1Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kotaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasiperbandingan antara jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan pada kesempatan kerja di dalam maupun luar negeri melalui fasilitasi layanan Antar Kerja oleh Dinas/Unit Pelaksana Teknis di suatu kabupaten/kota dengan jumlah total pencari kerja yang terdaftar dan dilayani melalui mekanisme tersebut, dinyatakan dalam persen.persen53.19 2Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasiukuran kinerja ekonomi yang membandingkan jumlah output (barang/jasa) yang dihasilkan dengan jumlah input (tenaga kerja atau jam kerja) yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut, dan ini merupakan indikator efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya manusiapersen100.0 3Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kotaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasiukuran capaian pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih, sanitasi, pangan, pakaian, tempat tinggal, dan layanan kesehatan) bagi para korban bencana selama fase tanggap darurat dan setelahnya, diukur dalam bentuk persentase dari total korban yang membutuhkan dan menerima bantuan di wilayah kabupaten/kota tersebutpersen194.0 4Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga KerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal jumlah penduduk Indonesia yang terdaftar dan terhubung dengan program JKN, baik yang iurannya dibayar sendiri maupun yang dibayarkan oleh pemerintah.persenDINKES 5Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasiukuran keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana tenaga kerja, yang dihitung dengan membagi jumlah kegiatan yang sudah terlaksana dengan jumlah total kegiatan yang direncanakan, kemudian dikalikan seratus persenpersen100.0 6Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat KompetensiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasiukuran statistik yang menunjukkan proporsi jumlah tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi dari total jumlah tenaga kerja yang ada dalam suatu populasi tertentupersenSIMONEVA 7Tingkat Produktivitas Tenaga KerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasiukuran efisiensi yang membandingkan jumlah output (barang atau jasa) yang dihasilkan dengan jumlah input (misalnya, jumlah pekerja atau jam kerja) yang digunakan untuk menghasilkannya dalam periode waktu tertentuRp/Orang92.57 8Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPerusahaan yang telah memiliki PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaanpersen29.0 9Persentase Cakupan Akses Layanan Dasar Sosial dan Tenaga KerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar bidang sosial adalah pelayanan publik untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menurut kewenangan yang terdiri dari disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan-pengemis, miskin, dan korban bencana. Pelayanan Tenaga Kerja adalah Pelayanan Publik untuk Memenuhi kebutuhan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan PekerjaPersen55.62 10Persentase Cakupan Akses Layanan Dasar SosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPelayanan dasar bidang sosial adalah pelayanan publik untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menurut kewenangan yang terdiri dari disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan-pengemis, miskin, dan korban bencana.Persen97.7 11Jumlah PPKS yang memperoleh perlindungan sosial dan rehabilitasi sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiTotal keseluruhan PPKS yang diterminasi, PPKS yang tertangani layanan kedaruratan sosial, Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) saksi dan korban yang tertangani, keluarga sasaran penerima manfaat yang mendapat bantuan sosial dan Jumlah Korban Bencana yang tertanganiOrang36317.0 12Jumlah PPKS yang diterminasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasijumlah Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah selesai mendapatkan layanan intervensi dan dinyatakan terminasi (berhenti) dari program pelayanan/pembinaan karena sudah mencapai tujuan yang ditetapkan, baik berupa kemandirian, pemulihan fungsi sosial, ataupun beralih ke layanan lain yang lebih sesuai.Orang2107.0 13Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) saksi dan korban yang tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasijumlah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang berstatus sebagai saksi atau korban dalam perkara hukum dan telah mendapatkan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui layanan perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, dan/atau rujukan yang disediakan oleh lembaga berwenangOrang87.0 14Jumlah PPKS yang tertangani layanan kedaruratan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasijumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial terdiri dari PPKS yang mendapatkan bantuan santunan kematian, orang terlantar kehabisan bekal yang mendapatkan bantuan transport untuk kembali ke daerah asal, dan layanan pemakaman jenazah terlantarOrang967.0 15Jumlah masyarakat miskin penerima perlindungan dan jaminan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah masyarakat yang menerima pemberian bantuan sosial (PKH, Sembako, dan ASLUM) untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskinOrang32962.0 16Jumlah Korban Bencana yang tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKorban bencana yang mendapatkan penanganan paska kejadian bencana seperti permakanan, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososialOrang194.0 17Jumlah PPKS yang seharusnya memperoleh perlindungan sosial dan rehabilitasi sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiTotal keseluruhan PPKS yang berhak diterminasi, PPKS yang berhak menerima layanan kedaruratan sosial, Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) saksi dan korban yang berhak mendapatkan pelayanan, keluarga sasaran penerima manfaat yang berhak mendapat bantuan sosial dan Jumlah Korban Bencana yang yang berhak tertangani.Orang37171.0 18Jumlah PPKS yang tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah PPKS yang telah mendapatkan pelayananOrang2179.0 19Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) saksi dan korban yang seharusnya tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasijumlah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang berstatus sebagai saksi atau korban dalam perkara hukum dan berhak mendapatkan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui layanan perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, dan/atau rujukan yang disediakan oleh lembaga berwenangOrang87.0 20Jumlah PPKS yang seharusnya Tertangani Layanan Kedaruratan SosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasijumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berhak mendapatkan layanan kedaruratan sosial terdiri dari PPKS yang mendapatkan bantuan santunan kematian, orang terlantar kehabisan bekal yang mendapatkan bantuan transport untuk kembali ke daerah asal, dan layanan pemakaman jenazah terlantarOrang967.0 21Jumlah Masyarakat Miskin yang Seharusnya Menerima Perlindungan dan Jaminan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah masyarakat yang berhak menerima pemberian bantuan sosial (PKH, Sembako, dan ASLUM) untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskinOrang33744.0 22Jumlah Korban Bencana yang seharusnya tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKorban bencana yang berhak mendapatkan penanganan paska kejadian bencana seperti permakanan, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososialOrang194.0 23Tingkat Penyerapan Tenaga KerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiTingkat penyerapan tenaga kerja adalah angka serapan penduduk usia kerja pada perusahaan formal atau informalPersen22.47 24Jumlah Penempatan Tenaga Kerja dari IPK OnlineDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal tenaga kerja yang berhasil ditempatkan pada lowongan kerja di dalam maupun luar negeri melalui layanan sistem informasi pasar kerja berbasis online yang difasilitasi oleh pemerintah daerah atau instansi terkait dalam suatu periode tertentu.1351.0 25Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja (TKM dan Padat Karya)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal tenaga kerja yang memperoleh kesempatan kerja baru melalui program perluasan kesempatan kerja, baik dalam bentuk fasilitasi usaha mandiri (Tenaga Kerja Mandiri/TKM) maupun kegiatan padat karya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait dalam suatu periode tertentu900.0 26Jumlah Magang (Sumber dana APBD, APBN, Dais, dan dari Perusahaan)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasijumlah peserta yang mengikuti program pemagangan dalam suatu periode tertentu, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga internasional, maupun perusahaan, dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBD, APBN, Dais, dan dari Perusahaan241.0 27Jumlah Penempatan Peserta Pelatihan dihitung 6 bulan setelah dilatihDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasipeserta pelatihan yang telah selesai mengikuti pelatihan dan sudah bekerja baik di sektor formal dan informal.324.0 28Jumlah penempatan transmigranDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal Kepala Keluarga (KK) beserta anggota keluarga yang ditempatkan di lokasi transmigrasi sesuai dengan kuota dan program penempatan transmigrasi pada periode tertentu, baik melalui skema transmigrasi umum, khusus, maupun pola lainnya yang difasilitasi oleh pemerintah."4.0 29Jumlah Penganggur hasil pendataan dari BPSDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam kategori angkatan kerja tetapi pada saat pendataan tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, sebagaimana ditetapkan dalam hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh BPS pada periode tertentu."orang12551.0 30Persentase pekerja formal yang mendapat fasilitasi peningkatan kesejahteraan pekerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPekerja formal yang mendapat fasilitasi peningkatan kesejahteraan pekerja pada perusahaan yang memiliki/ memenuhi 4 kriteria berikut: 1. Memiliki Sarana Hubungan Industrial minimal 2 sarana 2. Sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah (SUSU) 3. Jamsos BPJS Naker 4. Perusahaan mempunyai minimal 4 jenis kesejahteraan pekerja: tempat ibadah, laktasi/kesehatan, kantin, sarana olahragaPersen4.59 31Jumlah pekerja yang mendapat fasilitas kesejahteraan pekerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiFasilitas kesejahteraan pekerja adalah sarana, layanan, dan kebutuhan baik bersifat jasmaniah maupun rohaniah yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, ketenangan kerja, dan kesejahteraan pekerja secara menyeluruh. Contoh fasilitas kesejahteraan pkerja menurut Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan: a. fasilitas ibadah; b. tempat menyusui; c. fasilitas kesehatan; d. tempat olah raga; e. fasilitas kesenian; f. fasilitas rekreasi; g. koperasi; h. kantin; i. tempat penitipan anak; j. ruang merokok; k. fasilitas antar jemput; dan/atau l. fasilitas rumah tinggal.Orang4152.0 32Jumlah pekerja di perusahaan formalDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainOrang90503.0 33Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasimengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat burukNilaiAA (91,377) 34Hasil penilaian RB Dinsosnakertrans oleh InspektoratDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiHasil penilaian RB Dinsosnakertrans oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinsosnakertrans 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinsosnakertrans 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinsosnakertrans 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN Dinsosnakertrans 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan StatistikNilaiAA (91,377) 35Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi aktif dalam pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi aktif dalam mendukung program pemerintah yang menyasar permasalahan sosial seperti kemiskinan, keTerlantaran, kecacatan, kebencanaan, korban tindak kekerasan, ekploitasi, diskriminasi, atau permasalahan sosial lainnya.Persen65.28 36Jumlah lembaga PSKS yang melakukan pelayanan PPKSDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasibanyaknya lembaga atau organisasi yang memiliki potensi dan sumber daya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (PSKS) dan secara aktif memberikan pelayanan kepada perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang membutuhkan bantuan karena hambatan, kesulitan, atau gangguan fungsi sosial (PPKS)lembaga141.0 37Jumlah keseluruhan lembaga PSKSDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal angka yang menunjukkan banyaknya individu, kelompok, dan organisasi yang memiliki potensi serta sumber daya untuk berkontribusi dalam menjaga, menciptakan, mendukung, atau memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial di suatu wilayahlembaga216.0 38Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnyaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPotensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat pengetahuan dan keterampilan baik secara individu atau organisasi setelah mengikuti kegiatan penyuluhan/ peningkatan kapasitasPersen81.02 39Jumlah lembaga PSKS yang mengikuti peningkatan kapasitasDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal kuantitas lembaga yang merupakan bagian dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah terdaftar dan berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas atau pelatihan sumber daya manusia.lembaga175.0 40Jumlah keseluruhan lembaga PSKSDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasijumlah individu, kelompok, organisasi, dan lembaga yang berpotensi atau telah memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial di suatu wilayah, sebagaimana yang tercakup dalam berbagai jenis PSKS seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, dan lainnyalembaga216.0 41Persentase Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemenuhan kebutuhan dasar pada PPKS agar mampu menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat baik secara fisik mental maupun sosial PPKS yang dimaksud adalah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertanganiPersen96.7 42Jumlah PPKS yang diterminasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPPKS yang tidak lagi membutuhkan pelayanan atau PPKS yang telah terintegrasi kembali ke masyarakat, yang menunjukkan bahwa kondisi mereka telah membaik dan mereka tidak lagi dianggap sebagai PPKS2107.0 43Jumlah PPKS yang tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal angka perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang telah menerima pelayanan sosial karena hambatan, kesulitan, atau gangguan dalam melaksanakan fungsi sosialnya.2179.0 44Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial terdiri dari PPKS yang mendapatkan bantuan santunan kematian, orang terlantar kehabisan bekal yang mendapatkan bantuan transport untuk kembali ke daerah asal, dan layanan pemakaman jenazah terlantarPersen100.0 45Jumlah PPKS yang tertangani layanan kedaruratan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasiangka yang menunjukkan banyaknya individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan dalam melaksanakan fungsi sosialnya (PPKS), dan telah menerima atau ditangani oleh layanan darurat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang mendesak, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial967.0 46Jumlah PPKS yang seharusnya Tertangani Layanan Kedaruratan SosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitarget atau jumlah optimal PPKS yang diharapkan dapat dijangkau dan menerima bantuan serta intervensi dalam situasi darurat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik jasmani, rohani, maupun sosial, sehingga mereka tidak terhambat dalam menjalankan fungsi sosialnya967.0 47Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPenanganan aduan dan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan jenis PPKS berdasarkan hasil AssessmentPersen100.0 48Jumlah PPKS lansia terlantar yang tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal individu lanjut usia (di atas 60 tahun) yang mengalami penelantaran dan telah menerima bantuan pelayanan sosial dari pemerintah atau lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (jasmani, rohani, dan sosial)Orang214.0 49Jumlah PPKS lansia terlantar yang seharusnya tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitarget layanan dan program perlindungan sosial yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, dan papan) serta aspek psikis dan sosial dari lansia yang berusia 60 tahun ke atas, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri dan layakOrang214.0 50Jumlah PPKS anak terlantar yang tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasidata atau angka yang menunjukkan berapa banyak anak terlantar (anak berusia 6 hingga 18 tahun yang diTerlantarkan/disalahgunakan orang tua/keluarga atau kehilangan hak asuh) yang telah menerima layanan, bantuan, atau intervensi dari pemerintah atau lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan memulihkan fungsi sosialnyaOrang1680.0 51Jumlah PPKS anak terlantar yang seharusnya tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal keseluruhan anak terlantar yang teridentifikasi dan memerlukan pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena hambatan, kesulitan, atau gangguan. Ini berarti mengukur semua anak di bawah usia 18 tahun yang tidak mendapatkan kehidupan layak, diTerlantarkan orang tua/keluarga, mengalami perlakuan salah, atau berada dalam situasi daruratOrang1680.0 52Jumlah PPKS disabilitas terlantar yang tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal kuantitas orang dengan disabilitas yang berada dalam kondisi terlantar dan telah menerima bantuan, pelayanan, atau penanganan dari pemerintah atau lembaga sosialOrang209.0 53Jumlah PPKS disabilitas terlantar yang seharusnya tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitarget kuantitas atau angka ideal dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) disabilitas yang mengalami penelantaran (tidak terpenuhinya kebutuhan dasar) yang sudah diidentifikasi dan sesuai dengan kemampuan pelayanan yang dapat disediakan oleh pemerintah atau lembaga sosialOrang209.0 54Jumlah PPKS gelandangan pengemis yang tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasiangka total gelandangan pengemis yang telah menerima pelayanan atau intervensi dari pemerintah atau lembaga terkait, di mana tindakan penanganan ini didasarkan pada definisi PPKS, yaitu individu atau kelompok yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya dan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnyaOrang76.0 55Jumlah PPKS gelandangan pengemis yang seharusnya tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasisemua individu yang termasuk dalam kategori gelandangan pengemis (gepeng) dan memenuhi kriteria sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memerlukan bantuan dan layanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi hambatan sosialnya. Angka ini merupakan total dari seluruh gepeng di suatu wilayah yang diidentifikasi dan perlu mendapatkan penanganan sesuai program pemerintah, bukan hanya angka yang tertangkap atau ditangani secara parsialOrang76.0 56Persentase Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang dimaksud adalah Penanganan Anak berhadapan dengan hukum berupa pendampingan maupun rujukan yang dilakukan oleh peksosPersen100.0 57Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) saksi dan korban yang tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal jumlah anak yang berstatus sebagai saksi atau korban tindak pidana yang telah menerima penanganan sesuai prosedur hukum yang berlaku, seperti rehabilitasi, pendampingan, dan perlindungan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).Orang87.0 58Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) saksi dan korban yang seharusnya tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasiseluruh anak yang berstatus sebagai pelaku, korban, atau saksi dalam suatu tindak pidana, sesuai dengan definisi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Orang87.0 59Persentase Layanan Kedaruratan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota yang terlaksanaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiLayanan Kedaruratan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota yang terlaksana terdiri dari pemberian bantuan santunan kematian, pemberian bantuan transport kepada orang terlantar kehabisan bekal untuk kembali ke daerah asal, dan layanan pemakaman jenazah terlantarPersen100.0 60Jumlah Layanan Kedaruratan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota yang terlaksanaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPermohonan layanan kedaruratan yang diterima dinas dan telah ditangani. Layanan berupa : pemberian santunan kematian, pemberian bantuan biaya pulang bagi orang terlantar kehabisan bekal, penanganan jenazah terlantarLayanan3.0 61Jumlah Layanan Kedaruratan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota yang harus terlaksanaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPermohonan layanan kedaruratan yang diterima oleh dinas dan harus ditanganiLayanan3.0 62Persentase Masyarakat Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiProporsi masyarakat miskin yang secara faktual telah menjadi penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial dibandingkan dengan total masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuanPersen97.68 63Jumlah masyarakat miskin penerima perlindungan dan jaminan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiData total individu atau keluarga miskin yang secara faktual telah terdaftar dan memperoleh manfaat dari program perlindungan serta jaminan sosial yang diselenggarakan pemerintah pusat maupun daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah ini mencerminkan realisasi penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosialOrang32962.0 64Jumlah Masyarakat Miskin yang Seharusnya Menerima Perlindungan dan Jaminan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiData total individu atau keluarga yang memenuhi kriteria kemiskinan, serta berhak memperoleh intervensi perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Jumlah ini mencerminkan kebutuhan riil penerima manfaat, namun belum semua terjangkau program, sehingga menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan perlindungan sosial.Orang33744.0 65Persentase akurasi data sasaran kemiskinanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiData sasaran kemiskinan adalah data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial yang ditetapkan Pemerintah Kota YogyakartaPersen100.0 66Jumlah aduan data sasaran kemiskinan sesuai ketentuanDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasijumlah laporan/aduan masyarakat atau pihak terkait mengenai ketidaksesuaian data sasaran kemiskinan yang diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganData0.0 67Jumlah data sasaran kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Kota YogyakartaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasijumlah rumah tangga miskin yang diidentifikasi dan menjadi target intervensi program penanggulangan kemiskinanData15477.0 68Persentase pemutakhiran data PPKS yang dilaksanakanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiData PPKS adalah data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta/ Pemda DIYPersen100.0 69Jumlah pemutakhiran data PPKS yang dilaksanakanDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasijumlah total individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami hambatan sosial, kesulitan, atau gangguan sehingga memerlukan pelayanan sosial, di mana data mereka telah diperbarui secara berkala dan terverifikasi. Ini merupakan bagian dari proses untuk memastikan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tetap akurat, terkini, terpadu, dan berkualitas, serta menjadi acuan pemerintah dalam penyusunan program kesejahteraan sosialData1.0 70Jumlah pemutakhiran data PPKS yang harus dilaksanakanDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasiproses memperbaharui, melengkapi, dan memperbaiki data individu atau kelompok yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan dalam menjalankan fungsi sosialnya, sehingga mereka membutuhkan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dengan tujuan untuk menghasilkan data yang akurat, terkini, dan berkualitas tinggi untuk mendukung perencanaan program kesejahteraan sosial yang tepat sasaranData1.0 71Persentase ketepatan kemanfaatan bantuan sosial melalui pendampingan bansosDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiProposi yang menunjukkan keluarga penerima manfaat (KPM) benar-benar memanfaatkan bantuan sosial sesuai dengan tujuan program, karena adanya intervensi pendampingan sosial.Persen100.0 72Jumlah keluarga sasaran penerima manfaat yang mendapat pendampingan bantuan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah ditetapkan sebagai penerima program bantuan sosial dan secara faktual memperoleh pendampingan, baik berupa fasilitasi, pemantauan, bimbingan, maupun advokasi dari pendamping sosial sesuai dengan pedoman pelaksanaan program.kk32962.0 73Jumlah keluarga sasaran penerima manfaat yang mendapat bantuan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan yang berlakukk32962.0 74Persentase KUBE USEP Kategori MandiriDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPersentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri dibandingkan jumlah KUBE dan USEP yang aktifPersen53.9 75Jumlah KUBE USEP Kategori MandiriDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah KUBE dan USEP yang memenuhi kriteria mandiri yaitu: 1. jumlah anggota 10 atau lebih serta tidak berganti sejak penumbuhan 2. tersisa maksimal 20% anggota termasuk dalam data kemiskinan 3. modal bergulir lebih besar dari modal penumbuhan 4. asset kelompok bertambah besar dibandingkan saat penumbuhan 5. lebih dari 80% anggota memiliki usaha sendiri dan sudah berjalan 1 tahun atau lebihKelompok76.0 76Jumlah KUBE USEP yang aktifDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah KUBE dan USEP yang memenuhi kriteria aktif yaitu : 1. Aktif melakukan pertemuan rutin dan kegiatan bulanan 2. Modal bergulir, tidak stagnanKelompok141.0 77Persentase KUBE USEP yang mendapatkan fasilitasi Pendampingan dan monevDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitim monitoring kube bertugas: 1. menghadiri pertemuan rutin bulanan kelompok 2. memantau perkembangan sosial ekonomi kelompok 3. membantu memecahkan permasalahan kelompok maupun anggotaPersen100.0 78Jumlah KUBE USEP yang mendapatkan fasilitasi Pendampingan dan monevDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiData total unit KUBE dan USEP yang berstatus aktif dan memperoleh layanan berupa pendampingan, monitoring dan evaluasi oleh Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.Kelompok141.0 79Jumlah KUBE USEP yang seharusnya mendapatkan fasilitasi Pendampingan dan monevDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiData total unit KUBE dan USEP yang ada di Kota Yogyakarta baik yang berstatus aktif, pasif maupun telah mati.Kelompok141.0 80Persentase tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja rentanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendahPersen64.22 81Jumlah pekerja rentan yang menjadi peserta JamsostekDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendahOrang2023.0 82Jumlah Pekerja Rentan di Kota YogyakartaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPekerja Rentan yang menjadi peserta dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.Orang3150.0 83Persentase penyaluran bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/ Kota bagi pekerja rentanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiData pekerja Rentan yang ada diwilayah Kota YogyakartaPersen100.0 84Jumlah pekerja rentan yang mendapatkan penyaluran bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta hingga akhir periodeDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiData pekerja rentan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi dan validasi data pekerja rentan yang tidak pindah keluar Kota Yogyakarta, meninggal, mutasi kepesertaan, maupun berubah status kesejahteraannya sampai akhir periodeOrang1896.0 85Jumlah Pekerja rentan yang seharusnya difasilitasi bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kota YogyakartaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi1896 pekerja rentan yang memperoleh bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kota YogyakartaOrang1896.0 86Persentase Korban Bencana yang tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi1896 pekerja rentan yang memperoleh bantuan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kota YogyakartaPersen100.0 87Jumlah Korban Bencana yang tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKorban bencana yang telah mendapatkan penanganan dan bantuan sesuai hasil asesmenOrang194.0 88Jumlah Korban Bencana yang seharusnya tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKorban bencana yang seharusnya mendapatkan penanganan dan bantuan sesuai hasil asesmenOrang194.0 89Persentase Kejadian Bencana Alam dan Sosial yang TertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPenanganan terhadap kejadian bencana alam dan sosial yang terjadi. Kejadian Bencana berupa: Kebakaran, Puting beliung, Angin ribut, tanah longsor. Penanganan berupa permakanan, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososialPersen100.0 90Jumlah Kejadian bencana yang tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPeristiwa yang menimbulkan kerugian materi maupun fisik yang telah ditanganiKejadian4.0 91Jumlah kejadian bencana yang seharusnya tertanganiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPeristiwa yang menimbulkan kerugian materi maupun fisik yang seharusnya sudah ditanganiKejadian4.0 92Persentase organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencanaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrganisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana adalah: TAGANA, KSB, PordamPersen100.0 93Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencanaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah Organisasi sosial masyarakat yang sudah melaksanakan kegiatan yang menunjang kesiapsiagaan bencanaorganisasi3.0 94Jumlah organisasi sosial masyarakat yang seharusnya melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencanaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah Organisasi sosial masyarakat yang seharusnya sudah melaksanakan kegiatan yang menunjang kesiapsiagaan bencanaorganisasi3.0 95Persentase KK transmigran yang tetap tinggal dan menetap di lokasi transmigrasi setelah 12 bulan sejak penempatanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKepala Keluarga (KK) transmigran yang tinggal dan menetap di lokasi transmigrasi dinilai "tetap tinggal dan menetap" apabila mereka masih berdomisili di lokasi transmigrasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi setelah melewati masa 12 bulan sejak tanggal resmi penempatan KKPersen100.0 96Jumlah KK transmigran yang tetap tinggal dan menetap di lokasi transmigrasi setelah 12 bulan sejak penempatanDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal KK transmigran yang secara nyata masih berdomisili, berusaha, dan tidak meninggalkan lokasi unit permukiman transmigrasi dalam kurun waktu satu tahun penuh setelah penempatan resmi.KK6.0 97Jumlah KK transmigran yang ditempatkan setelah 12 bulanDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal KK transmigran yang masih tercatat menempati lokasi permukiman transmigrasi dan tidak meninggalkan lokasi tersebut hingga satu tahun penuh sejak penempatan resmi dilakukan.KK6.0 98Persentase penempatan transmigranDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah peserta transmigrasi yang berhasil ditempatkan di lokasi tujuan dari total peserta yang mengikuti seleksiPersen100.0 99Jumlah KK yang ditempatkanDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal KK beserta anggota keluarganya yang dipindahkan dan ditempatkan secara resmi di lokasi permukiman transmigrasi sesuai dengan kuota dan skema penempatan transmigrasi (umum, khusus, atau pola lainnya) yang difasilitasi oleh pemerintah dalam suatu periode tertentuKK4.0 100Jumlah KK yang diseleksiDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal KK yang mengikuti proses seleksi administratif maupun teknis sebagai calon peserta transmigrasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam suatu periode tertentu.KK4.0 101Persentase Kualitas Perencanaan Tenaga KerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiUpaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja berdasarkan rekomendasi kebijakan yang tertuang pada dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD)Persen100.0 102Jumlah Implementasi Kebijakan dalam PTKD yang meningkatkan penyerapan tenaga kerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal kebijakan atau program yang berasal dari dokumen PTKD dan telah dilaksanakan secara nyata oleh pemerintah daerah, dunia usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya, yang berdampak pada bertambahnya kesempatan kerja serta terserapnya tenaga kerja di suatu periode tertentu.Kebijakan9.0 103Jumlah Rekomendasi kebijakan PTKDDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal saran, masukan, atau usulan kebijakan yang dihasilkan dari proses analisis, kajian, serta penyusunan dokumen perencanaan tenaga kerja di tingkat daerah untuk mendukung perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan pada periode tertentu.Kebijakan9.0 104Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusunDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah yang disusun untuk merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaanPersen100.0 105Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusunDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang telah berhasil disusun dan ditetapkan oleh instansi berwenang sesuai amanat peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah (misalnya RTK Nasional, RTK Daerah, RTK Sektoral, dan/atau RTK Sub-sektoral) dalam periode tertentu.Dokumen1.0 106Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang harus disusunDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal dokumen perencanaan di bidang ketenagakerjaan yang wajib disusun oleh pemerintah pusat maupun daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, seperti Rencana Tenaga Kerja (RTK) Nasional, RTK Daerah, RTK Sektoral, dan/atau dokumen teknis lainnya dalam periode tertentu.Dokumen1.0 107Persentase penempatan tenaga kerja peserta pelatihan pada sektor formal dan non formalDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPelatihan yang berkualitas dilihat dari kesesuaian skill yang didapat dari pelatihan dengan pasar kerja serta ditunjukkan dengan tingginya penyerapan tenaga kerja baik di sektor formal maupun non formal setelah mendapat pelatihan.Persen92.57 108Jumlah Peserta Pelatihan Bekerja di Sektor Formal setelah 6 bulan pasca pelatihanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPeserta pelayihan yang bekerja di suatu organisasi atau perusahaan yang terstruktur yang ada ikatan perjanjian kerja yang jelas dan perlindungan hukum serta jaminan sosialOrang130.0 109Jumlah Peserta Pelatihan Bekerja di Sektor Non Formal setelah 6 bulan pasca pelatihanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPeserta pelatihan yang bekerja secara mandiri atau dalam usaha skala kecil, tanpa ikatan kerja yang formal, dan kurang mendapatkan perlindungan hukum serta jaminan sosial.Orang194.0 110Jumlah Peserta Pelatihan setelah 6 bulan pasca pelatihanDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasijumlah individu yang telah mengikuti program pelatihan kerja dan dilakukan tracing/penelusuran pasca pelatihan dalam jangka waktu 6 bulan untuk mengetahui keberadaan, aktivitas, dan status keterlibatan mereka dalam dunia kerja atau usaha.Orang350.0 111Persentase Peserta Pelatihan yang Mendapatkan Sertifikat PelatihanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPeserta yang mengikuti pelatihan keterampilan yang telah mendapatkan sertifikat kompetensi pada tahun berjalanPersen100.0 112Jumlah peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat pelatihanDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasipeserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan dari awal sampai dengan akhir dan di nyatakan lulus oleh LPK.Orang346.0 113Jumlah peserta yang mengikuti pelatihanDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasijumlah peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan program dari Dinsosnakertrans dan dibiayai dari APBD Kota Yogyakarta.Orang346.0 114Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang dibinaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasipersentase jumlah LPK yang dibina dari jumlah LPK yang ada di Kota YogyakartaPersen49.25 115Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibinaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiLembaga Pelatihan Kerja yang beralamat dan berdomisili di Wilayah Kota Yogyakarta yang mendapatkan pembinaan dari DinsosnakertransLembaga33.0 116Jumlah seluruh Lembaga Pelatihan Kerja swastaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiLembaga Pelatihan Kerja yang beralamat dan berdomisili di Wilayah Kota Yogyakarta baik yang perizinanannya sudah migrasi ke OSS RBA maupun belum.Lembaga67.0 117Persentase Perusahaan yang Meningkat ProduktivitasnyaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPerbandingan Jumlah Perusahaan yang meningkat produktivitasnya dengan Jumlah seluruh Perusahaan, dinyatakan dalam persen (%).Persen1.79 118Jumlah Perusahaan yang meningkat produktivitasnyaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiUpaya peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan profitabilitas perusahaan, melalui Bimtek Peningkatan produktivitas 5SPerusahaan21.0 119Jumlah Perusahaan/Perusahaan Kecil/ IKM/ UKMDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiData jumlah perusahaan yang berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan (WLKP)Perusahaan1175.0 120Persentase Perusahaan/ Perusahaan Kecil/ IKM/ UKM yang Sudah Diukur ProduktivitasnyaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPerbandingan jumlah Perusahaan/ Perusahaan Kecil/ IKM/ UKM yang Sudah Diukur Produktivitasnya dengan Jumlah seluruh Perusahaan/Perusahaan Kecil/ IKM/ UKM, dinyatakan dalam persen (%).Persen0.43 121Jumlah Perusahaan/Perusahaan Kecil/ IKM/ UKM yang Sudah Diukur ProduktivitasnyaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPengukuran produktivitas pada perusahaan kecil untuk mendukung pertumbuhan, efisiensi, dan daya saing usaha. Pengukuran dilakukan dengan cara menerapkan parameter pengukuran oleh tim penilai di lapanganPerusahaan5.0 122Jumlah Perusahaan/Perusahaan Kecil/ IKM/ UKMDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasibanyaknya unit usaha atau entitas bisnis yang tercatat, terdaftar, dan/atau beroperasi dalam suatu wilayah tertentu pada periode tertentu, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan klasifikasi skala usaha.Perusahaan1175.0 123Persentase penempatan tenaga kerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK Online (melalui Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Negara (AKAN)Persen53.19 124Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK Online (melalui Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Negara (AKAN)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal individu pencari kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan melalui sistem layanan IPK Online yang difasilitasi oleh pemerintah, baik dalam bentuk penempatan Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), maupun Antar Kerja Antar Negara (AKAN) pada periode tertentu.OrangSIMONEVA 125Jumlah Lowongan KerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal kesempatan kerja yang tersedia dan diumumkan oleh perusahaan/instansi pemberi kerja melalui mekanisme layanan ketenagakerjaan (seperti Dinas Tenaga Kerja, Bursa Kerja Khusus, Job Fair, maupun sistem informasi pasar kerja online) dalam suatu periode tertentu.Lowongan2540.0 126Persentase peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKegiatan perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan meliputi penyuluhan dan bimbingan jabatan, unit layanan disabilitas, padat karya, tenaga kerja mandiri dan pelayanan Tenaga Kerja Asing (TKA)Persen12.6 127Jumlah peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakanDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal individu yang mengikuti program/kegiatan perluasan kesempatan kerja, baik melalui skema padat karya, pemberdayaan tenaga kerja mandiri, maupun bentuk kegiatan lain yang difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam periode tertentu.Orang1581.0 128Jumlah penganggurDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja tetapi pada saat pendataan tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usahaOrang12551.0 129Persentase pencari kerja yang ditempatkanDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasiperbandingan antara jumlah pencari kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan melalui fasilitasi layanan penempatan kerja pemerintah (Dinas Tenaga Kerja, Bursa Kerja Khusus, Job Fair, maupun sistem informasi pasar kerja online) dengan jumlah total pencari kerja yang terdaftar pada periode tertentu, yang dinyatakan dalam persen.Persen96.5 130jumlah pencaker yang ditempatkanDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal individu pencari kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan melalui fasilitasi layanan penempatan kerja pemerintah (Dinas Tenaga Kerja, Bursa Kerja Khusus, Job Fair, maupun sistem informasi pasar kerja online) dalam suatu periode tertentu.Orang1351.0 131jumlah pencaker yang terdaftarDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal individu yang melaporkan diri dan tercatat secara resmi pada instansi pemerintah/layanan ketenagakerjaan (seperti Dinas Tenaga Kerja, Bursa Kerja Khusus, atau sistem informasi ketenagakerjaan) untuk mendapatkan fasilitasi penempatan kerja dalam suatu periode tertentu.Orang1400.0 132Persentase Purna PMI yang dilatihDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasijumlah Purna PMI yang mengikuti program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh pemerintah dengan jumlah total Purna PMI yang menjadi sasaran program pada periode tertentu, dinyatakan dalam persen."Persen50.0 133Jumlah PMI Purna yang dilatihDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasibanyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna yang telah mengikuti dan mendapatkan program pelatihan keterampilan, kewirausahaan, atau peningkatan kapasitasOrang10.0 134Jumlah PMI Purna yang terdataDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasitotal Purna PMI yang telah mengikuti program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu.Orang20.0 135Rerata persentase Fasilitasi Kesejahteraan bagi Pekerja dari PerusahaanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPerusahaan yang memberikan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja yang terdiri dari: 1. Memiliki Sarana HI minimal 2 sarana 2. Sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah (SUSU) 3. Jamsos BPJS naker 4. Perusahaan mempunyai minimal 4 jenis kesejahteraan pekerja: tempat ibadah, laktasi/ kesehatan, kantin, sarana OlahragaPersen29.0 136Persentase Perusahaan yang menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPerusahaan yang telah menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU). struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Hal ini diatur dalam Permenaker No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.Persen7.65 137Jumlah Perusahaan yang melaksanakan SUSUDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPerusahaan yang menerapkan struktur dan skala upah dilihat dari pengesahan Peraturan PerusahaanPerusahaan132.0 138Jumlah PerusahaanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPerusahaan adalah : a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.Perusahaan1725.0 139Persentase Perusahaan yang mempunyai Sarana Hubungan IndustrialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPerusahaan yang telah mempunyai minimal 2 Sarana Hubungan Industrial. Sarana Hubungan Industrial terdiri dari serikat pekerja/serikat buruh; organisasi pengusaha; lembaga kerja sama bipartit; lembaga kerja sama tripartit; peraturan perusahaan; Perjanjian Kerja Bersama; peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; serta lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hal ini sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 103 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPersen15.94 140Jumlah Perusahaan yang mempunyai Sarana Hubungan IndustrialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiSarana Hubungan Industrial adalah alat atau cara yang digunakan untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, yang meliputi serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga Kerjasama Tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama (PKB), peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialPerusahaan275.0 141Jumlah PerusahaanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPerusahaan adalah : a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.Perusahaan1725.0 142Rerata persentase Perusahaan yang memfasilitasi jaminan sosial dan sarpras kesejahteraan pekerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPerusahaan yang telah memfasilitasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan mempunyai 4 jenis fasilitas kesejahteraan pekerja yaitu tempat ibadah, laktasi/ kesehatan, kantin, sarana OlahragaPersen46.2 143Persentase Perusahaan Memfasilitasi Jaminan Sosial bagi PekerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.90.03 144Jumlah Perusahaan Memfasilitasi Jaminan Sosial bagi PekerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.Perusahaan1553.0 145Jumlah PerusahaanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPerusahaan adalah : a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.Perusahaan1725.0 146Persentase perusahaan yang mempunyai minimal 4 jenis Fasilitas Kesejahteraan PekerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPerusahaan yang mempunyai 4 jenis fasilitas kesejahteraan pekerja yaitu tempat ibadah, laktasi/ kesehatan, kantin, sarana OlahragaPersen2.38 147Jumlah perusahaan yang mempunyai minimal 4 jenis Fasilitas Kesejahteraan PekerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPerusahaan yang mempunyai 4 jenis fasilitas kesejahteraan pekerja yaitu tempat ibadah, laktasi/ kesehatan, kantin, sarana OlahragaPerusahaan41.0 148Jumlah PerusahaanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPerusahaan adalah : a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.Perusahaan1725.0 149Nilai SAKIP DinsosnakertransDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasimengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan kriteria: AA (nilai >90-100) A (Nilai >80-90) BB (Nilai >70-80) B (Nilai >60-70) CC (Nilai >50-60) C (nilai >30-50) D (Nilai >0-30)NilaiA (88,42) 150Nilai SPIP DinsosnakertransDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasimenilai maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, dengan interval skor sebagai berikut: 1. Rintisan : 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang : 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi: 3,00 ≤ Skor < 4 4. Terkelola dan Terukur : 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum : Skor ≥ 4,50 (Peraturan BPKP No 5 tahun 2021)-4393.0 151Nilai IKM DinsosnakertransDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasiangka atau hasil survei yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi atau penyelenggara pelayanan publik.Nilai90.89 152Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan DinsosnakertransDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasiukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa baik tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana telah tercapai, sejauh mana pelaksanaan telah dilakukan, dan seberapa akurat serta lengkap laporan yang dihasilkan.Persen100.0 153Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinsosnakertrans yang disusun tepat waktuDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiMatrik yang mengukur persentase dokumen perencanaan (seperti Rencana Kinerja Tahunan/RKT dan Rencana Kerja/Renja), evaluasi (misalnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP), dan pelaporan (seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban/LKPJ) yang diselesaikan dan diserahkan oleh Dinsosnakertrans sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukandokumen89.0 154Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinsosnakertrans yang wajib disusunDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiSemua dokumen resmi yang dibuat oleh suatu instansi, organisasi, atau program untuk merencanakan, memantau kemajuan, dan menilai keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan pencapaian sasaran yang ditetapkan, sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlakudokumen89.0 155Persentase ketersediaan data statistik sectoral DinsosnakertransDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasiukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana data statistik yang relevan untuk suatu sektor (misalnya pertanian, kesehatan, atau industri) tersedia dan dapat diakses oleh para pemangku kepentinganPersen100.0 156Jumlah Data statistik yang disediakan sesuai ketentuanDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasikuantitas atau banyaknya data statistik yang memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam suatu sistem statistik nasional (SSN)data2626.0 157Jumlah Data statistik sektoralDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasidata yang dihasilkan oleh suatu instansi pemerintah atau lembaga terkait bidang tertentu (sektor) untuk memenuhi kebutuhan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunandata2626.0 158Nilai Penguatan Keuangan dan Aset DinsosnakertransDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiMengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: BurukNilai5.0 159Hasil Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum DinsosnakertransDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiSkor yang menunjukkan tingkat kepatuhan pengelolaan arsip administrasi umum terhadap standar kearsipan yang berlakuNilai91.11 160Nilai Indeks Profesionalitas ASN DinsosnakertransDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiSkor yang menggambarkan tingkat kompetensi, kinerja, integritas, dan disiplin ASN di lingkungan DinsosnakertransNilai89.203 161Persentase Rencana Pengadaan yang Diumumkan pada SIRUP DinsosnakertransDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPerbandingan jumlah rencana pengadaan yang telah diumumkan di SIRUP dengan total rencana pengadaan yang direncanakanPersen100.0 162Jumlah belanja Dinsosnakertransl yang diinputkan pada SIRUPDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPenyampaian informasi Pengadaan dengan Metode Penyedia dan SwakelolaRupiah14281805992.0 163Jumlah belanja pada DPA DinsosnakertransDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiSub kegiatan yang mendukung program progam OPD dalam satu tahun anggaranRupiah14281805992.0