11.03.000031Bentuk Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan RuangSurat/rekomendasi/laporan hasil dari kegiatan penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 21.03.000033Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain)Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dengan kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah di dalam/luar provinsi yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing daerah yang hadir.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 31.03.000037Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasanNaskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan bersama hasil pembahasan antar daerah berbatasan yang ditanda tangani oleh perwakilan yang hadir dari setiap pemerintah daerah.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen2.0 41.03.000038Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kotaNaskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas hasil kesepakatan substansi antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisasi dengan cap basah.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 51.03.000040Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil dari kegiatan konsultasi publik yang di tandatangani oleh perwakilan peserta yang hadir.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 61.03.000043Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/KotaNaskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang ditandatangani secara langsung atau tanda tangan elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 71.03.000044Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/KotaNaskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dalam Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota yang ditandatangani secara langsung atau secara elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 81.03.000051Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan RuangData dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang di Kabupaten/KotaDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen0.0 91.03.000055Dokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup StrategisKeputusan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup tentang persetujuan Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten/Kota, dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi di perangkat daerah tersebut.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 101.03.000067Dokumen Fasilitasi RRTR Kabupaten/KotaDokumen hasil fasilitasi Raperkada RDTR Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 111.03.000075Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Kabupaten/KotaDokumen kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perda/pergub selain RTRW Kabupaten/Kota.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen8.0 121.03.000080Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan DaerahLaporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang berjangka waktu 1 tahun untuk jangka pendek dan 5 tahun untuk jangka menengahDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 131.03.000081Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan RuangRekomendasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dengan penetapan penerima melalui Peraturan Kepala DaerahDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 141.03.000115Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis KotabaruLaporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotabaru yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah KadipatenDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 151.03.000124Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro PakualamanLaporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah KadipatenDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 161.03.000126Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis SumbuLaporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah KadipatenDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 171.03.000127Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan RuangLaporan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang yang terdiri dari hasil Peniliaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang), serta Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 181.03.000137Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata RuangLaporan Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata RuangDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 191.03.000140Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/KotaSurat Persetujuan Substansi yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah tentang RTRW telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki (sumber : Permen ATR/BPN 11/2021). Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016). Penetapan RTRW Kabpaten/Kota adalah penetapan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali Kota (PP 21/2021).Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 201.03.000145Dokumen Ranperda (Raperda, Ranperkada, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)Raperda RTRW Provinsi/Kab/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama), serta Raperkada RDTR Kabupaten/Kota (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama).Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 211.03.000182Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruangLaporan hasil kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang berupa perda/perkada.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen5.0 221.03.000189Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruangLaporan hasil Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang di kabupaten/kota.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 231.03.000193Forum Penataan Ruang Kabupaten/KotaSurat Keputusan Bupati/Walikota tentang Forum Penataan Ruang kabupaten/kotaDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Forum Penataan Ruangn/a 241.03.000214Kasus Pelanggaran Bidang Penataan RuangLaporan kasus pelanggaran bidang penataan ruang hasil Audit Tata Ruang di Kabupaten/KotaDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Kasusn/a 251.03.000220Kelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi program)Dokumen Raperda RTRW Kabupaten/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 261.03.000227koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/KotaLaporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RDTR Kabupaten/KotaDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 271.03.000228koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/KotaLaporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/KotaDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 281.03.000243Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta dasar; b. Peta tematik; dan c. Peta rencanaDokumen Materi Teknis Raperda RTRW Kab/Kota dan RDTR Kab/Kota yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta b. Peta dan c. Peta rencanaDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 291.03.000244Naskah akademik rancangan peraturan daerah (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)Dokumen Naskah akademik rancangan peraturan daerah RTRW Kabupaten/Kota (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy).Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 301.03.000268Penerbitan PKKPRSurat persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menyatakan kesesuaian antara rencena kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR yang diterbitkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 311.03.000278Penyempurnaan Ranperkada RRTR Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil fasilitasi dari provinsiRanperkada RDTR Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari hasil fasilitasi dari provinsiDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 321.03.000281Persetujuan Bersama dengan DPRD (Pasca Linsek)Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan persetujuan bersama antara Bupati/Wali Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang ditandatangani cap basah, atau tanda tangan elektronik terhadap Raperda RTRW Kabupaten/Kota.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 331.03.000285Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan DirekturScan dokumen peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dari lampiran RTRW Kab/Kota dan RDTR yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 341.03.000286Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan DirekturScan dokumen peta rencana RTRW Kab/Kota dan RDTR yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 351.03.000290Rancangan Peraturan Daerah kabupaten.kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)Dokumen Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 361.03.000292Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 371.03.000294Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan RuangNotulensi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan RuangDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 381.03.000299Rapat persetujuan substansi RRTR Kabupaten/KotaNaskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas persetujuan substnasi RDTR Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadirDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 391.03.000300Rapat Persiapan persetujuan substansiLaporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RTRW Kabupaten/KotaDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 401.03.000301Rapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten/KotaLaporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RDTRDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 411.03.000303Rekomendasi gubernur/BA pembahasan provinsiNaskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan penyusunan RTRW Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadirDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 421.03.000304Rekomendasi peta dari BIGduplikasi dengan nomor 271Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 431.03.000306Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkanRekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasialDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 441.03.000332Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruangLaporan hasil kegiatan sosialiasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruangDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 451.03.000341Surat penetapan deliniasi RDTR oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala DaerahSurat penetapan deliniasi RDTR yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 461.03.000350Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang di tanda tangani Menteri (untuk revisi RTRW)Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 471.03.000351Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR)Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang di tanda tangani Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR)Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 481.03.000352Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/walikotaTabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang di tandatangani oleh Bupati/Walikota dan/atau Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang di tandatangani oleh Bupati/WalikotaDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 491.03.000480Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kotamerupakan panduan umum untuk melakukan penataan bangunan dan lingkungan di daerah. Dokumen RTBL mengacu pada Rencana Tata Ruang dan skenario pengembangan wilayah. Beberapa rencana aksi (action plan) yang tertuang dalam RTBL di antaranya revitalisasi kawasan, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), pelestarian kawasan tradisional, serta penanggulangan kebakaran.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen6.0 501.03.910135Kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan RuangDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Kasus0.0 511.03.910136Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruangDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Berita Acaran/a 521.03.910137Dokumen hasil Penilaian Perwujudan RTRDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 531.03.910138Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan RuangDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 541.03.910139Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata RuangDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Laporan24.0 551.03.910140Layanan KKPRDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Layanan1250.0 561.03.910146Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan RuangDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Laporan1.0 571.03.910147Sistem informasi dan komunikasi penataan ruangDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Sistem Informasi2.0 581.03.910148Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruangDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 591.03.910149Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab MasyarakatDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Kegiatan2.0 601.03.910151Data SHP Peta DasarDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Peta1.0 611.03.910152Publikasi informasi penataan ruangDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Publikasi1.0 621.03.910156Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 631.03.910217Kesesuaian dengan dokumen tata ruang (RTRW/RDTR, KRK/KKPR)RTRW Provinsi: Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. RDTR: Rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. KRK/KKPR: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha pertama sebelum perizinan lingkungan dan perizinan gedung bangunan. KKPR ini memiliki dua fungsi utama sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan administrasi pertanahan. Sebagai acuan administrasi pertanahan, KKPR berfungsi sebagai pengganti izin lokasi. (Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021)Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 641.04.000061Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP 3. Dibuktikan dengan Penetapan Status Barang Milik DaerahDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Lokasin/a 652.10.000002Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti KerugianNaskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan bentuk ganti kerugian yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir Naskah dinas kesepakatan, memuat: a. Pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya, yang setuju beserta bentuk Ganti Kerugian yang b. Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang tidak dan c. Pihak yang Berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasaDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Berita Acara1.0 662.10.000012Daftar NominatifRancangan Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan daftar nominatifDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 672.10.000016Data fisik Objek Pengadaan Tanaha. Pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi b. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang c. Hasil pelaksanaan berupa Peta Bidang TanahDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 682.10.000026Data inventarisasi tanah kosongData yang di inventarisasi adalah alamat lokasi bidang tanah, perkiraan luas bidang tanah, dan data pemilik bidang tanah.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 692.10.000037Data yuridis Objek Pengadaan TanahData Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah, paling kurang: a. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak b. nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak c. bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah d. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang e. status tanah dan dokumennya f. jenis penggunaan dan pemanfaatan g. pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah h. pembebanan Hak Atas Tanah i. Ruang Atas dan Ruang Bawah TanahDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen148.0 702.10.000038Dokumen bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipatenLaporan penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten (terlampir)Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 712.10.000063Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial KemasyarakatanPelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah DaerahDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 722.10.000073Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanahDalam PP 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah, Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satu kewenangan dibidang pertanahan yang diserahkan ke daerah adalah perencanaan penggunaan tanah.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Laporann/a 732.10.000080Penetapan nilai oleh tim PenilaiKeputusan Kepala Daerah tentang Penetapan nilai oleh tim PenilaiDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 742.10.000081Perda tentang RTRW ProvinsiBukan Urusan PertanahanDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 752.10.000082Peta Bidang TanahLembaran peta bidang tanahDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumenn/a 762.10.000118Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaHasil Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa Dokumen Data.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 772.10.000165Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan MasyarakatHasil Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten berupa DokumenDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen2.0 782.10.000168Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah DesaHasil Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa berupa dokumenDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen1.0 792.10.000172Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan KadipatenHasil Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten berupa DokumenDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Dokumen700.0 802.10.000173Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah DesaHasil Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa berupa Berita AcaraDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Berita Acara0.0 812.10.000175Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)Hasil Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan berupa UnitDinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)Unit3.0