlah Perkara Imigrasi Bulan Maret Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27898 "" "" "" Jumlah Perkara Imigrasi Bulan April Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27899 "" "" "" Jumlah Perkara Imigrasi Bulan Mei Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27900 "" "" "" Jumlah Perkara Imigrasi Bulan Juni Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27901 "" "" "" Jumlah Perkara Imigrasi Bulan Juli Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27902 "" "" "" Jumlah Perkara Imigrasi Bulan Agustus Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27903 "" "" "" Jumlah Perkara Imigrasi Bulan September Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27904 "" "" "" Jumlah Perkara Imigrasi Bulan Oktober Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27905 "" "" "" Jumlah Perkara Imigrasi Bulan November Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27906 "" "" "" Jumlah Perkara Imigrasi Bulan Desember Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 27907 "" "" "" Jumlah Perkara Kesehatan Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 112.0 Non Prioritas - - 27908 "" "" "" Jumlah Perkara Kesehatan Bulan Januari Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 20.0 Non Prioritas - - 27909 "" "" "" Jumlah Perkara Kesehatan Bulan Februari Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 10.0 Non Prioritas - - 27910 "" "" "" Jumlah Perkara Kesehatan Bulan Maret Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 7.0 Non Prioritas - - 27911 "" "" "" Jumlah Perkara Kesehatan Bulan April Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 6.0 Non Prioritas - - 27912 "" "" "" Jumlah Perkara Kesehatan Bulan Mei Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 11.0 Non Prioritas - - 27913 "" "" "" Jumlah Perkara Kesehatan Bulan Juni Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 5.0 Non Prioritas - - 27914 "" "" "" Jumlah Perkara Kesehatan Bulan Juli Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 14.0 Non Prioritas - - 27915 "" "" "" Jumlah Perkara Kesehatan Bulan Agustus Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 5.0 Non Prioritas - - 27916 "" "" "" Jumlah Perkara Kesehatan Bulan September Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 12.0 Non Prioritas - - 27917 "" "" "" Jumlah Perkara Kesehatan Bulan Oktober Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 12.0 Non Prioritas - - 27918 "" "" "" Jumlah Perkara Kesehatan Bulan November Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 5.0 Non Prioritas - - 27919 "" "" "" Jumlah Perkara Kesehatan Bulan Desember Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 5.0 Non Prioritas - - 27920 "" "" "" Jumlah Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta Keseluruhan jaksa yang bertugas di wilayah hukum Kota Yogyakarta, sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Kejaksaan Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 28.0 Non Prioritas - - 27921 "" "" "" Jumlah Jaksa Laki-Laki Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" orang 10.0 Non Prioritas - - 27922 "" "" "" Jumlah Jaksa Perempuan Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" orang 18.0 Non Prioritas - - 27923 "" "" "" Jumlah Jaksa yang Memiliki Sertifikasi Anak Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas - - 27924 "" "" "" Jumlah Jaksa Laki-Laki yang Memiliki Sertifikasi Anak Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 27925 "" "" "" Jumlah Jaksa Perempuan yang Memiliki Sertifikasi Anak Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas - - 27926 "" "" "" Jumlah Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) sebagai Pelaku yang melalui proses diversi Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta Jumlah ABH pelaku yang penyelesaiannya melalui mekanisme diversi. orang 0.0 Non Prioritas - - 27927 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) sebagai Pelaku yang melalui proses diversi Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 27928 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) sebagai Pelaku yang melalui proses diversi Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 27929 "" "" "" Jumlah Anak yang Berhadapan Dengan hukum (ABH) sebagai Pelaku yang melalui proses persidangan Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta ABH yang perkaranya masuk proses persidangan formal. orang 12.0 Non Prioritas - - 27930 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki yang Berhadapan Dengan hukum (ABH) sebagai Pelaku yang melalui proses persidangan Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" orang 12.0 Non Prioritas - - 27931 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan yang Berhadapan Dengan hukum (ABH) sebagai Pelaku yang melalui proses persidangan Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 27932 "" "" "" Jumlah Gugus Depan Kemantren Tegalrejo Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 44.0 Non Prioritas 34.71.01 - 27933 "" "" "" Jumlah Gugus Depan Kemantren Jetis Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 60.0 Non Prioritas 34.71.02 - 27934 "" "" "" Jumlah Gugus Depan Kemantren Gondokusuman Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 81.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27935 "" "" "" Jumlah Gugus Depan Kemantren Danurejan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 14.0 Non Prioritas 34.71.04 - 27936 "" "" "" Jumlah Gugus Depan Kemantren Gedongtengen Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 16.0 Non Prioritas 34.71.05 - 27937 "" "" "" Jumlah Gugus Depan Kemantren Ngampilan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 6.0 Non Prioritas 34.71.06 - 27938 "" "" "" Jumlah Gugus Depan Kemantren Wirobrajan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 28.0 Non Prioritas 34.71.07 - 27939 "" "" "" Jumlah Gugus Depan Kemantren Mantrijeron Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 28.0 Non Prioritas 34.71.08 - 27940 "" "" "" Jumlah Gugus Depan Kemantren Kraton Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 14.0 Non Prioritas 34.71.09 - 27941 "" "" "" Jumlah Gugus Depan Kemantren Gondomanan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 19.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27942 "" "" "" Jumlah Gugus Depan Kemantren Pakualaman Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 8.0 Non Prioritas 34.71.11 - 27943 "" "" "" Jumlah Gugus Depan Kemantren Mergangsan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 30.0 Non Prioritas 34.71.12 - 27944 "" "" "" Jumlah Gugus Depan Kemantren Umbulharjo Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 92.0 Non Prioritas 34.71.13 - 27945 "" "" "" Jumlah Gugus Depan Kemantren Kotagede Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 42.0 Non Prioritas 34.71.14 - 27946 "" "" "" Jumlah Gugus Depan Perguruan Tinggi Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 20.0 Non Prioritas - - 27947 "" "" "" Jumlah Gugus Depan Satuan Karya Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 8.0 Non Prioritas - - 27948 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Gugus Depan Kemantren Tegalrejo Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 110.0 Non Prioritas 34.71.01 - 27949 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Gugus Depan Kemantren Jetis Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 140.0 Non Prioritas 34.71.02 - 27950 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Gugus Depan Kemantren Gondokusuman Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 205.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27951 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Gugus Depan Kemantren Danurejan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 35.0 Non Prioritas 34.71.04 - 27952 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Gugus Depan Kemantren Gedongtengen Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 55.0 Non Prioritas 34.71.05 - 27953 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Gugus Depan Kemantren Ngampilan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 15.0 Non Prioritas 34.71.06 - 27954 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Gugus Depan Kemantren Wirobrajan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 70.0 Non Prioritas 34.71.07 - 27955 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Gugus Depan Kemantren Mantrijeron Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 75.0 Non Prioritas 34.71.08 - 27956 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Gugus Depan Kemantren Kraton Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 80.0 Non Prioritas 34.71.09 - 27957 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Gugus Depan Kemantren Gondomanan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 50.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27958 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Gugus Depan Kemantren Pakualaman Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 25.0 Non Prioritas 34.71.11 - 27959 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Gugus Depan Kemantren Mergangsan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 100.0 Non Prioritas 34.71.12 - 27960 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Gugus Depan Kemantren Umbulharjo Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 225.0 Non Prioritas 34.71.13 - 27961 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Gugus Depan Kemantren Kotagede Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 125.0 Non Prioritas 34.71.14 - 27962 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Gugus Depan Perguruan Tinggi Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 43.0 Non Prioritas - - 27963 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Gugus Depan Satuan Karya Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" buah 49.0 Non Prioritas - - 27964 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Ranting Kemantren Tegalrejo Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.01 - 27965 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Ranting Kemantren Jetis Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.02 - 27966 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Ranting Kemantren Gondokusuman Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27967 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Ranting Kemantren Danurejan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.04 - 27968 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Ranting Kemantren Gedongtengen Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.05 - 27969 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Ranting Kemantren Ngampilan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.06 - 27970 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Ranting Kemantren Wirobrajan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.07 - 27971 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Ranting Kemantren Mantrijeron Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.08 - 27972 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Ranting Kemantren Kraton Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.09 - 27973 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Ranting Kemantren Gondomanan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27974 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Ranting Kemantren Pakualaman Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 16.0 Non Prioritas 34.71.11 - 27975 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Ranting Kemantren Mergangsan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.12 - 27976 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Ranting Kemantren Umbulharjo Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.13 - 27977 "" "" "" Jumlah Majelis Pembimbing Ranting Kemantren Kotagede Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 17.0 Non Prioritas 34.71.14 - 27978 "" "" "" Jumlah Anggota Pramuka Kemantren Tegalrejo Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 2495.0 Non Prioritas 34.71.01 - 27979 "" "" "" Jumlah Anggota Pramuka Kemantren Jetis Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 3457.0 Non Prioritas 34.71.02 - 27980 "" "" "" Jumlah Anggota Pramuka Kemantren Gondokusuman Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 4961.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27981 "" "" "" Jumlah Anggota Pramuka Kemantren Danurejan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 1151.0 Non Prioritas 34.71.04 - 27982 "" "" "" Jumlah Anggota Pramuka Kemantren Gedongtengen Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 1157.0 Non Prioritas 34.71.05 - 27983 "" "" "" Jumlah Anggota Pramuka Kemantren Ngampilan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 429.0 Non Prioritas 34.71.06 - 27984 "" "" "" Jumlah Anggota Pramuka Kemantren Wirobrajan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 1639.0 Non Prioritas 34.71.07 - 27985 "" "" "" Jumlah Anggota Pramuka Kemantren Mantrijeron Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 1592.0 Non Prioritas 34.71.08 - 27986 "" "" "" Jumlah Anggota Pramuka Kemantren Kraton Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 1272.0 Non Prioritas 34.71.09 - 27987 "" "" "" Jumlah Anggota Pramuka Kemantren Gondomanan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 1227.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27988 "" "" "" Jumlah Anggota Pramuka Kemantren Pakualaman Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 512.0 Non Prioritas 34.71.11 - 27989 "" "" "" Jumlah Anggota Pramuka Kemantren Mergangsan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 1570.0 Non Prioritas 34.71.12 - 27990 "" "" "" Jumlah Anggota Pramuka Kemantren Umbulharjo Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 4533.0 Non Prioritas 34.71.13 - 27991 "" "" "" Jumlah Anggota Pramuka Kemantren Kotagede Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 2752.0 Non Prioritas 34.71.14 - 27992 "" "" "" Jumlah Anggota Pramuka Perguruan Tinggi Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 410.0 Non Prioritas - - 27993 "" "" "" Jumlah Anggota Pramuka Satuan Karya Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 257.0 Non Prioritas - - 27994 "" "" "" Jumlah Anggota Andalan Kemantren Tegalrejo Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.01 - 27995 "" "" "" Jumlah Anggota Andalan Kemantren Jetis Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.02 - 27996 "" "" "" Jumlah Anggota Andalan Kemantren Gondokusuman Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.03 - 27997 "" "" "" Jumlah Anggota Andalan Kemantren Danurejan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.04 - 27998 "" "" "" Jumlah Anggota Andalan Kemantren Gedongtengen Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.05 - 27999 "" "" "" Jumlah Anggota Andalan Kemantren Ngampilan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.06 - 28000 "" "" "" Jumlah Anggota Andalan Kemantren Wirobrajan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.07 - 28001 "" "" "" Jumlah Anggota Andalan Kemantren Mantrijeron Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.08 - 28002 "" "" "" Jumlah Anggota Andalan Kemantren Kraton Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.09 - 28003 "" "" "" Jumlah Anggota Andalan Kemantren Gondomanan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.03 - 28004 "" "" "" Jumlah Anggota Andalan Kemantren Pakualaman Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.11 - 28005 "" "" "" Jumlah Anggota Andalan Kemantren Mergangsan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.12 - 28006 "" "" "" Jumlah Anggota Andalan Kemantren Umbulharjo Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.13 - 28007 "" "" "" Jumlah Anggota Andalan Kemantren Kotagede Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 20.0 Non Prioritas 34.71.14 - 28008 "" "" "" Jumlah Anggota Saka (Satuan Karya) Kwartir Cabang Kota Yogyakarta Jumlah anggota Satuan Karya Pramuka (Saka) di wilayah kota. orang 257.0 Non Prioritas - - 28009 "" "" "" Jumlah Anggota Pembina Kemantren Tegalrejo Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 45.0 Non Prioritas 34.71.01 - 28010 "" "" "" Jumlah Anggota Pembina Kemantren Jetis Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 84.0 Non Prioritas 34.71.02 - 28011 "" "" "" Jumlah Anggota Pembina Kemantren Gondokusuman Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 105.0 Non Prioritas 34.71.03 - 28012 "" "" "" Jumlah Anggota Pembina Kemantren Danurejan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 25.0 Non Prioritas 34.71.04 - 28013 "" "" "" Jumlah Anggota Pembina Kemantren Gedongtengen Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 24.0 Non Prioritas 34.71.05 - 28014 "" "" "" Jumlah Anggota Pembina Kemantren Ngampilan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 9.0 Non Prioritas 34.71.06 - 28015 "" "" "" Jumlah Anggota Pembina Kemantren Wirobrajan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 39.0 Non Prioritas 34.71.07 - 28016 "" "" "" Jumlah Anggota Pembina Kemantren Mantrijeron Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 46.0 Non Prioritas 34.71.08 - 28017 "" "" "" Jumlah Anggota Pembina Kemantren Kraton Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 22.0 Non Prioritas 34.71.09 - 28018 "" "" "" Jumlah Anggota Pembina Kemantren Gondomanan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 27.0 Non Prioritas 34.71.03 - 28019 "" "" "" Jumlah Anggota Pembina Kemantren Pakualaman Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 12.0 Non Prioritas 34.71.11 - 28020 "" "" "" Jumlah Anggota Pembina Kemantren Mergangsan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 45.0 Non Prioritas 34.71.12 - 28021 "" "" "" Jumlah Anggota Pembina Kemantren Umbulharjo Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 108.0 Non Prioritas 34.71.13 - 28022 "" "" "" Jumlah Anggota Pembina Kemantren Kotagede Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 60.0 Non Prioritas 34.71.14 - 28023 "" "" "" Jumlah Anggota Pembina Perguruan Tinggi Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 30.0 Non Prioritas - - 28024 "" "" "" Jumlah Anggota Pandega (Perguruan Tinggi) Kwartir Cabang Kota Yogyakarta Jumlah anggota golongan Pandega (usia 21–25 tahun). orang 380.0 Non Prioritas - - 28025 "" "" "" Jumlah Anggota Penegak Kemantren Tegalrejo Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 671.0 Non Prioritas 34.71.01 - 28026 "" "" "" Jumlah Anggota Penegak Kemantren Jetis Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 943.0 Non Prioritas 34.71.02 - 28027 "" "" "" Jumlah Anggota Penegak Kemantren Gondokusuman Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 1625.0 Non Prioritas 34.71.03 - 28028 "" "" "" Jumlah Anggota Penegak Kemantren Danurejan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 28029 "" "" "" Jumlah Anggota Penegak Kemantren Gedongtengen Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 213.0 Non Prioritas 34.71.05 - 28030 "" "" "" Jumlah Anggota Penegak Kemantren Ngampilan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 200.0 Non Prioritas 34.71.06 - 28031 "" "" "" Jumlah Anggota Penegak Kemantren Wirobrajan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 400.0 Non Prioritas 34.71.07 - 28032 "" "" "" Jumlah Anggota Penegak Kemantren Mantrijeron Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 256.0 Non Prioritas 34.71.08 - 28033 "" "" "" Jumlah Anggota Penegak Kemantren Kraton Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 28034 "" "" "" Jumlah Anggota Penegak Kemantren Gondomanan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 500.0 Non Prioritas 34.71.03 - 28035 "" "" "" Jumlah Anggota Penegak Kemantren Pakualaman Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 28036 "" "" "" Jumlah Anggota Penegak Kemantren Mergangsan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 125.0 Non Prioritas 34.71.12 - 28037 "" "" "" Jumlah Anggota Penegak Kemantren Umbulharjo Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 1475.0 Non Prioritas 34.71.13 - 28038 "" "" "" Jumlah Anggota Penegak Kemantren Kotagede Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 650.0 Non Prioritas 34.71.14 - 28039 "" "" "" Jumlah Anggota Penggalang Kwartir Cabang Kota Yogyakarta Jumlah anggota golongan Penggalang (usia 11–15 tahun). orang 11945.0 Non Prioritas - - 28040 "" "" "" Jumlah Anggota Penggalang Kemantren Tegalrejo Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 980.0 Non Prioritas 34.71.01 - 28041 "" "" "" Jumlah Anggota Penggalang Kemantren Jetis Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 1405.0 Non Prioritas 34.71.02 - 28042 "" "" "" Jumlah Anggota Penggalang Kemantren Gondokusuman Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 1820.0 Non Prioritas 34.71.03 - 28043 "" "" "" Jumlah Anggota Penggalang Kemantren Danurejan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 553.0 Non Prioritas 34.71.04 - 28044 "" "" "" Jumlah Anggota Penggalang Kemantren Gedongtengen Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 600.0 Non Prioritas 34.71.05 - 28045 "" "" "" Jumlah Anggota Penggalang Kemantren Ngampilan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 120.0 Non Prioritas 34.71.06 - 28046 "" "" "" Jumlah Anggota Penggalang Kemantren Wirobrajan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 640.0 Non Prioritas 34.71.07 - 28047 "" "" "" Jumlah Anggota Penggalang Kemantren Mantrijeron Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 790.0 Non Prioritas 34.71.08 - 28048 "" "" "" Jumlah Anggota Penggalang Kemantren Kraton Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 665.0 Non Prioritas 34.71.09 - 28049 "" "" "" Jumlah Anggota Penggalang Kemantren Gondomanan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 440.0 Non Prioritas 34.71.03 - 28050 "" "" "" Jumlah Anggota Penggalang Kemantren Pakualaman Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 240.0 Non Prioritas 34.71.11 - 28051 "" "" "" Jumlah Anggota Penggalang Kemantren Mergangsan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 780.0 Non Prioritas 34.71.12 - 28052 "" "" "" Jumlah Anggota Penggalang Kemantren Umbulharjo Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 1790.0 Non Prioritas 34.71.13 - 28053 "" "" "" Jumlah Anggota Penggalang Kemantren Kotagede Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 1122.0 Non Prioritas 34.71.14 - 28054 "" "" "" Jumlah Anggota Siaga Kwartir Cabang Kota Yogyakarta Jumlah anggota golongan Siaga (usia 7–10 tahun). orang 8813.0 Non Prioritas - - 28055 "" "" "" Jumlah Anggota Siaga Kemantren Tegalrejo Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 779.0 Non Prioritas 34.71.01 - 28056 "" "" "" Jumlah Anggota Siaga Kemantren Jetis Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 1005.0 Non Prioritas 34.71.02 - 28057 "" "" "" Jumlah Anggota Siaga Kemantren Gondokusuman Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 1391.0 Non Prioritas 34.71.03 - 28058 "" "" "" Jumlah Anggota Siaga Kemantren Danurejan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 553.0 Non Prioritas 34.71.04 - 28059 "" "" "" Jumlah Anggota Siaga Kemantren Gedongtengen Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 300.0 Non Prioritas 34.71.05 - 28060 "" "" "" Jumlah Anggota Siaga Kemantren Ngampilan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 80.0 Non Prioritas 34.71.06 - 28061 "" "" "" Jumlah Anggota Siaga Kemantren Wirobrajan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 540.0 Non Prioritas 34.71.07 - 28062 "" "" "" Jumlah Anggota Siaga Kemantren Mantrijeron Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 480.0 Non Prioritas 34.71.08 - 28063 "" "" "" Jumlah Anggota Siaga Kemantren Kraton Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 565.0 Non Prioritas 34.71.09 - 28064 "" "" "" Jumlah Anggota Siaga Kemantren Gondomanan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 240.0 Non Prioritas 34.71.03 - 28065 "" "" "" Jumlah Anggota Siaga Kemantren Pakualaman Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 240.0 Non Prioritas 34.71.11 - 28066 "" "" "" Jumlah Anggota Siaga Kemantren Mergangsan Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 600.0 Non Prioritas 34.71.12 - 28067 "" "" "" Jumlah Anggota Siaga Kemantren Umbulharjo Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 1140.0 Non Prioritas 34.71.13 - 28068 "" "" "" Jumlah Anggota Siaga Kemantren Kotagede Kwartir Cabang Kota Yogyakarta "" orang 900.0 Non Prioritas 34.71.14 - 28069 "" "" "" Jumlah Cerai Talak di Kemantren Tegalrejo Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh pihak suami (Pemohon) terhadap istri (Termohon) kasus 10.0 Non Prioritas 34.71.01 - 28070 "" "" "" Jumlah Cerai Talak di Kemantren Jetis Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh pihak suami (Pemohon) terhadap istri (Termohon) kasus 6.0 Non Prioritas 34.71.02 - 28071 "" "" "" Jumlah Cerai Talak di Kemantren Gondokusuman Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh pihak suami (Pemohon) terhadap istri (Termohon) kasus 13.0 Non Prioritas 34.71.03 - 28072 "" "" "" Jumlah Cerai Talak di Kemantren Danurejan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh pihak suami (Pemohon) terhadap istri (Termohon) kasus 6.0 Non Prioritas 34.71.04 - 28073 "" "" "" Jumlah Cerai Talak di Kemantren Gedongtengen Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh pihak suami (Pemohon) terhadap istri (Termohon) kasus 8.0 Non Prioritas 34.71.05 - 28074 "" "" "" Jumlah Cerai Talak di Kemantren Ngampilan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh pihak suami (Pemohon) terhadap istri (Termohon) kasus 3.0 Non Prioritas 34.71.06 - 28075 "" "" "" Jumlah Cerai Talak di Kemantren Wirobrajan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh pihak suami (Pemohon) terhadap istri (Termohon) kasus 4.0 Non Prioritas 34.71.07 - 28076 "" "" "" Jumlah Cerai Talak di Kemantren Mantrijeron Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh pihak suami (Pemohon) terhadap istri (Termohon) kasus 10.0 Non Prioritas 34.71.08 - 28077 "" "" "" Jumlah Cerai Talak di Kemantren Kraton Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh pihak suami (Pemohon) terhadap istri (Termohon) kasus 5.0 Non Prioritas 34.71.09 - 28078 "" "" "" Jumlah Cerai Talak di Kemantren Gondomanan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh pihak suami (Pemohon) terhadap istri (Termohon) kasus 4.0 Non Prioritas 34.71.03 - 28079 "" "" "" Jumlah Cerai Talak di Kemantren Pakualaman Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh pihak suami (Pemohon) terhadap istri (Termohon) kasus 4.0 Non Prioritas 34.71.11 - 28080 "" "" "" Jumlah Cerai Talak di Kemantren Mergangsan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh pihak suami (Pemohon) terhadap istri (Termohon) kasus 15.0 Non Prioritas 34.71.12 - 28081 "" "" "" Jumlah Cerai Talak di Kemantren Umbulharjo Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh pihak suami (Pemohon) terhadap istri (Termohon) kasus 29.0 Non Prioritas 34.71.13 - 28082 "" "" "" Jumlah Cerai Talak di Kemantren Kotagede Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh pihak suami (Pemohon) terhadap istri (Termohon) kasus 12.0 Non Prioritas 34.71.14 - 28083 "" "" "" Jumlah Cerai Gugat di Kemantren Tegalrejo Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh istri (Penggugat) terhadap suami (Tergugat) kasus 39.0 Non Prioritas 34.71.01 - 28084 "" "" "" Jumlah Cerai Gugat di Kemantren Jetis Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh istri (Penggugat) terhadap suami (Tergugat) kasus 32.0 Non Prioritas 34.71.02 - 28085 "" "" "" Jumlah Cerai Gugat di Kemantren Gondokusuman Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh istri (Penggugat) terhadap suami (Tergugat) kasus 48.0 Non Prioritas 34.71.03 - 28086 "" "" "" Jumlah Cerai Gugat di Kemantren Danurejan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh istri (Penggugat) terhadap suami (Tergugat) kasus 28.0 Non Prioritas 34.71.04 - 28087 "" "" "" Jumlah Cerai Gugat di Kemantren Gedongtengen Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh istri (Penggugat) terhadap suami (Tergugat) kasus 24.0 Non Prioritas 34.71.05 - 28088 "" "" "" Jumlah Cerai Gugat di Kemantren Ngampilan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh istri (Penggugat) terhadap suami (Tergugat) kasus 17.0 Non Prioritas 34.71.06 - 28089 "" "" "" Jumlah Cerai Gugat di Kemantren Wirobrajan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh istri (Penggugat) terhadap suami (Tergugat) kasus 28.0 Non Prioritas 34.71.07 - 28090 "" "" "" Jumlah Cerai Gugat di Kemantren Mantrijeron Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh istri (Penggugat) terhadap suami (Tergugat) kasus 38.0 Non Prioritas 34.71.08 - 28091 "" "" "" Jumlah Cerai Gugat di Kemantren Kraton Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh istri (Penggugat) terhadap suami (Tergugat) kasus 21.0 Non Prioritas 34.71.09 - 28092 "" "" "" Jumlah Cerai Gugat di Kemantren Gondomanan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh istri (Penggugat) terhadap suami (Tergugat) kasus 21.0 Non Prioritas 34.71.03 - 28093 "" "" "" Jumlah Cerai Gugat di Kemantren Pakualaman Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh istri (Penggugat) terhadap suami (Tergugat) kasus 14.0 Non Prioritas 34.71.11 - 28094 "" "" "" Jumlah Cerai Gugat di Kemantren Mergangsan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh istri (Penggugat) terhadap suami (Tergugat) kasus 51.0 Non Prioritas 34.71.12 - 28095 "" "" "" Jumlah Cerai Gugat di Kemantren Umbulharjo Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh istri (Penggugat) terhadap suami (Tergugat) kasus 73.0 Non Prioritas 34.71.13 - 28096 "" "" "" Jumlah Cerai Gugat di Kemantren Kotagede Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA perceraian yang diajukan oleh istri (Penggugat) terhadap suami (Tergugat) kasus 35.0 Non Prioritas 34.71.14 - 28097 "" "" "" Jumlah Hakim Ketua Laki-Laki di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28098 "" "" "" Jumlah Hakim Ketua Perempuan di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" orang 1.0 Non Prioritas - - 28099 "" "" "" Jumlah Hakim Wakil Ketua Laki-Laki di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" orang 1.0 Non Prioritas - - 28100 "" "" "" Jumlah Hakim Wakil Ketua Perempuan di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28101 "" "" "" Jumlah Hakim Anggota Laki-Laki di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" orang 1.0 Non Prioritas - - 28102 "" "" "" Jumlah Hakim Anggota Perempuan di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" orang 3.0 Non Prioritas - - 28103 "" "" "" Jumlah Kasus Perceraian Gugat yang Diputuskan di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA Keseluruhan kasus perceraian gugat yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama di wilayah Kota Yogyakarta, sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada periode waktu bulanan. kasus 477.0 Non Prioritas - - 28104 "" "" "" Jumlah Kasus Perceraian Talak yang Diputuskan di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA Keseluruhan kasus perceraian guga talak yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama di wilayah Kota Yogyakarta, sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada periode waktu bulanan. kasus 140.0 Non Prioritas - - 28105 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia <12 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Tegalrejo Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 28106 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia <12 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Jetis Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 28107 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia <12 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Gondokusuman Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 28108 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia <12 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Danurejan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 28109 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia <12 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Gedongtengen Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 28110 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia <12 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Ngampilan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 28111 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia <12 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Wirobrajan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 28112 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia <12 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Mantrijeron Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 28113 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia <12 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Kraton Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 28114 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia <12 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Gondomanan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 28115 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia <12 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Pakualaman Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 28116 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia <12 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Mergangsan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 28117 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia <12 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Umbulharjo Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 28118 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia <12 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Kotagede Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 28119 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 12-14 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Tegalrejo Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.01 - 28120 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 12-14 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Jetis Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.02 - 28121 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 12-14 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Gondokusuman Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 28122 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 12-14 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Danurejan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 28123 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 12-14 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Gedongtengen Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 28124 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 12-14 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Ngampilan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.06 - 28125 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 12-14 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Wirobrajan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.07 - 28126 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 12-14 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Mantrijeron Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.08 - 28127 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 12-14 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Kraton Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 28128 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 12-14 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Gondomanan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 28129 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 12-14 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Pakualaman Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 28130 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 12-14 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Mergangsan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 28131 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 12-14 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Umbulharjo Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.13 - 28132 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 12-14 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Kotagede Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.14 - 28133 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 15-17 Tahun di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 21.0 Non Prioritas - - 28134 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 15-17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Tegalrejo Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 28135 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 15-17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Jetis Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 2.0 Non Prioritas 34.71.02 - 28136 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 15-17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Gondokusuman Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 28137 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 15-17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Danurejan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 1.0 Non Prioritas 34.71.04 - 28138 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 15-17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Gedongtengen Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.05 - 28139 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 15-17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Ngampilan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 28140 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 15-17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Wirobrajan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 3.0 Non Prioritas 34.71.07 - 28141 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 15-17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Mantrijeron Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 28142 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 15-17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Kraton Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.09 - 28143 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 15-17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Gondomanan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 4.0 Non Prioritas 34.71.03 - 28144 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 15-17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Pakualaman Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.11 - 28145 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 15-17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Mergangsan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 28146 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 15-17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Umbulharjo Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 5.0 Non Prioritas 34.71.13 - 28147 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia 15-17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Kotagede Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 2.0 Non Prioritas 34.71.14 - 28148 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia >17 Tahun di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 16.0 Non Prioritas - - 28149 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia >17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Tegalrejo Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 2.0 Non Prioritas 34.71.01 - 28150 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia >17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Jetis Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 1.0 Non Prioritas 34.71.02 - 28151 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia >17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Gondokusuman Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.03 - 28152 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia >17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Danurejan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.04 - 28153 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia >17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Gedongtengen Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 4.0 Non Prioritas 34.71.05 - 28154 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia >17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Ngampilan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 1.0 Non Prioritas 34.71.06 - 28155 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia >17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Wirobrajan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 1.0 Non Prioritas 34.71.07 - 28156 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia >17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Mantrijeron Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 1.0 Non Prioritas 34.71.08 - 28157 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia >17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Kraton Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 1.0 Non Prioritas 34.71.09 - 28158 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia >17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Gondomanan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 1.0 Non Prioritas 34.71.03 - 28159 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia >17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Pakualaman Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 1.0 Non Prioritas 34.71.11 - 28160 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia >17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Mergangsan Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 0.0 Non Prioritas 34.71.12 - 28161 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia >17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Umbulharjo Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 1.0 Non Prioritas 34.71.13 - 28162 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin Usia >17 Tahun di Pengadilan Agama Kemantren Kotagede Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA "" putusan 2.0 Non Prioritas 34.71.14 - 28163 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Pengadilan Negeri Yogyakarta Total jumlah perkara perdata dan pidana biasa yang diterima pengadilan dalam periode tertentu. perkara 419.0 Non Prioritas - - 28164 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Sisa bulan lalu Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 63.0 Non Prioritas - - 28165 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Sisa Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta Jumlah Perkara Biasa Sisa tahun sebelumnya perkara 61.0 Non Prioritas - - 28166 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Sisa Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 57.0 Non Prioritas - - 28167 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Sisa Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 53.0 Non Prioritas - - 28168 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Sisa Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 50.0 Non Prioritas - - 28169 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Sisa Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 45.0 Non Prioritas - - 28170 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Sisa Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 56.0 Non Prioritas - - 28171 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Sisa Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 59.0 Non Prioritas - - 28172 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Sisa Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 53.0 Non Prioritas - - 28173 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Sisa Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 66.0 Non Prioritas - - 28174 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Sisa Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 76.0 Non Prioritas - - 28175 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Sisa Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 77.0 Non Prioritas - - 28176 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Sisa Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 82.0 Non Prioritas - - 28177 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Masuk Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 419.0 Non Prioritas - - 28178 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Masuk Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 27.0 Non Prioritas - - 28179 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Masuk Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 17.0 Non Prioritas - - 28180 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Masuk Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 35.0 Non Prioritas - - 28181 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Masuk Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 22.0 Non Prioritas - - 28182 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Masuk Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 27.0 Non Prioritas - - 28183 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Masuk Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 37.0 Non Prioritas - - 28184 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Masuk Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 45.0 Non Prioritas - - 28185 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Masuk Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 32.0 Non Prioritas - - 28186 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Masuk Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 40.0 Non Prioritas - - 28187 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Masuk Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 48.0 Non Prioritas - - 28188 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Masuk Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 45.0 Non Prioritas - - 28189 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Masuk Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 44.0 Non Prioritas - - 28190 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan ini Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1154.0 Non Prioritas - - 28191 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan Januari Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 6.0 Non Prioritas - - 28192 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan Februari Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 5.0 Non Prioritas - - 28193 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan Maret Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 22.0 Non Prioritas - - 28194 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan April Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 13.0 Non Prioritas - - 28195 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan Mei Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 9.0 Non Prioritas - - 28196 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan Juni Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 25.0 Non Prioritas - - 28197 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan Juli Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 14.0 Non Prioritas - - 28198 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan Agustus Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 10.0 Non Prioritas - - 28199 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan September Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 9.0 Non Prioritas - - 28200 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan Oktober Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 17.0 Non Prioritas - - 28201 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan November Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 17.0 Non Prioritas - - 28202 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Bulan Desember Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta "" perkara 19.0 Non Prioritas - - 28203 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 333.0 Non Prioritas - - 28204 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 20.0 Non Prioritas - - 28205 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 21.0 Non Prioritas - - 28206 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 36.0 Non Prioritas - - 28207 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 23.0 Non Prioritas - - 28208 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 26.0 Non Prioritas - - 28209 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 17.0 Non Prioritas - - 28210 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 39.0 Non Prioritas - - 28211 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 31.0 Non Prioritas - - 28212 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 34.0 Non Prioritas - - 28213 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 23.0 Non Prioritas - - 28214 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 36.0 Non Prioritas - - 28215 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 27.0 Non Prioritas - - 28216 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28217 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28218 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28219 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28220 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28221 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28222 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28223 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28224 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28225 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28226 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28227 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28228 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28229 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 67.0 Non Prioritas - - 28230 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 5.0 Non Prioritas - - 28231 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 7.0 Non Prioritas - - 28232 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28233 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28234 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas - - 28235 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas - - 28236 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 9.0 Non Prioritas - - 28237 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas - - 28238 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 7.0 Non Prioritas - - 28239 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas - - 28240 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 14.0 Non Prioritas - - 28241 "" "" "" Jumlah Perkara Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 8.0 Non Prioritas - - 28242 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Pengadilan Negeri Yogyakarta Jumlah terdakwa dalam perkara pidana umum. orang 1802.0 Non Prioritas - - 28243 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Sisa bulan lalu Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 1802.0 Non Prioritas - - 28244 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Sisa Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 133.0 Non Prioritas - - 28245 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Sisa Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 117.0 Non Prioritas - - 28246 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Sisa Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 133.0 Non Prioritas - - 28247 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Sisa Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 107.0 Non Prioritas - - 28248 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Sisa Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 118.0 Non Prioritas - - 28249 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Sisa Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 126.0 Non Prioritas - - 28250 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Sisa Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 176.0 Non Prioritas - - 28251 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Sisa Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 176.0 Non Prioritas - - 28252 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Sisa Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 159.0 Non Prioritas - - 28253 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Sisa Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 207.0 Non Prioritas - - 28254 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Sisa Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 183.0 Non Prioritas - - 28255 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Sisa Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 167.0 Non Prioritas - - 28256 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Masuk Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 467.0 Non Prioritas - - 28257 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Masuk Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 34.0 Non Prioritas - - 28258 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Masuk Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 17.0 Non Prioritas - - 28259 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Masuk Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 17.0 Non Prioritas - - 28260 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Masuk Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 20.0 Non Prioritas - - 28261 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Masuk Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 33.0 Non Prioritas - - 28262 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Masuk Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 40.0 Non Prioritas - - 28263 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Masuk Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 61.0 Non Prioritas - - 28264 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Masuk Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 33.0 Non Prioritas - - 28265 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Masuk Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 44.0 Non Prioritas - - 28266 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Masuk Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 63.0 Non Prioritas - - 28267 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Masuk Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 49.0 Non Prioritas - - 28268 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Masuk Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 56.0 Non Prioritas - - 28269 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Bulan ini Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 2269.0 Non Prioritas - - 28270 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 167.0 Non Prioritas - - 28271 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 134.0 Non Prioritas - - 28272 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 150.0 Non Prioritas - - 28273 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 127.0 Non Prioritas - - 28274 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 151.0 Non Prioritas - - 28275 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 166.0 Non Prioritas - - 28276 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 237.0 Non Prioritas - - 28277 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 209.0 Non Prioritas - - 28278 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 203.0 Non Prioritas - - 28279 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 270.0 Non Prioritas - - 28280 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 232.0 Non Prioritas - - 28281 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 223.0 Non Prioritas - - 28282 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 393.0 Non Prioritas - - 28283 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 26.0 Non Prioritas - - 28284 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 17.0 Non Prioritas - - 28285 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 14.0 Non Prioritas - - 28286 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 18.0 Non Prioritas - - 28287 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 26.0 Non Prioritas - - 28288 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 30.0 Non Prioritas - - 28289 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 58.0 Non Prioritas - - 28290 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 26.0 Non Prioritas - - 28291 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 41.0 Non Prioritas - - 28292 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 46.0 Non Prioritas - - 28293 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 43.0 Non Prioritas - - 28294 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 48.0 Non Prioritas - - 28295 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 28296 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28297 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28298 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28299 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28300 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28301 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28302 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 28303 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28304 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28305 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28306 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28307 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Bebas Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28308 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 71.0 Non Prioritas - - 28309 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas - - 28310 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas - - 28311 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 28312 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas - - 28313 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas - - 28314 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas - - 28315 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 11.0 Non Prioritas - - 28316 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas - - 28317 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas - - 28318 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas - - 28319 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 15.0 Non Prioritas - - 28320 "" "" "" Jumlah Terdakwa Biasa Yang mendapatkan putusan Banding Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas - - 28321 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Pengadilan Negeri Yogyakarta Perkara yang diklasifikasi sebagai pelanggaran (bukan kejahatan). perkara 9506.0 Non Prioritas - - 28322 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Masuk Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 9506.0 Non Prioritas - - 28323 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Masuk Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 166.0 Non Prioritas - - 28324 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Masuk Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 545.0 Non Prioritas - - 28325 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Masuk Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1072.0 Non Prioritas - - 28326 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Masuk Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 310.0 Non Prioritas - - 28327 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Masuk Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 243.0 Non Prioritas - - 28328 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Masuk Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 533.0 Non Prioritas - - 28329 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Masuk Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 958.0 Non Prioritas - - 28330 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Masuk Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 3331.0 Non Prioritas - - 28331 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Masuk Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 423.0 Non Prioritas - - 28332 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Masuk Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 609.0 Non Prioritas - - 28333 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Masuk Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 751.0 Non Prioritas - - 28334 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Masuk Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 565.0 Non Prioritas - - 28335 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Bulan ini Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 9506.0 Non Prioritas - - 28336 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 166.0 Non Prioritas - - 28337 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 545.0 Non Prioritas - - 28338 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1072.0 Non Prioritas - - 28339 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 310.0 Non Prioritas - - 28340 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 243.0 Non Prioritas - - 28341 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 533.0 Non Prioritas - - 28342 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 958.0 Non Prioritas - - 28343 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 3331.0 Non Prioritas - - 28344 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 423.0 Non Prioritas - - 28345 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 609.0 Non Prioritas - - 28346 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 751.0 Non Prioritas - - 28347 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 565.0 Non Prioritas - - 28348 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 9506.0 Non Prioritas - - 28349 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 166.0 Non Prioritas - - 28350 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 545.0 Non Prioritas - - 28351 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1072.0 Non Prioritas - - 28352 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 310.0 Non Prioritas - - 28353 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 243.0 Non Prioritas - - 28354 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 533.0 Non Prioritas - - 28355 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 958.0 Non Prioritas - - 28356 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 3331.0 Non Prioritas - - 28357 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 423.0 Non Prioritas - - 28358 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 609.0 Non Prioritas - - 28359 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 751.0 Non Prioritas - - 28360 "" "" "" Jumlah Perkara Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 565.0 Non Prioritas - - 28361 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Pengadilan Negeri Yogyakarta Jumlah terdakwa yang diproses atas pelanggaran hukum. orang 9506.0 Non Prioritas - - 28362 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Masuk Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 135.0 Non Prioritas - - 28363 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Masuk Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas - - 28364 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Masuk Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 28365 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Masuk Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas - - 28366 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Masuk Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas - - 28367 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Masuk Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 10.0 Non Prioritas - - 28368 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Masuk Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 25.0 Non Prioritas - - 28369 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Masuk Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 28.0 Non Prioritas - - 28370 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Masuk Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 28.0 Non Prioritas - - 28371 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Masuk Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas - - 28372 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Masuk Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas - - 28373 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Masuk Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 11.0 Non Prioritas - - 28374 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Masuk Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas - - 28375 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Bulan ini Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 135.0 Non Prioritas - - 28376 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas - - 28377 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 28378 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas - - 28379 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas - - 28380 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 10.0 Non Prioritas - - 28381 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 25.0 Non Prioritas - - 28382 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 28.0 Non Prioritas - - 28383 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 28.0 Non Prioritas - - 28384 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas - - 28385 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas - - 28386 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 11.0 Non Prioritas - - 28387 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas - - 28388 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 135.0 Non Prioritas - - 28389 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas - - 28390 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 28391 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas - - 28392 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas - - 28393 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 10.0 Non Prioritas - - 28394 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 25.0 Non Prioritas - - 28395 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 28.0 Non Prioritas - - 28396 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 28.0 Non Prioritas - - 28397 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas - - 28398 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas - - 28399 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 11.0 Non Prioritas - - 28400 "" "" "" Jumlah Terdakwa Pelanggaran Yang mendapatkan putusan Terima pidana Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas - - 28401 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Perkara perdata yang diajukan melalui gugatan. perkara 170.0 Non Prioritas - - 28402 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sisa bulan lalu Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 61.0 Non Prioritas - - 28403 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sisa Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 48.0 Non Prioritas - - 28404 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sisa Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 49.0 Non Prioritas - - 28405 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sisa Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 49.0 Non Prioritas - - 28406 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sisa Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 54.0 Non Prioritas - - 28407 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sisa Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 44.0 Non Prioritas - - 28408 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sisa Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 48.0 Non Prioritas - - 28409 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sisa Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 41.0 Non Prioritas - - 28410 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sisa Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 44.0 Non Prioritas - - 28411 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sisa Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 46.0 Non Prioritas - - 28412 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sisa Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 49.0 Non Prioritas - - 28413 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sisa Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 56.0 Non Prioritas - - 28414 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sisa Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 61.0 Non Prioritas - - 28415 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Masuk Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 170.0 Non Prioritas - - 28416 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Masuk Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 16.0 Non Prioritas - - 28417 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Masuk Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 10.0 Non Prioritas - - 28418 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Masuk Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 12.0 Non Prioritas - - 28419 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Masuk Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 10.0 Non Prioritas - - 28420 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Masuk Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 11.0 Non Prioritas - - 28421 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Masuk Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 20.0 Non Prioritas - - 28422 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Masuk Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 15.0 Non Prioritas - - 28423 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Masuk Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 10.0 Non Prioritas - - 28424 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Masuk Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 17.0 Non Prioritas - - 28425 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Masuk Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 15.0 Non Prioritas - - 28426 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Masuk Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 22.0 Non Prioritas - - 28427 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Masuk Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 12.0 Non Prioritas - - 28428 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Bulan ini Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 759.0 Non Prioritas - - 28429 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 64.0 Non Prioritas - - 28430 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 59.0 Non Prioritas - - 28431 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 61.0 Non Prioritas - - 28432 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 64.0 Non Prioritas - - 28433 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 55.0 Non Prioritas - - 28434 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 68.0 Non Prioritas - - 28435 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 56.0 Non Prioritas - - 28436 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 54.0 Non Prioritas - - 28437 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 63.0 Non Prioritas - - 28438 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 64.0 Non Prioritas - - 28439 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 78.0 Non Prioritas - - 28440 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 73.0 Non Prioritas - - 28441 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Yang Diputus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 163.0 Non Prioritas - - 28442 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Yang Diputus Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 20.0 Non Prioritas - - 28443 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Yang Diputus Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 11.0 Non Prioritas - - 28444 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Yang Diputus Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 12.0 Non Prioritas - - 28445 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Yang Diputus Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 6.0 Non Prioritas - - 28446 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Yang Diputus Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 18.0 Non Prioritas - - 28447 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Yang Diputus Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 16.0 Non Prioritas - - 28448 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Yang Diputus Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 22.0 Non Prioritas - - 28449 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Yang Diputus Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 10.0 Non Prioritas - - 28450 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Yang Diputus Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 13.0 Non Prioritas - - 28451 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Yang Diputus Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 13.0 Non Prioritas - - 28452 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Yang Diputus Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 13.0 Non Prioritas - - 28453 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Yang Diputus Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 9.0 Non Prioritas - - 28454 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Banding Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 30.0 Non Prioritas - - 28455 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Banding Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 5.0 Non Prioritas - - 28456 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Banding Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28457 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Banding Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas - - 28458 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Banding Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28459 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Banding Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 6.0 Non Prioritas - - 28460 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Banding Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas - - 28461 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Banding Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28462 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Banding Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas - - 28463 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Banding Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas - - 28464 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Banding Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas - - 28465 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Banding Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas - - 28466 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Banding Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28467 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Kasasi Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 27.0 Non Prioritas - - 28468 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28469 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28470 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas - - 28471 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28472 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas - - 28473 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28474 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas - - 28475 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas - - 28476 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas - - 28477 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas - - 28478 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas - - 28479 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28480 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum PK Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 9.0 Non Prioritas - - 28481 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum PK Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28482 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum PK Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28483 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum PK Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28484 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum PK Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28485 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum PK Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28486 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum PK Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28487 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum PK Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28488 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum PK Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28489 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum PK Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28490 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum PK Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28491 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum PK Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28492 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan dengan Upaya Hukum PK Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28493 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Yogyakarta Perkara perdata ringan yang diproses melalui mekanisme gugatan sederhana. perkara 9.0 Non Prioritas - - 28494 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Sisa bulan lalu Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28495 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Sisa Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28496 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Sisa Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28497 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Sisa Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28498 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Sisa Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28499 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Sisa Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28500 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Sisa Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28501 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Sisa Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28502 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Sisa Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28503 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Sisa Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28504 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Sisa Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28505 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Sisa Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28506 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Sisa Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28507 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Masuk Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 9.0 Non Prioritas - - 28508 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Masuk Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28509 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Masuk Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28510 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Masuk Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28511 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Masuk Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28512 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Masuk Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28513 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Masuk Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28514 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Masuk Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28515 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Masuk Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28516 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Masuk Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28517 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Masuk Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28518 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Masuk Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28519 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Masuk Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28520 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Bulan ini Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 16.0 Non Prioritas - - 28521 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28522 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28523 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas - - 28524 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28525 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas - - 28526 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28527 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28528 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28529 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28530 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28531 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28532 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28533 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Yang Diputus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 10.0 Non Prioritas - - 28534 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Yang Diputus Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28535 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Yang Diputus Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28536 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Yang Diputus Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28537 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Yang Diputus Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28538 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Yang Diputus Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28539 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Yang Diputus Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28540 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Yang Diputus Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28541 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Yang Diputus Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28542 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Yang Diputus Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28543 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Yang Diputus Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28544 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Yang Diputus Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28545 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana Yang Diputus Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28546 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Banding Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28547 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Banding Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28548 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Banding Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28549 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Banding Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28550 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Banding Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28551 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Banding Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28552 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Banding Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28553 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Banding Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28554 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Banding Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28555 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum (keberatan) Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28556 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Banding Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28557 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Banding Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28558 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Banding Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28559 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Kasasi Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28560 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28561 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28562 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28563 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28564 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28565 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28566 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28567 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28568 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28569 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28570 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28571 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28572 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum PK Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28573 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum PK Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28574 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum PK Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28575 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum PK Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28576 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum PK Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28577 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum PK Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28578 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum PK Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28579 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum PK Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28580 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum PK Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28581 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum PK Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28582 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum PK Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28583 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum PK Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28584 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana dengan Upaya Hukum PK Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28585 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Pengadilan Negeri Yogyakarta Perkara yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. perkara 103.0 Non Prioritas - - 28586 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Sisa bulan lalu Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 20.0 Non Prioritas - - 28587 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Sisa Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 20.0 Non Prioritas - - 28588 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Sisa Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 9.0 Non Prioritas - - 28589 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Sisa Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas - - 28590 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Sisa Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 5.0 Non Prioritas - - 28591 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Sisa Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 13.0 Non Prioritas - - 28592 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Sisa Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 12.0 Non Prioritas - - 28593 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Sisa Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 13.0 Non Prioritas - - 28594 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Sisa Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas - - 28595 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Sisa Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 11.0 Non Prioritas - - 28596 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Sisa Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 10.0 Non Prioritas - - 28597 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Sisa Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 51.0 Non Prioritas - - 28598 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Sisa Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 46.0 Non Prioritas - - 28599 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Masuk Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 83.0 Non Prioritas - - 28600 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Masuk Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28601 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Masuk Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas - - 28602 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Masuk Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28603 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Masuk Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 9.0 Non Prioritas - - 28604 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Masuk Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28605 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Masuk Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 13.0 Non Prioritas - - 28606 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Masuk Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28607 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Masuk Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 10.0 Non Prioritas - - 28608 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Masuk Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28609 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Masuk Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 41.0 Non Prioritas - - 28610 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Masuk Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28611 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Masuk Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28612 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Bulan ini Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 103.0 Non Prioritas - - 28613 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 20.0 Non Prioritas - - 28614 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 13.0 Non Prioritas - - 28615 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 5.0 Non Prioritas - - 28616 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 14.0 Non Prioritas - - 28617 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 14.0 Non Prioritas - - 28618 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 25.0 Non Prioritas - - 28619 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 13.0 Non Prioritas - - 28620 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 14.0 Non Prioritas - - 28621 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 12.0 Non Prioritas - - 28622 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 51.0 Non Prioritas - - 28623 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 52.0 Non Prioritas - - 28624 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 48.0 Non Prioritas - - 28625 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Cabut Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28626 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Cabut Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28627 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Cabut Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28628 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Cabut Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28629 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Cabut Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28630 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Cabut Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28631 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Cabut Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28632 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Cabut Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28633 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Cabut Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28634 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Cabut Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28635 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Cabut Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28636 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Cabut Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28637 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Cabut Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28638 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Yogyakarta Total terdakwa dalam perkara tipikor. orang 0.0 Non Prioritas - - 28639 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Yang Diputus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 101.0 Non Prioritas - - 28640 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Yang Diputus Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 11.0 Non Prioritas - - 28641 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Yang Diputus Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 9.0 Non Prioritas - - 28642 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Yang Diputus Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28643 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Yang Diputus Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28644 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Yang Diputus Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28645 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Yang Diputus Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 12.0 Non Prioritas - - 28646 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Yang Diputus Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 9.0 Non Prioritas - - 28647 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Yang Diputus Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas - - 28648 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Yang Diputus Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28649 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Yang Diputus Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28650 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Yang Diputus Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 6.0 Non Prioritas - - 28651 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI Yang Diputus Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 46.0 Non Prioritas - - 28652 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum Kasasi Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 52.0 Non Prioritas - - 28653 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28654 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas - - 28655 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28656 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28657 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28658 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 8.0 Non Prioritas - - 28659 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28660 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28661 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28662 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28663 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28664 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 34.0 Non Prioritas - - 28665 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum PK Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28666 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum PK Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28667 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum PK Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28668 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum PK Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28669 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum PK Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28670 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum PK Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28671 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum PK Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28672 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum PK Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28673 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum PK Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28674 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum PK Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28675 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum PK Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28676 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum PK Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28677 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Gugatan PHI dengan Upaya Hukum PK Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28678 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Yogyakarta Perkara perdata berupa permohonan (voluntair). perkara 1160.0 Non Prioritas - - 28679 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Sisa bulan lalu Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 34.0 Non Prioritas - - 28680 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Sisa Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 21.0 Non Prioritas - - 28681 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Sisa Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 23.0 Non Prioritas - - 28682 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Sisa Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas - - 28683 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Sisa Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 20.0 Non Prioritas - - 28684 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Sisa Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 24.0 Non Prioritas - - 28685 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Sisa Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 30.0 Non Prioritas - - 28686 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Sisa Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 33.0 Non Prioritas - - 28687 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Sisa Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 21.0 Non Prioritas - - 28688 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Sisa Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 49.0 Non Prioritas - - 28689 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Sisa Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 18.0 Non Prioritas - - 28690 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Sisa Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 39.0 Non Prioritas - - 28691 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Sisa Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 34.0 Non Prioritas - - 28692 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Masuk Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 844.0 Non Prioritas - - 28693 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Masuk Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 62.0 Non Prioritas - - 28694 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Masuk Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 69.0 Non Prioritas - - 28695 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Masuk Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 63.0 Non Prioritas - - 28696 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Masuk Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 29.0 Non Prioritas - - 28697 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Masuk Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 66.0 Non Prioritas - - 28698 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Masuk Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 56.0 Non Prioritas - - 28699 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Masuk Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 72.0 Non Prioritas - - 28700 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Masuk Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 70.0 Non Prioritas - - 28701 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Masuk Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 102.0 Non Prioritas - - 28702 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Masuk Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 79.0 Non Prioritas - - 28703 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Masuk Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 95.0 Non Prioritas - - 28704 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Masuk Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 81.0 Non Prioritas - - 28705 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Bulan ini Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1160.0 Non Prioritas - - 28706 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 83.0 Non Prioritas - - 28707 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 92.0 Non Prioritas - - 28708 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 67.0 Non Prioritas - - 28709 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 49.0 Non Prioritas - - 28710 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 90.0 Non Prioritas - - 28711 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 86.0 Non Prioritas - - 28712 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 105.0 Non Prioritas - - 28713 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 91.0 Non Prioritas - - 28714 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 151.0 Non Prioritas - - 28715 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 97.0 Non Prioritas - - 28716 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 134.0 Non Prioritas - - 28717 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 115.0 Non Prioritas - - 28718 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Yang Diputus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 807.0 Non Prioritas - - 28719 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Yang Diputus Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 45.0 Non Prioritas - - 28720 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Yang Diputus Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 61.0 Non Prioritas - - 28721 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Yang Diputus Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 79.0 Non Prioritas - - 28722 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Yang Diputus Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 21.0 Non Prioritas - - 28723 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Yang Diputus Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 63.0 Non Prioritas - - 28724 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Yang Diputus Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 50.0 Non Prioritas - - 28725 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Yang Diputus Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 68.0 Non Prioritas - - 28726 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Yang Diputus Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 81.0 Non Prioritas - - 28727 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Yang Diputus Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 75.0 Non Prioritas - - 28728 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Yang Diputus Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 106.0 Non Prioritas - - 28729 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Yang Diputus Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 75.0 Non Prioritas - - 28730 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan Yang Diputus Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 83.0 Non Prioritas - - 28731 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum Kasasi Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28732 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28733 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28734 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28735 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28736 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28737 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28738 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28739 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28740 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28741 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28742 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28743 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum Kasasi Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28744 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum PK Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28745 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum PK Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28746 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum PK Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28747 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum PK Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28748 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum PK Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28749 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum PK Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28750 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum PK Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28751 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum PK Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28752 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum PK Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28753 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum PK Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28754 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum PK Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28755 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum PK Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28756 "" "" "" Jumlah Perkara Perdata Permohonan dengan Upaya Hukum PK Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28757 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Yogyakarta Perkara tipikor yang masuk pengadilan. perkara 88.0 Non Prioritas - - 28758 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Sisa bulan lalu Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas - - 28759 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas - - 28760 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas - - 28761 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 6.0 Non Prioritas - - 28762 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 5.0 Non Prioritas - - 28763 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 5.0 Non Prioritas - - 28764 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 11.0 Non Prioritas - - 28765 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 9.0 Non Prioritas - - 28766 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 7.0 Non Prioritas - - 28767 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 7.0 Non Prioritas - - 28768 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 6.0 Non Prioritas - - 28769 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 7.0 Non Prioritas - - 28770 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 14.0 Non Prioritas - - 28771 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Masuk Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 27.0 Non Prioritas - - 28772 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28773 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28774 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas - - 28775 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28776 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28777 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 7.0 Non Prioritas - - 28778 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28779 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28780 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas - - 28781 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28782 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 4.0 Non Prioritas - - 28783 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 7.0 Non Prioritas - - 28784 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Bulan ini Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 129.0 Non Prioritas - - 28785 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 5.0 Non Prioritas - - 28786 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 6.0 Non Prioritas - - 28787 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 9.0 Non Prioritas - - 28788 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 5.0 Non Prioritas - - 28789 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 6.0 Non Prioritas - - 28790 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 18.0 Non Prioritas - - 28791 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 9.0 Non Prioritas - - 28792 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 7.0 Non Prioritas - - 28793 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 10.0 Non Prioritas - - 28794 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 6.0 Non Prioritas - - 28795 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 11.0 Non Prioritas - - 28796 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 21.0 Non Prioritas - - 28797 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 16.0 Non Prioritas - - 28798 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28799 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28800 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28801 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28802 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28803 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28804 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28805 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28806 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas - - 28807 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28808 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas - - 28809 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28810 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28811 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28812 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28813 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28814 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28815 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28816 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28817 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28818 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28819 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28820 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28821 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28822 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28823 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 11.0 Non Prioritas - - 28824 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28825 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28826 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28827 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28828 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28829 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28830 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28831 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 3.0 Non Prioritas - - 28832 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 1.0 Non Prioritas - - 28833 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28834 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 2.0 Non Prioritas - - 28835 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28836 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28837 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28838 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28839 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28840 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28841 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28842 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28843 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28844 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28845 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28846 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28847 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28848 "" "" "" Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" perkara 0.0 Non Prioritas - - 28849 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Sisa bulan lalu Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas - - 28850 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas - - 28851 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas - - 28852 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 6.0 Non Prioritas - - 28853 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas - - 28854 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 5.0 Non Prioritas - - 28855 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 12.0 Non Prioritas - - 28856 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 9.0 Non Prioritas - - 28857 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas - - 28858 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas - - 28859 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 6.0 Non Prioritas - - 28860 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas - - 28861 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Sisa Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas - - 28862 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Masuk Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 29.0 Non Prioritas - - 28863 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas - - 28864 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28865 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas - - 28866 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28867 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 28868 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas - - 28869 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28870 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28871 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas - - 28872 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28873 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas - - 28874 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Masuk Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas - - 28875 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Bulan ini Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 29.0 Non Prioritas - - 28876 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas - - 28877 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28878 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas - - 28879 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28880 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 28881 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas - - 28882 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28883 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28884 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas - - 28885 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28886 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas - - 28887 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas - - 28888 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 17.0 Non Prioritas - - 28889 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 28890 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28891 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 28892 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 28893 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 28894 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 28895 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas - - 28896 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas - - 28897 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 4.0 Non Prioritas - - 28898 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 28899 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas - - 28900 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28901 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28902 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28903 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28904 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28905 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28906 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28907 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28908 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28909 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28910 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28911 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28912 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28913 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Bebas Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28914 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 11.0 Non Prioritas - - 28915 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28916 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28917 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 28918 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 28919 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28920 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas - - 28921 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 28922 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas - - 28923 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 1.0 Non Prioritas - - 28924 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28925 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 2.0 Non Prioritas - - 28926 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Banding Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28927 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28928 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan Januari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28929 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan Februari Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28930 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan Maret Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28931 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan April Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28932 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan Mei Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28933 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan Juni Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28934 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan Juli Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28935 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan Agustus Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28936 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan September Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28937 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan Oktober Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28938 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan November Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28939 "" "" "" Jumlah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi dengan Upaya Hukum Grasi Bulan Desember Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 28940 "" "" "" Jumlah Hakim Karir di Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Yogyakarta Keseluruhan hakim karir yang bertugas di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 18.0 Non Prioritas - - 28941 "" "" "" Jumlah Hakim Karir Laki-Laki di Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 10.0 Non Prioritas - - 28942 "" "" "" Jumlah Hakim Karir Perempuan di Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 8.0 Non Prioritas - - 28943 "" "" "" Jumlah Hakim Ad Hoc di Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Yogyakarta Keseluruhan hakim Ad Hoc yang bertugas di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 10.0 Non Prioritas - - 28944 "" "" "" Jumlah Hakim Ad Hoc Laki-Laki di Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 7.0 Non Prioritas - - 28945 "" "" "" Jumlah Hakim Ad Hoc Perempuan di Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Yogyakarta "" orang 3.0 Non Prioritas - - 28946 "" "" "" Jumlah Kasus Perceraian yang Diputuskan di Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Yogyakarta Keseluruhan kasus perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri di wilayah Kota Yogyakarta, sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta pada periode waktu bulanan. kasus 44.0 Non Prioritas - - 28947 "" "" "" Jumlah Kasus Perceraian yang Diputuskan di Pengadilan Negeri Penggugat Laki-Laki Pengadilan Negeri Yogyakarta "" kasus 15.0 Non Prioritas - - 28948 "" "" "" Jumlah Kasus Perceraian yang Diputuskan di Pengadilan Negeri Penggugat Perempuan Pengadilan Negeri Yogyakarta "" permohonan 29.0 Non Prioritas - - 28949 "" "" "" Jumlah Permohonan Pembatal Perkawinan yang Diputuskan di Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Yogyakarta Keseluruhan permohonan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Negeri di wilayah Kota Yogyakarta, sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta pada periode waktu bulanan. permohonan 0.0 Non Prioritas - - 28950 "" "" "" Jumlah Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" anak 87.0 Non Prioritas - - 28951 "" "" "" Jumlah Anak Laki-Laki yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Polresta Kota Yogyakarta "" anak 10.0 Non Prioritas - - 28952 "" "" "" Jumlah Anak Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Polresta Kota Yogyakarta "" anak 0.0 Non Prioritas - - 28953 "" "" "" Jumlah Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Yogyakarta Jumlah putusan dispensasi kawin yang tercatat secara sah pada wilayah Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, berdasarkan data administrasi peradilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri pada periode waktu tertentu. putusan 3.0 Non Prioritas - - 28954 "" "" "" Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah rumah tangga dengan sumber penerangan utama berupa listrik PLN rumah tangga 128933.0 Non Prioritas - - 28955 "" "" "" Jumlah Rumah Tangga (verifikasi PLN Pusat) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN rumah tangga 128946.0 Non Prioritas - - 28956 "" "" "" Persentase Ketersediaan Daya Listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Persentase jumlah energi listrik yang tersedia dan dapat disalurkan secara bersamaan dalam waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan energi konsumen di DI Yogyakarta persen 44.27 Non Prioritas 34.71 - 28957 "" "" "" Daya Listrik Terpasang PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Besarnya daya yang disepakati oleh PLN dan pelanggan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang menjadi dasar penghitungan biaya beban. kW 1230.0 Non Prioritas - - 28958 "" "" "" Daya Terkontrak Provinsi DIY PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta daya listrik maksimum yang disepakati dan tertulis dalam perjanjian antara pelanggan di Provinsi DIY dengan PT PLN (Persero) yang menentukan kapasitas listrik yang dapat dialirkan dari PLN ke pelanggan dalam satu waktu kW 2778.0 Non Prioritas - - 28959 "" "" "" Rasio Elektrifikasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN terhadap jumlah rumah tangga total. - 99.99 Non Prioritas - - 28960 "" "" "" Daya Terpasang PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan Yogyakarta Kota PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Besarnya daya yang disepakati oleh PLN dan pelanggan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang menjadi dasar penghitungan biaya beban yang berada di wilayah kerja ULP Yogyakarta Kota kW 948188315.0 Non Prioritas 34.71 - 28961 "" "" "" Produksi Listrik PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan Yogyakarta Kota PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Proses pembangkitan energi listrik oleh PT PLN (Persero) di wilayah kerja Unit Layanan Pelanggan Yogyakarta Kota, yang dilakukan melalui berbagai sumber energi seperti batu bara, gas, air, panas bumi, dan tenaga surya, serta pembelian energi dari pihak lain. Produksi ini kemudian didistribusikan ke pelanggan wilayah Yogyakarta Kota melalui sistem jaringan listrik. kWh 1698342809.0 Non Prioritas 34.71 - 28962 "" "" "" Listrik Terjual PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan Yogyakarta Kota PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta daya listrik yang berhasil disalurkan dan dibayar oleh pelanggan, yang dicerminkan dalam jumlah total tagihan listrik yang dibayarkan kepada penyedia listrik di wilayah kerja ULP Yogyakarta Kota kWh 1407945574.0 Non Prioritas 34.71 - 28963 "" "" "" Listrik Dipakai Sendiri PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan Yogyakarta Kota PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta listrik yang digunakan untuk kebutuhan operasional internal atau konsumsi sendiri. Hal ini termasuk listrik yang digunakan untuk mengoperasikan pembangkit listrik itu sendiri, sistem transmisi dan distribusi, kantor PLN, pos jaga, serta kebutuhan operasional lainnya untuk menjalankan seluruh jaringan kelistrikan di wilayah kerja ULP Yogyakarta Kota. kWh 4345641.0 Non Prioritas 34.71 - 28964 "" "" "" Susut/Hilang PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan Yogyakarta Kota PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta hilangnya energi listrik dalam proses penyaluran dari pembangkit listrik hingga ke pelanggan yang berada di wilayah kerja ULP Yogyakarta Kota kWh 56340087.0 Non Prioritas 34.71 - 28965 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Sosial PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik yang tersalurkan untuk pelanggan golongan sosial, yang tenaga listriknya digunakan untuk kegiatan sosial kWh 197844090.0 Non Prioritas - - 28966 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Sosial 220 VA PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik sebesar 220 VA yang tersalurkan untuk pelanggan golongan sosial, yang tenaga listriknya digunakan untuk kegiatan sosial kWh 0.0 Non Prioritas - - 28967 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Sosial 450 VA - 200 K PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik sebesar 450 VA sd 200 kVA yang tersalurkan untuk pelanggan golongan sosial, yang tenaga listriknya digunakan untuk kegiatan sosial kWh 67781920.0 Non Prioritas - - 28968 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Sosial > 200 kVA PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik sebesar >200 kVA yang tersalurkan untuk pelanggan golongan sosial, yang tenaga listriknya digunakan untuk kegiatan sosial kWh 130062170.0 Non Prioritas - - 28969 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Rumah Tangga PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik yang tersalurkan untuk kelompok pelanggan listrik rumah tangga, termasuk rumah tinggal, rumah kontrakan, asrama, dan badan sosial, di mana penggunaan listriknya untuk keperluan sehari-hari kWh 583526277.0 Non Prioritas - - 28970 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Rumah Tangga 450 VA - 2200 VA PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik yang tersalurkan untuk kelompok pelanggan listrik rumah tangga, khususnya Untuk rumah tangga kecil dengan daya mulai dari 900 VA hingga 2.200 VA. kWh 432122776.0 Non Prioritas - - 28971 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Rumah Tangga 3500 s/d 5500 VA PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik yang tersalurkan untuk kelompok pelanggan listrik rumah tangga, khususnya untuk rumah tangga menengah dengan daya antara 3.500 VA hingga 5.500 VA. kWh 103731121.0 Non Prioritas - - 28972 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Rumah Tangga > 6600 VA PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik yang tersalurkan untuk kelompok pelanggan listrik rumah tangga, khususnya untuk rumah tangga besar dengan daya di atas 6.600 VA. kWh 47672380.0 Non Prioritas - - 28973 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Bisnis PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik yang tersalurkan untuk kategori pelanggan yang menggunakan listrik untuk berbagai jenis usaha, seperti jasa, jual beli barang, perbankan, dan perhotelan, dan dibagi lagi menjadi B1 (kecil), B2 (menengah), dan B3 (besar) berdasarkan daya dan karakteristik penggunaan listriknya kWh 531940504.0 Non Prioritas - - 28974 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Bisnis 450 VA - 5500 VA PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik yang tersalurkan untuk usaha kecil seperti toko, ruko, warung, salon kecil, atau bengkel kecil. Pelanggan B1 termasuk dalam kategori yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, umumnya dengan daya antara 450 VA hingga 5.500 V. kWh 58746593.0 Non Prioritas - - 28975 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Bisnis 6600 s/d 200 kVA PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik yang tersalurkan untuk usaha menengah seperti restoran, minimarket, bengkel besar, dan kantor skala kecil hingga menengah, umumnya dengan daya mulai dari 6.600 VA hingga 200 kVA. kWh 220071666.0 Non Prioritas - - 28976 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Bisnis > 200 kVA PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik yang tersalurkan untuk Bisnis besar seperti pusat perbelanjaan, apartemen hotel, atau industri besar dengan daya yang sangat tinggi, umumnya dengan daya di atas 200 kVA. kWh 253122245.0 Non Prioritas - - 28977 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Industri PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik yang tersalurkan untuk kategori pelanggan berdasarkan kapasitas daya listrik yang digunakan untuk aktivitas industri, yang terdiri dari I-1 untuk UMKM, I-2 untuk industri kecil menengah, I-3 untuk industri besar, dan I-4 untuk industri sangat besar, di mana tarifnya disesuaikan dengan skala kebutuhan energi masing-masing. kWh 30593385.0 Non Prioritas - - 28978 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Industri 450 VA s/d 14 kVA PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik yang tersalurkan untuk usaha kecil atau industri rumah tangga dengan kapasitas daya hingga 14 kVA. kWh 555480.0 Non Prioritas - - 28979 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Industri > 14 kVA - 200 kVA PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik yang tersalurkan untuk industri besar yang menggunakan daya listrik di atas 14 kVA hingga 200 kVA kWh 11289758.0 Non Prioritas - - 28980 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Industri > 200 kVA PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik yang tersalurkan untuk industri besar yang menggunakan daya listrik di atas 200 kVA kWh 18748147.0 Non Prioritas - - 28981 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Industri > 30.000 kVA PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik yang tersalurkan untukindustri skala sangat besar dengan kapasitas daya di atas 30 MVA, seperti industri pengolahan mineral atau smelter. kWh 0.0 Non Prioritas - - 28982 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Gedung Pemerintah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik yang tersalurkan untuk keperluan fasilitas pemerintah, seperti perkantoran dan instansi negara, serta untuk penerangan jalan umum (PJU) kWh 64040938.0 Non Prioritas - - 28983 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Gedung Pemerintah 450 VA s/d > 200 kVA (P-1) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik yang tersalurkan untuk keperluan fasilitas pemerintah dengan daya 450 VA hingga 200 kVA kWh 27173244.0 Non Prioritas - - 28984 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Gedung Pemerintah > 200 kVA (P-2) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik yang tersalurkan untuk keperluan fasilitas pemerintah dengan tegangan menengah dan daya hingga diatas 200 kVA kWh 19167317.0 Non Prioritas - - 28985 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Gedung Pemerintah > 200 kVA (P-3) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik yang tersalurkan untuk keperluan fasilitas pemerintah dengan tegangan menengah dan daya hingga diatas 200 kVA kWh 14250637.0 Non Prioritas - - 28986 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Traksi/T PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik yang tersalurkan untuk pelanggan yang menggunakan listrik untuk menggerakkan sarana transportasi, terutama perusahaan seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang mengoperasikan kereta api listrik (KRL). Tarif ini khusus ditujukan untuk perusahaan yang memanfaatkan listrik secara langsung maupun tidak langsung untuk penggerak utama transportasi kWh 1922288.0 Non Prioritas - - 28987 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Curah/C PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik yang tersalurkan untuk penjualan listrik curah tegangan menengah (TM), yang biasanya ditujukan bagi pemegang izin usaha penyedia listrik. kWh 65539.0 Non Prioritas - - 28988 "" "" "" Jumlah Energi Terjual Golongan Tarif Layanan Khusus/L PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah daya listrik yang tersalurkan untuk pelanggan yang membutuhkan keandalan pasokan dan mutu pelayanan listrik di atas standar umum, dengan tarif dan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pelanggan dan PLN kWh 1461913.0 Non Prioritas - - 28989 "" "" "" Jumlah Pelanggan Rumah Tangga PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah pelanggan rumah tangga dengan sumber penerangan utama berupa listrik PLN pelanggan 293121.0 Non Prioritas - - 28990 "" "" "" Jumlah Pelanggan Usaha PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah pelanggan industri dengan sumber penerangan utama berupa listrik PLN pelanggan 207.0 Non Prioritas - - 28991 "" "" "" Jumlah Pelanggan Bisnis PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah pelanggan kegiatan bisnis dengan sumber penerangan utama berupa listrik PLN pelanggan 26629.0 Non Prioritas - - 28992 "" "" "" Jumlah Pelanggan Umum PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Jumlah pelanggan fasilitas umum dengan sumber penerangan utama berupa listrik PLN pelanggan 9859.0 Non Prioritas - - 28993 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Politik Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Politik orang 0.0 Non Prioritas - - 28994 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Politik status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Politik status Narapidana orang 0.0 Non Prioritas - - 28995 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Politik status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Politik status Tahanan orang 0.0 Non Prioritas - - 28996 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Thd. Kepala Negara Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Thd. Kepala Negara orang 0.0 Non Prioritas - - 28997 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Thd. Kepala Negara status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Thd. Kepala Negara status Narapidana orang 0.0 Non Prioritas - - 28998 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Thd. Kepala Negara status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Thd. Kepala Negara status Tahanan orang 0.0 Non Prioritas - - 28999 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Politik Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Politik orang 0.0 Non Prioritas - - 29000 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Politik status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Politik status Narapidana orang 0.0 Non Prioritas - - 29001 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Politik status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Politik status Tahanan orang 0.0 Non Prioritas - - 29002 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Thd. Ketertiban Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Thd. Ketertiban orang 0.0 Non Prioritas - - 29003 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Thd. Ketertiban status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Thd. Ketertiban status Narapidana orang 0.0 Non Prioritas - - 29004 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Thd. Ketertiban status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Thd. Ketertiban status Tahanan orang 0.0 Non Prioritas - - 29005 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pembakaran Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pembakaran orang 2.0 Non Prioritas - - 29006 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pembakaran status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pembakaran status Narapidana orang 0.0 Non Prioritas - - 29007 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pembakaran status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pembakaran status Tahanan orang 2.0 Non Prioritas - - 29008 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penyuapan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penyuapan orang 0.0 Non Prioritas - - 29009 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penyuapan status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penyuapan status Narapidana orang 0.0 Non Prioritas - - 29010 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penyuapan status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penyuapan status Tahanan orang 0.0 Non Prioritas - - 29011 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Mata Uang Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Mata Uang orang 0.0 Non Prioritas - - 29012 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Mata Uang status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Mata Uang status Narapidana orang 0.0 Non Prioritas - - 29013 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Mata Uang status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Mata Uang status Tahanan orang 0.0 Non Prioritas - - 29014 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Memalsu meterai/surat Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Memalsu meterai/surat orang 19.0 Non Prioritas - - 29015 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Memalsu meterai/surat status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Memalsu meterai/surat status Narapidana orang 9.0 Non Prioritas - - 29016 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Memalsu meterai/surat status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Memalsu meterai/surat status Tahanan orang 10.0 Non Prioritas - - 29017 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Kesusilaan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Kesusilaan orang 4.0 Non Prioritas - - 29018 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Kesusilaan status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Kesusilaan status Narapidana orang 3.0 Non Prioritas - - 29019 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Kesusilaan status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Kesusilaan status Tahanan orang 1.0 Non Prioritas - - 29020 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perjudian Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perjudian orang 0.0 Non Prioritas - - 29021 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perjudian status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perjudian status Narapidana orang 0.0 Non Prioritas - - 29022 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perjudian status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perjudian status Tahanan orang 0.0 Non Prioritas - - 29023 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penculikan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penculikan orang 0.0 Non Prioritas - - 29024 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penculikan status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penculikan status Narapidana orang 0.0 Non Prioritas - - 29025 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penculikan status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penculikan status Tahanan orang 0.0 Non Prioritas - - 29026 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pembunuhan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pembunuhan orang 1.0 Non Prioritas - - 29027 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pembunuhan status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pembunuhan status Narapidana orang 0.0 Non Prioritas - - 29028 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pembunuhan status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pembunuhan status Tahanan orang 1.0 Non Prioritas - - 29029 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penganiayaan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penganiayaan orang 14.0 Non Prioritas - - 29030 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penganiayaan status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penganiayaan status Narapidana orang 6.0 Non Prioritas - - 29031 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penganiayaan status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penganiayaan status Tahanan orang 8.0 Non Prioritas - - 29032 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pencurian Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pencurian orang 34.0 Non Prioritas - - 29033 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Pencurian status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Pencurian status Narapidana orang 16.0 Non Prioritas - - 29034 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Pencurian Status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Pencurian Status Tahanan orang 18.0 Non Prioritas - - 29035 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perampokan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perampokan orang 0.0 Non Prioritas - - 29036 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perampokan status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perampokan status Narapidana orang 0.0 Non Prioritas - - 29037 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perampokan status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perampokan status Tahanan orang 0.0 Non Prioritas - - 29038 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Memeras/mengancam Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Memeras/mengancam orang 0.0 Non Prioritas - - 29039 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Memeras/mengancam status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Memeras/mengancam status Narapidana orang 0.0 Non Prioritas - - 29040 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Memeras/mengancam status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Memeras/mengancam status Tahanan orang 0.0 Non Prioritas - - 29041 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penggelapan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penggelapan orang 13.0 Non Prioritas - - 29042 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penggelapan status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penggelapan status Narapidana orang 10.0 Non Prioritas - - 29043 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penggelapan status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penggelapan status Tahanan orang 3.0 Non Prioritas - - 29044 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Politik Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Politik orang 0.0 Non Prioritas - - 29045 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Politik status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Politik status Narapidana orang 0.0 Non Prioritas - - 29046 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Politik status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Politik status Tahanan orang 0.0 Non Prioritas - - 29047 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penipuan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penipuan orang 11.0 Non Prioritas - - 29048 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penipuan status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penipuan status Narapidana orang 5.0 Non Prioritas - - 29049 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penipuan status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penipuan status Tahanan orang 6.0 Non Prioritas - - 29050 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Merusak Barang Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Merusak Barang orang 0.0 Non Prioritas - - 29051 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Merusak Barang status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Merusak Barang status Narapidana orang 0.0 Non Prioritas - - 29052 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Merusak Barang status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Merusak Barang status Tahanan orang 0.0 Non Prioritas - - 29053 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Dalam Jabatan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Dalam Jabatan orang 2.0 Non Prioritas - - 29054 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Dalam Jabatan status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Dalam Jabatan status Narapidana orang 0.0 Non Prioritas - - 29055 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Dalam Jabatan status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Dalam Jabatan status Tahanan orang 2.0 Non Prioritas - - 29056 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penadahan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penadahan orang 1.0 Non Prioritas - - 29057 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penadahan status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penadahan status Narapidana orang 1.0 Non Prioritas - - 29058 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penadahan status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Penadahan status Tahanan orang 0.0 Non Prioritas - - 29059 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Ekonomi Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Ekonomi orang 0.0 Non Prioritas - - 29060 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Ekonomi status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Ekonomi status Narapidana orang 0.0 Non Prioritas - - 29061 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Ekonomi status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Ekonomi status Tahanan orang 0.0 Non Prioritas - - 29062 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Narkoba Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Narkoba orang 34.0 Non Prioritas - - 29063 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Narkoba status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Narkoba status Narapidana orang 4.0 Non Prioritas - - 29064 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Narkoba status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Narkoba status Tahanan orang 30.0 Non Prioritas - - 29065 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Psikotropika Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Psikotropika orang 15.0 Non Prioritas - - 29066 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Psikotropika status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Psikotropika status Narapidana orang 5.0 Non Prioritas - - 29067 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Psikotropika status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Psikotropika status Tahanan orang 10.0 Non Prioritas - - 29068 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Korupsi Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Korupsi orang 3.0 Non Prioritas - - 29069 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Korupsi status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Korupsi status Narapidana orang 1.0 Non Prioritas - - 29070 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Korupsi status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Korupsi status Tahanan orang 2.0 Non Prioritas - - 29071 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perlindungan anak Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perlindungan anak orang 6.0 Non Prioritas - - 29072 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perlindungan anak status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perlindungan anak status Narapidana orang 2.0 Non Prioritas - - 29073 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perlindungan anak status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perlindungan anak status Tahanan orang 4.0 Non Prioritas - - 29074 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran KDRT Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran KDRT orang 0.0 Non Prioritas - - 29075 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran KDRT status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran KDRT status Narapidana orang 0.0 Non Prioritas - - 29076 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran KDRT status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran KDRT status Tahanan orang 0.0 Non Prioritas - - 29077 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perdagangan wanita Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perdagangan wanita orang 0.0 Non Prioritas - - 29078 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perdagangan wanita status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perdagangan wanita status Narapidana orang 0.0 Non Prioritas - - 29079 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perdagangan wanita status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Perdagangan wanita status Tahanan orang 0.0 Non Prioritas - - 29080 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Senjata tajam/Senpi Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Senjata tajam/Senpi orang 4.0 Non Prioritas - - 29081 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Senjata tajam/Senpi status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Senjata tajam/Senpi status Narapidana orang 3.0 Non Prioritas - - 29082 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Senjata tajam/Senpi status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Senjata tajam/Senpi status Tahanan orang 1.0 Non Prioritas - - 29083 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Kelalaian Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Kelalaian orang 0.0 Non Prioritas - - 29084 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Kelalaian status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Kelalaian status Narapidana orang 0.0 Non Prioritas - - 29085 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Kelalaian status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Kelalaian status Tahanan orang 0.0 Non Prioritas - - 29086 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pelacuran Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pelacuran orang 0.0 Non Prioritas - - 29087 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pelacuran status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pelacuran status Narapidana orang 0.0 Non Prioritas - - 29088 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pelacuran status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pelacuran status Tahanan orang 0.0 Non Prioritas - - 29089 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pencucian uang Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pencucian uang orang 0.0 Non Prioritas - - 29090 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pencucian uang status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pencucian uang status Narapidana orang 0.0 Non Prioritas - - 29091 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pencucian uang status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pencucian uang status Tahanan orang 0.0 Non Prioritas - - 29092 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Kesehatan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Kesehatan orang 45.0 Non Prioritas - - 29093 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Kesehatan status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Kesehatan status Narapidana orang 15.0 Non Prioritas - - 29094 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Kesehatan status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Kesehatan status Tahanan orang 30.0 Non Prioritas - - 29095 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pornografi Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pornografi orang 3.0 Non Prioritas - - 29096 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pornografi status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pornografi status Narapidana orang 0.0 Non Prioritas - - 29097 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pornografi status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Pornografi status Tahanan orang 3.0 Non Prioritas - - 29098 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Informasi Transaksi Elektronik Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Informasi Transaksi Elektronik orang 1.0 Non Prioritas - - 29099 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Informasi Transaksi Elektronik status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Informasi Transaksi Elektronik status Narapidana orang 0.0 Non Prioritas - - 29100 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Informasi Transaksi Elektronik status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan pelanggaran Informasi Transaksi Elektronik status Tahanan orang 1.0 Non Prioritas - - 29101 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Status Narapidana Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Status Narapidana orang 82.0 Non Prioritas - - 29102 "" "" "" Pidana Mati Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Pidana Mati orang 0.0 Non Prioritas - - 29103 "" "" "" Pidana Seumur Hidup Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Pidana Seumur Hidup orang 0.0 Non Prioritas - - 29104 "" "" "" Pidana Lebih dari 1 Tahun Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Pidana Lebih dari 1 Tahun orang 32.0 Non Prioritas - - 29105 "" "" "" Penjara 3-12 Bulan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Penjara 3-12 Bulan orang 50.0 Non Prioritas - - 29106 "" "" "" Penjara Kurang dari 3 Bulan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Penjara Kurang dari 3 Bulan orang 0.0 Non Prioritas - - 29107 "" "" "" Penjara untuk LP Lain Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Penjara untuk LP Lain orang 0.0 Non Prioritas - - 29108 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Status Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Status Tahanan orang 136.0 Non Prioritas - - 29109 "" "" "" Dalam Pemeriksaan Polisi Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Dalam Pemeriksaan Polisi orang 0.0 Non Prioritas - - 29110 "" "" "" Dalam Pemeriksaan Jaksa Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Dalam Pemeriksaan Jaksa orang 14.0 Non Prioritas - - 29111 "" "" "" Dalam Pemeriksaan Hakim Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Dalam Pemeriksaan Hakim orang 113.0 Non Prioritas - - 29112 "" "" "" Dalam Pemeriksaan MA Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Dalam Pemeriksaan MA orang 9.0 Non Prioritas - - 29113 "" "" "" Dalam Pemeriksaan Lainnya Rumah Tahanan Kelas IIA Yogyakarta Dalam Pemeriksaan Lainnya orang 0.0 Non Prioritas - - 29114 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Anak Binaan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DIY LPKA Yogyakarta orang 25.0 Non Prioritas - - 29115 "" "" "" Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Perempuan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DIY LPP Yogyakarta orang 233.0 Non Prioritas - - 29116 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 60.0 Non Prioritas - - 29117 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 3.0 Non Prioritas - - 29118 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Laki-Laki KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 2.0 Non Prioritas - - 29119 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Perempuan KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 1.0 Non Prioritas - - 29120 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 3.0 Non Prioritas - - 29121 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Laki-Laki KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 2.0 Non Prioritas - - 29122 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Perempuan KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 1.0 Non Prioritas - - 29123 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 3.0 Non Prioritas - - 29124 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Laki-Laki KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 3.0 Non Prioritas - - 29125 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Perempuan KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 0.0 Non Prioritas - - 29126 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Golongan Karya (Golkar) KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 3.0 Non Prioritas - - 29127 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Golongan Karya (Golkar) Laki-Laki KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 2.0 Non Prioritas - - 29128 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Golongan Karya (Golkar) Perempuan KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 1.0 Non Prioritas - - 29129 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 3.0 Non Prioritas - - 29130 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) Laki-Laki KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 3.0 Non Prioritas - - 29131 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) Perempuan KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 0.0 Non Prioritas - - 29132 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Kebangkinan Nusantara (PKN) KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 3.0 Non Prioritas - - 29133 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Kebangkinan Nusantara (PKN) Laki-Laki KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 3.0 Non Prioritas - - 29134 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Perempuan KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 0.0 Non Prioritas - - 29135 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 3.0 Non Prioritas - - 29136 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Laki-Laki KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 2.0 Non Prioritas - - 29137 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Perempuan KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 1.0 Non Prioritas - - 29138 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Persatuan Indonesia (Perindo) KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 3.0 Non Prioritas - - 29139 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Laki-Laki KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 2.0 Non Prioritas - - 29140 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Perempuan KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 1.0 Non Prioritas - - 29141 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 3.0 Non Prioritas - - 29142 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Laki-Laki KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 3.0 Non Prioritas - - 29143 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Perempuan KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 0.0 Non Prioritas - - 29144 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 5.0 Non Prioritas - - 29145 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Laki-Laki KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 3.0 Non Prioritas - - 29146 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Perempuan KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 2.0 Non Prioritas - - 29147 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Amanat Nasional (PAN) KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 3.0 Non Prioritas - - 29148 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Amanat Nasional (PAN) Laki-Laki KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 3.0 Non Prioritas - - 29149 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Amanat Nasional (PAN) Perempuan KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 0.0 Non Prioritas - - 29150 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 3.0 Non Prioritas - - 29151 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Laki-Laki KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 2.0 Non Prioritas - - 29152 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Perempuan KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 1.0 Non Prioritas - - 29153 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Demokrat KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 3.0 Non Prioritas - - 29154 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Demokrat Laki-Laki KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 2.0 Non Prioritas - - 29155 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Demokrat Perempuan KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 1.0 Non Prioritas - - 29156 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Bulan Bintang (PBB) KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 3.0 Non Prioritas - - 29157 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Bulan Bintang (PBB) Laki-Laki KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 2.0 Non Prioritas - - 29158 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Bulan Bintang (PBB) Perempuan KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 1.0 Non Prioritas - - 29159 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 3.0 Non Prioritas - - 29160 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Laki-Laki KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 2.0 Non Prioritas - - 29161 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Gelombang Rakyat Indonesia(Gelora) Perempuan KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 1.0 Non Prioritas - - 29162 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai UMMAT KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 3.0 Non Prioritas - - 29163 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai UMMAT Laki-Laki KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 2.0 Non Prioritas - - 29164 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai UMMAT Perempuan KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 1.0 Non Prioritas - - 29165 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Garuda KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 7.0 Non Prioritas - - 29166 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Garuda Laki-Laki KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 1.0 Non Prioritas - - 29167 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Garuda Perempuan KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 2.0 Non Prioritas - - 29168 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Buruh KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 3.0 Non Prioritas - - 29169 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Buruh Laki-Laki KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 3.0 Non Prioritas - - 29170 "" "" "" Jumlah Pengurus Harian Partai Buruh Perempuan KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 0.0 Non Prioritas - - 29171 "" "" "" Jumlah Calon Legislatif KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 40.0 Non Prioritas - - 29172 "" "" "" Jumlah Calon Legislatif Laki-Laki KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 35.0 Non Prioritas - - 29173 "" "" "" Jumlah Calon Legislatif Perempuan KPU Keseluruhan pengurus harian Partai di Kota Yogyakarta yang sebagaimana dicatat dan dilaporkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada periode waktu tahunan. orang 5.0 Non Prioritas - - 29174 "" "" "" Angka Harapan Hidup (AHH) Laki-Laki BPS Kota Yogyakarta "" tahun 74.22 Non Prioritas - - 29175 "" "" "" Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan BPS Kota Yogyakarta "" tahun 79.03 Non Prioritas - - 29176 "" "" "" Angka Melek Huruf Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas 34.71 - 29177 "" "" "" Angka Melek Huruf (AMH) Laki-Laki BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas - - 29178 "" "" "" Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas - - 29179 "" "" "" Harapan Lama Sekolah Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. tahun 17.67 Non Prioritas 34.71 - 29180 "" "" "" Harapan Lama Sekolah Laki-Laki BPS Kota Yogyakarta "" tahun 17.53 Non Prioritas - - 29181 "" "" "" Harapan Lama Sekolah Perempuan BPS Kota Yogyakarta "" tahun 17.7 Non Prioritas - - 29182 "" "" "" Rata-rata Lama Sekolah BPS Kota Yogyakarta Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. tahun 12.13 Non Prioritas - - 29183 "" "" "" Rata-rata Lama Sekolah Menurut Laki-Laki BPS Kota Yogyakarta "" tahun 12.26 Non Prioritas - - 29184 "" "" "" Rata-rata Lama Sekolah Menurut Perempuan BPS Kota Yogyakarta "" tahun 11.93 Non Prioritas - - 29185 "" "" "" Indeks Pembangunan Manusa (IPM) Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup. - 89.53 Non Prioritas 34.71 - 29186 "" "" "" Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki BPS Kota Yogyakarta "" - 90.08 Non Prioritas - - 29187 "" "" "" Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan BPS Kota Yogyakarta "" - 89.41 Non Prioritas - - 29188 "" "" "" IPM Provinsi DIY BPS Kota Yogyakarta "" - 82.48 Non Prioritas - - 29189 "" "" "" IPM Indonesia BPS Kota Yogyakarta "" - 75.9 Non Prioritas - - 29190 "" "" "" Total Fertility Rate (TFR) BPS Kota Yogyakarta "" - menunggu rilis hasil SUPAS Non Prioritas - - 29191 "" "" "" Angka Partisipasi Kasar (APK) BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas - - 29192 "" "" "" Angka Partisipasi Kasar (APK) Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rasio jumlah peserta didik laki-laki pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan usia terhadap jumlah penduduk laki-laki pada kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, dinyatakan dalam persen. persen 107,81% Non Prioritas - - 29193 "" "" "" Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rasio jumlah peserta didik perempuan pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan usia terhadap jumlah penduduk perempuan pada kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, dinyatakan dalam persen. persen 108,77% Non Prioritas - - 29194 "" "" "" Angka Partisipasi Sekolah (APS) BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas - - 29195 "" "" "" Angka Partisipasi Sekolah (APS) Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga formatnya persen 99,99% Non Prioritas - - 29196 "" "" "" Angka Partisipasi Sekolah (APS) Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Persentase penduduk perempuan pada kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah terhadap jumlah penduduk perempuan pada kelompok usia yang sama. persen 1.0 Non Prioritas - - 29197 SDGs 06.01.082 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki Angka Partisipasi Murni (APM) BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas - - 29198 "" "" "" Angka Partisipasi Murni (APM) Laki-Laki Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Perbandingan jumlah peserta didik laki-laki pada kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai terhadap jumlah penduduk laki-laki pada kelompok usia tersebut, dinyatakan dalam persen. persen 100,06% Non Prioritas - - 29199 "" "" "" Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Perbandingan jumlah peserta didik perempuan pada kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai terhadap jumlah penduduk perempuan pada kelompok usia tersebut, dinyatakan dalam persen. persen 100,54% Non Prioritas - - 29200 "" "" "" Pendapatan Perkapita Pertahun BPS Kota Yogyakarta "" juta-rupiah n/a Non Prioritas - - 29201 "" "" "" Indeks Harga Konsumen (2022=100) BPS Kota Yogyakarta Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. juta-rupiah 111.13 Non Prioritas - - 29202 "" "" "" Pengeluaran per Kapita BPS Kota Yogyakarta "" rupiah 2187678.0 Non Prioritas - - 29203 "" "" "" Pengeluaran per Kapita per Tahun BPS Kota Yogyakarta "" rupiah 5821853.79 Non Prioritas - - 29204 "" "" "" Pengeluaran per Kapita per Bulan BPS Kota Yogyakarta "" rupiah 485154.48 Non Prioritas - - 29205 "" "" "" Jumlah Pengeluaran Perkapita Penduduk Laki-Laki (Dalam Ribuan) BPS Kota Yogyakarta "" rupiah n/a Non Prioritas - - 29206 "" "" "" Jumlah Pengeluaran Perkapita Penduduk Perempuan (Dalam Ribuan) BPS Kota Yogyakarta "" rupiah n/a Non Prioritas - - 29207 "" "" "" Persentase Pengeluaran Non Pangan BPS Kota Yogyakarta "" rupiah 63.93 Non Prioritas - - 29208 "" "" "" Pengeluaran Non Pangan BPS Kota Yogyakarta "" rupiah 1398523.0 Non Prioritas - - 29209 "" "" "" Pengeluaran per Kapita BPS Kota Yogyakarta "" rupiah 2187678.0 Non Prioritas - - 29210 "" "" "" Jumlah Tenaga Kerja BPS Kota Yogyakarta Pekerja/karyawan rata-rata perhari selama satu tahun. Untuk perusahaan musiman yang mengalami bulan-bulan tidak produksi, rata-rata tenaga kerja dihitung pada bulan-bulan produksi saja. Perusahaan yang mempunyai kantor pusat, banyaknya pekerja/karyawan di sini tidak termasuk pekerja/karyawan di kantor pusat. Jumlah ini meliputi tenaga kerja tetap, kontrak, outsourcing, asing, tidak tetap/harian, tenaga kerja berdasarkan jenis kompetensi profesi. orang rilis Juli Non Prioritas - - 29211 "" "" "" Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Menurut Jenis Kegiatan BPS Kota Yogyakarta "" orang 218162.0 Non Prioritas - - 29212 "" "" "" Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Angkatan Kerja BPS Kota Yogyakarta "" orang 218162.0 Non Prioritas - - 29213 "" "" "" Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Angkatan Kerja yang Bekerja BPS Kota Yogyakarta "" orang 205682.0 Non Prioritas - - 29214 "" "" "" Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Angkatan Kerja yang Pengangguran BPS Kota Yogyakarta "" orang 12480.0 Non Prioritas - - 29215 "" "" "" Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja BPS Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 29216 "" "" "" Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Sekolah BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29217 "" "" "" Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja yang Mengurus Rumah Tangga BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29218 "" "" "" Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Bukan Angkatan Kerja Lainnya BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29219 "" "" "" Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Menurut Status Pekerjaan Utama BPS Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 29220 "" "" "" Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Berusaha Sendiri BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29221 "" "" "" Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Berusaha dibantu buruh tidak tetap BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29222 "" "" "" Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Berusaha dibantu buruh tetap BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29223 "" "" "" Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Buruh/Karyawan BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29224 "" "" "" Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Pekerja Bebas Di Pertanian BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29225 "" "" "" Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Pekerja Bebas Non Pertanian BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29226 "" "" "" Penduduk Usia Kerja (PUK)(> 15 tahun) Pekerja Keluarga/tak Dibayar BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29227 "" "" "" Jumlah Penduduk yang bekerja menurut sektor formal dan informal BPS Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 29228 "" "" "" Jumlah Penduduk di Sektor Formal BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29229 "" "" "" Jumlah Penduduk di Sektor Informal BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29230 "" "" "" Persentase Jumlah Penduduk di Sektor Formal BPS Kota Yogyakarta "" persen "" Non Prioritas - - 29231 "" "" "" Jumlah Penduduk di Sektor Formal BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29232 "" "" "" Jumlah Penduduk yang bekerja menurut sektor formal dan informal BPS Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 29233 "" "" "" Persentase Jumlah Penduduk di Sektor Informal BPS Kota Yogyakarta "" persen "" Non Prioritas - - 29234 "" "" "" Jumlah Penduduk di Sektor Informal BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29235 "" "" "" Jumlah Penduduk yang bekerja menurut sektor formal dan informal BPS Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 29236 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" "06.02.060 " Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan BPS Kota Yogyakarta "" persen rilis Juli Non Prioritas - - 29237 "" "" "" Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja BPS Kota Yogyakarta "" persen "" Non Prioritas - - 29238 "" "" "" Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja dalam suatu wilayah dan periode tertentu persen 38.62 Non Prioritas - - 29239 "" "" "" Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah dan periode tertentu persen 2.02 Non Prioritas - - 29240 "" "" "" Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha BPS Kota Yogyakarta "" orang 0.0 Non Prioritas - - 29241 "" "" "" Jumlah Penduduk Bekerja Lapangan Usaha Pertanian,Kehutanan dan Perikanan BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29242 "" "" "" Jumlah Penduduk Bekerja Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29243 "" "" "" Jumlah Penduduk Bekerja Lapangan Usaha Industri Pengolahan BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29244 "" "" "" Jumlah Penduduk Bekerja Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29245 "" "" "" Jumlah Penduduk Bekerja Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah , Limbah dan Daur Ulang BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29246 "" "" "" Jumlah Penduduk Bekerja Lapangan Usaha Konstruksi BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29247 "" "" "" Jumlah Penduduk Bekerja Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29248 "" "" "" Jumlah Penduduk Bekerja Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29249 "" "" "" Jumlah Penduduk Bekerja Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29250 "" "" "" Jumlah Penduduk Bekerja Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29251 "" "" "" Jumlah Penduduk Bekerja Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29252 "" "" "" Jumlah Penduduk Bekerja Lapangan Usaha Real Estat BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29253 "" "" "" Jumlah Penduduk Bekerja Lapangan Usaha Jasa Perusahaan BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29254 "" "" "" Jumlah Penduduk Bekerja Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan ,Pertahanan Wajib dan Jaminan Sosial Wajib BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29255 "" "" "" Jumlah Penduduk Bekerja Lapangan Usaha Jasa Pendidikan BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29256 "" "" "" Jumlah Penduduk Bekerja Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29257 "" "" "" Jumlah Penduduk Bekerja Lapangan Usaha Jasa Lainnya BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29258 "" "" "" Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta (BPS) Dinas Pertanian dan Pangan "" orang 415605.0 Non Prioritas 34.71 - 29259 "" "" "" Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin BPS Kota Yogyakarta Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 375.77 Non Prioritas - - 29260 "" "" "" Jumlah Penduduk Laki-Laki BPS Kota Yogyakarta Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 182.7 Non Prioritas - - 29261 "" "" "" Jumlah Penduduk Perempuan BPS Kota Yogyakarta Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 193.07 Non Prioritas - - 29262 "" "" "" Jumlah Penduduk menurut Komposisi Usia BPS Kota Yogyakarta Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 182.7 Non Prioritas - - 29263 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia 0-14 Tahun BPS Kota Yogyakarta Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 35.08 Non Prioritas - - 29264 E-WALIDATA 2.12.000003 Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 295133.0 Non Prioritas - - 29265 "" "" "" Jumlah Penduduk Usia di atas 65 Tahun BPS Kota Yogyakarta Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. orang 18.49 Non Prioritas - - 29266 "" "" "" Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta Angka yang menyatakan banyaknya penduduk per kilometer persegi, dihitung dengan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah. orang-per-km2 11449.0 Non Prioritas 34.71 - 29267 "" "" "" Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. persen 0.05 Non Prioritas 34.71 - 29268 "" "" "" Rasio Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) BPS Kota Yogyakarta Perbandingan antara jumlah penduduk lanjut usia (usia 60 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk usia produktif (usia 15-59 tahun), yang mengindikasikan bahwa sebanyak 100 orang penduduk produktif harus menanggung sejumlah penduduk lanjut usia. persen 42.54 Non Prioritas - - 29269 "" "" "" Sex Ratio BPS Kota Yogyakarta Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus penduduk perempuan. orang-per-km2 94.62 Non Prioritas - - 29270 "" "" "" Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Perkotaan BPS Kota Yogyakarta Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks ini dapat menunjukan sejauh mana penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. - 0.61 Non Prioritas - - 29271 "" "" "" Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Perkotaan BPS Kota Yogyakarta Gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin yang mengindikasikan besarnya ketimpangan yang terjadi antar-penduduk miskin. - 0.08 Non Prioritas - - 29272 "" "" "" Garis Kemiskinan Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta "" - 729196.0 Non Prioritas 34.71 - 29273 "" "" "" Jumlah Penduduk Miskin Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta Banyaknya penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar (hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri; atau penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan. orang 28.58 Non Prioritas 34.71 - 29274 "" "" "" Persentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta Persentase penduduk Kota Yogyakarta yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan pada tahun berkenaan. persen 6.14 Non Prioritas 34.71 - 29275 "" "" "" Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan BPS Kota Yogyakarta "" persen 93.86 Non Prioritas - - 29276 "" "" "" Indeks Gini Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh di DIY pada tahun berkenaan. Nilai indeks Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. persen 0.435 Non Prioritas 34.71 - 29277 "" "" "" Kriteria Ketimpangan Indeks Gini BPS Kota Yogyakarta "" moderat Moderat Non Prioritas - - 29278 "" "" "" Indeks Williamson Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas 34.71 - 29279 "" "" "" Kriteria Ketimpangan Indeks Williamson BPS Kota Yogyakarta "" moderat n/a Non Prioritas - - 29280 "" "" "" 40% Penduduk Berpengeluaran Terendah BPS Kota Yogyakarta "" persen 14.82 Non Prioritas - - 29281 "" "" "" 40% Penduduk Berpengeluaran Menengah BPS Kota Yogyakarta "" persen 35.17 Non Prioritas - - 29282 "" "" "" 20% Penduduk Berpengeluaran Tertinggi BPS Kota Yogyakarta "" persen 50.02 Non Prioritas - - 29283 "" "" "" Kriteria Ketimpangan Pemerataan Pendapatan Penduduk BPS Kota Yogyakarta "" moderat n/a Non Prioritas - - 29284 "" "" "" Nilai PDRB ADHB BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 52848.54 Non Prioritas - - 29285 "" "" "" Nilai PDRB ADHB Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 75.91 Non Prioritas - - 29286 "" "" "" Nilai PDRB ADHB Pertambangan dan Penggalian BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 1.39 Non Prioritas - - 29287 "" "" "" Nilai PDRB ADHB Industri Pengolahan BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 6373.91 Non Prioritas - - 29288 "" "" "" Nilai PDRB ADHB Pengadaan Listrik dan Gas BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 116.64 Non Prioritas - - 29289 "" "" "" Nilai PDRB ADHB Pengadaan Air,Pengelolaan Samapah,Limbah dan Daur Ulang BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 65.1 Non Prioritas - - 29290 "" "" "" Nilai PDRB ADHB Konstruksi BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 3088.63 Non Prioritas - - 29291 "" "" "" Nilai PDRB ADHB Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasai Mobil dan Sepeda Motor BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 3733.76 Non Prioritas - - 29292 "" "" "" Nilai PDRB ADHB Transportasi dan Pergudangan BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 2508.23 Non Prioritas - - 29293 "" "" "" Nilai PDRB ADHB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 7317.85 Non Prioritas - - 29294 "" "" "" Nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 6493.09 Non Prioritas - - 29295 "" "" "" Nilai PDRB ADHB Jasa Keuangan dan Asuransi BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 3704.32 Non Prioritas - - 29296 "" "" "" Nilai PDRB ADHB Real Estat BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 4605.76 Non Prioritas - - 29297 "" "" "" Nilai PDRB ADHB Jasa Perusahaan BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 532.74 Non Prioritas - - 29298 "" "" "" Nilai PDRB ADHB Administrasi Pemerintahan.Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 5005.86 Non Prioritas - - 29299 "" "" "" Nilai PDRB ADHB Jasa Pendidikan BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 4888.15 Non Prioritas - - 29300 "" "" "" Nilai PDRB ADHB Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 2707.26 Non Prioritas - - 29301 "" "" "" Nilai PDRB ADHB Jasa Lainnya BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 1629.93 Non Prioritas - - 29302 "" "" "" Nilai PDRB ADHK BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung pada harga tahun dasar. Saat ini, penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar. juta-rupiah 34595.51 Non Prioritas - - 29303 "" "" "" Nilai PDRB ADHK Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung pada harga tahun dasar. Saat ini, penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar. juta-rupiah 43.06 Non Prioritas - - 29304 "" "" "" Nilai PDRB ADHK Pertambangan dan Penggalian BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung pada harga tahun dasar. Saat ini, penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar. juta-rupiah 0.84 Non Prioritas - - 29305 "" "" "" Nilai PDRB ADHK Industri Pengolahan BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung pada harga tahun dasar. Saat ini, penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar. juta-rupiah 3990.93 Non Prioritas - - 29306 "" "" "" Nilai PDRB ADHK Pengadaan Listrik dan Gas BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung pada harga tahun dasar. Saat ini, penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar. juta-rupiah 87.18 Non Prioritas - - 29307 "" "" "" Nilai PDRB ADHK Pengadaan Air,Pengelolaan Samapah,Limbah dan Daur Ulang BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung pada harga tahun dasar. Saat ini, penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar. juta-rupiah 45.03 Non Prioritas - - 29308 "" "" "" Nilai PDRB ADHK Konstruksi BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung pada harga tahun dasar. Saat ini, penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar. juta-rupiah 2049.57 Non Prioritas - - 29309 "" "" "" Nilai PDRB ADHK Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasai Mobil dan Sepeda Motor BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung pada harga tahun dasar. Saat ini, penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar. juta-rupiah 2180.67 Non Prioritas - - 29310 "" "" "" Nilai PDRB ADHK Transportasi dan Pergudangan BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung pada harga tahun dasar. Saat ini, penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar. juta-rupiah 1349.46 Non Prioritas - - 29311 "" "" "" Nilai PDRB ADHK Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung pada harga tahun dasar. Saat ini, penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar. juta-rupiah 4023.2 Non Prioritas - - 29312 "" "" "" Nilai PDRB ADHK Informasi dan Komunikasi BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung pada harga tahun dasar. Saat ini, penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar. juta-rupiah 6316.99 Non Prioritas - - 29313 "" "" "" Nilai PDRB ADHK Jasa Keuangan dan Asuransi BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung pada harga tahun dasar. Saat ini, penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar. juta-rupiah 2087.09 Non Prioritas - - 29314 "" "" "" Nilai PDRB ADHK Real Estat BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung pada harga tahun dasar. Saat ini, penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar. juta-rupiah 2977.97 Non Prioritas - - 29315 "" "" "" Nilai PDRB ADHK Jasa Perusahaan BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung pada harga tahun dasar. Saat ini, penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar. juta-rupiah 385.08 Non Prioritas - - 29316 "" "" "" Nilai PDRB ADHK Administrasi Pemerintahan.Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung pada harga tahun dasar. Saat ini, penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar. juta-rupiah 2858.55 Non Prioritas - - 29317 "" "" "" Nilai PDRB ADHK Jasa Pendidikan BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung pada harga tahun dasar. Saat ini, penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar. juta-rupiah 3425.33 Non Prioritas - - 29318 "" "" "" Nilai PDRB ADHK Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung pada harga tahun dasar. Saat ini, penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar. juta-rupiah 1724.55 Non Prioritas - - 29319 "" "" "" Nilai PDRB ADHK Jasa Lainnya BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung pada harga tahun dasar. Saat ini, penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar. juta-rupiah 1050.02 Non Prioritas - - 29320 "" "" "" Nilai PDRB per Kapita Menurut ADHB BPS Kota Yogyakarta "" juta-rupiah 140636915.2 Non Prioritas - - 29321 "" "" "" Nilai PDRB per Kapita Menurut ADHK BPS Kota Yogyakarta "" juta-rupiah 92063201.87 Non Prioritas - - 29322 "" "" "" Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta "" persen 4.95 Non Prioritas 34.71 - 29323 "" "" "" Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum BPS Kota Yogyakarta "" juta-rupiah 13.85 Non Prioritas - - 29324 "" "" "" Nilai PDRB ADHB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 7317.85 Non Prioritas - - 29325 "" "" "" Nilai PDRB ADHB BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 52848.54 Non Prioritas - - 29326 "" "" "" Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor BPS Kota Yogyakarta "" juta-rupiah 7.07 Non Prioritas - - 29327 "" "" "" Nilai PDRB ADHB Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasai Mobil dan Sepeda Motor BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 3733.76 Non Prioritas - - 29328 "" "" "" Nilai PDRB ADHB BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 52848.54 Non Prioritas - - 29329 "" "" "" Kontribusi sektor industri pegolahan BPS Kota Yogyakarta "" juta-rupiah 12.06 Non Prioritas - - 29330 "" "" "" Nilai PDRB ADHB Industri Pengolahan BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 6373.91 Non Prioritas - - 29331 "" "" "" Nilai PDRB ADHB BPS Kota Yogyakarta Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu. juta-rupiah 52848.54 Non Prioritas - - 29332 "" "" "" Pertumbuhan PDRB ADHB BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas - - 29333 "" "" "" Pertumbuhan ADHB Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas - - 29334 "" "" "" Pertumbuhan ADHB Pertambangan dan Penggalian BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas - - 29335 "" "" "" Pertumbuhan ADHB Industri Pengolahan BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas - - 29336 "" "" "" Pertumbuhan ADHB Pengadaan Listrik dan Gas BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas - - 29337 "" "" "" Pertumbuhan ADHB Pengadaan Air,Pengelolaan Samapah,Limbah dan Daur Ulang BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas - - 29338 "" "" "" Pertumbuhan ADHB Konstruksi BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas - - 29339 "" "" "" Pertumbuhan ADHB Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasai Mobil dan Sepeda Motor BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas - - 29340 "" "" "" Pertumbuhan ADHB Transportasi dan Pergudangan BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas - - 29341 "" "" "" Pertumbuhan ADHB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas - - 29342 "" "" "" Pertumbuhan ADHB Informasi dan Komunikasi BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas - - 29343 "" "" "" Pertumbuhan ADHB Jasa Keuangan dan Asuransi BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas - - 29344 "" "" "" Pertumbuhan ADHB Real Estat BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas - - 29345 "" "" "" Pertumbuhan ADHB Jasa Perusahaan BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas - - 29346 "" "" "" Pertumbuhan ADHB Administrasi Pemerintahan.Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas - - 29347 "" "" "" Pertumbuhan ADHB Jasa Pendidikan BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas - - 29348 "" "" "" Pertumbuhan ADHB Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas - - 29349 "" "" "" Pertumbuhan ADHB Jasa Lainnya BPS Kota Yogyakarta "" persen n/a Non Prioritas - - 29350 "" "" "" Pertumbuhan PDRB ADHK BPS Kota Yogyakarta "" persen 4.95 Non Prioritas - - 29351 "" "" "" Pertumbuhan ADHK Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan BPS Kota Yogyakarta "" persen 2.33 Non Prioritas - - 29352 "" "" "" Pertumbuhan ADHK Pertambangan dan Penggalian BPS Kota Yogyakarta "" persen -3.39 Non Prioritas - - 29353 "" "" "" Pertumbuhan ADHK Industri Pengolahan BPS Kota Yogyakarta "" persen 5.47 Non Prioritas - - 29354 "" "" "" Pertumbuhan ADHK Pengadaan Listrik dan Gas BPS Kota Yogyakarta "" persen 4.69 Non Prioritas - - 29355 "" "" "" Pertumbuhan ADHK Pengadaan Air,Pengelolaan Samapah,Limbah dan Daur Ulang BPS Kota Yogyakarta "" persen 1.38 Non Prioritas - - 29356 "" "" "" Pertumbuhan ADHK Konstruksi BPS Kota Yogyakarta "" persen 1.58 Non Prioritas - - 29357 "" "" "" Pertumbuhan ADHK Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasai Mobil dan Sepeda Motor BPS Kota Yogyakarta "" persen 5.14 Non Prioritas - - 29358 "" "" "" Pertumbuhan ADHK Transportasi dan Pergudangan BPS Kota Yogyakarta "" persen 5.98 Non Prioritas - - 29359 "" "" "" Pertumbuhan ADHK Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum BPS Kota Yogyakarta "" persen 6.02 Non Prioritas - - 29360 "" "" "" Pertumbuhan ADHK Informasi dan Komunikasi BPS Kota Yogyakarta "" persen 4.51 Non Prioritas - - 29361 "" "" "" Pertumbuhan ADHK Jasa Keuangan dan Asuransi BPS Kota Yogyakarta "" persen 1.82 Non Prioritas - - 29362 "" "" "" Pertumbuhan ADHK Real Estat BPS Kota Yogyakarta "" persen 4.29 Non Prioritas - - 29363 "" "" "" Pertumbuhan ADHK Jasa Perusahaan BPS Kota Yogyakarta "" persen 4.95 Non Prioritas - - 29364 "" "" "" Pertumbuhan ADHK Administrasi Pemerintahan.Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib BPS Kota Yogyakarta "" persen 6.34 Non Prioritas - - 29365 "" "" "" Pertumbuhan ADHK Jasa Pendidikan BPS Kota Yogyakarta "" persen 4.83 Non Prioritas - - 29366 "" "" "" Pertumbuhan ADHK Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial BPS Kota Yogyakarta "" persen 7.87 Non Prioritas - - 29367 "" "" "" Pertumbuhan ADHK Jasa Lainnya BPS Kota Yogyakarta "" persen 7.28 Non Prioritas - - 29368 "" "" "" Total Produktivitas Menurut Lapangan Usaha Agriculture BPS Kota Yogyakarta "" persen "" Non Prioritas - - 29369 "" "" "" Nilai PDRB ADHK Lapangan Usaha Agriculture BPS Kota Yogyakarta "" juta-rupiah 43.06 Non Prioritas - - 29370 "" "" "" Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja Menurut Lapangan Usaha Agriculture BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29371 "" "" "" Total Produktivitas Menurut Lapangan Usaha Manufature BPS Kota Yogyakarta "" persen "" Non Prioritas - - 29372 "" "" "" Nilai PDRB ADHK Lapangan Usaha Manufature BPS Kota Yogyakarta "" juta-rupiah 6173.55 Non Prioritas - - 29373 "" "" "" Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja Menurut Lapangan Usaha Manufature BPS Kota Yogyakarta "" juta-rupiah 0.0 Non Prioritas - - 29374 "" "" "" Total Produktivitas Menurut Lapangan Usaha Service BPS Kota Yogyakarta "" persen "" Non Prioritas - - 29375 "" "" "" Nilai PDRB ADHK Lapangan Usaha Service BPS Kota Yogyakarta "" juta-rupiah 28378.91 Non Prioritas - - 29376 "" "" "" Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja Menurut Lapangan Usaha Service BPS Kota Yogyakarta "" orang rilis Juli Non Prioritas - - 29377 "" "" "" Inflasi Nasional BPS Kota Yogyakarta "" persen 2.92 Non Prioritas - - 29378 "" "" "" Inflasi Kota Yogyakarta BPS Kota Yogyakarta "" persen 3.33 Non Prioritas 34.71 - 29379 "" "" "" Inflasi berdasarkan Kelompok Pengeluaran BPS Kota Yogyakarta "" persen 3.33 Non Prioritas - - 29380 "" "" "" Inflasi Kelompok Pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau BPS Kota Yogyakarta "" persen 4.64 Non Prioritas - - 29381 "" "" "" Inflasi Kelompok Pengeluaran Pakaian dan Alas Kaki BPS Kota Yogyakarta "" persen 1.67 Non Prioritas - - 29382 "" "" "" Inflasi Kelompok Pengeluaran Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga BPS Kota Yogyakarta "" persen 1.63 Non Prioritas - - 29383 "" "" "" Inflasi Kelompok Pengeluaran Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga BPS Kota Yogyakarta "" persen 0.31 Non Prioritas - - 29384 "" "" "" Inflasi Kelompok Pengeluaran Kesehatan BPS Kota Yogyakarta "" persen 0.98 Non Prioritas - - 29385 "" "" "" Inflasi Kelompok Pengeluaran Transportasi BPS Kota Yogyakarta "" persen 1.29 Non Prioritas - - 29386 "" "" "" Inflasi Kelompok Pengeluaran Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan BPS Kota Yogyakarta "" persen -0.04 Non Prioritas - - 29387 "" "" "" Inflasi Kelompok Pengeluaran Rekreasi, Olahraga, dan Budaya BPS Kota Yogyakarta "" persen 1.0 Non Prioritas - - 29388 "" "" "" Inflasi Kelompok Pengeluaran Pendidikan BPS Kota Yogyakarta "" persen 2.89 Non Prioritas - - 29389 "" "" "" Inflasi Kelompok Pengeluaran Pemyediaan Makanan dan Minuman/Restoran BPS Kota Yogyakarta "" persen 1.85 Non Prioritas - - 29390 "" "" "" Inflasi Kelompok Pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya BPS Kota Yogyakarta "" persen 20.23 Non Prioritas - - 29391 "" "" "" Persentase rumah milik sendiri BPS Kota Yogyakarta "" persen 51.05 Non Prioritas - - 29392 "" "" "" Persentase rumah sewa BPS Kota Yogyakarta "" persen 48.95 Non Prioritas - - 29393 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki BPS Kota Yogyakarta "" orang 182697.0 Non Prioritas - - 29394 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 17006.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29395 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 11378.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29396 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 17885.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29397 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 9202.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29398 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 8005.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29399 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 7559.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29400 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 12095.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29401 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 16304.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29402 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 8707.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29403 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 6222.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29404 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 4375.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29405 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 14033.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29406 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 33435.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29407 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 16491.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29408 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan BPS Kota Yogyakarta "" orang 193071.0 Non Prioritas - - 29409 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 17787.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29410 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 12100.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29411 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 19182.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29412 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 9703.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29413 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 8544.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29414 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 7860.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29415 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 12742.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29416 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 17457.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29417 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 9307.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29418 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 6622.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29419 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 4809.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29420 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 14820.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29421 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 35006.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29422 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 17132.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29423 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 23094.0 Non Prioritas - - 29424 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 11778.0 Non Prioritas - - 29425 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1101.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29426 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 733.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29427 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 997.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29428 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 575.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29429 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 426.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29430 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 502.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29431 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 828.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29432 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 1027.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29433 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 516.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29434 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 371.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29435 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 261.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29436 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 922.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29437 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 2286.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29438 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 1233.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29439 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 11316.0 Non Prioritas - - 29440 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1073.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29441 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 712.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29442 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 1022.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29443 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 543.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29444 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 461.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29445 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 466.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29446 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 750.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29447 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 1010.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29448 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 482.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29449 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 361.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29450 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 258.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29451 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 807.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29452 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 2207.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29453 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 0-4 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 1164.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29454 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 22041.0 Non Prioritas - - 29455 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 11237.0 Non Prioritas - - 29456 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1060.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29457 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 687.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29458 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 973.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29459 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 549.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29460 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 466.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29461 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 466.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29462 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 733.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29463 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 989.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29464 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 508.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29465 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 359.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29466 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 272.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29467 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 861.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29468 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 2203.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29469 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 1111.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29470 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 10804.0 Non Prioritas - - 29471 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1075.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29472 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 680.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29473 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 945.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29474 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 472.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29475 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 407.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29476 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 445.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29477 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 781.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29478 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 942.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29479 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 451.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29480 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 338.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29481 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 243.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29482 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 853.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29483 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 2089.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29484 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 5-9 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 1083.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29485 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 23777.0 Non Prioritas - - 29486 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 12056.0 Non Prioritas - - 29487 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1122.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29488 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 762.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29489 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 1139.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29490 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 632.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29491 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 506.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29492 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 476.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29493 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 790.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29494 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 1047.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29495 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 548.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29496 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 388.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29497 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 301.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29498 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 971.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29499 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 2262.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29500 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 1112.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29501 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 11721.0 Non Prioritas - - 29502 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1097.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29503 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 731.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29504 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 1117.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29505 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 585.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29506 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 503.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29507 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 506.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29508 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 793.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29509 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 1042.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29510 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 532.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29511 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 398.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29512 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 249.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29513 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 870.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29514 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 2170.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29515 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 9-14 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 1128.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29516 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 25619.0 Non Prioritas - - 29517 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 12967.0 Non Prioritas - - 29518 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1221.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29519 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 777.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29520 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 1336.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29521 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 656.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29522 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 576.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29523 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 525.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29524 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 891.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29525 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 1118.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29526 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 574.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29527 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 427.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29528 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 313.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29529 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 976.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29530 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 2396.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29531 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 1181.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29532 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 12652.0 Non Prioritas - - 29533 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1159.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29534 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 774.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29535 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 1322.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29536 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 660.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29537 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 558.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29538 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 492.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29539 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 827.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29540 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 1169.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29541 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 567.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29542 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 414.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29543 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 277.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29544 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 907.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29545 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 2471.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29546 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 1055.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29547 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 29496.0 Non Prioritas - - 29548 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 14785.0 Non Prioritas - - 29549 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1324.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29550 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 853.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29551 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 1676.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29552 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 739.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29553 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 582.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29554 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 558.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29555 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 887.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29556 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 16304.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29557 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 685.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29558 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 428.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29559 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 337.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29560 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 1091.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29561 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 2963.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29562 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 1368.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29563 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 14711.0 Non Prioritas - - 29564 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1238.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29565 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 850.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29566 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 1725.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29567 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 760.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29568 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 570.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29569 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 518.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29570 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 922.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29571 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 1351.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29572 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 585.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29573 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 436.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29574 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 333.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29575 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 1034.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29576 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 3077.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29577 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 21-24 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 1312.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29578 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 30781.0 Non Prioritas - - 29579 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 15200.0 Non Prioritas - - 29580 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1401.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29581 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 927.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29582 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 1553.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29583 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 823.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29584 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 645.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29585 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 650.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29586 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 941.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29587 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 1481.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29588 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 687.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29589 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 469.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29590 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 311.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29591 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 1170.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29592 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 2772.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29593 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 1370.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29594 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 15581.0 Non Prioritas - - 29595 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1373.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29596 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 870.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29597 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 1618.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29598 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 847.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29599 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 614.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29600 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 611.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29601 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 1049.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29602 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 1488.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29603 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 709.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29604 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 471.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29605 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 357.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29606 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 1211.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29607 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 2905.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29608 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 25-29 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 1458.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29609 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 27362.0 Non Prioritas - - 29610 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 13906.0 Non Prioritas - - 29611 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1295.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29612 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 879.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29613 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 1364.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29614 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 674.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29615 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 592.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29616 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 563.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29617 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 926.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29618 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 1197.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29619 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 641.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29620 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 489.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29621 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 345.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29622 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 1053.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29623 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 2655.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29624 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 1233.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29625 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 13456.0 Non Prioritas - - 29626 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1263.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29627 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 844.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29628 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 1238.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29629 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 648.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29630 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 560.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29631 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 536.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29632 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 917.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29633 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 1218.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29634 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 603.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29635 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 459.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29636 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 331.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29637 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 1065.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29638 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 2514.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29639 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 30-34 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 1260.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29640 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 26782.0 Non Prioritas - - 29641 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 13349.0 Non Prioritas - - 29642 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1301.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29643 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 868.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29644 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 1223.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29645 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 657.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29646 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 582.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29647 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 567.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29648 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 885.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29649 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 1147.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29650 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 602.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29651 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 480.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29652 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 312.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29653 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 1018.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29654 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 2474.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29655 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 1233.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29656 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 13433.0 Non Prioritas - - 29657 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1321.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29658 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 842.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29659 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 1221.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29660 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 653.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29661 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 532.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29662 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 562.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29663 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 828.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29664 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 1122.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29665 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 617.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29666 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 448.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29667 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 301.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29668 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 1059.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29669 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 2566.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29670 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 35-39 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 1361.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29671 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 26203.0 Non Prioritas - - 29672 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 12983.0 Non Prioritas - - 29673 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1219.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29674 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 818.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29675 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 1222.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29676 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 670.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29677 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 586.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29678 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 585.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29679 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 886.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29680 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 1135.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29681 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 559.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29682 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 453.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29683 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 319.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29684 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 928.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29685 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 2422.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29686 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 1181.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29687 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 13220.0 Non Prioritas - - 29688 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1303.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29689 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 853.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29690 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 1247.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29691 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 618.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29692 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 623.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29693 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 537.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29694 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 876.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29695 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 1164.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29696 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 622.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29697 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 436.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29698 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 343.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29699 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 975.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29700 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 2409.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29701 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 40-44 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 1214.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29702 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 26395.0 Non Prioritas - - 29703 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 12701.0 Non Prioritas - - 29704 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1222.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29705 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 800.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29706 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 1251.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29707 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 623.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29708 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 600.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29709 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 478.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29710 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 878.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29711 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 1124.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29712 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 639.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29713 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 427.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29714 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 331.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29715 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 945.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29716 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 2257.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29717 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 1126.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29718 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 13694.0 Non Prioritas - - 29719 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1319.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29720 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 798.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29721 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 1380.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29722 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 692.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29723 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 647.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29724 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 551.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29725 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 887.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29726 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 1224.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29727 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 688.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29728 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 469.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29729 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 346.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29730 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 1048.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29731 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 2507.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29732 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 45-49 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 1138.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29733 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 25412.0 Non Prioritas - - 29734 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 12181.0 Non Prioritas - - 29735 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1136.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29736 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 775.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29737 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 1272.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29738 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 634.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29739 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 552.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29740 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 523.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29741 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 807.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29742 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 1061.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29743 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 635.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29744 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 450.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29745 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 281.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29746 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 975.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29747 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 2062.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29748 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 1018.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29749 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 13231.0 Non Prioritas - - 29750 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1175.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29751 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 805.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29752 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 1380.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29753 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 718.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29754 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 600.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29755 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 531.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29756 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 904.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29757 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 1199.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29758 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 694.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29759 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 448.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29760 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 326.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29761 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 1021.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29762 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 2290.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29763 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 50-54 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 1140.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29764 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 23642.0 Non Prioritas - - 29765 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 10958.0 Non Prioritas - - 29766 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 970.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29767 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 655.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29768 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 1135.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29769 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 595.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29770 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 514.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29771 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 470.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29772 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 678.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29773 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 1016.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29774 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 624.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29775 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 370.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29776 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 305.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29777 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 858.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29778 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1839.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29779 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 929.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29780 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 12684.0 Non Prioritas - - 29781 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1131.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29782 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 805.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29783 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 1314.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29784 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 649.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29785 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 636.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29786 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 515.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29787 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 816.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29788 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 1163.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29789 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 645.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29790 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 455.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29791 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 337.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29792 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 998.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29793 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 2143.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29794 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 55-59 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 1077.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29795 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 21913.0 Non Prioritas - - 29796 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 10109.0 Non Prioritas - - 29797 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 881.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29798 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 663.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29799 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 975.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29800 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 483.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29801 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 472.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29802 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 446.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29803 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 670.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29804 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 930.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29805 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 512.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29806 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 404.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29807 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 254.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29808 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 813.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29809 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1721.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29810 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 885.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29811 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 11804.0 Non Prioritas - - 29812 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1082.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29813 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 816.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29814 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 1148.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29815 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 608.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29816 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 578.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29817 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 505.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29818 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 746.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29819 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 1019.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29820 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 610.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29821 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 474.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29822 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 337.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29823 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 975.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29824 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1958.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29825 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 60-64 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 948.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29826 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 17342.0 Non Prioritas - - 29827 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 7859.0 Non Prioritas - - 29828 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 724.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29829 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 513.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29830 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 732.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29831 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 398.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29832 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 395.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29833 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 336.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29834 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 508.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29835 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 758.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29836 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 384.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29837 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 298.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29838 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 192.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29839 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 642.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29840 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1305.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29841 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 674.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29842 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 9483.0 Non Prioritas - - 29843 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 823.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29844 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 707.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29845 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 911.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29846 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 484.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29847 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 441.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29848 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 414.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29849 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 617.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29850 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 909.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29851 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 522.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29852 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 391.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29853 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 272.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29854 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 740.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29855 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1501.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29856 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 65-69 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 751.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29857 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 13161.0 Non Prioritas - - 29858 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 5621.0 Non Prioritas - - 29859 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 543.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29860 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 378.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29861 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 523.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29862 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 266.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29863 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 289.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29864 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 236.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29865 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 404.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29866 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 526.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29867 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 296.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29868 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 234.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29869 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 116.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29870 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 407.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29871 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 970.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29872 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 433.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29873 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun BPS Kota Yogyakarta "" orang 7540.0 Non Prioritas - - 29874 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 659.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29875 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 493.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29876 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 750.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29877 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 353.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29878 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 423.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29879 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 342.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29880 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 499.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29881 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 699.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29882 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 460.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29883 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 317.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29884 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 232.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29885 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 632.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29886 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1162.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29887 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 70-74 Tahun Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 519.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29888 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas BPS Kota Yogyakarta "" orang 12748.0 Non Prioritas - - 29889 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas BPS Kota Yogyakarta "" orang 5007.0 Non Prioritas - - 29890 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 486.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29891 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 290.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29892 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 514.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29893 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 228.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29894 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 222.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29895 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 178.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29896 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 383.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29897 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 454.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29898 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 297.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29899 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 175.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29900 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 125.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29901 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 403.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29902 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 848.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29903 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 404.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29904 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas BPS Kota Yogyakarta "" orang 7741.0 Non Prioritas - - 29905 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Tegalrejo BPS Kota Yogyakarta "" orang 696.0 Non Prioritas 34.71.01 - 29906 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Jetis BPS Kota Yogyakarta "" orang 520.0 Non Prioritas 34.71.02 - 29907 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Gondokusuman BPS Kota Yogyakarta "" orang 844.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29908 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Danurejan BPS Kota Yogyakarta "" orang 413.0 Non Prioritas 34.71.04 - 29909 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Gedongtengen BPS Kota Yogyakarta "" orang 391.0 Non Prioritas 34.71.05 - 29910 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Ngampilan BPS Kota Yogyakarta "" orang 329.0 Non Prioritas 34.71.06 - 29911 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Wirobrajan BPS Kota Yogyakarta "" orang 530.0 Non Prioritas 34.71.07 - 29912 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Mantrijeron BPS Kota Yogyakarta "" orang 738.0 Non Prioritas 34.71.08 - 29913 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Kraton BPS Kota Yogyakarta "" orang 520.0 Non Prioritas 34.71.09 - 29914 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Gondomanan BPS Kota Yogyakarta "" orang 307.0 Non Prioritas 34.71.03 - 29915 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Pakualaman BPS Kota Yogyakarta "" orang 267.0 Non Prioritas 34.71.11 - 29916 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Mergangsan BPS Kota Yogyakarta "" orang 625.0 Non Prioritas 34.71.12 - 29917 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Umbulharjo BPS Kota Yogyakarta "" orang 1037.0 Non Prioritas 34.71.13 - 29918 "" "" "" Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kelompok Umur 75 Tahun Keatas Kemantren Kotagede BPS Kota Yogyakarta "" orang 524.0 Non Prioritas 34.71.14 - 29919 SIPD 06.05.024 Peningkatan Prestasi Olahraga Peningkatan prestasi olahraga KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Terbuka Peningkatan Prestasi Olahraga merujuk pada perbaikan dalam hasil atau performa di bidang olahraga, yang dapat diukur melalui berbagai indikator seperti peringkat kompetisi, pencapaian medali, rekor pribadi atau nasional, dan penilaian keterampilan atlet dalam event olahraga. Ini mencakup kemajuan yang dicapai oleh individu atau tim dalam olahraga. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29920 "RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SIPD" 06.01.084 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Rata-Rata Lama Sekolah BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29921 "RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SIPD" 06.01.002 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Harapan Lama Sekolah BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka lamanya waktu (dalam tahun) pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia tertentu di masa mendatang, yang menggambarkan peluang masyarakat untuk mengenyam pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29922 "RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029" 06.01.085 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca; Numerasi "Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assessment tingkat nasional untuk: Literasi Membaca " KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka Nilai Asesmen Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Nilai Asesmen Numerasi didefinisikan sebagai kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29923 "RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029" 06.01.085 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca; Numerasi "Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assessment tingkat nasional untuk: Numerasi " KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka Nilai Asesmen Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Nilai Asesmen Numerasi didefinisikan sebagai kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29924 SIPD 06.01.094 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD "" Terbuka Angka yang mengukur partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu a. Pendidikan anak usia dini (Pra-sekolah) yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan PAUD. b. Sekolah Dasar/sederajat. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29925 SIPD 06.01.095 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar "" Terbuka Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar adalah proporsi anak-anak dalam rentang usia 7 hingga 12 tahun yang terdaftar dan mengikuti pendidikan dasar dibandingkan dengan total jumlah anak dalam rentang usia tersebut. Pendidikan dasar mencakup jenjang pendidikan yang biasanya mencakup sekolah dasar (SD), dan merupakan tahap awal dari sistem pendidikan formal. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29926 SIPD 06.01.091 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama "" Terbuka Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi pendidikan pertama dalam menengah 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29927 SIPD 06.01.097 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan "" Terbuka Definisi Konseptual Indikator : Partisipasi anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang mengenyam pendidikan pada pendidikan kesetaraan (APS) Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29928 SIPD 06.01.085.001 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca tingkat SD Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD dihitung dari kemampuan Kompetensi membaca teks informasi Kompetensi membaca teks sastra Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks (L1) Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (L2) Kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks (L3)" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29929 SIPD 06.01.085.001 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca tingkat SD Hasil Rapor Pendidikan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29930 SIPD 06.01.085.008 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Numerasi tingkat SD Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD dihitung dari Kemampuan Kompetensi pada domain Bilangan Kompetensi pada domain Aljabar Kompetensi pada domain Geometri Kompetensi pada domain Data dan Ketidakpastian Kompetensi mengetahui (L1) Kompetensi menerapkan (L2) Kompetensi menalar (L3)" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29931 SIPD 06.01.085.001 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca tingkat SD Hasil Rapor Pendidikan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29932 SIPD 06.01.085.002 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca tingkat SMP Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP dihitung dari Kemampuan Kompetensi membaca teks informasi Kompetensi membaca teks sastra Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks (L1) Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (L2) Kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks (L3)" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29933 SIPD 06.01.085.001 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca tingkat SD Hasil Rapor Pendidikan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29934 SIPD 06.01.085.009 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Numerasi tingkat SMP Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP dihitung dari Kemampuan Kompetensi pada domain Bilangan Kompetensi pada domain Aljabar Kompetensi pada domain Geometri Kompetensi pada domain Data dan Ketidakpastian Kompetensi mengetahui (L1) Kompetensi menerapkan (L2) Kompetensi menalar (L3)" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29935 SIPD 06.01.085.001 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca tingkat SD Hasil Rapor Pendidikan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29936 RPJMN 2025-2029 06.05.035 Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional Persentase Perolehan Medali "" Terbuka persentase perolehan medali dihitung dari jumlah perolehan medali atlit berprastasi tingkat propinsi dibagi jumlah kejuaraan yang diikuti tingkat propinsi 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 29937 RPJMN 2025-2029 06.05.035 Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional Total perolehan medali tingkat provinsi "" Terbuka "" 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 29938 RPJMN 2025-2029 06.05.035 Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional Jumlah perolehan medali PORDA "" Terbuka "" 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 29939 RPJMN 2025-2029 06.05.035 Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional Jumlah perolehan medali PEPARDA "" Terbuka "" 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 29940 RPJMN 2025-2029 06.05.035 Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional Jumlah perolehan medali POPDA "" Terbuka "" 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 29941 RPJMN 2025-2029 06.05.035 Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional Jumlah perolehan medali PEPARPEDA "" Terbuka "" 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 29942 RPJMN 2025-2029 06.05.035 Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional Total kejuaraan yang diikuti tingkat provinsi "" Terbuka "" 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 29943 RPJMN 2025-2029 06.05.035 Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional Jumlah Kejuaraan yang diikuti PORDA "" Terbuka "" 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 29944 RPJMN 2025-2029 06.05.035 Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional Jumlah Kejuaraan yang diikuti PEPARDA "" Terbuka "" 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 29945 RPJMN 2025-2029 06.05.035 Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional Jumlah Kejuaraan yang diikuti POPDA "" Terbuka "" 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 29946 RPJMN 2025-2029 06.05.035 Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional Jumlah Kejuaraan yang diikuti PEPARPEDA "" Terbuka "" 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 29947 "RPJMN 2025-2029, SIPD" 06.04.003 Indeks Pembangunan Pemuda Indeks pembangunan pemuda "" Terbuka alat ukur yang digunakan untuk menilai pembangunan pemuda di suatu wilayah, meliputi lima domain dasar: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 29948 "RPJMN 2025-2029, SIPD" 06.01.049 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi Membaca "" Terbuka "jumlah satuan pendidikan yang memiliki minimal 60% siswa dengan tingkat kompetensi ""Cakap"" atau ""Mahir"" dalam asesmen tersebut, dihitung dari total jumlah siswa yang mengikuti asesmen di satuan pendidikan tersebut berdasarkan hasil rapor pendidikan" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29949 "RPJMN 2025-2029, SIPD" 06.01.049 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi jumlah satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi Membaca jenjang SD "" Terbuka Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29950 "RPJMN 2025-2029, SIPD" 06.01.049 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi jumlah satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi Membaca jenjang SMP "" Terbuka Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29951 "RPJMN 2025-2029, SIPD" 06.01.049 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi jumlah satuan pendidikan SD "" Terbuka Banyaknya satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) baik swasta maupun negeri. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29952 "RPJMN 2025-2029, SIPD" 06.01.049 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi jumlah satuan pendidikan SMP "" Terbuka Banyaknya satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah pertama yang meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) baik swasta maupun negeri. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29953 "RPJMN 2025-2029, SIPD" 06.01.049 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Numerasi "" Terbuka persentase satuan pendidikan yang memiliki minimal 60% siswa dengan tingkat kompetensi cakap atau mahir dalam numerasi 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29954 "RPJMN 2025-2029, SIPD" 06.01.049 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi jumlah satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: numerasi jenjang SD "" Terbuka Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29955 "RPJMN 2025-2029, SIPD" 06.01.049 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi jumlah satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: numerasi jenjang SMP "" Terbuka Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29956 "RPJMN 2025-2029, SIPD" 06.01.049 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi jumlah satuan pendidikan SD "" Terbuka Banyaknya satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) baik swasta maupun negeri. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29957 "RPJMN 2025-2029, SIPD" 06.01.049 Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) literasi membaca; dan (b) numerasi jumlah satuan pendidikan SMP "" Terbuka Banyaknya satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah pertama yang meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) baik swasta maupun negeri. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29958 SIPD 06.01.094 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD "" Terbuka Angka yang mengukur partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yaitu a. Pendidikan anak usia dini (Pra-sekolah) yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) dan PAUD. b. Sekolah Dasar/sederajat. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29959 SIPD 06.01.094 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29960 SIPD 06.01.094 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29961 SIPD 06.01.096 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar Persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar "" Terbuka Persentase Jumlah penduduk kota dan luar kota usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dikota yogyakarta dihitung dari jumlah penduduk kota dan luar kota usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dibagi jumlah penduduk usia 7-15 tahun dikali 100 % 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29962 SIPD 06.01.096 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar Jumlah penduduk kota dan luar kota usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar di kota yogyakarta "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas 34.71 - 29963 SIPD 06.01.096 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar Jumlah penduduk usia 7-15 tahun "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29964 SIPD 06.01.097 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan "" Terbuka Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dihitung dari jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dibagi jumlah warga negara usia 7-18 tahun dikali 100% 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29965 SIPD 06.01.097 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29966 SIPD 06.01.097 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Jumlah warga negara usia 7-18 tahun "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29967 RPJMN 2025-2029; 06.01.038 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi "" Terbuka Jumlah satuan pendidikan Negeri/swasta yang terakreditasi A,B,C dibagi dengan jumlah seluruh satuan pendidikan negeri/swasta 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29968 RPJMN 2025-2029; 06.01.038 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP Jumlah TK terakreditasi A,B,C KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29969 RPJMN 2025-2029; 06.01.038 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP Jumlah TK Terakreditasi A KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29970 RPJMN 2025-2029; 06.01.038 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP Jumlah TK Terakreditasi B KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29971 RPJMN 2025-2029; 06.01.038 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP Jumlah TK Terakreditasi C KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29972 RPJMN 2025-2029; 06.01.038 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP Jumlah SD N/S terakreditasi A.B.C KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29973 RPJMN 2025-2029; 06.01.038 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP Jumlah SD N/S Terakreditasi A KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29974 RPJMN 2025-2029; 06.01.038 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP Jumlah SD N/S Terakreditasi B KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29975 RPJMN 2025-2029; 06.01.038 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP Jumlah SD N/S Terakreditasi C KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29976 RPJMN 2025-2029; 06.01.038 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP Jumlah SMP N/S terakreditasi A,B,C KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29977 RPJMN 2025-2029; 06.01.038 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP Jumlah SMP N/S Terakreditasi A KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29978 RPJMN 2025-2029; 06.01.038 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP Jumlah SMP N/S Terakreditasi B KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29979 RPJMN 2025-2029; 06.01.038 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP Jumlah SMP N/S Terakreditasi C KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29980 RPJMN 2025-2029; 06.01.038 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP Jumlah total TK, SD, SMP terakreditasi A, B, C KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29981 SDGs; 06.01.0097 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP Jumlah total Satuan Pendidikan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29982 RPJMN 2025-2029 06.05.023 Kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara Jumlah Cabang Olahraga Unggulan "" Terbuka jumlah cabang olahraga yang menunjukkan peningkatan prestasi signifikan 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 29983 SIPD 06.04.013 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri "" Terbuka Proporsi pemuda usia 16–30 tahun di Kota Yogyakarta yang berwirausaha dalam kegiatan ekonomi mandiri. 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 29984 SIPD 06.04.013 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan Jumlah wirausaha muda "" Terbuka "" 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 29985 SIPD 06.04.013 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan jumlah pemuda usia 16-30 tahun "" Terbuka "" 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 29986 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga "" Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk""" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29987 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian RB Dindikpora oleh Inspektorat "" Terbuka "Hasil penilaian RB Dindikpora oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dindikpora 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dindikpora 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dindikpora 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Dinsikpora 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29988 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Persentase pendidik yg memenuhi kualifikasi "" Terbuka Pendidik baik ASN mapun non-ASN di sekolah negeri dan swasta di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai jenjang pendidikan tempat mereka mengajar, yaitu minimal D-IV/S1 untuk pendidik PAUD, SD, dan SMP, dan sesuai dengan peraturan terbaru yang berlaku 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29989 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi untuk pendidik PAUD "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29990 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Total pendidik PAUD "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29991 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi untuk pendidik SD "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29992 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Total pendidik SD "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29993 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi untuk pendidik SMP "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29994 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Total pendidik SMP "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29995 SDGs, SIPD 06.01.026 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sesuai Standar Nasional Persentase pemerataan guru "" Terbuka Pemenuhan kebutuhan guru dihitung berdasarkan beban kerja guru yang meliputi jam mengajar tatap muka, tugas tambahan, dan kegiatan lain yang terkait dengan tugas guru 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29996 RPJMN 2025-2029 06.01.009 Indeks Pemerataan Guru ketersediaan guru di sekolah negeri TK/PAUD "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29997 RPJMN 2025-2029 06.01.009 Indeks Pemerataan Guru ketersediaan guru di sekolah negeri SD "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29998 RPJMN 2025-2029 06.01.009 Indeks Pemerataan Guru ketersediaan guru di sekolah negeri SMP "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 29999 RPJMN 2025-2029 06.01.009 Indeks Pemerataan Guru kebutuhan guru di sekolah negeri TK/PAUD "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30000 RPJMN 2025-2029 06.01.009 Indeks Pemerataan Guru kebutuhan guru di sekolah negeri SD "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30001 RPJMN 2025-2029 06.01.009 Indeks Pemerataan Guru kebutuhan guru di sekolah negeri SMP "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30002 RPJMN 2025-2029 06.01.033 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Persentase Pendidik aktif yang bersertifikat profesi "" Terbuka Persentase pendidik baik ASN dan non-ASN pada sekolah negeri dan swasta di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yang telah memperoleh sertifikat pendidik melalui program sertifikasi guru yang diakui pemerintah (misalnya melalui PLPG, PPG Dalam Jabatan, PPG Prajabatan, atau pola lainnya), dan tercatat aktif sebagai pendidik pada satuan pendidikan formal. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30003 RPJMN 2025-2029 06.01.033 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah pendidik aktif yang bersertifikat profesi "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30004 RPJMN 2025-2029 06.01.033 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal Jumlah pendidik aktif "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30005 SDGs, SIPD 06.01.082 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki Angka Partisipasi Kasar SD "" Terbuka Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SD/MI/sederajat (7-12 tahun). 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30006 SDGs, SIPD 06.01.082 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki Jumlah siswa SD "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30007 SDGs, SIPD 06.01.082 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30008 SDGs, SIPD 06.01.082 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki Angka Partisipasi Murni SD "" Terbuka APM SD/MI/sederajat adalah proporsi penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/sederajat terhadap penduduk kelompok umur 7-12 tahun. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30009 SDGs, SIPD 06.01.082 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki Jumlah siswa SD usia 7-12 tahun "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30010 SDGs, SIPD 06.01.082 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat antara Perempuan dan Laki- laki Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30011 SDGs, SIPD 06.01.078 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki Angka Partisipasi Kasar SMP "" Terbuka Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/sederajat (13-15 tahun). 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30012 SDGs, SIPD 06.01.078 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki Jumlah siswa SMP "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30013 SDGs, SIPD 06.01.078 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki Jumlah penduduk usia 13-15 tahun "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30014 SDGs, SIPD 06.01.078 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki Angka Partisipasi Murni SMP "" Terbuka APM SMP/MTs/sederajat adalah proporsi penduduk pada kelompok umur 13-15 tahun yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs/sederajat terhadap penduduk kelompok umur 13-15 tahun. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30015 SDGs, SIPD 06.01.078 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki Jumlah siswa SMP usia 13-15 tahun "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30016 SDGs, SIPD 06.01.078 Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki Jumlah penduduk usia 13-15 tahun "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30017 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) Persentase Kelulusan peserta didik non formal / kesetaraan "" Terbuka Presentase peserta didik yang lulus PKBM (paket A,B,C) dan SKB dibanding dengan peserta didik PKBM (paket A,B,C) dan SKB diakhir jenjang 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30018 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) Jumlah peserta didik yang lulus PKBM (paket A,B,C) dan SKB "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30019 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) jumlah peserta didik PKBM (paket A,B,C) dan SKB diakhir jenjang "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30020 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) Persentase peserta didik TK (A,B) yang dilakukan penilaian perkembangan menggunakan STPPA "" Terbuka Peserta didik dianggap telah dinilai menggunakan STPPA apabila terdapat dokumen atau catatan hasil observasi guru terhadap 6 aspek perkembangan anak (nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, seni) berdasarkan standar PAUD. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30021 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) Jumlah peserta didik yang telah dinilai menggunakan STPPA "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30022 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) Jumlah seluruh peserta didik TK "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30023 RPJMN 2025-2029 06.01.039 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif Persentase satuan pendidikan TK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. "" Terbuka Satuan pendidikan memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal berdasarkan hasil pemetaan kondisi sarpras oleh Dinas Pendidikan melalui Dapodik dan/atau verifikasi lapangan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30024 RPJMN 2025-2029 06.01.039 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarpras sesuai standar dan dalam kondisi layak fungsi "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30025 RPJMN 2025-2029 06.01.039 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif Total jumlah satuan pendidikan TK "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30026 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) Persentase ketepatan penyaluran bantuan biaya personal di jenjang TK Negeri/Swasta "" Terbuka pemberian bantuan biaya personal berdasarkan data pengajuan yang sudah terverifikasi 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30027 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) jumlah peserta didik penerima bantuan biaya personal "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30028 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) jumlah peserta didik yang mengajukan bantuan biaya personal yang terverifikasi dan sesuai dengan ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30029 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang TK di kota yogyakarta "" Terbuka jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang TK di kota yogyakarta berdasarkan SK Kepala Dinas 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas 34.71 - 30030 "RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029" 06.01.085 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca; Numerasi Rata-rata nilai ASPD SD KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka Rerata dari hasil asesmen yang diikuti oleh seluruh peserta didik kelas 6 SD/MI di Kota Yogyakarta yang diukur melalui tiga domain literasi: membaca, numerasi, dan sains, dalam satu tahun pelaksanaan ASPD. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30031 "RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029" 06.01.085 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca; Numerasi Rata-rata nilai literasi Sains SD KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30032 "RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029" 06.01.085 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca; Numerasi Rata-rata nilai literasi numerasi SD KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30033 "RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029" 06.01.085 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca; Numerasi Rata-rata nilai literasi membaca SD KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30034 SDGs, SIPD 06.01.055 Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan SD "" Terbatas Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan jenjang SD dalam satu tahun, dihitung berdasarkan jumlah kasus yang telah ditindaklanjuti dan selesai ditangani oleh satuan pendidikan dan/atau pihak berwenang, dibandingkan dengan jumlah total kasus yang dilaporkan dalam periode yang sama. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30035 SDGs, SIPD 06.01.055 Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir jumlah kasus yang terselesaikan jenjang SD "" Terbatas "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30036 SDGs, SIPD 06.01.055 Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir jumlah kasus yang terlaporkan jenjang SD "" Terbatas "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30037 SIPD 06.01.006.001 Iklim Inklusivitas SD Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan SD "" Terbuka Hasil survey Iklim kebhinekaan dan inklusivitas berupa nilai pada Rapor Pendidikan jenjang SD 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30038 RPJMN 2025-2029 06.01.039 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif Persentase satuan pendidikan SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. "" Terbuka Satuan pendidikan memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal berdasarkan hasil pemetaan kondisi sarpras oleh Dinas Pendidikan melalui Dapodik dan/atau verifikasi lapangan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30039 RPJMN 2025-2029 06.01.039 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarpras sesuai standar dan dalam kondisi layak fungsi "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30040 RPJMN 2025-2029 06.01.039 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif Total jumlah satuan pendidikan SD "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30041 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) Persentase pemenuhan bantuan biaya personal di jenjang SD Negeri/Swasta "" Terbuka pemberian bantuan biaya personal berdasarkan data pengajuan yang sudah terverifikasi 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30042 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) Jumlah peserta didik penerima bantuan biaya personal jenjang SD N/S "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30043 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) jumlah peserta didik yang mengajukan bantuan biaya personal yang terverifikasi dan sesuai dengan ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30044 RPJMN 2025-2029 06.01.043 Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SD di kota yogyakarta "" Terbuka jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi Jenjang SD di kota yogyakarta berdasarkan SK Kepala Dinas 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas 34.71 - 30045 SDGs, SIPD 06.01.001 Angka Anak Tidak Sekolah Persentase ATS yang ditindaklanjuti "" Terbuka pemantauan anak tidak sekolah berdasarkan data yang sudah di validasi 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30046 SDGs, SIPD 06.01.001 Angka Anak Tidak Sekolah Jumlah ATS hasil verval yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30047 SDGs, SIPD 06.01.001 Angka Anak Tidak Sekolah Jumlah asumsi ATS berdasarkan estimasi "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30048 SDGs, SIPD 06.01.001 Angka Anak Tidak Sekolah Jumlah laporan monev ATS yang disusun dan ditindaklanjuti "" Terbuka Dokumen laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Anak Tidak Sekolah (ATS) yang disusun secara sistematis oleh satuan pendidikan atau perangkat daerah terkait, dan telah ditindaklanjuti melalui rencana tindak lanjut intervensi yang sesuai. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30049 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) Persentase ketepatan penyaluran bantuan biaya personal di PKBM "" Terbuka pemberian bantuan biaya personal berdasarkan data pengajuan yang sudah terverifikasi 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30050 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) Jumlah peserta didik penerima bantuan biaya personal "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30051 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) jumlah peserta didik yang mengajukan bantuan biaya personal yang terverifikasi dan sesuai dengan ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30052 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) Persentase satuan pendidikan (negeri dan swasta) yang memperoleh pembiayaan pendidikan "" Terbuka Satuan pendidikan baik negeri atau swasta yang memperoleh alokasi dana pendidikan dari APBN/APBD dalam satu tahun anggaran, mencakup BOS dan BOSDA 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30053 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) jumlah satuan pendidikan negeri yang memperoleh pembiayaan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30054 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) jumlah satuan pendidikan swasta yang memperoleh pembiayaan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30055 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) jumlah satuan pendidikan negeri "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30056 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) jumlah satuan pendidikan swasta "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30057 RPJMN 2025-2029 06.01.039 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif Persentase satuan pendidikan SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal dan dalam kondisi layak fungsi. "" Terbuka Satuan pendidikan memiliki sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal berdasarkan hasil pemetaan kondisi sarpras oleh Dinas Pendidikan melalui Dapodik dan/atau verifikasi lapangan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30058 RPJMN 2025-2029 06.01.039 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif Jumlah satuan pendidikan SMP yang memiliki sarpras sesuai standar dan dalam kondisi layak fungsi "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30059 RPJMN 2025-2029 06.01.039 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif Total jumlah satuan pendidikan SMP "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30060 RPJMN 2025-2029 06.01.037 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik Persentase satuan pendidikan dengan kemandirian, akuntabilitas dan transparansi "" Terbuka Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah adalah kegiatan peningkatan kapasitas satuan pendidikan melalui pendampingan, pelatihan, atau fasilitasi manajerial kepada kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan tata kelola dan mutu layanan pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30061 RPJMN 2025-2029 06.01.037 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik jumlah satuan pendidikan yang mendapat pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30062 RPJMN 2025-2029 06.01.037 Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik total jumlah satuan pendidikan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30063 "RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029" 06.01.085 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca; Numerasi Rata-rata nilai ASPD SMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka Rerata dari hasil asesmen yang diikuti oleh seluruh peserta didik kelas 9 SMP/MTs di Kota Yogyakarta yang diukur melalui tiga domain literasi: membaca, numerasi, dan sains, dalam satu tahun pelaksanaan ASPD. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30064 "RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029" 06.01.085 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca; Numerasi Rata-rata nilai literasi Sains SMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30065 "RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029" 06.01.085 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca; Numerasi Rata-rata nilai literasi numerasi SMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30066 "RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029" 06.01.085 Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca; Numerasi Rata-rata nilai literasi membaca SMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30067 SDGs, SIPD 06.01.055 Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan SMP "" Terbuka Persentase penyelesaian kasus kekerasan di satuan pendidikan jenjang SMP dalam satu tahun, dihitung berdasarkan jumlah kasus yang telah ditindaklanjuti dan selesai ditangani oleh satuan pendidikan dan/atau pihak berwenang, dibandingkan dengan jumlah total kasus yang dilaporkan dalam periode yang sama. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30068 SDGs, SIPD 06.01.055 Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir jumlah kasus yang terselesaikan jenjang SMP "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30069 SDGs, SIPD 06.01.055 Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir jumlah kasus yang terlaporkan jenjang SMP "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30070 SIPD 06.01.006.002 Iklim Inklusivitas SMP Nilai survey iklim inklusivitas dan kebhinekaan SMP "" Terbuka Hasil survey Iklim inklusivitas dan kebhinekaan berupa nilai pada Rapor Pendidikan jenjang SMP 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30071 RPJMN 2025-2029 06.01.043 Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi jenjang SMP di kota yogyakarta "" Terbuka jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi Jenjang SMP di kota yogyakarta berdasarkan SK Kepala Dinas 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas 34.71 - 30072 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) persentase ketepatan penyaluran bantuan biaya personal di SMP "" Terbuka pemberian bantuan biaya personal berdasarkan data pengajuan yang sudah terverifikasi 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30073 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) jumlah peserta didik penerima bantuan biaya personal jenjang SMP N/S "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30074 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) jumlah peserta didik yang mengajukan bantuan biaya personal yang terverifikasi sesuai dengan ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30075 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) jumlah peserta didik penerima bantuan biaya personal jenjang SMA N/S "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30076 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) jumlah peserta didik yang mengajukan bantuan biaya personal yang terverifikasi sesuai dengan ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30077 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) jumlah peserta didik penerima bantuan biaya personal jenjang SMK N/S "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30078 RPJMN 2025-2029 06.01.046 Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) jumlah peserta didik yang mengajukan bantuan biaya personal yang terverifikasi sesuai dengan ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30079 RPJMN 2025-2029 06.05.035 Persentase Olahragawan Pelatnas yang Berprestasi di Tingkat Regional/Internasional Persentase Perolehan Medali Tingkat Provinsi "" Terbuka persentase perolehan medali pelaksanaan POPDA 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 30080 RPJMN 2025-2029 06.05.033 Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan "" Terbuka Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan pra POPDA 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 30081 RPJMN 2025-2029 06.05.033 Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah Persentase jumlah siswa hasil pembinaan yang berprestasi "" Terbuka Persentase jumlah siswa hasil pembinaan yang berprestasi adalah siswa yang mendapat pembinaan dan mampu berprestasi dalam SPOM dan kompetisi KKO dibandingkan jumlah siswa SPOM dan KKO yang dibina. Aktivitas ini bertujuan untuk menghasilkan calon bibit unggul atau calon atlit sejak dini, sebagai regenerasi atlit muda. 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 30082 RPJMN 2025-2029 06.05.033 Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah jumlah siswa SPOM dan KKO yang berprestasi "" Terbuka "" 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 30083 RPJMN 2025-2029 06.05.033 Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah jumlah siswa SPOM KKO yang dibina "" Terbuka "" 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 30084 RPJMN 2025-2029 06.05.004 Jumlah Lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang terpelihara/ditingkatkan kualitasnya "" Terbuka sarana prasarana olahraga yang menjadi kewenangan dindikpora yang dilakukan pemeliharaan/ditingkatkan kualitasnya 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 30085 RPJMN 2025-2029 06.05.004 Jumlah Lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi jumlah sarpras olahraga yang terpelihara/ditingkatkan kualitasnya "" Terbuka "" 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 30086 RPJMN 2025-2029 06.05.004 Jumlah Lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi jumlah sarpras olahraga "" Terbuka "" 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 30087 RPJMN 2025-2029 06.05.004 Jumlah Lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi jumlah kejuaraan olahraga tingkat darah kab/kota yang diselenggarakan oleh dindikpora "" Terbuka kejuaraan olaharaga yang di selenggarakan oleh dindikpora (Popda,peparda,porsiswa,porgurkar) 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 30088 RPJMN 2025-2030 06.05.005 Jumlah Lembaga yang difasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade jumlah organisasi olahraga yang dilakukan pembinaan dan pengembangan oleh dindikpora "" Terbuka meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kinerja organisasi olahraga, baik pada tingkat daerah maupun nasional, dalam rangka mencapai tujuan olahraga, seperti peningkatan prestasi, partisipasi masyarakat, dan pengembangan industri olahraga 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 30089 SIPD 06.04.014 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan "" Terbuka Pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan di Kota Yogyakarta. 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 30090 SIPD 06.04.014 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan jumlah pemuda yang menjadi anggota aktif kepemudaan dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan (16-30 tahun) "" Terbuka "" 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 30091 SIPD 06.04.014 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan jumlah pemuda (16-30 tahun) di Kota Yogyakarta "" Terbuka "" 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas 34.71 - 30092 SIPD 06.04.013 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan Persentase pemuda yang meningkat kapasitasnya "" Terbuka Pemuda meningkat kapasitasnya dihitung dari jumlah pemuda pelopor dan wirausaha muda yang mengikuti peningkatan kapasitas dibagi jumlah pemuda yang bergabung dalam organisasi kepemudaan di Kota Yogyakarta. 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 30093 SIPD 06.04.013 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan Jumlah pemuda pelopor "" Terbuka "" 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 30094 SIPD 06.04.013 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan Jumlah wirausaha muda "" Terbuka "" 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 30095 SIPD 06.04.014 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan jumlah pemuda bergabung dalam organisasi kepemudaan "" Terbuka "" 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 30096 SIPD 06.04.014 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan persentase jumlah organisasi kepemudaan yang aktif "" Terbuka wadah atau perkumpulan yang dibentuk oleh dan/atau untuk pemuda, dengan tujuan mengembangkan potensi pemuda, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, maupun bidang lainnya, serta mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan dan kemasyarakatan 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 30097 SIPD 06.04.014 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan jumlah organisasi kepemudaan yang aktif "" Terbuka "" 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 30098 SIPD 06.04.014 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan jumlah organisasi kepemudaan "" Terbuka "" 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Prioritas - - 30099 RPJMN 2025-2030 09.06.029.003 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Dindikpora "" Terbuka "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh inspektorat, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30100 RPJMN 2025-2030 09.06.042.003 Persentase Kabupaten/Kota dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi Nilai SPIP Dindikpora "" Terbuka "menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah oleh inspektorat, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50""" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30101 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Dindikpora "" Terbuka hasil survei yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dindikpora) 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30102 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dindikpora "" Terbuka Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dindikpora yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dindikpora yang wajib disusun 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30103 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dindikpora yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30104 RPJMN 2025-2030 09.05.009 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dindikpora yang wajib disusun "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30105 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sectoral Dindikpora "" Terbuka ukuran jumlah atau proporsi data statistik yang dihasilkan oleh Dindikpora 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30106 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30107 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30108 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindikpora "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah oleh BPKAD, dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30109 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dindikpora "" Terbuka alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indeks ini digunakan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan pemerintahan daerah. 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30110 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dindikpora "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30111 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dindikpora "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30112 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Dindikpora yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30113 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Dindikpora "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30114 SIPD 09.06.049 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) "" Terbuka "" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30115 SIPD 09.06.048 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat "" Terbuka "" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30116 RPJMN 2025-2029, SIPD 08.02.003 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) "" Terbuka Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangunan literasi masyarakat yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat. 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30117 RPJMN 2025-2029 09.06.002 Indeks Budaya Tertib Arsip Nilai pengawasan kearsipan eksternal "" Terbuka Kegiatan yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di Lembaga Kearsipan Daerah 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30118 RPJMN 2025-2029, SIPD 08.02.025 Tingkat Kegemaran Membaca Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) "" Terbuka Tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30119 SIPD 09.06.049 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Nilai Verifikasi Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) dari Provinsi "" Terbuka "Unit Kearsipan (UK) adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Nilai maksimal UK: 100. Unit Pengolah (UP) adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tangung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya. Nilai maksimal UP: 100." 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30120 SIPD 09.06.049 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Nilai rata-rata Unit Kearsipan (UK) "" Terbuka "" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30121 SIPD 09.06.049 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Nilai rata-rata Unit Pengolah (UP) "" Terbuka "" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30122 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan "" Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30123 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian RB DPK oleh Inspektorat "" Terbuka "Hasil penilaian RB DPK oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja DPK 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DPK 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DPK 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN DPK 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30124 E-WALIDATA 1.01.000268; 1.01.000269 Ruang perpustakaan; Ruang Perpustakaan Sekolah Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) "" Terbuka Pembinaan Perpustakaan meliputi kegiatan pembinaan teknis pengelolaan Perpustakaan, layanan Perpustakaan, dan pengembangan Perpustakaan 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30125 E-WALIDATA 1.01.000268; 1.01.000269 Ruang perpustakaan; Ruang Perpustakaan Sekolah Jumlah perpustakaan sekolah SD dan SMP ber-SNP "" Terbuka "" 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30126 E-WALIDATA 1.01.000268; 1.01.000269 Ruang perpustakaan; Ruang Perpustakaan Sekolah Jumlah keseluruhan perpustakaan SD dan SMP di Kota Yogyakarta "" Terbuka "" 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas 34.71 - 30127 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan "" Terbuka Indeks Kepuasan Layanan perpustakaan dilakukan dengan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang yang dihitung berdasarkan 9 indikator pelayanan 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30128 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai Indikator Syarat pelayanan "" Terbuka "" 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30129 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai Indikator Kemudahan prosedur layanan "" Terbuka "" 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30130 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai Indikator Waktu penyelesaian layanan "" Terbuka "" 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30131 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai Indikator Alur layanan "" Terbuka "" 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30132 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai Indikator kesesuaian hasil layanan "" Terbuka "" 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30133 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai Indikator kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan "" Terbuka "" 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30134 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai Indikator perilaku petugas dalam memberikan pelayanan "" Terbuka "" 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30135 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai Indikator tindak lanjut penanganan pengaduan "" Terbuka "" 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30136 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai Indikator sarana dan prasarana "" Terbuka "" 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30137 RKP 2025 08.02.028 Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan "" Terbuka Kegiatan pengembangan dilaksanakan melalui proses pengadaan bahan pustaka 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30138 RKP 2025 08.02.031 Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifkasi Profesi dibidang Perpustakaan jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang memenuhi kualifikasi "" Terbuka Tenaga pengelola perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30139 E-WALIDATA 2.23.000095 Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota persentase perpustakaan berbasis elektronik yang sudah dikembangkan "" Terbuka Perpustakaan yang telah menerapkan otomasi dalam pengelolaannya 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30140 E-WALIDATA 2.23.000095; 2.23.000098; 2.23.000099; 2.23.000100 Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota; Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota; Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota; Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota Jumlah Perpustakaan umum, khusus, dan sekolah yang sudah menerapkan otomasi "" Terbuka "" 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30141 E-WALIDATA 2.23.000095; 2.23.000098; 2.23.000099; 2.23.000100 Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota; Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota; Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota; Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota Jumlah Perpustakaan umum, khusus, dan sekolah "" Terbuka "" 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30142 E-WALIDATA 2.23.000103; 2.23.000104; 2.23.000105; 2.23.000106; 2.23.000107; 2.23.000108 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota; Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota; Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan satuan pendidikan Dasar kewenangan Kabupaten/kota; Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota; Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Kecamatan; Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Desa/Kelurahan persentase penambahan Pemustaka "" Terbuka Pemanfaatan perpustakaan adalah kegiatan masyarakat mengunjungi perpustakaan 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30143 E-WALIDATA 2.23.000103; 2.23.000104; 2.23.000105; 2.23.000106; 2.23.000107; 2.23.000108 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota; Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota; Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan satuan pendidikan Dasar kewenangan Kabupaten/kota; Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota; Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Kecamatan; Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Desa/Kelurahan jumlah pemustaka n tahun "" Terbuka "" 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30144 E-WALIDATA 2.23.000103; 2.23.000104; 2.23.000105; 2.23.000106; 2.23.000107; 2.23.000108 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota; Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota; Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan satuan pendidikan Dasar kewenangan Kabupaten/kota; Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota; Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Kecamatan; Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Desa/Kelurahan jumlah pemustaka n-1 tahun "" Terbuka "" 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30145 RPJMN 2025-2029, SIPD 08.02.025 Tingkat Kegemaran Membaca jumlah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan budaya gemar membaca "" Terbuka Kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca. 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30146 RPJMN 2025-2029, SIPD 08.02.028 Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki Persentase Naskah Nusantara yang didayagunakan "" Terbuka Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negerimaupun di luar negeri paling rendah berumur 50 (lima puluh) tahun danyang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, danilmu pengetahuan 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30147 RPJMN 2025-2029, SIPD 08.02.028 Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki naskah kuno yang dialihmedia/alih aksara/alih bahasa "" Terbuka "Banyaknya naskah kuno yang dialih bahasa atau proses pengalih-bahasakan atau menerjemahkan bahasa dalam teks yang terdapat dalam naskah Nusantara ke dalam bahasa Indonesia. Banyaknya naskah kuno yang dilakukan alih aksara atau proses pengalihkan aksara--aksara yang terdapat dalam naskah sumber ke dalam aksara Latin." 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30148 RPJMN 2025-2029, SIPD 08.02.028 Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki naskah kuno yang dimiiki "" Terbuka "" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30149 RPJMN 2025-2029, SIPD 08.02.028 Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki jumlah data naskah kuno "" Terbuka Upaya menjaga dan melindungi naskah-naskah kuno, baik fisik maupun informasi yang terkandung di dalamnya, agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang, meliputi tindakan seperti konservasi, restorasi, digitalisasi, dan katalogisasi 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30150 RPJMN 2025-2029, SIPD 08.02.028 Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki Jumlah judul Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dikembangkan "" Terbuka "Koleksi budaya etnis Nusantara memuat tentang kearifan lokal berbasis budaya etnis nusantara antara lain berhubungan dengan: (1) Bahasa-bahasa daerah di Indonesia, (2) Sistem peralatan hidup dan teknologi, (3) Sistem mata pencaharian hidup atau ekonomi, (4) Sistem organisasi sosial, (5) Sistem pengetahuan, (6) Sistem religi, (7) Sistem kesenian, termasuk yang diutamakan" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30151 RPJMN 2025-2029 09.06.0034 Indeks Budaya Tertib Arsip persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori A (Memuaskan) "" Terbuka "Kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di Perangkat Daerah Kategori nilai: AA (Sangat Memuaskan): >90 - 100 A (Memuaskan): >80-90 BB (Sangat Baik): >70-80 B (Baik): >60-70 CC (Cukup): >50-60 C (Kurang): >30-50 D (Sangat Kurang): 0-30" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30152 RPJMN 2025-2029 09.06.0034 Indeks Budaya Tertib Arsip OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori memuaskan "" Terbuka "" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30153 RPJMN 2025-2029 09.06.0034 Indeks Budaya Tertib Arsip keseluruhan OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta "" Terbuka "" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas 34.71 - 30154 RPJMN 2025-2029 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip persentase arsip dinamis yang selesai dikelola "" Terbuka pengelolaan arsip dinamis dalam aplikasi 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30155 RPJMN 2025-2029 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip Jumlah arsip dinamis yang selesai dikelola (akumulasi) "" Terbuka "" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30156 RPJMN 2025-2029 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip Jumlah seluruh arsip dinamis (akumulasi) "" Terbuka "" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30157 RPJMN 2025-2029 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip jumlah arsip yang sudah diolah dan siap dientri dalam Simpul JIKN "" Terbuka Penyiapan daftar arsip statis dan inventaris arsip statis untuk diinputkan ke Aplikasi SIKN 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30158 RPJMN 2025-2029 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip persentase arsip statis yang dikelola "" Terbuka Arsip statis yang dikelola adalah arsip statis yang disusun menjadi Daftar Arsip Statis 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30159 RPJMN 2025-2029 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip jumlah arsip statis yang dikelola "" Terbuka "" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30160 RPJMN 2025-2029 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip jumlah arsip statis "" Terbuka "" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30161 RPJMN 2025-2029; 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip; Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan "" Terbuka Arsip yang terlindungi dan terselamatkan di LKD 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30162 RPJMN 2025-2029; 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip; jumlah arsip statis yang dialihmediakan dan direstorasi "" Terbuka "" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30163 RPJMN 2025-2029 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip jumlah arsip statis "" Terbuka "" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30164 RPJMN 2025-2029; 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip; Jumlah arsip statis yang dilakukan preservasi "" Terbuka Preservasi arsip melalui restorasi dan alih media arsip 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30165 RPJMN 2025-2029; 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip; persentase daftar arsip yang telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA) "" Terbuka penyusunan daftar pencarian arsip 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30166 RPJMN 2025-2029; 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip; Daftar arsip yang telah diitetapkan dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA) "" Terbuka "" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30167 RPJMN 2025-2029; 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip; Daftar pencarian arsip yang diumumkan "" Terbuka "" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30168 RPJMN 2025-2029; 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip; persentase OPD yang telah melakukan penyusutan arsip sesuai prosedur kearsipan yang berlaku "" Terbuka Penyusutan arsip inaktif (pemindahan, pemusnahan, penyerahan) 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30169 RPJMN 2025-2029; 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip; Jumlah OPD yang telah melakukan penyusutan arsip "" Terbuka "" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30170 RPJMN 2025-2029; 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip; jumlah seluruh OPD di Pemkot Yk "" Terbuka "" 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30171 RPJMN 2025-2029; 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip; Persentase penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran sesuai NSPK "" Terbuka Penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran dengan penarikan arsip statis ke LKD 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30172 RPJMN 2025-2029; 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip; Jumlah daftar arsip yang diselamatkan dari penggabungan dan/atau pembubaran dan pemekaran perangkat daerah sesuai NSPK "" Terbuka "" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30173 RPJMN 2025-2029; 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip; Jumlah daftar arsip yang diselamatkan dari penggabungan dan/atau pembubaran dan pemekaran perangkat daerah "" Terbuka "" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30174 RPJMN 2025-2029; 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip; persentase arsip statis tertutup yang dilayankan "" Terbuka Arsip statis tertutup di LKD yang siap dilayankan 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30175 RPJMN 2025-2029; 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip; jumlah arsip statis tertutup yang selesai dikelola (akumulasi) "" Terbuka "" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30176 RPJMN 2025-2029; 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip; jumlah arsip statis tertutup (akumulasi) "" Terbuka "" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30177 RPJMN 2025-2029; 09.06.0036 Indeks Budaya Tertib Arsip; jumlah arsip statis tertutup yang selesai diolah/dikelola "" Terbuka Arsip statis tertutup yang selesai dikelola dan dibuat daftar 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30178 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP DPK "" Terbuka "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30179 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP DPK "" Terbuka "menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50 (Peraturan BPKP No 5 tahun 2021)" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30180 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM DPK "" Terbuka "Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat dilakukan dengan Survei Kepuasan Masyarakat dengan interval sebagai berikut: 1. Tidak Baik: 25,00 - 64,99 2. Kurang Baik: 65,00 - 76,60 3. Baik: 76,61 - 88,30 4, Sangat Baik: 88,31 - 100" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30181 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPK "" Terbuka Penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang digunakan sebagai acuan atas pelaksanaan kegiatan berdasarkan bidang urusan yang diampu 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30182 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPK yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30183 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPK yang wajib disusun "" Terbuka "" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30184 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sektoral DPK "" Terbuka Data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok DPK 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30185 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30186 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30187 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPK "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30188 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DPK "" Terbuka Pengukuran pengawasan kearsipan oleh Lembaga Kearsipan Daerah ke OPD 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Prioritas - - 30189 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN DPK "" Terbuka Pengukuran sejauh mana seorang ASN telah memnuhi kewajibannya berdasarkan tugas dan jabatan 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30190 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP DPK "" Terbuka rencana pengadaan OPD yang diinputkan dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis web 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30191 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja DPK yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30192 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA DPK "" Terbuka "" 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Prioritas - - 30193 SDGs; 05.02.0056 "" Jumlah potensi konflik sosial yang terjadi "" Terbuka Jumlah potensi konflik yang teridentifikasi atau terjadi dalam periode satu tahun berdasarkan pengamatan dan pemantauan dari tim intelijen yang merupakan kejadian, aksi maupun ketegangan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30194 SDGs; 05.02.0056 "" Persentase penyelesaian potensi konflik sosial "" Terbuka Ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi potensi konflik (kejadian, aksi maupun ketegangan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik) yang terselesaikan, dibandingkan dengan total potensi konflik yang teridentifikasi dalam suatu periode waktu tertentu berdasarkan pengamatan dan pemantauan dari tim intelijen (Kominda) 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30195 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik "" Terbuka "Nilai yang mencerminkan tingkat pencapaian penerapan prinsip-prinsip reformasi birokrasi pada OPD, dengan kriteria nilai sebagai berikut: -AA (lebih dari 90-100); -A (lebih dari 80-90); -BB (lebih dari 70-80); -B (lebih dari 60-70); -CC (lebih dari 50-60); -C (lebih dari 30-50); dan -D (lebih dari 0-30)." 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30196 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian RB Bankesbangpol oleh Inspektorat "" Terbuka "Hasil penilaian RB Bankesbangpol oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bankesbangpol 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bankesbangpol 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Bankesbangpol 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Bankesbangpol 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30197 SIPD 09.07.003 Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan "" Terbuka Tingkat individu yang meningkat pemahamannya terhadap nilai-nilai dasar Pancasila dan prinsip-prinsip wawasan kebangsaan, dibandingkan dengan jumlah individu yang mengikuti sosialisasi dan diukur melalui pre-test dan post-test 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30198 SIPD 09.07.003 Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30199 SIPD 09.07.003 Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Jumlah peserta yang disasar "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30200 SIPD 09.07.003 Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan "" Terbuka Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan melalui aktivitas Sinau Pancasila, Pemantapan Rasa Nasionalisme, Cinta Tanah Air, dan Parenting Kebangsaan 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30201 SIPD 09.07.003 Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Jumlah peserta Sinau Pancasila "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30202 SIPD 09.07.003 Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Jumlah peserta Pemantapan Rasa Nasionalisme "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30203 SIPD 09.07.003 Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Jumlah peserta Cinta Tanah Air "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30204 SIPD 09.07.003 Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Jumlah peserta Duta Pancasila Purna Paskibraka "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30205 SIPD 09.07.003 Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Jumlah peserta Parenting Kebangsaan "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30206 SIPD 09.07.003 Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik "" Terbuka Jumlah yang menunjukkan proporsi lembaga (seperti sekolah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dll.) yang telah menerima atau mengikuti kegiatan pendidikan politik, dibandingkan dengan total jumlah lembaga yang terdaftar di Kesbangpol 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30207 SIPD 09.07.003 Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Jumlah lembaga yang disasar pendidikan politik "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30208 E-WALIDATA 8.01.007.002 "" Jumlah lembaga yang terdata di Bakesbangpol Kota Yogyakarta "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas 34.71 - 30209 E-WALIDATA 8.01.000026 Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah peserta dalam pendidikan pendidikan politik "" Terbuka Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan politik melalui Sekolah Demokrasi, Kelas Demokrasi, Parlemen Pelajar, Forum Kader Demokrasi, dan Pendidikan Politik 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30210 E-WALIDATA 8.01.000026 Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah peserta Sekolah Demokrasi "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30211 E-WALIDATA 8.01.000026 Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah peserta Kelas Demokrasi "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30212 E-WALIDATA 8.01.000026 Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah peserta Parlemen Pelajar "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30213 E-WALIDATA 8.01.000026 Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah peserta Forum Kader Demokrasi "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30214 E-WALIDATA 8.01.000026 Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah peserta Pendidikan Politik "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30215 E-WALIDATA 8.01.000059 Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta "" Terbuka Jumlah yang menunjukkan proporsi ormas yang telah memenuhi persyaratan administratif dan legalitas sesuai dengan peraturan yang berlaku (SKT Kemendagri/AHU Kemenkumham/atau SKTO Kesbangpol), dibandingkan dengan total jumlah ormas yang terdata di Badan Kesbangpol 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas 34.71 - 30216 E-WALIDATA 8.01.000059 Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah organisasi yang teregister di Kota Yogyakarta "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas 34.71 - 30217 E-WALIDATA 8.01.000059 Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah organisasi yang terdaftar di Kota Yogyakarta "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas 34.71 - 30218 E-WALIDATA 8.01.000059 Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah organisasi terdata di Kota Yogyakarta "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas 34.71 - 30219 E-WALIDATA 8.01.000059 Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah peserta dalam pembinaan dan pemberdayaan ormas "" Terbuka Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pemberdayaan ormas melalui aktivitas Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dan Pembinaan Ormas 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30220 E-WALIDATA 8.01.000059 Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah peserta Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30221 E-WALIDATA 8.01.000059 Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah peserta Pembinaan Ormas "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30222 E-WALIDATA 8.01.000061; 8.01.000063 Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun; Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Presentase peningkatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya di wilayah "" Terbuka Ukuran kuantitatif yang menunjukkan pertumbuhan atau kemajuan daya tahan masyarakat di Kota Yogyakarta dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan budaya, yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah kelurahan yang dibina dan dikembangkan dibagi jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30223 E-WALIDATA 8.01.000061; 8.01.000063 Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun; Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah kelurahan yang dibina dan dikembangkan "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30224 E-WALIDATA 8.01.000061; 8.01.000063 Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun; Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta "" Terbuka Banyaknya desa/kelurahan atau yang setara dengan desa/kelurahan seperti Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), desa persiapan, nagari, pemukiman suku pedalaman, dll. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30225 E-WALIDATA 8.01.000063 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah peserta dalam pemantapan dan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya "" Terbuka Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan dan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya melalui Sosialisasi P4GN, FGD Sosial Budaya, Pembinaan Penghayat, Workshop Keanekaragaman Budaya, Penguatan Kelurahan Bersinar dan Sosialisasi Ketahanan Ekososbud 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30226 E-WALIDATA 8.01.000063 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi P4GN "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30227 E-WALIDATA 8.01.000063 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah peserta yang mengikuti FGD Sosial Budaya "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30228 E-WALIDATA 8.01.000063 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan Penghayat "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30229 E-WALIDATA 8.01.000063 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah peserta yang mengikuti Penguatan Kelurahan Bersinar "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30230 E-WALIDATA 8.01.000063 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah peserta yang mengikuti Workshop Keanekaragaman Budaya Lokal "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30231 E-WALIDATA 8.01.000063 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Ketahanan Ekososbud "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30232 SDGs; 05.02.0056 "" Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi di wilayah "" Terbuka Ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi potensi konflik (kejadian, aksi maupun ketegangan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik) yang terselesaikan, dibandingkan dengan total potensi konflik yang teridentifikasi dalam suatu periode waktu tertentu berdasarkan sistem SIDASISCAM yang dientry oleh Kemantren 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30233 SDGs; 05.02.0056 "" Jumlah konflik yang terjadi di wilayah yang bisa diselesaikan "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30234 SDGs; 05.02.0056 "" Jumlah konflik yang terjadi (SISDA SISCAM) "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30235 E-WALIDATA "8.01.000068; 8.01.000070" Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Persentase peningkatan pemahaman terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik "" Terbuka Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya setelah mengikuti kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional melalui FGD dan Sosialisasi Wasdin 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30236 SIPD 09.07.003 Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30237 E-WALIDATA "8.01.000068; 8.01.000070" Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah; Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan FGD dan Sosialisasi Wasdin "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30238 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Bakesbangpol "" Terbuka "Ukuran yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah berdasarkan evaluasi internal oleh Inspektorat, dinyatakan dalam bentuk nilai atau predikat sebagai berikut: 90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan) 80 – < 90 = A (Memuaskan) 70 – < 80= BB (Baik) 60 – < 70 = B (Cukup Baik) 50 – < 60 = CC (Kurang Baik) < 50 = D (Buruk)" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30239 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Bakesbangpol "" Terbuka "menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30240 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Bakesbangpol "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30241 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bakesbangpol "" Terbuka Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan dibandingkan total dokumen yang harus disusun 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30242 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bakesbangpol yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30243 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bakesbangpol yang wajib disusun "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30244 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sektoral Bakesbangpol "" Terbuka Persentase data sektoral yang tersedia sesuai kebutuhan dan standar yang ditetapkan dibandingkan total jenis data yang harus disediakan 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30245 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30246 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30247 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bakesbangpol "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30248 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN Bakesbangpol "" Terbuka Skor yang menggambarkan tingkat kompetensi, kinerja, integritas, dan disiplin ASN di lingkungan Bakesbangpol 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30249 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Bakesbangpol "" Terbuka Skor yang menunjukkan tingkat kepatuhan pengelolaan arsip administrasi umum terhadap standar kearsipan yang berlaku 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30250 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Bakesbangpol "" Terbuka Perbandingan jumlah rencana pengadaan yang telah diumumkan di SIRUP dengan total rencana pengadaan yang direncanakan 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30251 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Bankesbangpol yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30252 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Bankesbangpol "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30253 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bakesbangpol "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30254 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian RB dari Inspektorat pada parameter: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30255 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN Bakesbangpol "" Terbuka Skor yang menggambarkan tingkat kompetensi, kinerja, integritas, dan disiplin ASN di lingkungan Bakesbangpol 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30256 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian RB dari Inspektorat pada parameter: Indeks Profesionalitas ASN "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30257 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Bakesbangpol "" Terbuka Skor yang menunjukkan tingkat kepatuhan pengelolaan arsip administrasi umum terhadap standar kearsipan yang berlaku 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30258 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30259 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bakesbangpol "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30260 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian RB dari Inspektorat pada parameter: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30261 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Bakesbangpol "" Terbuka Perbandingan jumlah rencana pengadaan yang telah diumumkan di SIRUP dengan total rencana pengadaan yang direncanakan 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30262 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Bankesbangpol yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30263 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Bankesbangpol "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30264 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bakesbangpol "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30265 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian RB dari Inspektorat pada parameter: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah "" Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30266 SIPD 08.02.027 Indeks Harmoni Indonesia Indeks Harmoni Indonesia KEMENTERIAN DALAM NEGERI Terbuka "" 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Prioritas - - 30267 SIPD 06.02.042 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota "" Terbatas perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan pada kesempatan kerja di dalam maupun luar negeri melalui fasilitasi layanan Antar Kerja oleh Dinas/Unit Pelaksana Teknis di suatu kabupaten/kota dengan jumlah total pencari kerja yang terdaftar dan dilayani melalui mekanisme tersebut, dinyatakan dalam persen. 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30268 SIPD 04.02.002; 04.02.055; 04.02.057 Indeks kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas; Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya; Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) "" Terbuka ukuran kinerja ekonomi yang membandingkan jumlah output (barang/jasa) yang dihasilkan dengan jumlah input (tenaga kerja atau jam kerja) yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut, dan ini merupakan indikator efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya manusia 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30269 SIPD 04.02.033.002 Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada bencana daerah kabupaten/kota Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota "" Terbuka ukuran capaian pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih, sanitasi, pangan, pakaian, tempat tinggal, dan layanan kesehatan) bagi para korban bencana selama fase tanggap darurat dan setelahnya, diukur dalam bentuk persentase dari total korban yang membutuhkan dan menerima bantuan di wilayah kabupaten/kota tersebut 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30270 RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029 06.02.01.02 Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja "" Terbuka total jumlah penduduk Indonesia yang terdaftar dan terhubung dengan program JKN, baik yang iurannya dibayar sendiri maupun yang dibayarkan oleh pemerintah. "" Prioritas - - 30271 SIPD 06.02.026 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja "" Terbuka ukuran keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana tenaga kerja, yang dihitung dengan membagi jumlah kegiatan yang sudah terlaksana dengan jumlah total kegiatan yang direncanakan, kemudian dikalikan seratus persen 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30272 SIPD 06.02.040 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi "" Terbuka ukuran statistik yang menunjukkan proporsi jumlah tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi dari total jumlah tenaga kerja yang ada dalam suatu populasi tertentu 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30273 SIPD 06.02.003 Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja "" Terbatas ukuran efisiensi yang membandingkan jumlah output (barang atau jasa) yang dihasilkan dengan jumlah input (misalnya, jumlah pekerja atau jam kerja) yang digunakan untuk menghasilkannya dalam periode waktu tertentu 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30274 SIPD 06.02.037 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). "" Terbatas Perusahaan yang telah memiliki PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30275 RPJMN 2025-2029; 09.01.0007 Jumlah Provinsi dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkategori Tuntas Paripurna; Persentase Cakupan Akses Layanan Dasar Sosial dan Tenaga Kerja "" Terbuka Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar bidang sosial adalah pelayanan publik untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menurut kewenangan yang terdiri dari disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan-pengemis, miskin, dan korban bencana. Pelayanan Tenaga Kerja adalah Pelayanan Publik untuk Memenuhi kebutuhan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Pekerja 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30276 RPJMN 2025-2029; 09.01.0007 Jumlah Provinsi dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkategori Tuntas Paripurna; Persentase Cakupan Akses Layanan Dasar Sosial "" Terbuka Pelayanan dasar bidang sosial adalah pelayanan publik untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menurut kewenangan yang terdiri dari disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan-pengemis, miskin, dan korban bencana. 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30277 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Jumlah PPKS yang memperoleh perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial "" Terbuka Total keseluruhan PPKS yang diterminasi, PPKS yang tertangani layanan kedaruratan sosial, Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) saksi dan korban yang tertangani, keluarga sasaran penerima manfaat yang mendapat bantuan sosial dan Jumlah Korban Bencana yang tertangani 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30278 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Jumlah PPKS yang diterminasi "" Terbuka jumlah Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah selesai mendapatkan layanan intervensi dan dinyatakan terminasi (berhenti) dari program pelayanan/pembinaan karena sudah mencapai tujuan yang ditetapkan, baik berupa kemandirian, pemulihan fungsi sosial, ataupun beralih ke layanan lain yang lebih sesuai. 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30279 E-WALIDATA 1.06.000191 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) saksi dan korban yang tertangani "" Terbuka jumlah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang berstatus sebagai saksi atau korban dalam perkara hukum dan telah mendapatkan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui layanan perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, dan/atau rujukan yang disediakan oleh lembaga berwenang 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30280 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Jumlah PPKS yang tertangani layanan kedaruratan sosial "" Terbuka jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial terdiri dari PPKS yang mendapatkan bantuan santunan kematian, orang terlantar kehabisan bekal yang mendapatkan bantuan transport untuk kembali ke daerah asal, dan layanan pemakaman jenazah terlantar 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30281 E-WALIDATA "1.06.000031; 1.06.000055; 1.06.000200; 1.06.000201" "Fakir Miskin; Keluarga Penerima Manfaat (KPM); Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah; Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" Jumlah masyarakat miskin penerima perlindungan dan jaminan sosial "" Terbuka Jumlah masyarakat yang menerima pemberian bantuan sosial (PKH, Sembako, dan ASLUM) untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30282 E-WALIDATA "1.06.000068; 1.06.000069; 1.06.000070; 1.06.000071; 1.06.000072;" "Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi; Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat ;(pengungsian) dan pasca bencana; Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial; Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan; Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat;" Jumlah Korban Bencana yang tertangani "" Terbuka Korban bencana yang mendapatkan penanganan paska kejadian bencana seperti permakanan, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30283 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Jumlah PPKS yang seharusnya memperoleh perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial "" Terbuka Total keseluruhan PPKS yang berhak diterminasi, PPKS yang berhak menerima layanan kedaruratan sosial, Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) saksi dan korban yang berhak mendapatkan pelayanan, keluarga sasaran penerima manfaat yang berhak mendapat bantuan sosial dan Jumlah Korban Bencana yang yang berhak tertangani. 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30284 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Jumlah PPKS yang tertangani "" Terbuka Jumlah PPKS yang telah mendapatkan pelayanan 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30285 E-WALIDATA 1.06.000191 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) saksi dan korban yang seharusnya tertangani "" Terbuka jumlah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang berstatus sebagai saksi atau korban dalam perkara hukum dan berhak mendapatkan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui layanan perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, dan/atau rujukan yang disediakan oleh lembaga berwenang 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30286 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Jumlah PPKS yang seharusnya Tertangani Layanan Kedaruratan Sosial "" Terbuka jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berhak mendapatkan layanan kedaruratan sosial terdiri dari PPKS yang mendapatkan bantuan santunan kematian, orang terlantar kehabisan bekal yang mendapatkan bantuan transport untuk kembali ke daerah asal, dan layanan pemakaman jenazah terlantar 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30287 E-WALIDATA "1.06.000031; 1.06.000055; 1.06.000200; 1.06.000201" "Fakir Miskin; Keluarga Penerima Manfaat (KPM); Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah; Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" Jumlah Masyarakat Miskin yang Seharusnya Menerima Perlindungan dan Jaminan sosial "" Terbuka Jumlah masyarakat yang berhak menerima pemberian bantuan sosial (PKH, Sembako, dan ASLUM) untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30288 E-WALIDATA "1.06.000068; 1.06.000069; 1.06.000070; 1.06.000071; 1.06.000072;" "Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi; Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat ;(pengungsian) dan pasca bencana; Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial; Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan; Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat;" Jumlah Korban Bencana yang seharusnya tertangani "" Terbuka Korban bencana yang berhak mendapatkan penanganan paska kejadian bencana seperti permakanan, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30289 E-WALIDATA 2.07.000057 Pencari kerja ditempatkan Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja "" Terbuka Tingkat penyerapan tenaga kerja adalah angka serapan penduduk usia kerja pada perusahaan formal atau informal 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30290 E-WALIDATA 2.07.000057 Pencari kerja ditempatkan Jumlah Penempatan Tenaga Kerja dari IPK Online "" Terbuka total tenaga kerja yang berhasil ditempatkan pada lowongan kerja di dalam maupun luar negeri melalui layanan sistem informasi pasar kerja berbasis online yang difasilitasi oleh pemerintah daerah atau instansi terkait dalam suatu periode tertentu. 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30291 E-WALIDATA 2.07.000057 Pencari kerja ditempatkan Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja (TKM dan Padat Karya) "" Terbuka total tenaga kerja yang memperoleh kesempatan kerja baru melalui program perluasan kesempatan kerja, baik dalam bentuk fasilitasi usaha mandiri (Tenaga Kerja Mandiri/TKM) maupun kegiatan padat karya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait dalam suatu periode tertentu 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30292 E-WALIDATA 2.07.000057 Pencari kerja ditempatkan Jumlah Magang (Sumber dana APBD, APBN, Dais, dan dari Perusahaan) "" Terbuka jumlah peserta yang mengikuti program pemagangan dalam suatu periode tertentu, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga internasional, maupun perusahaan, dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBD, APBN, Dais, dan dari Perusahaan 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30293 E-WALIDATA 2.07.000057 Pencari kerja ditempatkan Jumlah Penempatan Peserta Pelatihan dihitung 6 bulan setelah dilatih "" Terbuka peserta pelatihan yang telah selesai mengikuti pelatihan dan sudah bekerja baik di sektor formal dan informal. 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30294 E-WALIDATA 2.07.000057 Pencari kerja ditempatkan Jumlah penempatan transmigran "" Terbuka "total Kepala Keluarga (KK) beserta anggota keluarga yang ditempatkan di lokasi transmigrasi sesuai dengan kuota dan program penempatan transmigrasi pada periode tertentu, baik melalui skema transmigrasi umum, khusus, maupun pola lainnya yang difasilitasi oleh pemerintah.""" 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Prioritas - - 30295 E-WALIDATA 2.07.000057 Pencari kerja ditempatkan Jumlah Penganggur hasil pendataan dari BPS BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka "total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam kategori angkatan kerja tetapi pada saat pendataan tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, sebagaimana ditetapkan dalam hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh BPS pada periode tertentu.""" 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30296 E-WALIDATA 2.07.000110 Tenaga kerja peserta jamsostek aktif Persentase pekerja formal yang mendapat fasilitasi peningkatan kesejahteraan pekerja "" Terbatas "Pekerja formal yang mendapat fasilitasi peningkatan kesejahteraan pekerja pada perusahaan yang memiliki/ memenuhi 4 kriteria berikut: 1. Memiliki Sarana Hubungan Industrial minimal 2 sarana 2. Sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah (SUSU) 3. Jamsos BPJS Naker 4. Perusahaan mempunyai minimal 4 jenis kesejahteraan pekerja: tempat ibadah, laktasi/kesehatan, kantin, sarana olahraga" 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30297 E-WALIDATA 2.07.000110 Tenaga kerja peserta jamsostek aktif Jumlah pekerja yang mendapat fasilitas kesejahteraan pekerja "" Terbatas "Fasilitas kesejahteraan pekerja adalah sarana, layanan, dan kebutuhan baik bersifat jasmaniah maupun rohaniah yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, ketenangan kerja, dan kesejahteraan pekerja secara menyeluruh. Contoh fasilitas kesejahteraan pkerja menurut Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan: a. fasilitas ibadah; b. tempat menyusui; c. fasilitas kesehatan; d. tempat olah raga; e. fasilitas kesenian; f. fasilitas rekreasi; g. koperasi; h. kantin; i. tempat penitipan anak; j. ruang merokok; k. fasilitas antar jemput; dan/atau l. fasilitas rumah tinggal." 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30298 E-WALIDATA 2.07.000110 Tenaga kerja peserta jamsostek aktif Jumlah pekerja di perusahaan formal "" Terbuka "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain" 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30299 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi "" Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30300 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian RB Dinsosnakertrans oleh Inspektorat "" Terbuka "Hasil penilaian RB Dinsosnakertrans oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinsosnakertrans 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinsosnakertrans 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinsosnakertrans 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Dinsosnakertrans 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30301 E-WALIDATA 1.06.000178 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi aktif dalam pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) "" Terbuka Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi aktif dalam mendukung program pemerintah yang menyasar permasalahan sosial seperti kemiskinan, keTerlantaran, kecacatan, kebencanaan, korban tindak kekerasan, ekploitasi, diskriminasi, atau permasalahan sosial lainnya. 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30302 E-WALIDATA 1.06.000178 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga Jumlah lembaga PSKS yang melakukan pelayanan PPKS "" Terbuka banyaknya lembaga atau organisasi yang memiliki potensi dan sumber daya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PSKS) dan secara aktif memberikan pelayanan kepada perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang membutuhkan bantuan karena hambatan, kesulitan, atau gangguan fungsi sosial (PPKS) 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30303 E-WALIDATA 1.06.000178 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga Jumlah keseluruhan lembaga PSKS "" Terbuka total angka yang menunjukkan banyaknya individu, kelompok, dan organisasi yang memiliki potensi serta sumber daya untuk berkontribusi dalam menjaga, menciptakan, mendukung, atau memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial di suatu wilayah 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30304 E-WALIDATA 1.06.000178 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya "" Terbuka Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat pengetahuan dan keterampilan baik secara individu atau organisasi setelah mengikuti kegiatan penyuluhan/ peningkatan kapasitas 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30305 E-WALIDATA 1.06.000178 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga Jumlah lembaga PSKS yang mengikuti peningkatan kapasitas "" Terbuka total kuantitas lembaga yang merupakan bagian dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah terdaftar dan berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas atau pelatihan sumber daya manusia. 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30306 E-WALIDATA 1.06.000178 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga Jumlah keseluruhan lembaga PSKS "" Terbuka total angka yang menunjukkan banyaknya individu, kelompok, dan organisasi yang memiliki potensi serta sumber daya untuk berkontribusi dalam menjaga, menciptakan, mendukung, atau memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial di suatu wilayah 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30307 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) "" Terbuka "Pemenuhan kebutuhan dasar pada PPKS agar mampu menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat baik secara fisik mental maupun sosial PPKS yang dimaksud adalah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani" 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30308 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Jumlah PPKS yang diterminasi "" Terbuka jumlah Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah selesai mendapatkan layanan intervensi dan dinyatakan terminasi (berhenti) dari program pelayanan/pembinaan karena sudah mencapai tujuan yang ditetapkan, baik berupa kemandirian, pemulihan fungsi sosial, ataupun beralih ke layanan lain yang lebih sesuai. 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30309 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Jumlah PPKS yang tertangani "" Terbuka Jumlah PPKS yang telah mendapatkan pelayanan 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30310 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial "" Terbuka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial terdiri dari PPKS yang mendapatkan bantuan santunan kematian, orang terlantar kehabisan bekal yang mendapatkan bantuan transport untuk kembali ke daerah asal, dan layanan pemakaman jenazah terlantar 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30311 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Jumlah PPKS yang tertangani layanan kedaruratan sosial "" Terbuka jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial terdiri dari PPKS yang mendapatkan bantuan santunan kematian, orang terlantar kehabisan bekal yang mendapatkan bantuan transport untuk kembali ke daerah asal, dan layanan pemakaman jenazah terlantar 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30312 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Jumlah PPKS yang seharusnya Tertangani Layanan Kedaruratan Sosial "" Terbuka jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berhak mendapatkan layanan kedaruratan sosial terdiri dari PPKS yang mendapatkan bantuan santunan kematian, orang terlantar kehabisan bekal yang mendapatkan bantuan transport untuk kembali ke daerah asal, dan layanan pemakaman jenazah terlantar 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30313 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani "" Terbatas Penanganan aduan dan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan jenis PPKS berdasarkan hasil Assessment 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30314 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Jumlah PPKS lansia terlantar yang tertangani "" Terbuka total individu lanjut usia (di atas 60 tahun) yang mengalami penelantaran dan telah menerima bantuan pelayanan sosial dari pemerintah atau lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (jasmani, rohani, dan sosial) 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30315 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Jumlah PPKS lansia terlantar yang seharusnya tertangani "" Terbuka target layanan dan program perlindungan sosial yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan papan) serta aspek psikis dan sosial dari lansia yang berusia 60 tahun ke atas, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri dan layak 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30316 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Jumlah PPKS anak terlantar yang tertangani "" Terbuka data atau angka yang menunjukkan berapa banyak anak terlantar (anak berusia 6 hingga 18 tahun yang diTerlantarkan/disalahgunakan orang tua/keluarga atau kehilangan hak asuh) yang telah menerima layanan, bantuan, atau intervensi dari pemerintah atau lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan memulihkan fungsi sosialnya 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30317 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Jumlah PPKS anak terlantar yang seharusnya tertangani "" Terbuka total keseluruhan anak terlantar yang teridentifikasi dan memerlukan pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena hambatan, kesulitan, atau gangguan. Ini berarti mengukur semua anak di bawah usia 18 tahun yang tidak mendapatkan kehidupan layak, diTerlantarkan orang tua/keluarga, mengalami perlakuan salah, atau berada dalam situasi darurat 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30318 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Jumlah PPKS disabilitas terlantar yang tertangani "" Terbuka total kuantitas orang dengan disabilitas yang berada dalam kondisi terlantar dan telah menerima bantuan, pelayanan, atau penanganan dari pemerintah atau lembaga sosial 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30319 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Jumlah PPKS disabilitas terlantar yang seharusnya tertangani "" Terbuka target kuantitas atau angka ideal dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) disabilitas yang mengalami penelantaran (tidak terpenuhinya kebutuhan dasar) yang sudah diidentifikasi dan sesuai dengan kemampuan pelayanan yang dapat disediakan oleh pemerintah atau lembaga sosial 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30320 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Jumlah PPKS gelandangan pengemis yang tertangani "" Terbuka angka total gelandangan pengemis yang telah menerima pelayanan atau intervensi dari pemerintah atau lembaga terkait, di mana tindakan penanganan ini didasarkan pada definisi PPKS, yaitu individu atau kelompok yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya dan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30321 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Jumlah PPKS gelandangan pengemis yang seharusnya tertangani "" Terbuka semua individu yang termasuk dalam kategori gelandangan pengemis (gepeng) dan memenuhi kriteria sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memerlukan bantuan dan layanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi hambatan sosialnya. Angka ini merupakan total dari seluruh gepeng di suatu wilayah yang diidentifikasi dan perlu mendapatkan penanganan sesuai program pemerintah, bukan hanya angka yang tertangkap atau ditangani secara parsial 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30322 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Persentase Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani "" Terbuka "Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang dimaksud adalah Penanganan Anak berhadapan dengan hukum berupa pendampingan maupun rujukan yang dilakukan oleh peksos" 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30323 E-WALIDATA 1.06.000191 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) saksi dan korban yang tertangani "" Terbuka jumlah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang berstatus sebagai saksi atau korban dalam perkara hukum dan telah mendapatkan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui layanan perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, dan/atau rujukan yang disediakan oleh lembaga berwenang 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30324 E-WALIDATA 1.06.000191 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) saksi dan korban yang seharusnya tertangani "" Terbuka jumlah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang berstatus sebagai saksi atau korban dalam perkara hukum dan berhak mendapatkan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui layanan perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, dan/atau rujukan yang disediakan oleh lembaga berwenang 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30325 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Persentase Layanan Kedaruratan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota yang terlaksana "" Terbuka Layanan Kedaruratan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota yang terlaksana terdiri dari pemberian bantuan santunan kematian, pemberian bantuan transport kepada orang terlantar kehabisan bekal untuk kembali ke daerah asal, dan layanan pemakaman jenazah terlantar 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30326 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Jumlah Layanan Kedaruratan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota yang terlaksana "" Terbuka "Permohonan layanan kedaruratan yang diterima dinas dan telah ditangani. Layanan berupa : pemberian santunan kematian, pemberian bantuan biaya pulang bagi orang terlantar kehabisan bekal, penanganan jenazah terlantar" 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30327 E-WALIDATA "1.06.000196; 1.06.000197" "Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi; Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial" Jumlah Layanan Kedaruratan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota yang harus terlaksana "" Terbuka Permohonan layanan kedaruratan yang diterima oleh dinas dan harus ditangani 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30328 E-WALIDATA "1.06.000031; 1.06.000055" "Fakir Miskin; Keluarga Penerima Manfaat (KPM)" Persentase Masyarakat Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial "" Terbuka Proporsi masyarakat miskin yang secara faktual telah menjadi penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial dibandingkan dengan total masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30329 E-WALIDATA "1.06.000031; 1.06.000055; 1.06.000200; 1.06.000201" "Fakir Miskin; Keluarga Penerima Manfaat (KPM); Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah; Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" Jumlah masyarakat miskin penerima perlindungan dan jaminan sosial "" Terbuka Jumlah masyarakat yang menerima pemberian bantuan sosial (PKH, Sembako, dan ASLUM) untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30330 E-WALIDATA "1.06.000031; 1.06.000055; 1.06.000200; 1.06.000201" "Fakir Miskin; Keluarga Penerima Manfaat (KPM); Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah; Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" Jumlah Masyarakat Miskin yang Seharusnya Menerima Perlindungan dan Jaminan sosial "" Terbuka Jumlah masyarakat yang berhak menerima pemberian bantuan sosial (PKH, Sembako, dan ASLUM) untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30331 SIPD 04.02.021 Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan Persentase akurasi data sasaran kemiskinan "" Terbuka Data sasaran kemiskinan adalah data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial yang ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30332 SIPD 04.02.021 Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan Jumlah aduan data sasaran kemiskinan sesuai ketentuan "" Terbuka jumlah laporan/aduan masyarakat atau pihak terkait mengenai ketidaksesuaian data sasaran kemiskinan yang diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30333 SIPD 04.02.021 Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan Jumlah data sasaran kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta "" Terbuka jumlah rumah tangga miskin yang diidentifikasi dan menjadi target intervensi program penanggulangan kemiskinan 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas 34.71 - 30334 SIPD 04.02.021 Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan Persentase pemutakhiran data PPKS yang dilaksanakan "" Terbuka Data PPKS adalah data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta/ Pemda DIY 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30335 SIPD 04.02.021 Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan Jumlah pemutakhiran data PPKS yang dilaksanakan "" Terbuka jumlah total individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami hambatan sosial, kesulitan, atau gangguan sehingga memerlukan pelayanan sosial, di mana data mereka telah diperbarui secara berkala dan terverifikasi. Ini merupakan bagian dari proses untuk memastikan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tetap akurat, terkini, terpadu, dan berkualitas, serta menjadi acuan pemerintah dalam penyusunan program kesejahteraan sosial 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30336 SIPD 04.02.021 Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan Jumlah pemutakhiran data PPKS yang harus dilaksanakan "" Terbuka proses memperbaharui, melengkapi, dan memperbaiki data individu atau kelompok yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan dalam menjalankan fungsi sosialnya, sehingga mereka membutuhkan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dengan tujuan untuk menghasilkan data yang akurat, terkini, dan berkualitas tinggi untuk mendukung perencanaan program kesejahteraan sosial yang tepat sasaran 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30337 42 42 42 "Persentase ketepatan kemanfaatan bantuan sosial Persentase ketepatan kemanfaatan bantuan sosial melalui pendampingan bansos" "" "" "" "" Prioritas 42 - 30338 SIPD; SDGs 04.02.063 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan Jumlah keluarga sasaran penerima manfaat yang mendapat pendampingan bantuan sosial "" Terbuka total keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah ditetapkan sebagai penerima program bantuan sosial dan secara faktual memperoleh pendampingan, baik berupa fasilitasi, pemantauan, bimbingan, maupun advokasi dari pendamping sosial sesuai dengan pedoman pelaksanaan program. 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30339 SIPD; SDGs 04.02.063 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan Jumlah keluarga sasaran penerima manfaat yang mendapat bantuan sosial "" Terbuka total keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30340 E-WALIDATA 1.06.000200 Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah Persentase KUBE USEP Kategori Mandiri "" Terbuka Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri dibandingkan jumlah KUBE dan USEP yang aktif 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30341 E-WALIDATA 1.06.000200 Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah Jumlah KUBE USEP Kategori Mandiri "" Terbuka "Jumlah KUBE dan USEP yang memenuhi kriteria mandiri yaitu: 1. jumlah anggota 10 atau lebih serta tidak berganti sejak penumbuhan 2. tersisa maksimal 20% anggota termasuk dalam data kemiskinan 3. modal bergulir lebih besar dari modal penumbuhan 4. asset kelompok bertambah besar dibandingkan saat penumbuhan 5. lebih dari 80% anggota memiliki usaha sendiri dan sudah berjalan 1 tahun atau lebih" 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30342 E-WALIDATA 1.06.000200 Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah Jumlah KUBE USEP yang aktif "" Terbuka "Jumlah KUBE dan USEP yang memenuhi kriteria aktif yaitu : 1. Aktif melakukan pertemuan rutin dan kegiatan bulanan 2. Modal bergulir, tidak stagnan" 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30343 E-WALIDATA 1.06.000200 Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah Persentase KUBE USEP yang mendapatkan fasilitasi Pendampingan dan monev "" Terbuka "tim monitoring kube bertugas: 1. menghadiri pertemuan rutin bulanan kelompok 2. memantau perkembangan sosial ekonomi kelompok 3. membantu memecahkan permasalahan kelompok maupun anggota" 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30344 E-WALIDATA 1.06.000200 Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah Jumlah KUBE USEP yang mendapatkan fasilitasi Pendampingan dan monev "" Terbuka Data total unit KUBE dan USEP yang berstatus aktif dan memperoleh layanan berupa pendampingan, monitoring dan evaluasi oleh Dinas sesuai ketentuan yang berlaku. 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30345 E-WALIDATA 1.06.000200 Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah Jumlah KUBE USEP yang seharusnya mendapatkan fasilitasi Pendampingan dan monev "" Terbuka Data total unit KUBE dan USEP yang ada di Kota Yogyakarta baik yang berstatus aktif, pasif maupun telah mati. 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30346 E-WALIDATA 1.06.000201 Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Persentase tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan "" Terbatas Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30347 E-WALIDATA 1.06.000201 Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jumlah pekerja rentan yang menjadi peserta Jamsostek "" Terbuka Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30348 E-WALIDATA 1.06.000201 Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jumlah Pekerja Rentan di Kota Yogyakarta "" Terbuka Pekerja Rentan yang menjadi peserta dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas 34.71 - 30349 E-WALIDATA 1.06.000201 Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Persentase penyaluran bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/ Kota bagi pekerja rentan "" Terbuka Data pekerja Rentan yang ada diwilayah Kota Yogyakarta 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30350 E-WALIDATA 1.06.000201 Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jumlah pekerja rentan yang mendapatkan penyaluran bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta hingga akhir periode "" Terbuka Data pekerja rentan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi dan validasi data pekerja rentan yang tidak pindah keluar Kota Yogyakarta, meninggal, mutasi kepesertaan, maupun berubah status kesejahteraannya sampai akhir periode 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas 34.71 - 30351 E-WALIDATA 1.06.000201 Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jumlah Pekerja rentan yang seharusnya difasilitasi bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta "" Terbuka 1896 pekerja rentan yang memperoleh bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas 34.71 - 30352 E-WALIDATA "1.06.000068; 1.06.000069; 1.06.000070; 1.06.000071; 1.06.000072; 1.06.000210" "Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi; Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana; Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial; Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan; Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat; Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai" Persentase Korban Bencana yang tertangani "" Terbatas 1896 pekerja rentan yang memperoleh bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30353 E-WALIDATA "1.06.000068; 1.06.000069; 1.06.000070; 1.06.000071; 1.06.000072;" "Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi; Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat ;(pengungsian) dan pasca bencana; Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial; Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan; Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat;" Jumlah Korban Bencana yang tertangani "" Terbuka Korban bencana yang mendapatkan penanganan paska kejadian bencana seperti permakanan, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30354 E-WALIDATA "1.06.000068; 1.06.000069; 1.06.000070; 1.06.000071; 1.06.000072;" "Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi; Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat ;(pengungsian) dan pasca bencana; Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial; Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan; Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat;" Jumlah Korban Bencana yang seharusnya tertangani "" Terbuka Korban bencana yang berhak mendapatkan penanganan paska kejadian bencana seperti permakanan, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30355 E-WALIDATA "1.06.000068; 1.06.000069; 1.06.000070; 1.06.000071; 1.06.000072; 1.06.000210" "Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi; Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana; Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial; Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan; Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat; Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai" Persentase Kejadian Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani "" Terbuka "Penanganan terhadap kejadian bencana alam dan sosial yang terjadi. Kejadian Bencana berupa: Kebakaran, Puting beliung, Angin ribut, tanah longsor. Penanganan berupa permakanan, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial" 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30356 E-WALIDATA "1.06.000068; 1.06.000069; 1.06.000070; 1.06.000071; 1.06.000072; 1.06.000210" "Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi; Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana; Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial; Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan; Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat; Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai" Jumlah Kejadian bencana yang tertangani "" Terbuka Peristiwa yang menimbulkan kerugian materi maupun fisik yang telah ditangani 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30357 E-WALIDATA "1.06.000068; 1.06.000069; 1.06.000070; 1.06.000071; 1.06.000072; 1.06.000210" "Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi; Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana; Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial; Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan; Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat; Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai" Jumlah kejadian bencana yang seharusnya tertangani "" Terbuka Peristiwa yang menimbulkan kerugian materi maupun fisik yang seharusnya sudah ditangani 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30358 E-WALIDATA 1.06.000204 Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan Persentase organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana "" Terbuka Organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana adalah: TAGANA, KSB, Pordam 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30359 E-WALIDATA 1.06.000204 Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana "" Terbuka Jumlah Organisasi sosial masyarakat yang sudah melaksanakan kegiatan yang menunjang kesiapsiagaan bencana 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30360 E-WALIDATA 1.06.000204 Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan Jumlah organisasi sosial masyarakat yang seharusnya melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana "" Terbuka Jumlah Organisasi sosial masyarakat yang seharusnya sudah melaksanakan kegiatan yang menunjang kesiapsiagaan bencana 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30361 E-WALIDATA 3.32.000035 Jumlah Kepala Keluarga yang mampu menyesuaikan diri Persentase KK transmigran yang tetap tinggal dan menetap di lokasi transmigrasi setelah 12 bulan sejak penempatan "" Terbatas "Kepala Keluarga (KK) transmigran yang tinggal dan menetap di lokasi transmigrasi dinilai ""tetap tinggal dan menetap"" apabila mereka masih berdomisili di lokasi transmigrasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi setelah melewati masa 12 bulan sejak tanggal resmi penempatan KK" 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Prioritas - - 30362 E-WALIDATA 3.32.000035 Jumlah Kepala Keluarga yang mampu menyesuaikan diri Jumlah KK transmigran yang tetap tinggal dan menetap di lokasi transmigrasi setelah 12 bulan sejak penempatan "" Terbatas total KK transmigran yang secara nyata masih berdomisili, berusaha, dan tidak meninggalkan lokasi unit permukiman transmigrasi dalam kurun waktu satu tahun penuh setelah penempatan resmi. 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Prioritas - - 30363 E-WALIDATA 3.32.000035 Jumlah Kepala Keluarga yang mampu menyesuaikan diri Jumlah KK transmigran yang ditempatkan setelah 12 bulan "" Terbatas total KK transmigran yang masih tercatat menempati lokasi permukiman transmigrasi dan tidak meninggalkan lokasi tersebut hingga satu tahun penuh sejak penempatan resmi dilakukan. 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Prioritas - - 30364 E-WALIDATA 3.32.000031 Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan Persentase penempatan transmigran "" Terbuka Jumlah peserta transmigrasi yang berhasil ditempatkan di lokasi tujuan dari total peserta yang mengikuti seleksi 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Prioritas - - 30365 E-WALIDATA 3.32.000031 Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan Jumlah KK yang ditempatkan "" Terbuka total KK beserta anggota keluarganya yang dipindahkan dan ditempatkan secara resmi di lokasi permukiman transmigrasi sesuai dengan kuota dan skema penempatan transmigrasi (umum, khusus, atau pola lainnya) yang difasilitasi oleh pemerintah dalam suatu periode tertentu 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Prioritas - - 30366 E-WALIDATA 3.32.000031 Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan Jumlah KK yang diseleksi "" Terbatas total KK yang mengikuti proses seleksi administratif maupun teknis sebagai calon peserta transmigrasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam suatu periode tertentu. 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Prioritas - - 30367 E-WALIDATA "2.07.000082; 2.07.000127" "Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS; Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal" Persentase Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja "" Terbatas Upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja berdasarkan rekomendasi kebijakan yang tertuang pada dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30368 E-WALIDATA "2.07.000082; 2.07.000127" "Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS; Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal" Jumlah Implementasi Kebijakan dalam PTKD yang meningkatkan penyerapan tenaga kerja "" Terbatas total kebijakan atau program yang berasal dari dokumen PTKD dan telah dilaksanakan secara nyata oleh pemerintah daerah, dunia usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya, yang berdampak pada bertambahnya kesempatan kerja serta terserapnya tenaga kerja di suatu periode tertentu. 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30369 E-WALIDATA "2.07.000082; 2.07.000127" "Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS; Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal" Jumlah Rekomendasi kebijakan PTKD "" Terbuka total saran, masukan, atau usulan kebijakan yang dihasilkan dari proses analisis, kajian, serta penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja di tingkat daerah untuk mendukung perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan pada periode tertentu. 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30370 E-WALIDATA "2.07.000082; 2.07.000127" "Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS; Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal" Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun "" Terbatas Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah yang disusun untuk merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30371 E-WALIDATA "2.07.000082; 2.07.000127" "Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS; Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal" Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun "" Terbuka total dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang telah berhasil disusun dan ditetapkan oleh instansi berwenang sesuai amanat peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah (misalnya RTK Nasional, RTK Daerah, RTK Sektoral, dan/atau RTK Sub-sektoral) dalam periode tertentu. 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30372 E-WALIDATA "2.07.000082; 2.07.000127" "Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS; Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal" Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang harus disusun "" Terbuka total dokumen perencanaan di bidang ketenagakerjaan yang wajib disusun oleh pemerintah pusat maupun daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, seperti Rencana Tenaga Kerja (RTK) Nasional, RTK Daerah, RTK Sektoral, dan/atau dokumen teknis lainnya dalam periode tertentu. 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30373 E-WALIDATA "2.07.000046; 2.07.000047; 2.07.000057" "Lulusan pelatihan pemerintah; Lulusan pelatihan swasta; Pencari kerja ditempatkan" Persentase penempatan tenaga kerja peserta pelatihan pada sektor formal dan non formal "" Terbuka Pelatihan yang berkualitas dilihat dari kesesuaian skill yang didapat dari pelatihan dengan pasar kerja serta ditunjukkan dengan tingginya penyerapan tenaga kerja baik di sektor formal maupun non formal setelah mendapat pelatihan. 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30374 E-WALIDATA "2.07.000046; 2.07.000047; 2.07.000057" "Lulusan pelatihan pemerintah; Lulusan pelatihan swasta; Pencari kerja ditempatkan" Jumlah Peserta Pelatihan Bekerja di Sektor Formal setelah 6 bulan pasca pelatihan "" Terbuka Peserta pelayihan yang bekerja di suatu organisasi atau perusahaan yang terstruktur yang ada ikatan perjanjian kerja yang jelas dan perlindungan hukum serta jaminan sosial 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30375 E-WALIDATA "2.07.000046; 2.07.000047; 2.07.000057" "Lulusan pelatihan pemerintah; Lulusan pelatihan swasta; Pencari kerja ditempatkan" Jumlah Peserta Pelatihan Bekerja di Sektor Non Formal setelah 6 bulan pasca pelatihan "" Terbuka Peserta pelatihan yang bekerja secara mandiri atau dalam usaha skala kecil, tanpa ikatan kerja yang formal, dan kurang mendapatkan perlindungan hukum serta jaminan sosial. 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30376 E-WALIDATA "2.07.000046; 2.07.000047; 2.07.000057" "Lulusan pelatihan pemerintah; Lulusan pelatihan swasta; Pencari kerja ditempatkan" Jumlah Peserta Pelatihan setelah 6 bulan pasca pelatihan "" Terbuka jumlah individu yang telah mengikuti program pelatihan kerja dan dilakukan tracing/penelusuran pasca pelatihan dalam jangka waktu 6 bulan untuk mengetahui keberadaan, aktivitas, dan status keterlibatan mereka dalam dunia kerja atau usaha. 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30377 E-WALIDATA "2.07.000046; 2.07.000047;" "Lulusan pelatihan pemerintah; Lulusan pelatihan swasta" Persentase Peserta Pelatihan yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan "" Terbuka Peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi pada tahun berjalan 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30378 E-WALIDATA "2.07.000046; 2.07.000047;" "Lulusan pelatihan pemerintah; Lulusan pelatihan swasta" Jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat pelatihan "" Terbuka peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan dari awal sampai dengan akhir dan di nyatakan lulus oleh LPK. 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30379 E-WALIDATA "2.07.000046; 2.07.000047;" "Lulusan pelatihan pemerintah; Lulusan pelatihan swasta" Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan "" Terbuka jumlah peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan program dari Dinsosnakertrans dan dibiayai dari APBD Kota Yogyakarta. 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30380 E-WALIDATA 2.07.000042 LPKS yang dibina Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang dibina "" Terbuka persentase jumlah LPK yang dibina dari jumlah LPK yang ada di Kota Yogyakarta 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30381 E-WALIDATA 2.07.000042 LPKS yang dibina Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina "" Terbuka Lembaga Pelatihan Kerja yang beralamat dan berdomisili di Wilayah Kota Yogyakarta yang mendapatkan pembinaan dari Dinsosnakertrans 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30382 E-WALIDATA 2.07.000042 LPKS yang dibina Jumlah seluruh Lembaga Pelatihan Kerja swasta "" Terbuka Lembaga Pelatihan Kerja yang beralamat dan berdomisili di Wilayah Kota Yogyakarta baik yang perizinanannya sudah migrasi ke OSS RBA maupun belum. 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30383 E-WALIDATA "2.07.000082; 2.07.000084; 2.07.000086" "Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS; Perusahaan Kecil; Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar" Persentase Perusahaan yang Meningkat Produktivitasnya "" Terbuka Perbandingan Jumlah Perusahaan yang meningkat produktivitasnya dengan Jumlah seluruh Perusahaan, dinyatakan dalam persen (%). 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30384 E-WALIDATA "2.07.000082; 2.07.000084; 2.07.000086" "Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS; Perusahaan Kecil; Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar" Jumlah Perusahaan yang meningkat produktivitasnya "" Terbuka Upaya peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan profitabilitas perusahaan, melalui Bimtek Peningkatan produktivitas 5S 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30385 E-WALIDATA "2.07.000082; 2.07.000084; 2.07.000086" "Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS; Perusahaan Kecil; Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar" Jumlah Perusahaan/Perusahaan Kecil/ IKM/ UKM "" Terbuka Data jumlah perusahaan yang berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30386 E-WALIDATA "2.07.000082; 2.07.000084; 2.07.000086" "Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS; Perusahaan Kecil; Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar" Persentase Perusahaan/ Perusahaan Kecil/ IKM/ UKM yang Sudah Diukur Produktivitasnya "" Terbuka Perbandingan jumlah Perusahaan/ Perusahaan Kecil/ IKM/ UKM yang Sudah Diukur Produktivitasnya dengan Jumlah seluruh Perusahaan/Perusahaan Kecil/ IKM/ UKM, dinyatakan dalam persen (%). 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30387 E-WALIDATA "2.07.000082; 2.07.000084; 2.07.000086" "Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS; Perusahaan Kecil; Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar" Jumlah Perusahaan/Perusahaan Kecil/ IKM/ UKM yang Sudah Diukur Produktivitasnya "" Terbuka Pengukuran produktivitas pada perusahaan kecil untuk mendukung pertumbuhan, efisiensi, dan daya saing usaha. Pengukuran dilakukan dengan cara menerapkan parameter pengukuran oleh tim penilai di lapangan 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30388 E-WALIDATA "2.07.000082; 2.07.000084; 2.07.000086" "Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS; Perusahaan Kecil; Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar" Jumlah Perusahaan/Perusahaan Kecil/ IKM/ UKM "" Terbuka Data jumlah perusahaan yang berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30389 E-WALIDATA "2.07.000057; 2.07.000114" "Pencari kerja ditempatkan; Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja" Persentase penempatan tenaga kerja "" Terbatas Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK Online (melalui Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Negara (AKAN) 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30390 E-WALIDATA "2.07.000057; 2.07.000114" "Pencari kerja ditempatkan; Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja" Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK Online (melalui Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Negara (AKAN) "" Terbuka total individu pencari kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan melalui sistem layanan IPK Online yang difasilitasi oleh pemerintah, baik dalam bentuk penempatan Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), maupun Antar Kerja Antar Negara (AKAN) pada periode tertentu. 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30391 E-WALIDATA "2.07.000057; 2.07.000114" "Pencari kerja ditempatkan; Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja" Jumlah Lowongan Kerja "" Terbuka total kesempatan kerja yang tersedia dan diumumkan oleh perusahaan/instansi pemberi kerja melalui mekanisme layanan ketenagakerjaan (seperti Dinas Tenaga Kerja, Bursa Kerja Khusus, Job Fair, maupun sistem informasi pasar kerja online) dalam suatu periode tertentu. 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30392 E-WALIDATA "2.07.000057; 2.07.000114" "Pencari kerja ditempatkan; Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja" Persentase peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan "" Terbatas Kegiatan perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan meliputi penyuluhan dan bimbingan jabatan, unit layanan disabilitas, padat karya, tenaga kerja mandiri dan pelayanan Tenaga Kerja Asing (TKA) 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30393 E-WALIDATA "2.07.000057; 2.07.000114" "Pencari kerja ditempatkan; Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja" Jumlah peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan "" Terbuka total individu yang mengikuti program/kegiatan perluasan kesempatan kerja, baik melalui skema padat karya, pemberdayaan tenaga kerja mandiri, maupun bentuk kegiatan lain yang difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam periode tertentu. 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30394 E-WALIDATA "2.07.000057; 2.07.000114" "Pencari kerja ditempatkan; Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja" Jumlah penganggur "" Terbuka total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja tetapi pada saat pendataan tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30395 E-WALIDATA "2.07.000057; 2.07.000058; 2.07.000114" "Pencari kerja ditempatkan; Pencari kerja terdaftar; Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja" Persentase pencari kerja yang ditempatkan "" Terbatas perbandingan antara jumlah pencari kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan melalui fasilitasi layanan penempatan kerja pemerintah (Dinas Tenaga Kerja, Bursa Kerja Khusus, Job Fair, maupun sistem informasi pasar kerja online) dengan jumlah total pencari kerja yang terdaftar pada periode tertentu, yang dinyatakan dalam persen. 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30396 E-WALIDATA "2.07.000057; 2.07.000058; 2.07.000114" "Pencari kerja ditempatkan; Pencari kerja terdaftar; Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja" jumlah pencaker yang ditempatkan "" Terbuka total individu pencari kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan melalui fasilitasi layanan penempatan kerja pemerintah (Dinas Tenaga Kerja, Bursa Kerja Khusus, Job Fair, maupun sistem informasi pasar kerja online) dalam suatu periode tertentu. 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30397 E-WALIDATA "2.07.000057; 2.07.000058; 2.07.000114" "Pencari kerja ditempatkan; Pencari kerja terdaftar; Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja" jumlah pencaker yang terdaftar "" Terbuka total individu yang melaporkan diri dan tercatat secara resmi pada instansi pemerintah/layanan ketenagakerjaan (seperti Dinas Tenaga Kerja, Bursa Kerja Khusus, atau sistem informasi ketenagakerjaan) untuk mendapatkan fasilitasi penempatan kerja dalam suatu periode tertentu. 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30398 E-WALIDATA 2.07.000096 PMI Purna Persentase Purna PMI yang dilatih "" Terbuka "jumlah Purna PMI yang mengikuti program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh pemerintah dengan jumlah total Purna PMI yang menjadi sasaran program pada periode tertentu, dinyatakan dalam persen.""" 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30399 E-WALIDATA 2.07.000096 PMI Purna Jumlah PMI Purna yang dilatih "" Terbuka banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna yang telah mengikuti dan mendapatkan program pelatihan keterampilan, kewirausahaan, atau peningkatan kapasitas 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30400 E-WALIDATA 2.07.000096 PMI Purna Jumlah PMI Purna yang terdata "" Terbuka total Purna PMI yang telah mengikuti program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30401 E-WALIDATA "2.07.000082; 2.07.000127" "Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS; Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal" Rerata persentase Fasilitasi Kesejahteraan bagi Pekerja dari Perusahaan "" Terbatas "Perusahaan yang memberikan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja yang terdiri dari: 1. Memiliki Sarana HI minimal 2 sarana 2. Sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah (SUSU) 3. Jamsos BPJS naker 4. Perusahaan mempunyai minimal 4 jenis kesejahteraan pekerja: tempat ibadah, laktasi/ kesehatan, kantin, sarana Olahraga" 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30402 E-WALIDATA "2.07.000082; 2.07.000127" "Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS; Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal" Persentase Perusahaan yang menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU) "" Terbatas "Perusahaan yang telah menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU). struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Hal ini diatur dalam Permenaker No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah." 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30403 E-WALIDATA "2.07.000082; 2.07.000127" "Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS; Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal" Jumlah Perusahaan yang melaksanakan SUSU "" Terbatas Perusahaan yang menerapkan struktur dan skala upah dilihat dari pengesahan Peraturan Perusahaan 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30404 E-WALIDATA "2.07.000082; 2.07.000127" "Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS; Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal" Jumlah Perusahaan "" Terbuka "Perusahaan adalah : a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain." 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30405 E-WALIDATA 2.07.000072 Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama Persentase Perusahaan yang mempunyai Sarana Hubungan Industrial "" Terbatas Perusahaan yang telah mempunyai minimal 2 Sarana Hubungan Industrial. Sarana Hubungan Industrial terdiri dari serikat pekerja/serikat buruh; organisasi pengusaha; lembaga kerja sama bipartit; lembaga kerja sama tripartit; peraturan perusahaan; Perjanjian Kerja Bersama; peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; serta lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hal ini sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 103 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30406 E-WALIDATA 2.07.000072 Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama Jumlah Perusahaan yang mempunyai Sarana Hubungan Industrial "" Terbatas Sarana Hubungan Industrial adalah alat atau cara yang digunakan untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, yang meliputi serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga Kerjasama Tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama (PKB), peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30407 E-WALIDATA "2.07.000082; 2.07.000127" "Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS; Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal" Jumlah Perusahaan "" Terbuka "Perusahaan adalah : a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain." 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30408 E-WALIDATA "2.07.000087; 2.07.000088" "Perusahaan peserta jamsostek aktif; Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan" Rerata persentase Perusahaan yang memfasilitasi jaminan sosial dan sarpras kesejahteraan pekerja "" Terbatas Perusahaan yang telah memfasilitasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan mempunyai 4 jenis fasilitas kesejahteraan pekerja yaitu tempat ibadah, laktasi/ kesehatan, kantin, sarana Olahraga 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30409 E-WALIDATA "2.07.000087; 2.07.000088" "Perusahaan peserta jamsostek aktif; Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan" Persentase Perusahaan Memfasilitasi Jaminan Sosial bagi Pekerja "" Terbuka "Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak." 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30410 E-WALIDATA "2.07.000087; 2.07.000088" "Perusahaan peserta jamsostek aktif; Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan" Jumlah Perusahaan Memfasilitasi Jaminan Sosial bagi Pekerja "" Terbuka "Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak." 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30411 E-WALIDATA "2.07.000082; 2.07.000127" "Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS; Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal" Jumlah Perusahaan "" Terbuka "Perusahaan adalah : a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain." 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30412 E-WALIDATA "2.07.000087; 2.07.000088" "Perusahaan peserta jamsostek aktif; Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan" Persentase perusahaan yang mempunyai minimal 4 jenis Fasilitas Kesejahteraan Pekerja "" Terbatas Perusahaan yang mempunyai 4 jenis fasilitas kesejahteraan pekerja yaitu tempat ibadah, laktasi/ kesehatan, kantin, sarana Olahraga 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30413 E-WALIDATA "2.07.000087; 2.07.000088" "Perusahaan peserta jamsostek aktif; Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan" Jumlah perusahaan yang mempunyai minimal 4 jenis Fasilitas Kesejahteraan Pekerja "" Terbatas Perusahaan yang mempunyai 4 jenis fasilitas kesejahteraan pekerja yaitu tempat ibadah, laktasi/ kesehatan, kantin, sarana Olahraga 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30414 E-WALIDATA "2.07.000082; 2.07.000127" "Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS; Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal" Jumlah Perusahaan "" Terbuka "Perusahaan adalah : a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain." 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Prioritas - - 30415 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Dinsosnakertrans "" Terbuka "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30416 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Dinsosnakertrans "" Terbuka "menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50 (Peraturan BPKP No 5 tahun 2021)" 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30417 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Dinsosnakertrans "" Terbuka angka atau hasil survei yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi atau penyelenggara pelayanan publik. 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30418 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinsosnakertrans "" Terbuka ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa baik tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana telah tercapai, sejauh mana pelaksanaan telah dilakukan, dan seberapa akurat serta lengkap laporan yang dihasilkan. 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30419 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinsosnakertrans yang disusun tepat waktu "" Terbuka Matrik yang mengukur persentase dokumen perencanaan (seperti Rencana Kinerja Tahunan/RKT dan Rencana Kerja/Renja), evaluasi (misalnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP), dan pelaporan (seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban/LKPJ) yang diselesaikan dan diserahkan oleh Dinsosnakertrans sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30420 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinsosnakertrans yang wajib disusun "" Terbuka Semua dokumen resmi yang dibuat oleh suatu instansi, organisasi, atau program untuk merencanakan, memantau kemajuan, dan menilai keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan pencapaian sasaran yang ditetapkan, sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30421 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sectoral Dinsosnakertrans "" Terbuka ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana data statistik yang relevan untuk suatu sektor (misalnya pertanian, kesehatan, atau industri) tersedia dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30422 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30423 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30424 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinsosnakertrans "" Terbatas "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30425 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinsosnakertrans "" Terbatas Skor yang menunjukkan tingkat kepatuhan pengelolaan arsip administrasi umum terhadap standar kearsipan yang berlaku 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30426 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinsosnakertrans "" Terbatas Skor yang menggambarkan tingkat kompetensi, kinerja, integritas, dan disiplin ASN di lingkungan Dinsosnakertrans 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30427 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dinsosnakertrans "" Terbuka Perbandingan jumlah rencana pengadaan yang telah diumumkan di SIRUP dengan total rencana pengadaan yang direncanakan 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30428 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Dinsosnakertransl yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka Penyampaian informasi Pengadaan dengan Metode Penyedia dan Swakelola 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30429 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Dinsosnakertrans "" Terbuka Sub kegiatan yang mendukung program progam OPD dalam satu tahun anggaran 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Prioritas - - 30430 SIPD 04.01.119 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar "" Terbuka Jumlah orang berisiko tertular HIV yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Yogyakarta dibanding jumlah orang yang berisiko HIV yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30431 RPJMN 2025-2029; 04.01.0058 Persentase Pasien TBC yang memulai Pengobatan (Enrollment TBC); Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar "" Terbuka Bagian dari perkiraan semua kasus TBC (insiden), yang ditemukan dan diobati. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30432 SIPD 04.01.118 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar "" Terbuka Jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30433 SIPD 04.01.126 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar "" Terbuka Jumlah penduduk yang menderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penderita diabetes melitus 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30434 RPJMN 2025-2029 04.01.127 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30435 RPJMN 2025-2029 04.01.074 Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal Persentasi bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir "" Terbuka Bagian dari populasi bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan neonatal. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30436 42 42 42 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pekayanan kesehatan sesuai standar "" "" "" "" Prioritas 42 - 30437 SIPD 04.01.016 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30438 42 42 42 Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan "" Terbuka Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan dibanding dengan jumlah penduduk Kota Yogyakarta 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 42 - 30439 SIPD 04.01.164.002 Persentase Rumah Sakit Rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi "" Terbuka Jumlah RS rujukan yang terakreditasi dibanding jumlah RS rujukan di Kota Yogyakarta 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30440 RPJMN 2025-2029 04.01.0156 Prevelensi Tengkes/stunting Prevalensi Balita Stunting "" Terbuka Persentase balita umur 0 sampai 59 bulan dengan katagori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30441 RPJMN 2025-2029 04.01.0156 Prevelensi Tengkes/stunting Jumlah balita gizi buruk + balita gizi kurang "" Terbuka Jumlah balita dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang/Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) dengan Z-score < -2 SD (gizi buruk dan gizi kurang). 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30442 RPJMN 2025-2029 04.01.0156 Prevelensi Tengkes/stunting Jumlah balita yang ditimbang di Kota Yogyakarta "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30443 "RPJMN 2025-2029; SDGs;" 03.07.0007 Angka Kematian Balita (AKBa)/Under-Five Mortality Rate (U5MR); Probabilitas hidup hingga usia 5 tahun "" Terbuka Kemungkinan seorang anak untuk hidup hingga usia 5 tahun 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30444 "RPJMN 2025-2029; SDGs;" 03.07.0007 Angka Kematian Balita (AKBa)/Under-Five Mortality Rate (U5MR); Angka kematian balita "" Terbuka Angka yang menggambarkan banyaknya kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu pada setiap 1000 anak dengan kelompok umur yang sama. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30445 "RPJMN 2025-2029; SDGs;" 03.07.0007 Angka Kematian Balita (AKBa)/Under-Five Mortality Rate (U5MR); Jumlah kematian anak dibawah 5 tahun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30446 "RPJMN 2025-2029; SDGs;" 03.07.0007 Angka Kematian Balita (AKBa)/Under-Five Mortality Rate (U5MR); Jumlah kelahiran hidup pada tahun tersebut "" Terbuka Jumlah bayi yang lahir hidup (menunjukkan tanda kehidupan saat dilahirkan) pada periode satu tahun 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30447 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs;" 04.01.007 Angka Kematian Ibu (AKI)/Maternal Mortality Ratio (MMR) Angka Kematian Ibu "" Terbuka Jumlah kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan (tanpa memandang usia gestasi), akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan dan penanganannya per 100.000 kelahiran hidup 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30448 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs;" 04.01.007 Angka Kematian Ibu (AKI)/Maternal Mortality Ratio (MMR) Jumlah kematian Ibu di Kota Yogyakarta "" Terbuka banyaknya wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan). 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30449 "RPJMN 2025-2029; SDGs;" 03.07.0007 Angka Kematian Balita (AKBa)/Under-Five Mortality Rate (U5MR); Jumlah kelahiran hidup pada tahun tersebut "" Terbuka Jumlah bayi yang lahir hidup (menunjukkan tanda kehidupan saat dilahirkan) pada periode satu tahun 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30450 RPJMN 2025-2029,SDGs 04.01.006 Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR) Angka Kematian Bayi "" Terbuka Angka yang menggambarkan banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30451 RPJMN 2025-2029,SDGs 04.01.006 Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR) Jumlah kematian bayi di kota yk "" Terbuka jumlah kematian penduduk yang berusia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup per tahun di Kota Yogyakarta 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30452 RPJMN 2025-2029,SDGs 04.01.006 Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR) Jumlah bayi lahir hidup di kota yk dalam kurun waktu yang sama "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30453 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 04.01.080 Persentase Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) usia 0-17 tahun Persentase Capaian Minimal Universal Health Coverage (UHC) "" Terbuka Capaian Minimal UHC sesuai standar yang ditetapkan oleh Nasional sebesar 98% jumlah penduduk 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30454 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 04.01.080 Persentase Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) usia 0-17 tahun Jumlah kepesertaan JKN Kota Yogyakarta "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30455 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 04.01.080 Persentase Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) usia 0-17 tahun Jumlah penduduk Kota Yogyakarta KEMENTERIAN DALAM NEGERI Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30456 RPJMN 2025-2029 04.01.162 Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna Nilai Akreditasi Rumah Sakit Pratama "" Terbuka Hasil perhitungan standar tata kelola RS yang ditetapkan oleh KARS untuk memastikan bahwa RS Pratama telah memenuhi standar 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30457 RPJMN 2025-2029 04.01.162 Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna Akreditasi Paripurna Rumah Sakit Umum Kota Yogyakarta "" Terbuka Hasil perhitungan standar tata kelola RS yang ditetapkan oleh KARS untuk memastikan bahwa RSUD Kota Yogyakarta telah memenuhi standar 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30458 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan "" Terbuka "Hasil Penilaian RB Perangkat Daerah oleh Inspektorat dengan predikat : AA (lebih dari 90-100) A (lebih dari 80-90) BB (lebih dari 70-80) B (lebih dari 60-70) CC (lebih dari 50-60) C (lebih dari 30-50) D (lebih dari 0-30)" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30459 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian RB Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta oleh Inspektorat "" Terbuka "Hasil penilaian RB Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Kesehatan 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Dinas Kesehatan 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30460 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi RSUD Kota Yogyakarta "" Terbuka "Hasil Penilaian RB Perangkat Daerah oleh Inspektorat dengan predikat : AA (lebih dari 90-100) A (lebih dari 80-90) BB (lebih dari 70-80) B (lebih dari 60-70) CC (lebih dari 50-60) C (lebih dari 30-50) D (lebih dari 0-30)" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30461 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian RB RSUD Kota Yogyakarta oleh Inspektorat "" Terbuka "Hasil penilaian RB RSUD Kota Yogyakarta oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja RSUD Kota Yogyakarta 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) RSUD Kota Yogyakarta 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset RSUD Kota Yogyakarta 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN RSUD Kota Yogyakarta 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30462 RPJMN 2025-2029; 04.01.0053 Persentase kabupaten/kotadengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif; Presentase Posyandu ILP aktif "" Terbuka "1. Melakukan kegiatan hari buka setiap bulan atau sedikitnya 8 kali di akhir tahun 2. Memberikan pelayanan kesehatan untuk semua siklus hidup (ibu hamil, bayi, balita, remaja, dewasa, lansia); dan 3. Memiliki 5 orang kader terlatih" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30463 RPJMN 2025-2029; 04.01.0053 Persentase kabupaten/kotadengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif; Posyandu ILP aktif "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30464 RPJMN 2025-2029; 04.01.0053 Persentase kabupaten/kotadengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif; Jumlah Posyandu "" Terbuka Banyaknya posyandu aktif yang meliputi posyandu dengan kegiatan pelayanan sebulan sekali atau lebih dan posyandu dengan kegiatan pelayanan dua bulan sekali atau lebih. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30465 RPJMN 2025-2029; 04.01.055 Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal; Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang dibentuk oleh Puskesmas "" Terbuka Cakupan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) di sektor informal yang dibentuk oleh Puskesmas 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30466 RPJMN 2025-2029; 04.01.055 Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal; Jumlah POS UKK yang dibentuk melalui Puskesmas "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30467 RPJMN 2025-2029; 04.01.055 Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal; Jumlah Sektor Informal di wilayah Puskesmas "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30468 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 "04.01.130; 04.01.134" "Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia; Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja" Persentase Capaian Kelompok Sasaran mengikuti Pengukuran Kebugaran "" Terbuka Cakupan kelompok ASN, calon jamaah haji, dan anak usia sekolah yang mengikuti pengukuran kebugaran sesuai standar 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30469 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 "04.01.130; 04.01.134" "Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia; Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja" Jumlah Peserta Kelompok Sasaran calon jamaah haji "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30470 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 "04.01.130; 04.01.134" "Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia; Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja" Jumlah Peserta Kelompok Sasaran ASN "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30471 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 "04.01.130; 04.01.134" "Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia; Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja" Jumlah Peserta Kelompok Sasaran Anak Usia sekolah "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30472 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 "04.01.130; 04.01.134" "Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia; Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja" Jumlah Total peserta kelompok sasaran pengkuran kebugaran "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30473 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 "04.01.035; 04.01.038; 04.01.0109" "Jumlah kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat; Jumlah kabupaten/kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan; Persentase kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat;" Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan "" Terbuka Cakupan Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum yang di Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30474 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 "04.01.035; 04.01.038; 04.01.0109" "Jumlah kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat; Jumlah kabupaten/kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan; Persentase kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat;" Jumlah TFU dg hasil memenuhi syarat "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30475 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 "04.01.035; 04.01.038; 04.01.0109" "Jumlah kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat; Jumlah kabupaten/kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan; Persentase kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat;" Jumlah TPP dg hasil memenuhi syarat "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30476 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 "04.01.035; 04.01.038; 04.01.0109" "Jumlah kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat; Jumlah kabupaten/kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan; Persentase kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat;" Jumlah Sarana Air Minum yang di IKL dg hasil memenuhi syarat "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30477 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 "04.01.035; 04.01.038; 04.01.0109" "Jumlah kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat; Jumlah kabupaten/kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan; Persentase kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat;" Jumlah TFU, TPP, Sarana Air Minum yang di-IKL "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30478 RPJMN 2025-2029; "04.01.039 " Jumlah kabupaten/kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat "" Terbuka Jumlah Kelurahan yang telah terverifikasi 100% KK Stop Buang Air Besar Sembarangan di tempat terbuka dan minimal 75% KK berperilaku minimal 3 pilar STBM lainnya 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30479 E-WALIDATA 8.01.000061; 8.01.000063 Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun; Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Kelurahan di Kota Yogyakarta "" Terbuka Banyaknya desa/kelurahan atau yang setara dengan desa/kelurahan seperti Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), desa persiapan, nagari, pemukiman suku pedalaman, dll. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30480 RPJMN 2025-2029; "04.01.039 " Jumlah kabupaten/kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; Jumlah KK "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30481 RPJMN 2025-2029 04.01.096 Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil "" Terbuka Capaian dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30482 RPJMN 2025-2029 04.01.096 Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar kuantitas dan kualitas di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30483 RPJMN 2025-2029 04.01.096 Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar Jumlah sasaran ibu bersalin di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun yang sama "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30484 RPJMN 2025-2029 04.01.0132 Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6); Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan "" Terbuka Capaian dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30485 RPJMN 2025-2029 04.01.0132 Persentase antenatal care (ANC) 6 kali (K6); Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30486 RPJMN 2025-2029 04.01.096 Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar Jumlah sasaran ibu bersalin di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun yang sama "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30487 RPJMN 2025-2029 04.01.0023 Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir "" Terbuka Capaian dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30488 RPJMN 2025-2029 04.01.0023 Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30489 RPJMN 2025-2029 04.01.0023 Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal Jumlah sasaran bayi baru lahir di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun yang sama "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30490 RPJMN 2025-2029 04.01.0067 Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra skeolah; Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar "" Terbuka "Capaian dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun." 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30491 RPJMN 2025-2029 04.01.0067 Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra skeolah; Jumlah balita yang berulang tahun ke-1 sampai ke-5 yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30492 RPJMN 2025-2029 04.01.0067 Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra skeolah; Jumlah seluruh sasaran balita yang berulang tahun ke-1 sampai ke-5 pada suatu wilayah kerja "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30493 RPJMN 2025-2029 04.01.0070 Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja; Persentase pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar sesuai standar "" Terbuka Capaian dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar (kelas 1 sd 9) dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di Sekolah yang ada di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun ajaran 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30494 RPJMN 2025-2029 04.01.0070 Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja; Jumlah anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun ajaran "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30495 RPJMN 2025-2029 04.01.0070 Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja; jumlah semua anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah yang ada di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30496 RPJMN 2025-2029 04.01.0071 Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan "" Terbuka Capaian kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30497 RPJMN 2025-2029 04.01.0071 Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia Jumlah sasaran warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang berdomisili di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100 % "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30498 RPJMN 2025-2029; 04.02.037 Persentase lanjut usia yang mandiri; Persentase lanjut usia yang mandiri "" Terbuka Persentase lansia ≥ 60 tahun yang masih mampu melakukan aktifitas hidup sehari hari tanpa bantuan sama sekali dari orang lain (mandiri: skor ADL20) dan lansia yang mengalami gangguan dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari hingga kadang perlu bantuan orang lain (skor ADL 12-19/ ketergantungan ringan) 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30499 RPJMN 2025-2029; 04.02.037 Persentase lanjut usia yang mandiri; Jumlah lansia ≥60 tahun (skorADL20) ditambah jumlah lansia > 60 tahun dengan ketergantungan ringan (skor ADL12-19) dalam kurun waktu satu tahun yang sama "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30500 RPJMN 2025-2029; 04.02.037 Persentase lanjut usia yang mandiri; jumlah lansia yang diskrining dalam kurun waktu satu tahun yang sama "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30501 RPJMN 2025-2029 06.04.0012 Persentase pemuda yang merokok Persentase merokok penduduk 10-21 tahun "" Terbuka "Persentase merokok pada penduduk usia10-21 tahun adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur10-21 tahun yang merokok dengan jumlah penduduk umur 10-21 tahun. Definisi merokok adalah merokok tembakau maupun cerutu baik tiap hari maupun kadang-kadang" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30502 RPJMN 2025-2029 06.04.0012 Persentase pemuda yang merokok Jumlah Penduduk Usia 10-21 tahun yang di lakukan skrining perilaku merokok "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30503 RPJMN 2025-2029 06.04.0012 Persentase pemuda yang merokok Jumlah Penduduk Usia 10-21 tahun yang merokok "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30504 RPJMN 2025-2029 04.01.017 Cakupan pelayanan kesehatan esensial Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas "" Terbuka Persentase penderita penyakit menular dan tidak menular yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (Hipertensi, diabetes mellitus, HIV, TB) 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30505 RPJMN 2025-2029 04.01.017 Cakupan pelayanan kesehatan esensial Jumlah kasus TBC yang ditemukan dan memulai pengobatan "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30506 RPJMN 2025-2029 04.01.017 Cakupan pelayanan kesehatan esensial jumlah notifikasi kasus TBC dalam suatu wilayah selama kurun waktu 1 tahun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30507 RPJMN 2025-2029 04.01.017 Cakupan pelayanan kesehatan esensial Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30508 RPJMN 2025-2029 04.01.017 Cakupan pelayanan kesehatan esensial Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30509 RPJMN 2025-2029 04.01.017 Cakupan pelayanan kesehatan esensial Jumlah penderita PTM prioritas (Cakupan pelayanan Hipertensi) "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30510 RPJMN 2025-2029 04.01.017 Cakupan pelayanan kesehatan esensial Jumlah estimasi penderita PTM prioritas (Cakupan pelayanan Hipertensi) "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30511 RPJMN 2025-2029 04.01.017 Cakupan pelayanan kesehatan esensial Jumlah penderita DM di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30512 RPJMN 2025-2029 04.01.017 Cakupan pelayanan kesehatan esensial Jumlah estimasi penderita PTM prioritas (Cakupan pelayanan DM) "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30513 RPJMN 2025-2029 04.01.012 Cakupan imunisasi bayi lengkap Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi rutin lengkap "" Terbuka Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat satu dosis imunisasi Hepatitis B, satu dosis imunisasi BCG, tiga dosis imunisasi DPT-HB-Hib , tiga dosis imunisasi IPV dan satu dosis imunisasi campak rubella dalam kurun waktu satu tahun 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30514 RPJMN 2025-2029 04.01.0029 Cakupan imunisasi bayi lengkap Jumlah anak usia 0-11 bulan yang mendapat satu dosis imunisasi Hepatitis B, satu dosis imunisasi BCG, tiga dosis imunisasi DPT-HB-Hib , tiga dosis imunisasi IPV dan satu dosis imunisasi campak rubella "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30515 RPJMN 2025-2029 04.01.0029 Cakupan imunisasi bayi lengkap Jumlah sasaran anak usia 0-11 bulan dalam kurun waktu satu tahun (Sasaran awal tahun sesuai sasaran bayi baru lahir dari seksi kesga gizi di baris 39) "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30516 RPJMN 2025-2029; 04.01.0058 Persentase Pasien TBC yang memulai Pengobatan (Enrollment TBC); Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar "" Terbuka Bagian dari perkiraan semua kasus TBC (insiden), yang ditemukan dan diobati. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30517 RPJMN 2025-2029; 04.01.0058 Persentase Pasien TBC yang memulai Pengobatan (Enrollment TBC); Jumlah terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30518 RPJMN 2025-2029; 04.01.0058 Persentase Pasien TBC yang memulai Pengobatan (Enrollment TBC); jumlah terduga TBC berdasar perhitungan estimasi dalam suatu wilayah selama kurun waktu 1 tahun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30519 RPJMN 2025-2029 04.01.010 Angka Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) "" Terbuka Cakupan kasus TBC yang ditemukan dan memulai pengobatan selama kurun waktu satu tahun. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30520 RPJMN 2025-2029 04.01.017 Cakupan pelayanan kesehatan esensial Jumlah kasus TBC yang ditemukan dan memulai pengobatan "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30521 RPJMN 2025-2029 04.01.017 Cakupan pelayanan kesehatan esensial jumlah notifikasi kasus TBC dalam suatu wilayah selama kurun waktu 1 tahun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30522 RPJMN 2025-2029 04.01.001 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis; Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) "" Terbuka Cakupan kasus TBC yang berhasil sembuh dan pengobatan lengkap yang memulai pengobatan selama kohort satu tahun yang lalu. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30523 RPJMN 2025-2029 04.01.001 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis; Jumlah kasus TBC yang berhasil sembuh dan pengobatan lengkap "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30524 RPJMN 2025-2029 04.01.001 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis; jumlah kasus TBC yang diobati selama kurun waktu 1 tahun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30525 SIPD 04.01.119 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar "" Terbuka Jumlah orang berisiko tertular HIV yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Yogyakarta dibanding jumlah orang yang berisiko HIV yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30526 SIPD 04.01.119 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30527 SIPD 04.01.119 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dalam kurun waktu 1 tahun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30528 RPJMN 2025-2029 "04.01.125 " Persentase Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar; Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar "" Terbuka "Capaian dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30529 RPJMN 2025-2029 "04.01.125 " Persentase Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar; Jumlah penduduk usia 15-59 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30530 RPJMN 2025-2029 "04.01.125 " Persentase Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar; Jumlah penduduk usia 15-59 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30531 RPJMN 2025-2029 04.01.127 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang terkendali "" Terbuka "Capaian dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30532 RPJMN 2025-2029 04.01.127 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah penderita Hipertensi usia ≥15 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30533 RPJMN 2025-2029 04.01.0032 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah estimasi penderita Hipertensi usia ≥15 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan prevalensi dalam kurun waktu satu tahun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30534 RPJMN 2025-2029 04.01.0069 Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa Persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar "" Terbuka "Capaian dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita diabetes melitus, dinilai dari persentase jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30535 RPJMN 2025-2029 04.01.0069 Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa Jumlah penderita Diabetes Melitus usia ≥15 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30536 RPJMN 2025-2029 04.01.0069 Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa Jumlah estimasi penderita Diabetes Melitus usia ≥15 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan prevalensi dalam kurun waktu satu tahun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30537 SIPD 04.01.118 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar "" Terbuka Jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30538 SIPD 04.01.118 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30539 SIPD 04.01.118 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Jumlah estimasi ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan prevalensi dalam kurun waktu satu tahun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30540 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 04.01.176 Prevalensi depresi di umur ≥15 tahun Prevalensi depresi pada usia >= 15 tahun "" Terbuka perbandingan antara jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun yang saat ini mengalami gangguan depresi, terhadap jumlah seluruh penduduk berumur ≥ 15 tahun pada wilayah tertentu 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30541 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 04.01.176 Prevalensi depresi di umur ≥15 tahun Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang saat ini mengalami gangguan depresi (menurut MINI) "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30542 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 04.01.176 Prevalensi depresi di umur ≥15 tahun jumlah seluruh penduduk berumur ≥ 15 tahun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30543 RPJMN 2025-2029,SDGs 04.01.117 Prevalensi Obesitas pada Penduduk Berumur 18 Tahun ke Atas Prevalensi obesitas > 18 tahun "" Terbuka Persentase jumlah penduduk umur >18 tahun dengan hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥27 pada wilayah dan periode waktu tertentu 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30544 RPJMN 2025-2029,SDGs 04.01.117 Prevalensi Obesitas pada Penduduk Berumur 18 Tahun ke Atas Jumlah penduduk umur >18 tahun dengan hasil pengukuran IMT ≥27 "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30545 RPJMN 2025-2029,SDGs 04.01.117 Prevalensi Obesitas pada Penduduk Berumur 18 Tahun ke Atas jumlah penduduk umur >18 "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30546 RPJMN 2025-2029; 04.01.102 Persentase kabupaten/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah; Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam "" Terbuka Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi kurang dari 24 jam dibandingkan dengan Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi dalam periode satu tahun 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30547 RPJMN 2025-2029; 04.01.102 Persentase kabupaten/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah; Jumlah KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi kurang dari 24 jam "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30548 RPJMN 2025-2029; 04.01.102 Persentase kabupaten/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah; Jumlah seluruh KLB "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30549 RPJMN 2025-2029 04.01.089 Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional Persentase sistem informasi Kesehatan yang diintegrasikan dengan SIKN "" Terbuka SIKN Merupakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional yang diintegrasikan dengan platform SATUSEHAT untuk mendukung SIKN ini dilakukan oleh Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30550 RPJMN 2025-2029 04.01.089 Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional Jumlah SIK pada Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik terakreditasi yang terintegrasi dengan SATUSEHAT "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30551 RPJMN 2025-2029 04.01.089 Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik terakreditasi di Kota yogyakarta "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30552 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Tingkat Kematangan Statistik Sektoral "" Terbuka Penilaian penyelenggaraan statistik sektoral yang memenuhi kriteria 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30553 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi "" Terbuka Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Yogyakarta yang sudah dilakukan akreditasi 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30554 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30555 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas "" Terbuka Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30556 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Yogyakarta "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30557 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna "" Terbuka Persentase fasilitas kesehatan (Puskesmas, Klinik Utama, Unit Pengelola Darah, dan Rumah Sakit Pemerintah) dengan akreditasi paripurna 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30558 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas yang terakreditasi paripurna "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30559 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Klinik Utama terakreditasi paripurna "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30560 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah UTD terakreditasi paripurna "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30561 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah RS Pemerintah Terakreditasi paripurna "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30562 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Puskesmas "" Terbuka Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30563 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah Klinik Utama "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30564 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah UTD "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30565 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah RS Pemerintah "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30566 RPJMN 2025-2029 "04.01.125 " Persentase Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar; Persentase Calon Jamaah Haji yang dilakukan Pemeriksaan Kesehatan "" Terbuka Calon Jamaah haji Kota Yogyakarta yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standar Kemenkes sebelum keberangkatan di fasilitas Kesehatan yang telah ditentukan 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30567 RPJMN 2025-2029 "04.01.125 " Persentase Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar; Jumlah Calon Jamaah yang dilakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan yg telah ditentukan "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30568 RPJMN 2025-2029 "04.01.125 " Persentase Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar; seluruh calon jamaah Kloter keberangkatan Kota Yogyakarta "" Terbuka Banyaknya jemaah haji yang diberangkatkan ke tanah suci Mekah yang disajikan menurut wilayah mencakup provinsi/kabupaten/kota. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30569 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 04.01.079 Persentase Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Persentase Capaian Minimal Peserta Aktif Jaminan Kesehatan Nasional "" Terbuka Capaian Minimal Peserta Aktif ditentukan oleh Kebijakan Nasional 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30570 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 04.01.079 Persentase Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Standar minimal keaktifan nasional "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30571 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 04.02.008; 04.01.079 "Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI); Persentase Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)" Persentase Kepesertaan JKN yang aktif "" Terbuka Bagian dari populasi penduduk yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30572 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 04.02.008; 04.01.079 "Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI); Persentase Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)" Jumlah peserta JKN yang aktif membayar premi &/ preminya dibayarkan oleh pemerintah pusat/daerah "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30573 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 04.02.008; 04.01.079 "Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI); Persentase Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)" Jumlah penduduk KEMENTERIAN DALAM NEGERI Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30574 RPJMN 2025-2029 04.01.0131 Persentase fasilihat kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional; Persentase Kepatuhan FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKTL (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Kota Yogyakarta yang patuh melaporkan Indikator Nasional Mutu (INM) "" Terbuka Kepatuhan FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKTL (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Kota Yogyakarta yang patuh melaporkan Indikator Nasional Mutu (INM) ke Kementrian kesehatan 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30575 RPJMN 2025-2029 04.01.0131 Persentase fasilihat kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional; Jumlah Kepatuhan FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melaporkan INM ke Kemenkes "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30576 RPJMN 2025-2029 04.01.0131 Persentase fasilihat kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional; Jumlah FKTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan melaporkan INM ke Kemenkes "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30577 RPJMN 2025-2029 04.01.0131 Persentase fasilihat kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional; FKTP dan FKTL yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30578 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 04.01.159 Persentase Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar Persentase Kepatuhan RS yang memenuhi standarisasi ASPAK "" Terbuka Kepatuhan RS memenuhi standar miniimal 60% nilai SPA di aplikasi ASPAK 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30579 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 04.01.159 Persentase Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar Jumlah Rumah Sakit di Kota Yogyakarta yang memenuhi standar minimal nilai ASPAK 60% "" Terbuka Banyaknya Rumah Sakit di KOta Yogyakarta yang memenuhi standar minimal 60% dari nilai SPA di aplikasi ASPAK 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30580 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 04.01.159 Persentase Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar Jumlah Rumah Sakit di Kota Yogyakarta "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30581 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas se Kota Yogyakarta "" Terbuka Rerata hasil survey kepuasan masyarakat di puskesmas se-Kota Yogyakarta pada kurun waktu tertentu 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30582 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Jumlah hasil survey kepuasan masyarakat di puskesmas se-Kota Yogyakarta "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30583 RPJMN 2025-2029 "04.01.0086; 04.01.0097 " "Persentase puskesmas terakreditasi paripurna; Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna;" Jumlah puskesmas "" Terbuka Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30584 RPJMN 2025-2029 04.01.021 Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis Persentase pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas "" Terbuka Cakupan pelayanan Cek Kesehatan Gratis yang dilaksanakan di puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30585 RPJMN 2025-2029 04.01.021 Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis Jumlah sasara pelayanan CKG di Puskesmas "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30586 RPJMN 2025-2029 04.01.021 Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis Jumlah Penduduk di Kota Yogyakarta "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30587 RPJMN 2025-2029 04.01.0082 Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar; Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas "" Terbuka Terpenuhinya Alat Kesehatan, Sarana, dan Prasarana di Puskesmas minimal 60% dari standar di aplikasi ASPAK 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30588 RPJMN 2025-2029 04.01.0082 Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar; Jumlah Puskesmas di Kota Yogyakarta yang memenuhi standar minimal nilai ASPAK "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30589 RPJMN 2025-2029 04.01.0082 Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar; Jumlah Puskesmas di Kota Yogkakarta "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30590 RPJMN 2025-2029 "04.01.125 " Persentase Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar; Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan "" Terbuka Kasus Kegawatdaruratan yang berhasil ditangani oleh Tim PSC dan jejaringnya berbanding dengan jumlah panggilan kasus kegawatdaruratan yang diterima oleh operator 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30591 RPJMN 2025-2029 "04.01.125 " Persentase Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar; Jumlah kasus kegawatdaruratan pra Hospital yang ditangani PSC dan jejaring "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30592 RPJMN 2025-2029 "04.01.125 " Persentase Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar; jumlah permintaaan layanan yang memenuhi kriteria gawat darurat pra Hospital "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30593 RPJMN 2025-2029 "04.01.0082; 04.01.0096 " "Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar; Persentase Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar;" Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta "" Terbuka Skor hasil pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30594 E-WALIDATA 1.02.000276 Labkesda Persentase pendapatan Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta "" Terbuka pendapatan Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 1 tahun 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30595 E-WALIDATA 1.02.000276 Labkesda Realisasi Pendapatan "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30596 E-WALIDATA 1.02.000276 Labkesda target pendapatan "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30597 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 04.01.151 Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar Persentase hasil penilaian kinerja puskesmas "" Terbuka "hasil penilaian kinerja puskesmas yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun dengan kriteria ""baik"" Nilai ""Baik"" jika nilai pelayanan kesehatan lebih dari atau sama dengan 91% Nilai ""Cukup"" jika nilai pelayanan kesehatan antara 81 - 90% Nilai ""Kurang"" jika nilai pelayanan kesehatan kurang dari 80%" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30598 RPJMN 2025-2029 04.01.149 Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) Persentase ketersediaan obat indikator "" Terbuka Persentase ketersediaan 40 obat indikator yang tersedia di Puskesmas dengan standar minimal pusat 80% 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30599 RPJMN 2025-2029 04.01.149 Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) Jumlah total item obat indikator yang tersedia di Puskesmas "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30600 RPJMN 2025-2029 04.01.149 Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) Jumlah total obat indikator yang wajib dilakukan monitoring "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30601 RPJMN 2025-2029 04.01.149 Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) Persentase kesesuaian obat yang tersedia di Puskesmas dengan formularium nasional "" Terbuka Tersedianya obat di Puskesmas sesuai dengan Formularium Nasional 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30602 RPJMN 2025-2029 04.01.149 Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) Jumlah obat yang tersedia di Puskesmas sesuai formularium nasional "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30603 RPJMN 2025-2029 04.01.149 Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) jumlah obat yang ada di Puskesmas "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30604 RPJMN 2025-2029 04.01.151 Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar; Persentase Alat Kesehatan di Puskesmas yang Terpelihara Sesuai Standar "" Terbuka Terpeliharanya alat kesehatan yang sesuai standar 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30605 RPJMN 2025-2029 04.01.151 Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar; Jumlah alat kesehatan di Puskesmas yang telah dikalibrasi "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30606 RPJMN 2025-2029 04.01.151 Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar; jumlah alat kesehatan yang ada di Puskesmas "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30607 SIPD 04.01.205 Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memperoleh rekomendasi sertifikasi standar "" Terbuka Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mendapatkan rekomendasi sertifikasi standar dalam suatu periode tertentu 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30608 SIPD 04.01.205 Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh rekomendasi sertifikat standar "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30609 SIPD 04.01.205 Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengajukan sertifikat standar "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30610 SIPD 04.01.205 Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar "" Terbuka Persentase fasilitas pelaaynan kesehatan (Puskesmas termasuk labkesmas, RS Pemerintah) yang secara konsisten mempertahankan tingkat kecukupan pasokan kesehatan esensial, termasuk diagnostik, reagen, obat-obatan, vaksin, sesuai dengan pedoman untuk memenuhi kebutuhan pasien dan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30611 SIPD 04.01.205 Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan yang memadai sesuai standar "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30612 SIPD 04.01.205 Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Jumlah Puskesmas Kota Yogyakarta "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30613 SIPD 04.01.205 Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Jumlah Labkes Pemerintah Kota YK "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30614 SIPD 04.01.205 Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Jumlah RS Pemerintah kota YK "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30615 E-WALIDATA 1.02.000096 Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi Persentase Capaian Pemeriksaan makanan minuman pada Produk IRTP "" Terbuka Persentase Capaian Pemeriksaan makanan minuman Produk IRTP dalam kurun waktu 1 Tahun. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30616 E-WALIDATA 1.02.000096 Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi Jumlah produk IRTP yang diperiksa "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30617 E-WALIDATA 1.02.000096 Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi Jumlah target produk IRTP yang harus diperiksa dalam kurun waktu 1 tahun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30618 E-WALIDATA 1.02.000115 obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30619 E-WALIDATA 1.02.000115 obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dari lintas sektor "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30620 E-WALIDATA 1.02.000115 obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan pangan dari lintas sektor "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30621 E-WALIDATA 1.02.000115 obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 1 tahun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30622 E-WALIDATA 1.02.000009 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang telah diverifikasi dalam proses Sertifikasi Standar Sektor Kesehatan "" Terbuka Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang telah melalui proses verifikasi pada periode tertentu 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30623 E-WALIDATA 1.02.000009 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang terverifikasi "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30624 E-WALIDATA 1.02.000009 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang mendaftar "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30625 E-WALIDATA 1.02.000097 Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen "" Terbuka Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi lapangan dan memenuhi komitmen 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30626 E-WALIDATA 1.02.000097 Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang telah dilakukan verifikasi lapangan dan memenuhi komitmen "" Terbuka Banyaknya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di wilayah Kota Yogyakarta yang telah dilakukan verifikasi lapangan dan telah memenuhi persyaratan pemenuhan komitmen yaitu: telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan, memenuhi persyaratan CPPBIRT, mematuhi ketentuan label pangan, dan Bahan Tambahan Pangan. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30627 E-WALIDATA 1.02.000097 Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dilakukan verifikasi lapangan dalam kurun waktu 1 tahun "" Terbuka Banyaknya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di wilayah Kota Yogyakarta yang telah dilakukan verifikasi lapangan 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30628 E-WALIDATA 1.02.000224 sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar Persentase sarana, jasa, akomodasi, dan makanan yang memperoleh rekomendasi sertifikat Laik Sehat "" Terbuka persentase unit usaha di sektor sarana, jasa, akomodasi, dan makanan yang telah mendapatkan rekomendasi sertifikat Laik Sehat pada periode tertentu. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30629 E-WALIDATA 1.02.000224 sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar Jumlah unit usaha di sektor sarana, jasa, akomodasi, dan makanan yang telah mendapatkan rekomendasi sertifikat Laik Sehat "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30630 E-WALIDATA 1.02.000224 sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar Jumlah unit usaha di sektor sarana, jasa, akomodasi, dan makanan yang mengajukan sertifikat laik sehat "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30631 SIPD 04.01.206 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi kompetensi "" Terbuka persentase SDM Kesehatan yang telah memenuhi kompetensi dalam memberikan pelayanan kesehatan. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30632 SIPD 04.01.206 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Jumlah SDM Kesehatan yang telah memenuhi standar kompetensi "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30633 SIPD 04.01.206 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Jumlah Total SDM Kesehatan yang memberikan pelayanan dalam periode satu tahun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30634 E-WALIDATA 1.02.000272 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Persentase Tenaga Kesehatan yang Memperoleh Surat Izin Praktik (SIP) atau Rekomendasi SIP "" Terbuka Tenaga Kesehatan yang memiliki izin praktik atau rekomendasi izin praktik di Fasilitas pelayanan kesehatan Kota Yogyakarta 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30635 E-WALIDATA 1.02.000272 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Tenaga Kesehatan yang memperoleh SIP atau rekomendasi SIP "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30636 E-WALIDATA 1.02.000272 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah permohonan yang terverifikasi "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30637 E-WALIDATA 1.02.000047 Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase ketepatan penyusunan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan dan UPT "" Terbuka Persentase dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan dan UPT yang disusun tepat waktu dalam periode waktu 1 tahun. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30638 E-WALIDATA 1.02.000047 Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK Dinas Kesehatan dan UPT yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30639 E-WALIDATA 1.02.000047 Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK Dinas Kesehatan dan UPT yang wajib disusun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30640 E-WALIDATA 1.02.000047 Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan "" Terbuka Persentase SDM Kesehatan yang telah menerima pelatihan, peningkatan kompetensi, atau pengembangan profesional dalam periode waktu 1 tahun. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30641 E-WALIDATA 1.02.000047 Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah SDM Kesehatan yang telah dilatih "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30642 E-WALIDATA 1.02.000047 Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah SDM Kesehatan yang menjadi target pengembangan kapasitas dan kompetensi "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30643 SIPD, SDGs 04.01.062 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi "" Terbuka Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) yang tersedia terhadap jumlah penduduk 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30644 SIPD, SDGs 04.01.062 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan Jumlah Tenaga medis dan Tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) yang terdata di SISDMK "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30645 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 04.01.080 Persentase Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) usia 0-17 tahun Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta KEMENTERIAN DALAM NEGERI Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30646 RPJMN 2025-2029 04.01.160 Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar "" Terbuka Persentase RSmilik Pemerintah Pusat dan Daerah teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal 7 jenis dokter spesialis (Sp.A, Sp.B, Sp.OG, Sp.PD, Sp.An, Sp.Rad, Sp.PK) dan minimal 1 jenis dokter spesialis layanan unggulan tambahan sesuai dengan jenis pelayanan unggulan pada RS pengampu Pelayanan KJSU-KIA 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30647 RPJMN 2025-2029 04.01.0098 Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar Jumlah RS Pemerintah Kota YK ang memenuhi standar minimal 7 jenis dokter spesialis yang teregistrasi dan laik operasional "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30648 SIPD 04.01.205 Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Jumlah RS Pemerintah Kota YK "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30649 E-WALIDATA 1.02.000108 kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase kemantren yang melaksanakan Germas "" Terbuka "Cakupan kemantren yang melaksanakan gerakan yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat GERMAS minimal 3 kali dalam dalam satu tahun dengan pilihan tema : 1. Peningkatan edukasi dan perilaku hidup sehat 2. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit 3. Peningkatan kualitas lingkungan 4. Penyediaan pangan sehat dan perbaikan gizi 5. Peningkatan aktivitas fisik" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30650 E-WALIDATA 1.02.000108 kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah kemantren yang melaksanakan germas "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30651 E-WALIDATA 1.02.000108 kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat jumlah kemantren di kota Yogyakarta "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30652 E-WALIDATA 1.02.000108 kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif "" Terbuka Kelurahan Siaga yang dibina dan memenuhi kriteria kelurahan siaga aktif 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30653 E-WALIDATA 1.02.000108 kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah kelurahan siaga di kota yogyakarta "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30654 E-WALIDATA 1.02.000108 kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah kelurahan yang dilakukan penilaian stratifikasi dan pembinaan "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30655 E-WALIDATA 1.02.000295 Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan Persentase tercapainya indikator SPM layanan Rumah Sakit "" Terbuka Hasil perhitungan standar yang ditetapkan untuk memastikan bahwa pelayanan rumah sakit yang diberikan kepada pasien memenuhi standar yang ditetapkan 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30656 E-WALIDATA 1.02.000018 BMHP yang disediakan "Persentase Pengelolaan Penyediaan Obat dan Vaksin, Bahan Habis Pakai serta Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di RS Pratama." "" Terbuka Tersedianya Obat dan Vaksin, Bahan Habis Pakai serta Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik di RS Pratama 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30657 E-WALIDATA 1.02.000018 BMHP yang disediakan Jumlah Obat BMHP yang tersedia "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30658 E-WALIDATA 1.02.000018 BMHP yang disediakan jumlah Obat BMHP yang dibutuhkan "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30659 E-WALIDATA 1.02.000018 BMHP yang disediakan jumlah alat kesehatan atau alat penunjang medik yang dipelihara "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30660 E-WALIDATA 1.02.000018 BMHP yang disediakan jumlah alat kesehatan atau alat penunjang medik yang harus dipelihara "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30661 E-WALIDATA 1.02.000018 BMHP yang disediakan Persentase penyediaan BMHP untuk Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di RS Pratama "" Terbuka BMHP untuk Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di RS Pratama yang tersedia 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30662 E-WALIDATA 1.02.000018 BMHP yang disediakan Jumlah BMHP yang tersedia "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30663 E-WALIDATA 1.02.000018 BMHP yang disediakan jumlah BMHP yang dibutuhkan untuk pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di RS Pratama "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30664 RPJMN 2020–2024 04.01.125 Persentase Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama "" Terbuka Hasil perhitungan survey kepuasan masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30665 E-WALIDATA 1.02.000076 Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Persentase laporan hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD yang berkualitas dan tepat waktu "" Terbuka Tersusunnya laporan hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30666 E-WALIDATA 1.02.000076 Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Laporan realisasi anggaran BLUD "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30667 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinkes (RS Pratama) "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30668 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan RS Pratama yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30669 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan RS Pratama yang wajib disusun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30670 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional NIlai Indeks Profesionalitas ASN Dinkes (RS Pratama) "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30671 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP RS Pratama "" Terbuka Persentase Rencana Umum Pengadaan yang diumumkan di aplikasi SiRUP RS Pratama pada kurun waktu tertentu 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30672 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja RS Pratama yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30673 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA RS Pratama "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30674 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset RS Pratama "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30675 E-WALIDATA 1.02.000295 Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan Persentase capaian SPM pelayanan rumah sakit "" Terbuka Hasil perhitungan standar mutu tata kelola Kelola Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang dan Asuhan Keperawatan RS untuk memastikan bahwa Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang dan Asuhan Keperawatan pada pasien di RSUD Kota Yogyakarta memenuhi standar yang ditetapkan 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30676 E-WALIDATA 1.02.000295 Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan Jumlah Indikator SPM Pelayanan yang Tercapai "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30677 E-WALIDATA 1.02.000295 Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan Jumlah Indikator SPM Pelayanan "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30678 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 04.01.159 Persentase Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar Persentase capaian pemenuhan Alat Kesehatan sesuai standar "" Terbuka Hasil capaian pemenuhan Alat Kesehatan sesuai standar perhitungan pada Aplikasi ASPAK Kementerian Kesehatan RI 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30679 E-WALIDATA 1.02.000295 Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan Persentase tercapainya SPM pelayanan medis rumah sakit "" Terbuka Hasil perhitungan standar yang ditetapkan untuk memastikan bahwa pelayanan medis di RSUD Kota Yogyakarta yang diberikan kepada pasien memenuhi standar yang ditetapkan 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30680 E-WALIDATA 1.02.000295 Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan Jumlah Indikator SPM Pelayanan Medis yang Tercapai "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30681 E-WALIDATA 1.02.000295 Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan Jumlah Indikator SPM Pelayanan Medis "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30682 E-WALIDATA 1.02.000295 Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan Persentase tercapainya SPM pelayanan penunjang rumah sakit "" Terbuka Hasil perhitungan standar yang ditetapkan untuk memastikan bahwa pelayanan penunjang di RSUD Kota Yogyakarta yang diberikan kepada pasien memenuhi standar yang ditetapkan 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30683 E-WALIDATA 1.02.000295 Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan Jumlah Indikator SPM Pelayanan Penunjang yang Tercapai "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30684 E-WALIDATA 1.02.000295 Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan Jumlah Indikator SPM Pelayanan Penunjang "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30685 E-WALIDATA 1.02.000038 Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase tercapainya instrumen mutu asuhan keperawatan dan kebidanan "" Terbuka Hasil perhitungan standar yang ditetapkan untuk memastikan bahwa pelayanan keperawatan dan kebidanan di RSUD Kota Yogyakarta yang diberikan kepada pasien memenuhi standar yang ditetapkan 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30686 E-WALIDATA 1.02.000038 Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nilai kelengkapan dokumen keperawatan "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30687 E-WALIDATA 1.02.000038 Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Skor persepsi pasien asuhan keperawatan "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30688 E-WALIDATA 1.02.000038 Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nilai pelaksanaan asuhan keperawatan "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30689 E-WALIDATA 1.02.000305 Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Pengembangan Modul Sistem Informasi Manajemen RS dalam Aplikasi SMARTA "" Terbuka Pengembangan Modul Sistem Informasi Manajemen RS dalam Aplikasi SMARTA sesuai dengan kebutuhan pelayanan 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30690 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " IKM Dinas Kesehatan "" Terbuka Rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat di Dinas Kesehatan, UPT dan Puskesmas se-Kota Yogyakarta pada kurun waktu tertentu 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30691 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Kesehatan "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30692 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " hasil survey kepuasan masyarakat di UPT (Labkes dan PSC) "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30693 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " hasil survey kepuasan masyarakat Puskesmas "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30694 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai AKIP Dinas Kesehatan "" Terbuka "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30695 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Dinas Kesehatan "" Terbuka "menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50 (Peraturan BPKP No 5 tahun 2021)" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30696 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30697 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30698 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan yang wajib disusun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30699 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Kesehatan "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30700 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30701 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30702 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan asset Dinas Kesehatan "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30703 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30704 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kesehatan "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30705 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Dinas Kesehatan "" Terbuka Persentase Rencana Umum Pengadaan yang diumumkan di aplikasi SiRUP pada kurun waktu tertentu 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30706 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Dinkes yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30707 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Dinkes "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30708 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Puskesmas "" Terbuka Hasil survey kepuasan masyarakat di puskesmas pada kurun waktu tertentu 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30709 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap RSUD Kota Yogyakarta "" Terbuka Hasil perhitungan berdasarkan Survei kepada Masyarakat pengguna layanan di RSUD Kota Yogyakarta 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30710 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai Evaluasi SAKIP RSUD Kota Yogyakarta "" Terbuka Hasil Penilaian SAKIP RSUD Kota Yogyakarta yang dikeluarkan Oleh Inspektorat 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30711 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah RSUD Kota Yogyakarta "" Terbuka Hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah RSUD Kota Yogyakarta yang dikeluarkan Oleh Inspektorat 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30712 E-WALIDATA 1.02.000076 Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Persentase capaian pendapatan BLUD RS dalam 1 tahun anggaran "" Terbuka Hasil capaian pendapatan BLUD RS dalam 1 tahun anggaran 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30713 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan RSUD Kota Yogyakarta "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30714 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan RSUD Kota Yogyakarta yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30715 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan RSUD Kota Yogyakarta yang wajib disusun "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30716 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset RSUD Kota Yogyakarta "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30717 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN RSUD Kota Yogyakarta "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30718 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum RSUD Kota Yogyakarta "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30719 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP RSUD Kota Yogyakarta "" Terbuka Persentase Rencana Umum Pengadaan yang diumumkan di aplikasi SiRUP pada kurun waktu 1 tahun 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30720 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja RSUD Kota Yogyakarta yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30721 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA RSUD Kota Yogyakarta "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 30722 E-WALIDATA 1.02.000076 Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Persentase laporan hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD yang berkualitas dan tepat waktu "" Terbuka Tersusunnya laporan hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30723 RPJMN 2025-2029 04.03.016 Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif; Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota "" Terbuka Proporsi atau bagian dari total kasus kekerasan pada anak yang berhasil ditangani dan dilayani oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam periode waktu tertentu. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30724 RPJMN 2025-2029 04.03.004 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks Perlindungan Anak KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka Angka yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30725 RPJPN 2025-2045,RPJMN 2025-2029 04.03.001 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks Ketimpangan Gender BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka Alat ukur yang digunakan untuk menilai kerugian dalam pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan serta juga digunakan untuk melihat seberapa jauh kesenjangan gender menghambat kemajuan suatu negara. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30726 RPJMN 2025-2029,SDGs 03.07.001 Angka Fertilitas Spesifik Umur/Age-specific Fertilty Rate (ASFR) Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka Angka yang menggambarkan banyaknya kelahiran pada suatu tahun dari perempuan usia subur (15-49 tahun) dengan kelompok umur tertentu pada setiap 1000 perempuan dalam kelompok umur yang sama di pertengahan tahun tersebut. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30727 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 03.07.0065 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi "" Terbuka Presentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkjan kelahiran berikutnya, dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30728 SIPD 03.07.032 Indeks Lansia Berdaya Indeks Lansia Berdaya BADAN PUSAT STATISTIK, BKKBN Terbuka Indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasinal dan dimensi lingkungan. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30729 RPJMN 2025-2029 03.07.014 Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja; Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja BKKBN Terbuka Pengasuhan keluarga pada remaja, dimana remaja adalah anggota keluarga usia 10-24 tahun dan belum menikah 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30730 SIPD 03.07.035 Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri BKKBN Terbuka Kampung KB Mandiri adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat peningkatan indikator Program Bangga Kencana dan keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30731 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.07.008 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Indeks Pembangunan berwawasan kependudukan BKKBN Terbuka Indikator komposit yang digunakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam mengintegrasikan aspek kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30732 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.07.020 Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Persentase Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD) BKKBN Terbuka Perbandingan jumlah ibu hamil yang tidak ingin anak lagi dan yang ingin hamil nanti terhadap jumlah ibu yang saat ini sedang hamil. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30733 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 04.03.019 Persentase Anggaran Responsif Gender Persentase ARG pada belanja langsung APBD "" Terbuka Proporsi atau bagian dari total belanja langsung pemerintah daerah yang dialokasikan untuk kegiatan atau program yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan gender. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30734 SIPD 04.03.048 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan) Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) "" Terbuka Indikator untuk mengukur tingkat kekerasan yang dialami oleh perempuan di suatu wilayah. Dihitung dengan membandingkan jumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan dengan total jumlah penduduk perempuan di wilayah tersebut, kemudian dikalikan dengan 100.000 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30735 RPJMN 2025-2029,SDGs 03.07.0002 Angka Fertilitas Total/ Total Fertility Rate (TFR) TFR (Angka Kelahiran Total) "" Terbuka Angka yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa usia suburnya. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30736 RPJMN 2025-2029 03.07.003 Angka Prevalensi Kontraseptif Modern pada Kelompok Perempuan Usia Reproduksi Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) "" Terbuka Proporsi perempuan usia subur (biasanya 15-49 tahun) yang berstatus menikah atau berpasangan, yang sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi modern 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30737 RPJMN 2025-2029 03.07.019 Persentase Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Tidak Terpenuhi/ Unmet Need Keluarga Berencana Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) "" Terbuka Proporsi perempuan usia subur yang telah menikah yang sebenarnya tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda kehamilan, tetapi tidak menggunakan alat/metode kontrasepsi apapun untuk mencapai tujuan tersebut. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30738 RPJMN 2025-2029 04.03.002 Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka - Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki daam suatu masyarakat berdasarkan beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Dengan kata lain, IPG merupakan Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30739 RPJMN 2025-2029 03.07.009 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) BKKBN Terbuka - Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30740 E-WALIDATA 2.08.000006 Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30741 RPJMN 2025-2029 04.03.007 Jumlah kabupaten/kota dengan peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Terbuka Indikator Kota Layak Anak terdapat 24 Indikator yang terbagi dalam 5 (lima) kluster, yaitu Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus. Terdapat 5 (lima) kategori penilaian yang diberikan, yakni Pratama (500 - 600), Madya (601 - 700), Nindya (701 - 800), Utama, dan Paripurna. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30742 RPJMN 2025-2029,SDGs 03.07.002 Angka Fertilitas Total/ Total Fertility Rate (TFR) Total Fertility Rate (TFR) "" Terbuka Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan perempuan pada masa reproduksinya. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30743 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana "" Terbuka "Mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30744 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian RB DP3AP2KB oleh Inspektorat "" Terbuka "Hasil penilaian RB DP3AP2KB oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja DP3AP2KB 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DP3AP2KB 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DP3AP2KB 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN DP3AP2KB 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30745 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" 03.07.0033 Indeks Ketimpangan Gender (IKG); Persentase Perempuan Berdaya "" Terbuka Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar perempuan berdaya dengan memperhitungkan persentase angkatan kerja perempuan, proporsi legislator perempuan, dan Proporsi jumlah anggaran responsif gender yang terdokumentasikan dalam dokumen analisa gender terhadap anggaran responsif gender (ARG). 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30746 RPJPN 2025-2045,RPJMN 2029 06.02.0009 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan "" Terbuka Proporsi atau presentase penduduk perempuan yang berada dalam usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas) dan aktif di pasar tenaga kerja. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30747 RPJPN 2025-2045,RPJMN 2029 06.02.0009 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Angkatan Kerja Perempuan "" Terbuka Seluruh penduduk perempuan berusia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif di pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun mereka yang sedang mencari pekerjaan. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30748 RPJPN 2025-2045,RPJMN 2029 06.02.0009 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Penduduk Usia Kerja Perempuan "" Terbuka Semua perempuan yang termasuk dalam kategori usia yang dianggap produktif secara ekonomi, umumnya ditetapkan diatas 15 tahun ke atas. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30749 SDGs 04.03.023 Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif; Proporsi legislator perempuan terhadap seluruh legislator di DPRD Kota Yogyakarta "" Terbuka Presentase jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta yang berjenis kelamin perempuan, dibandingakan dengan total jumlah anggota DPRD Kota Yogyakarta. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas 34.71 - 30750 SDGs 04.03.023 Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif; Jumlah Legislator Perempuan "" Terbuka Total anggota parlemen atau legislatif yang berjenis kelamin perempuan dalam suatu badan perwakilan rakyat, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30751 SDGs 04.03.023 Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif; Jumlah legislator di DPRD Kota Yogyakarta "" Terbuka Total anggota parlemen atau legislatif yang berjenis kelamin perempuan dalam badan perwakilan rakyat di Kota Yogyakarta 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas 34.71 - 30752 RPJMN 2025-2029 04.03.019 Persentase Anggaran Responsif Gender; Proporsi jumlah anggaran responsif gender yang terdokumentasikan dalam dokumen analisa gender terhadap anggaran responsif gender (ARG) "" Terbuka Total nilai alokasi belanja yang dialokasikan secara eksplisit untuk program atau kegiatan yang bertujuan mengurangi ketimpangan gender. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30753 RPJMN 2025-2029 04.03.019 Persentase Anggaran Responsif Gender; Jumlah anggaran responsif gender yang terdokumentasikan dalam dokumen analisa gender "" Terbuka Total alokasi belanja yang secara spesifik diidentifikasi dan dialokasikan untuk program serta kegiatan yang bertujuan mengurangi kesenjangan gender. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30754 RPJMN 2025-2029 04.03.019 Persentase Anggaran Responsif Gender; Jumlah belanja operasional dan modal pada anggaran responsif gender (ARG) "" Terbuka Total alokasi dana yang digunakan untuk mendanai kegiatan dan aset yang secara khusus ditujukan untuk mengatasi kesenjangan gender. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30755 E-WALIDATA 2.08.000019 Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) Persentase Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang Aktif "" Terbuka Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif di Kota Yogyakarta 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30756 E-WALIDATA 2.08.000019 Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) Jumlah kelembagaan PUG yang aktif "" Terbuka Total lembaga atau unit kerja disebuah pemerintahan yang sevara struktural telah dibentuk dan berfungsi untuk mengimplementasikan strategi PUG. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30757 E-WALIDATA 2.08.000019 Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) Jumlah kelembagaan PUG yang ada di Kota Yogyakarta "" Terbuka Total lembaga atau unit kerja disebuah pemerintahan di Kota Yogyakarta yang sevara struktural telah dibentuk dan berfungsi untuk mengimplementasikan strategi PUG. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas 34.71 - 30758 E-WALIDATA 2.08.000036 organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota Persentase Lembaga Perempuan yang Mengikuti Pendidikan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi "" Terbuka Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga perempuan mengikuti pendidikan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30759 E-WALIDATA 2.08.000036 organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota Jumlah Lembaga Perempuan yang Mengikuti "" Terbuka Total organisasi atau kelompok masyarakat yang berfokus pada isu-isu perempuan, yang terlibat dalam suatu kegiatan, program, atau forum tertentu 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30760 E-WALIDATA 2.08.000036 organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota Jumlah Seluruh Lembaga Perempuan yang Ada "" Terbuka Jumlah keselurhan organisasi, yayasan, atau kelompok masyarakat yang secara khusus didirikan untuk fokus pada isu-isu perempuan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan di suatu wilayah. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30761 E-WALIDATA 2.08.000032 lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) yang Terdampingi "" Terbuka Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang terdampingi 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30762 E-WALIDATA 2.08.000032 lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan Jumlah LPLPP yang Terdampingi "" Terbuka Total lembaga atau organisasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menerima pendampingan, bimbingan, atau dukungan dari pihak lain, biasanya dari pemerintah daerah. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30763 E-WALIDATA 2.08.000032 lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan Jumlah LPLPP yang Ada "" Terbuka Total lembaga atau organisasi yang berfokus masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menerima pendampingan, bimbingan, atau dukungan dari pihak lain, biasanya dari pemerintah daerah. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30764 RPJMN 2025-2029 04.03.028 Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif; Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani "" Terbuka Angka yang menggambarkan banyaknya perempuan korban kekerasan yang tertangani. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30765 RPJMN 2025-2029 04.03.028 Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif; Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani "" Terbuka Total angka perempuan yang mengalami kekerasan dan telah mendapatkan layanan atau bantuan dari instansi terkait. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30766 RPJMN 2025-2029 04.03.028 Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif; Jumlah perempuan korban kekerasan yang melapor pada periode yang sama "" Terbuka Total kasus kekerasan terhadap perempuan yang secara resmi dilaporkan kepada instansi terkait dalam kurun waktu tertentu (misalnya satu tahun, satu kuartal) 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30767 E-WALIDATA 2.08.000044 Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Persentase Lembaga Perlindungan Perempuan yang Tersosialisasikan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan "" Terbuka Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar lembaga yang ada tersosialisasi pencegahan kekerasan 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30768 E-WALIDATA 2.08.000044 Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Jumlah Lembaga Perlindungan Perempuan yang Tersosialisasi Pencegahan Kekerasan "" Terbuka Total institusi atau organisasi yang telah menerima informasi, pelatihan, atau penyuluhan mengenai cara-cara mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30769 E-WALIDATA 2.08.000044 Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Jumlah Lembaga Perlindungan Perempuan yang Ada "" Terbuka Total keseluruhan organisasi atau kelompok masyarakat yang secara khusus berfokus pada isu-isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan di suatu wilayah. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30770 E-WALIDATA 2.08.000044 Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Persentase Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mengikuti Pelatihan peningkatan kapasitas "" Terbuka Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang mengikuti pelatihan 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30771 E-WALIDATA 2.08.000044 Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mengikuti Pelatihan "" Terbuka Total organisasi atau institusi yang berpatisipasi dalam program atau kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memberikan layanan perlindungan bagi perempuan. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30772 E-WALIDATA 2.08.000044 Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Ada "" Terbuka Total keseluruhan organisasi atau kelompok masyarakat yang secara khusus berfokus pada isu-isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan di suatu wilayah. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30773 E-WALIDATA 2.08.000031 Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Persentase Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan "" Terbuka Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30774 E-WALIDATA 2.08.000031 Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Jumlah Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan "" Terbuka Total fasilitas, institusi, atau program yang menyediakan berbagai bentuk bantuan untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan di suatu wilayah. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30775 E-WALIDATA 2.08.000031 Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Jumlah Layanan Bagi Korban Kekerasan yang Tersedia "" Terbuka Total fasilitas, institusi, atau program yang menyediakan berbagai bentuk bantuan dan dukungan bagi setiap individu yang menjadi korban kekerasan. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30776 SIPD 04.03.013 Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster I - IV KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Terbuka Terpenuhinya Hak Sipil dan Kebebasan (Klaster 1), Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Klaster 2), Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Klaster 3), Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Berbudaya (Klaster 4). 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30777 SIPD 04.03.013 Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Nilai KLA Klaster I KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30778 SIPD 04.03.013 Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Nilai KLA Klaster II KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30779 SIPD 04.03.013 Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Nilai KLA Klaster III KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30780 SIPD 04.03.013 Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Nilai KLA Klaster IV KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30781 E-WALIDATA 2.08.000005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang Ramah Anak "" Terbuka Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga yang Ramah Anak 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30782 E-WALIDATA 2.08.000005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang Ramah Anak "" Terbuka Total institusi atau fasilitas yang telah disertifikasi atau diakui secara resmi karena memenuhi standar perlindungan dan pemenuhan hak anak. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30783 E-WALIDATA 2.08.000005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang Ada "" Terbuka Total institusi atau fasilitas yang telah disertifikasi atau diakui secara resmi karena memenuhi standar perlindungan dan pemenuhan hak anak. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30784 E-WALIDATA 2.08.000012 Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Teredukasi Pemenuhan Hak Anak "" Terbuka Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga yang Teredukasi Pemenuhan Hak Anak 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30785 E-WALIDATA 2.08.000012 Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang teredukasi pemenuhan hak anak "" Terbuka Total institusi atau organisasi yang telah mendapatkan pelatihan, bimbingan, atau sosialisasi mengenai prinsip dan strategi untuk memenuhi hak-hak anak. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30786 E-WALIDATA 2.08.000012 Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Ada "" Terbuka Total keselurahan isntitusi atau fasilitas yang menyediakan berbagai bentuk layanan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas hidup anak di suatu wilayah. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30787 SIPD 04.03.013 Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Nilai Indikator Kota Layak Anak (KLA) Klaster V KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Terbuka Terpenuhinya Klaster Perlindungan Khusus Anak 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30788 E-WALIDATA 2.08.000039 organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Lembaga yang Terfasilitasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) "" Terbuka Angka yang digunakan untuk menggambarkan Jumlah Lembaga Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30789 E-WALIDATA 2.08.000039 organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Ramah Anak yang Terfasilitasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) "" Terbuka Total institusi yang telah menerima dukungan, bimbingan, atau sumber daya dari pihak lain untuk mengimplementasikan program pencegahan kekerasan terhadap anak 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30790 E-WALIDATA 2.08.000039 organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Ramah Anak yang Ada "" Terbuka Total fasilitas, institusi, atau program di suatu wilayah yang telah ditetapkan dan diakui sebagai lingkungan yang memenuhi standar perlindungan dan pemenuhan hak anak. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30791 E-WALIDATA 2.08.000042 Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak yang Terfasiltiasi "" Terbuka Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang terfasilitasi. Fasilitasi berupa operasial kegiatan. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30792 E-WALIDATA 2.08.000042 Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak yang Terfasilitasi "" Terbuka Total institusi atau organisasi yang telah menerima dukungan, bimbinga, atau sumber daya dari pihak lain untuk mengimplementasikan program perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30793 E-WALIDATA 2.08.000042 Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak yang Ada "" Terbuka Total keseluruhan institusi atau organisasi yang menyediakan layanan spesialis untuk anak-anak yang berada dalam situasi rentan atau memiliki kebutuhan khusus 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30794 E-WALIDATA 2.08.000029 layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Layanan bagi Anak Korban Kekerasan "" Terbuka Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Layanan Rujukan Lanjutan bagi Anak Korban Kekerasan 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30795 E-WALIDATA 2.08.000029 layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan bagi Anak Korban Kekerasan "" Terbuka Total fasilitas, institusi, atau program yang menyediakan berbagai bentuk bantuan untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30796 E-WALIDATA 2.08.000031 Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Jumlah Layanan Bagi Korban Kekerasan yang Tersedia "" Terbuka Total fasilitas, institusi, atau program yang menyediakan berbagai bentuk bantuan dan dukungan bagi setiap individu yang menjadi korban kekerasan. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30797 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Capaian Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) "" Terbuka Angka yang digunakan untuk menggambarkan proporsi Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) yang terdiri dari IUD, Implan, MOW dan MOP dibandingkan dengan seluruh KB yang terdiri dari Pil, Suntik, Kondom, IUD, Implan, MOP dan MOW. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30798 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB MKJP "" Terbuka Total individu atau pasangan yang aktif menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebagai bagian dari program Keluarga Berencana. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30799 RPJMN 2025-2029 03.07.025 Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Peserta KB "" Terbuka Total individu atau pasangan yang aktif menggunakan metode kontrasepsi apapun dalam program Keluarga Berencana. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30800 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.07.020 Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Persentase Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD) BKKBN Terbuka Perbandingan jumlah ibu hamil yang tidak ingin anak lagi dan yang ingin hamil nanti terhadap jumlah ibu yang saat ini sedang hamil. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30801 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.07.020 Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Jumlah Ibu Hamil yang Tidak Ingin Anak Lagi Maupun yang Ingin Hamil Lagi Nanti/Kemudian "" Terbuka Total perempuan yang sedang hamil dan menyatakan keinginan untuk menunda kehamilan berikutnya atau membatasi jumlah anak mereka di masa depan. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30802 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.07.020 Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Jumlah Ibu Hamil saat Pendataan "" Terbuka Total perempuan yang sedang dalam masa kehamilan dan tercatat dalam proses pendataan atau survei pada periode waktu tertentu. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30803 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 03.07.0065 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi "" Terbuka Presentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkjan kelahiran berikutnya, dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30804 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 03.07.0065 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern Pemakaian alat/cara KB saat ini (alat/cara modern) "" Terbuka Presentase perempuan usia subur (15-49 tahun) yang berstatus menikah atau berpasangan yang sedang aktif menggunakan salah satu metode kontrasepsi modern. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30805 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 03.07.0065 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi "" Terbuka Presentase perempuan usia subur (biasanya 15-49 tahun) yang berstatus menikah atau berpasangan yang ingin menunda atau membatasi kehamilan, namun tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi apapun. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30806 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 03.07.0065 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern Pemakaian alat/cara KB saat ini (suatu cara) "" Terbuka Proporsi atau presentase perempuan usia subur (15-49 tahun) yang berstatus menikah atau berpasangan yang sedang aktif menggunakan metode kontrasepsi apapun, baik modern maupun tradisional. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30807 RPJMN 2025-2029 03.07.021 Persentase Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP) "" Terbuka Kesertaan KB pasca persalinan pada Pasangan Usia Subur (PUS), di mana PUS adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, di mana istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Persentase peserta KB baru pasca persalinan adalah perbandingan jumlah ibu bersalin yang dilayani KB pasca persalinan sampai dengan 6 minggu atau 42 hari terhadap jumlah ibu melahirkan di tahun berjalan. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30808 RPJMN 2025-2029 03.07.021 Persentase Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan Jumlah peserta KB pasca persalinan sampai dengan 42 hari "" Terbuka Total perempuan yang baru saja melahirkan dan sudah mulai menggunakan alat atau metode kontrasepsi dalam kurun waktu 42 hari (sekitar 6 minggu) setelah persalinan. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30809 RPJMN 2025-2029 03.07.021 Persentase Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan Jumlah ibu melahirkan "" Terbuka Total perempuan yang melahirkan, baik secara normal maupun melalui operasi caesar, dalam kurun waktu tertentu di suatu wilayah. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30810 SIPD 03.07.035 Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri BKKBN Terbuka Kampung KB Mandiri adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat peningkatan indikator Program Bangga Kencana dan keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30811 42 42 42 Jumlah Kampung KB Mandiri "" "" "" "" Prioritas 42 - 30812 SIPD 03.07.035 Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri Jumlah Kampung KB di Kota Yogyakarta "" Terbuka Total wilayah setingkat desa atau kelurahan di Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan dan dikembangkan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas 34.71 - 30813 RPJMN 2025-2029,SDGs 03.07.001 Angka Fertilitas Spesifik Umur/Age-specific Fertilty Rate (ASFR) ASFR 15 - 19 Tahun "" Terbuka Angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per-1.000 wanita pada kelompok usia 15-19 Tahun 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30814 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.07.008 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Persentase Lembaga yang Teredukasi Kependudukan "" Terbuka Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar Lembaga (SD dan SMP Negeri) yang teredukasi kependudukan sesuai dengan kebijakan Pusat, Provinsi, dan Kota 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30815 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.07.008 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang dibentuk dan teredukasi kependudukan sesuai dengan kebijakan Pusat, Provinsi, dan Kota "" Terbuka Total sekolah yang telah secara resmi ditetapkan sebagai Sekolah Siaga Kependudukan dan telah mendapatkan pelatihan serta bimbingan mengenai isu-isu kependudukan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kota. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30816 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.07.008 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Jumlah SD dan SMP di Kota Yogyakarta "" Terbuka Total keseluruhan lembaga pendidikan formal tingkat dasar dan menengah pertama (baik negeri maupun swasta) yang beroperasi di wilayah administratif Kota Yogyakarta. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas 34.71 - 30817 E-WALIDATA 2.14.000100 Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data SIGA "" Terbuka Angka yang digunakan untuk menggambarkan seberapa banyak Organisasi Perangkat Daeah (OPD) yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta yang memanfaatkan Data SIGA, baik yang sudah diamanatkan secara langsung oleh Kemendukbangga/BKKBN melalui 30 indikator GDPK, maupun yang tidak tertuang pada indikator tersebut. OPD yang masuk dalam perhitungan adalah seluruh Bagian, Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat DPRD dan Kemantren. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30818 E-WALIDATA 2.14.000100 Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang memanfaatkan data SIGA "" Terbuka Total unit kerja pemerintah daerah yang menggunakan data dari Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program mereka. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30819 E-WALIDATA 2.14.000100 Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada "" Terbuka Total unit kerja atau instansi pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di suatu wilayah. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30820 E-WALIDATA 2.14.000045 Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera Paripurna "" Terbuka Angka yang menggambarkan cakupan kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera yang paripurna. Bina keluarga sejahtera (BKS) terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Penentuan stratifikasi terhadap BKB, BKR, BKL dan PIK R dilakukan dengan menghitung nilai berdasarkan Indikator yang berupa 1) Kepengurusan (kategori 2-3 orang, 4-5 orang atau lebih dari 5 orang), 2) SK Pembentukan (tidak memiliki atau memiliki), 3) Terintegrasi SIGA (K/0) (Tidak atau Iya), 4) Pertemuan Rutin (Lebih dari 2 bulan sekali, 2 bulan sekali atau setiap bulan), 5) Sarana Prasarana (Ada materi penyuluhan, Ada alat bantu penyuluhan atau Ada sekretariat), 6) Entri R/I di SIGA (Lebih dari 2 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau Setiap bulan), 7) Peningkatan kapasitas (Tidak ada, 1-2 Kader/pengurus, atau Lebih dari 2 kader/pengurus), 8) Administrasi Bantu (Tidak ada, Notulen, Daftar hadir atau lebih dari 2), serta 9) Fasilitasi rukukan (Ada atau Tidak). Kategori stratifikasi kelompok BKB, BKR, BKL dan PIK R dengan nilai 24-45 Dasar, 46-84 Berkembang, dan 85-100 Paripurna. Sedangkan untuk UPPKA dilakukan dengan menghitung nilai berdasarkan Indikator yang berupa 1) Kepengurusan (2-3 orang, 4-5 orang atau Lebih dari 5 orang), 2) SK Pembentukan (tidak memiliki atau memiliki), 3) Terintegrasi SIGA (K/0) (Tidak atau Iya), 4) Pertemuan Rutin (Lebih dari 2 bulan sekali, 2 bulan sekali atau setiap bulan), 5) Sarana Prasarana (Ada materi penyuluhan, Ada alat bantu penyuluhan atau Ada sekretariat), 6) Entri R/I di SIGA (Lebih dari 2 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau Setiap bulan), 7) Peningkatan kapasitas/orientasi (Tidak ada, 1-2 kader/pengurus atau Lebih dari 2 kader/pengurus), 8) Adminstrasi Bantu (Tidak ada, Notulen, Daftar hadir, atau Lebih dari 2), 9) Legalitas usaha (NIB, PIRT, PKRT, Sertifikat Halal, dan/atau BPOM), 10) Lingkup pemasaran (Lingkup kemantren, Lingkup kota atau Menjangkau luar kota), 11) Jejaring kemitraan (Tidak ada, Gandeng Gendong, e-Nglariisi, Ekspose/Pameran, dan/atau Jejaring Toko), serta 12) Metode pemasaran (Klasik, Media sosial, atau Marketplace/Online platform). Kategori stratfikasi UPPKA dengan nilai 30-75 Dasar, 76-124 Berkembang, dan 125-165 Paripurna. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30821 E-WALIDATA 2.14.000045 Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna "" Terbuka Kelompok BKS (Bina Keluarga Sejahtera) yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam evaluasi kinerja, menunjukan kualitas operasional, inovasi, dan keberhasilan program yang sangat baik secara berkelanjutan. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30822 E-WALIDATA 2.14.000045 Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita paripurna "" Terbuka Total kelompok BKB (Bina Keluarga Balita) yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam evaluasi kinerja, menunjukan kualitas pelaksanaan program yang sangat baik dan berkelanjutan. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30823 E-WALIDATA 2.14.000045 Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja paripurna "" Terbuka Total kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja) yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam evaluasi kinerja, menunjukan kualitas pelaksanaan program yang sangat baik dan berkelanjutan. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30824 E-WALIDATA 2.14.000045 Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia paripurna "" Terbuka Total kelompok BKL (Bina Keluarga Lansia) yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam evaluasi kinerja, menunjukan kualitas pelaksanaan program yang sangat baik dan berkelanjutan. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30825 E-WALIDATA 2.14.000045 Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Jumlah Kelompok PIK-R paripurna "" Terbuka Total kelompok PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam evaluasi kinerja, menunjukan kualitas pelaksanaan program yang sangat baik dan berkelanjutan. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30826 E-WALIDATA 2.14.000045 Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Jumlah Kelompok UPPKA paripurna "" Terbuka Total kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang telah mencapai tingkatan tertinggi dalam evaluasi kinerja, menunjukan kualitas pelaksanaan program dan dampaknya yang sangat baik dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30827 E-WALIDATA 2.14.000045 Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera di Kota Yogyakarta "" Terbuka Sekelompok keluarga yang terorganisir di tingkat komunitas (RT/RW) di Kota Yogyakarta untuk melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga secara holistik. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas 34.71 - 30828 E-WALIDATA 2.14.000045 Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita "" Terbuka Total kelompok kegiatan di tingkat komunitas yang dibentuk untuk memberikan edukasi, bimbingan, dan dukungan kepada orang tua atau keluarga mengenai tumbuh kembang anak balita. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30829 E-WALIDATA 2.14.000045 Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja "" Terbuka Total kelompok kegiatan di tingkat komunitas yang dibentuk untuk memberikan edukasi, bimbingan, dan dukungan kepada orang tua atau keluarga yang memiliki anak remaja. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30830 E-WALIDATA 2.14.000045 Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia "" Terbuka Total kelompok kegiatan di tingkat komunitas yang dibentuk untuk memberikan edukasi dan dukungan kepada keluarga yang memiliki anggota lanjut usia (lansia) dan juga lansia itu sendiri. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30831 E-WALIDATA 2.14.000045 Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Jumlah Kelompok PIK-R "" Terbuka Total Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang dibentuk sebagai wadah kegiatan remaja untuk memberikan edukasi dan layanan konseling sebaya. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30832 E-WALIDATA 2.14.000045 Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk Jumlah Kelompok UPPKA "" Terbuka Total kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang dibentuk untuk memberikan dukungan dan membina keluarga akseptor KB agar memiliki usaha produktif demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30833 E-WALIDATA 2.14.000075 Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Persentase Cakupan Pembinaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera (BKS) "" Terbuka Angka yang digunakan untuk melihat cakupan pembinaan kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) melalui pelaporan R/I SIGA 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30834 E-WALIDATA 2.14.000075 Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Kelompok Kegiatan BKS yang Melapor "" Terbuka Total kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) yang secara rutin dan teratur menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangan mereka kepada lembaga terkait, seperti pemerintah kelurahan atau dinas setempat. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30835 E-WALIDATA 2.14.000075 Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Kelompok Kegiatan BKS "" Terbuka Total kelompok yang telah dibentuk dan aktif melaksanakan program Bina Keluarga Sejahtera (BKS) di suatu wilayah. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30836 E-WALIDATA 2.14.000074 Organisasi yang mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Persentase Keaktifan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga "" Terbuka Angka yang digunakan untuk melihat tingkat keaktifan organisasi kemasyarakatan dengan indikator keaktifan berupa 1) Adanya Surat Keputusan; 2) Adanya pertemuan (koordinasi) minimal 2 kali dalam 1 tahun; dan 3) Adanya pembinaan atau pendampingan ke wilayah. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30837 E-WALIDATA 2.14.000074 Organisasi yang mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif "" Terbuka Total organisasi non-pemerintah yang terdaftar secara resmi dan secara teratur melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan pendiriannya. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30838 E-WALIDATA 2.14.000074 Organisasi yang mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Ada "" Terbuka Total seluruh organisasi non-pemerintah yang telah terdaftar dan memiliki status legal di suatu wilayah. 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prioritas - - 30839 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP DP3AP2KB "" Terbuka "Mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30840 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP DP3AP2KB "" Terbuka "Menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50 (Peraturan BPKP No 5 tahun 2021)" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30841 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM DP3AP2KB "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30842 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DP3AP2KB "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30843 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DP3AP2KB yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30844 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DP3AP2KB yang wajib disusun "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30845 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sektoral DP3AP2KB "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30846 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30847 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30848 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30849 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DP3AP2KB "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30850 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN DP3AP2KB "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30851 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP DP3AP2KB "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30852 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja DP3AP2KB yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30853 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA DP3AP2KB "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30854 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional - Jumlah data statistik sektoral "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30855 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30856 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset DP3AP2KB oleh BPKAD "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30857 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30858 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian pengelolaan keuangan DP3AP2KB oleh BPKAD "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30859 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30860 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian pengelolaan keuangan DP3AP2KB oleh BPKAD "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30861 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DP3AP2KB "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30862 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian pengelolaan keuangan DP3AP2KB oleh BPKAD "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30863 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DP3AP2KB "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30864 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30865 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN DP3AP2KB "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30866 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional - Hasil nilai IP ASN DP3AP2KB "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30867 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP DP3AP2KB "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30868 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja DP3AP2KB yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30869 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA DP3AP2KB "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 30870 RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; RKP 2026 09.01.016 Perekaman KTP elektronik Perekaman KTP elektronik "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30871 RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; RKP 2026 09.01.018 Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30872 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 09.01.012 Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sma Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30873 SIPD 03.07.034 Laju Pertumbuhan Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk "" Terbuka Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30874 SIPD 03.07.039 Rasio Penduduk Rasio Penduduk "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30875 SIPD 03.07.033 Kepadatan Penduduk Kepadatan Penduduk "" Terbuka Angka yang menyatakan banyaknya penduduk per kilometer persegi, dihitung dengan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah. 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30876 SIPD 03.07.039 Rasio Penduduk Angka Ketergantungan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30877 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 09.01.008 "Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori ""Sangat Baik""" Indeks pelayanan dan tertib administrasi kependudukan "" Terbuka Tertib adminduk adalah tingkat kepemilikan dokumen adminduk melalui perwujudan pelayanan adminduk yang berkualitas 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30878 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 09.01.008 "Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori ""Sangat Baik""" Indeks tertib administrasi kependudukan "" Terbuka Pembobotan persentase cakupan layanan dokumen kependudukan, layanan dokumen pencatatan sipil, dan pemanfaatan data kependudukan 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30879 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 09.01.008 "Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori ""Sangat Baik""" Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30880 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 09.01.008 "Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori ""Sangat Baik""" Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30881 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 09.01.008 "Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori ""Sangat Baik""" Rerata Persentase Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30882 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30883 42 42 42 Hasil penilaian RB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Inspektorat "" Terbuka "Hasil penilaian RB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas 42 - 30884 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 09.01.008 "Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori ""Sangat Baik""" Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30885 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 09.01.008 "Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori ""Sangat Baik""" Rerata persentase cakupan kepemilikan dokumen KTP-El, KIA, IKD "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30886 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 09.01.008 "Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori ""Sangat Baik""" Persentase Kepemilikan Dokumen KTP-El "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30887 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 09.01.008 "Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori ""Sangat Baik""" Jumlah penduduk wajib KTP yang memiliki KTP-El "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30888 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 09.01.008 "Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori ""Sangat Baik""" Jumlah penduduk wajib KTP "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30889 SIPD 03.07.037 Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30890 SIPD 03.07.037 Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk Jumlah anak yang memiliki KIA "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30891 SIPD 03.07.037 Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk Jumlah anak "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30892 RPJMN 2025-2029 09.01.029 Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP Persentase Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30893 RPJMN 2025-2029 09.01.029 Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP Jumlah penduduk wajib KTP yang sudah aktivasi IKD "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30894 RPJMN 2025-2029 09.01.029 Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP Jumlah penduduk wajib KTP yang sudah rekam "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30895 E-WALIDATA 2.12.000024 Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk Rerata persentase cakupan layanan dokumen KK, Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30896 E-WALIDATA 2.12.000024 Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk Persentase penduduk memiliki Kartu Keluarga "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30897 E-WALIDATA 2.12.000024 Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk Jumlah KK yang diterbitkan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30898 RPJMN 2025-2029; "04.01.039 " Jumlah kabupaten/kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; Jumlah KK "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas - - 30899 E-WALIDATA 2.12.000024 Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk Persentase SKPWNI yang diterbitkan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30900 E-WALIDATA 2.12.000024 Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk Jumlah SKPWNI yang diterbitkan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30901 E-WALIDATA 2.12.000024 Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk Jumlah pemohon pindah datang "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30902 E-WALIDATA 2.12.000024 Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk Persentase layanan dokumen kependudukan sesuai standar pelayanan "" Terbuka Tingkat keberhasilan penyelenggaraan layanan dokumen kependudukan (penerbitan KK, KIA, perekaman KTP, pencetakan KTP, perpindahan penduduk, kedatangan, penduduk rentan) yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan regulasi .yang berlaku 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30903 E-WALIDATA 2.12.000024 Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk Jumlah permohonan dokumen adminduk yang memenuhi standar pelayanan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30904 E-WALIDATA 2.12.000024 Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk jumlah dokumen yang diterbitkan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30905 E-WALIDATA 2.12.000078 Laporan hasil sosialiasi pendaftaran penduduk Persentase kehadiran peserta sosialisasi pendaftaran penduduk "" Terbuka Tingkat partisipasi atau kehadiran individu yang diundang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi terkait proses, prosedur, dan regulasi terbaru tentang pendaftaran penduduk. Persentase kehadiran dihitung dengan membandingkan Jumlah peserta yang hadir secara tatap muka dan menandatangani daftar hadir pada hari pelaksanaan dibandingkan dengan Jumlah undangan yang didistribusikan kepada calon peserta. 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30906 E-WALIDATA 2.12.000078 Laporan hasil sosialiasi pendaftaran penduduk Jumlah peserta yang hadir dalam sosialisasi "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30907 E-WALIDATA 2.12.000078 Laporan hasil sosialiasi pendaftaran penduduk Jumlah seluruh undangan sosialisasi "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30908 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 09.01.008 "Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori ""Sangat Baik""" Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30909 SIPD 03.07.037 Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk Persentase Kepemilikan akta kelahiran "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30910 RPJMN 2025-2029 03.07.0005 Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran Jumlah anak usia 0-4 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30911 RPJMN 2025-2029 03.07.0005 Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran Jumlah anak usia 0-4 tahun "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30912 SIPD 09.01.024 Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30913 SIPD 09.01.024 Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan dari pasangan yang perkawinannya dilaporkan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30914 SIPD 09.01.024 Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan Jumlah penduduk dengan status kawin KEMENTERIAN DALAM NEGERI Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30915 SIPD 09.01.023 Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan Persentase Kepemilikan akta Perceraian "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30916 SIPD 09.01.023 Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan Jumlah akta perceraian yang diterbitkan dari pasangan yang perceraiannya dilaporkan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30917 SIPD 09.01.023 Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan Jumlah penduduk dengan status cerai KEMENTERIAN DALAM NEGERI Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30918 SIPD 09.01.022 Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase akta kematian yang diterbitkan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30919 SIPD 09.01.022 Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Jumlah akta kematian yang diterbitkan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30920 SIPD 09.01.022 Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30921 E-WALIDATA 2.12.000024 Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk Persentase layanan dokumen pencatatan sipil sesuai standar pelayanan "" Terbuka Tingkat keberhasilan penyelenggaraan layanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian) yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai regulasi yang berlaku. 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30922 E-WALIDATA 2.12.000024 Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk Jumlah permohonan dokumen adminduk yang memenuhi standar pelayanan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30923 E-WALIDATA 2.12.000024 Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk jumlah dokumen yang diterbitkan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30924 E-WALIDATA 2.12.000079 Laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil Persentase kehadiran peserta sosialisasi pencatatan sipil "" Terbuka Tingkat partisipasi atau kehadiran individu yang diundang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi terkait proses, prosedur, dan regulasi terbaru tentang pencatatan sipil. Persentase kehadiran dihitung dengan membandingkan Jumlah peserta yang hadir secara tatap muka dan menandatangani daftar hadir pada hari pelaksanaan dibandingkan dengan Jumlah undangan yang didistribusikan kepada calon peserta. 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30925 E-WALIDATA 2.12.000078 Laporan hasil sosialiasi pendaftaran penduduk Jumlah peserta yang hadir dalam sosialisasi "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30926 E-WALIDATA 2.12.000078 Laporan hasil sosialiasi pendaftaran penduduk Jumlah seluruh undangan sosialisasi "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30927 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 09.01.008 "Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori ""Sangat Baik""" Rerata Persentase Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30928 E-WALIDATA 2.12.000008 Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kota "" Terbuka "Terdapat 3 dokumen Penyajian Data Kependudukan Skala Kota yang Wajib Disusun berdasarkan regulasi yang terdiri dari: 1. Buku Profil Kependudukan tahun sebelumnya 2. Buku Data Agregat Kependudukan: a) Semester 2 tahun sebelumnya, b). Semester 1 tahun berjalan" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30929 E-WALIDATA 2.12.000008 Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan Jumlah Penyajian Data Kependudukan Skala Kota yang disusun "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30930 E-WALIDATA 2.12.000008 Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan Jumlah Penyajian Data Kependudukan Skala Kota yang wajib disusun "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30931 E-WALIDATA 2.12.000035 Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Persentase OPD yang sudah mengajukan izin Pemanfaatan Data dan sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat "" Terbuka Pemanfaatan data kependudukan dapat diperoleh setelah Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan. PKS dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan, tahapan, dan tata cara pemberian hak akses sesuai PMDN 17/2023 tentang Perubahan Atas PMDN 102/2019. Ketentuan-ketentuan persyaratan, tahapan, dan tata cara pemberian didasari pertimbangan untuk menjamin dan bersama-sama menjaga data kependudukan dengan tujuan untuk mencocokan data penduduk yang dimiliki pengguna dengan data kependudukan yang tersimpan dalam database kependudukan Kemendagri dengan berbasiskan NIK sehingga meningkatkan akurasi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30932 E-WALIDATA 2.12.000035 Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah OPD yang sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data dengan Dirjen Dukcapil "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30933 E-WALIDATA 2.12.000035 Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah OPD yang sudah mengajukan izin Pemanfaatan Data kepada Dirjen Dukcapil "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30934 E-WALIDATA 2.12.000057 Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Persentase Jumlah Standar Operasional Prosedur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SOP SMKI) yang sudah diterapkan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan "" Terbuka SOP SMKI adalah Standar Operasional Prosedur terkait Manajemen Keamanan Informasi untuk mengelola keamanan informasi. Cakupan SOP SMKI meliputi 1) Pengelolaan Aset, 2) Pengelolaan Insiden, 3) Akses Kontrol, 4) Pemeliharaan Perangkat, 5) Pengelolaan Perangkat Lunak, 6) Pengembangan Sistem & Infrastruktur. 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30935 E-WALIDATA 2.12.000062 Laporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah SOP SMKI yang diimplementasikan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi Kependudukan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30936 E-WALIDATA 2.12.000062 Laporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Keseluruhan SOP SMKI yang harus diimplementasikan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30937 E-WALIDATA 2.12.000062 Laporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Kehadiran Peserta Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan "" Terbuka Tingkat partisipasi atau kehadiran individu yang diundang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi terkait proses, prosedur, dan regulasi terbaru tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Persentase kehadiran dihitung dengan membandingkan Jumlah peserta yang hadir secara tatap muka dan menandatangani daftar hadir pada hari pelaksanaan dibandingkan dengan Jumlah undangan yang didistribusikan kepada calon peserta. 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30938 E-WALIDATA 2.12.000081 Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Peserta Hadir dalam Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30939 E-WALIDATA 2.12.000081 Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah seluruh undangan sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30940 E-WALIDATA 2.12.000057 Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Persentase Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan SIAK & Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan "" Terbuka Tingkat partisipasi atau kehadiran operator SIAK untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan SIAK & Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan SOP SMKI. Persentase kehadiran dihitung dengan membandingkan Jumlah peserta yang hadir dan menandatangani daftar hadir pada hari pelaksanaan dibandingkan dengan Jumlah undangan yang didistribusikan kepada calon peserta. Dengan adanya Bimtek, Semua Operator SIAK diharapkan melaksanakan semua SOP SMKI milik Kemendagri yang harus diterapkan di Dinas Dukcapil Kab/Kota seluruh Indonesia. Kemendagri akan melakukan Audit secara berkala terkait penerapan SOP SMKI di Daerah sehingga Tim Internal Dukcapil di Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengguna/Operator SIAK dalam penerapan SOP SMKI, apakah sudah maksimal atau belum. 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30941 E-WALIDATA 2.12.000057 Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Peserta hadir dalam Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan SIAK & Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30942 E-WALIDATA 2.12.000057 Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Seluruh Undangan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan SIAK & Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30943 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" Terbuka "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30944 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" Terbuka "menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30945 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30946 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30947 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30948 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wajib disusun "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30949 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sectoral Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30950 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30951 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 30952 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai penguatan Keuangan dan Aset Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30953 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30954 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30955 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30956 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30957 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil "" Terbuka "" 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Prioritas - - 30958 SIPD 09.06.047 Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menenga/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) "" Terbatas "Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30959 SIPD 09.06.046 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) "" Terbatas "Mengukur Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) dibagi Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30960 SIPD 09.06.051 Indeks Profesionalitas ASN Indek Profesionalitas ASN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Terbatas Mengukur dan menilai secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan dan Profesionalitas ASN 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30961 RPJMN 2025-2029 09.06.009 Indeks Sistem Merit; Indek Sistem Merit BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Terbuka Pengukuran yang mengkompilasi berbagai aspek dalam penerapan sistem merit, seperti perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, manajemen kinerja, penggajian, dan lain-lain 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30962 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia "" Terbatas "Mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30963 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian RB BKPSDM oleh Inspektorat "" Terbatas "Hasil penilaian RB BKPSDM oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKPSDM 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKPSDM 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset BKPSDM 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN BKPSDM 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30964 SIPD 09.06.058 Persentase kebutuhan yang sesuai dengan Formasi Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan "" Terbatas Mengukur pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30965 SIPD 09.06.058 Persentase kebutuhan yang sesuai dengan Formasi Jumlah pemenuhan kebutuhan ASN (PNS dan PPPK) "" Terbatas Jumlah ASN yang memenuhi Kualifikasi,Kompetensi yang disyaratkan dan lulus seleksi sesuai ketentuan yang menempati formasi tersedia OPD sesuai Peraturan yang berlaku 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30966 SIPD 09.06.058 Persentase kebutuhan yang sesuai dengan Formasi Perencanaan kebutuhan "" Terbatas Mengukur perencanaan jumlah ASN yang dibutuhkan dibandingkan dengan jumlah ASN yang pensiun 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30967 SIPD 09.06.058 Persentase kebutuhan yang sesuai dengan Formasi Jumlah kebutuhan ASN yang direncanakan sesuai anjab "" Terbatas Mengukur tingkat kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sesuai Anjab 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30968 E-WALIDATA 5.03.000011 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Persentase Ketepatan waktu layanan kesejahteraan "" Terbatas Mengukur ketepatan waktu layanan kesejahteraan berdasarkan layanan kesejahteraan yang ditindaklanjuti dibagi layananan kesejahteraan diusulkan 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30969 E-WALIDATA 5.03.000011 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Layanan kesejahteraan sesuai SOP "" Terbatas "" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30970 E-WALIDATA 5.03.000011 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Layanan kesejahteraan yang di usulkan "" Terbatas "" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30971 E-WALIDATA 5.03.000011 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Persentase layanan kesejahteraan yang tepat waktu "" Terbatas Mengukur pemenuhan layanan kesejahteraan pegawai yang diselesaikan tepat waktu 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30972 E-WALIDATA 5.03.000011 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah layanan kesejahteraan yang tepat waktu "" Terbatas "" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30973 E-WALIDATA 5.03.000011 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Total layanan kesejahteraan yang di usulkan "" Terbatas Jumlah layanan Layanan kesejahteraan ASN selama 1 Tahun Anggaran (n Tahun) 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30974 E-WALIDATA 5.03.000008 Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Persentase efektifitas pelaksanaan program kerja lembaga profesi ASN "" Terbatas Mengukur tingkat efektifitas program lembaga profesi ASN 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30975 E-WALIDATA 5.03.000008 Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Jumlah program kerja yang terlaksana "" Terbatas "" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30976 E-WALIDATA 5.03.000008 Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Jumlah program kerja yang direncanakan "" Terbatas "" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30977 E-WALIDATA 5.03.000010 Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi "" Terbatas Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30978 E-WALIDATA 5.03.000010 Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah modul Sistem Informasi yang terintegrasi yang diselesaikan "" Terbatas Jumlah modul Sistem Informasi yang terintegrasi yang diselesaikan 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30979 E-WALIDATA 5.03.000010 Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah modul Sistem Informasi yang direncanakan di integrasikan "" Terbatas Jumlah modul Sistem Informasi yang direncanakan di integrasikan 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30980 E-WALIDATA 5.03.000011 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah sistem informasi pendukung administrasi kepegawaian yang menggunakan data yang sudah terintegrasi "" Terbatas Mengukur SIM pendukung administrasi kepegawaian terintegrasi 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30981 E-WALIDATA 5.03.000011 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian "Persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian " "" Terbatas Mengukur layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30982 E-WALIDATA 5.03.000011 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu "" Terbatas Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diajukan dan diterima yang difasilitasi BKPSDM Kota Yogyakarta selama Satu Tahun Anggaran 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30983 E-WALIDATA 5.03.000011 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah pengajuan layanan kepegawaian "" Terbatas Jumlah pengajuan layanan administrasi kepegawaian yang diajukan dan diterima BKPSDM Kota Yogyakarta yang difasilitasi selama Satu Tahun Anggaran 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30984 E-WALIDATA 5.03.000006 Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah layanan administrasi kepegawaian (pemberhentian ASN, uji kesehatan, tanda pengenal, LHKPN) yang diselesaikan tepat waktu "" Terbatas Mengukur tingkat layanan administrasi kepegawaian (pemberhentian ASN, uji kesehatan, tanda pengenal, LHKPN) yang diselesaikan tepat waktu 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30985 E-WALIDATA 5.03.000014 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah layanan administrasi kepegawaian (mutasi dan KP ASN) yang diselesaikan tepat waktu "" Terbatas Mengukur tingkat layanan administrasi kepegawaian (mutasi dan KP ASN) yang diselesaikan tepat waktu 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30986 E-WALIDATA "5.03.000038; 5.03.000039" "Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN; Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani" Jumlah layanan administrasi kepegawaian (ijin perceraian, karis/karsu, displin ASN) yang diselesaikan tepat waktu "" Terbatas Mengukur tingkat layanan administrasi kepegawaian (ijin perceraian, karis/karsu, displin ASN) yang diselesaikan tepat waktu 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30987 E-WALIDATA 5.03.000011 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Persentase pemenuhan formasi pegawai Perangkat Daerah "" Terbatas Mengukur pemerataan redistribusi pejabat pelaksana dan fungsional 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30988 E-WALIDATA 5.03.000011 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah exsiting pegawai tiap OPD "" Terbatas Jumlah nominiatif pegawai berdasarkan SK terakhir di OPD 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30989 E-WALIDATA 5.03.000011 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah formasi yang tersedia di masing-masing OPD "" Terbatas "" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30990 E-WALIDATA 5.03.000011 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Persentase ASN yang di distribusikan "" Terbatas Mengukur pemenuhan pegawai dalam jabatan fungsional dan pelaksana 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30991 E-WALIDATA 5.03.000011 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Realisasi distribusi ASN "" Terbatas Jumlah ASN yang sudah didistribusikan 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30992 E-WALIDATA 5.03.000011 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah ASN pejabat pelaksana + pejabat fungsional. "" Terbatas "" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30993 E-WALIDATA 5.04.000001 Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Persentase pengisian jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi "" Terbatas Mengukur capaian keterisian jabatan manajerial sesuai kompetensi 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30994 E-WALIDATA 5.04.000001 Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan manajerial sesuai kualifikasi dan kompetensi "" Terbatas "" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30995 E-WALIDATA 5.04.000001 Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Jumlah PNS Kota Yogyakarta yang akan ditata "" Terbatas Jumlah PNS yang masuk dalam rencana penataan 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas 34.71 - 30996 E-WALIDATA 5.04.000001 Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan manajerial sesuai kompetensinya "" Terbatas Mengukur pemenuhan PNS Jabatan manajerial sesuai kompetensinya terhadap PNS yang akan ditata 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30997 E-WALIDATA 5.03.000069 ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir Persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi "" Terbatas Mengukur capaian keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30998 E-WALIDATA 5.03.000069 ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir Jumlah PNS yang ditempatkan dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya "" Terbatas "" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 30999 E-WALIDATA 5.04.000001 Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Jumlah PNS Kota Yogyakarta yang akan ditata "" Terbatas Jumlah PNS yang masuk dalam rencana penataan 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas 34.71 - 31000 E-WALIDATA 5.03.000069 ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir Jumlah PNS yang di angkat dalam jabatan fungsional sesuai kompetensinya "" Terbatas Mengukur pemenuhan PNS Jabatan Fungsional sesuai kompetensinya terhadap PNS yang akan ditata 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31001 E-WALIDATA 5.04.000001 Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN "" Terbatas Mengukur ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi terhadap pengajuan layanan 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31002 E-WALIDATA 5.04.000001 Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Jumlah layanan administrasi TUBEL, UDIN/UKPPI yang diselesaikan tepat waktu "" Terbatas "" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31003 E-WALIDATA 5.04.000001 Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Jumlah pengajuan layanan administrasi TUBEL, UDIN/UKPPI "" Terbatas "" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31004 E-WALIDATA 5.04.000001 Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN "" Terbatas Mengukur ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi terhadap pengajuan layanan 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31005 E-WALIDATA 5.04.000001 Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Penjumlahan dari layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN yang diselesaikan tepat waktu "" Terbatas "" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31006 E-WALIDATA 5.03.000033 Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal Menguasai "" Terbatas Mengukur Penilaian kinerja pegawai yang minimal mengusai 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31007 E-WALIDATA 5.03.000033 Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah PNS yang berkinerja minimal kategori menguasai "" Terbatas "" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31008 E-WALIDATA 5.03.000033 Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah PNS di Kota Yogyakarta "" Terbatas "" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas 34.71 - 31009 E-WALIDATA 5.03.000033 Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase pegawai yang melaksanakan penilaian kinerja tepat waktu dalam sistem "" Terbatas Mengukur penilaian kinerja pegawai yang tepat waktu dalam sistem penilaian kinerja pegawai (PKP 360 derajad) 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31010 E-WALIDATA 5.03.000033 Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah pegawai yang tepat waktu dalam sistem "" Terbatas Jumlah pegawai yang tepat waktu dalam sistem e PKP 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31011 E-WALIDATA 5.03.000033 Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Total pegawai "" Terbatas Total pegawai yang melakukan penilaian e PKP 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31012 E-WALIDATA 5.03.000040 Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN Persentase ASN yang melanggar disiplin "" Terbatas Mengukur tingkat pembinaan disiplin ASN 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31013 E-WALIDATA 5.03.000040 Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN Jumlah ASN yang melanggar "" Terbatas Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31014 E-WALIDATA 5.03.000040 Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN Jumlah ASN di Kota Yogyakarta "" Terbatas "" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas 34.71 - 31015 E-WALIDATA 5.03.000040 Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN Penjumlahan dari ASN yang mendapatkan penegakan dan pembinaan disiplin "" Terbatas Mengukur tingkat kepatuhan terhadap kedisiplinan ASN dan pembinaannya 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31016 E-WALIDATA 5.03.000040 Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN Penjumlahan ASN yang mendapatkan penegakan dan pembinaan disiplin "" Terbatas Mengukur tingkat kepatuhan terhadap kedisiplinan ASN dan pembinaannya 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31017 E-WALIDATA 5.04.000003 ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi "" Terbatas Mengukur tingkat terpenuhinya kompetensi ASN terhadap jumlah ASN 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31018 E-WALIDATA 5.04.000003 ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Jumlah ASN yang terpenuhi kompetensinya "" Terbatas "" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31019 E-WALIDATA 5.03.000040 Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN Jumlah ASN di Kota Yogyakarta "" Terbatas "" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas 34.71 - 31020 E-WALIDATA 5.04.000003 ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi "Persentase kesesuaian pengembangan kompetensi pegawai " "" Terbuka Mengukur kesesuaian pengembangan kompetensi ASN Kota Yogyakarta yang disyaratkan dalam anjab 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31021 E-WALIDATA 5.04.000003 ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pengembangan kompetensi yang telah diikuti "" Terbatas "" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31022 E-WALIDATA 5.04.000003 ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pengembangan kompetensi yang disyaratkan dalam anjab "" Terbatas "" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31023 E-WALIDATA 5.04.000003 ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan Di Pemerintah Kota Yogyakarta "" Terbatas Mengukur efektivitas upaya internalisasi nilai-nilai keistimewaan DIY kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas 34.71 - 31024 E-WALIDATA 5.04.000003 ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Jumlah pegawai yang mengalami peningkatan pemahaman "" Terbatas "" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31025 E-WALIDATA 5.04.000003 ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Jumlah pegawai yang mengikuti pengukuran pemahaman "" Terbatas Jumlah 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31026 E-WALIDATA 5.04.000003 ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Jumlah ASN Kota Yogyakarta yang mengikuti internalisasi keistimewaan "" Terbatas Mengukur jumlah ASN Kota Yogyakarta yang mengikuti internalisasi keistimewaan 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas 34.71 - 31027 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP BKPSDM "" Terbatas """mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)""" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31028 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP BKPSDM "" Terbatas "Menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31029 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM BKPSDM "" Terbatas Indeks yang mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan di lingkup BKPSDM 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31030 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional "Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan BKPSDM " "" Terbatas "Mengukur tingkat ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan BKPSDM" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31031 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan BKPSDM yang disusun tepat waktu "" Terbatas Sejumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan yang fasilitasi Timja Perencanaan Evaluasi Pelaporan Sekretariat, berupa Renstra,Renja, RKA, DPA dan sejumlah LKE pelaporan sesuai tatakala tertentu 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31032 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan BKPSDM yang wajib disusun "" Terbatas Sejumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan yang fasilitasi Timja Perencanaan Evaluasi Pelaporan Sekretariat, berupa Renstra,Renja, RKA, DPA dan sejumlah LKE pelaporan yang harus disusun 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31033 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sectoral BKPSDM "" Terbatas Mengukur tingkat ketersediaan data statistik sektoral BKPSDM 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31034 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 31035 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 31036 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BKPSDM "" Terbatas "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31037 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum BKPSDM "" Terbatas Mengukur kesesuaian pelaksanaan pengelolaan arsip dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan instrumen seperti Penilaian Sistem Kearsipan Internal (ASKI) di BKPSDM 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31038 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM "" Terbatas Mengukur kualitas ASN secara keseluruhan berdasarkan empat dimensi utama: kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya di BKPSDM Kota Yogyakarta 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31039 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP BKPSDM "" Terbatas Mengukur presentase Rencana Pengadaan di Sistem Rencana Umum Pengadaan BKPSDM Kota Yogyakarta di LPSE 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31040 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja BKPSDM yang diinputkan pada SIRUP "" Terbatas Jumlah Belanja Barang dan Jasa selain Belanja Pegawai yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di LPSE Kota Yogyakarta 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31041 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA BKPSDM "" Terbatas Jumlah Belanja operasional dan Belanja Modal di BKPSDM yang disahkan dalam APBD yang berupa DPA 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31042 RPJMN 2025-2029 09.06.0020 Persentase Perempuan di Jabatan Tinggi Pratama dan Madya; Persentase jabatan pimpinan tinggi yang diisi oleh perempuan "" Terbuka "Proporsi jabatan pimpinan tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang saat ini dijabat oleh pegawai berjenis kelamin perempuan terhadap total seluruh jabatan pimpinan tinggi yang terisi (Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) mencakup JPT Utama, Madya, dan Pratama sesuai ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Termasuk jabatan Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli.)" 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31043 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" 06.02.0059 Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal; Persentase ASN penyandang disabilitas "" Terbuka Proporsi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki status penyandang disabilitas sesuai dengan klasifikasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dibandingkan dengan jumlah total ASN aktif. (ndikator ini juga menjadi bagian dari pemantauan pelaksanaan afirmasi 2% ASN Disabilitas) 5.03 - KEPEGAWAIAN Prioritas - - 31044 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Indeks kepuasan fasilitasi DPRD "" Terbuka Mengukur indeks kepuasan fasilitasi DPRD 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31045 E-WALIDATA 4.02.000042 Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Indeks fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD "" Terbuka Pengukuran yang mengkompilasi berbagai aspek dalam fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, seperti pengesahan perda, pengesahan dokumen penganggaran, tindaklanjut pengawasan, dan pemenuhan kebutuhan fasilitasi agenda 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31046 42 42 42 Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD "" Terbuka "" "" Prioritas 42 - 31047 E-WALIDATA 4.02.000008 Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda Persentase fasilitasi Dokumen Perda "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31048 E-WALIDATA 4.02.000025 Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran Persentase fasilitasi Dokumen Penganggaran "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31049 E-WALIDATA "4.02.000019; 4.02.000020; 4.02.000021; 4.02.000022" "Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum; Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur; Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat; Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian" Dokumen Pengawasan DPRD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31050 E-WALIDATA 4.02.000042 Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Persentase fasilitasi Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Fasilitasi Agenda DPRD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31051 E-WALIDATA 4.02.000042 Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang diselesaikan : "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31052 E-WALIDATA 4.02.000008 Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda Jumlah Dokumen Perda yang diselesaikan "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31053 E-WALIDATA 4.02.000025 Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Penganggaran yang diselesaikan "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31054 E-WALIDATA "4.02.000019; 4.02.000020; 4.02.000021; 4.02.000022" "Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum; Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur; Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat; Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian" Jumlah Dokumen Pengawasan DPRD yang diselesaikan "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31055 E-WALIDATA 4.02.000042 Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Fasilitasi Agenda DPRD yang diselesaikan "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31056 E-WALIDATA 4.02.000042 Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang dibahas : "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31057 E-WALIDATA 4.02.000008 Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda Jumlah Dokumen Perda yang dibahas "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31058 E-WALIDATA 4.02.000025 Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Penganggaran yang dibahas "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31059 E-WALIDATA "4.02.000019; 4.02.000020; 4.02.000021; 4.02.000022" "Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum; Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur; Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat; Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian" Jumlah Dokumen Pengawasan DPRD yang dibahas "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31060 E-WALIDATA 4.02.000042 Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Fasilitasi Agenda DPRD yang dibahas "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31061 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD "" Terbuka "Mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk""" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31062 42 42 42 Hasil penilaian RB Sekretariat DPRD oleh Inspektorat "" Terbuka "Hasil penilaian RB Sekretariat DPRD oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat DPRD 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Sekretariat DPRD 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Sekretariat DPRD 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" "" Prioritas 42 - 31063 E-WALIDATA 4.02.000008 Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda Persentase fasilitasi pengesahan perda yang tepat waktu "" Terbuka Mengukur pengesahan perda yang tepat waktu 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31064 E-WALIDATA 4.02.000008 Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda Jumlah fasilitasi pengesahan perda yang tepat waktu "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31065 E-WALIDATA 4.02.000008 Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda Jumlah perda yang ditargetkan "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31066 E-WALIDATA 4.02.000008 Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda Jumlah dokumen produk hukum yang dibahas "" Terbuka Mengukur realisasi fasilitasi penyusunan produk hukum yang dibahas 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31067 E-WALIDATA 4.02.000008 Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda Jumlah Propemperda yang dibahas "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31068 E-WALIDATA 4.02.000008 Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda Jumlah Raperda yang dibahas "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31069 E-WALIDATA 4.02.000009 Dokumen Kajian Perundang-Undangan Jumlah Kajian Perundang-Undangan yang dibahas "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31070 E-WALIDATA 4.02.000010 Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Jumlah Naskah Akademik yang dibahas "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31071 E-WALIDATA 4.02.000011 Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun Jumlah Tata Tertib DPRD yang dibahas "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31072 E-WALIDATA "4.02.000013; 4.02.000014; 4.02.000015; 4.02.000016; 4.02.000017" "Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS; Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Dokumen Hasil Pembahasan APBD; Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD; Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester" Persentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi "" Terbuka Mengukur fasilitasi pengesahan penganggaran yang difasilitasi 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31073 E-WALIDATA "4.02.000013; 4.02.000014; 4.02.000015; 4.02.000016; 4.02.000017" "Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS; Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Dokumen Hasil Pembahasan APBD; Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD; Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester" Jumlah pengesahan dokumen penganggaran "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31074 E-WALIDATA "4.02.000013; 4.02.000014; 4.02.000015; 4.02.000016; 4.02.000017" "Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS; Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Dokumen Hasil Pembahasan APBD; Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD; Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester" Jumlah dokumen penganggaran yang di fasilitasi "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31075 E-WALIDATA "4.02.000013; 4.02.000014; 4.02.000015; 4.02.000016; 4.02.000017" "Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS; Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Dokumen Hasil Pembahasan APBD; Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD; Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester" Jumlah dokumen anggaran yang di fasilitasi "" Terbuka Mengukur realisasi fasilitasi penyusunan anggaran 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31076 E-WALIDATA "4.02.000013; 4.02.000014; 4.02.000015; 4.02.000016; 4.02.000017" "Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS; Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Dokumen Hasil Pembahasan APBD; Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD; Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester" Jumlah KUA PPAS yang difasilitasi "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31077 E-WALIDATA "4.02.000013; 4.02.000014; 4.02.000015; 4.02.000016; 4.02.000017" "Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS; Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Dokumen Hasil Pembahasan APBD; Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD; Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester" Jumlah APBD yang difasilitasi "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31078 E-WALIDATA "4.02.000013; 4.02.000014; 4.02.000015; 4.02.000016; 4.02.000017" "Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS; Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Dokumen Hasil Pembahasan APBD; Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD; Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester" Jumlah Laporan Semester yang difasilitasi "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31079 E-WALIDATA "4.02.000019; 4.02.000020; 4.02.000021; 4.02.000022" "Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum; Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur; Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat; Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian" Persentase pengesahan dokumen pengawasan yang di fasilitasi "" Terbuka Mengukur fasilitasi pengesahan pengawasan yang difasilitasi 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31080 E-WALIDATA "4.02.000019; 4.02.000020; 4.02.000021; 4.02.000022" "Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum; Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur; Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat; Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian" Jumlah pengesahan dokumen pengawasan "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31081 E-WALIDATA "4.02.000019; 4.02.000020; 4.02.000021; 4.02.000022" "Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum; Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur; Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat; Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian" Jumlah dokumen pengawasan yang di fasilitasi "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31082 E-WALIDATA "4.02.000019; 4.02.000020; 4.02.000021; 4.02.000022" "Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum; Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur; Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat; Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian" Jumlah dokumen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang di fasilitasi "" Terbuka Mengukur realisasi fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31083 E-WALIDATA "4.02.000019; 4.02.000020; 4.02.000021; 4.02.000022" "Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum; Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur; Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat; Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian" Jumlah Pengawasan Komisi A "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31084 E-WALIDATA "4.02.000019; 4.02.000020; 4.02.000021; 4.02.000022" "Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum; Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur; Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat; Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian" Jumlah Pengawasan Komisi B "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31085 E-WALIDATA "4.02.000019; 4.02.000020; 4.02.000021; 4.02.000022" "Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum; Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur; Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat; Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian" Jumlah Pengawasan Komisi C "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31086 E-WALIDATA "4.02.000019; 4.02.000020; 4.02.000021; 4.02.000022" "Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum; Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur; Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat; Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian" Jumlah Pengawasan Komisi D "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31087 E-WALIDATA 4.02.000024 Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan Laporan Keuangan oleh BPK "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31088 E-WALIDATA 4.02.000024 Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31089 E-WALIDATA 4.02.000024 Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah LKPJ Kepala Daerah "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31090 E-WALIDATA "4.02.000027; 4.02.000028; 4.02.000029; 4.02.000030" "Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD; Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD; Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli; Tenaga Ahli Fraksi" Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD "" Terbuka Mengukur fasilitasi pemenuhan kebutuhan agenda DPRD 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31091 E-WALIDATA "4.02.000027; 4.02.000028; 4.02.000029; 4.02.000030" "Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD; Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD; Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli; Tenaga Ahli Fraksi" Jumlah pemenuhan kebutuhan fasilitasi agenda DPRD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31092 E-WALIDATA "4.02.000027; 4.02.000028; 4.02.000029; 4.02.000030" "Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD; Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD; Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli; Tenaga Ahli Fraksi" Jumlah fasilitasi agenda DPRD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31093 E-WALIDATA "4.02.000027; 4.02.000028; 4.02.000029; 4.02.000030" "Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD; Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD; Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli; Tenaga Ahli Fraksi" Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD "" Terbuka Mengukur realisasi fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31094 E-WALIDATA "4.02.000027; 4.02.000028; 4.02.000029; 4.02.000030" "Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD; Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD; Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli; Tenaga Ahli Fraksi" Jumlah fasilitasi Pendalaman Tugas DPRD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31095 E-WALIDATA "4.02.000027; 4.02.000028; 4.02.000029; 4.02.000030" "Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD; Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD; Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli; Tenaga Ahli Fraksi" Jumlah fasilitasi Kelompok Pakar/Tim Ahli "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31096 E-WALIDATA "4.02.000027; 4.02.000028; 4.02.000029; 4.02.000030" "Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD; Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD; Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli; Tenaga Ahli Fraksi" Jumlah fasilitasi Tenaga Ahli Fraksi "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31097 E-WALIDATA 4.02.000032 Dokumen Rencana Kerja DPRD Jumlah rencana kerja Sekretariat DPRD yang sesuai dengan Rencana Kerja DPRD "" Terbuka Mengukur realisasi rencana kerja Sekretariat DPRD yang sesuai dengan rencana kerja DPRD 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31098 E-WALIDATA "4.02.000031; 4.02.000033" "Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat; Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD" Jumlah informasi DPRD yang terpublikasi "" Terbuka Mengukur realisasi informasi DPRD yang terpublikasi 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31099 E-WALIDATA "4.02.000031; 4.02.000033" "Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat; Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD" Dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31100 E-WALIDATA "4.02.000031; 4.02.000033" "Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat; Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD" Dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31101 E-WALIDATA "4.02.000035; 4.02.000036; 4.02.000038" "Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun; Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses; Kode Etik dan Tata Beracara DPRD" Jumlah fasilitasi aspirasi masyarakat yang dihimpun dan diverifikasi "" Terbuka Mengukur realisasi fasilitasi aspirasi masyarakat yang dihimpun dan diverifikasi 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31102 E-WALIDATA "4.02.000035; 4.02.000036; 4.02.000038" "Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun; Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses; Kode Etik dan Tata Beracara DPRD" Dokumen pokok-pokok pikiran DPRD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31103 E-WALIDATA "4.02.000035; 4.02.000036; 4.02.000038" "Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun; Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses; Kode Etik dan Tata Beracara DPRD" Dokumen hasil pelaksanaan Reses "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31104 E-WALIDATA 4.02.000039 Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah dokumen kode etik, tata beracara, dan pengawasan DPRD "" Terbuka Mengukur realisasi dokumen kode etik, tata beracara, dan pengawasan DPRD 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31105 E-WALIDATA 4.02.000039 Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD Penyusunan dan pengawasan kode etik dan tata beracara DPRD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31106 E-WALIDATA "4.02.000040; 4.02.000041" "Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah; Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun" Jumlah kerjasama daerah yang dibahas "" Terbuka Mengukur realisasi kerjasama daerah yang dibahas 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31107 E-WALIDATA "4.02.000040; 4.02.000041" "Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah; Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun" Dokumen bahan komunikasi, publikasi, rekomendasi hasil fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31108 E-WALIDATA "4.02.000042; 4.02.000043; 4.02.000044; 4.02.000045" "Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD; Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun; Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah; Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD" Jumlah kegiatan fasilitasi tugas DPRD yang terlaksana "" Terbuka Mengukur realisasi kegiatan fasilitasi tugas DPRD yang terlaksana 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31109 E-WALIDATA "4.02.000042; 4.02.000043; 4.02.000044; 4.02.000045" "Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD; Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun; Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah; Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD" Dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31110 E-WALIDATA "4.02.000042; 4.02.000043; 4.02.000044; 4.02.000045" "Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD; Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun; Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah; Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD" Laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31111 E-WALIDATA "4.02.000042; 4.02.000043; 4.02.000044; 4.02.000045" "Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD; Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun; Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah; Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD" Dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31112 E-WALIDATA "4.02.000042; 4.02.000043; 4.02.000044; 4.02.000045" "Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD; Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun; Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah; Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD" Dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPRD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31113 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Seketariat DPRD "" Terbuka "Mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)""" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31114 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Sekretariat DPRD "" Terbuka "Menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31115 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " "Nilai IKM Sekretariat DPRD " "" Terbuka Indeks yang mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan di lingkup Sekretariat DPRD 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31116 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai survey kepuasan OPD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31117 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai survey kepuasan tamu "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31118 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai survey kepuasan masyarakat "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31119 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD "" Terbuka Mengukur realisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31120 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen Renja OPD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31121 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen Forum OPD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31122 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen Renstra OPD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31123 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen RKA OPD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31124 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen DPA OPD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31125 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen LKIP OPD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31126 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sectoral Sekretariat DPRD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31127 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 31128 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 31129 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Sekretariat DPRD "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31130 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD "" Terbuka Mengukur realisasi dokumen layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31131 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen Gaji dan Tunjangan DPRD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31132 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31133 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen pelaksanaan medical check up DPRD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31134 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat DPRD "" Terbuka Mengukur realisasi laporan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31135 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Sekretariat DPRD "" Terbuka Mengukur realisasi dokumen administrasi umum Sekretariat DPRD 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31136 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Sekretariat DPRD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31137 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Sekretariat DPRD yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31138 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Sekretariat DPRD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31139 E-WALIDATA 4.02.000027 Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD Jumlah fasilitasi layanan administrasi DPRD "" Terbuka Mengukur realisasi fasilitasi layanan administrasi DPRD 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31140 E-WALIDATA 4.02.000027 Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD Dokumen hasil penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31141 E-WALIDATA 4.02.000043 Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun Laporan hasil fasilitasi fraksi DPRD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31142 E-WALIDATA 4.02.000043 Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun Dokumen rapat paripurna "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31143 E-WALIDATA 4.02.000043 Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun Dokumen paket kebutuhan rumah tangga DPRD "" Terbuka "" 4.02 - UNSUR SEKRETARIAT DPRD Prioritas - - 31144 SIPD 09.02.042 Persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31145 SIPD 09.02.069 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31146 DP 2024 09.02.0103 Nilai Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31147 SIPD 03.01.074 Persentase total proyek konstruksi yang dibawa berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31148 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Indeks Reformasi Birokrasi Kota Yogyakarta "" Terbuka "" "" Prioritas 34.71 - 31149 SIPD 09.02.090 Indeks Zakat Nasional (IZN) Indeks Zakat Nasional BAZNAS Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31150 SIPD 09.02.087 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) OJK Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31151 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" 09.06.0004 Indeks Pelayanan Publik; Indeks Pelayanan Publik KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31152 RKP 2025 09.03.0004 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31153 RPJMN 2025-2029 05.03.004 Persentase Capaian Aksi RANHAM; Persentase Capaian Aksi HAM "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31154 E-WALIDATA 4.01.000007 Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan Indeks Kualitas Kebijakan Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Terbuka IKK adalah indeks yang menggambarkan profil kualitas kebijakan yang diukur berdasarkan aspek perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan. 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31155 E-WALIDATA "4.01.000135; 4.01.000136" "Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB; Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas" Indeks implementasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat "" Terbuka "Indeks yang mengukur implementasi kebijakan kesejahteraan rakyat di Pemkot Yogyakarta. Kebijakan kesejahteraan rakyat yang diukur implementasinya adalah Perda Kota Yogyakarta dan Perwal Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan minimal 1 tahun meliputi urusan: a. Bina mental spiritual b. Kesejahteraan sosial, terdiri dari urusan Sosial, Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa c. Kesejahteraan masyarakat, terdiri dari urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31156 E-WALIDATA 4.01.000134 Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Persentase implementasi kebijakan bina mental "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31157 E-WALIDATA 4.01.000022 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Persentase implementasi kebijakan kesejahteraan sosial "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31158 E-WALIDATA "4.01.000135; 4.01.000136" "Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB; Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas" Persentase implementasi kebijakan kesejahteraan masyarakat "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31159 SIPD 09.07.011 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah "" Terbuka Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilakukan untuk menilai dan menganalisis kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dengan menggunakan SILPPD 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31160 RKP 2025 09.03.0004 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat level Pemerintah Kota "" Terbuka Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dari Pemkot Yk. 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31161 RKP 2025 09.03.0004 Indeks Kepuasan Masyarakat Total nilai rata-rata SKM OPD "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31162 RKP 2025 09.03.0004 Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah OPD "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31163 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional "Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi " KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk""" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31164 42 42 42 Hasil penilaian RB Setda oleh Inspektorat "" Terbuka "Hasil penilaian RB Setda oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Setda 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Setda 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Setda 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas 42 - 31165 E-WALIDATA 4.01.000146 Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Indeks Perekonomian "" Terbuka indeks yang mengukur kondisi perekonomian Pemkot Yk dalam periode waktu tertentu dari aspek ekonomi kreatif, inflasi, UMKM, kinerja BUMD dan kinerja BLUD 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31166 E-WALIDATA 4.01.000146 Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Realisasi kinerja kebijakan perekonomian "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31167 E-WALIDATA 4.01.000144 Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Realisasi kinerja perjanjian kerja sama "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31168 E-WALIDATA 4.01.000145 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Realisasi kinerja BUMD & BLUD "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31169 E-WALIDATA 4.01.000145 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Realisasi kinerja kebijakan BUMD & BLUD "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31170 E-WALIDATA 4.01.000152 Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Indeks Pembangunan "" Terbuka indeks yang mengukur kualitas implementasi pengadaan barang dan jasa dan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada Pemkot Yk 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31171 E-WALIDATA "4.01.000150; 4.01.000151" "Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah; Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan" Realisasi kinerja ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan (60%) "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31172 E-WALIDATA "4.01.000150; 4.01.000151" "Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah; Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan" Realisasi kinerja kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan (40%) "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31173 E-WALIDATA 4.01.000153 Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indeks tata kelola pengadaan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31174 E-WALIDATA 4.01.000134 Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Persentase bahan kebijakan bina mental spiritual sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah "" Terbuka Proporsi isu strategis yang ditindaklanjuti dengan penyusunan bahan kebijakan bina mental spiritual dibandingkan dengan jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Bahan kebijakan yang disusun dapat berupa Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acara 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31175 E-WALIDATA 4.01.000134 Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah isu strategis yang ditindaklanjuti dengan tersusunnya bahan kebijakan bina mental spiritual (Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acara ) "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31176 E-WALIDATA 4.01.000022 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Persentase bahan kebijakan kesejahteraan sosial sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah "" Terbuka Proporsi isu strategis yang ditindaklanjuti dengan penyusunan bahan kebijakan kesejahteraan sosial dibandingkan dengan jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Bahan kebijakan yang disusun dapat berupa Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acara 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31177 E-WALIDATA 4.01.000022 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Jumlah isu strategis yang ditindaklanjuti dengan tersusunnya bahan kebijakan kesejahteraan sosial (Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acara) "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31178 E-WALIDATA 4.01.000022 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31179 E-WALIDATA "4.01.000135; 4.01.000136" "Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB; Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas" Persentase bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat sebagai tindak lanjut isu strategis Sekretariat Daerah "" Terbuka Proporsi isu strategis yang ditindaklanjuti dengan penyusunan bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Bahan kebijakan yang disusun dapat berupa Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acara 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31180 E-WALIDATA "4.01.000135; 4.01.000136" "Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB; Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas" Jumlah isu strategis yang ditindaklanjuti dengan tersusunnya bahan kebijakan kesejahteraan masyarakat (Draft Perda/ Perwal/ Kepwal/ Keputusan Kepala OPD/ SE/ Laporan / Berita Acara) "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31181 E-WALIDATA 4.01.000022 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Jumlah isu strategis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31182 E-WALIDATA 4.01.000134 Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Persentase bahan kebijakan terkait Bina Mental spiritual yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan terkait Bina Mental spiritual yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31183 E-WALIDATA 4.01.000134 Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah bahan kebijakan terkait bina mental yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31184 E-WALIDATA 4.01.000134 Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah bahan kebijakan terkait bina mental yang seharusnya disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31185 E-WALIDATA 4.01.000019 Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi Persentase kegiatan bina mental yang terfasilitasi "" Terbuka Mengukur realisasi fasilitasi terhadap kegiatan bina mental 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31186 E-WALIDATA 4.01.000019 Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi Jumlah kegiatan bina mental yang difasilitasi "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31187 E-WALIDATA 4.01.000019 Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi Jumlah kegiatan bina mental yang seharusnya difasilitasi "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31188 E-WALIDATA "4.01.000135; 4.01.000136" "Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB; Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas" Persentase bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31189 E-WALIDATA "4.01.000135; 4.01.000136" "Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB; Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas" Jumlah bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31190 E-WALIDATA "4.01.000135; 4.01.000136" "Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB; Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas" Jumlah bahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang seharusnya disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31191 E-WALIDATA 4.01.000021 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Persentase bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31192 E-WALIDATA 4.01.000021 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Jumlah bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31193 E-WALIDATA 4.01.000021 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Jumlah bahan kebijakan terkait penanganan stunting yang seharusnya disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31194 E-WALIDATA 4.01.000022 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Persentase bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31195 E-WALIDATA 4.01.000022 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Jumlah bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31196 E-WALIDATA 4.01.000022 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Jumlah bahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang seharusnya disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31197 E-WALIDATA 4.01.000024 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Persentase bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31198 E-WALIDATA 4.01.000024 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jumlah bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31199 E-WALIDATA 4.01.000024 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jumlah bahan kebijakan terkait kesejahteraan sosial lainnya terkait urusan Nakertrans dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang seharusnya disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31200 E-WALIDATA 4.01.000020 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Persentase bahan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31201 E-WALIDATA 4.01.000020 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Jumlah bahan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31202 E-WALIDATA 4.01.000020 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Jumlah bahan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan yang seharusnya disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31203 E-WALIDATA 4.01.000023 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Persentase bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31204 E-WALIDATA 4.01.000023 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Jumlah bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31205 E-WALIDATA 4.01.000023 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Jumlah bahan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat lainnya terkait urusan Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, dan/atau Kearsipan yang seharusnya disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31206 E-WALIDATA 4.01.000131 Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis tata pemerintahan "" Terbuka proporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai tindak lanjut terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan bidang tata pemerintahan, dibandingkan dengan total bahan kebijakan terkait urusan tata pemerintahan yang dihasilkan dalam periode tahun berjalan 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31207 E-WALIDATA 4.01.000131 Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah isu strategis bidang tata pemerintahan yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31208 E-WALIDATA 4.01.000131 Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah isu strategis bidang tata pemerintahan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31209 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah "" Terbuka Nilai Evaluasi Perkembangan kelurahan adalah angka yang menunjukkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (berdasarkan Pemendari No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan) guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan kelurahan. 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31210 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan "Total nilai evaluasi kelurahan : Evaluasi Bidang Pemerintahan Evaluasi Bidang Kewilayahan Evaluasi Bidang Kemasyarakatan" "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31211 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31212 E-WALIDATA 4.01.000136 Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Persentase bahan kebijakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31213 E-WALIDATA 4.01.000136 Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah bahan kebijakan terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31214 E-WALIDATA 4.01.000136 Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas target bahan kebijakan terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31215 E-WALIDATA 4.01.000135 Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Persentase bahan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31216 E-WALIDATA 4.01.000135 Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Jumlah bahan kebijakan terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31217 E-WALIDATA 4.01.000135 Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB target bahan kebijakan terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31218 E-WALIDATA 4.01.000131 Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Persentase bahan kebijakan administrasi pemerintahan yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan administrasi pemerintahan yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31219 E-WALIDATA 4.01.000131 Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah bahan kebijakan terkait administrasi pemerintahan yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31220 E-WALIDATA 4.01.000131 Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan target bahan kebijakan terkait administrasi pemerintahan yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31221 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu "" Terbuka Mengukur ketepatan waktu penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31222 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31223 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan total jumlah laporan penyelenggaraan pemerintah yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31224 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Persentase bahan kebijakan pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31225 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah bahan kebijakan terkait pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31226 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan target bahan kebijakan terkait pelimpahan kewenangan wilayah yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31227 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Persentase kinerja kemantren dan kelurahan yang dievaluasi "" Terbuka Mengukur realiasi pelaksanaan evaluasi terhadap kemantren dan kelurahan 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31228 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kemantren dan kelurahan yang dievaluasi "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31229 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan total jumlah kemantren dan kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31230 E-WALIDATA 4.01.000133 Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang terfasilitasi "" Terbuka Mengukur realisasi fasilitasi terhadap LKK 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31231 E-WALIDATA 4.01.000133 Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah LKK yang terfasilitasi "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31232 E-WALIDATA 4.01.000133 Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah total jumlah LKK "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31233 SIPD 05.01.010 Indeks Reformasi Hukum Indeks reformasi hukum Kementerian Hukum dan HAM Terbuka "indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dalam perumusan dan implementasi regulasi pada pemkot Yk, Laporan hasil evaluasi Kemenhum & KemenHAM dengan range Kategori / Nilai-Angka/Predikat: AA / >90 - 100 / Istimewa; A / >80 - 90 / Sangat Baik; BB / >70 - 80 / Baik; B / >60 - 70 / Cukup Baik; CC / >50 - 60 / Cukup; C / >30-50 / Buruk; D / >0-30 / Sangat Buruk. (sesuai Permenkumham Nomor 17 Tahun 2022)" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31234 SIPD 05.01.010 Indeks Reformasi Hukum Nilai Awal Kementerian Hukum dan HAM Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31235 SIPD 05.01.010 Indeks Reformasi Hukum Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31236 SIPD 05.01.010 Indeks Reformasi Hukum Kompetensi perancang Kementerian Hukum dan HAM Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31237 SIPD 05.01.010 Indeks Reformasi Hukum Kualitas re-regulasi/deregulasi Kementerian Hukum dan HAM Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31238 SIPD 05.01.010 Indeks Reformasi Hukum Penataan database Kementerian Hukum dan HAM Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31239 SIPD 05.01.010 Indeks Reformasi Hukum Nilai Apresiasi Kementerian Hukum dan HAM Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31240 SIPD 05.01.010 Indeks Reformasi Hukum Nilai Akhir Kementerian Hukum dan HAM Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31241 E-WALIDATA "4.01.000026; 4.01.000027" "Produk Hukum Pengaturan yang Disusun; Produk Hukum Penetapan yang Disusun" persentase penyusunan produk hukum daerah yang terlaksana "" Terbuka Mengukur realisasi fasilitasi penyusunan produk hukum 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31242 E-WALIDATA "4.01.000026; 4.01.000027" "Produk Hukum Pengaturan yang Disusun; Produk Hukum Penetapan yang Disusun" Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31243 E-WALIDATA "4.01.000026; 4.01.000027" "Produk Hukum Pengaturan yang Disusun; Produk Hukum Penetapan yang Disusun" Jumlah produk hukum yang diajukan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31244 E-WALIDATA 4.01.000028 Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya persentase produk hukum yang didokumentasikan "" Terbuka Mengukur tingkat pendokumentasian produk hukum 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31245 E-WALIDATA 4.01.000028 Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya Jumlah produk hukum yang didokumentasikan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31246 E-WALIDATA "4.01.000026; 4.01.000027" "Produk Hukum Pengaturan yang Disusun; Produk Hukum Penetapan yang Disusun" Jumlah produk hukum yang ditetapkan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31247 E-WALIDATA 4.01.000029 Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi persentase sosialisasi/ penyuluhan yang dilaksanakan "" Terbuka Mengukur realisasi pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31248 E-WALIDATA 4.01.000029 Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Jumlah sosialisasi/penyuluhan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31249 E-WALIDATA 4.01.000029 Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Jumlah sosialisasi/penyuluhan yang direncanakan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31250 E-WALIDATA 4.01.000030 Masalah Hukum yang Diselesaikan persentase bantuan hukum yang terfasiltasi "" Terbuka Mengukur realisasi fasilitasi bantuan hukum untuk internal Pemerintah Kota Yogyakarta 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31251 E-WALIDATA 4.01.000030 Masalah Hukum yang Diselesaikan Jumlah perkara masuk "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31252 E-WALIDATA 4.01.000030 Masalah Hukum yang Diselesaikan Jumlah perkara yang difasilitasi "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31253 E-WALIDATA 4.01.000031 Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan nilai rencana aksi nasional HAM "" Terbuka Penilaian atas pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM Kota Yk 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31254 E-WALIDATA "4.01.000015; 4.01.000016" "Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi; Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi" Persentase kerja sama daerah yang ditindaklanjuti "" Terbuka proporsi perjanjian kerja sama yang telah diimplementasikan atau ditindaklanjuti dibandingkan dengan total perjanjian kerja sama yang telah disahkan dalam periode waktu tertentu 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31255 E-WALIDATA "4.01.000015; 4.01.000016" "Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi; Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi" Jumlah Perjanjian kerjasama yg ditindaklanjuti "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31256 E-WALIDATA "4.01.000015; 4.01.000016" "Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi; Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi" Jumlah kerjasama "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31257 E-WALIDATA "4.01.000015; 4.01.000016" "Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi; Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi" Jumlah dokumen bahan kebijakan kerja sama daerah sesuai regulasi "" Terbuka Dokumen kajian dan telaah staf yang disusun sebagai bahan kebijakan kerja sama daerah 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31258 E-WALIDATA "4.01.000015; 4.01.000016" "Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi; Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi" Jumlah dokumen dalam rangka fasilitasi kerja sama daerah yang dihasilkan sesuai regulasi "" Terbuka Dokumen kompilasi bukti fasilitasi kerja sama (tangkapan layar proses di layanan Kerja Sama Daerah di JSS, undangan dan notula rapat koordinasi, serta dokumen kerja sama daerah yang disahkan) 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31259 E-WALIDATA 4.01.000144 Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah laporan pelaksanaan kerja sama daerah sesuai SOP "" Terbuka Dokumen laporan pelaksanaan kerja sama daerah 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31260 E-WALIDATA 4.01.000099 Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan "" Terbuka Proporsi Perangkat Daerah yang telah melaksanakan atau menjalankan tugas dan fungsi yang terkait dengan Keistimewaan dalam periode waktu tertentu, dibandingkan dengan total Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait Keistimewaan 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31261 E-WALIDATA 4.01.000099 Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31262 E-WALIDATA 4.01.000099 Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun Total Perangkat Daerah "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31263 E-WALIDATA 4.01.000167 Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Persentase bahan kebijakan budaya pemerintahan yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan budaya pemerintahan yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31264 E-WALIDATA 4.01.000167 Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah bahan kebijakan terkait budaya pemerintahan yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31265 E-WALIDATA 4.01.000167 Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah target bahan kebijakan terkait budaya pemerintahan yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31266 E-WALIDATA 4.01.000099 Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun persentase Kelembagaan perangkat daerah pengampu keistimewaan yang tertata "" Terbuka Mengukur Kelembagaan perangkat daerah pengampu keistimewaan yang tertata 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31267 E-WALIDATA 4.01.000099 Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun Jumlah perangkat daerah yang direviu terkait keistimewaan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31268 E-WALIDATA 4.01.000099 Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun Jumlah total perangkat daerah "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31269 E-WALIDATA 4.01.000005 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah "" Terbuka level atau tahapan perkembangan kapabilitas dan efektivitas suatu Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tingkat kematangan ini diukur berdasarkan serangkaian indikator yang mencerminkan berbagai aspek organisasi, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31270 E-WALIDATA 4.01.000005 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Nilai total kematangan organisasi "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31271 RKP 2025 09.03.0004 Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah OPD "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31272 E-WALIDATA 4.01.000007 Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan Persentase bahan kebijakan tata laksana Pemerintah Daerah yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan tata laksana Pemerintah Daerah yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31273 E-WALIDATA 4.01.000007 Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan Jumlah bahan kebijakan terkait tata laksana yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31274 E-WALIDATA 4.01.000007 Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan Jumlah target bahan kebijakan terkait tata laksana yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31275 E-WALIDATA 4.01.000001 Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Persentase Kelembagaan perangkat daerah yang terkelola "" Terbuka Mengukur kelembagaan yang tepat fungsi, tepat struktur dan tepat ukuran 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31276 E-WALIDATA 4.01.000001 Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Jumlah Kelembagaan perangkat daerah yang terkelola melalui reviu "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31277 E-WALIDATA 4.01.000099 Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun Jumlah total perangkat daerah "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31278 E-WALIDATA 4.01.000003 Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Persentase Analisis Jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerja "" Terbuka Mengukur Analisis Jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerja 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31279 E-WALIDATA 4.01.000003 Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Jumlah Analisis Jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerja melalui reviu "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31280 E-WALIDATA 4.01.000099 Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun Jumlah total perangkat daerah "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31281 E-WALIDATA 4.01.000004 Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Persentase bahan kebijakan reformasi birokrasi yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan reformasi birokrasi yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31282 E-WALIDATA 4.01.000004 Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah bahan kebijakan terkait reformasi birokrasi yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31283 E-WALIDATA 4.01.000004 Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah target bahan kebijakan terkait reformasi birokrasi yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31284 E-WALIDATA 4.01.000005 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Persentase bahan kebijakan sistem akuntabilitas kinerja yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan sistem akuntabilitas kinerja yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31285 E-WALIDATA 4.01.000005 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Jumlah bahan kebijakan terkait sistem akuntabilitas kinerja yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31286 E-WALIDATA 4.01.000005 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Jumlah target bahan kebijakan terkait sistem akuntabilitas kinerja yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31287 E-WALIDATA 4.01.000008 Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pelayanan publik "" Terbuka proporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai tindak lanjut terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan bidang pembangunan, dibandingkan dengan total bahan kebijakan terkait bidang pembangunan yang dihasilkan dalam periode tahun berjalan 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31288 E-WALIDATA 4.01.000008 Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah isu strategis urusan pelayanan publik yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31289 E-WALIDATA 4.01.000008 Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah isu strategis urusan pelayanan publik yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31290 E-WALIDATA 4.01.000008 Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik persentase bahan kebijakan pelayanan publik yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan pelayanan publik yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31291 E-WALIDATA 4.01.000008 Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah bahan kebijakan terkait pelayanan publik yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31292 E-WALIDATA 4.01.000008 Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah target bahan kebijakan terkait pelayanan publik yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31293 E-WALIDATA 4.01.000008 Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik persentase Pelayanan publik yang dipantau "" Terbuka Mengukur pelayanan publik yang dipantau 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31294 E-WALIDATA 4.01.000008 Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah perangkat daerah yang memiliki pelayanan publik langsung kepada masyarakat yang dipatau "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31295 E-WALIDATA 4.01.000008 Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah total perangkat daerah yang mempunyai pelayanan langsung kepada masyarakat "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31296 E-WALIDATA 4.01.000007 Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis administrasi umum "" Terbuka proporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai tindak lanjut terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan bidang pembangunan, dibandingkan dengan total bahan kebijakan terkait bidang pembangunan yang dihasilkan dalam periode tahun berjalan 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31297 E-WALIDATA 4.01.000007 Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan Jumlah isu strategis urusan administrasi umum yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31298 E-WALIDATA 4.01.000007 Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan Jumlah isu strategis urusan administrasi umum yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31299 E-WALIDATA 4.01.000007 Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan persentase bahan kebijakan tatalaksana administrasi umum yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan tatalaksana administrasi umum yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31300 E-WALIDATA 4.01.000007 Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan Jumlah bahan kebijakan terkait administrasi umum yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31301 E-WALIDATA 4.01.000007 Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan Jumlah target bahan kebijakan terkait administrasi umum yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31302 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan "" Terbuka indeks yang mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan umum dan keprotokolan yang disediakan oleh Bagian Umpro. 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31303 E-WALIDATA 4.01.000131 Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan persentase layanan tata usaha administrasi pimpinan dan staf ahli yang terfasilitasi "" Terbuka Mengukur terfasilitasinya layanan tata usaha administrasi pimpinan dan staf ahli. 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31304 E-WALIDATA 4.01.000131 Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan "Jumlah layanan tata usaha administrasi pimpinan dan staf ahli yang difaslitasi " "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31305 E-WALIDATA 4.01.000131 Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan total layanan tata usaha administrasi pimpinan dan staf ahli "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31306 E-WALIDATA 4.01.000131 Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan persentase kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dan sekretariat daerah yang terfasilitasi "" Terbuka Mengukur terfasilitasinya kebutuhan kerumahtanggan pimpinan dan sekretariat daerah. 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31307 E-WALIDATA 4.01.000131 Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dan sekretariat daerah yang difasilitasi "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31308 E-WALIDATA 4.01.000131 Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan total paket kebutuhan kerumahtanggaan pimpinan dan sekretariat daerah "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31309 "" 09.04.002 Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terlaksana "" Terbuka Mengukur terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan. 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31310 "" 09.04.002 Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik Jumlah kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31311 "" 09.04.002 Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik total jumlah kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31312 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai AKIP Setda "" Terbuka "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)""" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31313 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B LHE SAKIP dari Inspektorat "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31314 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B 1. Perencanaan kinerja "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31315 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B 2. Pengukuran kinerja "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31316 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B 3. Pelaporan kinerja "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31317 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31318 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Setda "" Terbuka "Menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31319 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; LHE SPIP dari Inspektorat "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31320 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; 1. Penetapan tujuan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31321 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; 2. Struktur & proses "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31322 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; 3. Pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31323 Indikator SIPD 09.06.020 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai maturitas SPIP Setda "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31324 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Setda "" Terbuka "Indeks yang mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan di lingkup Sekretariat Daerah dengan predikat: Sangat baik (88,31 - 100) Baik (76,61 - 88,30) Kurang baik (65,00 - 76,60) Tidak baik (25,00 - 64,99)" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31325 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " IKM Kesra "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31326 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " IKM Tapem "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31327 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " IKM hukum "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31328 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " IKM PKD "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31329 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " IKM Adpem "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31330 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " IKM BPBJ "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31331 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " IKM Bagor "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31332 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " IKM Umpro "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31333 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " IKM Admkeu "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31334 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah "" Terbuka Mengukur ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31335 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Dokumen PEP yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31336 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional DOkumen PEP yang seharusnya disusun tepat waktu "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31337 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sektoral Sekretariat Daerah "" Terbuka Mengukur ketersediaan dokumen statistik sektoral 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31338 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 31339 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 31340 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai penguatan keuangan dan aset Setda "" Terbuka """Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk""" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31341 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai IP ASN Setda "" Terbuka ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31342 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum Setda "" Terbuka menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31343 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SiRUP Setda "" Terbuka mengukur jumlah paket pengadaan yang seharusnya diumumkan melalui aplikasi SiRUP pada periode tertentu 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas 100.0 - 31344 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Setda yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas 27049137304.0 - 31345 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Setda "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas 27049137304.0 - 31346 E-WALIDATA "4.01.000146; 4.01.000147" "Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil" Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif "" Terbuka proporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai upaya penyelesaian terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan perekonomian, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), dan ekonomi kreatif, dibandingkan dengan total bahan kebijakan yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31347 E-WALIDATA "4.01.000146; 4.01.000147" "Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil" Jumlah isu strategis bidang perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31348 E-WALIDATA "4.01.000146; 4.01.000147" "Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil" Jumlah isu strategis bidang perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan data internal di Bag PKD "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31349 E-WALIDATA "4.01.000146; 4.01.000147" "Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil" Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kebijakan BUMD dan BLUD "" Terbuka proporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai respons terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan kebijakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dibandingkan dengan total bahan kebijakan yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31350 E-WALIDATA "4.01.000146; 4.01.000147" "Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil" Jumlah isu strategis BUMD dan BLUD yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31351 E-WALIDATA 4.01.000145 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah isu strategis BUMD dan BLUD yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31352 E-WALIDATA 4.01.000145 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) "" Terbuka proporsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dinilai memiliki kinerja baik berdasarkan laporan keuangan, operasional, dan/atau laporan kinerja lainnya, dibandingkan dengan total BUMD dan BLUD yang ada dalam periode waktu tertentu. 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31353 E-WALIDATA 4.01.000145 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Laporan BUMD kategori baik "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31354 E-WALIDATA 4.01.000145 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Laporan BLUD kategori baik "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31355 E-WALIDATA 4.01.000145 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Total BUMD "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31356 E-WALIDATA 4.01.000145 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Total BLUD "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31357 E-WALIDATA 4.01.000146 Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah bahan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang diambil dari dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja pengendalian inflasi daerah 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31358 E-WALIDATA 4.01.000146 Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah bahan kebijakan percepatan akses keuangan daerah yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah yang diambil dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Percepatan Akses Keuangan Daerah 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31359 E-WALIDATA 4.01.000146 Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah bahan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang diambil dari Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31360 E-WALIDATA 4.01.000136 Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah bahan kebijakan kepariwisataan yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan kepariwisataan yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31361 E-WALIDATA 4.01.000147 Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah bahan kebijakan pembiayaan keuangan usaha mikro yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan pembiayaan keuangan usaha mikro yang diambil dari Dokumen laporan realisasi penyaluran KUR 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31362 E-WALIDATA "4.01.000146; 4.01.000147" "Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil" Jumlah bahan kebijakan pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang diambil dari dokumen bahan kebijakan pengendalian perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31363 E-WALIDATA "4.01.000146; 4.01.000147" "Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil" Jumlah bahan kebijakan BUMD yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan BUMD yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31364 E-WALIDATA "4.01.000146; 4.01.000147" "Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil" Jumlah bahan kebijakan BLUD yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan BLUD yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31365 E-WALIDATA "4.01.000146; 4.01.000147" "Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil" Jumlah BUMD yang dilakukan pembinaan "" Terbuka Mengukur realisasi pelaksanaan pembinaan terhadap BUMD 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31366 E-WALIDATA 4.01.000145 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Persentase BLUD yang dilakukan pembinaan "" Terbuka Mengukur realisasi pelaksanaan pembinaan terhadap BLUD 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31367 E-WALIDATA 4.01.000145 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah BLUD yang dilakukan pembinaan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31368 E-WALIDATA 4.01.000145 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD total BLUD "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31369 E-WALIDATA 4.01.000152 Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan "" Terbuka proporsi kegiatan pembangunan yang diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dibandingkan dengan total kegiatan pembangunan yang direncanakan dalam periode waktu tertentu 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31370 E-WALIDATA 4.01.000152 Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan SIM Pelaporan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31371 E-WALIDATA 4.01.000150 Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan "" Terbuka proporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai tindak lanjut terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan bidang pembangunan, dibandingkan dengan total bahan kebijakan terkait bidang pembangunan yang dihasilkan dalam periode tahun berjalan 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31372 E-WALIDATA 4.01.000150 Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah isu strategis bidang pembangunan yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31373 E-WALIDATA 4.01.000150 Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah isu strategis bidang pembangunan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31374 E-WALIDATA 4.01.000150 Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Persentase bahan kebijakan isu strategis yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan isu strategis yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31375 E-WALIDATA 4.01.000150 Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah bahan kebijakan terkait isu strategis yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31376 E-WALIDATA 4.01.000150 Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Target bahan kebijakan terkait isu strategis yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31377 E-WALIDATA 4.01.000150 Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Persentase bahan kebijakan pelaksanaan pembangunan yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan pelaksanaan pembangunan yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31378 E-WALIDATA 4.01.000150 Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah bahan kebijakan terkait pelaksanaan pembangunan yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31379 E-WALIDATA 4.01.000150 Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Target bahan kebijakan terkait pelaksanaan pembangunan yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31380 E-WALIDATA 4.01.000150 Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Persentase bahan kebijakan pembangunan infrastruktur yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan pembangunan infrastruktur yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31381 E-WALIDATA 4.01.000150 Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah bahan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31382 E-WALIDATA 4.01.000150 Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Target bahan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31383 E-WALIDATA 4.01.000151 Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan yang terlaksana "" Terbuka Mengukur realisasi pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31384 E-WALIDATA 4.01.000151 Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah pengendalian pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31385 E-WALIDATA 4.01.000151 Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah pengendalian pelaksanaan pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31386 E-WALIDATA 4.01.000152 Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Persentase evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terlaksana "" Terbuka Mengukur realisasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31387 E-WALIDATA 4.01.000152 Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31388 E-WALIDATA 4.01.000152 Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31389 E-WALIDATA 4.01.000153 Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indeks tata kelola pengadaan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31390 Indikator RPJMN 2025-2029; Indikator RKP 2026; Indikator SDGs 09.02.078 Tingkat Penerapan Tata Kelola Pengadaan Indikator pemanfaatan sistem pengadaan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31391 Indikator RPJMN 2025-2029; Indikator RKP 2026; Indikator SDGs 09.02.078 Tingkat Penerapan Tata Kelola Pengadaan Indikator kualifikasi & kompetensi SDM PBJ "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31392 Indikator RPJMN 2025-2029; Indikator RKP 2026; Indikator SDGs 09.02.078 Tingkat Penerapan Tata Kelola Pengadaan Indikator tingkat kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa) "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31393 Indikator RPJMN 2025-2029; Indikator RKP 2026; Indikator SDGs 09.02.078 Tingkat Penerapan Tata Kelola Pengadaan Total nilai "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31394 Indikator SDGs; Indikator SIPD 07.05.020 Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Persentase bahan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang disusun "" Terbuka Mengukur realisasi bahan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang disusun 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31395 Indikator SDGs; Indikator SIPD 07.05.020 Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jumlah bahan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31396 Indikator SDGs; Indikator SIPD 07.05.020 Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Target bahan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang disusun "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31397 Indikator SDGs; Indikator SIPD 07.05.020 Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Persentase pembinaan pengadaan barang dan jasa yang terlaksana "" Terbuka Mengukur realisasi pelaksanaan pembinaan pengadaan barang dan jasa 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31398 Indikator SDGs; Indikator SIPD 07.05.020 Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jumlah pembinaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dibagi jumlah pembinaan pengadaan barang dan jasa yang direncanakan dikali 100 persen "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31399 Indikator SDGs; Indikator SIPD 07.05.020 Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jumlah pembinaan pengadaan barang dan jasa yang direncanakan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31400 Indikator SDGs; Indikator SIPD 07.05.020 Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Persentase pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa "" Terbuka Mengukur realisasi pelaksanaan pengadaan tender 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31401 Indikator SDGs; Indikator SIPD 07.05.020 Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jumlah tender yang dilaksanakan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31402 Indikator SDGs; Indikator SIPD 07.05.020 Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jumlah tender yang direncanakan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31403 Indikator SDGs; Indikator SIPD 07.05.020 Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Persentase monitoring sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang terlaksana "" Terbuka Mengukur realisasi pelaksanaan monev SPSE 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31404 Indikator SDGs; Indikator SIPD 07.05.020 Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jumlah monitoring sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dilaksanakan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31405 Indikator SDGs; Indikator SIPD 07.05.020 Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jumlah monitoring sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang direncanakan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31406 Indikator SIPD 03.03.042.002 Rasio konektivitas kabupaten/kota Rasio konektivitas kabupaten/kota "" Terbatas Rasio konektivitas kabupaten/kota adalah indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat keterhubungan suatu wilayah dengan wilayah lain, baik secara internal (intra-kabupaten/kota) maupun eksternal (antar-kabupaten/kota dan provinsi). Indikator ini mencerminkan seberapa jauh infrastruktur transportasi, jaringan jalan, moda angkutan, maupun fasilitas pendukung lainnya mampu menghubungkan pusat-pusat kegiatan masyarakat, ekonomi, dan pelayanan publik di dalam maupun di luar wilayah administratif tersebut. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31407 Indikator SIPD 03.03.042.002 Rasio konektivitas kabupaten/kota Kinerja lalu lintas kabupaten/kota "" Terbatas Kinerja lalu lintas kabupaten/kota adalah ukuran tingkat pelayanan dan efisiensi sistem transportasi jalan dalam suatu wilayah administrasi kabupaten atau kota, yang mencerminkan kemampuan jaringan jalan dan fasilitas transportasi untuk mengakomodasi pergerakan kendaraan dan orang secara aman, lancar, nyaman, serta sesuai dengan kapasitas yang tersedia. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31408 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi perkotaan "" Terbatas Indeks yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, yang meliputi: (1) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, (2) Manajemen Lalu Lintas dan APILL, (3) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, (4) Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir, (5) Penerbitan Surat Izin Juru Parkir & Pengelola TKP, serta (6) Pelayanan Taman Keselamatan Lalu Lintas. Survei ini dilakukan dengan berpedoman pada Permen PAN-RB No. 14 Tahun 2017 dan Perwal Kota Yogyakarta No. 63 Tahun 2017 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31409 SIPD 03.03.045 Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dengan Akreditasi Minimal B Rata-rata kecepatan kendaraan "" Terbatas Ukuran yang menunjukkan tingkat kelancaran lalu lintas di kawasan perkotaan berdasarkan rata-rata kecepatan kendaraan bermotor pada seluruh ruas jalan di Kota Yogyakarta. Data diperoleh dari hasil pemantauan kecepatan kendaraan yang didapatkan dari survey updating kinerja lalu lintas secara periodik tahunan. Semakin tinggi rata-rata kecepatan (dalam batas aman), semakin menunjukkan kondisi lalu lintas yang lancar. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31410 SIPD 03.03.045 Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dengan Akreditasi Minimal B Jumlah daerah rawan kecelakaan "" Terbatas Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) adalah indikator yang menunjukkan jumlah lokasi di Kota Yogyakarta yang memiliki tingkat risiko kecelakaan lalu lintas tinggi. Penilaian dilakukan melalui kajian teknis oleh Dinas Perhubungan berdasarkan data kecelakaan, observasi lapangan, dan evaluasi kondisi infrastruktur. Dari kajian tersebut, ditetapkan 10 lokasi dengan skor risiko tertinggi sebagai prioritas intervensi. Lokasi ini menjadi sasaran penanganan melalui pemasangan rambu, perbaikan infrastruktur lalu lintas, dan sosialisasi keselamatan. Indikator ini digunakan untuk mendukung peningkatan keselamatan dan lalu lintas, serta sebagai dasar perencanaan kebijakan transportasi yang lebih responsif terhadap risiko kecelakaan. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31411 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan "" Terbatas Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Perhubungan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Penilaian ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai bagian dari evaluasi internal terhadap aspek kelembagaan, tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas, pengawasan, serta pelayanan publik. Nilai penilaian mencerminkan tingkat kematangan tata kelola organisasi dan kemampuannya dalam beradaptasi terhadap perubahan dan tuntutan pelayanan publik. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31412 RPJMN 2025-2030; RKP 2026 03.01.054 Panjang Infrastruktur Jalan Perkotaan yang dibangun Kinerja ruas jalan perkotaan (VC ratio) "" Terbatas Kinerja ruas jalan perkotaan diukur dengan menggunakan indikator V/C Ratio, yaitu perbandingan antara volume lalu lintas (V) dengan kapasitas maksimum jalan (C) pada waktu tertentu. Nilai V/C Ratio digunakan untuk menilai tingkat kelancaran lalu lintas, di mana semakin rendah nilainya, maka semakin lancar arus lalu lintas. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31413 E-WALIDATA 2.15.000130 Data pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan Persentase persimpangan yang menggunakan sistem area traffic control system (ATCS) "" Terbatas Persentase persimpangan yang telah dilengkapi dengan sistem ATCS, yaitu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi yang memungkinkan pengaturan sinyal lalu lintas secara adaptif dan terpusat. Indikator ini menggambarkan tingkat pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan lalu lintas pada simpang-simpang jalan. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31414 E-WALIDATA 2.15.000130 Data pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan Jumlah ATCS yang terpasang "" Terbatas Jumlah ATCS (Area Traffic Control System) yang terpasang adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan banyaknya perangkat sistem pengendali lalu lintas berbasis teknologi yang telah diimplementasikan dan berfungsi pada titik-titik persimpangan jalan dalam suatu wilayah. ATCS merupakan sistem manajemen lalu lintas modern yang mengatur pengendalian sinyal lampu lalu lintas secara terkoordinasi dengan tujuan meningkatkan kelancaran arus kendaraan, mengurangi tundaan, meminimalisasi kemacetan, serta mendukung keselamatan lalu lintas. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31415 E-WALIDATA 2.15.000130 Data pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan Jumlah Keseluruhan simpang "" Terbatas Jumlah keseluruhan simpang adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total titik pertemuan atau persilangan antar-ruas jalan yang terdapat dalam suatu wilayah administrasi kabupaten/kota, baik simpang bersinyal maupun tidak bersinyal. Simpang (intersection) dalam konteks transportasi didefinisikan sebagai titik pertemuan dari dua ruas jalan atau lebih yang berfungsi sebagai penghubung jaringan lalu lintas dan menjadi titik pengaturan pergerakan kendaraan maupun pejalan kaki. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31416 E-WALIDATA 2.15.000142 Data Perlengkapan Jalan Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik "" Terbatas Persentase fasilitas perlengkapan jalan (seperti rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, dan alat pengaman jalan) yang berada dalam kondisi baik, yaitu berfungsi sebagaimana mestinya dan memenuhi standar teknis serta keselamatan. Indikator ini mencerminkan efektivitas pemeliharaan dan penyediaan perlengkapan jalan dalam mendukung keselamatan lalu lintas. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31417 E-WALIDATA 2.15.000142 Data Perlengkapan Jalan Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara "" Terbatas Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan banyaknya sarana penunjang keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas yang telah mendapatkan pemeliharaan rutin maupun perbaikan sehingga tetap berfungsi sesuai standar teknis. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31418 E-WALIDATA 2.15.000142 Data Perlengkapan Jalan Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang ada "" Terbatas Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang ada adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total keseluruhan sarana penunjang lalu lintas yang terpasang dan tersedia di suatu wilayah administrasi kabupaten/kota, baik dalam kondisi berfungsi maupun tidak berfungsi. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31419 E-WALIDATA 2.15.000246 Data indentifikasi masalah lalu lintas Persentase pelayanan rekomendasi sesuai SOP "" Terbatas Persentase permohonan rekomendasi analisis dampak lalu lintas yang diproses dan dilayani sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam SOP. Indikator ini mengukur kualitas dan konsistensi pelayanan teknis analisis dampak lalu lintas dalam mendukung pengelolaan lalu lintas. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31420 E-WALIDATA 2.15.000246 Data indentifikasi masalah lalu lintas Jumlah Permohonan sesuai SOP "" Terbatas Jumlah permohonan sesuai SOP (Standard Operating Procedure) adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total permohonan layanan publik yang diajukan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan dan telah diproses sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku pada suatu instansi pemerintah atau lembaga pelayanan publik. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31421 E-WALIDATA 2.15.000246 Data indentifikasi masalah lalu lintas Jumlah Permohonan yang masuk "" Terbatas Jumlah permohonan yang masuk adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total keseluruhan permintaan layanan publik yang diajukan oleh masyarakat, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan kepada suatu instansi pemerintah atau lembaga pelayanan publik dalam periode waktu tertentu, tanpa mempertimbangkan status penyelesaian permohonan tersebut. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31422 E-WALIDATA "2.15.000191; 2.15.000192" "Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan; Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara" Persentase ketersediaan infrastruktur angkutan umum "" Terbatas Persentase ketersediaan infrastruktur angkutan umum adalah ukuran yang menunjukkan proporsi sarana dan prasarana angkutan umum yang berada dalam kondisi baik dibandingkan dengan total infrastruktur yang tersedia. Sarana dan prasarana ini mencakup halte, terminal, rambu angkutan umum, tempat parkir khusus angkutan, dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung aksesibilitas dan kenyamanan pengguna transportasi umum. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31423 E-WALIDATA "2.15.000193; 2.15.000194" "Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara" Persentase Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum (TPKPU) yang terpelihara "" Terbatas Persentase Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum (TPKPU) yang terpelihara adalah indikator kinerja pelayanan transportasi yang menunjukkan perbandingan antara jumlah TPKPU yang berada dalam kondisi baik karena mendapatkan pemeliharaan rutin dengan jumlah keseluruhan TPKPU yang ada di suatu wilayah, dinyatakan dalam bentuk persentase. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31424 E-WALIDATA 2.15.000409 Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji Persentase Kendaraan Tidak Bermotor (KTB) berkondisi baik "" Terbatas "Persentase Kendaraan Tidak Bermotor (KTB) berkondisi baik adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kendaraan tidak bermotor yang masih layak pakai dan berfungsi optimal dengan jumlah keseluruhan kendaraan tidak bermotor yang terdaftar atau tercatat di suatu wilayah, dinyatakan dalam bentuk persentase. Kendaraan tidak bermotor (KTB) mencakup sarana transportasi yang digerakkan oleh tenaga manusia atau tenaga hewan, antara lain: sepeda, becak, gerobak, andong/delman, serta moda tradisional lainnya sebagaimana diatur dalam regulasi lalu lintas dan angkutan jalan." 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31425 E-WALIDATA "2.15.000193; 2.15.000194" "Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara" Persentase tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum yang terpelihara dengan baik "" Terbatas Persentase ini mengukur seberapa besar bagian dari total TPKPU yang tersedia dalam kondisi terpelihara dengan baik, yaitu memenuhi kriteria kebersihan, kenyamanan, kelengkapan fasilitas dasar, keamanan, dan kejelasan informasi. TPKPU meliputi halte, terminal kecil, atau rambu titik pemberhentian lainnya yang digunakan angkutan umum untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31426 E-WALIDATA "2.15.000193; 2.15.000194" "Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara" Jumlah TPKPU yang terpelihara "" Terbatas Jumlah Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum (TPKPU) yang terpelihara adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total unit fasilitas pemberhentian resmi angkutan umum (seperti halte, shelter, atau titik naik-turun penumpang) yang mendapatkan pemeliharaan rutin dan masih berfungsi dengan baik sesuai standar teknis dan pelayanan minimum. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31427 E-WALIDATA "2.15.000193; 2.15.000194" "Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara" Jumlah TPKPU yang ada "" Terbatas Jumlah Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum (TPKPU) yang ada adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total keseluruhan fasilitas pemberhentian resmi angkutan umum yang tersedia di suatu wilayah administrasi kabupaten/kota, baik dalam kondisi berfungsi optimal maupun memerlukan perbaikan/pemeliharaan. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31428 E-WALIDATA 2.15.000409 Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji Persentase penyelenggaraan angkutan umum kendaraan tidak bermotor "" Terbatas Indikator ini mengukur tingkat pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan terhadap moda transportasi tidak bermotor (seperti becak kayuh dan andong) dibandingkan dengan jumlah rencana kegiatan yang telah disusun. Pembinaan ini dapat berupa pelatihan, pemberian fasilitas, pengaturan operasional, atau sosialisasi kebijakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas, kualitas pelayanan, dan keberlanjutan moda transportasi tidak bermotor yang ramah lingkungan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31429 E-WALIDATA 2.15.000409 Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji Jumlah pembinaan yang terlaksana "" Terbatas Jumlah pembinaan yang terlaksana adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total kegiatan pembinaan yang berhasil dilaksanakan oleh instansi pemerintah, lembaga, atau organisasi sesuai dengan program kerja dan rencana yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31430 E-WALIDATA 2.15.000409 Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji Jumlah yang direncanakan "" Terbatas Jumlah yang direncanakan adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total kegiatan, program, proyek, atau target tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen perencanaan resmi suatu instansi/organisasi untuk dilaksanakan dalam periode tertentu. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31431 E-WALIDATA 2.15.000077 Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan Persentase pendukung penyelenggaran perparkiran yang terkelola secara resmi dan memenuhi standart "" Terbatas Indikator ini mengukur tingkat keterkelolaan dan kelayakan sistem pendukung perparkiran, yang meliputi: a) Sarana dan prasarana perparkiran (seperti rambu parkir, marka, tempat parkir resmi, sistem pembayaran, dan fasilitas keselamatan) dalam kondisi baik sesuai standar teknis; b) Juru parkir yang bekerja sesuai ketentuan, memiliki identitas resmi, memahami SOP, dan tertib dalam melaksanakan tugas. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31432 E-WALIDATA 2.15.000077 Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan Persentase sarana prasarana perparkiran yang berkondisi baik "" Terbatas Persentase sarana dan prasarana perparkiran yang berkondisi baik adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana perparkiran yang masih layak, aman, serta berfungsi optimal dengan jumlah keseluruhan sarana dan prasarana perparkiran yang tersedia di suatu wilayah, dinyatakan dalam bentuk persentase. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31433 E-WALIDATA 2.15.000077 Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan Persentase juru parkir yang tertib "" Terbatas Persentase juru parkir yang tertib adalah indikator kinerja pelayanan perparkiran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah juru parkir (jukir) yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, aturan, dan standar operasional prosedur (SOP) dengan jumlah keseluruhan juru parkir yang terdaftar atau beroperasi di suatu wilayah, dinyatakan dalam bentuk persentase. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31434 E-WALIDATA 2.15.000077 Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan Persentase sarana prasarana perparkiran yang berkondisi baik "" Terbatas Persentase sarana dan prasarana perparkiran yang berkondisi baik adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana perparkiran yang masih layak, aman, serta berfungsi optimal dengan jumlah keseluruhan sarana dan prasarana perparkiran yang tersedia di suatu wilayah, dinyatakan dalam bentuk persentase. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31435 E-WALIDATA 2.15.000077 Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan Jumlah sarpras parkir yang berkondisi baik "" Terbatas Jumlah sarana dan prasarana (sarpras) parkir yang berkondisi baik adalah indikator kuantitatif yang menggambarkan total unit fasilitas parkir, baik berupa sarana maupun prasarana, yang masih berfungsi optimal, aman, nyaman, dan memenuhi standar teknis pelayanan perparkiran di suatu wilayah. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31436 E-WALIDATA 2.15.000077 Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan Jumlah sarpras parkir yang terpasang "" Terbatas Jumlah sarana dan prasarana (sarpras) parkir yang terpasang adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total unit sarana maupun prasarana perparkiran yang telah dibangun atau dipasang secara resmi di suatu wilayah, tanpa mempertimbangkan kondisi atau tingkat fungsionalitasnya. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31437 E-WALIDATA 2.15.000077 Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan Persentase juru parkir yang tertib "" Terbatas Persentase juru parkir yang tertib adalah indikator kinerja pelayanan perparkiran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah juru parkir (jukir) yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, aturan, dan standar operasional prosedur (SOP) dengan jumlah keseluruhan juru parkir yang terdaftar atau beroperasi di suatu wilayah, dinyatakan dalam bentuk persentase. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31438 E-WALIDATA 2.15.000077 Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan Jumlah jukir resmi yang tertib "" Terbatas Jumlah juru parkir resmi yang tertib adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total juru parkir yang memiliki izin atau penugasan resmi dari pemerintah daerah/instansi berwenang dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, peraturan, serta standar operasional perparkiran yang berlaku. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31439 E-WALIDATA 2.15.000077 Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan Jumlah jukir yang resmi "" Terbatas Jumlah juru parkir yang resmi adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total tenaga kerja parkir yang memiliki legalitas atau pengesahan dari pemerintah daerah atau instansi yang berwenang untuk mengelola parkir di suatu lokasi tertentu. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31440 E-WALIDATA 2.15.000409 Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji Persentase kendaraan laik jalan "" Terbatas Rasio rata-rata antara (1) kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji, dan (2) angkutan umum kendaraan tidak bermotor yang dalam kondisi baik 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31441 E-WALIDATA 2.15.000409 Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji "" Terbatas Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji adalah indikator kuantitatif yang menggambarkan proporsi jumlah kendaraan bermotor yang diwajibkan menjalani uji berkala (uji KIR) dan berhasil memenuhi seluruh persyaratan teknis maupun laik jalan, dibandingkan dengan total kendaraan bermotor wajib uji pada periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31442 E-WALIDATA 2.15.000409 Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji Persentase angkutan umum kendaraan tidak bermotor berkondisi baik. "" Terbatas Persentase angkutan umum kendaraan tidak bermotor berkondisi baik adalah indikator kuantitatif yang menggambarkan perbandingan antara jumlah angkutan umum tidak bermotor yang masih berfungsi dengan baik sesuai kriteria teknis dan laik operasi dengan jumlah total angkutan umum tidak bermotor yang ada dalam suatu wilayah tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31443 E-WALIDATA 2.15.000409 Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji "" Terbatas Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji adalah indikator kuantitatif yang menggambarkan proporsi jumlah kendaraan bermotor yang diwajibkan menjalani uji berkala (uji KIR) dan berhasil memenuhi seluruh persyaratan teknis maupun laik jalan, dibandingkan dengan total kendaraan bermotor wajib uji pada periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31444 E-WALIDATA 2.15.000409 Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji Jumlah kendaraan yang lulus uji "" Terbatas Jumlah kendaraan yang lulus uji adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total kendaraan bermotor yang telah menjalani uji berkala (uji KIR) dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan teknis serta laik jalan sesuai standar yang berlaku pada periode tertentu. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31445 E-WALIDATA 2.15.000409 Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji Jumlah kendaraan yang diuji "" Terbatas Jumlah kendaraan yang diuji adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total kendaraan bermotor yang telah mengikuti proses uji berkala (uji KIR) pada periode tertentu, baik yang hasilnya dinyatakan lulus maupun tidak lulus. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31446 E-WALIDATA 2.15.000321 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Persentase Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Surat Ijin Operasional Kendaraan "" Terbatas Indikator ini mengukur digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas administrasi pemerintah daerah dalam proses legalisasi dan pengendalian operasional kendaraan tidak bermotor 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31447 E-WALIDATA 2.15.000321 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Tidak Bermotor (KTB) yang memiliki TNKTB "" Terbatas Jumlah Kendaraan Tidak Bermotor (KTB) yang memiliki TNKTB adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total unit kendaraan tidak bermotor yang telah diberikan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) oleh pemerintah daerah atau instansi berwenang dalam periode tertentu. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31448 E-WALIDATA 2.15.000321 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) yang terbit "" Terbatas Jumlah Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) yang terbit adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total tanda nomor resmi yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah atau instansi berwenang bagi kendaraan tidak bermotor dalam periode tertentu. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31449 E-WALIDATA 2.15.000257 Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor Persentase kepatuhan lalu lintas "" Terbatas Rasio kendaraan yang dinyatakan tertib terhadap jumlah total kendaraan yang diperiksa dalam operasi penegakan hukum lalu lintas 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31450 E-WALIDATA 2.15.000257 Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor Jumlah kendaraan yang tertib "" Terbatas Jumlah kendaraan yang tertib adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total kendaraan bermotor yang beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan lalu lintas, serta standar teknis yang berlaku dalam suatu wilayah dan periode tertentu. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31451 E-WALIDATA 2.15.000257 Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor Jumlah kendaraan yang terperiksa "" Terbatas Jumlah kendaraan yang terperiksa adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total kendaraan bermotor maupun tidak bermotor yang telah melalui proses pemeriksaan resmi oleh otoritas berwenang dalam suatu periode tertentu. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kondisi administratif, teknis, dan operasional kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31452 E-WALIDATA 2.15.000257 Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor Persentase pelaksanaan operasi penegakan hukum terhadap ruas jalan yang efektif "" Terbatas Indikator ini mengukur Jumlah gakkum yang dilaksanakan dibagi jumlah gakkum yang direncanakan. gakkum ialah operasi gabungan yang dilaksanakan antara dinas perhubungan dengan instansi terkait 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31453 E-WALIDATA 2.15.000257 Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor Penegakan hukum (Gakum) yang terlaksana "" Terbatas Penegakan hukum (Gakum) yang terlaksana adalah indikator kinerja yang menggambarkan jumlah, jenis, atau intensitas tindakan hukum yang benar-benar telah dilakukan oleh aparat berwenang terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam suatu periode tertentu. Indikator ini menekankan pada aspek implementasi nyata, bukan hanya perencanaan atau potensi penindakan. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31454 E-WALIDATA 2.15.000257 Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor Gakum yang direncanakan "" Terbatas Penegakan hukum (Gakum) yang direncanakan adalah indikator kinerja yang menggambarkan jumlah, bentuk, dan jenis kegiatan penegakan hukum yang telah disusun, dijadwalkan, serta ditetapkan oleh aparat atau instansi berwenang untuk dilaksanakan dalam periode tertentu, baik dalam dokumen rencana kerja tahunan, program pengawasan, maupun agenda penindakan. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31455 E-WALIDATA 2.15.000116 Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat Persentase masyarakat yang menerima pendidikan berlalu lintas "" Terbatas Indikator ini mengukur Jumlah orang yang datang dibagi jumlah orang yang diundang. dimana kelompok masyarakat tertentu yang telah mengikuti kegiatan edukasi atau sosialisasi mengenai tata cara berlalu lintas yang baik dan benar 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31456 E-WALIDATA 2.15.000116 Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat Jumlah orang yang datang "" Terbatas Jumlah orang yang datang adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total individu yang hadir atau memasuki suatu lokasi, acara, fasilitas, atau layanan dalam periode tertentu. Indikator ini mencerminkan tingkat partisipasi, kunjungan, atau keterlibatan masyarakat terhadap suatu kegiatan atau unit pelayanan. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31457 E-WALIDATA 2.15.000116 Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat Jumlah orang yang diundang "" Terbatas Jumlah orang yang diundang adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan total individu yang secara resmi ditetapkan sebagai penerima undangan untuk menghadiri suatu kegiatan, acara, atau pertemuan pada periode tertentu. Indikator ini mencerminkan target partisipasi yang telah direncanakan oleh penyelenggara kegiatan. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31458 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B "Nilai SAKIP Dinas Perhubungan " "" Terbuka "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31459 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Dinas Perhubungan "" Terbuka "menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50 (Peraturan BPKP No 5 tahun 2021)" 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31460 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Dinas Perhubungan "" Terbuka Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan adalah indikator kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan dalam periode tertentu, berdasarkan hasil pengukuran yang terstandar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31461 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan "" Terbuka "Mengukur kualitas penyusunan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31462 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun tepat waktu "" Terbuka Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu adalah indikator kinerja kuantitatif yang menunjukkan total dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang berhasil disusun, disahkan, serta disampaikan sesuai dengan jadwal atau batas waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal organisasi. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31463 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang wajib disusun "" Terbuka Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan yang Wajib Disusun adalah indikator kinerja kuantitatif yang menunjukkan total dokumen resmi di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang secara normatif harus disusun oleh organisasi/instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, maupun ketentuan administratif yang berlaku. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31464 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Perhubungan "" Terbuka "Mengukur kualitas penilaian pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31465 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan "" Terbuka "" 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31466 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Penilaian pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Perhubungan "" Terbuka Rasio penilaian pengawasan arsip administrasi umum Dinas Perhubungan 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31467 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Perhubungan "" Terbuka "Mengukur kualitas penilaian pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31468 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional "Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Perhubungan " "" Terbuka "" 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31469 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Dinas Perhubungan yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31470 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Dinas Perhubungan "" Terbuka "" 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31471 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Perhubungan "" Terbuka Perhitungan mandiri yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terhadap ketersediaan data statistik sektoral 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 31472 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 31473 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 31474 42 42 42 Tingkat keamanan informasi pemerintah "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas 42 - 31475 SIPD 09.03.059 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31476 SIPD 09.03.054 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31477 SIPD 09.03.056.002 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupten/kota Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31478 SIPD 09.03.058 Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31479 SIPD 09.03.057 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31480 RPJMN 2025-2029 09.06.050 Indeks Pemerintah Digital Persentase tatakelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital "" Terbuka Pengukuran capaian dari tata kelola keterbukaan informasi publik, Nilai SPBE, Nilai IPS, Indeks KAMI 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31481 RPJMN 2025-2029 09.03.005 Indeks Keterbukaan Informasi Publik; Tingkat capaian keterbukaan informasi publik Kementerian Komunikasi dan Digital Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31482 RPJPN 2025-2045, RPJMD 2025-2029, RKP 2026 09.06.010 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tingkat capaian Nilai SPBE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31483 RPJPN 2025-2045, RPJMD 2025-2029, RKP 2026 09.03.007 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Tingkat capaian Nilai IPS BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka "" 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Prioritas - - 31484 SIPD 05.02.050 Indeks Keamanan Informasi Tingkat capaian Indeks KAMI Kementerian Komunikasi dan Digital Terbuka "" 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Prioritas - - 31485 RPJMN 2025-2029 09.03.005 Indeks Keterbukaan Informasi Publik; Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital Terbuka "Nilai yang diperoleh dalam rangka mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Daerah DIY, a) Kategori Informatif, dengan nilai 90 -100 b) Kategori Menuju Informatif, dengan nilai 80-89,9 c) Kategori Cukup Informatif, dengan nilai 60-79,9 d) Kategori Kurang Informatif, dengan nilai 40-59,9 e) Kategori Tidak Informatif, dengan nilai <39,9" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31486 RPJPN 2025-2045,RPJMN 2025-2029 09.06.010 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks SPBE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Terbuka Nilai Pemenuhan Aspek Penyelengaraan SPBE, rentang nilai 1-5 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31487 RPJPN 2025-2045, RPJMD 2025-2029, RKP 2026 09.03.007 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh BPS Pusat, rentang nilai 1-5 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Prioritas - - 31488 SIPD 05.02.050 Indeks Keamanan Informasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Kementerian Komunikasi dan Digital Terbuka Nilai Indeks KAMI berdasarkan hasil verifikasi Badan Siber dan Sandi Negara, rentang nilai maksimal 918 dari BSSN (versi 5) 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Prioritas - - 31489 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk""" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 31490 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai persepsi publik terhadap kinerja Pemkot Yogyakarta "" Terbuka Pengukuran Persepsi Publik terhadpa kinerja Pemkot melalui kegiatan survey persepsi publik 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas 34.71 - 31491 E-WALIDATA 2.16.000117 Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta "" Terbuka Analisis pemberitaan positif/netral Pemkot Yogyakarta di media cetak 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas 34.71 - 31492 E-WALIDATA 2.16.000117 Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau Jumlah pemberitaan positif dan netral terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta (analisis media cetak) "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas 34.71 - 31493 E-WALIDATA 2.16.000117 Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau Jumlah keseluruhan pemberitaan media cetak terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas 34.71 - 31494 E-WALIDATA "2.16.000124; 2.16.000125; 2.16.000126; 2.16.000127; 2.16.000128; 2.16.000129" "Konten Foto; Konten Teks; Konten Grafis; Konten Audio Video; Konten Audio; Konten digital yang menggunakan bahasa setempat" Persentase produksi konten yang dipublikasi melalui media cetak dan digital "" Terbuka Produksi konten publikasi dan promosi program Pemkot Yogyakarta melalui media cetak dan digital 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31495 E-WALIDATA "2.16.000124; 2.16.000125; 2.16.000126; 2.16.000127; 2.16.000128; 2.16.000129" "Konten Foto; Konten Teks; Konten Grafis; Konten Audio Video; Konten Audio; Konten digital yang menggunakan bahasa setempat" Jumlah konten yang diproduksi "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31496 E-WALIDATA "2.16.000124; 2.16.000125; 2.16.000126; 2.16.000127; 2.16.000128; 2.16.000129" "Konten Foto; Konten Teks; Konten Grafis; Konten Audio Video; Konten Audio; Konten digital yang menggunakan bahasa setempat" Jumlah rencana produksi konten "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31497 SDGs, SIPD 09.03.016 Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif Persentase perangkat daerah dengan predikat informatif "" Terbuka Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di OPD sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31498 SDGs, SIPD 09.03.016 Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif Jumlah perangkat daerah dengan predikat informatif "" Terbuka Jumlah OPD dengan predikat informatif yang mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31499 SDGs, SIPD 09.03.016 Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif jumlah seluruh perangkat daerah "" Terbuka Jumlah seluruh OPD yang mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31500 E-WALIDATA "2.16.000114; 2.16.000115" "Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor; Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR" Persentase aduan yang sudah ditindaklanjuti sesuai SOP "" Terbuka Pengelolaan aduan melalui aplikasi pengaduan (UPIK) JSS 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31501 E-WALIDATA "2.16.000114; 2.16.000115" "Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor; Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR" Jumlah tindak lanjut aduan melalui aplikasi pengaduan (UPIK) JSS "" Terbuka Jumlah tindak lanjut aduan melalui aplikasi pengaduan (UPIK) JSS 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31502 E-WALIDATA "2.16.000114; 2.16.000115" "Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor; Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR" total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi yang masuk "" Terbuka total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi yang masuk melalui kanal pengaduan 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31503 RPJPRN 22025-2045, RPJMD 2025-2029, RKP 2026 09.06.010 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai domain layanan Indeks SPBE "" Terbuka Penilaian berdasarkan dua aspek utama: Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (Layanan Administrasi) dan Layanan Publik Berbasis Elektronik 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31504 E-WALIDATA 2.16.000094 Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan Jumlah aplikasi terintegrasi yang dikembangkan "" Terbuka Pengembangan layanan elektronik yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan layanan dan roadmap SPBE 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31505 RPJPRN 22025-2045, RPJMD 2025-2029, RKP 2026 09.06.010 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai sub domain teknologi informasi SPBE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Terbuka Penilaian berbagai aspek terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31506 E-WALIDATA 2.16.000086 Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Jumlah pemanfaatan dan pengelolaan infrastuktur telematika untuk layanan publik "" Terbuka Pemanfaatan dan pengelolaan infrastuktur telematika untuk layanan publik 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31507 E-WALIDATA 2.16.000077 Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional Jumlah aplikasi yang dihosting di pusat data "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31508 E-WALIDATA 2.16.000106 Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE Persentase rekomendasi infrastruktur pasif telekomunikasi yang dapat dilayani "" Terbuka Pelayanan rekomondasi pendirian infrastruktur pasif telekomunikasi 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31509 E-WALIDATA 2.16.000106 Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE Jumlah rekomendasi ijin infrastruktur pasif yang dilayani "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31510 E-WALIDATA 2.16.000106 Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE jumlah permohonan rekomendasi ijin infrastruktur pasif "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31511 E-WALIDATA 2.16.000106 Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE Persentase layanan telekomunikasi yang sesuai standar "" Terbuka Standarisasi layanan rekomendasi perijinan infrastruktur telekomunikasi 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31512 E-WALIDATA 2.16.000106 Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE Jumlah Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang sudah memiliki rekomendasi "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31513 E-WALIDATA 2.16.000106 Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE Jumlah total Infrastruktur Pasif Telekomunikasi "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31514 "RPJPN 2025-2045, RPJMN 2020–2024, SIPD" 09.06.010 Nilai Indeks SPBE Domain Manajemen Nilai Domain Manajemen SPBE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Terbuka Pengukuran tingkat kematangan penerapan manajemen dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31515 E-WALIDATA "2.16.000111; 2.16.000112" "Audit TIK internal; Audit TIK eksternal" Tingkat Kematangan Audit TIK Tingkat Kematangan Audit TIK Terbuka nilai tingkat kematangan pelaksanaan Kebijakan Internal Audit TIK, Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE dalam Audit TIK, maksimal 5 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31516 E-WALIDATA 2.20.000050 Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Kematangan Statistik Sektoral (IKSS) minimal baik "" Terbuka Penilaian tingkat kematangan Statistik Sektoral pada OPD 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Prioritas - - 31517 E-WALIDATA 2.20.000050 Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Jumlah OPD dengan nilai IKSS predikat Baik yang dinilai oleh BPS Kota Yogyakarta BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka "" 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Prioritas 34.7100000000001 - 31518 E-WALIDATA 2.20.000050 Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Jumlah OPD yang dinilai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta "" Terbuka "" 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Prioritas 34.7100000000001 - 31519 E-WALIDATA 2.20.000050 Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Jumlah OPD yang nilai Indeks Kematangan Statistik Sektoral (IKSS) nya meningkat "" Terbuka Penilaian tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral perangkat daerah 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Prioritas - - 31520 E-WALIDATA 2.20.000023 Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu Persentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan "" Terbuka Publikasi data statistik sektoral 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Prioritas - - 31521 E-WALIDATA 2.20.000023 Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu Data sektoral yang terpublikasi "" Terbuka "" 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Prioritas - - 31522 E-WALIDATA 2.20.000023 Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu data sektoral yang terverifikasi "" Terbuka "" 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Prioritas - - 31523 E-WALIDATA 2.20.000023 Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu Persentase keterisian daftar data statistik sektoral "" Terbuka Pengukuran keterisian daftar data dari daftar data yang harus diisi 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Prioritas - - 31524 E-WALIDATA 2.20.000023 Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu Jumlah isian daftar data yang terisi "" Terbuka "" 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Prioritas - - 31525 E-WALIDATA 2.20.000023 Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu Jumlah Daftar Data Yang harus diisi "" Terbuka "" 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Prioritas - - 31526 E-WALIDATA 2.16.000087 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Jumlah layanan yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) "" Terbuka Integrasi layanan dengan menggunakan SPLPD 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31527 SIPD 05.02.050 Indeks Keamanan Informasi Nilai Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital Terbuka Penilaian pelaksanaan pengamanan informasi 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Prioritas - - 31528 E-WALIDATA "2.21.000010; 2.21.000011" "Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik; Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik" Jumlah aplikasi yang sudah diuji keamanan informasi "" Terbuka Pengujian keamanan informasi terhadap aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Kominfosan 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Prioritas - - 31529 E-WALIDATA 2.21.000007 Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Persentase JKS (Jaring komunikasi sandi) yang sudah dibentuk di Pemkot Yogyakarta "" Terbuka Pembentukan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Yogyakarta 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Prioritas 34.7100000000001 - 31530 E-WALIDATA 2.21.000007 Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Jumlah operator JKS "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31531 E-WALIDATA 2.21.000007 Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Jumlah OPD Pemkot Yogyakarta "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas 34.7100000000001 - 31532 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Dinas Kominfo dan Persandian "" Terbuka "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31533 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Dinas Kominfo dan Persandian "" Terbuka "menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31534 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Dinas Kominfo dan Persandian "" Terbuka Survey dan Pengukuran IKM pelayanan Diskominfosandi 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31535 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kominfo dan Persandian "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31536 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Diskominfo yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31537 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Diskominfo yang wajib disusun "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31538 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Kominfo dan Persandian "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31539 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 31540 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 31541 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai penguatan keuangan dan aset Dinas Kominfosan "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31542 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kominfo dan Persandian "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31543 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Penilaian pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kominfo dan Persandian "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31544 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional "Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Kominfo dan Persandian " "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31545 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Dinas Kominfo dan Persandian yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31546 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Dinas Kominfo dan Persandian "" Terbuka "" 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 31547 SIPD 09.01.042 Persentase Penegakan Perda Persentase Penegakan PERDA "" Terbuka Persentase penegakan pelanggaran Perda Kota Yogyakarta berdasarkan hasil penegakan secara yustisi dan telah terbukti melakukan pelanggaran perda melalui proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP. Penyelesaian penegakan perda berdasarkan penyelidikan dugaan pelanggaran perda; pemanggilan terduga pelanggar perda; penyidikan pelanggaran perda; pemeriksaan pelanggaran perda, pengajuan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelanggaran perda ke pengadilan (persidangan pelanggaran perda); 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31548 SIPD 05.02.027 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan perlindungan masyarakat "" Terbuka Komposit Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada + Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + persentase peningkatan kapasitas Pol PP + Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31549 SIPD 05.02.027 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan "" Terbuka Persentase jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan melalui patroli, pengamanan dan pengawalan serta deteksi cegah dini 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31550 SIPD 10.01.006 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan "" Terbuka Persentase penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaksanakan melalui strategi penegakan perda secara represif yustisi dan non yustisi. Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada diperoleh dari rasio jumlah Pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan atas pelanggaran yang dilaporkan/aduan dan hasil operasi/patroli. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31551 SIPD 05.02.051 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum "" Terbuka Satuan Ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menliai kualitas kinerja tata kelola penyelenggaraan trantibum yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel pada periode tertentu, diantaranya meliputi dimensi Strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31552 SIPD 05.02.055 Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat "" Terbuka "(1) Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui Patroli, Deteksi dan Cegah Dini, Pengamanan kegiatan dan event Pemkot serta pengendalian isu strategis yang berpotensi gangguan tibumtranmas. (2) Penegakan Perda dan Perkada; Penyelesaian pelanggaran berdasarkan Hasil operasi penegakan Perda dan perkada baik secara yustisi, non yustisi, maupun eksekusi; tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. (3) Partisipasi Aktif Masyarakat dalam turut mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat melalui Tugas Perbantuan Linmas dan keterlibatan dalam kegiatan pembinaan potensi masyarakat (4) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Satpol PP dan Satlinmas mendukung profesionalitas dalam pelaksanaan ketugasan" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31553 SIPD 05.02.027 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat "" Terbuka Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui Patroli, Deteksi dan Cegah Dini, Pengamanan kegiatan dan event Pemkot serta pengendalian isu strategis yang berpotensi gangguan tibumtranmas. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31554 E-WALIDATA 1.05.000188 Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada "" Terbuka Penegakan Perda dan Perkada; Penyelesaian pelanggaran berdasarkan Hasil operasi penegakan Perda dan perkada baik secara yustisi, non yustisi, maupun eksekusi; tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31555 E-WALIDATA "1.05.000187; 1.05.000188" "Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/; Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/" Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat "" Terbuka Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat melalui Partisipasi Masyarakat dalam Tugas Perbantuan Linmas dan Pembinaan potensi masyarakat melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan trantibumlinmas 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31556 E-WALIDATA 1.05.000241 SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Satpol PP dan linmas "" Terbuka Upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kedisiplinan petugas Pol PP dan Linmas dalam mendukung ketugasan mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta penegakan perda dan perkada 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31557 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja "" Terbuka "Mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31558 SIPD 05.02.027 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat "" Terbuka Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui Patroli, Deteksi dan Cegah Dini, Pengamanan kegiatan dan event Pemkot serta pengendalian isu strategis yang berpotensi gangguan tibumtranmas. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31559 SIPD 05.02.027 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan "" Terbuka Banyaknya kondisi/situasi yang menjadi faktor/pencetus terjadinya gangguan tibumtranmas yang berpotensi tumbuh menjadi gangguan nyata yang dapat dicegah. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31560 SIPD 05.02.027 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta "" Terbuka Kondisi/situasi yang menjadi faktor/pencetus terjadinya gangguan tibumtranmas di Kota Yogyakarta. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000001 - 31561 SIPD 05.02.027 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase pengendalian potensi gangguan tibumtranmas melalui deteksi dan cegah dini "" Terbuka Pengumpulan bahan keterangan potensi gangguan tibumtranmas, baik secara langsung dan tidak langsung; patroli pengawasan dan pengamanan tertutup pencegahan gangguan tibumtranmas; koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang sinergis dengan institusi dan instansi terkait yang mempunyai ketugasan dalam deteksi dan cegah dini potensi gangguan tibumtranmas 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31562 SIPD 05.02.027 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan melalui deteksi cegah dini "" Terbuka Banyaknya kondisi/situasi yang menjadi faktor/pencetus terjadinya gangguan tibumtranmas yang berpotensi tumbuh menjadi gangguan nyata yang dapat dicegah melalui deteksi cegah dini. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31563 SIPD 05.02.027 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta yang didapat melalui deteksi cegah dini "" Terbuka Kondisi/situasi yang menjadi faktor/pencetus terjadinya gangguan tibumtranmas di Kota Yogyakarta yang didapat melalui deteksi cegah dini 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000001 - 31564 E-WALIDATA "1.05.000114 1.05.000116 1.05.000117" "Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli; Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan; Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan" Persentase pengendalian potensi gangguan tibumtranmas melalui patroli, pengamanan dan pengawalan "" Terbuka Patroli pencegahan gangguan tibumtranmas; pengawalan pejabat/orang-orang penting (VVIP/VIP); pengamanan (melindungi, menjaga, memelihara) terhadap personil, materiil, aset, lokasi, upacara/acara, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang sinergis dengan institusi dan instansi terkait yang mempunyai ketugasan dalam pengendalian gangguan tibumtranmas 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31565 E-WALIDATA "1.05.000114 1.05.000116 1.05.000117" "Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli; Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan; Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan" Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan melalui patroli, pengamanan dan pengawalan "" Terbuka Banyaknya kondisi/situasi yang menjadi faktor/pencetus terjadinya gangguan tibumtranmas yang dapat dikendalikan melalui patroli pencegahan gangguan tibumtranmas; pengawalan pejabat/orang-orang penting (VVIP/VIP); pengamanan (melindungi, menjaga, memelihara) terhadap personil, materiil, aset, lokasi, upacara/acara, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang sinergis dengan institusi dan instansi terkait yang mempunyai ketugasan dalam pengendalian gangguan tibumtranmas 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31566 E-WALIDATA "1.05.000114 1.05.000116 1.05.000117" "Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli; Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan; Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan" Potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta melalui melalui patroli, pengamanan dan pengawalan "" Terbuka Banyaknya kondisi/situasi yang menjadi faktor/pencetus terjadinya potensi gangguan tibumtranmas berdasarkan patroli pencegahan gangguan tibumtranmas; pengawalan pejabat/orang-orang penting (VVIP/VIP), pengamanan (melindungi, menjaga, memelihara) terhadap personil, materiil, aset, lokasi, upacara/acara, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000001 - 31567 E-WALIDATA 1.05.000188 Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada "" Terbuka Penegakan Perda dan Perkada; Penyelesaian pelanggaran berdasarkan Hasil operasi penegakan Perda dan perkada baik secara yustisi, non yustisi, maupun eksekusi; tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31568 E-WALIDATA "1.05.000172; 1.05.000173" "Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota; Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah" Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan "" Terbuka Banyaknya perbuatan yang bersifat melawan, melanggar dan menyimpang produk hukum yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah yang dilakukan atas dasar kesadaran yang dapat diselesaikan melalui hasil operasi penegakan Perda dan perkada baik secara yustisi, non yustisi, maupun eksekusi; tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31569 E-WALIDATA "1.05.000172; 1.05.000173" "Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota; Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah" Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi "" Terbuka Banyaknya perbuatan yang bersifat melawan, melanggar dan menyimpang produk hukum yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah yang dilakukan atas dasar kesadaran berdasarkan temuan langsung melalui kegiatan operasi penegakan Perda dan perkada baik secara yustisi, non yustisi maupun tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31570 E-WALIDATA "1.05.000213; 1.05.000214" "Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP; Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP" Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada secara yustisi "" Terbuka penyelidikan dugaan pelanggaran perda dan perkada; pemanggilan terduga pelanggar perda perkada; penyidikan pelanggaran perda dan perkada; pemeriksaan pelanggaran perda dan perkada; pengajuan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelanggaran perda dan perkada ke pengadilan (persidangan pelanggaran perda perkada); kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi yang sinergis dengan institusi penegak peraturan lainnya serta instansi terkait yang mendukung penegakan perda dan perkada 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31571 E-WALIDATA "1.05.000213; 1.05.000214" "Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP; Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP" Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada secara yustisi "" Terbuka Banyaknya pelanggaran perda dan perkada yang telah terbukti melalui pengajuan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelanggaran perda dan perkada ke pengadilan (persidangan pelanggaran perda perkada); 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31572 E-WALIDATA "1.05.000213; 1.05.000214" "Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP; Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP" Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yustisi "" Terbuka Banyaknya dugaan pelanggaran perda dan perkada yang telah terbukti melalui proses penyelidikan, pemanggilan terduga pelanggar, penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran perda dan perkada serta penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelanggaran perda dan perkada 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31573 E-WALIDATA "1.05.000213; 1.05.000214" "Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP; Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP" Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada secara non yustisi "" Terbuka Pembinaan dan tindakan Non Yustisial; operasi kepatuhan pelaksanaan perda perkada/ pencegahan pelanggaran perda dan perkada; pemetaan kerawanan pelanggaran perda perkada 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31574 E-WALIDATA "1.05.000213; 1.05.000214" "Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP; Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP" Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada secara non yustisi "" Terbuka Banyaknya penindakan pelanggaran perda dan perkada melalui pembinaan dan tindakan Non Yustisial serta operasi kepatuhan pelaksanaan perda perkada/ pencegahan pelanggaran perda dan perkada 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31575 E-WALIDATA "1.05.000213; 1.05.000214" "Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP; Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP" Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada non yustisi "" Terbuka Banyaknya temuan pelanggaran perda dan perkada melalui operasi Non Yustisial dan operasi kepatuhan pelaksanaan perda perkada serta patroli pencegahan pelanggaran perda dan perkada 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31576 E-WALIDATA "1.05.000187; 1.05.000188" "Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/; Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/" Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat "" Terbuka Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat melalui Partisipasi Masyarakat dalam Tugas Perbantuan Linmas dan Pembinaan potensi masyarakat melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan trantibumlinmas 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31577 E-WALIDATA 1.05.000266 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Persentase masyarakat yang ikut dalam keanggotaan linmas dengan cakupan 1 Kampung minimal 10 linmas "" Terbuka Persentase jumlah minimal terdapat 10 orang anggota linmas di tiap kampung untuk 169 jumlah kampung di Kota Yogyakarta 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31578 E-WALIDATA 1.05.000266 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Persentase partisipasi aktif petugas linmas dalam tugas perbantuan trantibumlinmas "" Terbuka Frekuensi keterlibatan petugas linmas dalam membantu ketugasan trantibumlinmas dan membantu ketugasan penanggulangan bencana dan kebakaran 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31579 E-WALIDATA 1.05.000266 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Persentase Kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk aktif dalam turut mewujudkan trantibumlinmas "" Terbuka Persentase kelompok masyarakat yang turut serta aktif mendukung kegiatan mewujudkan trantibumlinmas di kota yogyakarta 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31580 E-WALIDATA 1.05.000266 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota "Persentase masyarakat yang ikut dalam keanggotaan linmas dengan cakupan 1 Kampung minimal 10 linmas " "" Terbuka Persentase jumlah minimal terdapat 10 orang anggota linmas di tiap kampung untuk 169 jumlah kampung di Kota Yogyakarta 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31581 E-WALIDATA 1.05.000266 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Jumlah kampung yg memiliki anggota linmas dengan kuota 1 kampung minimal 10 Linmas) "" Terbuka Jumlah kampung yang telah memenuhi kriteria ideal anggota linmas aktif di wilayah kampung dengan jumlah minimal 10 orang petugas linmas di tiap kampung yang tergabung dalam satlinmas kelurahan 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31582 E-WALIDATA 1.05.000266 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota jumlah kampung di Kota Yk "" Terbuka Jumlah kampung di Kota Yogyakarta berdasarkan Perwal Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Kepengurusan Kampung 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31583 E-WALIDATA 1.05.000266 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Persentase partisipasi aktif petugas linmas dalam tugas perbantuan trantibumlinmas "" Terbuka Frekuensi keterlibatan petugas linmas dalam membantu ketugasan trantibumlinmas dan membantu ketugasan penanggulangan bencana dan kebakaran 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31584 E-WALIDATA 1.05.000266 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Jumlah kegiatan tugas perbantuan yang diikuti oleh Satgas linmas "" Terbuka Frekuensi keterlibatan petugas linmas dalam membantu ketugasan trantibumlinmas 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31585 E-WALIDATA 1.05.000266 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Jumlah kegiatan mobilisasi linmas "" Terbuka Jumlah kegiatan trantibumlinmas 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31586 E-WALIDATA 1.05.000266 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota Persentase kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk aktif dalam turut mewujudkan trantibumlinmas "" Terbuka Persentase kelompok masyarakat yang turut serta aktif mendukung kegiatan mewujudkan trantibumlinmas di kota yogyakarta 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31587 E-WALIDATA 2.22.000142 Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina Persentase Pencanangan kampung panca tertib "" Terbuka Perbandingan jumlah kampung yang telah mencanangkan kampung panca tertib dan jumlah kampung se Kota Yogyakarta dikali 100 % 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31588 E-WALIDATA 2.22.000142 Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina Jumlah kampung panca tertib yg dicanangkan "" Terbuka "Jumlah kampung yang telah menandatangani komitmen butir panca tertib dan mendeklarasikan sebagai kampung panca tertib Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencanangkan Kampung Panca Tertib dengan tahapan sebagai berikut : - Sosialisasi pengenalan program Kampung Pantib - Pembentukan dan pembekalan Pelopor Ketertiban (Pekerti) dan Forum Kampung Panca Tertib - Identifikasi masalah dan potensi kampung Pantib untuk menyusun butir komitmen pantib - Membuat pemetaan/ mapping rencana aksi pasca deklarasi skala prioritas komitmen pantib - Pencanangan kampung Pantib" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31589 E-WALIDATA 2.22.000142 Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina Jumlah kampung di Kota Yogyakarta "" Terbuka Jumlah kampung di Kota Yogyakarta berdasarkan Perwal Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Kepengurusan Kampung 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000001 - 31590 E-WALIDATA 2.22.000142 Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina Persentase Pencanangan sekolah panca tertib "" Terbuka Perbandingan jumlah sekolah yang telah mencanangkan kampung panca tertib dan target jumlah sekolah pada tahun perencanaan dikali 100 % 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31591 E-WALIDATA 2.22.000142 Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina Jumlah sekolah panca tertib yg dicanangkan "" Terbuka Jumlah sekolah yang telah menandatangani komitmen butir panca tertib dan mendeklarasikan sebagai sekolah panca tertib 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31592 E-WALIDATA 2.22.000142 Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina Target pembentukan sekolah panca tertib "" Terbuka Sasaran jumlah sekolah yang mendeklarasikan sekolah panca tertib pada tahun perencanaan 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31593 E-WALIDATA 2.22.000142 Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina Persentase Pendampingan Perawatan kampung panca tertib "" Terbuka Perbandingan frekuensi jumlah pendampingan kampung yang telah mencanangkan kampung panca tertib dan jumlah kampung panca tertib se Kota Yogyakarta dikali 100 % 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31594 E-WALIDATA 2.22.000142 Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina Jumlah kampung panca tertib yg didampingi "" Terbuka Jumlah pendampingan kampung yang telah mencanangkan dan mendeklarasikan Kampung Panca Tertib untuk melaksanakan Butir Komitmen. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31595 E-WALIDATA 2.22.000142 Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina Jumlah kampung di Kota Yogyakarta "" Terbuka Jumlah kampung di Kota Yogyakarta berdasarkan Perwal Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Kepengurusan Kampung 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000001 - 31596 E-WALIDATA 2.22.000142 Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina Persentase Pendampingan Perawatan sekolah panca tertib "" Terbuka Perbandingan frekuensi jumlah pendampingan sekolah yang telah mencanangkan sekolah panca tertib dan sekolah panca tertib pada periode renstra dikali 100 % 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31597 E-WALIDATA 2.22.000142 Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina Jumlah sekolah panca tertib yg didampingi "" Terbuka Jumlah pendampingan sekolah yang telah mencanangkan dan mendeklarasikan sebagai Sekolah Panca Tertib untuk melaksanakan Butir Komitmen. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31598 E-WALIDATA 2.22.000142 Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina Target sekolah panca tertib yg dirawat "" Terbuka Jumlah Sekolah Panca Tertib pada periode renstra 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31599 E-WALIDATA 1.05.000241 SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur Satpol PP dan linmas "" Terbuka Upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kedisiplinan petugas Pol PP dan Linmas dalam mendukung ketugasan mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta penegakan perda dan perkada 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31600 E-WALIDATA 1.05.000289 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Persentase SDM aparatur Pol PP yang meningkat standar kompetensinya "" Terbuka Peningkatan kapasitas SDM petugas Pol PP baik secara hard skill maupun soft skill melalui kegiatan pemahaman peraturan perundang-undangan, kesamaptaan, maupun bentuk sosialisasi/ workshop/ bintek/ pelatihan/ diseminasi informasi lain sebagai pendukung pelaksanaan ketugasan 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31601 E-WALIDATA 1.05.000289 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Persentase peningkatan kompetensi SDM anggota linmas "" Terbuka Peningkatan kapasitas SDM petugas linmas baik secara hard skill maupun soft skill melalui kegiatan pembekalan, pelatihan, dan kesamaptaan linmas 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31602 E-WALIDATA 1.05.000275 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase pegawai yang mematuhi kode etik Satpol PP "" Terbuka Pemantauan dan pengawasan serta penertiban kedisiplinan petugas Pol PP; bimbingan konseling petugas Saptol PP; implementasi ketugasan Petugas Tindak Internal (PTI) dalam menegakkan kode etik pegawai Satpol PP 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31603 E-WALIDATA 1.05.000275 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Penyusunan kajian Peraturan Perundang-Undangan "" Terbuka kegiatan kajian peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan ketugasan 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31604 E-WALIDATA 1.05.000289 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Persentase SDM aparatur Pol PP yang meningkat standar kompetensinya "" Terbuka Peningkatan kapasitas SDM petugas Pol PP baik secara hard skill maupun soft skill melalui kegiatan pemahaman peraturan perundang-undangan, kesamaptaan, maupun bentuk sosialisasi/ workshop/ bintek/ pelatihan/ diseminasi informasi lain sebagai pendukung pelaksanaan ketugasan 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31605 E-WALIDATA 1.05.000273 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Persentase anggota yang memahami peraturan "" Terbuka Perbandingan jumlah pegawai yang lulus tes pemahaman peraturan perundang-undangan terhadap jumlah pegawai yang mengikuti tes pemahaman peraturan perundang-undangan 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31606 E-WALIDATA 1.05.000273 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Persentase anggota yang lulus samapta "" Terbuka Perbandingan jumlah pegawai yang lulus tes kesamaptaan terhadap jumlah pegawai yang mengikuti tes kesampataan 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31607 E-WALIDATA 1.05.000289 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Persentase peningkatan kompetensi SDM anggota linmas "" Terbuka Peningkatan kapasitas SDM petugas linmas baik secara hard skill maupun soft skill melalui kegiatan pembekalan, pelatihan, dan kesamaptaan linmas 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31608 E-WALIDATA 1.05.000289 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Jumlah petugas linmas yg lulus pelatihan kompetensi terkait ketugasan linmas "" Terbuka Jumlah petugas yang mendapat sertifikat kelulusan mengikuti pelatihan kompetensi 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31609 E-WALIDATA 1.05.000289 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Jumlah petugas linmas yang mengikuti pelatihan kompetensi terkait ketugasan linmas dalam periode renstra "" Terbuka Target jumlah petugas linmas yang mengikuti pelatihan kompetensi ketugasan linmas dalam periode renstra 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31610 E-WALIDATA 1.05.000275 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase pegawai yang mematuhi kode etik Satpol PP "" Terbuka Pemantauan dan pengawasan serta penertiban kedisiplinan petugas Pol PP; bimbingan konseling petugas Saptol PP; implementasi ketugasan Petugas Tindak Internal (PTI) dalam menegakkan kode etik pegawai Satpol PP 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31611 E-WALIDATA 1.05.000275 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah pegawai yg mematuhi kode etik Satpol PP "" Terbuka Target jumlah pegawai yang mematuhi dan tidak melanggar kode etik Satpol PP 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31612 E-WALIDATA 1.05.000275 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah pegawai Satpol PP "" Terbuka Banyaknya pegawai Satpol PP Kota Yogyakarta 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31613 E-WALIDATA 1.05.000275 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah persentase penyusunan kajian peraturan perundang-undangan "" Terbuka kegiatan kajian peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan ketugasan 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31614 E-WALIDATA 1.05.000275 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah jumlah peraturan perundang-undangan yg dikaji "" Terbuka target jumlah peraturan perundang-undangan yang dikaji pada tahun perencanaan 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31615 E-WALIDATA 1.05.000275 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Target jumlah peraturan perundang-undangan periode renstra "" Terbuka target jumlah pengkajian peraturan perundang-undangan pada tahun perencanaan 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31616 SIPD 06.02.066 Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase PPNS yang dibina "" Terbuka Perbandingan antara jumlah PPNS yang dibina dengan jumlah PPNS dikali seratus persen 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31617 SIPD 06.02.066 Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Jumlah PPNS yang dibina "" Terbuka Banyaknya anggota PPNS yang mendapat pelatihan atau diklat 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31618 SIPD 06.02.066 Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Jumlah PPNS "" Terbuka Banyaknya anggota PPNS 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31619 E-WALIDATA 2.22.000142 Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina Persentase Kampung yang memiliki Kelompok Jagawarga yang telah dikukuhkan "" Terbuka Perbandingan antara jumlah kampung yang memiliki kelompok jagawarga yang telah di kukuhkan dengan jumlah kampung yang memiliki kelompok jagawarga dikali seratus persen 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31620 E-WALIDATA 2.22.000142 Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina Jumlah Kampung yang memiliki Kelompok Jaga Warga yang telah dikukuhkan "" Terbuka Banyaknya jumlah kampung yang memiliki kelompok jagawarga yang telah dikukuhkan 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31621 E-WALIDATA 2.22.000142 Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina Jumlah kampung di Kota Yogyakarta "" Terbuka Jumlah kampung di Kota Yogyakarta berdasarkan Perwal Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Kepengurusan Kampung 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000001 - 31622 E-WALIDATA 2.22.000142 Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina Persentase kelompok jagawarga yang dilakukan pembinaan "" Terbuka Perbandingan antara jumlah kelompok jaga warga yang dilakukan pembinaan dengan jumlah kelompok jagawarga dikali seratus persen 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31623 E-WALIDATA 2.22.000142 Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina Jumlah Kelompok Jaga Warga yang dibina "" Terbuka Banyaknya kelompok jaga warga yang mendapat pelatihan 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31624 E-WALIDATA 2.22.000142 Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina Jumlah Kelompok Jagawarga "" Terbuka Banyaknya kelompok jagawarga di Kota Yogyakarta 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31625 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Satpol PP "" Terbuka "Mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31626 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Satpol PP, "" Terbuka "Menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50 (Peraturan BPKP No 5 tahun 2021)" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31627 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP "" Terbuka Menilai tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna layanan atas kinerja Satpol PP 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31628 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satpol PP "" Terbuka Perbandingan jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satpol PP yang disusun tepat waktu dan Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satpol PP yang wajib disusun dikali 100% 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31629 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satpol PP yang disusun tepat waktu "" Terbuka Ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satpol PP sesuai dengan tatakala 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31630 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satpol PP yang wajib disusun "" Terbuka Target jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satpol PP yang wajib disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31631 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sektoral Satpol PP "" Terbuka Perbandingan ketersediaan jumlah data statistik sektoral Satpol PP dan Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dikali 100% 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31632 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 31633 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 31634 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Satpol PP "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan dan aset Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31635 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN Satpol PP "" Terbuka Mengukur indeks kualitas dan profesionalitas ASN Perangkat Daerah 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31636 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Satpol PP "" Terbuka Hasil penilaian pengawasan dan penyelenggaraan kearsipan Satpol PP 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31637 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Satpol PP "" Terbuka Mengukur tingkat kepatuhan pengumuman rencana pengadaan pada SIRUP Perangkat Daerah 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31638 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Satpol PP yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka Jumlah realiasai anggaran kegiatan Satpol PP pada tahun berjalan yang diinputkan di dalam SIRUP 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31639 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Satpol PP "" Terbuka Jumlah pagu anggaran kegiatan Satpol PP pada tahun berjalan yang diinputkan di dalam SIRUP 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31640 Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045 1.04.003.005 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31641 Rancangan Akhir RPJPN 2020-2045 1.04.003.003.01.01 Persentase Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar atau LayakRumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman "" Terbuka Bagian dari populasi rumah tangga, yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (layak sendiri dan layak bersama). 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31642 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.078 Rasio kapasitas air baku bersumber dari bendungan terhadap potensinya Kapasitas air baku "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31643 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.04.005 Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan yang Difasilitasi Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31644 SIPD 03.01.093 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31645 SIPD 03.01.080 Rasio luas daerah irigasi kewenangan daerah yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31646 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.032 Jumlah proyek pengembangan dan piloting teknologi sistem pengelolaan Air limbah domestik Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31647 SIPD 03.06.022 Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota Rasio kepatuhan IMB kab/ kota "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31648 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SIPD 03.01.048 Kondisi Mantap Jalan Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31649 SIPD 03.01.088 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31650 SIPD 03.01.086 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31651 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.04.011 Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31652 SIPD 03.04.001 Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31653 SIPD 03.04.004 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31654 RPJMN 2025-2029; 03.01.054 Panjang Infrastruktur Jalan Perkotaan yang dibangun; Indeks Sarana dan Prasarana Umum Wilayah "" Terbuka Merupakan nilai penghitungan komposit dari Persentase sarana dan prasarana jalan berfungsi baik, Persentase infrastruktur sumber daya air kondisi baik, Persentase pemenuhan bangunan gedung dengan kondisi baik, dan Persentase air minum dan sanitasi akses aman 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31655 "RPJMN 2025-2029; SDGs;" 03.01.048 Kondisi Mantap Jalan; Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31656 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.017 Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola Persentase infrastruktur sumber daya air kondisi baik "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31657 SIPD 03.01.095 Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung Dengan Kondisi Baik "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31658 RPJPN 2025-2029; RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.05.026; 03.01.069 "Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman; Persentase Rumah tangga perdesaan dengan akses air minum aman" Persentase air minum dan sanitasi akses aman "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31659 SDGs 04.03.0032 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan; Indeks prasarana perumahan dan permukiman "" Terbuka Merupakan nilai penghitungan komposit dari Persentase permukiman layak huni dan berkelanjutan dan Persentase perumahan layak huni dan dalam kondisi baik 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31660 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.05.021 Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni Persentase permukiman layak huni dan berkelanjutan "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31661 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.05.021 Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni Persentase perumahan layak huni dan dalam kondisi baik "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31662 "RPJMN 2025-2029; SDGs;" 03.01.048 Kondisi Mantap Jalan; Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Berfungsi Baik "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31663 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.048 Kondisi Mantap Jalan Presentase jalan dan jembatan kondisi mantap "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31664 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.048 Kondisi Mantap Jalan Presentase penerangan jalan umum ramah lingkungan "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31665 SIPD 03.01.096 Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik Presentase pemenuhan drainase kondisi baik "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31666 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.017 Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola Persentase infrastruktur sumber daya air kondisi baik "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31667 RPJMN 2025-2029; 03.01.049 Luas Daerah Irigasi; Persentase talud sungai dan saluran irigasi dalam kondisi baik "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31668 SIPD 03.01.095 Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung Dengan Kondisi Baik "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31669 SIPD 03.01.095 Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik Persentase Bangunan Gedung pemerintah Dengan Kondisi Baik "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31670 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.016 Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31671 SIPD 03.01.060 Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi Persentase peningkatan kapasitas jasa konstruksi "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31672 RPJPN 2025-2029; RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.05.026; 03.01.069 "Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman; Persentase Rumah tangga perdesaan dengan akses air minum aman" Persentase air minum dan sanitasi akses aman "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31673 RPJPN 2025-2029; RPJMN 2025-2029; RKP 2026 "03.01.068; 03.01.073" "Persentase Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan; Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota" Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31674 RPJPN 2025-2029; RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Persentase pelayanan SPALD-S akses aman "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31675 RPJPN 2025-2029; RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Persentase pelayanan SPALD-T akses aman "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31676 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.05.021 Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni Persentase permukiman layak huni dan berkelanjutan "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31677 RPJPN 2025-2045; 03.04.0015 Pemukiman Kumuh Kota yang Ditangani Persentase permukiman kumuh yang tertangani "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31678 RPJMN 2025-2029; 03.04.015 Persentase Pembangunan Hunian/Rumah Tangga yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan; Presentase pemenuhan rumah layak huni "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31679 RPJPN 2025-2045; 03.04.0015 Pemukiman Kumuh Kota yang Ditangani Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31680 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.05.021 Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni Persentase perumahan layak huni dan dalam kondisi baik "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31681 SDGs, SIPD 04.02.009 Jumlah Korban Bencana Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31682 RPJMN 2025-2029; 03.04.015 Persentase Pembangunan Hunian/Rumah Tangga yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan; Persentase rumah susun yang dipelihara "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31683 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Dinas PUPKP "" Terbuka Hasil penilaian evaluasi reformasi birokrasi oleh inspektorat dengan 8 parameter. 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31684 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.048 Kondisi Mantap Jalan Persentase jalan dan jembatan kondisi mantap "" Terbuka Persentase jalan dan jembatan kondisi mantap merupakan angka yang menunjukan proporsi antara jumlah kondisi jalan dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) dibandingkan dengan total panjang jalan kota 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31685 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.048 Kondisi Mantap Jalan Jalan dalam kondisi mantap "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31686 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.048 Kondisi Mantap Jalan Pelengkap jalan dalam kondisi mantap "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31687 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.048 Kondisi Mantap Jalan Jembatan kondisi mantap "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31688 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.048 Kondisi Mantap Jalan Total panjang jalan kota "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31689 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.048 Kondisi Mantap Jalan Total panjang pelengkap jalan "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31690 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.048 Kondisi Mantap Jalan Total jembatan "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31691 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.048 Kondisi Mantap Jalan Panjang jalan dalam kondisi mantap "" Terbuka Panjang jalan dalam kondisi mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang. 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31692 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.048 Kondisi Mantap Jalan Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan "" Terbuka Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan merupakan angka yang menunjukan proporsi antara Jumlah PJU ramah lingkungan terhadap total jumlah titik PJU 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31693 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.048 Kondisi Mantap Jalan Jumlah PJU ramah lingkungan "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31694 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.048 Kondisi Mantap Jalan Jumlah titik PJU "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31695 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.048 Kondisi Mantap Jalan Jumlah titik LPJU yang ramah lingkungan "" Terbuka Jumlah titik LPJU yang ramah lingkungan berarti yang sudah menggunakan LED sehingga efisien energi, dan menghemat biaya operasional. 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31696 SIPD 03.01.096 Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik Persentase pemenuhan drainase kondisi baik "" Terbuka Persentase pemenuhan drainase kondisi baik merupakan angka yang menunjukan proporsi antara panjang saluran drainase dalam kondisi baik terhadap total panjang saluran drainase 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31697 SIPD 03.01.096 Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik Panjang saluran drainase dalam kondisi baik "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31698 SIPD 03.01.096 Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik Total panjang saluran drainase "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31699 SIPD 03.01.096 Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik Panjang saluran drainase dalam kondisi baik "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31700 RPJMN 2025-2029; 03.01.049 Luas Daerah Irigasi; Persentase talud sungai dan saluran irigasi dalam kondisi baik "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31701 RPJMN 2025-2029; 03.01.049 Luas Daerah Irigasi; Panjang talud sungai kondisi baik (baik pembangunan baru dan rehab talud) "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31702 RPJMN 2025-2029; 03.01.049 Luas Daerah Irigasi; Panjang saluran irigasi kondisi baik "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31703 RPJMN 2025-2029; 03.01.049 Luas Daerah Irigasi; Total panjang talud "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31704 RPJMN 2025-2029; 03.01.049 Luas Daerah Irigasi; Total panjang saluran irigasi "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31705 RPJMN 2025-2029; 03.01.049 Luas Daerah Irigasi; Panjang Talud sungai Kondisi Baik "" Terbuka Talud sungai dalam kondisi baik secara umum merujuk pada talud yang stabil, berfungsi optimal, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang signifikan yang dapat mengganggu fungsinya sebagai penahan tanah atau pelindung lereng. 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31706 RPJMN 2025-2029; 03.01.049 Luas Daerah Irigasi; Panjang saluran irigasi kondisi baik "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31707 SIPD 03.01.095 Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik "" Terbuka Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik merupakan angka yang menunjukan proporsi antara jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik terhadap jumlah gedung yang dimiliki pemerintah. Kondisi baik adalah gedung yang memenuhi semua persyaratan teknis dan administratif, serta berfungsi dengan baik dan aman bagi penghuninya 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31708 SIPD 03.01.095 Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31709 SIPD 03.01.095 Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31710 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.016 Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31711 SIPD 03.06.022 Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota Jumlah Berita Acara yang diterbitkan "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31712 SIPD 03.06.022 Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota Jumlah konsultasi yang dilaksanakan "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31713 SIPD 03.01.095 Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31714 SIPD 03.06.022 Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota Persentase pelaksanaan layanan konsultasi PBG dan SLF di Mall Pelayanan Publik "" Terbuka Merupakan persentase atau proporsi antara Jumlah Pemohon yang mendapatkan Layanan Konsultasi PBG/SLF di MPP terhadap Jumlah pemohon yang datang untuk mendapatkan Layanan Konsultasi PBG.SLF di MPP 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31715 SIPD 03.06.022 Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota Jumlah Pemohon yang mendapatkan Layanan Konsultasi PBG/SLF di MPP "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31716 SIPD 03.06.022 Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota Jumlah pemohon yang datang untuk mendapatkan Layanan Konsultasi PBG.SLF di MPP "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31717 SIPD 03.01.060 Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi "" Terbuka Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi merupakan angka yang menunjukan proporsi jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi terhadap jumlah target peserta pelatihan dan uji sertifikasi jasa konstruksi, jumlah tenaga kerja konstruksi yang mendapatkan pelatihan jasa konstruksi terhadap jumlah target peserta pelatihan jasa konstruksi, jumlah peserta dari badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi dalam satu tahun terhadap jumlah target peserta dari badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi dalam satu tahun 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31718 SIPD 03.01.060 Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31719 SIPD 03.01.060 Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang mendapatkan pelatihan jasa konstruksi "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31720 SIPD 03.01.060 Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi Jumlah peserta dari badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi dalam satu tahun "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31721 SIPD 03.01.060 Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi Jumlah target peserta pelatihan dan uji sertifikasi jasa konstruksi "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31722 SIPD 03.01.060 Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi Jumlah target peserta pelatihan jasa konstruksi "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31723 SIPD 03.01.060 Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi Jumlah target peserta dari badan usaha yang mendapatkan pembinaan jasa konstruksi dalam satu tahun "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31724 SIPD 03.01.060 Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi Persentase penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi "" Terbuka Persentase penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi menunjukkan rasio pelatihan tenaga terampil konstruksi yang diselenggarakan terhadap pelatihan tenaga terampil konstruksi yang direncanakan 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31725 SIPD 03.01.060 Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi Jumlah pelatihan yang diselenggarakan "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31726 SIPD 03.01.060 Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi Jumlah pelatihan yang direncanakan "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31727 SIPD 03.01.060 Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota "" Terbuka Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan rasio Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan terhadap Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang ada 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31728 SIPD 03.01.060 Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31729 SIPD 03.01.060 Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31730 RPJPN 2025-2029; RPJMN 2025-2029; RKP 2026 "03.01.068; 03.01.073" "Persentase Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan; Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota" Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31731 SIPD 03.01.073 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31732 SIPD 03.01.073 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum SPAM bukan jaringan perpipaan "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31733 SIPD 03.01.073 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota Total rumah tangga "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31734 E-WALIDATA 1.03.000509 Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Persentase penyelenggara SPAM yang dibina "" Terbuka Persentase penyelenggara SPAM yang dibina menunjukan rasio jumlah lembaga penyelenggara SPAM yang dibina terhadap jumlah lembaga penyelenggara SPAM 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31735 E-WALIDATA 1.03.000509 Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyelenggara SPAM yang dibina "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31736 E-WALIDATA 1.03.000509 Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyelenggara SPAM "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31737 RPJPN 2025-2029; RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Persentase pelayanan SPALD-S akses aman "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31738 E-WALIDATA 1.04.003.007 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) Jamban keluarga dengan tangki septick aman (KK) "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31739 E-WALIDATA 1.04.003.007 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) Jumlah total KK "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31740 RPJPN 2025-2029; RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.01.069 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Persentase pelayanan SPALD-T akses aman "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31741 E-WALIDATA 1.04.003.007 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) Sambungan Rumah/SR yang Berfungsi (KK) "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31742 E-WALIDATA 1.04.003.007 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) IPAL Komunal (KK) "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31743 E-WALIDATA 1.04.003.007 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) Jumlah total KK "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31744 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs;" 03.01.0009 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Jumlah Sambungan Rumah SPALD-T akses aman yang berfungsi dengan baik "" Terbuka Jumlah Sambungan Rumah pada SPALD-T akses aman yang berfungsi dengan baik didalamnya termasuk Sambungan Rumah pada IPAL Terpusat dan juga IPAL Komunal 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31745 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs;" 03.01.0009 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Jumlah KK dengan Sambungan Rumah yang Berfungsi "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31746 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs;" 03.01.0009 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Jumlah KK dengan Layanan IPAL Komunal "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31747 RPJPN 2025-2045; 03.04.0015 Pemukiman Kumuh Kota yang Ditangani Persentase permukiman kumuh yang tertangani "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31748 SIPD 03.04.002 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota Luas kawasan kumuh yang tertangani "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31749 SIPD 03.04.002 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota Luas total kawasan kumuh "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31750 SIPD 03.04.001 Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) Persentase pemenuhan rumah layak huni "" Terbuka Persentase pemenuhan rumah layak huni merupakan angka yang menunjukan proporsi antara jumlah rumah layak huni terhadap jumlah seluruh rumah 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31751 SIPD 03.04.001 Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) Jumlah rumah layak huni "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31752 SIPD 03.04.001 Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) Jumlah seluruh rumah "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31753 SIPD 03.04.001 Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) Jumlah RTLH "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31754 SIPD 03.04.001 Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang ditangani "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31755 SIPD 03.04.002 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota Luas kawasan kumuh yang tertangani "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31756 SIPD 03.04.001 Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) Jumlah RTLH tertangani "" Terbuka Jumlah RTLH yang tertangani hingga tahun berjalan 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31757 RPJPN 2025-2045; 03.04.0015 Pemukiman Kumuh Kota yang Ditangani Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31758 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.04.011 Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu Luas kawasan permukiman dengan sarana prasarana baik "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31759 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.04.011 Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu Total luas kawasan permukiman "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31760 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.04.011 Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu Luas kawasan permukiman dengan sarana prasarana baik "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31761 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.04.011 Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu Total Luas kawasan permukiman "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31762 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 03.04.011 Luasan Hektar Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu Luas kawasan permukiman kumuh "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31763 SDGs, SIPD 04.02.009 Jumlah Korban Bencana Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31764 SIPD 03.04.002 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota Jumlah penanganan rumah korban bencana dan relokasi program "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31765 SIPD 03.04.002 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota Jumlah total rumah korban bencana dan relokasi program "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31766 SIPD 03.04.012 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Persentase pelaksanaan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sesuai layanan SPM "" Terbuka Persentase pelaksanaan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sesuai layanan SPM menunjukkan rasio Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana sesuai layanan SPM terhadap Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31767 SIPD 03.04.012 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana sesuai layanan SPM' "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31768 SIPD 03.04.012 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31769 RPJMN 2025-2029; 03.04.015 Persentase Pembangunan Hunian/Rumah Tangga yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan; Persentase rumah susun yang dipelihara "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31770 E-WALIDATA 1.04.000328 Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian Rumah Susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Jumlah unit rumah susun yang dipelihara "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31771 E-WALIDATA 1.04.000328 Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian Rumah Susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Jumlah unit rumah susun "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31772 E-WALIDATA 1.04.000038 Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun "" Terbuka Persentase realisasi retribusi terhadap target retribusi rusunawa yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta dalam satu tahun anggaran 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31773 E-WALIDATA 1.04.000038 Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum Realisasi retribusi sewa rusun "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31774 E-WALIDATA 1.04.000038 Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum Target pendapatan tahun berjalan "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31775 E-WALIDATA 1.04.000038 Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum Realisasi retribusi sewa Rusun Cokrodirjan "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31776 E-WALIDATA 1.04.000038 Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum Realisasi retribusi sewa Rusun Grha Bina Harapan "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31777 E-WALIDATA 1.04.000038 Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum Realisasi retribusi sewa Rusun Bener "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31778 E-WALIDATA 1.04.000038 Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum Target pendapatan Rusun Cokrodirjan "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31779 E-WALIDATA 1.04.000038 Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum Target pendapatan Rusun Grha Bina Harapan "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31780 E-WALIDATA 1.04.000038 Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum Target pendapatan Rusun Bener "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31781 E-WALIDATA 1.03.000137 Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang "" Terbuka Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang merupakan angka yang menunjukan proporsi antara Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang terhadap total kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31782 E-WALIDATA 1.03.000137 Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Jumlah Kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31783 E-WALIDATA 1.03.000137 Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Total kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31784 E-WALIDATA 1.03.000137 Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Jumlah Kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31785 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" Terbuka "Mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31786 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" Terbuka "Menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31787 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman "" Terbuka Indeks yang mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31788 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPUPKP "" Terbuka Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPUPKP yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPUPKP yang wajib disusun 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31789 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPUPKP yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31790 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPUPKP yang wajib disusun "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31791 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sektoral DPUPKP "" Terbuka Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31792 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 31793 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 31794 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPUPKP "" Terbuka "Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset DPUPKP oleh BPKAD. Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan predikat: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31795 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DPUPKP "" Terbuka "Mengukur kualitas implementasi pengelolaan arsip digital pada Perangkat daerah" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31796 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP DPUPKP "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31797 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja DPUPKP yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31798 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA DPUPKP "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31799 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN DPUPKP "" Terbuka "" 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31800 SIPD 05.02.011.003 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran Indeks kapasitas ketahanan kebakaran dan keselamatan "" Terbuka Nilai komposit yang menunjukkan capaian kinerja untuk meningkatkan kapasitas ketahanan kebakaran dan keselamatan melalui pencegahan terhadap resiko kebakaran, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31801 SIPD 05.02.011.003 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran Persentase pencegahan terhadap resiko kebakaran "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31802 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Persentase penanggulangan kebakaran sesuai respontime (15 menit dalam kota) "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31803 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota sesuai respontime (15 menit) oleh petugas dan dengan keterlibatan REDKAR "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31804 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase penanganan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi "" Terbuka Merupakan nilai dari pelayanan penanganan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi dalam waktu tingkat tanggap pada kejadian kebakaran 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31805 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban yang terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31806 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase layanan penyelamatan korban yang terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31807 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase evakuasi korban yang terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31808 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah layanan pemadaman kebakaran "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31809 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah kejadian pemadaman kebakaran "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31810 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah kejadian penyelamatan korban yang terdampak kebakaran "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31811 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah penyelamatan korban yang terdampak kebakaran "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31812 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah layanan evakuasi korban yang terdampak kebakaran "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31813 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah kegiatan evakuasi korban yang terdampak kebakaran yang harus dievakuasi "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31814 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat "" Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31815 SIPD 05.02.011.003 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran Persentase pencegahan terhadap resiko kebakaran "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31816 SIPD 09.03.085 Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Persentase edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31817 SIPD 09.03.085 Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Persentase kampung yang sudah dibangun Hidran kering sesuai DED "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31818 SIPD 09.03.085 Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu "" Terbuka Merupakan penghitungan persentase Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31819 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Jumlah Rekomendasi Proteksi kebakaran yang diproses Tepat Waktu "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31820 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran total rekomendasi Proteksi kebakaran yang diajukan "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31821 SIPD 09.03.085 Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Persentase edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31822 SIPD 09.03.085 Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Jumlah kampung yang sudah mendapatkan penyuluhan "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31823 E-WALIDATA 2.22.000142 Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina Jumlah Kampung di Kota Yogyakarta "" Terbuka Jumlah kampung di Kota Yogyakarta berdasarkan Perwal Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Kepengurusan Kampung 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000001 - 31824 SIPD 05.02.043 Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar* Persentase hidran kering yang sudah dibangun di kampung sesuai DED "" Terbuka Merupakan persentase pembangunan hidran kering kampung sesuai DED 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31825 SIPD 05.02.043 Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar* Jumlah Hidran Kering yang dibangun sesuai DED "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31826 SIPD 05.02.043 Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar* Jumlah DED Hidran Kering yang telah disusun "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31827 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Persentase penanggulangan kebakaran sesuai respontime (15 menit dalam kota) "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31828 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Persentase penanggulangan kebakaran sesuai respontime (15 menit dalam kota) "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31829 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Persentase keterlibatan REDKAR dalam pemadaman kebakaran sesuai dengan respontime (10 menit) "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31830 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Persentase penanggulangan kebakaran oleh petugas "" Terbuka Merupakan Presentase penanggulangan kebakaran yang dilakukan sesuai respontime 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31831 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Jumlah penanggulangan kebakaran "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31832 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Jumlah kejadian kebakaran dalam kota "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31833 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Persentase bantuan penanganan kebakaran luar kota "" Terbuka Merupakan Presentase bantuan penanganan kebakaran luar kota 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31834 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Jumlah bantuan penanganan kebakaran luar kota "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31835 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Jumlah permintaan bantuan kejadian kebakaran luar kota "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31836 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Persentase keterlibatan REDKAR dalam pemadaman kebakaran sesuai respontime (10 menit) "" Terbuka Merupakan Presentase keterlibatan REDKAR dalam pemadaman kebakaran dalam kota sesuai respontime 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31837 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Jumlah keterlibatan REDKAR dalam pemadaman kebakaran dalam kota sesuai respontime "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31838 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Jumlah kejadian kebakaran dalam kota "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31839 SIPD 04.02.041 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Persentase penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota sesuai respontime (15 menit) oleh petugas dan dengan keterlibatan REDKAR "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31840 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Persentase penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota sesuai respontime "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31841 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Persentase Keterlibatan REDKAR dalam penyelamatan yang membahayakan manusia "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31842 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Persentase penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota sesuai respontime "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31843 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Jumlah penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kejadian kebakaran dalam kota sesuai respontime "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31844 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Jumlah kejadian kebakaran dalam kota dengan korban terdampak kebakaran yang membutuhkan penyelamatan "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31845 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Persentase bantuan penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia luar kota "" Terbuka Merupakan perhitungan persentase bantuan penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia luar kota 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31846 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Jumlah bantuan penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia luar kota "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31847 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran jumlah bantuan kejadian penyelamatan luar kota "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31848 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Persentase Keterlibatan REDKAR dalam penyelamatan yang membahayakan manusia "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31849 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Jumlah keterlibatan REDKAR dalam penyelamatan yang membahayakan manusia "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31850 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Jumlah kejadian penyelamatan "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31851 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Persentase taksasi kerugian bangunan hunian yg terbakar "" Terbuka Merupakan perhitungan persentase bangunan yang terbakar yang dilakukan taksasi 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31852 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Jumlah taksasi kerugian bangunan hunian yg terbakar "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31853 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Jumlah bangunan hunian yg terbakar "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31854 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Presentase pelayanan penunjang keselamatan dan resiko kebakaran dalam kota dan luar kota "" Terbuka Merupakan perhitungan persentase pelayanan penunjang keselamatan dan resiko kebakaran dalam kota dan luar kota 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31855 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Jumlah pelayanan penunjang keselamatan dan resiko kebakaran dalam kota dan luar kota "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31856 SIPD 05.02.048 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran Jumlah permohonan pelayanan penunjang keselamatan dan resiko kebakaran dalam kota dan luar kota "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31857 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP SAKIP Damkarmat "" Terbuka Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi pengguna anggaran APBD pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31858 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Damkarmat "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31859 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Damkarmat "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31860 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan "" Terbuka Merupakan perhitungan Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31861 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Damkarmat yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31862 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Damkarmat yang wajib disusun "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31863 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sektoral "" Terbuka Merupakan perhitungan Persentase ketersediaan data statistik sektoral 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31864 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 31865 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 31866 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Damkarmat "" Terbuka "Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Damkarmat oleh BPKAD. Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan predikat: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31867 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN "" Terbuka Merupakan perhitungan IP ASN 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31868 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pada SIRUP "" Terbuka Merupakan perhitungan Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pada SIRUP 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31869 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Damkarmat yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31870 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Damkarmat "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31871 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum "" Terbuka Merupakan perhitungan Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31872 RPJMN 2025-2029 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Indeks Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31873 SIPD 01.01.019 Indeks Ketahanan Daerah Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Yogyakarta hasil assesment BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Terbuka "1. Alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan atau kapasitas sebuah daerah dalam menghadapi dan menangani bencana. 2. Merupakan hasil verifikasi/evaluasi dari BNBP terhadap ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana berdasarkan indikator-indikator IKD yang telah ditetapkan dalam Juknis Perangkat Penilaian IKD BNPB tahun 2018." 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000001 - 31874 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Nilai Indeks Prioritas Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan oleh BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Terbuka Hasil verifikasi/evaluasi dari BNPB terhadap indeks ketahanan daerah pada aspek perkuatan kebijakan dan kelembagaan berdasarkan instrumen pertanyaan kunci yang ditetapkan dalam Juknis Perangkat Penilaian IKD BNPB tahun 2018. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31875 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Nilai Indeks Prioritas Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu oleh BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Terbuka Hasil verifikasi/evaluasi dari BNPB terhadap indeks ketahanan daerah pada aspek pengkajian risiko dan perencanaan terpadu berdasarkan instrumen pertanyaan kunci yang ditetapkan dalam Juknis Perangkat Penilaian IKD BNPB tahun 2018. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31876 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Nilai Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik oleh BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Terbuka Hasil verifikasi/evaluasi dari BNPB terhadap indeks ketahanan daerah pada aspek pengembangan sistim informasi, diklat dan logistik berdasarkan instrumen pertanyaan kunci yang ditetapkan dalam Juknis Perangkat Penilaian IKD BNPB tahun 2018. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31877 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Nilai Indeks Prioritas Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana oleh BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Terbuka Hasil verifikasi/evaluasi dari BNPB terhadap indeks ketahanan daerah pada aspek penanganan tematik kawasan rawan bencana berdasarkan instrumen pertanyaan kunci yang ditetapkan dalam Juknis Perangkat Penilaian IKD BNPB tahun 2018. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31878 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Nilai Indeks Prioritas Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana oleh BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Terbuka Hasil verifikasi/evaluasi dari BNPB terhadap indeks ketahanan daerah pada aspek peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana berdasarkan instrumen pertanyaan kunci yang ditetapkan dalam Juknis Perangkat Penilaian IKD BNPB tahun 2018. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31879 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Nilai Indeks Prioritas Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana oleh BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Terbuka Hasil verifikasi/evaluasi dari BNPB terhadap indeks ketahanan daerah pada aspek perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana berdasarkan instrumen pertanyaan kunci yang ditetapkan dalam Juknis Perangkat Penilaian IKD BNPB tahun 2018. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31880 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Nilai Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana oleh BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Terbuka Hasil verifikasi/evaluasi dari BNPB terhadap indeks ketahanan daerah pada aspek pengembangan sistim pemulihan bencana berdasarkan instrumen pertanyaan kunci yang ditetapkan dalam Juknis Perangkat Penilaian IKD BNPB tahun 2018. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31881 SIPD 01.01.019 Indeks Ketahanan Daerah Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Yogyakarta hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Terbuka Rilis nilai BPBD Kota Yogyakarta terhadap ketahanan Kota Yogyakarta dalam penanggulangan bencana berdasarkan indikator-indikator IKD yang telah ditetapkan dalam Juknis Perangkat Penilaian IKD BNPB tahun 2018. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000001 - 31882 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Nilai Indeks Prioritas Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan oleh BPBD Kota Yogyakarta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Terbuka Hasil verifikasi/evaluasi BPBD Kota Yogyakarta terhadap indeks ketahanan daerah pada aspek perkuatan kebijakan dan kelembagaan berdasarkan instrumen pertanyaan kunci yang ditetapkan dalam Juknis Perangkat Penilaian IKD BNPB tahun 2018. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000001 - 31883 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Nilai Indeks Prioritas Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu oleh BPBD Kota Yogyakarta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Terbuka Hasil verifikasi/evaluasi BPBD Kota Yogyakarta terhadap indeks ketahanan daerah pada aspek pengkajian risiko dan perencanaan terpadu berdasarkan instrumen pertanyaan kunci yang ditetapkan dalam Juknis Perangkat Penilaian IKD BNPB tahun 2018. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000001 - 31884 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Nilai Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik oleh BPBD Kota Yogyakarta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Terbatas Hasil verifikasi/evaluasi BPBD Kota Yogyakarta terhadap indeks ketahanan daerah pada aspek pengembangan sistim informasi, diklat dan logistik berdasarkan instrumen pertanyaan kunci yang ditetapkan dalam Juknis Perangkat Penilaian IKD BNPB tahun 2018. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000001 - 31885 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Nilai Indeks Prioritas Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana oleh BPBD Kota Yogyakarta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Terbuka Hasil verifikasi/evaluasi BPBD Kota Yogyakarta terhadap indeks ketahanan daerah pada aspek penanganan tematik kawasan rawan bencana berdasarkan instrumen pertanyaan kunci yang ditetapkan dalam Juknis Perangkat Penilaian IKD BNPB tahun 2018. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000001 - 31886 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Nilai Indeks Prioritas Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana oleh BPBD Kota Yogyakarta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Terbuka Hasil verifikasi/evaluasi BPBD Kota Yogyakarta terhadap indeks ketahanan daerah pada aspek peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana berdasarkan instrumen pertanyaan kunci yang ditetapkan dalam Juknis Perangkat Penilaian IKD BNPB tahun 2018. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000001 - 31887 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Nilai Indeks Prioritas Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana oleh BPBD Kota Yogyakarta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Terbuka Hasil verifikasi/evaluasi BPBD Kota Yogyakarta terhadap indeks ketahanan daerah pada aspek perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana berdasarkan instrumen pertanyaan kunci yang ditetapkan dalam Juknis Perangkat Penilaian IKD BNPB tahun 2018. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000001 - 31888 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Nilai Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana oleh BPBD Kota Yogyakarta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Terbuka Hasil verifikasi/evaluasi BPBD Kota Yogyakarta terhadap indeks ketahanan daerah pada aspek pengembangan sistim pemulihan bencana berdasarkan instrumen pertanyaan kunci yang ditetapkan dalam Juknis Perangkat Penilaian IKD BNPB tahun 2018. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000001 - 31889 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi "" Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31890 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana "Nilai indeks prioritas Efektivitas Mitigasi Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta " "" Terbuka Pengukuran secara mandiri yang dilakukan oleh BPBD Kota Yogyakarta terhadap nilai indeks prioritas efektifitas mitigasi bencana 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000001 - 31891 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Hasil perhitungan secara mandiri oleh BPBD Kota Yogyakarta terhadap Nilai Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000001 - 31892 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Hasil perhitungan secara mandiri oleh BPBD Kota Yogyakarta terhadap Nilai Indeks Prioritas Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000001 - 31893 E-WALIDATA 1.05.010.005 Kenaikan Indeks Kesiapsiagaan Bencana Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana "" Terbuka "Mengukur secara mandiri kualitas kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penanggulangan bencana melalui parameter: 1. peralatan peringatan dini yang terkalibrasi dan laik operasional; 2. sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang profesional dibidang kebencanaan; 3. kawasan yang terlayani kesiapsiagaan penganggulangan bencana;" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31894 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Persentase peralatan peringatan yang terkalibrasi dan laik operasional "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31895 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah peralatan peringatan dini yang dimiliki BPBD "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31896 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah peralatan peringatan dini yang yang laik operasional "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31897 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Persentase sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang profesional dibidang kebencanaan "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31898 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah tenaga operasional kesiapsiagaan, penanganan dan pasca bencana yang mengikuti pelatihan/peningkatan kompetensi pada tahun berjalan "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31899 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah tenaga operasional kesiapsiagaan, penanganan dan pasca bencana BPBD yang akan mengikuti pelatihan/peningkatan kompetensi sesuai dokumen perencanaan tahun berjalan "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31900 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Persentase kawasan yang terlayani kesiapsiagaan penganggulangan bencana "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31901 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana "Jumlah kawasan yang terlayani kesiapsiagaan penanggulangan bencana pada tahun berjalan " "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31902 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah kawasan yang akan terlayani kesiapsiagaan penanggulangan bencana sesuai dokumen perencanaan tahun berjalan "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31903 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Penanganan Darurat bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta "" Terbuka Pengukuran secara mandiri yang dilakukan oleh BPBD Kota Yogyakarta terhadap nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Penanganan Darurat bencana 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000002 - 31904 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan penyelamatan, evakuasi dan logistik "" Terbuka Perhitungan mandiri berdasarkan Laporan Kejadian Bencana BPBD Kota Yogyakarta terhadap jumlah korban bencana skala kota dan jumlah korban bencana skala kota yang memperoleh layanan evakuasi dan penyelamatan serta bantuan logistik 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31905 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah korban bencana skala kota yang memperoleh layanan evakuasi dan penyelamatan serta bantuan logistik "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31906 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah korban bencana skala kota "" Terbuka Banyaknya orang yang mengalami kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan meninggal dunia akibat kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia. 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31907 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Sistem Pemulihan Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta "" Terbuka Pengukuran secara mandiri yang dilakukan oleh BPBD Kota Yogyakarta terhadap nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Sistem Pemulihan Bencana 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000002 - 31908 E-WALIDATA 1.05.010.007 Kenaikan Indeks Kesiapsiagaan Bencana Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana "" Terbuka Perhitungan mandiri berdasarkan Laporan Kejadian Bencana BPBD Kota Yogyakarta terhadap jumlah sarana prasaran yang terdampak bencana skala kota dan jumlah sarana prasaran yang terdampak bencana skala kota yang dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31909 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah sarana prasarana yang terdampak bencana skala kota "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31910 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Jumlah sarana prasarana yang terdampak bencana skala kota yang membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31911 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Nilai indeks prioritas Pengembangan Kebijakan dan Kelembangaan Penanggulangan Bencana hasil assesment mandiri BPBD Kota Yogyakarta "" Terbuka Pengukuran secara mandiri yang dilakukan oleh BPBD Kota Yogyakarta terhadap nilai indeks prioritas Pengembangan Kebijakan dan Kelembangaan Penanggulangan Bencana 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000002 - 31912 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Hasil perhitungan secara mandiri oleh BPBD Kota Yogyakarta terhadap Indeks Prioritas Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000002 - 31913 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Hasil perhitungan secara mandiri oleh BPBD Kota Yogyakarta terhadap Indeks Prioritas Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu "" Terbatas "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000002 - 31914 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Hasil perhitungan secara mandiri oleh BPBD Kota Yogyakarta terhadap Indeks Prioritas Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana "" Terbatas "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas 34.7100000000002 - 31915 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi BPBD "" Terbuka Pengukuran mandiri kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi kebencanaan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Yogyakarta 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31916 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Nilai SPM Sub Urusan Kebencanaan "" Terbuka "Mengukur secara mandiri nilai kualitas pelaksanaan SPM Sub Urusan Kebencanaan dengan parameter: 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota; 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana." 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31917 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Nilai Indikator SPM Sub Urusan Kebencanaan berupa Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31918 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Nilai Indikator SPM Sub Urusan Kebencanaan berupa Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31919 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 05.02.013 Indeks Risiko Bencana Nilai Indikator SPM Sub Urusan Kebencanaan berupa Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31920 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP BPBD "" Terbuka "Mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31921 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP BPBD "" Terbuka "Menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50 (Peraturan BPKP No 5 tahun 2021)" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31922 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM BPBD "" Terbuka "Mengkur nilai indeks kepuasan masyarakat atas layanan BPBD Kota Yogyakarta, dengan kriteria Nilai Interval Konversi: 1) 25,00 - 43,75 Nilai D; 2) 43,76 - 62,50 Nilai C; 3) 62,51 - 81,25 Nilai B; 4) 81,26 - 100 Nilai A." 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31923 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional "Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan BPBD " "" Terbatas Perhitungan mandiri yang dilakukan oleh BPBD Kota Yogyakarta terhadap ketepatan penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31924 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan BPBD yang disusun tepat waktu "" Terbatas "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31925 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan BPBD yang wajib disusun "" Terbatas "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31926 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sectoral BPBD "" Terbuka Perhitungan mandiri yang dilakukan oleh BPBD Kota Yogyakarta terhadap ketersedian data statistik sektoral 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31927 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 31928 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 31929 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPBD "" Terbatas "Mengukur kualitas laporan keuangan dan aset Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31930 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum BPBD "" Terbuka Penilaian pengawasan Arsip Administrasi Umum BPBD 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31931 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN BPBD "" Tertutup Penilaian Indeks Profesionalitas ASN BPBD 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31932 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP BPBD "" Terbatas Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP BPBD 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31933 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja BPBD yang diinputkan pada SIRUP "" Terbatas "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31934 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA BPBD "" Terbuka "" 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 31935 "" 07.05.028 Jumlah kabupaten/kota dengan Kepala Keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/STBM) Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota "" Terbuka Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah merupakan capaian terhadap jumlah sampah yang terkelola dibandingkan jumlah timbulan sampah dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Capaian pengelolaan persampahan dihitung dari persentase pengurangan sampah ditambah persentase penanganan sampah 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31936 RAD 07.05.051 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota "" Terbatas Merupakan usaha dan/atau kegiatan yang taat dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31937 "RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029" 07.05.010 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Terbuka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH merupakan nilai komposit dari beberapa indikator kualitas lingkungan, seperti Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKLH memberikan gambaran umum tentang kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas lingkungan dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31938 RPJMN 2025-2029,SDGs 07.05.012 Indeks Kualitas Udara IKU Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Terbuka Indeks Kualitas Udara (IKU) nasional dihitung dari IKU masing-masing daerah di Indonesia setelah data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa NO2, SO2 dan PM2,5 dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota. 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31939 RPJMN 2025-2029,SDGs 07.05.006 Indeks Kualitas Air IKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Terbuka Kualitas air permukaan sebagai air baku merupakan pendekatan dalam mengetahui kualitas air ambien yang baik pada badan air. Air permukaan meliputi air yang berada pada sungai, danau dan waduk/bendungan yang perlu dipelihara kualitasnya sebagai sumber air baku. Ada 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (total suspended solid atau zat padat tersuspensi); DO (dissolved oxygen atau oksigen terlarut); BOD (biochemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen biokimiawi); COD (chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen kimiawi) T-P (total phosfat); fecal coli dan total coli. Kualitas air permukaan dilihat dari meningkatnya (atau menurunnya) 7 (tujuh) parameter indeks kualitas air (IKA) pada 15 danau prioritas, serta kualitas air sungai dan waduk/ bendungan. 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31940 RPJMN 2025-2029,SDGs 07.05.009 Indeks Kualitas Lahan (IKL) IKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Terbatas Nilai yang menggambarkan kualitas lahan berdasarkan faktor tutupan lahan (hutan dan non-hutan). 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31941 RPJMN 2025-2029,SDGs 07.05.082 Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah "" Terbatas Jumlah timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah seperti TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31942 SDGs; SIPD 07.05.077 Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah "" Terbatas Persentase rumah tangga yang menerima layanan penuh pengumpulan sampah dibandingkan jumlah seluruh rumah tangga dalam suatu wilayah 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31943 SIPD 07.05.100 Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rerata Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup "" Terbuka Komposit persentase capaian kualitas lingkungan hidup dan capaian pengelolaan persampahan 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31944 RPJMN 2025-2029, RKP 2026, SIPD 07.05.010 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Presentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup "" Terbuka Komposit persentase dari perhitungan 40% Pemantauan Kualitas LH + 30% Pengelolaan RTH + 30% Pengendalian Pencemaran LH 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31945 RPJMN 2025-2029; 07.05.0004 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); Capaian pengelolaan persampahan "" Terbuka Capaian pengelolaan persampahan menunjukkan persentase jumlah sampah yang terkelola dibandingkan jumlah timbulan sampah yang dihitung dari persentase pengurangan sampah ditambah persentase penanganan sampah 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31946 RPJMN 2025-2029, RKP 2026, SIPD 07.05.010 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Presentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup "" Terbuka Komposit persentase dari perhitungan 40% Pemantauan Kualitas LH + 30% Pengelolaan RTH + 30% Pengendalian Pencemaran LH 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31947 RPJMN 2025-2029, RKP 2026, SIPD 07.05.010 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup "" Terbuka Menunjukkan kinerja pemantauan kualitas air dan udara dalam mendukung pencapaian Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31948 SIPD 07.05.103 Persentase Ruang Terbuka Hijau Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Inventarisasi Tutupan Lahan "" Terbatas "Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) : Merupakan upaya perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan ruang terbuka hijau di suatu wilayah agar berfungsi optimal. Tujuannya untuk menjaga kualitas lingkungan, menyediakan ruang interaksi sosial, mendukung ekosistem, dan meningkatkan estetika kota. Inventarisasi Tutupan Lahan : Proses pendataan, pemetaan, dan pencatatan kondisi tutupan lahan berupa tutupan vegetasi existing yang memenuhi kriteria (misalnya hutan kota, RTH taman kota, dll) pada suatu wilayah. Tujuannya untuk mengetahui luasan tutupan vegetasi yang akan mendukung perhitungan IKL." 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31949 RPJMN 2025-2029,SDGs 07.05.009 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Persentase Ketercapaian IKL "" Terbatas Nilai yang didapatkan dari perbandingan antara hasil capaian IKL dengan target IKL. 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31950 RPJMN 2025-2029,SDGs 07.05.009 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Luas Ruang Terbuka Hijau Privat "" Terbatas Besaran atau ukuran lahan terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan oleh pihak swasta atau perorangan (misalnya halaman rumah, taman di perkantoran, kebun milik pribadi, atau ruang hijau di kawasan perumahan) 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31951 RPJMN 2025-2029,SDGs 07.05.009 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Luas Ruang Terbuka Hijau Publik "" Terbatas Ukuran atau besaran lahan terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, serta dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Contohnya: taman kota, alun-alun, jalur hijau jalan, hutan kota, dan taman lingkungan. 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31952 RPJMN 2025-2029,SDGs 07.05.009 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Luas Kota Yogyakarta "" Terbuka Ukuran luas wilayah geografis Kota Yogyakarta yang ditetapkan berdasarkan batas administratifnya menurut Badan Informasi Geospasial (BIG). 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas 34.7100000000002 - 31953 RPJMN 2025-2029,SDGs 07.05.009 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Indeks Kualitas Lahan (IKL) "" Terbatas Nilai yang menggambarkan kualitas lahan berdasarkan faktor tutupan lahan (hutan dan non-hutan). 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31954 RPJMN 2025-2029,SDGs 07.05.009 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Luas Tutupan Vegetasi "" Terbatas Luasan tumbuhan non rumput yang terlihat dari citra satelit dan dihitung progres luasannya secara periodik. 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31955 RPJMN 2025-2029,SDGs 07.05.009 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup "" Terbatas Menunjukkan kinerja pengendalian pencemaran yang didukung dari proporsi kebersihan sungai yang terpelihara, proporsi pemantauan sumber pencemar, dan proporsi inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31956 RPJMN 2025-2029; 07.05.0004 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); Capaian Pengelolaan Persampahan "" Terbuka Capaian pengelolaan persampahan menunjukkan persentase jumlah sampah yang terkelola dibandingkan jumlah timbulan sampah yang dihitung dari persentase pengurangan sampah ditambah persentase penanganan sampah 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31957 RPJMN 2025-2029 07.05.0004 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); Persentase sampah yang terkurangi "" Terbuka Menunjukkan persentase antara jumlah sampah yang terkurangi dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31958 RPJMN 2025-2029 07.05.0004 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); Persentase sampah yang tertangani "" Terbuka Menunjukkan persentase antara jumlah sampah yang tertangani dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 31959 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup "" Terbuka "Mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31960 RPJMN 2025-2029 07.05.076 Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan Rerata penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan lingkungan hidup "" Terbuka Menunjukkan kesesuaian dan efektivitas integrasi rekomendasi atau arahan dokumen perencanaan lingkungan hidup terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31961 RPJMN 2025-2029 07.05.076 Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan Penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen KLHS RPJPD "" Terbuka Menunjukkan kesesuaian dan efektivitas integrasi rekomendasi KLHS RPJPD terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31962 RPJMN 2025-2029 07.05.076 Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan Penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen KLHS RPJMD "" Terbuka Menunjukkan kesesuaian dan efektivitas integrasi rekomendasi KLHS RPJMD terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31963 RPJMN 2025-2029 07.05.076 Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan Penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen KLHS RTRW "" Terbuka Menunjukkan kesesuaian dan efektivitas integrasi rekomendasi KLHS RTRW terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31964 RPJMN 2025-2029 07.05.076 Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan Penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen RPPLH "" Terbuka Menunjukkan kesesuaian arahan dokumen perencanaan pembangunan dengan RPPLH 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31965 RPJMN 2025-2029 07.05.076 Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dinilai kesesuaiannya "" Terbuka Jumlah dokumen KLHS (KLHS RPJPD, KLHS RPJMD, dan KLHS RTRW) serta dokumen RPPLH 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31966 RPJMN 2025-2029 07.05.076 Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan Persentase penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota "" Terbuka Ukuran yang menunjukkan persentase tahapan penetapan Perda RPPLH Kota Yogyakarta sebagai bagian perencanaan perlindungan lingkungan hidup dalam waktu 30 tahun 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31967 RPJMN 2025-2029 07.05.076 Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan Jumlah seluruh tahapan penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota "" Terbuka Ukuran yang menunjukkan keseluruhan persentase tahapan penyusunan dan penetapan Perda RPPLH Kota Yogyakarta sebagai bagian perencanaan perlindungan lingkungan hidup dalam waktu 30 tahun 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31968 RPJMN 2025-2029 07.05.076 Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan Penilaian dokumen perencanaan lingkungan hidup (RPPLH) yang telah disusun, dilakukan pemantauan dan evaluasi, dan dilakukan pengendalian. "" Terbuka Ukuran yang menunjukkan kesesuaian arahan dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah disusun, dilakukan pemantauan dan evaluasi, dilakukan pengendalian terhadap dokumen perencanaan pembangunan Kota Yogyakarta 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31969 RPJMN 2025-2029 07.05.076 Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan Penilaian kesesuaian Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap dokumen perencanaan pembangunan "" Terbuka "Menunjukkan persentase kesesuaian arahan RPPLH terhadap dokumen perencanaan pembangunan yang melingkup: a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA b. rencana pemelihraan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup c. rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian SDA d. rencana adaptasi dan perubahan iklim" 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31970 RPJMN 2025-2029 07.05.076 Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan Rerata penilaian pemantauan KLHS "" Terbuka Ukuran yang menunjukkan nilai kesesuaian dokumen KLHS yang terdiri atas KLHS RPJPD, KLHS RPJMD, dan KLHS RTRW dengan dokumen perencanaan pembangunan Kota Yogyakarta 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31971 RPJMN 2025-2029 07.05.076 Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan Penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen KLHS RPJPD "" Terbuka Menunjukkan kesesuaian dan efektivitas integrasi rekomendasi KLHS RPJPD terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31972 RPJMN 2025-2029 07.05.076 Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan Penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen KLHS RPJMD "" Terbuka Menunjukkan kesesuaian dan efektivitas integrasi rekomendasi KLHS RPJMD terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31973 RPJMN 2025-2029 07.05.076 Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan Penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen KLHS RTRW "" Terbuka Menunjukkan kesesuaian dan efektivitas integrasi rekomendasi KLHS RTRW terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31974 RPJMN 2025-2029 07.05.076 Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah dengan ekosistem rentan Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi "" Terbuka Jumlah dokumen KLHS yang telah divalidasi kemudian dilaksanakan pemantauan dan evaluasi 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31975 E-WALIDATA 2.11.000016 Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup "" Terbatas Menunjukkan persentase kinerja pengendalian pencemaran yang didukung dari proporsi kebersihan sungai yang terpelihara, proporsi pemantauan sumber pencemar, dan proporsi inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31976 42 42 42 Persentase Kebersihan sungai yg terpelihara "" Terbatas Persentase proporsi kebersihan sungai yang terpelihara meliputi Sungai Code, Sungai Gajah wong, Sungai Winongo, dan Sungai Manunggal. 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas 42 - 31977 RPJMN 2025-2029; 07.05.029 Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air Persentase Pemantauan sumber pencemar "" Terbatas Persentase proporsi sumber pencemar yang dipantau. 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31978 SDGs 07.05.021 Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); Persentase Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca "" Terbatas Persentase proporsi inventarisasi emisi berasal dari empat Sektor Emisi GRK meliputi Sektor Energi, Sektor IPPU, Sektor Limbah, dan Sektor AFOLU. 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31979 E-WALIDATA 2.11.000016 Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada Persentase pemantauan sumber pencemar lingkungan hidup "" Terbatas Sumber pencemar yang dipantau berasal dari IPAL Komunal dan Drainase. 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31980 E-WALIDATA 2.11.000016 Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada Jumlah sumber pencemar yang diuji kualitasnya di laboratorium "" Terbatas Sumber pencemar yang diuji kualitasnya di laboratorium berasal dari IPAL Komunal dan Drainase. 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31981 E-WALIDATA 2.11.000016 Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada Total jumlah sumber pencemar yang dipantau "" Terbatas Sumber pencemar yang dipantau berasal dari IPAL Komunal dan Drainase. 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31982 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 07.05.029 Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air Persentase kebersihan sungai yang terpelihara "" Terbatas Kebersihan sungai yang terpelihara meliputi Sungai Code, Sungai Gajah wong, Sungai Winongo, dan Sungai Manunggal. 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31983 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 07.05.029 Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air Panjang sungai yang dibersihkan "" Terbatas Sungai yang dibersihkan meliputi Sungai Code, Sungai Gajah wong, Sungai Winongo, dan Sungai Manunggal. 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31984 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs 07.05.029 Jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air Total panjang sungai yang dapat dipelihara di Kota Yogyakarta "" Terbatas Sungai yang terpelihara meliputi Sungai Code, Sungai Gajah wong, Sungai Winongo, dan Sungai Manunggal. 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas 34.7100000000002 - 31985 SDGs 07.05.021 Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); Persentase inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca "" Terbatas Persentase proporsi inventarisasi emisi berasal dari empat Sektor Emisi GRK meliputi Sektor Energi, Sektor IPPU, Sektor Limbah, dan Sektor AFOLU. 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31986 SDGs 07.05.021 Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); Jumlah hasil inventarisasi emisi GRK yang dilaporkan di aplikasi Sign-Smart KLHK "" Terbatas Empat Sektor Emisi GRK yang dilaporkan di aplikasi Sign-Smart meliputi Sektor Energi, Sektor IPPU, Sektor Limbah, dan Sektor AFOLU. 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31987 SDGs, SIPD 07.05.021 Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Jumlah total sektor emisi GRK "" Terbatas Empat Sektor Emisi GRK meliputi Sektor Energi, Sektor IPPU, Sektor Limbah, dan Sektor AFOLU. 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31988 E-WALIDATA 2.11.000016 Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku "" Terbatas Untuk mendukung validitas perhitungan Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara sebagai indikator komposit dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31989 E-WALIDATA 2.11.000016 Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada Jumlah hasil pemantauan kualitas air dan udara yang dilaporkan ke KLH "" Terbatas Sampel pemantauan kualitas air dan udara yang dilaporkan ke KLH 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31990 E-WALIDATA 2.11.000016 Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada Jumlah total pemantauan kualitas air dan udara sesuai dengan petunjuk teknis yang dilaksanakan dalam satu tahun "" Terbatas Total seluruh pemantauan kualitas air dan udara sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku dan dilaksanakan dalam satu tahun 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31991 E-WALIDATA 2.11.000016 Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada Jumlah sampel pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar dan ketentuan yang berlaku "" Terbatas Sampel pemantauan kualitas air dan udara yang divalidasi KLH 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31992 E-WALIDATA 2.11.000016 Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada persentase parameter yang diuji di laboratorium "" Terbuka jumlah parameter yang diuji laboratorium dibagi jumlah total parameter dalam baku mutu 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31993 E-WALIDATA 2.11.000016 Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada jumlah parameter yang diuji "" Terbuka Jumlah parameter yang diuji di laboratorium 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31994 E-WALIDATA 2.11.000016 Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada jumlah parameter baku mutu "" Terbuka Jumlah parameter baku mutu yang diacu oleh laboratorium 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31995 E-WALIDATA 2.11.000016 Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada Persentase pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3 "" Terbatas Menunjukkan pemenuhan izin penyimpanan sementara Limbah B3 dan/atau Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang telah diterbitkan 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31996 E-WALIDATA 2.11.000016 Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada Jumlah total izin Penyimpananan Limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3 yang telah diterbitkan "" Terbatas Dokumen izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3 Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang telah diterbitkan 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31997 E-WALIDATA 2.11.000016 Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada Jumlah total izin lingkungan dan/atau persetujuan Lingkungan yang telah diterbitkan "" Terbuka Menunjukkan jumlah dokumen izin lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31998 E-WALIDATA 2.11.000016 Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada Jumlah dokumen izin Penyimpananan Limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3 "" Terbatas Dokumen izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3 Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang telah diterbitkan 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 31999 E-WALIDATA 2.11.000078 Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota Persentase kepatuhan usaha dan/atau kegiatan melakukan pengelolaan lingkungan hidup "" Terbatas Menunjukkan usaha dan/atau kegiatan yang sudah diawasi dan dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32000 E-WALIDATA 2.11.000078 Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang sudah dibina dan diawasi "" Terbatas Usaha dan/atau kegiatan yang sudah diawasi dan dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32001 E-WALIDATA 2.11.000078 Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang wajib diawasi "" Terbatas Usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki persetujuan lingkungan yang wajib diawasi 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32002 E-WALIDATA 2.11.000078 Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota Persentase usaha yang memiliki rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diterbitkan "" Terbuka Menunjukkan usaha yang telah memiliki rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan SLO 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32003 E-WALIDATA 2.11.000078 Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota Jumlah usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan "" Terbuka Menunjukkan jumlah dari kegiatan atau usaha yang telah memperoleh persetujuan dokumen lingkungan 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32004 E-WALIDATA 2.11.000078 Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota Jumlah total usaha "" Terbuka Menunjukkan jumlah dari kegiatan atau usaha yang telah memperoleh legalitas atas kegiatan atau usahanya 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32005 42 42 42 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan "" Terbatas Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan (seperti: kantor, RS, hotel, toko, dan lain-lain yang berizin lingkungan) secara langsung dan/atau tidak langsung (swapantau) 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas 42 - 32006 E-WALIDATA 2.11.000078 Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan "" Terbuka Menunjukkan perbandingan antara rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasional yang telah diterbitkan dengan total usaha 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32007 SDGs 07.05.0001 Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang Ditangani/Diolah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasional yang diberikan "" Terbatas Menunjukkan jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, rincian teknis penyimpanan limbah B3, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasional yang telah diterbitkan 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32008 E-WALIDATA 2.11.000078 Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasional yang diberikan "" Terbuka Menunjukkan jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasional yang telah diterbitkan 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32009 E-WALIDATA 2.11.000078 Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota Jumlah total usaha "" Terbuka Menunjukkan jumlah dari kegiatan atau usaha yang telah memperoleh legalitas atas kegiatan atau usahanya 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32010 SIPD 07.05.103 Persentase Ruang Terbuka Hijau Presentase Ruang Terbuka Hijau "" Terbatas Perbandingan antara luasan lahan RTH baik privat maupun publik terhadap luas administrasi Kota Yogyakarta yang sudah disepakati. 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32011 RPJMN 2025-2029,SDGs 07.05.009 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Luas Ruang Terbuka Hijau Privat "" Terbatas Besaran atau ukuran lahan terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan oleh pihak swasta atau perorangan (misalnya halaman rumah, taman di perkantoran, kebun milik pribadi, atau ruang hijau di kawasan perumahan) 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32012 RPJMN 2025-2029,SDGs 07.05.009 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Luas Ruang Terbuka Hijau Publik "" Terbatas Ukuran atau besaran lahan terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, serta dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Contohnya: taman kota, alun-alun, jalur hijau jalan, hutan kota, dan taman lingkungan. 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32013 RPJMN 2025-2029,SDGs 07.05.009 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Luas Kota Yogyakarta "" Terbuka Ukuran luas wilayah geografis Kota Yogyakarta yang ditetapkan berdasarkan batas administratifnya menurut Badan Informasi Geospasial (BIG). 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas 34.7100000000002 - 32014 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" 07.05.010 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) "Luasan tutupan vegetasi " "" Terbatas Luasan tumbuhan non rumput yang terlihat dari citra satelit dan dihitung progres luasannya secara periodik. 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32015 SIPD 07.05.103 Persentase Ruang Terbuka Hijau Persentase RTHP yang dikelola dibanding RTHP kewenangan DLH "" Terbatas Formulasi yang digunakan untuk melihat capaian RTHP yang dikelola DLH dari kewenangan yang dipunyai sebagai upaya optimalisasi pengelolaannya RTH publik ini. 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32016 SIPD 07.05.103 Persentase Ruang Terbuka Hijau Luas RTHP yang dikelola "" Terbatas besaran atau ukuran Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang tidak hanya dimiliki pemerintah/otoritas, tetapi juga sudah dirawat, dipelihara, dan difungsikan sesuai peruntukannya. 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32017 SIPD 07.05.103 Persentase Ruang Terbuka Hijau Luas RTHP kewenangan DLH "" Terbatas besaran atau ukuran Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), baik dalam hal pemeliharaan, pengawasan, maupun pengembangannya. 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32018 E-WALIDATA 2.11.000114 Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota Persentase Kampung ProKlim "" Terbuka Kampung yang sudah melakukan upaya penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim serta menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai ketentuan dari KLHK 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32019 E-WALIDATA 2.11.000114 Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota Jumlah Kampung ProKLim "" Terbuka Banyaknya kampung yang sudah melakukan upaya penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim serta menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai ketentuan dari KLHK 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32020 E-WALIDATA 2.11.000114 Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota Jumlah seluruh Kampung di Kota Yogyakarta "" Terbuka Banyaknya kampung yang tersebar di Kota Yogyakarta 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas 34.7100000000002 - 32021 E-WALIDATA 2.11.000107 Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata "" Terbuka Sekolah yang sudah melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32022 E-WALIDATA 2.11.000107 Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup Jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan dan sekolah Adiwiyata "" Terbuka Banyaknya sekolah yang sudah melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32023 E-WALIDATA 2.11.000107 Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup Jumlah seluruh sekolah di Kota Yogyakarta "" Terbuka Banyaknya sekolah yang tersebar di Kota Yogyakarta 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas 34.7100000000002 - 32024 E-WALIDATA 2.11.000107 Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup Persentase Bank sampah yang aktif (minimal kategori reguler) "" Terbuka Bank sampah yang sudah beroperasi secara rutin mendukung pengelolaan sampah di wilayahnya 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 32025 E-WALIDATA 2.11.000107 Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup Jumlah bank sampah aktif (bank sampah kategori Pembina, Inovasi, Reguler dan Baru) "" Terbuka jumlah bank sampah yang dibentuk/disahkan oleh kelurahan yang aktif berkegiatan berdasarkan klasifikasi : baru dibentuk per tahun berjalan untuk bank sampah baru, hanya kegiatan penimbangan sampah anorganik/ organik untuk bank sampah reguler, ada kegiatan penimbangan sampah anorganik/ organik dan melakukan inovasi untuk bank sampah inovasi dan ada kegiatan pembinaan kepada bank sampah baru untuk bank sampah pembina 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 32026 E-WALIDATA 2.11.000107 Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup Jumlah bank sampah total se-Kota Yogyakarta "" Terbuka Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah berbasis bank sampah yang terbentuk dan disahkan oleh kelurahan se-kota yogyakarta 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas 34.7100000000002 - 32027 E-WALIDATA 2.11.000344 Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH "" Terbuka Lembaga yang telah berhasil memperoleh predikat/capaian atas upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan pada tahun tersebut 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32028 E-WALIDATA 2.11.000114 Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota Jumlah Kampung Proklim "" Terbuka Banyaknya kampung yang sudah melakukan upaya penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim serta menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai ketentuan dari KLHK 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32029 E-WALIDATA 2.11.000107 Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup Jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan dan sekolah Adiwiyata "" Terbuka Banyaknya sekolah yang sudah melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32030 E-WALIDATA 2.11.000107 Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup Jumlah bank sampah aktif (bank sampah kategori Pembina, Inovasi, Reguler dan Baru) "" Terbuka jumlah bank sampah yang dibentuk/disahkan oleh kelurahan yang aktif berkegiatan berdasarkan klasifikasi : baru dibentuk per tahun berjalan untuk bank sampah baru, hanya kegiatan penimbangan sampah anorganik/ organik untuk bank sampah reguler, ada kegiatan penimbangan sampah anorganik/ organik dan melakukan inovasi untuk bank sampah inovasi dan ada kegiatan pembinaan kepada bank sampah baru untuk bank sampah pembina 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 32031 RPJMN 2025-2029 07.05.0004 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); Persentase sampah yang terkurangi "" Terbuka Menunjukkan persentase antara jumlah sampah yang terkurangi dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 32032 RPJMN 2025-2029 07.05.0004 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Jumlah sampah yang terkurangi "" Terbuka Jumlah sampah yang terkurangi dari kegiatan daur ulang 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 32033 RPJMN 2025-2029 07.05.0004 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Jumlah timbulan sampah "" Terbuka Jumlah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 32034 RPJMN 2025-2029 07.05.0004 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); Persentase sampah yang tertangani "" Terbuka Menunjukkan persentase antara jumlah sampah yang tertangani dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 32035 RPJMN 2025-2029 07.05.0004 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Jumlah sampah yang tertangani "" Terbuka Jumlah sampah yang tertangani dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 32036 RPJMN 2025-2029 07.05.0004 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Jumlah timbulan sampah "" Terbuka Jumlah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 32037 RPJMN 2025-2029 07.05.0004 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Tonase pengurangan sampah "" Terbuka Volume sampah yang terkurangi dari kegiatan daur ulang 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 32038 RPJMN 2025-2029 07.05.0004 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Tonase penanganan sampah "" Terbuka Volume sampah yang tertangani dari kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Prioritas - - 32039 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B "Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup " "" Terbuka Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi pengguna anggaran APBD pada Dinas Lingkungan Hidup 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32040 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Dinas Lingkungan Hidup "" Terbuka Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi sistem pengendalian internal Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32041 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup "" Terbuka Indeks yang mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32042 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup "" Terbuka Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan dibandingkan total dokumen yang harus disusun 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32043 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup yang disusun tepat waktu "" Terbuka Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup yang telah dikerjakan dan selesai sesuai dengan timeline 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32044 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup yang wajib disusun "" Terbuka Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup yang wajib untuk dikerjakan dan diselesaikan sesuai timeline 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32045 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Lingkungan Hidup "" Terbuka Persentase data sektoral yang tersedia sesuai kebutuhan dan standar yang ditetapkan dibandingkan total jenis data yang harus disediakan 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32046 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32047 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32048 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DLH "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32049 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup "" Terbatas Memastikan pencapaian target isik dan keuangan seimbang 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32050 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pada SIRUP Dinas Lingkungan Hidup "" Terbuka Memastikan waktu dan pelaksanaan sesuai perencanaan 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32051 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja DLH yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka Daftar belanja tersedia untuk memastikan pengadaan secara transparan 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32052 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA DLH "" Terbuka Tersedia data program, kegiatan dan belanja yang sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32053 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN DLH "" Terbatas Data kompetensi pegawai tersedia untuk mendukung manajemen talenta 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Prioritas - - 32054 SIPD 02.08.036.002 Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32055 SIPD 02.08.036.002 Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota Laju pertumbuhan investasi "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32056 RPJMN 2025-2029 02.08.0012 Total Nilai Realisasi Investasi Nasional Investasi Tahun Berjalan "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32057 RPJMN 2025-2029 02.08.0013 Total Nilai Realisasi Investasi Nasional Investasi Tahun Sebelumnya "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32058 RPJMN 2025-2029 02.08.0014 Total Nilai Realisasi Investasi Nasional Nilai investasi tahun n "" Terbuka Nilai investasi pada LKPM pada tahun n 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32059 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai reformasi birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" Terbuka Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32060 SIPD 02.08.044 Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi Jumlah investor baru tahun n "" Terbuka Jumlah investor baru yang bersumber dari OSS 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32061 SIPD 02.08.044 Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi " Jumlah calon investor potensial" "" Terbuka Jumlah calon investor potensial yang didapatkan melalui promosi investasi yang terukur 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32062 E-WALIDATA 2.11.000344 Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan Jumlah kegiatan usaha baru tahun n "" Terbuka Jumlah kegiatan usaha baru berdasarkan data dari OSS 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32063 E-WALIDATA 2.18.000026 peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah; "Jumlah investor yang mendapatkan fasilitasi regulasi penanaman modal dan perizinan" "" Terbuka "Jumlah investor yang mengikuti sosialisasi regulasi penanaman modal dan perizinan berdasarkan sosialisasi yang dilaksanakan oleh DPMPTSP" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32064 E-WALIDATA 2.18.000028 Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. Jumlah pembuatan peta potensi investasi "" Terbuka Jumlah pembuatan peta potensi investasi yang dirumuskan pada tahun n 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32065 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32066 RPJMN 2025-2029, RKP 2026 07.05.069 Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan Persentase perizinan perizinan berusaha dan nonperizinan yang diterbitkan sesuai dengan regulasi yang berlaku "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32067 RPJMN 2025-2029 07.05.0034 Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan Jumlah perizinan yang terbit "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32068 RPJMN 2025-2029 07.05.0034 Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan Jumlah perizinan berusaha yang terbit "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32069 E-WALIDATA 2.18.000038 Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal. Jumlah nonperizinan yang terbit "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32070 RPJMN 2025-2029 07.05.0035 Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan Jumlah permohonan perizinan yang terdaftar "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32071 RPJMN 2025-2029 07.05.0035 Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan Jumlah permohonan perizinan berusaha yang terdaftar "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32072 E-WALIDATA 2.18.000038 Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal. Jumlah nonperizinan yang terdaftar "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32073 E-WALIDATA "2.18.000007; 2.18.000010" "Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan; Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan;" Persentase penanganan KIP sesuai dengan regulasi yang berlaku "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32074 E-WALIDATA "2.18.000007; 2.18.000010" "Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan; Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan;" Jumlah KIP yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32075 E-WALIDATA "2.18.000007; 2.18.000010" "Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan; Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan;" Jumlah KIP yang masuk "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32076 42 42 42 Persentase Pelaku Usaha Skala Menengah dan Besar yang Patuh Menyampaikan Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas 42 - 32077 RPJMN 2025-2029; 02.10.014 Proporsi Pelaku Usaha dengan Usaha Berbadan Hukum atau Memiliki Catatan Pembukuan Lengkap Jumlah pelaku usaha skala Menengah dan Besar yang melaporkan LKPM pada tahun n "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32078 RPJMN 2025-2029; 02.10.014 Proporsi Pelaku Usaha dengan Usaha Berbadan Hukum atau Memiliki Catatan Pembukuan Lengkap Jumlah pelaku usaha skala menengah dan besar yang wajib melaporkan LKPM pada tahun n "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32079 SIPD 02.01.027 Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persentase pelaku usaha yang dipantau, dibina, dan diawasi "" Terbuka pelaku usaha yang mendapatkan pemantauan dan atau pembinaan dan atau pengawasan penanaman modal setiap tahun berbeda sasarannya 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32080 SIPD 02.01.027 Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Jumlah pelaku usaha yang dipantau/ dibina/diawasi "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32081 SIPD 02.01.027 Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Jumlah pelaku usaha yang menjadi sasaran pemantauan/pembinaan/pengawasan "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32082 SIPD 09.06.011 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) Persentase pengunjung yang memanfaatkan data "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32083 SIPD 09.06.011 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) Jumlah pengunjung yang memanfaatkan data dengan mengunduh data pada website-aplikasi "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32084 SIPD 09.06.011 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) Jumlah pengunjung website-aplikasi data "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32085 SIPD 09.03.024 Jumlah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan pada tahun n "" Terbuka Modul berbeda disetiap tahun 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32086 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" Terbuka "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32087 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" Terbuka "menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50 (Peraturan BPKP No 5 tahun 2021)" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32088 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "" Terbuka Nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32089 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan "" Terbuka Merupakan perhitungan Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 32090 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun tepat waktu "" Terbuka Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu adalah indikator kinerja kuantitatif yang menunjukkan total dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang berhasil disusun, disahkan, serta disampaikan sesuai dengan jadwal atau batas waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal organisasi. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 32091 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang wajib disusun "" Terbuka Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan yang Wajib Disusun adalah indikator kinerja kuantitatif yang menunjukkan total dokumen resmi di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang secara normatif harus disusun oleh organisasi/instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, maupun ketentuan administratif yang berlaku. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 32092 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sectoral "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32093 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32094 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32095 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DPMPTSP "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32096 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 32097 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN DPMPTSP "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32098 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32099 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja DMPTSP yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32100 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA DMPTSP "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32101 SIPD 02.02.047 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32102 SIPD 02.03.045 Persentase kinerja realisasi pupuk Persentase kinerja realisasi pupuk "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32103 SIPD 02.02.063 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Nilai PDRB Sektor Perdagangan BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka Nilai Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi sektor perdagangan selama satu tahun berdasarkan angka dari BPS Kota Yogyakarta 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32104 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" 02.10.003 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Volume Perdagangan "" Terbuka Nilai Omzet perdagangan yang dihasilkan oleh kegiatan survey, pelaksanaan kegiatan ekonomi pada event perdadagangan melalui pemasaran dan kemitraan selama satu tahun 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32105 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" 02.10.003 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Nilai Omzet Perdagangan - Pasar Rakyat "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32106 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" 02.10.003 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Nilai Omzet Perdagangan - Area Komersial Pusat Bisnis "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32107 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029;" 02.10.003 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Nilai Omzet Perdagangan - UMKM "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32108 RPJMN 2025-2029, RKP 2026 03.04.020 Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen Indeks Perlindungan Konsumen "" Terbuka Nilai Indeks perlindungan konsumen yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan pelaku usaha yang mempunyai legallitas usaha, pelaksanaan pelayanan metrologi legal berupa tera/tera ulang dan pemantaun harga barang kebutuhan pokok di 51 komoditas pasar pantauan yang masuk dalam katagori stabil selama satu tahun 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32109 SIPD 02.02.062 Tertib usaha Persentase pelaku usaha yang tertib niaga "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32110 SIPD 02.02.049 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32111 SIPD 02.02.042 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Persentase Alat UTTP yang Bertanda Tera Sah "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32112 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32113 E-WALIDATA 3.30.000079 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Pendapatan BLUD Pusat Bisnis "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32114 E-WALIDATA 3.30.000079 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Persentase pengelolaan BLUD yang terlayani pada Aera premium dan kawasan ekonomi kreatif "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32115 E-WALIDATA 3.30.000079 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Area Layanan yang menghasilkan pendapatan "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32116 E-WALIDATA 3.30.000079 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Area Layanan "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32117 E-WALIDATA 3.30.000001 Agen dan Pasar Rakyat Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32118 E-WALIDATA 3.30.000001 Agen dan Pasar Rakyat Jumlah pasar yang memenuhi standarisasi pasar rakyat "" Terbuka "Pembagian pasar menurut SNI 8152:2015 yang didasarkan beberapa indikator penilaian mutu. 1. Tipe I 2. Tipe II 3. Tipe III 4. Tipe IV" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32119 E-WALIDATA 3.30.000001 Agen dan Pasar Rakyat Jumlah pasar "" Terbuka Banyaknya pasar yang meliputi pasar dengan bangunan permanen, pasar dengan bangunan semi permanen, dan pasar tanpa bangunan. 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32120 E-WALIDATA 3.30.000091 Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32121 E-WALIDATA 3.30.000001 Agen dan Pasar Rakyat Persentase Sarana dan Prasarana pasar rakyat dalam kondisi baik "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32122 E-WALIDATA 3.30.000001 Agen dan Pasar Rakyat Jumlah pasar rakyat dalam kondisi baik "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32123 E-WALIDATA 3.30.000001 Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Pasar rakyat "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32124 E-WALIDATA 3.30.000049 Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Persentase pengelolaan retribusi pasar "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32125 E-WALIDATA 3.30.000049 Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Pasar Rakyat yang dikelola retribusinya secara digital "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32126 E-WALIDATA 3.30.000001 Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Pasar rakyat "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32127 E-WALIDATA 3.30.000001 Agen dan Pasar Rakyat Persentase pasar rakyat yang telah mendapatkan pelayanan kebersihan keamanan dan tertib administrasi "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32128 E-WALIDATA 3.30.000001 Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Pasar rakyat yang bersih aman dan tertib administrasi "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32129 E-WALIDATA 3.30.000001 Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Pasar rakyat "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32130 E-WALIDATA 3.30.000108 UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota Persentase pelaku usaha yang meningkat omsetnya "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32131 E-WALIDATA 3.30.000108 UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha yang nilai omset nya meningkat di tahun n "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32132 E-WALIDATA 3.30.000108 UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku usaha Binaan yang difasilitasi tahun n "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32133 E-WALIDATA 3.30.000108 UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota Persentase Pelaku usaha dengan produk unggulan "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32134 E-WALIDATA 3.30.000108 UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha dengan produk unggulan "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32135 E-WALIDATA 3.30.000108 UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota pelaku usaha yang dibina "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32136 SIPD 02.02.062 Tertib usaha Persentase pelaku usaha yang tertib niaga "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32137 E-WALIDATA 3.30.000108 UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha yang tertib niaga "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32138 E-WALIDATA 3.30.000108 UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota jumlah pelaku usaha yang diawasi "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32139 E-WALIDATA 3.30.000107 Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Persentase Toko Swalayan yang Memiliki Izin Usaha "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32140 E-WALIDATA 3.30.000107 Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah toko swalayan yang sudah memiliki izin usaha "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32141 E-WALIDATA 3.30.000107 Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Toko Swalayan yang Diawasi "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32142 E-WALIDATA 3.30.000015 Gudang yang telah terdaftar Persentase Pengawasan dan Pemantauan Gudang "" Terbuka PB-UMKU TDG (Perizinan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32143 E-WALIDATA 3.30.000015 Gudang yang telah terdaftar Jumlah gudang yang sudah memiliki izin PB-UMKU TDG "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32144 E-WALIDATA 3.30.000015 Gudang yang telah terdaftar Jumlah Gudang yang Diawasi "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32145 E-WALIDATA 3.30.000083; 3.30.000084 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Peenjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Persentase Pengawasan Minuman Beralkohol golongan B dan C "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32146 E-WALIDATA 3.30.000083; 3.30.000084 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Peenjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jumlah pelaku usaha minuman beralkohol yang sudah memiliki Surat Keterangan Penjualan Langsung Golongan B dan C "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32147 E-WALIDATA 3.30.000083; 3.30.000084 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Peenjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jumlah pelaku usaha minuman beralkohol yang diawasi "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32148 E-WALIDATA 3.30.000085 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Persentase kasus Bahan Berbahaya di Tingkat Kota "" Terbuka Persentase sampel yang tidak memenuhi syarat (maksimal 5% dari total sampel yang diuji) 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32149 E-WALIDATA 3.30.000085 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Jumlah sampel yang terindikasi positif bahan berbahaya "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32150 E-WALIDATA 3.30.000085 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) jumlah sampel "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32151 SIPD 02.02.049 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32152 SIPD 02.02.049 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok Jumlah barang kebutuhan pokok yang stabil harganya "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32153 SIPD 02.02.049 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipantau "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32154 SIPD 02.02.049 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok Presentase Bapokting yang Tersedia "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32155 SIPD 02.02.049 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok Jumlah Bapokting yang Tersedia "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32156 SIPD 02.02.049 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok Jumlah Bapokting "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32157 42 42 42 Frekuensi publikasi pemantauan harga komoditas barang pokok berbasis JSS yang ter-update "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas 42 - 32158 SIPD 02.03.045 Persentase kinerja realisasi pupuk Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32159 SIPD 02.03.045 Persentase kinerja realisasi pupuk jumlah distributor yang patuh regulasi "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32160 SIPD 02.03.045 Persentase kinerja realisasi pupuk jumlah distributor pupuk dan pestisida bersubsidi "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32161 E-WALIDATA "3.30.000063; 3.30.000064; 3.30.000065; 3.30.000066" "Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan; Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar; Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang; Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur" Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang Bertanda Tera Sah "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32162 E-WALIDATA "3.30.000063; 3.30.000064; 3.30.000065; 3.30.000066" "Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan; Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar; Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang; Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur" Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32163 E-WALIDATA "3.30.000063; 3.30.000064; 3.30.000065; 3.30.000066" "Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan; Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar; Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang; Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur" Jumlah potensi alat UTTP se-Kota Yogyakarta "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas 34.7100000000002 - 32164 E-WALIDATA 3.30.000067 Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Persentase layanan metrologi legal "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32165 E-WALIDATA 3.30.000067 Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Jumlah Pelaku Usaha yang Dilayani "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32166 E-WALIDATA 3.30.000067 Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Jumlah Pelaku Usaha yang Terdaftar "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32167 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Dinas Perdagangan "" Terbuka "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32168 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Dinas Perdagangan "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32169 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Dinas Perdagangan "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32170 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dindag "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32171 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dindag yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32172 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dindag yang wajib disusun "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32173 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sectoral Dindag "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32174 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32175 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32176 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dindag "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32177 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dindag "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32178 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dindag "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32179 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dindag "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32180 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Dindag yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32181 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Dindag "" Terbuka "" 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Prioritas - - 32182 SIPD 02.01.053 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota "" Terbuka Kewenangan kabupaten/Kota hanya pada industri kecil 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32183 SIPD 02.09.002 Persentase Peningkatan Koperasi yang berkualitas Meningkatnya Koperasi yang berkualitas "" Terbuka Bertambahnya jumlah koperasi yang sehat, aktif dan mampu memberikan mafaat nyata bagi anggotanya mauoun masyarakat 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Prioritas - - 32184 RPJMN 2025-2029, RKP 2026 02.10.002 Persentase peningkatan usaha kecil yang menjadi wirausaha Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha "" Terbuka "" 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32185 SIPD 02.01.035 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditepatkan dalam RIPIP Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK "" Terbuka "" 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32186 SIPD 02.01.028 Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait "" Terbuka Jumlah perusahaan industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jumlah perusahaan industri yang telah terbit sertifikat standar/izin industri 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32187 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RKP 2026 02.10.007 Rasio Kewirausahaan Rasio Kewirausahaan "" Terbuka "Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama." 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32188 RPJMN 2025-2029, RKP 2026 02.10.012 Rasio pelaku usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh Jumlah orang berusaha dibantu buruh tetap "" Terbuka "" 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32189 RPJPN 2025-2045,RPJMN 2025-2029 06.02.0057 Rasio Kewirausahaan Total Angkatan Kerja "" Terbuka Banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32190 42 42 42 Rasio Volum Usaha Koperasi Terhadap PDRB "" Terbuka Rasio volume usaha koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) menunjukkan seberapa besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian suatu wilayah 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Prioritas 42 - 32191 SIPD 02.09.012 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Volume Usaha Koperasi "" Terbuka Jumlah penerimaan dari transaksi usaha koperasi dengan anggota dan non anggota, baik simpan pinjam, penjualan barang maupun jasa 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Prioritas - - 32192 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029" 09.02.052 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Total PDRB (ADHB) BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka Jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam suatu wilayah pada periode tertentu, yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32193 SIPD 02.01.070 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan adalah total nilai tambah sektor industri pengolahan dibagi Total PDRB tahun berjalan 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32194 SIPD 02.01.070 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Nilai PDRB sektor industri pengolahan tahun n BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka "" 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32195 SIPD 02.01.070 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Total PDRB (ADHB) tahun n BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka "" 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32196 E-WALIDATA 2.17.000039 Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan Proporsi UMKM dengan kenaikan omset lebih dari 10% "" Terbuka UMKM dengan kenaikan omset lebih dari 10 % adalah UMKM yang mengalami kenaikan omset lebih dari 10% setelah mendapatkan intervensi dari OPD, dibandingkan dengan tahun sebelumnya 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32197 E-WALIDATA 2.17.000039 Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan Jumlah UMKM yang kenaikan omsetnya lebih dari 10 % "" Terbuka UMKM dengan kenaikan omset lebih dari 10 % adalah UMKM yang mengalami kenaikan omset lebih dari 10% setelah mendapatkan intervensi dari OPD 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32198 E-WALIDATA 2.17.000039 Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan Jumlah UMKM yang dibina "" Terbuka "" 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32199 E-WALIDATA 2.17.000016 Koperasi Yang Diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi Nilai Omset Koperasi tahun n "" Terbuka Nilai omset koperasi yang dibina tahun n 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Prioritas - - 32200 SIPD 02.01.053 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) Proporsi IKM Naik Kelas "" Terbuka "" 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32201 SIPD 02.01.053 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) Jumlah IKM naik kelas "" Terbuka "" 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32202 SIPD 02.01.053 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) Jumlah IKM yang dibina "" Terbuka "" 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32203 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM "" Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32204 E-WALIDATA 2.17.000055 Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan Persentase wirausaha baru "" Terbuka Wirausaha Baru merupakan UKM dengan kelengkapan legalitas usaha dan telah mengikuti pelatihan dasar 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32205 E-WALIDATA 2.17.000055 Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan Jumlah wirausaha baru "" Terbuka "" 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32206 E-WALIDATA 2.17.000055 Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan Jumlah UKM "" Terbuka "" 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32207 E-WALIDATA 2.17.000055 Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan Jumlah Wirausaha baru "" Terbuka "" 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32208 RPJMN 2025-2029 02.10.005 Proporsi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Memiliki Izin Usaha; Persentase UMKM Naik Kelas "" Terbuka UMKM naik kelas merupakan UMKM yang lulus asesmen (kurasi, mengalami repeat order, dan meningkat omsetnya) dibandingkan dengan wirausaha baru 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32209 RPJMN 2025-2029 02.10.005 Proporsi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Memiliki Izin Usaha; Jumlah UMKM naik kelas "" Terbuka "" 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32210 E-WALIDATA 2.17.000055 Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan Jumlah wirausaha baru "" Terbuka "" 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32211 RPJMN 2025-2029 02.10.005 Proporsi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Memiliki Izin Usaha; Jumlah pelaku UMKM naik kelas "" Terbuka UMKM naik kelas merupakan UMKM yang lulus asesmen (produksi, organisasi, sdm, pemasaran, keuangan dan transfomasi digital) 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32212 E-WALIDATA 2.17.000033 SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian Persentase SDM Koperasi yang tersertifikasi "" Terbuka SDM Koperasi adalah pengurus dan pengawas koperasi 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Prioritas - - 32213 E-WALIDATA 2.17.000033 SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian Jumlah SDM Koperasi yang mendapatkan sertifikasi "" Terbuka Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan sertifikasi (pengurus dan pengawas) 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Prioritas - - 32214 E-WALIDATA 2.17.000033 SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian Jumlah SDM koperasi "" Terbuka Total keseluruhan orang yang terlibat dalam organisasi koperasi, yang mencangkup anggota, pengurus, pengawas, manajer dan karyawan 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Prioritas - - 32215 E-WALIDATA 2.17.000033 SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan sertifikasi "" Terbuka Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan sertifikasi (pengurus dan pengawas) 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Prioritas - - 32216 E-WALIDATA 2.17.000023 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Rasio koperasi yang memiliki akuntabilitas baik "" Terbuka Rasio koperasi yang memiliki akuntabilitas baik 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Prioritas - - 32217 E-WALIDATA "2.17.000023; 2.17.000024" "Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi; Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota" Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik "" Terbuka Koperasi dengan akuntabilitas baik memenuhi kriteria tata kelola koperasi, keterlibatan anggota dalam kegiatan bisnis dan pengelolaan keuangan yang baik 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Prioritas - - 32218 E-WALIDATA "2.17.000023; 2.17.000024" "Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi; Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota" Jumlah koperasi se-Kota Yogyakarta "" Terbuka Total keseluruhan koperasi yang berbadan hukum Kota Yogyakarta baik aktif maupun pasif 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Prioritas 34.7100000000002 - 32219 E-WALIDATA "2.17.000023; 2.17.000024" "Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi; Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota" Jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik "" Terbuka Koperasi dengan akuntabilitas baik memenuhi kriteria tata kelola koperasi, keterlibatan anggota dalam kegiatan bisnis dan pengelolaan keuangan yang baik 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Prioritas - - 32220 E-WALIDATA 2.17.000022 Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase koperasi sehat "" Terbuka Jumlah koperasi dengan predikat sehat terhadap jumlah koperasi yang dinilai 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Prioritas - - 32221 E-WALIDATA 2.17.000022 Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah koperasi dengan predikat sehat "" Terbuka Banyaknya koperasi yang sudah dilakukan pemeriksaan kesehatannya dengan menggunakan kertas kerja sesuai dengan juknis deputi bidang perkoperasian nomor 15 tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi dan memperoleh predikat sehat 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Prioritas - - 32222 E-WALIDATA "2.17.000023; 2.17.000024" "Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi; Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota" Jumlah koperasi se-Kota Yogyakarta "" Terbuka Total keseluruhan koperasi yang berbadan hukum Kota Yogyakarta baik aktif maupun pasif 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Prioritas 34.7100000000002 - 32223 E-WALIDATA 2.17.000022 Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi dengan predikat sehat "" Terbuka Banyaknya koperasi yang sudah dilakukan pemeriksaan kesehatannya dengan menggunakan kertas kerja sesuai dengan juknis deputi bidang perkoperasian nomor 15 tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi dan memperoleh predikat sehat 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Prioritas - - 32224 E-WALIDATA 2.17.000027 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase koperasi yang berkembang usahanya "" Terbuka Jumlah koperasi yang berkembang usahanya (mengalami peningkatan volume usaha, peningkatan aset pelaksanaan RAT) dibagi jumlah koperasi se-Kota Yogyakarta 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Prioritas - - 32225 E-WALIDATA 2.17.000027 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang berkembang usahanya (mengalami peningkatan volume usaha, peningkatan aset pelaksanaan RAT) "" Terbuka Banyaknya koperasi yang mampu meningkatkan volume usahanya, aset, jumlah anggota dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya secara berkelanjutan 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Prioritas - - 32226 E-WALIDATA "2.17.000023; 2.17.000024" "Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi; Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota" Jumlah koperasi se-Kota Yogyakarta "" Terbuka Total keseluruhan koperasi yang berbadan hukum Kota Yogyakarta baik aktif maupun pasif 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Prioritas 34.7100000000002 - 32227 E-WALIDATA 2.17.000027 Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang berkembang usahanya "" Terbuka Jumlah koperasi yang berkembang usahanya (mengalami peningkatan volume usaha, peningkatan aset pelaksanaan RAT) 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Prioritas - - 32228 E-WALIDATA 3.31.000029 Penyediaan Informasi dan Analisa Industri Persentase Data Informasi Industri yang ter-update "" Terbuka Jumlah Data IKM yang ter-update pada SIINAS dibandingkan Total Data IKM 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32229 E-WALIDATA 3.31.000029 Penyediaan Informasi dan Analisa Industri Data IKM yang ter-update "" Terbuka Jumlah IKM yang datanya diperbaharui dan mencerminkan kondisi terkini 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32230 E-WALIDATA 3.31.000029 Penyediaan Informasi dan Analisa Industri Total Data IKM pada SIINAS "" Terbuka Jumlah data IKM yang memiliki akun SIINas 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32231 E-WALIDATA 3.31.000029 Penyediaan Informasi dan Analisa Industri Jumlah Data IKM yang ter-update "" Terbuka penambahan data SIINas th n 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32232 E-WALIDATA 3.31.000034 Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan Persentase IKM yang berizin industri "" Terbuka Jumlah IKM yang mendapatkan izin Klasifikasi Baku Lapangankerja Indonesia (KBLI) Industri pada tahun n dibandingkan Jumlah IKM tahun n 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32233 E-WALIDATA 3.31.000034 Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan Jumlah IKM yang mendapatkan izin industri sampai dengan tahun n "" Terbuka Jumlah IKM dengan KBLI Industri yang izinnya telah terbit di OSS sampai dengan tahun n 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32234 E-WALIDATA 3.31.000034 Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan Jumlah IKM "" Terbuka Jumlah IKM yang memiliki NIB dengan KBLI Industri 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32235 E-WALIDATA 3.31.000034 Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan Jumlah pelaku IKM yang patuh aturan Izin Usaha OSS RBA "" Terbuka Jumlah IKM yang patuh aturan izin usaha Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32236 E-WALIDATA 3.31.000017 Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Jumlah Usaha IKM yang meningkat pemahaman dan pengetahuan tentang perizinan usaha "" Terbuka Jumlah IKM yang meningkat pemahaman dan pengetahuan tentang perizinan berusaha yang meliputi Klasifikasi Baku Lapangankerja Indonesia (KBLI), Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikasi halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), Nomor Izin Edar (NIE) 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32237 E-WALIDATA 3.31.000013 Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi "" Terbuka Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi dibandingkan dengan total pelaku IKM di Kota Yogyakarta 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32238 E-WALIDATA 3.31.000013 Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi "" Terbuka Jumlah IKM dengan KBLI industri yang Sertifikat Standarnya telah terverifikasi 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32239 E-WALIDATA 3.31.000013 Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah jumlah IKM Kota Yogyakarta "" Terbuka Jumlah IKM yang memiliki NIB dengan KBLI Industri 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas 34.7100000000002 - 32240 E-WALIDATA 3.31.000013 Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah Jumlah pelaku IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi "" Terbuka Jumlah pelaku IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32241 E-WALIDATA 2.17.000035 Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Pendapatan UPT Desain dan Industri "" Terbuka Nilai Pendapatan UPT 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32242 SIPD 09.03.054 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase layanan yang terpenuhi secara optimal "" Terbuka Jumlah layanan yang terpenuhi secara optimal dibanding layanan yang tersedia 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32243 SIPD 09.03.054 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Jumlah layanan BLUD yang terpenuhi secara optimal "" Terbuka "" 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32244 SIPD 09.03.054 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Jumlah layanan yang tersedia "" Terbuka "" 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32245 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM "" Terbuka """mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)""" 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32246 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM "" Terbuka Nilai SPIP Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32247 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM "" Terbuka Nilai IKM Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32248 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional "Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Perinkopukm " "" Terbuka Persentase ketercapaian nilai komponen SAKIP 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32249 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Perinkopukm yang disusun tepat waktu "" Terbuka Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang disusun Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta dari arahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta. Informasi ini merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan berbagai laporan evaluasi yang dibuat setiap tahun oleh Bappeda dan Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta. 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32250 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Perinkopukm yang wajib disusun "" Terbuka Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang disusun Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta dari arahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta. Informasi ini merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan berbagai laporan evaluasi yang dibuat setiap tahun oleh Bappeda dan Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta. 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32251 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Perinkopukm "" Terbuka persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Perinkopukm 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32252 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32253 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32254 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Perinkopukm "" Terbuka """Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk""" 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32255 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional "Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Perinkopukm " "" Terbuka Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum adalah laporan yang berisi evaluasi dan analisis kinerja suatu instansi dalam melaksanakan program kearsipan, termasuk pengelolaan arsip administrasi umum. 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32256 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Indeks Profesional ASN Dinas Perinkopukm "" Terbuka Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang mengukur kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan mereka dalam menjalankan tugas jabatan. 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32257 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional "Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP DInas Perinkopukm " "" Terbuka Persentase Rencana Pengadaan adalah persentase yang memuat rencana kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh suatu instansi (SKPD) 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32258 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja DInas Perinkopukm yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka Jumlah belanja pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta (SiRUP Jogja Kota) adalah total nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk setiap kegiatan yang direncanakan oleh suatu instansi pemerintah (SKPD) untuk tahun berjalan, yang dirinci berdasarkan jenis belanja, uraian, satuan, jumlah, dan koefisien 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32259 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA DInas Perinkopukm "" Terbuka Jumlah belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah total nilai anggaran untuk setiap kegiatan yang direncanakan oleh suatu instansi pemerintah (SKPD) untuk tahun berjalan, yang dirinci berdasarkan jenis belanja, uraian, satuan, jumlah, dan koefisien 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Prioritas - - 32260 RPJMN 2025-2029 02.03.004 Indeks Ketahanan Pangan Indeks Ketahanan Pangan "" Terbuka Suatu sistem penilaian tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32261 SIPD 02.03.042 Persentase cadangan pangan Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) "" Terbatas "" 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32262 RPJPN 2025-2045,RPJMN 2025-2029,SIPD 02.06.012; 02.06.015 Volume Produksi Perikanan Budidaya; Volume Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) "" Terbatas Jumlah Produksi Perikanan tangkap dan budidaya di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Prioritas - - 32263 SIPD 02.03.062 Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas per hektar per tahun "" Terbatas Produktivitas tanaman pangan/padi di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32264 SIPD 02.05.008 Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (Persentase kasus zoonosis kab/ kota) "" Terbatas Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis yang terdata melalui hasil pemeriksaan di poliklinik hewan dan hasil monitoring kesehatan hewan di Kota Yogyakarta dalam satu tahun. 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32265 RPJPN 2025-2045,RPJMN 2025-2029,SDGs 02.03.060 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ Prevalence of Undernourishment Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan "" Terbuka Proporsi populasi yang asupan energinya dibawah kebutuhan minimum untuk hidup sehat dan aktif, digunakan untuk memonitor kondisi kerawanan pangan dan gizi 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32266 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai PDRB sektor pertanian BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh semua kegiatan ekonomi di sektor pertanian dalam suatu wilayah selama periode tertentu 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Prioritas - - 32267 RPJMN 2025-2029,SDGs 02.03.0048 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pola pangan Harapan BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka Angka yang menggambarkan jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Nilai ini diperoleh dari perkalian persentase angka kecukupan energi setiap golongan bahan pangan dengan bobotnya. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan. 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32268 SDGs, SIPD 02.03.071 Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor Pendapatan petani dan pelaku usaha perikanan "" Terbatas total banyaknya sarana penunjang kegiatan pertanian (seperti irigasi, jalan usaha tani, gudang, alsintan, dan sarana pendukung lainnya) yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan, peningkatan produktivitas, serta efisiensi usaha tani sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Prioritas - - 32269 SDGs, SIPD 02.03.071 Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor Pendapatan petani "" Terbatas Pendapatan petani yang mencerminkan keuntungan bersih dari aktivitas usahatani dan menjadi indikator kesejahteraan petani 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Prioritas - - 32270 SDGs, SIPD 02.03.071 Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan "" Terbatas "" 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Prioritas - - 32271 "" "" "" PAD Sektor Pertanian dan Perikanan "" Terbuka Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta dari kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan meliputi pelayanan di Poliklinik hewan, Rumah Potong Hewan, Penjualan Ikan Hias dan konsumsi di Balai Benih Ikan dan Subraiser, Penjualan Calon Benih padi kebun bibit Tegalrejo, Penjualan bibit tanaman hias dan hortikultura. 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Prioritas - - 32272 "" "" "" PAD Pertanian "" Terbuka Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta dari kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan meliputi Penjualan Calon Benih padi kebun bibit Tegalrejo, Penjualan bibit tanaman hias dan hortikultura. 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Prioritas - - 32273 "" "" "" PAD Perikanan "" Terbuka Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta dari kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan meliputi Penjualan Ikan Hias dan konsumsi di Balai Benih Ikan dan Subraiser 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Prioritas - - 32274 "" "" "" PAD Kesehatan hewan "" Terbuka Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta dari kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan meliputi pelayanan di Poliklinik hewan, Rumah Potong Hewan dan pemakaian mobil angkut daging. 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32275 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai reformasi birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan "" Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32276 "RPJMN 2025-2029; SDGs;" 02.03.067 Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan Cakupan pengembangan Kawasan Pangan Lestari "" Terbatas Jumlah kelurahan yang melakukan kegiatan oleh kelompok masyarakat secara bersama-sama untuk mengusahakan pekarangan sebagai sumber pangan hewani dan nabati secara berkelanjutan dibawah pembinaan Dinas Pertanian dan Pangan 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32277 "RPJMN 2025-2029; SDGs;" 02.03.067 Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan Jumlah kelurahan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari "" Terbatas Jumlah kelurahan yang melakukan kegiatan oleh kelompok masyarakat secara bersama-sama untuk mengusahakan pekarangan sebagai sumber pangan hewani dan nabati secara berkelanjutan dibawah pembinaan Dinas Pertanian dan Pangan 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32278 SDGs; SIPD 02.03.026 Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang Cakupan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan "" Terbatas Infrastruktur pendukung kemandirian pangan adalah berbagai komponen penting yang memastikan produksi, distribusi, dan penyimpanan pangan berjalan lancar. Komponen pendukung kemandirian pangan meliputi pemanfaatan pekarangan untuk budidaya tanaman pangan hewani dan nabati. 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32279 SDGs; SIPD 02.03.026 Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang Jumlah Kelurahan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari "" Terbatas Jumlah kelurahan yang melakukan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman sayuran, tanaman pangan lokal, dan ternak untuk pemenuhan pangan dan gizi keluarga. 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32280 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 07.02.017 Konsumsi Energi Final per Kapita Angka Kecukupan Energi Ketersediaan "" Terbuka Ukuran yang menunjukkan jumlah energi (dalam kilokalori) yang tersedia untuk dikonsumsi oleh setiap orang dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32281 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 07.02.017 Konsumsi Energi Final per Kapita Hasil analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) "" Terbuka "Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah tabel yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan / pengadaan (supply), penggunaan / pemanfaatan (utilization) pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu (dalam kurun waktu satu tahun). NBM menunjukkan ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya." 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32282 RPJMN 2025-2019; RKP 2026; SIPD 02.03.049; 02.03.080; 02.05.014; 02.06.019 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan; Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan; Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan; Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standard mutu dan keamanan pangan Persentase aksesibilitas pangan masyarakat "" Terbatas Pengukuran dan perhitungan rasio aksesibilitas pangan masyarakat yang melibatkan pengumpulan data tentang akses penduduk terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pangan 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32283 SIPD 02.05.016 Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Jumlah penyedia pangan (BPS, Disdag,DPP) "" Terbatas Prasarana dan sarana penyedia Pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan Pangan (stok Pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen Pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32284 SIPD 03.07.034 Laju Pertumbuhan Penduduk Jumlah penduduk Kota Yogyakarta (BPS) BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka Jumlah penduduk Kota Yogyakarta. 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas 34.7100000000002 - 32285 SIPD 02.03.042 Persentase cadangan pangan Persentase cadangan pangan pemerintah daerah "" Terbuka Persentase jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32286 SIPD 02.03.042 Persentase cadangan pangan Jumlah cadangan pangan yang dikelola "" Terbuka Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32287 SIPD 02.03.042 Persentase cadangan pangan Jumlah total cadangan pangan pemerintah Kota Yogyakarta "" Terbuka Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas 34.7100000000002 - 32288 RKP 2026 07.02.017 Konsumsi Energi Final per Kapita Angka Konsumsi Energi "" Terbuka Digunakan untuk mengetahui tingkat kecukupan gizi dan jumlah energi yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam periode waktu tertentu untuk perencanaan kebutuhan energi dalam satuan kalori per hari 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32289 RPJMN 2025-2019; RKP 2026; SIPD 02.03.049; 02.03.080; 02.05.014; 02.06.019 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan; Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan; Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan; Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standard mutu dan keamanan pangan Persentase masyarakat yang memiliki akses penganekaragaman pangan "" Terbatas Masyarakat yang memiliki akses ke berbagai jenis makanan yang beragam dan bergizi seimbang, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengolahnya 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32290 RPJMN 2025-2019; RKP 2026; SIPD 02.03.049; 02.03.080; 02.05.014; 02.06.019 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan; Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan; Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan; Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standard mutu dan keamanan pangan Jumlah masyarakat yang memiliki akses penganekaragaman pangan "" Terbatas Masyarakat yang memiliki akses ke berbagai jenis makanan yang beragam dan bergizi seimbang, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengolahnya 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32291 RPJMN 2025-2019; RKP 2026; SIPD 02.03.049; 02.03.080; 02.05.014; 02.06.019 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan; Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan; Persentase komoditas produk peternakan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan; Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standard mutu dan keamanan pangan Jumlah Masyarakat yang Perlu Mendapat Penganekaragaman Pangan (Dinkes) "" Terbatas Masyarakat yang perlu mendapatkan akses ke berbagai jenis makanan yang beragam dan bergizi seimbang. 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32292 "SK KaBIG 16/2023; Kepka BIG 130/2025" 10.03.0039 - Persentase wilayah bebas kerawanan pangan (FSVA) Badan Pangan Nasional Terbuka Wilayah bebas kerawanan pangan didapatkan dari analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang menunjukkan prioritas 1, 2, 3 adalah wilayah rentan rawan pangan dan prioritas 4, 5, 6 adalah wilayah aman pangan. 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32293 E-WALIDATA 8.01.000061; 8.01.000063 Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun; Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta "" Terbuka Banyaknya desa/kelurahan atau yang setara dengan desa/kelurahan seperti Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), desa persiapan, nagari, pemukiman suku pedalaman, dll. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 32294 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 02.03.061 Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat Jumlah kelurahan yang rawan pangan prioritas 3 (hasil survei DPP) "" Terbuka Jumlah kelurahan rentan rawan pangan prioritas 3 berdasarkan hasil analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32295 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SDGs, SIPD 02.03.061 Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat Jumlah wilayah rawan pangan prioritas 3 "" Terbuka Kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan priroritas 3 rentan pangan rendah. Kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi. 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32296 SIPD 02.03.049 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan Persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman "" Terbatas Pangan segar asal tumbuhan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat Kota Yogyakarta, persesentase didapatkan dari jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel yang diambil dan diuji. 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32297 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029 02.03.050 Persentase Pangan yang Terselamatkan Persentase sampel pangan yang aman "" Terbatas Pangan segar asal yang aman untuk dikonsumsi masyarakat Kota Yogyakarta, persesentase didapatkan dari jumlah sampel pangan segar yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel yang diambil dan diuji. 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32298 SIPD 02.03.049 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan Jumlah sertifikasi dan registrasi PSAT "" Terbatas Jumlah pengajuan ijin edar PSAT yang sudah keluar nomor ijin edarnya 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32299 SIPD 02.03.049 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan "Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)" "" Terbatas Pengawasan pangan segar asal tumbuhan dilakukan di 29 Pasar Rakyat yang berada di Kota Yogyakarta, dilakukan di ritel dan pelaku usaha yang berada di Kota Yogyakarta. Pengambilan sampel dan pengujian terhadap pangan segar asal tumbuhan 500 sampel pertahun. Dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan. 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32300 SIPD 02.03.049 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi "" Terbatas Pengawasan yang meliputi pasar rakyat, ritail dan juga pelau usaha pangan segar asal tumbuhan 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32301 SIPD 02.03.049 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan Jumlah total pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan "" Terbatas Jumlah pelaku pangan segar di pasar rakyat, ritail dan pelaku usaha di Kota Yogyakarta 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32302 SIPD 02.03.049 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan Persentase pangan asal hewan dan perikanan yang bermutu dan aman "" Terbatas Pangan segar asal hewan dan perikanan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat Kota Yogyakarta, persesentase didapatkan dari jumlah sampel pangan segar asal hewan dan perikanan yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel yang diambil dan diuji. 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32303 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029 04.01.085 Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan Jumlah sampel pangan asal hewan dan perikanan yang aman "" Terbatas jumlah sampel pangan segar asal hewan dan perikanan di Kota Yogyakarta yang memenuhi syarat (aman) 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32304 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029 04.01.085 Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan Jumlah sampel pangan asal hewan dan perikanan total "" Terbatas jumlah total sampel pangan segar asal hewan dan perikanan 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32305 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029 04.01.085 Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan "Cakupan pengawasan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Hasil Perikanan (PSAH dan PSHP)" "" Terbatas Pengawasan pangan segar asal hewan dan perikanan dilakukan di 29 Pasar Rakyat, ritel, dan pelaku usaha yang berada di Kota Yogyakarta. Pengambilan sampel dan pengujian terhadap pangan segar asal hewan dan perikanan sebanyak 1200 sampel pertahun. Pembinaan terhadap pelaku usaha pangan segar asal hewan dan perikanan. 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32306 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029 04.01.085 Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang aman "" Terbatas Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan di Kota Yogyakarta yang sudah diambil sampelnya yang memenuhi syarat (aman) 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32307 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029 04.01.085 Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan total "" Terbatas Total pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan di Kota Yogyakarta yang sudah diambil sampelnya yang memenuhi syarat (aman) 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32308 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029 04.01.085 Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan Jumlah pengawasan pangan asal hewan dan perikanan "" Terbatas Pembinaan terhadap pelaku usaha pangan segar asal hewan dan perikanan di Kota Yogyakarta 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32309 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029 04.01.085 Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan hasil perikanan yang memenuhi hygiene sanitasi "" Terbatas Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan di Kota Yogyakarta yang sudah diambil sampelnya yang memenuhi syarat (aman) 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32310 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 02.06.001 Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang terfasilitasi Persentase kenaikan Unit Budidaya Ikan (UBI) yang memenuhi persyaratan teknis "" Terbatas Pembinaan pada UBI untuk memenuhi persyaratan teknis, persentase didapatkan dari jumlah UBI yang memenuhi persyaratan teknis dibagi jumlah UBI yang terbina sampai dengan tahun 2030 dikali 100% 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Prioritas - - 32311 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 02.06.001 Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang terfasilitasi UBI yang memenuhi persyaratan teknis "" Terbatas Jumlah UBI (Unit Budidaya Ikan) yang memenuhi persyaratan teknis ( UBI yang sudah memiliki Sertifikat CBIB dan atau CPIB, surat keterangan Pra CBIB dan atau Pra CPIB dari DPP) 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Prioritas - - 32312 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 02.06.001 Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang terfasilitasi UBI yang terbina (target sampai dengan tahun 2030) "" Terbatas Jumlah UBI (Unit Budidaya Ikan) yang terbina sampai dengan tahun 2030 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Prioritas - - 32313 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 02.06.001 Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang terfasilitasi Persentase UBI yang terbina "" Terbatas Pendampingan dan pembinaan kelompok pembudidaya ikan untuk memenuhi persyaratan teknis budidaya ikan 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Prioritas - - 32314 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 02.06.001 Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang terfasilitasi Capaian UBI yang terbina sampai dengan tahun berjalan "" Terbatas Jumlah UBI (Unit Budidaya Ikan) yang terbina sampai dengan tahun berjalan 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Prioritas - - 32315 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 02.06.001 Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang terfasilitasi UBI yang terbina sampai dengan tahun 2030 "" Terbatas Jumlah UBI (Unit Budidaya Ikan) yang terbina sampai dengan tahun 2030 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Prioritas - - 32316 "" "" "" PAD perikanan "" Terbuka Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta dari kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan meliputi Penjualan Ikan Hias dan konsumsi di Balai Benih Ikan dan Subraiser 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Prioritas - - 32317 E-WALIDATA 3.25.000238 unit penyimpanan hasil produksi pembudidayaan ikan PAD Balai Benih Ikan Hias dan Sub Raiser "" Terbatas Jumlah pendapatan yang berasal dari hasil penjualan produksi benih ikan hias di BBI Nitikan dan Sub Raiser 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Prioritas - - 32318 E-WALIDATA 3.25.000238 unit penyimpanan hasil produksi pembudidayaan ikan PAD Balai Benih Ikan Konsumsi "" Terbatas Jumlah pendapatan yang berasal dari hasil penjualan produksi benih ikan konsumsi di BBI Mendungan 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Prioritas - - 32319 E-WALIDATA 3.25.000117 kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Produksi Benih Ikan "" Terbatas Jumlah Produksi benih Ikan Hias ditambah Ikan Konsumsi 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Prioritas - - 32320 E-WALIDATA 3.25.000117 kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Produksi benih ikan hias "" Terbatas Jumlah produksi benih ikan hias di BBI Nitikan dan Sub Raiser 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Prioritas - - 32321 E-WALIDATA 3.25.000117 kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Produksi benih ikan konsumsi "" Terbatas Jumlah produksi benih ikan konsumsi di BBI Mendungan 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Prioritas - - 32322 E-WALIDATA 3.25.000246 unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha Persentase kenaikan UPI yang memenuhi persyaratan teknis "" Terbatas "Pembinaan pada UPI untuk memenuhi persyaratan teknis. Persentase didapatkan dari jumlah UPI yang memenuhi persyaratan teknis dibagi jumlah UPI yang terbina sampai dengan tahun 2030 dikali 100%" 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Prioritas - - 32323 E-WALIDATA 3.25.000246 unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha UPI yang memenuhi persyaratan teknis "" Terbatas Jumlah UPI (Unit Pengolahan Ikan) yang memenuhi persyaratan teknis (UPI yang sudah memiliki sertifikat SKP dan atau Surat Keterangan Pra-SKP dari DPP) 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Prioritas - - 32324 E-WALIDATA 3.25.000246 unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha UPI yang terbina sampai dengan tahun 2030 "" Terbatas Jumlah UPI (Unit Pengolahan Ikan) yang terbina sampai dengan tahun 2030 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Prioritas - - 32325 E-WALIDATA 3.25.000246 unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha Persentase cakupan pembinaan UPI "" Terbatas Pembinaan UPI dalam 1 tahun, meliputi Anjangsana Penyuluh/Aktivitas Lapangan/Monitoring/Bimtek/Demplot/Kaji Terap) 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Prioritas - - 32326 E-WALIDATA 3.25.000246 unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha Capaian UPI yang terbina sampai dengan tahun berjalan "" Terbatas "" 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Prioritas - - 32327 E-WALIDATA 3.25.000246 unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha UPI yang terbina sampai dengan tahun 2030 "" Terbatas Jumlah UPI (Unit Pengolahan Ikan) yang terbina sampai dengan tahun 2030 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Prioritas - - 32328 RPJMN 2025-2029 02.03.0019 Persentase kinerja realisasi pupuk Persentase petani sawah yang telah menggunakan pupuk sesuai aturan "" Terbuka Jumlah petani sawah yang menggunakan pupuk sesuai aturannya 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Prioritas - - 32329 RPJMN 2025-2029 02.03.0019 Persentase kinerja realisasi pupuk Jumlah petani sawah yang menggunakan pupuk sesuai aturan "" Terbuka Banyaknya petani sawah yang dalam kegiatan usahataninya melakukan pemupukan sesuai dengan dosis, jenis, waktu, dan cara aplikasi yang dianjurkan oleh penyuluh pertanian 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Prioritas - - 32330 RPJMN 2025-2029 02.03.0019 Persentase kinerja realisasi pupuk Jumlah total petani sawah "" Terbuka masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan secara aktif mengusahakan lahan sawah untuk kegiatan bercocok tanam dalam suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Prioritas - - 32331 E-WALIDATA 3.30.000060; 3.30.000061; 3.30.000098; 3.30.000099 Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi; Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%; Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diadakan; Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90% Cakupan pengawasan penggunaan sarana pertanian "" Terbuka Persentase jumlah petani sawah yang mendapatkan pupuk bersubsidi 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Prioritas - - 32332 42 42 42 Jumlah petani sawah yang mendapatkan pupuk bersubsidi "" Terbuka Total petani sawah yang tercatat dan menerima pupuk dengan harga subsidi dari pemerintah sesuai ketentuan pada periode tertentu 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Prioritas 42 - 32333 E-WALIDATA 3.30.000060; 3.30.000061; 3.30.000098; 3.30.000099 Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi; Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%; Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diadakan; Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90% Jumlah petani sawah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi "" Terbuka Jumlah petani sawah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi adalah jumlah petani sawah yang tercatat dalam sistem (eRDKK) sesuai dengan ketentuan mengenai penerima pupuk bersubsidi, baik dari sisi luas lahan, komoditas, maupun status keanggotaan kelompok tani 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Prioritas - - 32334 "" "" "" PAD pertanian "" Terbuka Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta dari kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan meliputi Penjualan Calon Benih padi kebun bibit Tegalrejo, Penjualan bibit tanaman hias dan hortikultura. 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Prioritas - - 32335 "" "" "" PAD Kebun Plasma Nutfah Pisang "" Terbuka Pendapatan yang berasal dari penjualan bibit tanaman pisang hasil kultur jaringan, bibit tanaman pisang dari kebun KPNP dan hasil buah kebun pisang 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32336 "" "" "" PAD Kebun Hortikultura "" Terbuka Pendapatan Asli Daerah yang berasal penjualan bibit tanaman hasil kebun Hortikultura 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32337 "" "" "" PAD Kebun Bibit Tegalrejo "" Terbuka Pendapatan Asli Daerah yang berasal penjualan benih padi hasil kebun bibit tegalrejo 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas 34.71 - 32338 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 02.05.013 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia Jumlah produksi benih padi Kebun Tegalrejo "" Terbuka Produksi benih padi yang dihasil dari Kebun Tegalrejo 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas 34.71 - 32339 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 02.05.013 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia Jumlah produksi benih tanaman Kebun Plasma Nutfah Pisang dan Kebun Hortikultura "" Terbuka Produksi benih tanaman Kebun Plasma Nutfah Pisang dan Kebun Hortikultura 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32340 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 02.05.013 Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia Produksi benih tanaman Kebun Plasma Nutfah Pisang "" Terbuka Produksi benih tanaman Kebun Plasma Nutfah Pisang dan Kebun Hortikultura 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32341 RPJMN 2025-2029; RKP 2026 02.03.039 Peningkatan Produksi Hortikultura Kawasan Sentra Produksi Pangan Produksi benih tanaman Kebun Hortikultura "" Terbuka Produksi benih tanaman Kebun Hortikultura 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32342 E-WALIDATA 3.27.000143; 3.27.000444; 3.27.000455 Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar; Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar; Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang bereda Persentase hasil pengawasan peredaran obat hewan yang sesuai peraturan "" Terbatas Pengawasan peredaran obat hewan meliputi pemeriksaan fisik sesuai dengan peraturan, persentase didapatkan dari jumlah obat hewan yang sesuai peraturan dibagi dengan jumlah sampel obat hewan yang diawasi di kali 100. 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32343 E-WALIDATA 3.27.000143; 3.27.000444; 3.27.000455 Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar; Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar; Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang bereda Jumlah obat hewan yang sesuai peraturan "" Terbatas Jumlah obat hewan hasil pengawasan yang sesuai peraturan 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32344 E-WALIDATA 3.27.000143; 3.27.000444; 3.27.000455 Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar; Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar; Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang bereda Jumlah sampel obat hewan yang diawasi "" Terbatas Jumlah sampel obat hewan yang diawasi dalam setahun sejumlah 500 sampel 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32345 E-WALIDATA 3.27.000143; 3.27.000444; 3.27.000455 Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar; Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar; Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang bereda Cakupan pengawasan peredaran obat hewan "" Terbatas Pembinaan dan Pengawasan unit pengecer obat hewan untuk memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32346 E-WALIDATA 3.27.000143; 3.27.000444; 3.27.000455 Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar; Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar; Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang bereda Jumlah unit pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi di tahun berjalan "" Terbatas Jumlah unit pengecer obat hewan di Kota Yogyakarta yang dibina dan diawasi di tahun berjalan 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32347 E-WALIDATA 3.27.000143; 3.27.000444; 3.27.000455 Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar; Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar; Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang bereda Jumlah unit pengecer obat hewan "" Terbatas Jumlah unit pengecer obat hewan di Kota Yogyakarta 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32348 E-WALIDATA 3.27.000534 Jumlah prasarana penyuluhan pertanian Persentase prasarana pertanian yang memadai "" Terbatas Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Prioritas - - 32349 E-WALIDATA 3.27.000534 Jumlah prasarana penyuluhan pertanian Jumlah prasarana yang berfungsi baik "" Terbatas Jumlah prasarana yang tersedia dan dapat digunakan sesuai fungsi utamanya tanpa mengalami kerusakan berarti, sehingga masih layak pakai serta mendukung kegiatan yang direncanakan 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Prioritas - - 32350 E-WALIDATA 3.27.000534 Jumlah prasarana penyuluhan pertanian Jumlah prasarana yang dimiliki "" Terbatas Sarana dan prasarana pertanian yang tercatat atau tersedia pada suatu wilayah/kelompok tani dalam periode waktu tertentu, baik yang dimiliki sendiri maupun yang dikelola 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Prioritas - - 32351 E-WALIDATA 3.27.000534 Jumlah prasarana penyuluhan pertanian Persentase prasarana pertanian yang telah tersedia "" Terbatas Jumlah prasarana pertanian yang berfungsi dengan baik 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Prioritas - - 32352 E-WALIDATA 3.27.000534 Jumlah prasarana penyuluhan pertanian Jumlah prasarana pertanian yang telah tersedia "" Terbuka Keseluruhan sarana dan prasarana pertanian yang sudah ada dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian, baik berupa bangunan fisik, infrastruktur, maupun fasilitas penunjang lainnya 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Prioritas - - 32353 E-WALIDATA 3.27.000534 Jumlah prasarana penyuluhan pertanian Jumlah prasarana yang dibutuhkan "" Terbuka total banyaknya sarana penunjang kegiatan pertanian (seperti irigasi, jalan usaha tani, gudang, alsintan, dan sarana pendukung lainnya) yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan, peningkatan produktivitas, serta efisiensi usaha tani sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Prioritas - - 32354 SIPD 02.05.017 Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Cakupan wilayah yang terkendali wabah PHMS "" Terbatas Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang ditetapkan Kementrian Pertanian Nomor 121/KPTS/PK320/M/03/2023 berjumlah 21 Jenis (18 Jenis sudah ada di Indonesia, 3 jenis belum ada di Indonesia). Persentase didapat dari jumlah wilayah yang terkendali dari wabah PHMS dibagi jumlah wilayah di Kota Yogyakarta dikali 100. 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32355 SIPD 02.05.017 Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Jumlah kemantren yang terkendali dari wabah PHMS "" Terbatas Jumlah kemantren yang terkendali dari wabah PHMS 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32356 SIPD 02.05.017 Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Jumlah seluruh kemantren di Kota Yogyakarta "" Terbuka 14 (TEGALREJO, JETIS, GONDOKUSUMAN, DANUREJAN, GEDONGTENGEN, NGAMPILAN, WIROBRAJAN, MANTRIJERON, KRATON, GONDOMANAN, PAKUALAMAN, MERGANGSAN, UMBULHARJO, KOTAGEDE) 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas 34.7100000000002 - 32357 SIPD 02.05.017 Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Cakupan penerapan penjaminan kesehatan hewan "" Terbatas Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang ditetapkan Kementerian Pertanian Nomor 121/KPTS/PK320/M/03/2023 berjumlah 21 Jenis (18 Jenis sudah ada di Indonesia, 3 jenis belum ada di Indonesia). Persentase didapat dari jumlah PHMS yang terkendali dibagi jumlah PHMS yang ditetapkan Kementerian Pertanian Nomor 121/KPTS/PK320/M/03/2023 di kali 100. 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32358 SIPD 02.05.017 Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Jumlah PHMS yang terkendali "" Terbatas Jumlah PHMS yang terkendali 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32359 SIPD 02.05.017 Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Jumlah PHMS yang ditetapkan Kementrian Pertanian "" Terbuka Jumlah PHMS yang ditetapkan Kementrian Pertanian yaitu 21 jenis "" Prioritas - - 32360 "" "" "" PAD kesehatan hewan "" Terbuka Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta dari kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan meliputi pelayanan di Poliklinik hewan, Rumah Potong Hewan dan pemakaian mobil angkut daging. 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32361 E-WALIDATA 3.27.000152 pengawasan peredaran hewan dan produk hewan PAD Poliklinik Hewan "" Terbatas Pendapatan yang berasal dari pelayanan jasa medik veteriner di Poliklinik Hewan 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32362 E-WALIDATA 3.27.000152 pengawasan peredaran hewan dan produk hewan PAD Rumah Pemotongan Hewan "" Terbatas Pendapatan yang berasal dari pelayanan jasa Pemotongan Hewan di RPH Giwangan dan pemakaian mobil angkut daging 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32363 E-WALIDATA 3.27.000316 Jumlah Eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terbangun Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Poliklinik Hewan "" Terbuka "" 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32364 E-WALIDATA "3.27.000327 " Jumlah Esksisting Rumah Potong Hewan Jenis Pelayanan Pemotongan Hewan di RPH "" Terbuka "" 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32365 SIPD 02.05.017 Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Cakupan wilayah yang terkendali bencana zoonosis prioritas "" Terbuka Zoonosis Prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas Di Wilayah Kabupaten/Kota antara lain Rabies, Anthrax, AI, Leptospirosis, Brucellosis. Persentase didapat dari jumlah wilayah yang terkendali dari bencana zoonosis prioritas dibagi jumlah wilayah di Kota Yogyakarta dikali 100. 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32366 SIPD 02.05.017 Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Jumlah kemantren yang terkendali dari bencana zoonosis prioritas "" Terbuka Jumlah kemantren yang terkendali dari bencana zoonosis prioritas 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32367 E-WALIDATA 1.02.000108 kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah kemantren di Kota Yogyakarta "" Terbuka "" 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prioritas 34.71 - 32368 SIPD 02.05.017 Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Cakupan pengendalian kasus zoonosis prioritas "" Terbuka Zoonosis Prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas Di Wilayah Kabupaten/Kota antara lain Rabies, Anthrax, AI, Leptospirosis, Brucellosis. Persentase didapat dari jumlah kasus zoonosis prioritas yang terkendali dibagi jumlah zoonosis prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas Di Wilayah Kabupaten/Kota dikali 100. 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32369 SIPD 02.05.017 Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Jumlah zoonosis prioritas yang terkendali "" Terbuka zoonosis prioritas dalam standar pelayanan minimal zoonosis prioritas yang terkendali 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32370 SIPD 02.05.017 Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Jumlah zoonosis prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian "" Terbuka zoonosis prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang termasuk dalam standar pelayanan zoonosis Prioritas di Kabupaten/Kota 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32371 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs; SIPD 02.03.034 Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan Persentase kelompok tani yang menghasilkan omzet dari usaha tani "" Terbatas Kelompok tani yang menghasilkan omzet dari kegiatan usaha taninya 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Prioritas - - 32372 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs; SIPD 02.03.034 Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan Jumlah kelompok tani yang menghasilkan omzet dari usaha tani "" Terbatas Jumlah kelompok tani pada tahun berjalan yang dalam kegiatan usahanya (usaha tani tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, atau usaha tani lainnya) berhasil memperoleh pendapatan (omzet) dari hasil penjualan produk/jasa usaha taninya, baik dalam bentuk penjualan langsung maupun tidak langsung 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Prioritas - - 32373 RPJMN 2025-2029; RKP 2026; SDGs; SIPD 02.03.034 Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan jumlah kelompok tani Kota Yogyakarta di tahun berjalan "" Terbuka Jumlah keseluruhan kelompok tani yang tercatat, aktif, dan diakui secara resmi oleh pemerintah di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berjalan 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Prioritas 34.7100000000002 - 32374 E-WALIDATA 3.27.000383 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase peningkatan kenaikan kelas kelompok tani "" Terbuka proporsi kelompok tani yang mengalami peningkatan kelas (misalnya dari kelas pemula ke madya, madya ke utama, atau utama ke mandiri) dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah total kelompok tani yang ada. 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Prioritas - - 32375 E-WALIDATA 3.27.000383 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah kelompok tani yang mengalami kenaikan kelas kelompok "" Terbuka Jumlah kelompok tani yang berhasil naik peringkat atau strata dari kelas sebelumnya ke kelas yang lebih tinggi dalam periode tertentu, sesuai dengan hasil penilaian atau evaluasi kelembagaan kelompok tani 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Prioritas - - 32376 E-WALIDATA 3.27.000383 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah kelompok tani pada tahun berjalan "" Terbuka Akumulasi jumlah kelompok tani yang ada hingga tahun berjalan, baik kelompok yang sudah terbentuk pada tahun-tahun sebelumnya maupun kelompok yang baru terbentuk pada tahun tersebut 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Prioritas - - 32377 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B "Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan " "" Terbuka "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32378 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Dinas Pertanian dan Pangan "" Terbuka "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32379 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pertanian dan Pangan" "" Terbuka "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32380 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Pangan "" Terbuka Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPP yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang wajib disusun dikali 100% 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32381 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPP yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32382 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan DPP yang wajib disusun "" Terbuka "" 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32383 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Pertanian dan Pangan "" Terbuka Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan dibagi jumlah data statistik sektoral 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32384 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32385 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32386 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Pangan "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32387 42 42 42 Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pertanian dan Pangan "" Terbuka "" 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas 42 - 32388 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Pertanian dan Pangan "" Terbuka "" 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32389 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Pertanian dan Pangan "" Terbuka Jumlah belanja Dinas Pertanian dan Pangan yang diinputkan pada SIRUP dibagi Jumlah belanja pada DPA Dinas Pertanian dan Pangan dikali 100% 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32390 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Dinas Pertanian dan Pangan yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32391 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Dinas Pertanian dan Pangan "" Terbuka "" 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Prioritas - - 32392 SIPD 02.11.012 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku "" Terbuka Persentase rasio nilai tambah sektor-sektor terkait pariwisata terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), atau Persentase rasio penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32393 SIPD 02.11.018 Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan "" Terbuka "" 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32394 SIPD 02.11.017 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke daerah Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota "" Terbuka "" 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32395 SIPD 03.04.021 Tingkat hunian akomodasi Tingkat hunian akomodasi "" Terbuka Perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia. 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32396 SIPD 02.11.012 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD "" Terbuka "" 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32397 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional "Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum " "" Terbuka Nilai Produk Domestik Regional Bruto (harga berlaku) yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi di sektor pariwisata selama satu tahun 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32398 RPJMN 2025-2029; 02.11.0057 Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Rata-Rata Belanja Wisatawan "" Terbuka Rata-rata Belanja Wisatawan yang dihitung melalui survey (kajian) 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32399 RPJMN 2025-2029; 02.11.0056 Rata-Rata Lama Perjalanan Wisatawan Length of Stay (LoS) "" Terbuka Length of Stay Wisatawan yang dihitung melalui survey (kajian) 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32400 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata "" Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32401 E-WALIDATA 3.26.000171 Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang Berstandar Layanan Prima "" Terbuka Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima = Jumlah DTW yang berstandar layanan prima dibagi jumlah DTW yang ada x 100% 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32402 E-WALIDATA 3.26.000171 Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Jumlah DTW yang berstandar layanan prima "" Terbatas "" 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32403 E-WALIDATA 3.26.000171 Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan jumlah DTW yang ada "" Terbatas "" 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32404 E-WALIDATA 3.26.000293 Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko Persentase Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi "" Terbuka Usaha Jasa Pariwisata yang Tersertifikasi dengan Kriteria Sertifikasi = Usaha Jasa Pariwisata yang Tersertifikasi dengan Kriteria Sertifikasi Dibagi Jumlah Usaha Pariwisata Dengan Kriteria Sertifikasi x 100% 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32405 E-WALIDATA 3.26.000293 Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang Tersertifikasi dengan Kriteria Sertifikasi "" Terbatas "" 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32406 E-WALIDATA 3.26.000293 Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Usaha Pariwisata Dengan Kriteria Sertifikasi "" Terbatas "" 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32407 E-WALIDATA 3.26.000004 Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan) Jumlah Destinasi Pariwisata Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan Standar Layanan Prima "" Terbatas Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan standar layanan 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32408 E-WALIDATA 3.26.000196 Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor Jumlah Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi "" Terbatas Jumlah Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32409 RPJPN 2025-2045; "02.11.0051 " - Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara "" Terbuka Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara = Pergerakan wisatawan nusantara di tahun n 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32410 RPJPN 2025-2045; 02.11.0050 - Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara "" Terbuka Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara = Pergerakan wisatawan mancanegara di tahun n 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32411 E-WALIDATA 3.26.000168 Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri "" Terbatas Jumlah Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata Dalam Negeri 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32412 E-WALIDATA 3.26.000168 Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Pemasaran Pariwisata Luar Negeri "" Terbatas Jumlah Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata Luar Negeri 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32413 E-WALIDATA 3.26.000225 Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Persentase Sumber Daya Manusia yang Meningkat Kompetensinya "" Terbuka Persentase SDM Pariwisata yang Meningkat Kompetensinya = Jumlah SDM Pariwisata yang meningkat kompetensinya dibagi jumlah SDM Pariwisata x 100% 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32414 E-WALIDATA 3.26.000225 Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah SDM Pariwisata yang Meningkat Kompetensinya "" Terbatas "" 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32415 E-WALIDATA 3.26.000225 Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah SDM Pariwisata "" Terbatas "" 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32416 E-WALIDATA 3.26.000225 Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata "" Terbatas Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32417 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Dinas Pariwisata "" Terbuka "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32418 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Dinas Pariwisata "" Terbuka "menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50" 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32419 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Dinas Pariwisata "" Terbuka Hasil penilaian Survey IKM oleh Bagian Organisasi untuk Dinas Pariwisata 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32420 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pariwisata "" Terbuka "" 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32421 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pariwisata yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32422 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pariwisata yang wajib disusun "" Terbuka "" 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32423 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Pariwisata "" Terbuka "" 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32424 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32425 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32426 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Pariwisata "" Terbatas "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32427 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Pariwisata "" Terbuka "" 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32428 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pariwisata "" Terbatas "" 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32429 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dinas Pariwisata "" Terbatas "" 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32430 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Dinas Pariwisata yang diinputkan pada SIRUP "" Terbatas "" 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32431 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Dinas Pariwisata "" Terbatas "" 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32432 SIPD 08.02.011 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Terlestarikannya Cagar Budaya "" Terbatas Tingkat pelestarian cagar budaya 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32433 RPJMN 2025-2029, RKP 2026 08.02.013 Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan Tingkat Optimalisasi Komponen Pendukung Ekosistem Kebudayaan "" Terbuka Tingkat optimalisasi fungsi komponen pendukung ekosistem kebudayaan dalam penguatan identitas masyarakat Kota Yogyakarta 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32434 SIPD 08.02.014 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni budaya "" Terbatas Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton/menikmati secara langsung pertunjukan seni budaya seperti film, musik, rupa, sastra, tari, teater, pewayangan, atau seni lainnya 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32435 SIPD 08.02.016 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat atau peninggalan sejarah atau warisan budaya bersifat kebendaan "" Terbatas "Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya" 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32436 RPJMN 2025-2029, RKP 2026 08.02.013 Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan Persentase Keaktifan Sanggar atau Lembaga Budaya "" Terbatas Persentase organisasi atau kelompok budaya yang telah memiliki Nomor Induk Kebudayaan dan aktif dalam kegiatan seni budaya 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32437 RPJMN 2025-2029, RKP 2026 08.02.020 Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukkan seni Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni budaya "" Terbatas "Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni budaya" 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32438 SIPD 08.02.014 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni Persentase Pemanfaatan Ruang-ruang Ekspresi Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan "" Terbatas Persentase ruang ekspresi budaya di Taman Budaya Embung Giwangan yang dimanfaatkan 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas 34.71.13.1007 - 32439 SIPD 08.02.014 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni Persentase objek kebudayaan yang terkelola "" Terbatas Persentase jumlah objek warisan budaya benda yang dikaji dan direkomendasikan sebagai CB; jumlah objek warisan budaya tak benda yang dicatatkan; jumlah adat tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Kota Yogyakarta; jumlah sanggar ber-NIKeb; jumlah event seni budaya yang diselenggarakan; jumlah kegiatan budaya berbasis Bahasa; serta jumlah sejarah lokal yang terdokumentasikan 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32440 SIPD 08.02.014 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni Tingkat apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan "" Terbuka Tingkat apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai tradisi dan warisan budaya yang ada di Kota Yogyakarta 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32441 SIPD 08.02.014 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni Tingkat pengenalan masyarakat terhadap warisan budaya "" Terbuka Tingkat kemampuan masyarakat dalam mengenal dan memahami tentang warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32442 SIPD 08.02.014 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni Tingkat literasi masyarakat terhadap bahasa sastra sejarah dan permuseuman "" Terbuka Tingkat kemampuan masyarakat dalam mengenal dan memahami tentang bahasa, sastra, sejarah, dan permuseuman 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32443 SIPD 08.02.014 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni Tingkat apresiasi masyarakat terhadap adat tradisi, lembaga budaya, dan seni "" Terbuka Tingkat kemampuan masyarakat dalam mengenal, memahami, dan mengapresiasi adat tradisi, lembaga budaya, dan seni 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32444 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Terbatas Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh inspektorat 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32445 SIPD 08.02.011 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Persentase Objek Warisan Budaya yang Diapresiasi "" Terbatas Objek warisan budaya baik warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda yang diapresiasi 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32446 SIPD 08.02.011 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Persentase CB yang dicatatkan di Register Nasional "" Terbatas Objek cagar budaya Kota Yogyakarta yang dicatatkan di Register Nasional 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32447 SIPD 08.02.011 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Persentase WBTb yang diusulkan sebagai WBTb Nasional "" Terbatas Objek karya budaya Kota Yogyakarta yang diusulkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda Nasional 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32448 SIPD 08.02.011 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Persentase Objek Warisan Budaya yang Dilestarikan "" Terbatas Objek warisan budaya baik warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda yang dilestarikan 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32449 SIPD 08.02.011 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Persentase Pelestarian Cagar Budaya "" Terbatas Persentase kegiatan pelestarian cagar budaya 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32450 SIPD 08.02.011 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Persentase Objek WBTb yang Dikaji "" Terbatas Persentase objek Warisan Budaya Tak Benda yang dikaji untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai WBTb Nasional 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32451 SIPD 08.02.011 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Persentase Keaktifan Sanggar/ Lembaga Budaya "" Terbatas Organisasi atau kelompok budaya yang bergerak aktif dalam kegiatan budaya 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32452 SIPD 08.02.011 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Jumlah lembaga budaya yang aktif "" Terbatas Lembaga Budaya di Kota Yogyakarta yang aktif dalam kegiatan seni budaya 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32453 SIPD 08.02.011 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Lembaga budaya yang ber-NIKeb "" Terbuka Lembaga budaya di Kota Yogyakarta yang telah terregistrasi Nomor Induk Kebudayaan di Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32454 SIPD 08.02.011 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Jumlah Sanggar/ lembaga Budaya Ber-NIKeb yang Dibina "" Terbatas Organisasi atau kelompok budaya yang telah memiliki Nomor Induk Kebudayaan dan mendapat pembinaan dari Dinas Kebudayaan 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32455 SIPD 08.02.014 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni Tingkat Literasi Masyarakat terhadap Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman "" Terbuka Tingkat kemampuan masyarakat dalam mengenal dan memahami tentang bahasa, sastra, sejarah, dan permuseuman 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32456 SIPD 08.02.011 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Jumlah Keterlibatan Masyarakat dalam Pelestarian Bahasa Sastra Sejarah dan Permuseuman "" Terbatas Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian bahasa sastra sejarah dan permuseuman yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32457 SIPD 08.02.011 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kesejarahan "" Terbatas Jumlah masyarakat yang mengikuti dan terlibat dalam kegiatan kesejarahan yang diselenggarakan Seksi Sejarah Permuseuman 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32458 SIPD 08.02.011 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Permuseuman "" Terbatas Jumlah masyarakat yang mengikuti dan terlibat dalam kegiatan permuseuman yang diselenggarakan Seksi Sejarah Permuseuman 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32459 SIPD 08.02.011 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Bahasa dan Sastra "" Terbatas Jumlah masyarakat yang mengikuti dan terlibat dalam kegiatan bahasa sastra yang diselenggarakan Seksi Bahasa dan Sastra 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32460 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya "" Terbuka Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya di kawasan Gumaton 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32461 SIPD 08.02.024 Terlestarikannya cagar budaya Jumlah Layanan di Kawasan Cagar Budaya "" Terbatas Layanan publik yang dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya di Kawasan Gumaton 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32462 SIPD 08.02.024 Terlestarikannya cagar budaya Jumlah kegiatan pemeliharaan di KCB "" Terbatas Jumlah kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32463 SIPD 08.02.024 Terlestarikannya cagar budaya Jumlah kegiatan pemanfaatan di KCB "" Terbatas Jumlah kegiatan pemanfaatan yang dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32464 SIPD 08.02.024 Terlestarikannya cagar budaya Jumlah Pemanfaatan Ruang-ruang Ekspresi Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan "" Terbatas Kegiatan budaya yang memanfaatkan ruang-ruang di Taman Budaya Embung Giwangan dihitung dari jumlah pihak yang memanfaatkan ruang ekspresi budaya di Taman Budaya embung Giwangan dalam 1 tahun 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas 34.71.13.1007 - 32465 SIPD 08.02.024 Terlestarikannya cagar budaya Jumlah Event atau Kegiatan Seni Budaya yang dilaksanakan di Taman Budaya Embung Giwangan "" Terbatas Total kegiatan budaya yang dilaksanakan di Taman Budaya Embung Giwangan 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas 34.71.13.1007 - 32466 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "" Terbatas Hasil evaluasi Inspektorat terhadap akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32467 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "" Terbatas Hasil penilaian SPIP Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32468 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayani) "" Terbatas Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32469 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "" Terbatas Tingkat ketepatan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32470 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) yang disusun tepat waktu "" Terbatas Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta yang disusun tepat waktu 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32471 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) yang wajib disusun "" Terbatas Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta yang perlu dan harus disusun 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32472 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "" Terbatas Tingkat ketersediaan data statistik sektoral di Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32473 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32474 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32475 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "" Terbatas "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32476 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "" Terbatas Hasil penilaian kualitas implementasi pengelolaan arsip di Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32477 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "" Terbatas Indeks kualitas ASN Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32478 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "" Terbatas Persentase rencana pengadaan yang telah diumumkan di SIRUP dengan rencana pengadaan 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32479 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) yang diinputkan pada SIRUP "" Terbatas Total belanja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta melalui SIRUP 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32480 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) "" Terbatas Total belanja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta yang tercantum di DPA 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32481 E-WALIDATA 2.22.000203 Taman Budaya Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan Jumlah Pengunjung Taman Pintar "" Terbatas Total masyarakat yang berkunjung ke Taman Pintar 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32482 E-WALIDATA 2.22.000203 Taman Budaya Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan Jumlah Program layanan di Taman Pintar "" Terbuka Total program layanan yang diberikan oleh Taman Pintar untuk pengunjung 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Prioritas - - 32483 SIPD 09.02.071 Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rasio PAD "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32484 SIPD 09.02.031 Opini Laporan Keuangan Opini Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32485 SIPD 09.02.029 Manajemen Aset Manajemen Aset "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32486 SIPD 09.02.001 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32487 RPJMN 2025-2029, RKP 2026, SIPD 09.02.070 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32488 SDGs, SIPD 09.06.040 Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini BPK Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terbuka Opini BPK atas LKPD 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32489 SIPD 09.02.095 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase PAD terhadap pendapatan daerah "" Terbuka "Prosentase Pendapatan Asli Daerah dihitung dari Pendapatan Asli Daerah Non Tunggakan, Bunga, dan Denda, terdiri dari: -Hasil Pajak Daerah, -Hasil Retribusi Daerah -Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, -Hasil Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Non Denda, Bunga dan Pengembalian)" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32490 SIPD 09.02.095 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah "" Terbuka Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran berjalan. 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32491 SIPD 09.02.095 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah di tahun n "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32492 E-WALIDATA 5.02.006.001 Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Terbuka Dihitung dari Capaian Nilai IPKD + capaian IPAD ( hasil perbandingan realisasi IPAD Tahun N dibanding Realisasi IPAD maksimal (4)) 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32493 "RPJMN 2025-2029; UU 23/2014" 09.02.0097 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Capaian Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32494 42 42 42 Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas 42 - 32495 "RPJMN 2025-2029; UU 23/2014" 09.02.0097 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Dimensi Perencanaan Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32496 "RPJMN 2025-2029; UU 23/2014" 09.02.0097 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Dimensi Penatausahaan Keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32497 "RPJMN 2025-2029; UU 23/2014" 09.02.0097 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Dimensi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32498 "" - "" Capaian Nilai Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD) ⁠Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Terbuka Nilai indeks yang menggambarkan tingkat kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian aset daerah, yang diukur berdasarkan indikator dan metodologi penilaian yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam satu tahun anggaran. 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32499 "" - "" Nilai Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD) ⁠Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Terbuka Nilai indeks yang menggambarkan tingkat kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian aset daerah, yang diukur berdasarkan indikator dan metodologi penilaian yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam satu tahun anggaran. 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32500 SIPD 09.02.095 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Nilai Pendapatan Asli Daerah "" Terbuka Jumlah realisasi PAD yang diperoleh daerah dari seluruh sumber PAD pada tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32501 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai reformasi birokrasi BPKAD "" Terbuka Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32502 E-WALIDATA "5.02.000007; 5.02.000008" "Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD" Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran "" Terbuka Ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan BPKAD dalam menetapkan dan menerbitkan dokumen penganggaran sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32503 E-WALIDATA "5.02.000007; 5.02.000008" "Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD" Jumlah Dokumen penganggaran yang ditetapkan (Perda, APBD Murni dan Perubahan, Perwal Penjabaran Murni dan Perubahan) "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32504 E-WALIDATA "5.02.000007; 5.02.000008" "Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD" Jumlah Dokumen penganggaran (Perda, APBD Murni dan Perubahan, Perwal Penjabaran Murni dan Perubahan) "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32505 E-WALIDATA 5.02.000093 DPA- SKPD yang Diverifikasi Persentase ketepatan dokumen penganggaran sesuai regulasi "" Terbuka ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian dan ketepatan dokumen penganggaran yang disusun, ditetapkan, dan diterbitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek substansi, tahapan, format, maupun waktu penyelesaiannya. 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32506 E-WALIDATA 5.02.000093 DPA- SKPD yang Diverifikasi Jumlah DPA yang sesuai dengan APBD "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32507 E-WALIDATA 5.02.000093 DPA- SKPD yang Diverifikasi Jumlah DPA "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32508 E-WALIDATA 5.02.000040 Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan dokumen penganggaran secara tepat waktu "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32509 E-WALIDATA 5.02.000040 Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Jumlah perangkat daerah yang mengumpulkan dokumen penganggaran secara tepat waktu "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32510 E-WALIDATA 5.02.000040 Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Jumlah total OPD "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32511 E-WALIDATA 5.02.000040 Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan dokumen pelaksanaan anggaran secara tepat waktu "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32512 E-WALIDATA 5.02.000040 Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Jumlah perangkat daerah yang mengumpulkan dokumen pelaksanaan anggaran secara tepat waktu "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32513 E-WALIDATA 5.02.000040 Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi jumlah total OPD "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32514 E-WALIDATA 5.02.000034 Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Persentase penyerapan belanja daerah "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32515 E-WALIDATA 5.02.000034 Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Realisasi belanja daerah non BTT "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32516 E-WALIDATA 5.02.000034 Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Anggaran belanja daerah non BTT "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32517 E-WALIDATA 5.02.000030 Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Persentase realisasi pendapatan dana transfer "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32518 E-WALIDATA 5.02.000030 Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Realisasi dana transfer "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32519 E-WALIDATA 5.02.000030 Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Target pendapatan dana transfer "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32520 E-WALIDATA 5.02.000034 Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Persentase perangkat daerah dengan serapan belanja >90% "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32521 E-WALIDATA 5.02.000034 Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah OPD dengan serapan belanja >90% "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32522 E-WALIDATA 5.02.000040 Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi jumlah total OPD "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32523 E-WALIDATA 5.02.000030 Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Persentase dana transfer yang disalurkan tepat waktu "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32524 E-WALIDATA 5.02.000030 Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Realisasi dana transfer yang disalurkan tepat waktu "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32525 E-WALIDATA 5.02.000030 Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Target pendapatan dana transfer "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32526 E-WALIDATA 5.02.000040 Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Persentase perangkat daerah dengan laporan keuangan kategori baik "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32527 E-WALIDATA 5.02.000040 Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Jumlah perangkat daerah dengan laporan keuangan kategori baik "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32528 E-WALIDATA 5.02.000040 Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi jumlah perangkat daerah "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32529 E-WALIDATA 5.02.000039 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32530 E-WALIDATA 5.02.000039 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tepat waktu "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32531 E-WALIDATA 5.02.000039 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32532 E-WALIDATA 5.02.000034 Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan laporan keuangan secara tepat waktu "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32533 E-WALIDATA 5.02.000034 Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah perangkat daerah yang mengumpulkan laporan keuangan secara tepat waktu "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32534 E-WALIDATA 5.02.000040 Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi jumlah total OPD "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32535 E-WALIDATA 5.02.000039 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Persentase ketepatan penyusunan dokumen pertanggungjawaban APBD "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32536 E-WALIDATA 5.02.000039 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah dokumen LKPD dan raperda pertanggungjawaban APBD "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32537 E-WALIDATA 5.02.000039 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah aturan yang menjadi dasar penyusunan "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32538 E-WALIDATA 5.02.000070 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (Indeks Pengelolaan Aset Daerah) "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32539 E-WALIDATA 5.02.000070 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32540 E-WALIDATA 5.02.000070 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap peraturan perundang-undangan "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32541 E-WALIDATA 5.02.000070 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32542 E-WALIDATA 5.02.000070 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Administrasi BMD yang andal "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32543 E-WALIDATA 5.02.000070 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kategori baik "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32544 E-WALIDATA 5.02.000070 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah perangkat daerah dengan pengelolaan BMD kategori baik "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32545 E-WALIDATA 5.02.000040 Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Jumlah perangkat daerah "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32546 E-WALIDATA 5.02.000071 Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Nilai Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32547 E-WALIDATA 5.02.000071 Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah BMD yang dimanfaatkan "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32548 E-WALIDATA 5.02.000071 Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Target BMD yang bernilai ekonomis "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32549 E-WALIDATA 5.02.000069 Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Nilai pendapatan hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32550 E-WALIDATA 5.02.000069 Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Realisasi pendapatan hasil pemanfaatan BMD "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32551 E-WALIDATA 5.02.000069 Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Target pendapatan hasil pemanfaatan BMD "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32552 RPJMN 2025-2029; 09.02.070 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB; Persentase realisasi pajak daerah "" Terbuka Perbandingan antara jumlah penerimaan pajak daerah yang terealisasi dengan target pajak daerah yang telah ditetapkan dalam APBD pada tahun anggaran berjalan, yang dinyatakan dalam satuan persentase. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan BPKAD dalam mengelola dan mengoptimalkan pendapatan pajak daerah. 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32553 RPJMN 2025-2029; 09.02.070 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB; Realisasi target pajak daerah "" Terbuka Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32554 RPJMN 2025-2029; 09.02.070 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB; Target pajak daerah "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32555 E-WALIDATA 5.02.000160 Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Persentase pelayanan pajak daerah sesuai SOP "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32556 E-WALIDATA 5.02.000160 Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Pelayanan Pajak sesuai SOP "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32557 E-WALIDATA 5.02.000160 Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Pelayanan Pajak Total "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32558 E-WALIDATA 5.02.000156 Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Persentase objek pajak yang didaftarkan "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32559 E-WALIDATA 5.02.000156 Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah objek pajak yang didaftarkan "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32560 E-WALIDATA 5.02.000156 Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah total objek pajak "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32561 E-WALIDATA 5.02.000081 Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Persentase penerbitan ketetapan pajak daerah "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32562 E-WALIDATA 5.02.000081 Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Jumlah usulan pajak yang diterbitkan ketetapan "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32563 E-WALIDATA 5.02.000081 Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Jumlah usulan "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32564 RPJMN 2025-2029; 09.02.070 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB; Persentase tunggakan pajak daerah yang terbayar "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32565 RPJMN 2025-2029; 09.02.070 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB; Nilai tunggakan pajak daerah yang dibayarkan "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32566 RPJMN 2025-2029; 09.02.070 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB; Total piutang pajak daerah "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32567 RPJMN 2025-2029; 09.02.070 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB; Nilai piutang pajak daerah "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32568 RPJMN 2025-2029; 09.02.070 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB; Persentase ketercapaian PAD non pajak, non denda, non bunga, non BLUD, non BUMD "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32569 RPJMN 2025-2029; 09.02.070 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB; Nilai realisasi PAD non pajak, non denda, non bunga, non BLUD, non BUMD "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32570 RPJMN 2025-2029; 09.02.070 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB; Target PAD non pajak, non denda, non bunga, non BLUD, non BUMD "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32571 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP BPKAD "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32572 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP BPKAD "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32573 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM BPKAD "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32574 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan "" Terbuka Merupakan perhitungan Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Prioritas - - 32575 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun tepat waktu "" Terbuka Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu adalah indikator kinerja kuantitatif yang menunjukkan total dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang berhasil disusun, disahkan, serta disampaikan sesuai dengan jadwal atau batas waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal organisasi. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 32576 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang wajib disusun "" Terbuka Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan yang Wajib Disusun adalah indikator kinerja kuantitatif yang menunjukkan total dokumen resmi di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang secara normatif harus disusun oleh organisasi/instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, maupun ketentuan administratif yang berlaku. 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Prioritas - - 32577 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sectoral "" Terbuka "" 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Prioritas - - 32578 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32579 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32580 RPJMN 2025-2030 09.02.044 Persentase Realiasasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara Nilai Penguatan Keuangan dan Aset BPKAD "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32581 SIPD 09.06.003 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum BPKAD "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32582 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Nilai Indeks Profesionalitas ASN BPKAD "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32583 RPJMN 2025-2030 09.02.044 Persentase Realiasasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP BPKAD "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32584 RPJMN 2025-2030 09.02.044 Persentase Realiasasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara Jumlah belanja BPKAD yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32585 RPJMN 2025-2030 09.02.044 Persentase Realiasasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara Jumlah belanja pada DPA BPKAD "" Terbuka "" 5.02 - KEUANGAN Prioritas - - 32586 "" - "" "Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur " "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32587 "" - "" "Indeks Keberdayaan Masyarakat " "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32588 SIPD 09.01.034 Indeks Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32589 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029 02.08.035 Pembentukan Modal Tetap Bruto Pembentukan Modal Tetap Bruto BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32590 RPJMN 2025-2029 09.02.059 Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32591 RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RKP 2026 09.02.083 Total Kredit/PDB Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan (Total Kredit/PDRB) BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32592 SIPD 09.05.019 Indeks Daya Saing Daerah Indeks Daya Saing Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Terbuka Angka yang menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk dapat tumbuh (berkembang) dan bersaing dengan daerah lain pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil daya saing daerah yang komprehensif dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32593 E-WALIDATA 5.01.000030 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Persentase Ketercapaian Tujuan Daerah "" Terbuka ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (seperti RPJMD/RPD) telah berhasil dicapai dalam periode waktu tertentu, berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32594 E-WALIDATA 5.01.000030 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah indikator tujuan daerah dengan ketercapaian lebih dari 90% "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32595 E-WALIDATA 5.01.000030 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah seluruh indikator tujuan daerah "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32596 SIPD 09.05.020 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Terbuka "1. ukuran komposit yang menggambarkan sejauh mana proses dan dokumen perencanaan pembangunan daerah memenuhi prinsip-prinsip perencanaan yang baik, seperti konsistensi, keterpaduan, partisipasi, berbasis data, dan berorientasi hasil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. pemasangan target lebih rendah dari kondisi awal tahun 2024 karena adanya peningkatan kualitas indikator" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32597 SIPD 09.05.020 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kualitas perencanaan kinerja pemerintah kota yogyakarta "" Terbuka Kualitas perencanaan kinerja pemerintah kota yogyakarta adalah penilaian SAKIP Pemerintah Kota Yogyakarta dari komponen utama perencanaan kinerja. 5.01 - PERENCANAAN Prioritas 34.7100000000003 - 32598 E-WALIDATA 5.01.000030 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Persentase ketercapaian sasaran daerah "" Terbuka Persentase ketercapaian sasaran daerah adalah realisasi indikator sasaran daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32599 E-WALIDATA 5.01.000030 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Persentase indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan ketercapaian lebih dari 90% "" Terbuka Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah adalah realisasi indikator sasaran perangkat daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32600 E-WALIDATA 5.01.000042 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dengan Ketercapaian Lebih dari 90% "" Terbuka Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah mitra bidang perekonomian adalah realisasi indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang perekonomian dibandingkan dengan target yang ditetapkan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32601 E-WALIDATA 5.01.000040 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Ketercapaian Lebih dari 90% "" Terbuka Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia adalah realisasi indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dibandingkan dengan target yang ditetapkan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32602 E-WALIDATA 5.01.000038 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan Ketercapaian Lebih dari 90% "" Terbuka Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah adalah realisasi indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dibandingkan dengan target yang ditetapkan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32603 E-WALIDATA 5.01.000030 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Persentase ketercapaian program perangkat daerah "" Terbuka Persentase ketercapaian program perangkat daerah adalah realisasi indikator program perangkat daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32604 E-WALIDATA 5.01.000042 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian "" Terbuka Persentase ketercapaian program perangkat daerah mitra bidang perekonomian adalah realisasi indikator program perangkat daerah mitra bidang perekonomian dibandingkan dengan target yang ditetapkan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32605 E-WALIDATA 5.01.000040 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia "" Terbuka Persentase ketercapaian program perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia adalah realisasi indikator program perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dibandingkan dengan target yang ditetapkan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32606 E-WALIDATA 5.01.000038 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah "" Terbuka Persentase ketercapaian program perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah adalah realisasi indikator program perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dibandingkan dengan target yang ditetapkan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32607 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Bappeda "" Terbuka "Mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32608 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Persentase Capaian Target Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB Terbuka "Ukuran yang menunjukkan proporsi komponen perencanaan kinerja terhadap bobotnya pada sistem penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan internal dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal." 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32609 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Hasil penilaian AKIP Komponen Perencanaan Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB Terbuka Hasil penilaian dari sistem penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah komponen perencanaan kinerja 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32610 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Bobot Komponen Perencanaan Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32611 SIPD 09.05.025 Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) "" Terbuka ukuran yang menunjukkan tingkat konsistensi dan keterpaduan substansi antar berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam program yang digunakan pada dokumen RKPD dan RPJMD 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32612 SIPD 09.05.025 Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Jumlah program pada RKPD "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32613 SIPD 09.05.025 Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Jumlah program pada RPJMD "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32614 SIPD 09.05.020 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Tepat Waktu "" Terbuka ukuran yang menunjukkan proporsi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun dan disahkan sesuai dengan batas waktu (deadline) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32615 SIPD 09.05.020 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32616 SIPD 09.05.020 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen perencanaan "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32617 E-WALIDATA 5.01.000002 Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Persentase Usulan Masyarakat yang sesuai dengan Isu Strategis Kota Yogyakarta "" Terbuka Usulan masyarakat dalam musrenbang dan pokir yang sesuai dengan Isu Strategis Kota Yogyakarta 5.01 - PERENCANAAN Prioritas 34.7100000000003 - 32618 E-WALIDATA 5.01.000002 Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan masyarakat dalam musrenbang dan pokir yang sesuai dengan Isu Strategis Kota Yogyakarta "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas 34.7100000000003 - 32619 E-WALIDATA 5.01.000002 Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan masyarakat "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32620 E-WALIDATA 5.01.000010 Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Persentase Kemanfaatan Analisa Data dalam Perencanaan Pembangunan "" Terbuka Ukuran yang menunjukkan keterpenuhan analisis terhadap data-data yang disajikan dalam dokumen perencanaan pembangunan sebagai dasar pengambilan kebijakan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32621 E-WALIDATA 5.01.000010 Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Jumlah analisa data "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32622 E-WALIDATA 5.01.000010 Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Jumlah data yang digunakan dalam perencanaan "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32623 E-WALIDATA 5.01.000030 Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah "" Terbuka Persentase ketercapaian sasaran daerah adalah realisasi indikator sasaran daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32624 SIPD 09.07.011 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah indikator sasaran daerah ketercapaian lebih dari 90% "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32625 SIPD 09.07.011 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah seluruh indikator sasaran daerah "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32626 E-WALIDATA 5.01.000037 Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Persentase Penyusunan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Lintas Sektor "" Terbuka Ukuran yang menunjukkan proporsi dokumen pengendalian dan evaluasi lintas sektor yang disusun sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32627 E-WALIDATA 5.01.000037 Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Dokumen pengendalian dan evaluasi lintas sektor yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32628 E-WALIDATA 5.01.000037 Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Dokumen pengendalian lintas sektor "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32629 SIPD 09.05.023 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA "Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dengan Ketercapaian Lebih dari 90% " "" Terbuka Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah mitra bidang perekonomian adalah realisasi indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang perekonomian dibandingkan dengan target yang ditetapkan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32630 SIPD 09.05.023 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Jumlah indikator tujuan perangkat daerah mitra bidang perekonomian dengan ketercapaian lebih dari 90% "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32631 SIPD 09.05.023 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Jumlah indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang perekonomian dengan ketercapaian lebih dari 90% "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32632 SIPD 09.05.023 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Jumlah seluruh indikator tujuan perangkat daerah mitra bidang perekonomian "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32633 SIPD 09.05.023 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Jumlah seluruh indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang perekonomian "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32634 E-WALIDATA 5.01.000042 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian "" Terbuka Persentase ketercapaian program perangkat daerah mitra bidang perekonomian adalah realisasi indikator program perangkat daerah mitra bidang perekonomian dibandingkan dengan target yang ditetapkan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32635 SIPD 09.05.023 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Jumlah indikator program perangkat daerah mitra bidang perekonomian dengan ketercapaian lebih dari 90% "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32636 SIPD 09.05.023 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Jumlah seluruh indikator program perangkat daerah mitra bidang perekonomian "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32637 SIPD 09.05.023 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian Tersusun Lengkap dan Tepat Waktu "" Terbuka ukuran yang menunjukkan proporsi dokumen perencanaan bidang perekonomian telah disusun secara lengkap dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32638 SIPD 09.05.020 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32639 SIPD 09.05.023 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Jumlah Dokumen perencanaan bidang perekonomian "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32640 SIPD 09.05.023 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian yang Lengkap dan Tepat Waktu "" Terbuka Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian yang Lengkap dan Tepat Waktu 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32641 SIPD 09.05.023 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Jumlah Laporan capaian sasaran dan program perangkat daerah yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32642 SIPD 09.05.023 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Jumlah laporan yang harus disusun "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32643 E-WALIDATA 5.01.000040 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Ketercapaian Lebih dari 90% "" Terbuka Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia adalah realisasi indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dibandingkan dengan target yang ditetapkan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32644 SIPD 09.05.022 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah indikator tujuan perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan ketercapaian lebih dari 90% "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32645 SIPD 09.05.022 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan ketercapaian lebih dari 90% "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32646 SIPD 09.05.022 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah seluruh indikator tujuan perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32647 SIPD 09.05.022 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah seluruh indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32648 E-WALIDATA 5.01.000040 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia "" Terbuka Persentase ketercapaian program perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia adalah realisasi indikator program perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dibandingkan dengan target yang ditetapkan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32649 SIPD 09.05.022 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah indikator program perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan ketercapaian lebih dari 90% "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32650 SIPD 09.05.022 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah seluruh indikator program perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32651 SIPD 09.05.022 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tersusun Lengkap dan Tepat Waktu "" Terbuka ukuran yang menunjukkan proporsi dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia telah disusun secara lengkap dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32652 SIPD 09.05.020 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32653 SIPD 09.05.022 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32654 SIPD 09.05.022 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Lengkap dan Tepat Waktu "" Terbuka Ukuran yang menunjukkan proporsi pelaporan capaian sasaran dan program perangkat daerah mitra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun oleh bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia secara lengkap dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32655 SIPD 09.05.023 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Jumlah Laporan capaian sasaran dan program perangkat daerah yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32656 SIPD 09.05.023 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Jumlah laporan yang harus disusun "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32657 E-WALIDATA 5.01.000038 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Persentase Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan Ketercapaian Lebih dari 90% "" Terbuka Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah adalah realisasi indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dibandingkan dengan target yang ditetapkan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32658 SIPD 09.05.021 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah indikator tujuan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan ketercapaian lebih dari 90% "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32659 SIPD 09.05.021 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah seluruh indikator tujuan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32660 SIPD 09.05.021 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan ketercapaian lebih dari 90% "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32661 SIPD 09.05.021 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah seluruh indikator sasaran perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32662 E-WALIDATA 5.01.000038 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah "" Terbuka Persentase ketercapaian program perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah adalah realisasi indikator program perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dibandingkan dengan target yang ditetapkan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32663 SIPD 09.05.021 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah indikator program perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan ketercapaian lebih dari 90% "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32664 SIPD 09.05.021 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah seluruh indikator program perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32665 SIPD 09.05.021 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tersusun Lengkap dan Tepat Waktu "" Terbuka ukuran yang menunjukkan proporsi dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah telah disusun secara lengkap dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32666 SIPD 09.05.020 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32667 SIPD 09.05.021 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32668 SIPD 09.05.021 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Pelaporan Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Lengkap dan Tepat Waktu "" Terbuka Ukuran yang menunjukkan proporsi pelaporan capaian sasaran dan program perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang disusun oleh bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah secara lengkap dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32669 SIPD 09.05.023 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Jumlah Laporan capaian sasaran dan program perangkat daerah yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32670 SIPD 09.05.023 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Jumlah laporan yang harus disusun "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32671 SIPD 10.04.030 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti "" Terbuka "1. Riset/Kajian tiap tahun jumlahnya fluktuatif, 2022-2024 rata-rata kajian perangkat daerah pertahun sebanyak 50 Kajian 2. Riset/Kajian Perangkat Daerah yang dilaporkan dalam DSS diharapkan dapat terinventarisasi dengan baik 3. Riset/Kajian Bappeda yang Ditindaklanjuti adalah kajian strategis Bappeda yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan rekomendasi kebijakan sesuai dengan OPD terkait. Yang dibuktikan dengan surat jawaban dari OPD terkait." 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32672 SIPD 10.04.030 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Riset/Kajian Perangkat Daerah yang dilaporkan dalam DSS "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32673 SIPD 10.04.030 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Jumlah riset/kajian Perangkat Daerah yang dilaporkan dalam DSS "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32674 SIPD 10.04.030 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Jumlah riset/kajian yang dilaksanakan perangkat daerah dalam setahun "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32675 SIPD 10.04.030 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Riset/Kajian Bappeda yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32676 SIPD 10.04.030 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Jumlah Riset/Kajian Bappeda yang Ditindaklanjuti "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32677 SIPD 10.04.030 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Jumlah Riset/Kajian yang dilaksanakan Bappeda dalam Setahun "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32678 SIPD 10.04.030 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Riset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sesuai dengan Program Strategis "" Terbuka "1. Riset terinventarisasi dalam DSS adalah riset perangkat daerah n-1 2. Riset/Kajian tiap tahun jumlahnya fluktuatif, 2022-2024 rata-rata kajian perangkat daerah pertahun sebanyak 50 Kajian" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas 34.7100000000003 - 32679 SIPD 10.04.030 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Jumlah riset yang sesuai dengan program strategis dan terpublikasi melalui DSS pada tahun n-1 "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32680 SIPD 10.04.030 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Jumlah Riset Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun n-1 "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas 34.7100000000003 - 32681 SIPD 10.04.030 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Penelitian Tematis yang sesuai dengan Tema Pembangunan tahun berjalan "" Terbuka "1. Proposal penelitian tematis adalah proposal yang sudah diusulkan melalui riset.jogjakota.go.id 2. Kesesuaian tema pembangunan dibuktikan dalam pemilihan menu checklist prioritas tema pembangunan yang dipilh" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32682 SIPD 10.04.030 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Jumlah proposal penelitian tematis yang sesuai dengan tema pembangunan "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32683 SIPD 10.04.030 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Jumlah proposal penelitian tematis yang masuk dalam tahun bersangkutan "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32684 SIPD 10.04.030 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Jumlah Penelitian Strategis dan Tematis yang Ditindaklanjuti dalam Policy Brief "" Terbuka Policy brief yang dihasilkan oleh Dewan Kelitbangan berdasarkan penelitian stratgeis dan tematis sebagai dasar pengambilan kebijakan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32685 RPJMN 2025-2029; 09.01.006 Jumlah Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori Sangat Inovatif (Prov,Kab,Kota); Rerata Skor Inovasi Perangkat Daerah "" Terbuka Rata-rata skor inovasi Perangkat Daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dengan minimal skor 77 berdasarkan self asessement 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32686 RPJMN 2025-2029; 09.01.006 Jumlah Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori Sangat Inovatif (Prov,Kab,Kota); Total Skor Inovasi Perangkat Daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32687 RPJMN 2025-2029; 09.01.006 Jumlah Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori Sangat Inovatif (Prov,Kab,Kota); Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32688 RPJMN 2025-2029; 09.01.006 Jumlah Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori Sangat Inovatif (Prov,Kab,Kota); Jumlah inovasi perangkat daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota "" Terbuka Jumlah inovasi pada Keputusan Wali Kota Penerapan Inovasi 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32689 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Bappeda "" Terbuka "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32690 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Bappeda "" Terbuka mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau lembaga publik 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32691 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional "Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bappeda " "" Terbuka Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bappeda yang disusun tepat waktu 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32692 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bappeda yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32693 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bappeda yang wajib disusun "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32694 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sektoral Bappeda "" Terbuka mengukur sejauh mana data satatistik sektoral yang diharapkan tersedia dapat disediakan oleh Bappeda 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32695 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32696 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32697 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Bappeda "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32698 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Bappeda "" Terbuka Mengukur nilai pengawasan arsip administrasi umum 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32699 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN Bappeda "" Terbuka Mengukur tingkat Profesionalitas ASN sesuai indikatornya 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32700 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Bappeda "" Terbuka Persentase rencana pengadaan yang telah diumumkan di SIRUP dengan rencana pengadaan 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32701 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Bappeda yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32702 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Bappeda "" Terbuka "" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32703 RPJMN 2025-2029, RKP2026 05.02.047 Tingkat Risiko Penduduk Terkena Kejahatan/Crime Rate Crime Rate "" Terbuka "Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), Tindak kejahatan/ kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Crime rate adalah angka kejahatan per 100.000 penduduk" 5.01 - PERENCANAAN Prioritas - - 32704 42 42 42 Nilai AKIP "" "" "" "" Prioritas 42 - 32705 42 42 42 Nilai AKIP "" "" "" "" Prioritas 42 - 32706 SIPD 03.06.012 Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan "" Terbuka merupakan persentase perhitungan luas tanah sesuai peruntukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32707 SIPD 03.06.015 Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum "" Terbuka merupakan persentase perhitungan luas penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32708 SIPD 03.06.025 Tersedianya pembangunan lokasi dalam rangka penanaman modal. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal "" Terbuka merupakan persentase luas tanah yang akan dimanfaatkan sesuai dengan PBG yang terbit 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32709 SIPD 05.01.029 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Persentase Kualitas Penataan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan "" Terbuka merupakan rerata perhitungan Kualitas Penataan Ruang dan Tertib Administrasi Pertanahan 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32710 SIPD 05.01.029 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Persentase Kualitas Penataan Ruang "" Terbuka merupakan komposit perhitungan capaian Pemenuhan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang, capaian Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang dan capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32711 SIPD 05.01.029 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Persentase Tertib Administrasi Pertanahan "" Terbuka merupakan komposit perhitungan dari capaian Tertib Administrasi PengadaanTanah, capaian Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot, capaian Pemanfaatan Tanah Negara Sesuai Rekomendasi, capaian Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP, capaian Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, capaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, capaian Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan capaian Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32712 SIPD 05.01.029 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Persentase Kualitas Penataan Ruang "" Terbuka merupakan komposit perhitungan capaian Pemenuhan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang, capaian Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang dan capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32713 RPJMN 2025-2029 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Persentase Pemenuhan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Pelimpahan Rancangan Peraturan Tata Ruang (RTRW, RDTR, RTBL, dan turunan RRTR lainnya) dibagi Jumlah Rancangan Peraturan Tata Ruang (RTRW, RDTR, RTBL, dan turunan RRTR lainnya) yang akan dilimpahkan 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32714 RPJMN 2025-2029 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Persentase Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Pemanfaatan Layanan Informasi Tata Ruang dibagi Jumlah Kebutuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32715 RPJMN 2025-2029 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang "" Terbuka merupakan penghitungan persentase Luas Area Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Ketentuan Tata Ruang dibagi Luas Wilayah Kota Yogyakarta 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32716 SIPD 05.01.029 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan "Persentase Tertib Administrasi Pertanahan " "" Terbuka merupakan komposit perhitungan dari capaian Tertib Administrasi PengadaanTanah, capaian Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot, capaian Pemanfaatan Tanah Negara Sesuai Rekomendasi, capaian Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP, capaian Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, capaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, capaian Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan capaian Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32717 SIPD 05.01.029 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Tanah "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah dibagi Jumlah Rencana Kebutuhan Pengadaan Tanah Pemkot 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32718 SIPD 05.01.029 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Tanah Aset Pemkot yang Bersertifikat dibagi Potensi Jumlah Aset Tanah Pemkot sampai dengan 2030 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32719 SIPD 05.01.029 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Persentase Pemanfaatan Tanah Negara Sesuai Rekomendasi "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Pemanfaatan Tanah Negara yang Sesuai Rekomendasi dibagi Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang Diterbitkan 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32720 SIPD 05.01.029 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Persentase Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP dibagi Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Masuk 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32721 SIPD 05.01.029 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Persentase Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Bersertifikat dibagi Rencana Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32722 SIPD 05.01.029 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Diterbitkan dibagi Jumlah Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Masuk 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32723 SIPD 05.01.029 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Persentase Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang sesuai pemanfaatannya dibagi Jumlah Rencana Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang akan Dimonev 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32724 SIPD 05.01.029 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Permasalahan Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP dibagi Jumlah Permasalahan Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Masuk 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32725 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Terbuka Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32726 RPJMN 2025-2029 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Persentase Pemenuhan kebijakan dan Peraturan Tata Ruang "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Pelimpahan Rancangan Peraturan Tata Ruang (RTRW, RDTR, RTBL, dan turunan RRTR lainnya) dibagi Jumlah Rancangan Peraturan Tata Ruang (RTRW, RDTR, RTBL, dan turunan RRTR lainnya) yang akan dilimpahkan 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32727 E-WALIDATA 1.03.000075 Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Pelimpahan Rancangan Peraturan Tata Ruang "" Terbuka merupakan Jumlah Pelimpahan Rancangan Peraturan Tata Ruang ke Bagian Hukum 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32728 E-WALIDATA 1.03.000075 Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Tata Ruang yang akan dilimpahkan "" Terbuka merupakan Jumlah Rancangan Peraturan Tata Ruang yang akan dilimpahkan ke Bagian Hukum 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32729 E-WALIDATA 1.03.000075 Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Kabupaten/Kota Persentase Pengaturan Tata Ruang "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Rancangan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang (RTRW, RDTR, RTBL, dan turunan RRTR lainnya) yang Disusun dibagi Jumlah Rancangan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang (RTRW, RDTR, RTBL, dan turunan RRTR lainnya) yang Direncanakan 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32730 E-WALIDATA 1.03.000075 Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang yang Disusun "" Terbuka merupakan Jumlah Rancangan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang yang Disusun 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32731 E-WALIDATA 1.03.000075 Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang yang Direncanakan "" Terbuka merupakan Jumlah Rancangan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang yang Direncanakan 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32732 RPJMN 2025-2029 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Persentase Perencanaan Tata Ruang "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Kajian Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang (RTRW, RDTR, RTBL, dan turunan RRTR lainnya) yang Disusun dibagi Jumlah Kajian Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang (RTRW, RDTR, RTBL, dan turunan RRTR lainnya) yang Direncanakan 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32733 RPJMN 2025-2029 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Jumlah Kajian Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang yang Disusun "" Terbuka merupakan Jumlah Kajian Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang yang Disusun 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32734 RPJMN 2025-2029 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Jumlah Dokumen Kajian Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang yang Direncanakan "" Terbuka merupakan Jumlah Dokumen Kajian Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang yang Direncanakan 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32735 RPJMN 2025-2029 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Persentase Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Pemanfaatan Layanan Informasi Tata Ruang dibagi Jumlah Kebutuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32736 RPJMN 2025-2029 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Jumlah Pemanfaatan Layanan Informasi Tata Ruang "" Terbuka merupakan Jumlah Pemanfaatan Layanan Informasi Tata Ruang 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32737 RPJMN 2025-2029 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Jumlah Kebutuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang "" Terbuka merupakan Jumlah Kebutuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32738 E-WALIDATA 1.03.000137 Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Persentase Pembinaan Tata Ruang "" Terbuka merupakan rerata perhitungan persentase Jumlah Telaah Teknis KKPR dan IKTR yang disusun dan persentase Sistem Informasi yang dikelola 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32739 RPJMN 2025-2029 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Jumlah Telaah Teknis KKPR dan IKTR yang Disusun "" Terbuka merupakan Jumlah Telaah Teknis KKPR dan IKTR yang Disusun 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32740 RPJMN 2025-2029 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Jumlah Telaah Teknis KKPR dan IKTR yang Direncanakan "" Terbuka merupakan Jumlah Telaah Teknis KKPR dan IKTR yang Direncanakan 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32741 RPJMN 2025-2029 09.03.024 Jumlah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan Jumlah Sistem Informasi yang Dikelola "" Terbuka merupakan Jumlah Sistem Informasi yang Dikelola 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32742 RPJMN 2025-2029 09.03.024 Jumlah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan Jumlah Rencana Sistem Informasi yang Akan Dikelola "" Terbuka merupakan Jumlah Rencana Sistem Informasi yang Akan Dikelola 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32743 RPJMN 2025-2029 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang "" Terbuka merupakan penghitungan persentase Luas Area Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Ketentuan Tata Ruang dibagi Luas Wilayah Kota Yogyakarta 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32744 RPJMN 2025-2029, RKP 2026 03.06.011 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang "" Terbuka merupakan penghitungan persentase Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Disusun dibagi Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Direncanakan 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32745 RPJMN 2025-2029, RKP 2026 03.06.011 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Disusun "" Terbuka merupakan Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Disusun 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32746 RPJMN 2025-2029, RKP 2026 03.06.011 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Direncanakan "" Terbuka merupakan Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Direncanakan 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32747 SIPD 05.01.029 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Tanah "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah dibagi Jumlah Rencana Kebutuhan Pengadaan Tanah Pemkot 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32748 42 42 42 Jumlah Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah "" Terbuka merupakan Jumlah Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 42 - 32749 42 42 42 Jumlah Rencana Kebutuhan Pengadaan Tanah Pemkot "" Terbuka merupakan Jumlah Rencana Kebutuhan Pengadaan Tanah Pemkot 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 42 - 32750 E-WALIDATA 1.03.000127 Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase Pelepasan Hak atas Tanah "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Bentuk dan Besaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dibagi Jumlah Rencana Kebutuhan Pengadaan Tanah Pemkot pada Tahun n 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32751 E-WALIDATA 1.03.000127 Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Bentuk dan Besaran Ganti Kerugian PengadaanTanah "" Terbuka merupakan Jumlah Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Bentuk dan Besaran Ganti Kerugian PengadaanTanah 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32752 E-WALIDATA 1.03.000127 Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Rencana Kebutuhan Pengadaan Tanah Pemkot pada Tahun n "" Terbuka merupakan Jumlah Rencana Kebutuhan Pengadaan Tanah Pemkot pada Tahun n 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32753 SIPD 05.01.029 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Tanah Aset Pemkot yang Bersertifikat dibagi Potensi Jumlah Aset Tanah Pemkot sampai dengan 2030 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32754 E-WALIDATA 1.03.000127 Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Tanah Aset Pemkot yang Bersertifikat "" Terbuka merupakan Jumlah Tanah Aset Pemkot yang Bersertifikat 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32755 E-WALIDATA 1.03.000127 Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Potensi Jumlah Aset Tanah Pemkot sampai dengan 2030 "" Terbuka merupakan Potensi Jumlah Aset Tanah Pemkot sampai dengan 2030 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32756 E-WALIDATA 1.03.000127 Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Tanah Aset Pemkot yang Sudah Didaftarkan Pensertifikatannya dibagi Potensi Jumlah Aset Tanah Pemkot sampai dengan 2030 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32757 E-WALIDATA 1.03.000127 Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Bukti Bayar Tanah Aset Pemkot yang Didaftarkan Pensertifikatannya "" Terbuka merupakan Jumlah Bukti Bayar Tanah Aset Pemkot yang Didaftarkan Pensertifikatannya 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32758 E-WALIDATA 1.03.000127 Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Potensi Jumlah Aset Tanah Pemkot sampai dengan 2030 "" Terbuka merupakan Potensi Jumlah Aset Tanah Pemkot sampai dengan 2030 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32759 E-WALIDATA 1.03.000127 Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase Pemanfaatan Tanah Negara sesuai Rekomendasi "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Pemanfaatan Tanah Negara yang Sesuai Rekomendasi dibagi Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang Diterbitkan 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32760 E-WALIDATA 1.03.000127 Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Pemanfaatan Tanah Negara yang Sesuai Rekomendasi "" Terbuka merupakan Jumlah Pemanfaatan Tanah Negara yang Sesuai Rekomendasi 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32761 E-WALIDATA 1.03.000127 Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang Diterbitkan "" Terbuka merupakan Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang Diterbitkan 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32762 E-WALIDATA 1.03.000127 Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara untuk In Gang yang diterbitkan sesuai SOP "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara untuk In Gang yang Diterbitkan dibagi Jumlah Permohonan Pemanfaatan Tanah Negara yang Masuk pada Tahun-n 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32763 E-WALIDATA 1.03.000127 Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara untuk In Gang yang Diterbitkan "" Terbuka merupakan Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara untuk In Gang yang Diterbitkan 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32764 E-WALIDATA 1.03.000127 Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Permohonan Pemanfaatan Tanah Negara untuk In Gang yang Masuk pada Tahun-n "" Terbuka merupakan Jumlah Permohonan Pemanfaatan Tanah Negara untuk In Gang yang Masuk pada Tahun-n 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32765 SIPD 05.01.029 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Persentase Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP dibagi Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Masuk 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32766 RPJMN 2025-2029 03.06.017 Persentase penyelesaian kasus pertanahanan Jumlah Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP "" Terbuka merupakan jumlah Permasalahan Pertanahan untuk kepentingan umum yang ditindaklanjuti sesuai SOP 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32767 RPJMN 2025-2029 03.06.0003 Persentase penyelesaian kasus pertanahanan Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Masuk "" Terbuka merupakan jumlah permohonan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan untuk kepentingan umum yang diterima 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32768 RPJMN 2025-2029 03.06.0004 Persentase penyelesaian kasus pertanahanan Persentase Permasalahan Pertanahan yang terfasilitasi "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Permasalahan Pertanahan yang terfasilitasi dibagi Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Masuk 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32769 RPJMN 2025-2029 03.06.0004 Persentase penyelesaian kasus pertanahanan Jumlah Permasalahan Pertanahan yang terfasilitasi "" Terbuka merupakan Jumlah Permasalahan Pertanahan yang terfasilitasi 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32770 RPJMN 2025-2029 03.06.0003 Persentase penyelesaian kasus pertanahanan Jumlah Permasalahan Pertanahan yang Masuk "" Terbuka merupakan jumlah permohonan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan untuk kepentingan umum yang diterima 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32771 SIPD 05.01.029 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Persentase Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Bersertifikat dibagi Rencana Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32772 RPJMN 2025-2029 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Bersertifikat "" Terbuka merupakan Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Bersertifikat 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32773 RPJMN 2025-2029 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Rencana Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten "" Terbuka merupakan Rencana Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32774 RPJMN 2025-2029 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang sudah didaftarkan pensertifikatannya dibagi Rencana Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32775 RPJMN 2025-2029 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Jumlah Bukti Bayar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang didaftarkan pensertifikatannya "" Terbuka merupakan Jumlah Bukti Bayar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang didaftarkan pensertifikatannya 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32776 RPJMN 2025-2029 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Rencana Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten "" Terbuka merupakan Rencana Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32777 SIPD 05.01.029 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Diterbitkan dibagi Jumlah Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Masuk 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32778 RPJMN 2025-2029 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Diterbitkan "" Terbuka merupakan Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Diterbitkan 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32779 RPJMN 2025-2029; 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Jumlah Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Masuk "" Terbuka merupakan Jumlah Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Masuk 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32780 RPJMN 2025-2029; 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Yang Diterbikan sesuai SOP "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Diterbitkan dibagi Jumlah Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Masuk pada Tahun-n 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32781 RPJMN 2025-2029 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Diterbitkan "" Terbuka merupakan Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Diterbitkan 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32782 RPJMN 2025-2029; 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Jumlah Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Masuk pada Tahun-n "" Terbuka merupakan Jumlah Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Masuk pada Tahun-n 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32783 SIPD 05.01.029 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Persentase Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang sesuai pemanfaatannya dibagi Jumlah Rencana Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang akan Dimonev 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32784 RPJMN 2025-2029; 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang sesuai pemanfaatannya "" Terbuka merupakan jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang sesuai pemanfaatannya berdasarkan serat kekancingan 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32785 RPJMN 2025-2029; 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Jumlah Rencana Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang akan Dimonev "" Terbuka merupakan jumlah rencana monev Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32786 RPJMN 2025-2029; 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Telah Dimonev dibagi Jumlah Rencana Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang akan Dimonev 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32787 RPJMN 2025-2029; 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Telah Dimonev "" Terbuka merupakan jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah dimonev 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32788 RPJMN 2025-2029; 03.06.0001 Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang Jumlah Rencana Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang akan Dimonev "" Terbuka merupakan jumlah rencana monev Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32789 RPJMN 2025-2029; 03.06.017 Persentase penyelesaian kasus pertanahanan Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Permasalahan Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP dibagi Jumlah Permasalahan Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Masuk 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32790 RPJMN 2025-2029; 03.06.017 Persentase penyelesaian kasus pertanahanan Jumlah Permasalahan Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP "" Terbuka merupakan Jumlah fasilitasi penyelesaian Permasalahan / sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sesuai SOP 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32791 RPJMN 2025-2029; 03.06.017 Persentase penyelesaian kasus pertanahanan Jumlah Permasalahan Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Masuk "" Terbuka Jumlah permohonan fasilitasi penyelesaian Permasalahan /sengleta Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang diterima 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32792 RPJMN 2025-2029; 03.06.017 Persentase penyelesaian kasus pertanahanan Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terfasilitasi "" Terbuka merupakan perhitungan persentase Jumlah Permasalahan Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terfasilitasi dibagi Jumlah Permasalahan Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Masuk 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32793 RPJMN 2025-2029; 03.06.017 Persentase penyelesaian kasus pertanahanan Jumlah Permasalahan Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terfasilitasi "" Terbuka merupakan Jumlah fasilitasi penyelesaian permasalahan / sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32794 RPJMN 2025-2029; 03.06.017 Persentase penyelesaian kasus pertanahanan Jumlah Permasalahan Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang Masuk "" Terbuka Jumlah permohonan fasilitasi penyelesaian Permasalahan /sengleta Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang diterima 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 34.71.09.1003 - 32795 42 42 42 Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan) "" Terbuka merupakan perhitungan persentase jumlah Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Keistimewaan yang diadakan s/d pada tahun n dibagi Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Keistimewaan yang direncanakan 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas 42 - 32796 E-WALIDATA "2.10.000175 " Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan) Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Keistimewaan yang diadakan s/d pada tahun n "" Terbuka merupakan Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Keistimewaan yang diadakan s/d pada tahun n 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32797 E-WALIDATA "2.10.000175 " Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan) Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Keistimewaan yang direncanakan "" Terbuka merupakan Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Keistimewaan yang direncanakan 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32798 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B "Nilai SAKIP Dinpertaru " "" Terbuka "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32799 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Dinpertaru "" Terbuka "Menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50 (Peraturan BPKP No 5 tahun 2021)" 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32800 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Dinpertaru "" Terbuka "" 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32801 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinpertaru "" Terbuka Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinpertaru yang disusun tepat waktu 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32802 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinpertaru yang disusun tepat waktu "" Terbuka merupakan Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinpertaru yang disusun tepat waktu 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32803 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinpertaru yang wajib disusun "" Terbuka merupakan Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinpertaru yang wajib disusun 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32804 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinpertaru "" Terbuka mengukur sejauh mana data satatistik sektoral yang diharapkan tersedia dapat disediakan oleh Dinpertaru 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32805 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32806 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32807 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinpertaru "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32808 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN Dinpertaru "" Terbuka Hasil nilai IP ASN Dinpertaru 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32809 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pada SIRUP Dinpertaru "" Terbuka "" 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32810 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Dinpertaru yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32811 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Dinpertaru "" Terbuka "" 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32812 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinpertaru "" Terbuka Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32813 E-WALIDATA 1.03.000080 Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW "" Terbuka "" 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Prioritas - - 32814 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Terbuka Nilai atas sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan instansi pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan merujuk pada hasil penilaian maturitas penerapan SPIP di suatu Instansi Pemerintah yang dinilai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32815 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Indeks Pencegahan Korupsi Daerah MCP (IPKD MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terbuka indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah di Indonesia 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32816 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Manajemen Risiko Indeks Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Terbuka Penilaian yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan Efektivitas dan efisiensi operasional, Keandalan pelaporan keuangan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Pengamanan aset negara 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32817 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Terbuka ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu instansi, lembaga, atau pemerintah daerah telah menerapkan langkah-langkah yang efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi. Indeks ini tidak hanya menilai keberadaan kebijakan, tetapi juga efektivitas implementasi sistem pencegahan korupsi secara menyeluruh dan berkelanjutan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32818 SIPD 09.06.022 Peningkatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Nilai Kapabilitas APIP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Terbuka mengacu pada tingkat kematangan atau kemampuan unit pengawasan intern pemerintah dalam menjalankan fungsinya 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32819 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional "Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah " "" Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32820 42 42 42 Hasil penilaian RB Inspektorat Daerah oleh Inspektorat Daerah "" Terbuka "Hasil penilaian RB Inspektorat Daerah oleh Inspektorat Daerah dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Inspektorat Daerah 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Inspektorat Daerah 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks" 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas 42 - 32821 42 42 42 Total Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Terbatas "Mengukur kemampuan, kompetensi, dan sumber daya yang dimiliki oleh APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal di instansi pemerintah pada Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler), pada elemen : 1) Pengelolaan SDM 2) Praktek Profesional 3) Akuntabilitas & Manajemen Kinerja 4) Budaya & Hubungan Organsiasi 5) Struktur & tata Kelola" 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas 42 - 32822 SIPD 09.06.022 Peningkatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) "Jumlah Nilai Komponen Dukungan Pengawasan/enabler pada elemen : Pengelolaan SDM, Praktek Profesional, dan Budaya & Hubungan Organisasi " "" Terbatas Mengukur kemampuan, kompetensi, dan sumber daya yang dimiliki oleh APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal di instansi pemerintah pada Komponen Pengelolaan SDM, Praktek Profesional, dan Budaya & Hubungan Organisasi 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32823 SIPD 09.06.022 Peningkatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Jumlah Nilai Komponen Dukungan Pengawasan/enabler pada elemen : Akuntabilitas & Manajemen Kinerja dan Struktur & Tata Kelola "" Terbatas Mengukur kemampuan, kompetensi, dan sumber daya yang dimiliki oleh APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal di instansi pemerintah pada KomponenAkuntabilitas & Manajemen Kinerja dan Struktur & Tata Kelola 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32824 SIPD 09.06.022 Peningkatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Rata-rata Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal "" Terbuka mengukur sejauh mana instansi pemerintah atau unit kerja telah menanggapi dan menyelesaikan temuan serta rekomendasi yang diberikan oleh APIP setelah melakukan pemeriksaan yang berasal dari Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32825 SIPD 09.02.100 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal "" Terbuka mengukur sejauh mana instansi pemerintah atau unit kerja telah menanggapi dan menyelesaikan temuan serta rekomendasi yang diberikan oleh APIP setelah melakukan pemeriksaan yang berasal dari Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32826 SIPD 09.02.100 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal "" Terbuka mengukur sejauh mana instansi pemerintah atau unit kerja telah menanggapi dan menyelesaikan temuan serta rekomendasi yang diberikan oleh APIP setelah melakukan pemeriksaan yang berasal dari Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32827 SIPD 09.02.100 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 "Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat " "" Terbuka mengukur sejauh mana instansi pemerintah atau unit kerja telah menanggapi dan menyelesaikan temuan serta rekomendasi yang diberikan oleh APIP setelah melakukan pemeriksaan yang berasal dari Inspektorat Daerah 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32828 SIPD 09.02.100 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang ditindaklanjuti "" Terbuka Jumlah rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD di Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah ditindaklanjuti pada tahun berkenaan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32829 SIPD 09.02.100 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat "" Terbuka Jumlah seluruh rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32830 SIPD 09.02.100 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 "Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK " "" Terbuka mengukur sejauh mana instansi pemerintah atau unit kerja telah menanggapi dan menyelesaikan temuan serta rekomendasi yang diberikan oleh APIP setelah melakukan pemeriksaan yang berasal dari BPK 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32831 SIPD 09.02.100 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti "" Terbuka Jumlah rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah ditindaklanjuti pada tahun berkenaan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32832 SIPD 09.02.100 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 total rekomendasi pemeriksaan BPK "" Terbuka Jumlah seluruh rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaanBPK terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32833 SIPD 09.02.100 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset "" Terbuka mengukur sejauh mana instansi pemerintah atau unit kerja telah menanggapi dan menyelesaikan temuan serta rekomendasi yang diberikan oleh APIP setelah melakukan pemeriksaan pada Perangkat Daerah pengampu pengelolaan Keuangan dan Aset 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32834 SIPD 09.02.100 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Jumlah rekomendasi Terkait Keuangan & aset Yang Ditindaklanjuti "" Terbuka Jumlah rekomendasi atas temuan terkait keuangan dan aset yang telah ditindaklanjuti pada tahun berkenaan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32835 SIPD 09.02.100 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Jumlah Rekomendasi Hasil Temuan Terkait Keuangan & Aset "" Terbuka Jumlah seluruh rekomendasi atas temuan terkait keuangan dan aset yang telah ditindaklanjuti pada tahun berkenaan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32836 SIPD 09.02.100 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Saran terkait Keuangan dan Aset "" Terbuka mengukur sejauh mana instansi pemerintah atau unit kerja telah menanggapi saran yang diberikan oleh APIP setelah melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan keuangan dan aset 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32837 SIPD 09.02.100 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Jumlah saran terkait keuangan dan aset yang ditindaklanjuti "" Terbuka Jumlah saran atas temuan terkait keuangan dan aset yang telah ditindaklanjuti pada tahun berkenaan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32838 SIPD 09.02.100 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Jumlah saran terkait keuangan dan aset "" Terbuka Jumlah seluruh saran atas temuan terkait keuangan dan aset pada tahun berkenaan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32839 SIPD 09.02.100 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Persentase Jumlah Kerugian Yang Berhasil Dikembalikan "" Terbuka mengukur sejauh mana kerugian negara yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan atau penyimpangan anggaran dapat dikembalikan atau dipulihkan kembali 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32840 SIPD 09.02.100 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Jumlah kerugian yang dikembalikan "" Terbuka Jumlah kerugian yang ditemukan di Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah dikembalikan pada tahun berkenaan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32841 SIPD 09.02.100 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 jumlah kerugian daerah yang muncul di tahun berjalan "" Terbuka Jumlah seluruh kerugian yang ditemukan di Pemeritnah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32842 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Terbuka Mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah telah menerapkan sistem pengendalian intern sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan nilai perolehan SPIP 3,00 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32843 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Jumlah Perangkat Daerah mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern "" Terbuka Jumlah Perangkat Daerah mencapai nilai 3,00 pada pengendalian intern pada tahun berkenaan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32844 SDGs, SIPD 09.03.016 Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif Jumlah Seluruh Perangkat Daerah "" Terbuka Jumlah seluruh OPD yang mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 32845 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Jumlah PD Dengan Nilai SPIP 3,00 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Terbuka Nilai ukuran sejauh mana pengendalian internal dalam suatu instansi pemerintah telah berjalan dengan baik untuk mencegah penyimpangan, korupsi, serta kesalahan dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya negara pada nilai 3,00 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32846 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Persentase Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0 "" Terbuka Mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah mampu melaksanakan dan mengelola akuntabilitas kinerja, sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan perolehan nilai >86,00 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32847 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Jumlah Perangkat Daerah dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0 "" Terbuka Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0 pada tahun berkenaan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32848 SDGs, SIPD 09.03.016 Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif Jumlah Seluruh Perangkat Daerah "" Terbuka Jumlah seluruh OPD yang mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 32849 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Perangkat Daerah dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0 "" Terbuka Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP >86,00 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32850 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM "" Terbuka Mengukur kemampuan instansi pemerintah yang berhasil menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi dan melayani masyarakat dengan baik 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32851 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah PD yang diusulkan WBK/WBBM "" Terbuka Jumlah PD di Pemerintah Kota Yogyakarta yang diusulkan WBK/WBBM pada tahun berkenaan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32852 SDGs, SIPD 09.03.016 Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif Jumlah Seluruh Perangkat Daerah "" Terbuka Jumlah seluruh OPD yang mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 32853 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah PD dengan Nilai ZI Minimal 75 "" Terbuka Jumlah PD dengan nilai kualitas pelayanan publik, mencegah korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah minimal 75 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32854 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah PD dengan nilai RB > 85 "" Terbuka Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lebih dari 85 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32855 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase PD dengan tingkat responsivitas > 90% "" Terbuka Mengukur sejauh mana nilai-nilai integritas seperti kejujuran, transparansi, etika, dan moralitas diterapkan dalam lingkungan organisasi atau pemerintahan melalui Survey Penilaian Integritas 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32856 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat responsivitas >90% "" Terbuka jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat responsivitas >90% di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32857 SDGs, SIPD 09.03.016 Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif Jumlah Seluruh Perangkat Daerah "" Terbuka Jumlah seluruh OPD yang mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 32858 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional PD dengan tingkat responsivitas > 90% "" Terbuka Persentase tingkat kecepatan PD dalam menanggapi aduan di PD tersebut dengan dengan nilai >90% 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32859 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah PD dengan tingkat responsivitas >90 "" Terbuka jumlah Perangkat Daerah dengan tingkat responsivitas >90% di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32860 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase PD dengan nilai MRI >3,00 "" Terbuka Mengukur sejauh mana suatu organisasi, instansi, atau perusahaan dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko yang dihadapi 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32861 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah Perangkat Daerah dengan nilai MRI >3,00 "" Terbuka jumlah Perangkat Daerah dengan nilai MRI >3,00 di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32862 SDGs, SIPD 09.03.016 Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif Jumlah Seluruh Perangkat Daerah "" Terbuka Jumlah seluruh OPD yang mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 32863 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah PD Dengan Nilai MRI >3,00 "" Terbuka Jumlah PD yang mendapat nilai hasil mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko yang dihadapi >3,00 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32864 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase PD dengan IEPK > 2,8 "" Terbuka Mengukur sejauh mana suatu PD dalam menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif, terutama dalam pengelolaan keuangan negara 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32865 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah Perangkat Daerah dengan nilai IEPK >2,8 "" Terbuka jumlah Perangkat Daerah dengan nilai IEPK >2,8 di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32866 SDGs, SIPD 09.03.016 Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif Jumlah Seluruh Perangkat Daerah "" Terbuka Jumlah seluruh OPD yang mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Prioritas - - 32867 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah PD Dengan IEPK > 2,8 "" Terbuka Jumlah PD yang telah menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif, terutama dalam pengelolaan keuangan negara adn mendapat nilai >2,8 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32868 SIPD 09.06.022 Peningkatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan "" Terbatas Mengukur kemampuan, kompetensi, dan sumber daya yang dimiliki oleh APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal di instansi pemerintah pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32869 SIPD 09.06.022 Peningkatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Ketaatan "" Terbatas Mengukur kemampuan, kompetensi, dan sumber daya yang dimiliki oleh APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal di instansi pemerintah pada Sub Komponen Audit Ketaatan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32870 SIPD 09.06.022 Peningkatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Audit Kinerja "" Terbatas Mengukur kemampuan, kompetensi, dan sumber daya yang dimiliki oleh APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal di instansi pemerintah pada Sub Komponen Audit Kinerja 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32871 SIPD 09.06.022 Peningkatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern "" Terbatas Mengukur kemampuan, kompetensi, dan sumber daya yang dimiliki oleh APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal di instansi pemerintah pada Sub Komponen Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32872 SIPD 09.06.022 Peningkatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Nilai Kapabilitas APIP Pada Sub Komponen Jasa Konsultasi "" Terbatas Mengukur kemampuan, kompetensi, dan sumber daya yang dimiliki oleh APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal di instansi pemerintah pada Sub Komponen Jasa Konsultasi 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32873 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Inspektorat Daerah "" Terbuka "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32874 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Inspektorat Daerah "" Terbuka "Menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50" 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32875 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Inspektorat Daerah "" Terbuka mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau lembaga publik 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32876 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional "Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah " "" Terbuka Mengukur Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32877 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah yang disusun "" Terbuka Jumlah dokumen penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta yang disusun pada tahun berkenaan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32878 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah yang direncanakan "" Terbuka Jumlah seluruh dokumen penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta yang direncanakan pada tahun berkenaan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32879 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sectoral Inspektorat Daerah "" Terbuka Mengukur ketercapaian atas ketersediaan data statistik sektoral 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32880 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32881 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah Data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32882 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan dan aset Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32883 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Inspektorat Daerah "" Terbuka Mengukur nilai pengawasan arsip administrasi umum 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32884 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah "" Terbatas Mengukur tingkat Profesionalitas ASN sesuai indikatornya 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32885 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Inspektorat Daerah "" Terbuka Persentase rencana pengadaan yang telah diumumkan di SIRUP dengan rencana pengadaan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32886 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Inspektorat Daerah yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka Jumlah Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta yang diinputkan pada SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) pada tahun berkenaan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32887 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Inspektorat Daerah "" Terbuka Jumlah belanja pada DPA Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) pada tahun berkenaan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH Prioritas - - 32888 SIPD 03.07.011 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) " BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. 10.01 - DATA VERTIKAL BPS KOTA YOGYAKARTA Prioritas - - 32889 "RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SIPD" 06.01.084 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Rata-rata Lama Sekolah BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32890 "RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, SIPD" 06.01.002 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Harapan Lama Sekolah BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka lamanya waktu (dalam tahun) pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia tertentu di masa mendatang, yang menggambarkan peluang masyarakat untuk mengenyam pendidikan 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32891 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029" 04.01.199 Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Usia Harapan Hidup BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka Menurut BPS, usia harapan hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan jumlah tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi kondisi kematian saat ini akan terus berlanjut. UHH merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kualitas hidup penduduk dan menjadi komponen penting dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 10.01 - DATA VERTIKAL BPS KOTA YOGYAKARTA Prioritas - - 32892 SDGs 09.02.051 Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita PDRB Per Kapita BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka "" 10.01 - DATA VERTIKAL BPS KOTA YOGYAKARTA Prioritas - - 32893 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs" 04.02.065 Rasio Gini Indeks Gini BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka "Gini Ratio atau Koefisien Gini adalah koefisien yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk yang ditampilkan dengan kurva Lorens. Rentang nilai Gini Ratio yaitu antara 0 sampai dengan 1." 10.01 - DATA VERTIKAL BPS KOTA YOGYAKARTA Prioritas - - 32894 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 04.02.068 Tingkat Kemiskinan Ekstrem Tingkat Kemiskinan BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka Menurut BPS, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi makanan dan bukan makanan. Kemiskinan diukur berdasarkan ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. 10.01 - DATA VERTIKAL BPS KOTA YOGYAKARTA Prioritas - - 32895 RPJMN 2025-2029 09.05.011 Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan Ekonomi BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka Laju pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu menggunakan persentase 10.01 - DATA VERTIKAL BPS KOTA YOGYAKARTA Prioritas - - 32896 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029; SDGs" 06.02.061 Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Ini berarti TPT mengukur proporsi dari total angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. 10.01 - DATA VERTIKAL BPS KOTA YOGYAKARTA Prioritas - - 32897 RPJMN 2025-2029 04.03.002 Indeks Pembangunan Gender Indeks Pembangunan Gender BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka Angka yang digunakan untuk mengukur ketidakadilan atau ketimpangan bagi laki-laki dan perempuan dalam pencapaian hasil pembangunan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup. 10.01 - DATA VERTIKAL BPS KOTA YOGYAKARTA Prioritas - - 32898 "RPJPN 2025-2045; RPJMN 2025-2029" 09.02.076 Tingkat Inflasi Tingkat Inflasi BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka Tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu 10.01 - DATA VERTIKAL BPS KOTA YOGYAKARTA Prioritas - - 32899 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 02.01.0028 Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan per tahun Rasio PDRB Industri Pengolahan BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka rasio nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor industri pengolahan dibandingkan dengan nilai tambah seluruh sektor unit usaha pada suatu wilayah 10.01 - DATA VERTIKAL BPS KOTA YOGYAKARTA Prioritas - - 32900 RPJMN 2025-2029 02.11.014 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka rasio nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam sektor akomodasi makan minum dibandingkan dengan nilai tambah seluruh sektor unit usaha pada suatu wilayah 10.01 - DATA VERTIKAL BPS KOTA YOGYAKARTA Prioritas - - 32901 SIPD 06.02.069 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja BADAN PUSAT STATISTIK Terbuka Suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan 10.01 - DATA VERTIKAL BPS KOTA YOGYAKARTA Prioritas - - 32902 RPJPN 2025-2045,RPJMN 2029 06.02.0009 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan "" Terbuka Proporsi atau presentase penduduk perempuan yang berada dalam usia kerja (biasanya 15 tahun ke atas) dan aktif di pasar tenaga kerja. 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 32903 SIPD 02.11.012 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku "" Terbuka Persentase rasio nilai tambah sektor-sektor terkait pariwisata terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), atau Persentase rasio penjumlahan pengeluaran ekonomi untuk pariwisata terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Prioritas - - 32904 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Indeks pembangunan Kemantren Danurejan "" Terbuka "Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN) - menggunakan nilai yang ada pada SIM Evdeskel - menggunakan nilai Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK)" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04 - 32905 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Suryatmajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1001 - 32906 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Bausasran "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1003 - 32907 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Tegalpanggung "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1002 - 32908 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 32909 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah Nilai evaluasi kinerja Kemantren Danurejan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04 - 32910 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04 - 32911 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Suryatmajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1001 - 32912 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Bausasran "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1003 - 32913 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Tegalpanggung "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1002 - 32914 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 32915 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Danurejan "" Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04 - 32916 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat "" Terbuka "Hasil penilaian RB Kemantren Danurejan oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dindikpora 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dindikpora 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dindikpora 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Dinsikpora 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32917 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32918 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Suryatmajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1001 - 32919 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Bausasran "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1003 - 32920 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Tegalpanggung "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1002 - 32921 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 32922 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32923 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" "Sarpras pelayanan umum berkondisi baik " "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32924 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Total sarpras "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32925 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32926 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32927 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32928 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32929 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Suryatmajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1001 - 32930 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Bausasran "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1003 - 32931 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Tegalpanggung "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1002 - 32932 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 32933 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32934 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah lembaga Kelurahan Suryatmajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1001 - 32935 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah lembaga Kelurahan Bausasran "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1003 - 32936 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah lembaga Kelurahan Tegalpanggung "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1002 - 32937 E-WALIDATA 7.01.000044 Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32938 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32939 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Suryatmajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1001 - 32940 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Suryatmajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1001 - 32941 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Suryatmajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1001 - 32942 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Suryatmajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1001 - 32943 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan Kelurahan Suryatmajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1001 - 32944 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan yang direncanakan Kelurahan Suryatmajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1001 - 32945 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Bausasran "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1003 - 32946 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Bausasran "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1003 - 32947 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Bausasran "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1003 - 32948 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Bausasran "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1003 - 32949 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Jumlah Fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan Kelurahan Bausasran "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1003 - 32950 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Jumlah Fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan Kelurahan Bausasran "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1003 - 32951 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Tegalpanggung "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1002 - 32952 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yangdilaksanakan Kelurahan Tegalpanggung "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1002 - 32953 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Tegalpanggung "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1002 - 32954 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Tegalpanggung "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1002 - 32955 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Jumlah Fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan Kelurahan Tegalpanggung "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1002 - 32956 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Jumlah Fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan Kelurahan Tegalpanggung "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04.1002 - 32957 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan "Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan" "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32958 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32959 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32960 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan "Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan" "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32961 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32962 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32963 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32964 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32965 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32966 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan "Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan" "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32967 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32968 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga sosial masyarakat yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32969 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32970 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan "Jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan" "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32971 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan "Jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan" "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32972 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32973 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32974 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32975 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32976 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32977 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32978 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32979 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOP dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32980 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32981 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32982 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara Pemerintah tingkat Kemantren. "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32983 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Hasil koordinasi Stakeholder penyelenggara Pemerintah tingkat Kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32984 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32985 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32986 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32987 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32988 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Koordinasi Forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32989 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah koordinasi Forkompimtren yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 32990 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Kemantren Danurejan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04 - 32991 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase Kabupaten/Kota dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi Nilai SPIP Kemantren Danurejan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04 - 32992 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Kemantren Danurejan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04 - 32993 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaab, evaluasi dan pelaporan Kemantren Danurejan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04 - 32994 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Danurejan yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04 - 32995 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Danurejan yang wajib disusun "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04 - 32996 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Presentase ketersediaan data statistisk sektoral Kermantren Danurejan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04 - 32997 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 32998 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik sektoral Kemantren Danurejan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04 - 32999 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai penguatan keuangan dan aset Kemanntren Danurejan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04 - 33000 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kemantren Danurejan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04 - 33001 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Penilaian pengawasan arsip administrasi umum Kemantren Danurejan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04 - 33002 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Danurejan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04 - 33003 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Kemantren Danurejan yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04 - 33004 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Kemantren Danurejan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.04 - 33005 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Indeks pembangunan Kemantren Gedongtengen "" Terbuka "Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN) - menggunakan nilai yang ada pada SIM Evdeskel - menggunakan nilai Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK)" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05 - 33006 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Pringgokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05.1002 - 33007 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Sosromenduran "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05.1001 - 33008 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33009 42 42 42 Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 42 - 33010 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Pringgokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05.1002 - 33011 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Sosromenduran "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05.1001 - 33012 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33013 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen "" Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05 - 33014 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat "" Terbuka "Hasil penilaian RB Kemantren Danurejan oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dindikpora 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dindikpora 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dindikpora 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Dinsikpora 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33015 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Gedongtengen "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05 - 33016 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Pringgokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05.1002 - 33017 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Sosromenduran "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05.1001 - 33018 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33019 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33020 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Jumlah Sarpras pelayanan umum berkondisi baik "" Terbuka Sarpras pelayanan umum yang menjadi kewenangan kemantren yang masuk dalam Perwal Pelimpahan Kewenangan, misalnya ialah : Jalan yang tidak bernomer ruas, SPAH, MCK, SAH, Titik PJU, Cermin Cembung, pos ronda 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33021 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Total Sarpras "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33022 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33023 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33024 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33025 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33026 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Pringgokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05.1002 - 33027 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Sosromenduran "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05.1001 - 33028 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33029 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33030 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33031 E-WALIDATA 7.01.000044 Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33032 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Pringgokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05.1002 - 33033 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Pringgokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05.1002 - 33034 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Pringgokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05.1002 - 33035 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Pringgokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05.1002 - 33036 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Pringgokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05.1002 - 33037 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33038 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Sosromenduran "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05.1001 - 33039 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Sosromenduran "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05.1001 - 33040 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Sosromenduran "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05.1001 - 33041 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33042 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Sosromenduran "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05.1001 - 33043 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33044 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33045 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33046 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33047 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33048 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33049 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33050 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33051 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33052 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33053 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33054 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33055 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33056 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33057 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33058 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33059 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33060 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33061 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33062 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33063 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33064 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33065 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33066 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOP dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33067 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33068 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33069 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33070 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33071 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33072 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33073 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33074 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33075 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah koordinasi forkompimtren dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33076 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan jumlah koordinasi forkompimtren yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33077 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai Sakip Kemantren Gedongtengen "" Terbuka "Mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria : AA (Nilai > 90-100) A (Nilai > 80-90) BB (Nilai > 70-80) B (Nilai > 60-70) CC (Nilai >50-60) C (Nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05 - 33078 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Kemantren Gedongtengen "" Terbuka "menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50 (Peraturan BPKP No 5 tahun 2021)" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05 - 33079 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33080 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gedongtengen "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05 - 33081 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gedongtengen yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05 - 33082 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gedongtengen yang wajib disusun "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05 - 33083 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Presentase ketersediaan data statistisk sektoral Kermantren Gedongtengen "" Terbuka Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Indeks Kualitas Pelayanan, Survey Indeks Anti Korpsi , Pedagang Kaki Lima Sepanjang Jalan Protokol di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05 - 33084 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 33085 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 33086 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gedongtengen "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05 - 33087 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kemantren Gedongtengen "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05 - 33088 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian IP ASN Kemantren Gedongtengen oleh BKPSDM "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05 - 33089 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Penilaian pengawasan arsip administrasi umum Kemantren Gedongtengen "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05 - 33090 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum "" Terbuka "" 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Prioritas - - 33091 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Gedongtengen "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05 - 33092 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Kemantren Gedongtengen yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05 - 33093 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Kemantren Gedongtengen "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.05 - 33094 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Indeks pembangunan Kemantren Gondokusuman "" Terbuka "Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN - menggunakan nilai yang ada pada SIM Evdeskel - menggunakan nilai Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK)" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03 - 33095 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Demangan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1001 - 33096 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Kotabaru "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33097 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Klitren "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1003 - 33098 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Baciro "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1004 - 33099 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Terban "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1005 - 33100 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai evaluasi kinerja Kemantren Gondokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03 - 33101 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03 - 33102 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Demangan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1001 - 33103 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Kotabaru "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33104 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Klitren "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1003 - 33105 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Baciro "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1004 - 33106 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Terban "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1005 - 33107 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33108 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman "" Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03 - 33109 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat "" Terbuka "Hasil penilaian RB Kemantren Danurejan oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dindikpora 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dindikpora 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dindikpora 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Dinsikpora 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33110 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33111 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Demangan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1001 - 33112 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Kotabaru "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33113 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Klitren "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1003 - 33114 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Baciro "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1004 - 33115 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Terban "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1005 - 33116 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33117 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33118 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Sarpras pelayanan umum berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33119 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Total Sarpras "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33120 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33121 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33122 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33123 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33124 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Demangan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1001 - 33125 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Kotabaru "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33126 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Klitren "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1003 - 33127 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Baciro "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1004 - 33128 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Terban "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1005 - 33129 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33130 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33131 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan "Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri " "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33132 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33133 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Demangan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1001 - 33134 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Demangan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1001 - 33135 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Demangan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1001 - 33136 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Demangan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1001 - 33137 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Demangan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1001 - 33138 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33139 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Kotabaru "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33140 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Kotabaru "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33141 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Kotabaru "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33142 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Kotabaru "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33143 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan Kelurahan Kotabaru "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33144 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33145 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Klitren "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1003 - 33146 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Klitren "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1003 - 33147 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Klitren "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1003 - 33148 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Klitren "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1003 - 33149 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan Kelurahan Klitren "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1003 - 33150 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33151 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Baciro "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1004 - 33152 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Baciro "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1004 - 33153 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Baciro "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1004 - 33154 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Baciro "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1004 - 33155 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan Kelurahan Baciro "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1004 - 33156 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33157 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Terban "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1005 - 33158 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Terban "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1005 - 33159 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Terban "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1005 - 33160 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Terban "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1005 - 33161 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan Kelurahan Terban "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03.1005 - 33162 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33163 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33164 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33165 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33166 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33167 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33168 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33169 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33170 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33171 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33172 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33173 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33174 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33175 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33176 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33177 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33178 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33179 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33180 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33181 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33182 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33183 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33184 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33185 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOP dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33186 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33187 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33188 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33189 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33190 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33191 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33192 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33193 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33194 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33195 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan jumlah koordinasi forkompimtren yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33196 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B "Nilai Sakip Kemantren Gondokusuman " "" Terbuka """Mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria : AA (Nilai > 90-100) A (Nilai > 80-90) BB (Nilai > 70-80) B (Nilai > 60-70) CC (Nilai >50-60) C (Nilai >30-50) D (Nilai >0-30)""" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03 - 33197 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Kemantren Gondokusuman "" Terbuka "menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03 - 33198 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Kemantren Gondokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03 - 33199 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gondokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03 - 33200 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gondokusuman yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03 - 33201 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gondokusuman yang wajib disusun "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03 - 33202 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Gondokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03 - 33203 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 33204 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 33205 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Gondokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03 - 33206 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Gondokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03 - 33207 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Penilaian pengawasan arsip Administrasi Umum Kemantren Gondokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03 - 33208 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Gondokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03 - 33209 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Kemantren Gondokusuman yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03 - 33210 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Kemantren Gondokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.03 - 33211 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Indeks pembangunan Kemantren Gondomanan "" Terbuka "Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN - menggunakan nilai yang ada pada SIM Evdeskel - menggunakan nilai Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK)" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10 - 33212 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Ngupasan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10.1001 - 33213 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Prawirodirjan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10.1002 - 33214 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai evaluasi kinerja Kemantren Gondomanan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10 - 33215 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan "" Terbuka Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10 - 33216 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan kelurahan Ngupasan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10.1001 - 33217 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan kelurahan Prawirodirjan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10.1002 - 33218 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33219 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan "" Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10 - 33220 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat "" Terbuka "Hasil penilaian RB Kemantren Danurejan oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dindikpora 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dindikpora 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dindikpora 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Dinsikpora 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33221 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33222 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Ngupasan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10.1001 - 33223 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Prawirodirjan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10.1002 - 33224 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33225 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33226 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Sarpras pelayanan umum berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33227 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Total Sarpras "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33228 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33229 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33230 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33231 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33232 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Ngupasan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10.1001 - 33233 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Prawirodirjan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10.1002 - 33234 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33235 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33236 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan "Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri " "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33237 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33238 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Ngupasan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10.1001 - 33239 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Ngupasan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10.1001 - 33240 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Ngupasan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10.1001 - 33241 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Ngupasan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10.1001 - 33242 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Ngupasan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10.1001 - 33243 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33244 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Prawirodirjan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10.1002 - 33245 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Prawirodirjan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10.1002 - 33246 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Prawirodirjan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10.1002 - 33247 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Prawirodirjan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10.1002 - 33248 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan Kelurahan Prawirodirjan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10.1002 - 33249 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33250 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33251 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33252 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33253 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33254 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33255 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33256 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33257 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33258 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33259 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan "Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan" "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33260 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33261 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga sosial masyarakat yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33262 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33263 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan "Jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan" "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33264 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan "Jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan" "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33265 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33266 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33267 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33268 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33269 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33270 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33271 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33272 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOP dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33273 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33274 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33275 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33276 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33277 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33278 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33279 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33280 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33281 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Koordinasi Forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33282 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah koordinasi Forkompimtren yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33283 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Kemantren Gondomanan "" Terbuka "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10 - 33284 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Kemantren Gondomanan "" Terbuka "menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10 - 33285 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Kemantren Gondomanan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10 - 33286 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai survey indeks kepuasan masyarakat "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33287 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaab, evaluasi dan pelaporan Kemantren Wirobrajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07 - 33288 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gondomanan yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10 - 33289 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Gondomanan yang wajib disusun "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10 - 33290 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Presentase ketersediaan data statistisk sektoral Kermantren Gondomanan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10 - 33291 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 33292 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik sektoral Kemantren Gondomanan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10 - 33293 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai penguatan keuangan dan aset Kemanntren Gondomanan "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10 - 33294 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kemantren Gondomanan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10 - 33295 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Penilaian pengawasan arsip administrasi umum Kemantren Gondomanan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10 - 33296 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Gondomanan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10 - 33297 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Kemantren Gondomanan yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10 - 33298 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Kemantren Gondomanan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.10 - 33299 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Indeks pembangunan Kemantren Jetis "" Terbuka Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN - menggunkan nilai yang diperoleh dari SIM Evdeskel - menggunakan nilai evaluasi kinerja kemantren (EKK) 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02 - 33300 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Bumijo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1001 - 33301 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Cokrodiningratan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1002 - 33302 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Gowongan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1003 - 33303 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai evaluasi kinerja Kemantren Jetis "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02 - 33304 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02 - 33305 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Bumijo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1001 - 33306 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Cokrodiningratan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1002 - 33307 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Gowongan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1003 - 33308 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33309 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Jetis "" Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02 - 33310 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi "" Terbuka "Hasil penilaian RB Kemantren Jetis oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dindikpora 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dindikpora 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dindikpora 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Dinsikpora 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33311 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33312 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Bumijo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1001 - 33313 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Cokrodiningratan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1002 - 33314 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Gowongan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1003 - 33315 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33316 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33317 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" sarpras pelayanan umum berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33318 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" total sarpras "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33319 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33320 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33321 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33322 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33323 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Bumijo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1001 - 33324 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Cokrodiningratan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1002 - 33325 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Gowongan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1003 - 33326 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33327 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33328 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33329 E-WALIDATA 7.01.000044 Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33330 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Bumijo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1001 - 33331 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Bumijo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1001 - 33332 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Bumijo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1001 - 33333 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Bumijo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1001 - 33334 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Bumijo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1001 - 33335 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33336 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Cokrodiningratan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1002 - 33337 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Cokrodiningratan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1002 - 33338 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Cokrodiningratan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1002 - 33339 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Cokrodiningratan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1002 - 33340 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Cokrodiningratan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1002 - 33341 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33342 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Gowongan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1003 - 33343 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Gowongan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1003 - 33344 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Gowongan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1003 - 33345 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Gowongan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1003 - 33346 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Gowongan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02.1003 - 33347 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33348 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33349 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33350 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33351 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33352 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33353 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33354 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33355 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33356 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33357 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33358 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33359 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33360 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33361 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana alam yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33362 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana alam yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33363 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33364 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33365 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33366 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33367 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33368 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33369 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33370 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOPD dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33371 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33372 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33373 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33374 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33375 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33376 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33377 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33378 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33379 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah koordinasi forkompintren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33380 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah koordinasi forkompintren yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33381 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Kemantren Jetis "" Terbuka Mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria : AA (Nilai > 90-100) A (Nilai > 80-90) BB (Nilai > 70-80) B (Nilai > 60-70) CC (Nilai >50-60) C (Nilai >30-50) D (Nilai >0-30) 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02 - 33382 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Kemantren Jetis "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02 - 33383 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Kemantren Jetis "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02 - 33384 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai survey indeks kepuasan masyarakat "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33385 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaab, evaluasi dan pelaporan Kemantren Jetis "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02 - 33386 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Jetis yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02 - 33387 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Jetis yang wajib disusun "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02 - 33388 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Presentase ketersediaan data statistisk sektoral Kermantren Jetis "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02 - 33389 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 33390 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 33391 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai penguatan keuangan dan aset Kemanntren Jetis "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02 - 33392 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kemantren Jetis "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02 - 33393 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Penilaian pengawasan arsip administrasi umum Kemantren Jetis "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02 - 33394 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Jetis "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02 - 33395 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Kemantren Jetis yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02 - 33396 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Kemantren Jetis "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.02 - 33397 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Indeks pembangunan Kemantren Kotagede "" Terbuka "Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN - menggunakan nilai yang ada pada SIM Evdeskel - menggunakan nilai Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK)" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14 - 33398 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Rejowinangun "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1001 - 33399 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Prenggan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1002 - 33400 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Purbayan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1003 - 33401 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai evaluasi kinerja Kemantren Kotagede "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14 - 33402 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14 - 33403 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Rejowinangun "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1001 - 33404 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Prenggan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1002 - 33405 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Purbayan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1003 - 33406 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33407 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede "" Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14 - 33408 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat "" Terbuka "Hasil penilaian RB Kemantren Danurejan oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dindikpora 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dindikpora 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dindikpora 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Dinsikpora 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33409 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33410 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Rejowinangun "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1001 - 33411 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Prenggan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1002 - 33412 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Purbayan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1003 - 33413 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33414 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33415 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Sarpras pelayanan umum berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33416 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Total Sarpras "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33417 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33418 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33419 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33420 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33421 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Rejowinangun "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1001 - 33422 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Prenggan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1002 - 33423 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Purbayan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1003 - 33424 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33425 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33426 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan "Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri " "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33427 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33428 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Rejowinangun "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1001 - 33429 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Rejowinangun "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1001 - 33430 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Rejowinangun "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1001 - 33431 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Rejowinangun "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1001 - 33432 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Rejowinangun "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1001 - 33433 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33434 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Prenggan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1002 - 33435 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Prenggan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1002 - 33436 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Prenggan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1002 - 33437 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Prenggan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1002 - 33438 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan Kelurahan Prenggan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1002 - 33439 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33440 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Purbayan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1003 - 33441 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Purbayan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1003 - 33442 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Purbayan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1003 - 33443 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Purbayan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1003 - 33444 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan Kelurahan Purbayan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14.1003 - 33445 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33446 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33447 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33448 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33449 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33450 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33451 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33452 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33453 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33454 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33455 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan "Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan" "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33456 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33457 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga sosial masyarakat yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33458 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33459 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan "Jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan" "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33460 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan "Jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan" "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33461 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33462 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33463 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33464 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33465 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33466 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33467 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33468 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOP dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33469 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33470 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33471 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara Pemerintah tingkat Kemantren. "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33472 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Hasil koordinasi Stakeholder penyelenggara Pemerintah tingkat Kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33473 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33474 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33475 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33476 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33477 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Koordinasi Forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33478 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah koordinasi Forkompimtren yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33479 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Kemantren Kotagede "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14 - 33480 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Kemantren Kotagede "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14 - 33481 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Kemantren Kotagede "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14 - 33482 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaab, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kotagede "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14 - 33483 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kotagede yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14 - 33484 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kotagede yang wajib disusun "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14 - 33485 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Presentase ketersediaan data statistisk sektoral Kermantren Kotagede "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14 - 33486 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 33487 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik sektoral Kemantren Kotagede "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14 - 33488 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai penguatan keuangan dan aset Kemanntren Kotagede "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14 - 33489 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kemantren Kotagede "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14 - 33490 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Penilaian pengawasan arsip administrasi umum Kemantren Kotagede "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14 - 33491 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Kotagede "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14 - 33492 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Kemantren Kotagede yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14 - 33493 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Kemantren Kotagede "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.14 - 33494 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Indeks pembangunan Kemantren Kraton "" Terbuka "Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN - menggunakan nilai yang ada pada SIM Evdeskel - menggunakan nilai Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK)" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09 - 33495 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Patehan "" Terbuka 400.0 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1001 - 33496 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Panembahan "" Terbuka 401.0 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1002 - 33497 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Kadipaten "" Terbuka 404.0 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1003 - 33498 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai evaluasi kinerja Kemantren Kraton "" Terbuka 959.0 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09 - 33499 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton "" Terbuka Dari hasil pelaksanaan kegiatan Evaluasi 3 kelurahan telah tercetak dalam Berita acara dengan nilai Kelurahan Panembahan 404,Kelurahan Kadipaten 401 dan Kelurahan Patehan 400. Dari hasil evakel Tingkat Kota Yogyakarta Kelurahan Panembahan mendapat Rangking ke 4 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09 - 33500 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Patehan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1001 - 33501 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Panembahan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1002 - 33502 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Kadipaten "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1003 - 33503 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33504 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton "" Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09 - 33505 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat "" Terbuka "Hasil penilaian RB Kemantren Danurejan oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dindikpora 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dindikpora 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dindikpora 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Dinsikpora 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33506 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33507 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Patehan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1001 - 33508 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Panembahan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1002 - 33509 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Kadipaten "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1003 - 33510 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33511 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33512 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Sarpras pelayanan umum berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33513 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Total Sarpras "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33514 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33515 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33516 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33517 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33518 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Patehan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1001 - 33519 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Panembahan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1002 - 33520 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Kadipaten "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1003 - 33521 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33522 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33523 E-WALIDATA 7.01.000044 Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33524 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33525 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Patehan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1001 - 33526 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Patehan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1001 - 33527 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Patehan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1001 - 33528 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Patehan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1001 - 33529 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Patehan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1001 - 33530 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33531 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Panembahan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1002 - 33532 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Panembahan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1002 - 33533 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Panembahan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1002 - 33534 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Panembahan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1002 - 33535 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan Kelurahan Panembahan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1002 - 33536 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33537 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Kadipaten "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1003 - 33538 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Kadipaten "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1003 - 33539 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Kadipaten "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1003 - 33540 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Kadipaten "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1003 - 33541 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan Kelurahan Kadipaten "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09.1003 - 33542 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33543 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33544 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33545 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33546 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33547 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33548 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33549 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33550 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33551 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33552 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan "Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan" "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33553 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33554 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga sosial masyarakat yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33555 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33556 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33557 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33558 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33559 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33560 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33561 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33562 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33563 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33564 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33565 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOP dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33566 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33567 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33568 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33569 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33570 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33571 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33572 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33573 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33574 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Koordinasi Forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33575 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah koordinasi Forkompimtren yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33576 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Kemantren Kraton "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09 - 33577 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Kemantren Kraton "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09 - 33578 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Kemantren Kraton "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09 - 33579 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kraton "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09 - 33580 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kraton yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09 - 33581 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Kraton yang wajib disusun "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09 - 33582 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Presentase ketersediaan data statistisk sektoral Kermantren Kraton "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09 - 33583 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 33584 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik sektoral Kemantren Kraton "" Terbuka Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Kompilasi Produk Administrasi Data Pelayanan di Kemantren Kraton Yogyakarta 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09 - 33585 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai penguatan keuangan dan aset Kemanntren Kraton "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09 - 33586 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kemantren Kraton "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09 - 33587 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Penilaian pengawasan arsip administrasi umum Kemantren Kraton "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09 - 33588 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Kraton "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09 - 33589 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Kemantren Kraton yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09 - 33590 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Kemantren Kraton "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.09 - 33591 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Indeks pembangunan Kemantren Mantrijeron "" Terbuka "Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN - menggunakan nilai yang ada pada SIM Evdeskel - menggunakan nilai Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK)" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08 - 33592 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Gedongkiwo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1001 - 33593 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Suryodiningratan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1002 - 33594 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Mantrijeron "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1003 - 33595 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai evaluasi kinerja Kemantren Mantrijeron "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08 - 33596 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron "" Terbuka Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08 - 33597 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Gedongkiwo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1001 - 33598 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Suryodiningratan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1002 - 33599 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Mantrijeron "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1003 - 33600 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33601 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Mantrijeron "" Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08 - 33602 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian RB MJ oleh Inspektorat "" Terbuka "Hasil penilaian RB MJ oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja DPP 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) MJ 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset MJ 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN MJ 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33603 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Mantrijeron "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08 - 33604 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Gedongkiwo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1001 - 33605 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Suryodiningratan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1002 - 33606 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Mantrijeron "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1003 - 33607 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33608 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33609 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Sarpras pelayanan umum berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33610 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Total Sarpras "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33611 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33612 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33613 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33614 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33615 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Gedongkiwo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1001 - 33616 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Suryodiningratan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1002 - 33617 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Mantrijeron "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1003 - 33618 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33619 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33620 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33621 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan "Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri " "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33622 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Gedongkiwo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1001 - 33623 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Gedongkiwo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1001 - 33624 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Gedongkiwo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1001 - 33625 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Gedongkiwo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1001 - 33626 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Gedongkiwo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1001 - 33627 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33628 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Suryodiningratan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1002 - 33629 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Suryodiningratan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1002 - 33630 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Suryodiningratan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1002 - 33631 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Suryodiningratan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1002 - 33632 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan Kelurahan Suryodiningratan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1002 - 33633 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33634 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Mantrijeron "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1003 - 33635 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Mantrijeron "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1003 - 33636 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Mantrijeron "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1003 - 33637 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Mantrijeron "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1003 - 33638 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Mantrijeron "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08.1003 - 33639 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33640 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33641 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33642 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33643 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33644 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33645 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33646 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33647 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33648 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33649 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33650 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33651 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33652 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33653 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33654 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33655 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33656 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33657 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33658 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33659 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33660 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33661 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33662 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOP dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33663 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33664 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33665 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33666 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33667 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33668 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33669 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33670 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33671 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33672 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan jumlah koordinasi forkompimtren yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33673 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Kemantren Mantrijeron "" Terbuka "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08 - 33674 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Kemantren Mantrijeron "" Terbuka "menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08 - 33675 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Kemantren Mantrijeron "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08 - 33676 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Mantrijeron "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08 - 33677 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Mantrijeron yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08 - 33678 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Mantrijeron yang wajib disusun "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08 - 33679 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sectoral Kemantren Mantrijeron "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08 - 33680 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 33681 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 33682 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Kemantren Mantrijeron "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08 - 33683 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Mantrijeron "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08 - 33684 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Kemantren Mantrijeron "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08 - 33685 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pd SIRUP Kemantren Mantrijeron "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08 - 33686 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Kemantren Mantrijeron yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08 - 33687 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Kemantren Mantrijeron "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.08 - 33688 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Indeks pembangunan Kemantren Mergangsan "" Terbuka "Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN - menggunakan nilai yang ada pada SIM Evdeskel - menggunakan nilai Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK)" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12 - 33689 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Keparakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1001 - 33690 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Wirogunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1002 - 33691 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Brontokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1003 - 33692 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai rata-rata perkembangan pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33693 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai evaluasi kinerja Kemantren Mergangsan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12 - 33694 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12 - 33695 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Keparakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1001 - 33696 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Wirogunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1002 - 33697 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Brontokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1003 - 33698 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33699 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan "" Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12 - 33700 42 42 42 Hasil penilaian RB Kemantren Mergangsan oleh Inspektorat "" Terbuka "Hasil penilaian RB Kemantren Mergangsan oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kemantren Mergangsan 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemantren Mergangsan 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kemantren Mergangsan 4. Indeks Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Kemantren Mergangsan 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 42 - 33701 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33702 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Keparakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1001 - 33703 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Wirogunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1002 - 33704 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Brontokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1003 - 33705 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33706 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33707 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Sarpras pelayanan umum berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33708 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Total Sarpras "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33709 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33710 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33711 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33712 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33713 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Keparakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1001 - 33714 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Wirogunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1002 - 33715 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Brontokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1003 - 33716 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33717 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33718 E-WALIDATA 7.01.000044 Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33719 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33720 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Keparakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1001 - 33721 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Keparakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1001 - 33722 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Keparakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1001 - 33723 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Keparakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1001 - 33724 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Keparakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1001 - 33725 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33726 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Wirogunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1002 - 33727 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Wirogunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1002 - 33728 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Wirogunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1002 - 33729 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Wirogunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1002 - 33730 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan Kelurahan Wirogunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1002 - 33731 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33732 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Brontokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1003 - 33733 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Brontokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1003 - 33734 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Brontokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1003 - 33735 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Brontokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1003 - 33736 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Brontokusuman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12.1003 - 33737 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33738 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33739 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33740 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33741 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33742 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33743 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33744 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33745 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33746 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33747 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33748 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33749 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33750 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33751 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33752 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33753 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33754 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33755 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33756 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33757 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33758 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33759 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33760 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOPD dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33761 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33762 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33763 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33764 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33765 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33766 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33767 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33768 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33769 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33770 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan jumlah koordinasi forkompimtren yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33771 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai Sakip Kemantren Mergangsan "" Terbuka "Mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria : AA (Nilai > 90-100) A (Nilai > 80-90) BB (Nilai > 70-80) B (Nilai > 60-70) CC (Nilai >50-60) C (Nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12 - 33772 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Kemantren Mergangsan "" Terbuka "menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12 - 33773 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Kemantren Mergangsan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12 - 33774 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Mergangsan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12 - 33775 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Mergangsan yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12 - 33776 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Mergangsan yang wajib disusun "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12 - 33777 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Mergangsan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12 - 33778 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 33779 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 33780 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Mergangsan "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12 - 33781 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Mergangsan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12 - 33782 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Kemantren Mergangsan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12 - 33783 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP Kemantren Mergangsan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12 - 33784 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Kemantren Mergangsan yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12 - 33785 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Mergangsan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.12 - 33786 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Indeks pembangunan Kemantren Ngampilan "" Terbuka "Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN) - menggunakan nilai yang ada pada SIM Evdeskel - menggunakan nilai Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK)" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06 - 33787 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Notoprajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06.1002 - 33788 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Ngampilan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06.1001 - 33789 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai evaluasi kinerja Kemantren Ngampilan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06 - 33790 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06 - 33791 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Notoprajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06.1002 - 33792 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Ngampilan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06.1001 - 33793 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33794 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan "" Terbatas "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06 - 33795 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat "" Terbuka "Hasil penilaian RB Kemantren Danurejan oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dindikpora 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dindikpora 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dindikpora 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Dinsikpora 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33796 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33797 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Notoprajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06.1002 - 33798 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Ngampilan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06.1001 - 33799 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33800 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33801 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Sarpras pelayanan umum berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33802 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Total Sarpras "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33803 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33804 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33805 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33806 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33807 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Notoprajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06.1002 - 33808 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Ngampilan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06.1001 - 33809 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33810 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33811 E-WALIDATA 7.01.000044 Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33812 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33813 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Notoprajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06.1002 - 33814 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Notoprajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06.1002 - 33815 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Notoprajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06.1002 - 33816 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Notoprajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06.1002 - 33817 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Notoprajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06.1002 - 33818 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33819 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Ngampilan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06.1001 - 33820 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Ngampilan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06.1001 - 33821 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Ngampilan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06.1001 - 33822 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Ngampilan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06.1001 - 33823 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan Kelurahan Ngampilan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06.1001 - 33824 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33825 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33826 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33827 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33828 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33829 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33830 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33831 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33832 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33833 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33834 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33835 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33836 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga sosial masyarakat yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33837 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33838 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33839 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33840 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33841 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33842 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33843 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33844 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33845 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33846 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33847 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOP dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33848 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33849 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33850 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33851 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33852 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33853 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33854 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33855 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33856 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Koordinasi Forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33857 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah koordinasi Forkompimtren yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33858 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Kemantren Ngampilan "" Terbatas "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06 - 33859 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Kemantren Ngampilan "" Terbatas "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06 - 33860 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Kemantren Ngampilan "" Terbatas "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06 - 33861 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Ngampilan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06 - 33862 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Ngampilan yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06 - 33863 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Ngampilan yang wajib disusun "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06 - 33864 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Presentase ketersediaan data statistisk sektoral Kermantren Ngampilan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06 - 33865 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 33866 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik sektoral Kemantren Ngampilan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06 - 33867 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai penguatan keuangan dan aset Kemanntren Ngampilan "" Terbatas "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06 - 33868 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kemantren Ngampilan "" Terbatas "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06 - 33869 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Penilaian pengawasan arsip administrasi umum Kemantren Ngampilan "" Terbatas "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06 - 33870 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Ngampilan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06 - 33871 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Kemantren Ngampilan yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06 - 33872 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Kemantren Ngampilan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.06 - 33873 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; indeks pembangunan Kemantren Pakualaman "" Terbuka "Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN - menggunakan nilai yang ada pada SIM Evdeskel - menggunakan nilai Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK)" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11 - 33874 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Purwokinanti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11.1001 - 33875 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Gunungketur "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11.1002 - 33876 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai evaluasi kinerja Kemantren Pakualaman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11 - 33877 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11 - 33878 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Purwokinanti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11.1001 - 33879 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Gunungketur "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11.1002 - 33880 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33881 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman "" Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11 - 33882 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat "" Terbuka "Hasil penilaian RB Kemantren Danurejan oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dindikpora 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dindikpora 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dindikpora 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Dinsikpora 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33883 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33884 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Purwokinanti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11.1001 - 33885 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Gunungketur "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11.1002 - 33886 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33887 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33888 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Sarpras pelayanan umum berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33889 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Total Sarpras "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33890 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33891 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33892 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33893 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33894 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Purwokinanti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11.1001 - 33895 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Gunungketur "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11.1002 - 33896 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33897 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33898 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan "Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri " "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33899 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33900 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Purwokinanti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11.1001 - 33901 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Purwokinanti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11.1001 - 33902 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Purwokinanti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11.1001 - 33903 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Purwokinanti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11.1001 - 33904 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Purwokinanti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11.1001 - 33905 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33906 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Gunungketur "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11.1002 - 33907 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Gunungketur "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11.1002 - 33908 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Gunungketur "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11.1002 - 33909 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Gunungketur "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11.1002 - 33910 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan Kelurahan Gunungketur "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11.1002 - 33911 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33912 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33913 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33914 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33915 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33916 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33917 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33918 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33919 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33920 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33921 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan "Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan" "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33922 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33923 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga sosial masyarakat yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33924 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33925 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan "Jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan" "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33926 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan "Jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan" "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33927 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33928 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33929 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33930 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33931 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33932 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOP dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33933 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33934 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33935 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara Pemerintah tingkat Kemantren. "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33936 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Hasil koordinasi Stakeholder penyelenggara Pemerintah tingkat Kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33937 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33938 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33939 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33940 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33941 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Koordinasi Forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33942 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah koordinasi Forkompimtren yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33943 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Kemantren Pakualaman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11 - 33944 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Kemantren Pakualaman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11 - 33945 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Kemantren Pakualaman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11 - 33946 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaab, evaluasi dan pelaporan Kemantren Pakualaman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11 - 33947 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Pakualaman yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11 - 33948 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Pakualaman yang wajib disusun "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11 - 33949 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Presentase ketersediaan data statistisk sektoral Kermantren Pakualaman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11 - 33950 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 33951 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik sektoral Kemantren Pakualaman "" Terbuka Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Indeks Kualitas Pelayanan, Survey Indeks Anti Korpsi , Pedagang Kaki Lima Sepanjang Jalan Protokol di Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11 - 33952 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai penguatan keuangan dan aset Kemanntren Pakualaman "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11 - 33953 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kemantren Pakualaman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11 - 33954 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Penilaian pengawasan arsip administrasi umum Kemantren Pakualaman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11 - 33955 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Pakualaman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11 - 33956 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Kemantren Pakualaman yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11 - 33957 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Kemantren Pakualaman "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.11 - 33958 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Indeks pembangunan Kemantren Tegalrejo "" Terbuka "Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. - menggunakan nilai yang ada pada SIM Evdeskel - menggunakan nilai Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK)" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01 - 33959 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Kricak "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1001 - 33960 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Karangwaru "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1002 - 33961 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Tegalrejo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1003 - 33962 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Bener "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1004 - 33963 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai evaluasi kinerja Kemantren Tegalrejo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01 - 33964 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01 - 33965 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Kricak "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1001 - 33966 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Karangwaru "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1002 - 33967 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Tegalrejo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1003 - 33968 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Bener "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1004 - 33969 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33970 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo "" Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk""" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01 - 33971 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian RB Kemantren Tegalrejo oleh Inspektorat "" Terbuka "Hasil penilaian RB Kemantren Tegalrejo oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dindikpora 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dindikpora 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dindikpora 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Dinsikpora 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01 - 33972 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33973 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Kricak "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1001 - 33974 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Karangwaru "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1002 - 33975 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Tegalrejo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1003 - 33976 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Bener "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1004 - 33977 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33978 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33979 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Sarpras pelayanan umum berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33980 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Total Sarpras "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33981 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33982 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33983 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33984 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33985 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Kricak "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1001 - 33986 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Karangwaru "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1002 - 33987 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Tegalrejo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1003 - 33988 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Bener "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1004 - 33989 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 33990 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33991 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan "Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri " "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33992 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33993 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Kricak "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1001 - 33994 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Kricak "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1001 - 33995 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Kricak "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1001 - 33996 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kricak "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1001 - 33997 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan di Kelurahan Kricak "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1001 - 33998 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 33999 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Karangwaru "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1002 - 34000 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Karangwaru "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1002 - 34001 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Karangwaru "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1002 - 34002 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Karangwaru "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1002 - 34003 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Karangwaru "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1002 - 34004 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34005 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Tegalrejo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1003 - 34006 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Tegalrejo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1003 - 34007 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Tegalrejo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1003 - 34008 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Tegalrejo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1003 - 34009 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Tegalrejo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1003 - 34010 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34011 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Bener "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1004 - 34012 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Bener "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1004 - 34013 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Bener "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1004 - 34014 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Bener "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1004 - 34015 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Bener "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01.1004 - 34016 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34017 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34018 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34019 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34020 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34021 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34022 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34023 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34024 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34025 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34026 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34027 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34028 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34029 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34030 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34031 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34032 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34033 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34034 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34035 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34036 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34037 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34038 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34039 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOPD dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34040 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34041 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34042 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34043 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34044 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional "Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional " "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34045 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34046 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34047 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34048 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34049 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan jumlah koordinasi forkompimtren yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34050 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B "Nilai Sakip Kemantren Tegalrejo " "" Terbuka "mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01 - 34051 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B "Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat " "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34052 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Kemantren Tegalrejo "" Terbuka "menilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50 (Peraturan BPKP No 5 tahun 2021)" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01 - 34053 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Kemantren Tegalrejo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01 - 34054 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Tegalrejo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01 - 34055 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Tegalrejo yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01 - 34056 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Tegalrejo yang wajib disusun "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01 - 34057 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistik sektoral Kemantren Tegalrejo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01 - 34058 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 34059 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik sektoral "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 34060 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai penguatan keuangan dan aset Kemantren Tegalrejo "" Terbuka "Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01 - 34061 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kemantren Tegalrejo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01 - 34062 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Penilaian pengawasan arsip Administrasi Umum Kemantren Tegalrejo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01 - 34063 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Tegalrejo "" Terbuka "" "" Prioritas 34.71.01 - 34064 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Kemantren Tegalrejo yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" "" Prioritas 34.71.01 - 34065 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Kemantren Tegalrejo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.01 - 34066 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Indeks pembangunan Kemantren Umbulharjo "" Terbuka "Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN - menggunakan nilai yang ada pada SIM Evdeskel - menggunakan nilai Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK)" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13 - 34067 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Semaki "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1001 - 34068 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Mujamuju "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1002 - 34069 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Tahunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1003 - 34070 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Warungboto "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1004 - 34071 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Pandeyan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1005 - 34072 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Sorosutan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1006 - 34073 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Giwangan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1007 - 34074 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai evaluasi kinerja Kemantren "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34075 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13 - 34076 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Semaki "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1001 - 34077 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Mujamuju "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1002 - 34078 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Tahunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1003 - 34079 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Warungboto "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1004 - 34080 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Pandeyan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1005 - 34081 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Sorosutan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1006 - 34082 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan Giwangan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1007 - 34083 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 34084 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo "" Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13 - 34085 42 42 42 Hasil penilaian RB oleh Inspektorat "" Terbuka "Hasil penilaian RB oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 42 - 34086 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren Umbulharjo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13 - 34087 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Semaki "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1001 - 34088 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Mujamuju "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1002 - 34089 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Tahunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1003 - 34090 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Warungboto "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1004 - 34091 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Pandeyan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1005 - 34092 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Sorosutan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1006 - 34093 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Giwangan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1007 - 34094 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 34095 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34096 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Sarpras pelayanan umum berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34097 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Total Sarpras "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34098 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34099 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34100 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34101 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34102 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Semaki "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1001 - 34103 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Mujamuju "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1002 - 34104 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Tahunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1003 - 34105 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Warungboto "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1004 - 34106 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Pandeyan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1005 - 34107 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Sorosutan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1006 - 34108 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Giwangan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1007 - 34109 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 34110 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34111 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan "Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri " "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34112 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34113 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Semaki "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1001 - 34114 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Semaki "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1001 - 34115 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Semaki "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1001 - 34116 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Semaki "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1001 - 34117 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Semaki "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1001 - 34118 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34119 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Muja-Muju "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1002 - 34120 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Muja-Muju "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1002 - 34121 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Muja-Muju "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1002 - 34122 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Muja-Muju "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1002 - 34123 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Muja-Muju "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1002 - 34124 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34125 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Tahunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1003 - 34126 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Tahunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1003 - 34127 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Tahunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1003 - 34128 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Tahunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1003 - 34129 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Tahunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1003 - 34130 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34131 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Warungboto "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1004 - 34132 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Warungboto "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1004 - 34133 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Warungboto "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1004 - 34134 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Warungboto "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1004 - 34135 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Warungboto "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1004 - 34136 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34137 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Pandeyan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1005 - 34138 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Pandeyan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1005 - 34139 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Pandeyan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1005 - 34140 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Pandeyan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1005 - 34141 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Pandeyan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1005 - 34142 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34143 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Sorosutan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1006 - 34144 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Sorosutan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1006 - 34145 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Sorosutan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1006 - 34146 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Sorosutan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1006 - 34147 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Sorosutan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1006 - 34148 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34149 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Sorosutan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1006 - 34150 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Sorosutan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1006 - 34151 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Sorosutan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1006 - 34152 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Sorosutan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1006 - 34153 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Sorosutan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1006 - 34154 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34155 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Giwangan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1007 - 34156 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Giwangan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1007 - 34157 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Giwangan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1007 - 34158 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Giwangan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1007 - 34159 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Giwangan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13.1007 - 34160 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34161 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34162 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34163 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34164 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34165 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34166 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34167 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34168 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34169 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34170 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34171 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34172 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34173 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34174 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34175 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34176 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34177 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34178 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34179 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34180 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34181 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34182 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34183 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOP dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34184 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34185 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34186 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara Pemerintah tingkat Kemantren. "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34187 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Hasil koordinasi Stakeholder penyelenggara Pemerintah tingkat Kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34188 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34189 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34190 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34191 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34192 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Koordinasi Forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34193 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah koordinasi Forkompimtren yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34194 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Kemantren Umbulharjo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13 - 34195 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Kemantren Umbulharjo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13 - 34196 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Kemantren Umbulharjo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13 - 34197 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaab, evaluasi dan pelaporan Kemantren Umbulharjo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13 - 34198 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Umbulharjo yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13 - 34199 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Umbulharjo yang wajib disusun "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13 - 34200 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Presentase ketersediaan data statistisk sektoral Kermantren Umbulharjo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13 - 34201 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 34202 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik sektoral Kemantren Umbulharjo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13 - 34203 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai penguatan keuangan dan aset Kemanntren Umbulharjo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13 - 34204 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kemantren Umbulharjo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13 - 34205 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Penilaian pengawasan arsip administrasi umum Kemantren Umbulharjo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13 - 34206 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Umbulharjo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13 - 34207 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Kemantren Umbulharjo yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13 - 34208 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Kemantren Umbulharjo "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.13 - 34209 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Indeks pembangunan Kemantren Wirobrajan "" Terbuka Menggunakan nilai yang ada pada SIM Evdeskel dan menggunakan nilai Evaluasi Kinerja Kemantren (EKK) 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07 - 34210 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan Pakuncen "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1001 - 34211 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan Wirobrajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1002 - 34212 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan Patangpuluhan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1003 - 34213 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 34214 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah Nilai evaluasi kinerja Kemantren Wirobrajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07 - 34215 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Nilai Evaluasi Perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07 - 34216 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan Pakuncen "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1001 - 34217 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan Wirobrajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1002 - 34218 RPJMN 2025-2029; 03.05.0003 Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing; Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan Patangpuluhan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1003 - 34219 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 34220 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Reformasi Birokrasi kemantren Wirobrajan "" Terbuka "mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07 - 34221 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat "" Terbuka "Hasil penilaian RB Kemantren Danurejan oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dindikpora 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dindikpora 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dindikpora 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Dinsikpora 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34222 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34223 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Patangpuluhan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1003 - 34224 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Pakuncen "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1001 - 34225 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah (Kabupaten/Kota) dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Wirobrajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1002 - 34226 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 34227 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarpras pelayanan umum yang berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34228 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Sarpras pelayanan umum berkondisi baik "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34229 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Total Sarpras "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34230 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Persentase pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34231 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34232 RPJMN 2025-2029 09.06.006.004 Indeks Pelayanan Publik Kota Jumlah pengguna layanan yang terfasilitasi "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34233 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34234 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Patangpuluhan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1003 - 34235 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan Wirobrajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1002 - 34236 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan pada Nilai Evaluasi Kelurahan pakuncen "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1001 - 34237 E-WALIDATA 4.01.000132 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah kelurahan "" Terbuka "" 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Prioritas - - 34238 E-WALIDATA 7.01.000043 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34239 E-WALIDATA 7.01.000044 Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34240 E-WALIDATA 7.01.000041 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34241 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Pakuncen "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1001 - 34242 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Pakuncen "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1001 - 34243 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Pakuncen "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1001 - 34244 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Pakuncen "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1001 - 34245 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Kelurahan Pakuncen "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1001 - 34246 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34247 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Wirobrajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1002 - 34248 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Wirobrajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1002 - 34249 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Wirobrajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1002 - 34250 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Wirobrajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1002 - 34251 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan Kelurahan Wirobrajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1002 - 34252 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34253 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" Persentase sarana prasarana terbangun Kelurahan Patangpuluhan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1003 - 34254 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang dilaksanakan Kelurahan Patangpuluhan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1003 - 34255 E-WALIDATA "7.01.000033; 7.01.000042" "Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun" jumlah sarana prasarana terbangun yang direncanakan Kelurahan Patangpuluhan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1003 - 34256 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat kelurahan Kelurahan Patangpuluhan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1003 - 34257 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang dilaksanakan Kelurahan Patangpuluhan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07.1003 - 34258 E-WALIDATA 7.01.000040 Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; jumlah fasilitasi pemberdayaan yang direncanakan sesuai hasil Musrenbang "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34259 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34260 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34261 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga yang aktif dalam proses pembangunan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34262 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34263 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34264 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34265 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34266 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34267 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga ekonomi kemasyarakatan yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34268 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan "Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan" "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34269 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan jumlah lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34270 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah lembaga sosial masyarakat yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34271 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Persentase kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34272 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan "Jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang dilaksanakan" "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34273 E-WALIDATA 7.01.000045 Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan "Jumlah kesiapsiagaan lembaga masyarakat dalam mitigasi dan bencana alam yang direncanakan" "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34274 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti. "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34275 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34276 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34277 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34278 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang dilaksanakan sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34279 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah operasi ketertiban yang di rencanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34280 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase fasilitasi koordinasi Penegakan Perda sesuai SOP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34281 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi penegakan perda sesuai SOP dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34282 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia jumlah fasilitasi koordinasi yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34283 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34284 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah koordinasi stakeholder penyelenggara Pemerintah tingkat Kemantren. "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34285 E-WALIDATA 7.01.000073 Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Hasil koordinasi Stakeholder penyelenggara Pemerintah tingkat Kemantren yang ditindaklanjuti "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34286 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Persentase fasilitasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34287 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34288 E-WALIDATA 7.01.000078 Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah koordinasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34289 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Persentase koordinasi forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34290 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Koordinasi Forkompimtren yang dilaksanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34291 E-WALIDATA 7.01.000084 Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah koordinasi Forkompimtren yang direncanakan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas - - 34292 "RPJMN 2025-2029; SDGs" 09.06.029 Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bernilai Minimal B Nilai SAKIP Kemantren Wirobrajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07 - 34293 RPJMN 2025-2029 09.06.042 Persentase K/L/D dengan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan Karakteristik berbasis Terdefinisi; Nilai SPIP Kemantren Wirobrajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07 - 34294 RKP 2025 09.03.0004 "Indeks Kepuasan Masyarakat " Nilai IKM Kemantren Wirobrajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07 - 34295 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Wirobrajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07 - 34296 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Wirobrajan yang disusun tepat waktu "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07 - 34297 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kemantren Wirobrajan yang wajib disusun "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07 - 34298 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase ketersediaan data statistisk sektoral Kermantren Wirobrajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas "34.71.07 " - 34299 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik yang disediakan sesuai ketentuan "" Terbuka "" 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Prioritas - - 34300 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah data statistik sektoral Kemantren Wirobrajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07 - 34301 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Nilai penguatan keuangan dan aset Kemanntren Wirobrajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas "34.71.07 " - 34302 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kemantren Wirobrajan "" Terbuka ukuran statistik yang digunakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menilai tingkat profesionalitas pegawai ASN (PNS & PPPK) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07 - 34303 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Penilaian pengawasan arsip administrasi umum Kemantren Wirobrajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07 - 34304 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Persentase rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Kemantren Wirobrajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07 - 34305 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja Kemantren Wirobrajan yang diinputkan pada SIRUP "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07 - 34306 RPJMN 2025-2029 09.06.008 Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Jumlah belanja pada DPA Kemantren Wirobrajan "" Terbuka "" 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI Prioritas 34.71.07 -