_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Definisi Operasional	Produsen Data	Satuan	Data 2025
1	1	1.03.000031	Bentuk Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Surat/rekomendasi/laporan hasil dari kegiatan penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
2	2	1.03.000033	Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain)	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dengan kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah di dalam/luar provinsi yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing daerah yang hadir.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
3	3	1.03.000037	Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan bersama hasil pembahasan antar daerah berbatasan yang ditanda tangani oleh perwakilan yang hadir dari setiap pemerintah daerah.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	2.0
4	4	1.03.000038	Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas hasil kesepakatan substansi antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisasi dengan cap basah.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
5	5	1.03.000040	Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil dari kegiatan konsultasi publik yang di tandatangani oleh perwakilan peserta yang hadir.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
6	6	1.03.000043	Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang ditandatangani secara langsung atau tanda tangan elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
7	7	1.03.000044	Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dalam Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota yang ditandatangani secara langsung atau secara elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
8	8	1.03.000051	Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang di Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	0.0
9	9	1.03.000055	Dokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Keputusan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup tentang persetujuan Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten/Kota, dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi di perangkat daerah tersebut.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
10	10	1.03.000067	Dokumen Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen hasil fasilitasi Raperkada RDTR Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
11	11	1.03.000075	Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perda/pergub selain RTRW Kabupaten/Kota.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	8.0
12	12	1.03.000080	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang berjangka waktu 1 tahun untuk jangka pendek dan 5 tahun untuk jangka menengah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
13	13	1.03.000081	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dengan penetapan penerima melalui Peraturan Kepala Daerah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
14	14	1.03.000115	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotabaru yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
15	15	1.03.000124	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
16	16	1.03.000126	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
17	17	1.03.000127	Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Laporan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang yang terdiri dari hasil Peniliaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang), serta Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
18	18	1.03.000137	Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Laporan Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
19	19	1.03.000140	Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Surat Persetujuan Substansi yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah tentang RTRW telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki (sumber : Permen ATR/BPN 11/2021). Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016). Penetapan RTRW Kabpaten/Kota adalah penetapan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali Kota (PP 21/2021).	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
20	20	1.03.000145	Dokumen Ranperda (Raperda, Ranperkada, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	Raperda RTRW Provinsi/Kab/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama), serta Raperkada RDTR Kabupaten/Kota (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama).	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
21	21	1.03.000182	Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang	Laporan hasil kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang berupa perda/perkada.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	5.0
22	22	1.03.000189	Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang	Laporan hasil Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang di kabupaten/kota.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
23	23	1.03.000193	Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Forum Penataan Ruang kabupaten/kota	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Forum Penataan Ruang	n/a
24	24	1.03.000214	Kasus Pelanggaran Bidang Penataan Ruang	Laporan kasus pelanggaran bidang penataan ruang hasil Audit Tata Ruang di Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Kasus	n/a
25	25	1.03.000220	Kelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi program)	Dokumen Raperda RTRW Kabupaten/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
26	26	1.03.000227	koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
27	27	1.03.000228	koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
28	28	1.03.000243	Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta dasar; b. Peta tematik; dan c. Peta rencana	Dokumen Materi Teknis Raperda RTRW Kab/Kota dan RDTR Kab/Kota yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta b. Peta dan c. Peta rencana	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
29	29	1.03.000244	Naskah akademik rancangan peraturan daerah (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)	Dokumen Naskah akademik rancangan peraturan daerah RTRW Kabupaten/Kota (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy).	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
30	30	1.03.000268	Penerbitan PKKPR	Surat persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menyatakan kesesuaian antara rencena kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR yang diterbitkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
31	31	1.03.000278	Penyempurnaan Ranperkada RRTR Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil fasilitasi dari provinsi	Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari hasil fasilitasi dari provinsi	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
32	32	1.03.000281	Persetujuan Bersama dengan DPRD (Pasca Linsek)	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan persetujuan bersama antara Bupati/Wali Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang ditandatangani cap basah, atau tanda tangan elektronik terhadap Raperda RTRW Kabupaten/Kota.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
33	33	1.03.000285	Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur	Scan dokumen peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dari lampiran RTRW Kab/Kota dan RDTR yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
34	34	1.03.000286	Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur	Scan dokumen peta rencana RTRW Kab/Kota dan RDTR yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
35	35	1.03.000290	Rancangan Peraturan Daerah kabupaten.kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)	Dokumen Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
36	36	1.03.000292	Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)	Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
37	37	1.03.000294	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Notulensi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
38	38	1.03.000299	Rapat persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas persetujuan substnasi RDTR Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
39	39	1.03.000300	Rapat Persiapan persetujuan substansi	Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
40	40	1.03.000301	Rapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota	Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RDTR	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
41	41	1.03.000303	Rekomendasi gubernur/BA pembahasan provinsi	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan penyusunan RTRW Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
42	42	1.03.000304	Rekomendasi peta dari BIG	duplikasi dengan nomor 271	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
43	43	1.03.000306	Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan	Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
44	44	1.03.000332	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang	Laporan hasil kegiatan sosialiasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
45	45	1.03.000341	Surat penetapan deliniasi RDTR oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah	Surat penetapan deliniasi RDTR yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
46	46	1.03.000350	Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)	Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang di tanda tangani Menteri (untuk revisi RTRW)	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
47	47	1.03.000351	Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR)	Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang di tanda tangani Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR)	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
48	48	1.03.000352	Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/walikota	Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang di tandatangani oleh Bupati/Walikota dan/atau Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang di tandatangani oleh Bupati/Walikota	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
49	49	1.03.000480	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	merupakan panduan umum untuk melakukan penataan bangunan dan lingkungan di daerah. Dokumen RTBL mengacu pada Rencana Tata Ruang dan skenario pengembangan wilayah. Beberapa rencana aksi (action plan) yang tertuang dalam RTBL di antaranya revitalisasi kawasan, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), pelestarian kawasan tradisional, serta penanggulangan kebakaran.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	6.0
50	50	1.03.910135	Kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	""	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Kasus	0.0
51	51	1.03.910136	Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	""	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Berita Acara	n/a
52	52	1.03.910137	Dokumen hasil Penilaian Perwujudan RTR	""	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
53	53	1.03.910138	Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	""	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
54	54	1.03.910139	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	""	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Laporan	24.0
55	55	1.03.910140	Layanan KKPR	""	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Layanan	1250.0
56	56	1.03.910146	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	""	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Laporan	1.0
57	57	1.03.910147	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	""	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Sistem Informasi	2.0
58	58	1.03.910148	Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	""	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
59	59	1.03.910149	Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	""	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Kegiatan	2.0
60	60	1.03.910151	Data SHP Peta Dasar	""	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Peta	1.0
61	61	1.03.910152	Publikasi informasi penataan ruang	""	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Publikasi	1.0
62	62	1.03.910156	Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)	""	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
63	63	1.03.910217	Kesesuaian dengan dokumen tata ruang (RTRW/RDTR, KRK/KKPR)	RTRW Provinsi: Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. RDTR: Rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. KRK/KKPR: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha pertama sebelum perizinan lingkungan dan perizinan gedung bangunan. KKPR ini memiliki dua fungsi utama sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan administrasi pertanahan. Sebagai acuan administrasi pertanahan, KKPR berfungsi sebagai pengganti izin lokasi. (Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021)	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
64	64	1.04.000061	Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP 3. Dibuktikan dengan Penetapan Status Barang Milik Daerah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Lokasi	n/a
65	65	2.10.000002	Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan bentuk ganti kerugian yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir Naskah dinas kesepakatan, memuat: a. Pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya, yang setuju beserta bentuk Ganti Kerugian yang b. Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang tidak dan c. Pihak yang Berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Berita Acara	1.0
66	66	2.10.000012	Daftar Nominatif	Rancangan Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan daftar nominatif	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
67	67	2.10.000016	Data fisik Objek Pengadaan Tanah	a. Pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi b. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang c. Hasil pelaksanaan berupa Peta Bidang Tanah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
68	68	2.10.000026	Data inventarisasi tanah kosong	Data yang di inventarisasi adalah alamat lokasi bidang tanah, perkiraan luas bidang tanah, dan data pemilik bidang tanah.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
69	69	2.10.000037	Data yuridis Objek Pengadaan Tanah	Data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah, paling kurang: a. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak b. nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak c. bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah d. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang e. status tanah dan dokumennya f. jenis penggunaan dan pemanfaatan g. pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah h. pembebanan Hak Atas Tanah i. Ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	148.0
70	70	2.10.000038	Dokumen bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Laporan penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten (terlampir)	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
71	71	2.10.000063	Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
72	72	2.10.000073	Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Dalam PP 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah, Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satu kewenangan dibidang pertanahan yang diserahkan ke daerah adalah perencanaan penggunaan tanah.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Laporan	n/a
73	73	2.10.000080	Penetapan nilai oleh tim Penilai	Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan nilai oleh tim Penilai	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
74	74	2.10.000081	Perda tentang RTRW Provinsi	Bukan Urusan Pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
75	75	2.10.000082	Peta Bidang Tanah	Lembaran peta bidang tanah	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	n/a
76	76	2.10.000118	Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa Dokumen Data.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
77	77	2.10.000165	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Hasil Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten berupa Dokumen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	2.0
78	78	2.10.000168	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Hasil Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa berupa dokumen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	1.0
79	79	2.10.000172	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Hasil Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten berupa Dokumen	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Dokumen	700.0
80	80	2.10.000173	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Hasil Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa berupa Berita Acara	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Berita Acara	0.0
81	81	2.10.000175	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Hasil Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan berupa Unit	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Unit	3.0