11.03.000005Bangunan dan LingkunganJumlah yang mendapatkan Pembinaan Penataan Bangunan dan LingkunganDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanBangunan dan Lingkungan3.0 21.03.000007Bangunan dan Lingkungan Kawasan PariwisataKawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanBangunan dan Lingkungann/a 31.03.000010Bangunan GedungBangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan dan kegiatan usahaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanBangunan Gedung1019.0 41.03.000021Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/KotaBangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negaraDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanBangunan Gedung1103.0 51.03.000069Dokumen Hasil Survey Kondisi JalanDokumen data kondisi jaringan jalan dan jembatan yang meliputi: 1) Survei Deskripsi Ruas Jalan, Titik Referensi Lokasi, Survei Inventori Penampang Jalan dan Survei Inventori Konstruksi/Pemeliharaan jalan 2) Survei Profil Memanjang 3) Survei Kondisi Perkerasan Jalan 4) Survei kekuatan struktur Perkerasan Jalan 5) Survei Lalu Lintas 6) Survei Lereng Jalan 7) Survei Kondisi Drainase Jalan 8) Survei Lokasi Titik Rawan KecelakaanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen1.0 61.03.000070Dokumen Hasil Survey Kondisi JembatanDokumen data kondisi jembatan untuk memastikan aset jembatan yang berada di jaringan jalan berada dalam keadaan aman terhadap pengguna jalan dan juga untuk mengamankan nilai investaasi jembatanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen1.0 71.03.000076Dokumen Kebijakan Strategis Daerah JalanPerencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan. Perencanaan teknis jalan minimal memenuhi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 81.03.000083Dokumen Leger JalanLeger Jalan adalah dokumen yang memuat antara lain peta lokasi ruas jalan, data jalan dan jembatan, data utilitas dan reklame dan data ruang milik jalanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen1.0 91.03.000084Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/KotaDokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen7.0 101.03.000107Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air MinumDokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air minum serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah ProvinsiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen1.0 111.03.000112Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan KotagedeLaporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kota Gede yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah KadipatenDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen1.0 121.03.000132Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air LimbahDokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersediaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen1.0 131.03.000134Dokumen Pengumpulan Data SPM Air LimbahDokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersediaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen1.0 141.03.000150Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan JembatanPerencanaan teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 151.03.000154Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Dokumen Rencana induk SPALD Regional Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun dengan paling sedikit memuat rencana umum, standar dan kriteria pelayananan, rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T, indikasi sumber pembiayaan, rencana kelambagaan dan SDM, rencana legislasi dan rencana pemberdayaan masyarakatDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen1.0 161.03.000158Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air LimbahDokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen1.0 171.03.000162Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan JembatanDokumen Rencana Teknis berisi: a. Ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan b. Dimensi c. Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan d. Persyaratan geometrik e. Konstruksi f. Konstruksi bangunan g. Perlengkapan h. Ruang dan i. Kelestarian lingkungan hidup.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen3.0 181.03.000246Panjang Bangunan Perkuatan TebingPanjang perkuatan tebing yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, kayu, pasangan batu, dan/atau betonDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKM54.4793 191.03.000249Panjang JalanPanjang Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKM233,21 201.03.000251Panjang Jaringan Irigasi PermukaanPanjang jaringan irigasi permukaan yang dibangunDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKM12.69662 211.03.000258Panjang TanggulTanggul Sungai adalah bangunan yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran atau mencegah banjir Panjang tanggul yang dioperasikan dan dipeliharaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKM54.4793 221.03.000309Rumah TanggaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanRumah Tangga123609.0 231.03.000315Sarana Pendukung Sistem Drainase PerkotaanJumlah sarana pendukung sistem drainase perkotaan yang dibangunDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnitn/a 241.03.000316Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang DisediakanJumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnit6.0 251.03.000374Jumlah PenilikJumlah Penilik yang sudah ada SK sebesar 4414 Penilik dari Kabupaten/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBGDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanOrang8.0 261.03.000375Jumlah Tim Penilai Teknis (TPT)Jumlah TPT yang sudah ada SK sebesar 3746 TPT dari Kabupaten/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBGDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanOrang4.0 271.03.000384Jumlah Arsitek yang terdaftarJumlah Arsitek terdaftar adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh dewan untuk melakukan Praktik Arsitek.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanOrangn/a 281.03.000386Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau AnalisAsesor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan menilai uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanOrang12.0 291.03.000387Jumlah Badan Usaha Jasa KonstruksiBadan Usaha adalah badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseoranganDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanBadan Usaha167.0 301.03.000388Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/KotaBadan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota adalah 1. badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan yang sedang bekerja menggunakan biaya APBD Kabupaten/kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha 2. badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayah kewenangannyaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanBadan Usahan/a 311.03.000397Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam PenataanUntuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKawasann/a 321.03.000398Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang DiidentifikasiBelum tersediannya proses penyelenggaraan BGCB didalam SIMBG dan masih dalam tahap pengembangan sistemDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanBangunan Gedung Cagar Budayan/a 331.03.000406Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diperiksa BerkalaPemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, danf atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan GedungDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanBangunan Gedungn/a 341.03.000407Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang DirawatPerawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanBangunan Gedungn/a 351.03.000409Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang DirawatPerawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanBangunan Gedungn/a 361.03.000411Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang DiubahsuaikanPengubahsuaian adalah upaya penyesuaian kinerja Bangunan Gedung agar memenuhi standar teksnis Bangunan Gedung.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanBangunan Gedung18.0 371.03.000412Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang DipeliharaPemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanBangunan Gedungn/a 381.03.000413Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang DiubahsuaikanPengubahsuaian adalah upaya penyesuaian kinerja Bangunan Gedung agar memenuhi standar teksnis Bangunan Gedung.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanBangunan Gedungn/a 391.03.000414Jumlah Bangunan KonstruksiBangunan Konstruksi merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kabupaten/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usahaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnitn/a 401.03.000415Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/KotaBangunan Konstruksi kabupaten/Kota merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kab/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usahaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnitn/a 411.03.000419Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/KotaData dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota sesuai Indikator Kinerja Kunci sesuai peraturan perundang-undanganDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen12.0 421.03.000422Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek KonstruksiDokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi paling sedikit mencakup nama pekerjaan konstruksi, lokasi, jenis, waktu, dampak dan penyebab kecelakaan.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen0.0 431.03.000423Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan GedungDokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung paling sedikit mencakup: a. Identitas b. Nama c. Pemilik dan/atau penanggung jawab d. Lokasi detil e. Jenis keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya f. Waktu kejadian Kegagalan dan g. Foto atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen0.0 441.03.000424Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan SipilDokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil paling sedikit mencakup: a. Identitas b. Nama c. Pemilik dan/atau penanggung jawab d. Lokasi detil e. Jenis keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya f. Waktu kejadian Kegagalan dan g. Foto atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen0.0 451.03.000425Jumlah Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material dan Peralatan Konstruksi1. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material mencakup nama varian produk, nama subvarian produk, sertifikat TKDN, sertifikat SNI, pencatatan di SIMPK. 2. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Peralatan Konstruksi mencakup nama varian peralatan, nama subvarian peralatan, merk, jumlah unit, syarat K3, bukti kepemilikan, pencatatan di SIMPK.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen0.0 461.03.000427Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penggunaan Material dan Peralatan Konstruksi1. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Material mencakup nama varian produk, nama subvarian produk, sertifikat TKDN, sertifikat SNI, pencatatan di SIMPK. 2. Dokumen Data dan Informasi Ketersediaan Peralatan Konstruksi mencakup nama varian peralatan, nama subvarian peralatan, merk, jumlah unit, syarat K3, bukti kepemilikan, pencatatan di SIMPK.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen0.0 471.03.000428Jumlah Dokumen Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi InfrastrukturData dan informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur meliputi jenis infrastruktur, lokasi, nilai investasi, dan tingkat risiko (tinggi, menengah atau rendah) di wilayah kewenangannyaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen0.0 481.03.000429Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Jasa Konstruksi/Usaha Rantai Pasok1. Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, Kualifikasi, Klasifikasi, Sub Klasifikasi dan Nomor SBU. 2. Dokumen Data dan Informasi Profil Badan Usaha Rantai Pasok Konstruksi yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, dan jenis usaha.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen299.0 491.03.000430Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan KonstruksiDokumen Data dan Informasi Profil Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Konstruksi yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota paling sedikit mencakup nama LPPK, ruang pengajar, kapasitas pengajar, jumlah tenaga pelatih, jenis pelatihan, izin yang dimiliki.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen9.0 501.03.000431Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan KonstruksiDokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi mencakup Tahun Anggaran, Nama Pekerjaan, Sumber Dana, Pengguna jasa, Penyedia jasa, Nilai kontrak, Jenis kontrak, Karakteristik kontrak, Persentase Progres fisik, Waktu Progres fisik, Persentase Progres keuangan, Waktu Progres keuangan.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen394.0 511.03.000433Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau AnalisData dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi paling sedikit mencakup nama, NIK, jabatan kerja, klasifikasi subklasifikasi, jenjang keahlian, dan nomor sertifikat kompetensi kerja kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen1681.0 521.03.000434Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa KonstruksiDokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi paling sedikit mencakup nama bangunan konstruksi, penanggung jawab/pengelola, lokasi, hasil pengawasan tertib pemanfaatan produk.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen6.0 531.03.000435Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi KonstruksiDokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa konsultansi konstruksi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen3.0 541.03.000436Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan KonstruksiDokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen75.0 551.03.000437Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi TerintegrasiDokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi paling sedikit mencakup paket pekerjaan, nama badan usaha jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi, hasil pengawasan tertib penyelenggaraan.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen44.0 561.03.000438Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa KonstruksiDokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi paling sedikit mencakup nama badan usaha, NIB, kualifikasi, klasifikasi, subklasifikasi, sertifikat badan usaha, hasil pengawasan tertib usaha.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen20.0 571.03.000441Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Dokumen Studi kelayakan merupakan kajian kelayakan teknis, keuangan, dan ekonomi serta analisis risiko lingkungan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian atau seluruh komponen SPALD, dengan cakupan layanan penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 581.03.000442Jumlah Dokumen Kajian kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) RegionalDokumen Studi kelayakan merupakan kajian kelayakan teknis, keuangan, dan ekonomi serta analisis risiko lingkungan terhadap suatu kegiatan pengembangan sebagian atau seluruh komponen SPALD, dengan cakupan layanan penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 591.03.000444Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/KotaDokumen pelaksanaan pembangunan yang dimaksud adalah dokumen gambar yang terbangun (As Build Drawing)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen19.0 601.03.000446Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air LimbahDokumen Pelaporan Capaian SPM Air Limbah yang disusun oleh Pemerintaha Daerah dengan sekurang-kurangnya memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM air limbah serta mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Daerah kabupaten/ kotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen1.0 611.03.000447Jumlah Dokumen Pelestarian Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/KotaDokumen Pelestarian Bangunan Gedung adalah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan perawatan, pemugaran, serta Pemeliharaan Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen7.0 621.03.000449Jumlah Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/KotaDokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung adalah dokumen operasionalisasi, pemeliharaan perawatan, dan pemeriksaan berkala bangunan gedungDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen7.0 631.03.000452Jumlah Dokumen Pembongkaran Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota&1. SE 011/5979/S tentang Percepatan Penyususnan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Pelayanan PBG dan Retribusi PBG, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja 2. Surat Edaran 4 Menteri tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Kebijakan Direktur BPB 3. Untuk Permohonan PBG untuk bangunan Gedung sampai dengan ketinggian 2 (dua) lantai termasuk untuk perumahan, pemohon tidak wajib melampirkan penyelidikan dan 4. Untuk permohonan PBG tidak wajib menggunakan arsitek &Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen7.0 641.03.000455Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota&Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.&Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 651.03.000457Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan meliputi a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. surat pernyataan kelaikan fungsi.&Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen4.0 661.03.000458Jumlah Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air LimbahDokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah disusun untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersediaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen1.0 671.03.000460Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/KotaDokumen perencanaan pembangunan gedung yang dimaksud adalah dokumen Detail Engineering Desain (DED) beserta kelengkapanya seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen19.0 681.03.000464Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/KotaDokumen Produk hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di kabupaten/Kota merupakan Peraturan yang disusun daerah meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di daerah.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen0.0 691.03.000469Jumlah Dokumen Prosedur Operasi Standar Sistem Penyediaan Air MinumDokumen Prosedur Operasi Standar SPAM merupakan dokumen yang memuat prosedur pengeoperasian unit SPAM, meliputi prosedur operasi dan pemeliharaanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 701.03.000470Jumlah Dokumen Readiness Criteria Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/KotaDokumen Readiness Criteria dapat berupa DED, RAB, Kesiapan Lahan, dan Lembaga PengelolaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen1.0 711.03.000474Jumlah Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/KotaDokumen Readiness Criteria untuk konstruksi SPAM Lintas Kabupaten/Kota adalah dokumen yang memuat kelengkapan kesiapan pelaksanaan kontruksi SPAM Lintas Kabupaten/Kota Readiness criteria pelaksanaan konstruksi SPAM Lintas Kabupaten/Kota diantaranya terdiri dari: RISPAM Provinsi, Studi kelayakan/ justifikasi teknis, DED, KAK dan RAB, Kesiapan lahan, Izin penggunaan Air Baku, Kesiapan lembaga pengelola, Kesiapan DDUB, Kesiapan serah terima aset, Surat pernyataan GubernurDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 721.03.000475Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Dokumen Rencana induk SPALD Regional Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun dengan paling sedikit memuat rencana umum, standar dan kriteria pelayananan, rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T, indikasi sumber pembiayaan, rencana kelambagaan dan SDM, rencana legislasi dan rencana pemberdayaan masyarakatDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 731.03.000477Jumlah Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air LimbahDokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen1.0 741.03.000482Jumlah Dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB)Fitur RTB pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sedang dalam tahap pengembanganDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 751.03.000483Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Dokumen rencana teknis rinci (RTR/DED) SPALD merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALDDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen1.0 761.03.000486Jumlah Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)1. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan 2. Penyiapan dokumen SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Kabupaten/Kota melaui Dinas Perizinan Kabupaten/Kota 3. Jumlah Dokumen SLF yang Terbit Dari 2 Agustus 2021 s.d 7 Agustus 2023 berjumlah 30.291 terdiri dariDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen65.0 771.03.000489Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang difasilitasi penyusunannya oleh Provinsi merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten/Kota yang disusun oleh Pemda Kab/Kota yang difasilitasi oleh ProvinsiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 781.03.000492Jumlah Dokumen Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)Fitur SBKBG pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sedang dalam tahap pengembangan bersamaan dengan penyusunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung sebagai aturan operasionalnyaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 791.03.000494Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau AnalisDokumen Training Need Assessment (TNA) Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan Operator, dan Teknisi atau Analis paling sedikit meliputi standar operasional (SOP) pelatihan, jenis pelatihan, perhitungan jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan Operator, dan Teknisi atau Analis yang perlu dilatih, jumlah instruktur, biaya yang diperlukan, sumber pendanaan, identifikasi kerja sama, dan sarana prasarana pelatihan.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 801.03.000500Jumlah Kabupaten/KotaTeritorial sekaligus pembagian wilayah administratif setelah provinsiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKabupaten/Kota1.0 811.03.000504Jumlah Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/KotaBelum tersediannya proses penyelenggaraan BGCB didalam SIMBG dan masih dalam tahap pengembangan sistemDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKegiatann/a 821.03.000505Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air MinumDokumen meliputi Data Umum SPAM Lintas Kabupaten/Kota (jumlah unit SPAM Lintas Kabupaten/Kota, ketenagakerjaan, jam operasional), Data Teknis SPAM Lintas Kabupaten/Kota (status keberfungsian SPAM, kapasitas terpasang, produksi, distribusi, terjual dan idle capacity, NRW, jumlah sambungan rumah)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 831.03.000506Jumlah Layanan Informasi Jasa KonstruksiLayanan Informasi Jasa Konstruksi adalah dokumen yang berisi data dan informasi yang dihasilkan dalam pengelolaan SIPJAKI sebagaimana indikator kinerja kunci sesuai peraturan perundang-undanganDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLayanan12.0 841.03.000507Jumlah Lembaga Jasa KonstruksiLembaga Jasa Konstruksi meliputi masyarakat Jasa Konstruksi seperti OPD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Instansi terkait, Asosiasi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Jasa Konstruksi, Badan Usaha Rantai Pasok Konstruksi, Pemilik/Pengelola BangunanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLembaga16.0 851.03.000509Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/KotaLembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM 1. Lembaga Pengelola SPAM dengan hasil penilaian kinerja yang meningkat dari hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 2. Lembaga pengelola yang menetapkan tarif FCR dan termuat dalam hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 3. Lembaga Pengelola SPAM dalam bentuk BUMD yang sudah memiliki SK pembentukan, SK tarif, SK organisasi. Kalau bentuk UPTD, yang sudah memiliki Perda Pembentukan Dinas, Perkada Pembentukan dan Struktur Organisasi UPTD, SK Pejabat, SK Kepala Dinas tentang Tupoksi dan Penunjukkan SDM, Perda Retribusi Jasa Pelayanan Air 4. Lembaga Pengelola SPAM yang pendanaannya tidak hanya bersumber dari APBD atau BUMD itu dapat berupa Subsidi Bunga, B to B atau lainnya 5. Lembaga Pengelola SPAM yang telah melakukan pembinaan kepada pelanggan/calon pelanggan berupa anjuran untuk melakukan penyambungan SR dan pembayaran tepat waktu. 6. Lembaga pengelola SPAM yang telah membuat dokumen RPAMDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLembaga1.0 861.03.000510Jumlah Lembaga Sistem Drainase LingkunganPenyelenggaraan Sistem Drainase yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLembagan/a 871.03.000513Jumlah Lisensi Arsitek yang diperpanjangJumlah Lisensi yang diperpanjang sebagai bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung dan perizinan lain.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLisensin/a 881.03.000514Jumlah Lisensi Arsitek yang diterbitkanJumlah Lisensi yang diterbitkan sebagai bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung dan perizinan lain.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLisensin/a 891.03.000515Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasanMasyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanOrangn/a 901.03.000517Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/KotaPaket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota adalah kegiatan konstruksi yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kab/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usahaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPaket394.0 911.03.000527Jumlah Pengelola SIPJAKIPengelola SIPJAKI adalah seseorang atau tim yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan menginput data dan informasi dalam SIPJAKI.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanOrangn/a 921.03.000530Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau AnalisPenyelenggara Pelatihan adalah seseorang atau tim yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelatihan.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanOrang9.0 931.03.000531Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa KonstruksiPerangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi paling sedikit meliputi jaringan listrik, penyediaan server, komputer dan penyediaan jaringan internet.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnit2.0 941.03.000533Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) TerpusatSub-sistem Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, terdiri atas: a. pipa retikulasi b. pipa induk lubang kontrol (manhole) c. bangunan penggelontor d. terminal pembersihan (clean out) e. pipa perlintasan (siphon) dan/atau f. stasiun pompaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPaket6.0 951.03.000535Jumlah prasarana dan sarana pendukung IPALD TerpusatPrasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPaketn/a 961.03.000538Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air MinumRencana Teknis Rinci SPAM suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 971.03.000542Jumlah Sambungan RumahJaringan Perpipaan Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Jaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal (HU dan KU)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanSambungan Rumah (SR)24992.0 981.03.000544Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur TinjaJumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnit6.0 991.03.000550Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)SDM Penyelenggara SPALD merupakan personil yanng melaksanakan pengelolaan SPALD, terdiri dari pemerintah daerah dan operator (UPTD, BLUD, dan BUMD)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanOrang47.0 1001.03.000552Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)SDM pelaksana penyelenggara SPAM adalah orang / personil penyelenggara SPAMDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanOrang185.0 1011.03.000555Jumlah Sistem Drainase PerkotaanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanSistem Drainase Perkotaan3.0 1021.03.000558Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air MinumDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnit1.0 1031.03.000559Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan PerpipaanJumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air MinumDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnitn/a 1041.03.000560Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan PerpipaanJumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air MinumDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnit97.0 1051.03.000561Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/KotaJumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air MinumDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnitn/a 1061.03.000563Jumlah SOP/Pedoman Tertib Pemanfaatan Produk Jasa KonstruksiDokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi yang dilakukan terhadap pengelola bangunan atau produk konstruksiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen1.0 1071.03.000564Jumlah SOP/Pedoman Tertib Penyelenggaraan Jasa KonstruksiDokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Jasa pada kegiatan konstruksiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen1.0 1081.03.000567Jumlah SPALDistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnit126.0 1091.03.000568Jumlah SPAMJumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air MinumDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnitn/a 1101.03.000570Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau AnalisTenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis yang mencakup jenjang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di wilayah kewenangannyaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanOrang781.0 1111.03.000571Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau AnalisTenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis yang dilatih mencakup jenjang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di wilayah kewenangannyaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanOrang781.0 1121.03.000578Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)Kapasitas IPALD adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanM³/Hari662.0 1131.03.000579Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) TerpusatKapasitas IPALD Terpusat adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanM³/Hari52000.0 1141.03.000594Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detikDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLiter/Detik542,33 liter/detik tanpa PDAB 717,33 liter/detik dengan PDAB 1151.03.000596Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan PerpipaanKapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detikDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLiter/Detik755.0 1161.03.000597Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/KotaKapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detikDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLiter/Detikn/a 1171.03.000603Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan DesaPanjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKM233.2 1181.03.000608Pendataan Bangunan GedungFitur Pendataan pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sedang dalam tahap pengembanganDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanBangunan Gedung2.0 1191.03.000609Regulasi yang memuat Retrbusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanRegulasi1.0 1201.03.000610Dokumen Pengumpulan Data SPM Air LimbahDokumen pengumpulan data SPM air limbah disusun oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota secara berkala untuk memperoleh data sesuai dengan standar teknis SPM air limbah yang setidaknya mencakup jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar air limbah dan jumlah akses air limbah yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersediaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 1211.03.000612Kapasitas IPLTKapasitas IPLT adalah kemampuan pengolahan lumpur tinja pada IPLT tiap harinya dalam satuan M³Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanM³/Harin/a 1221.03.000614Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen1.0 1231.03.000615Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Lembaga penyelenggaraan SPALD Regional dengan tanggung jawab meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik pada Provinsi Penyelenggaraan SPALD Regional/Kewenangan Provinsi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Gubernur dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai lembaga pengatur (regulator). Pemerintah daerah harus membentuk institusi pengelola infrastruktur (operator) sesuai kebutuhan sebagai penanggung jawab operasional, baik UPTD, UPTD-BLUD, dan BUMD dimana operator harus terpisah dari regulator SPALD.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLembaga1.0 1241.03.000616Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memenuhi standar kompetensi minimalPerangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanOrangn/a 1251.03.000617Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)Prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT yang berada di satu area dengan IPLT. Prasarana dan sarana pendukung terdiri dari: 1) platform (dumping station) yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (unloading) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul); 2) kantor yang diperuntukkan bagi tenaga 3) gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan 4) laboratorium untuk pemantauan kinerja 5) infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan 6) sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar 7) fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian 8) alat 9) peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); 10) pos 11) pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada di dalam lingkungan 12) pipa 13) tanaman dan/atau 14) sumber energi listrik.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPaketn/a 1261.03.000625Kapasitas instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) TerpusatKapasitas IPALD-T adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanm³/harin/a 1271.03.000626Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbahDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanOrang47.0 1281.03.000627Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimalPerangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanOrangn/a 1291.03.000628Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang meningkat kinerjanyaJumlah Lembaga/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang mendapatkan peningkatan kinerja melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLembaga1.0 1301.03.000629Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimalPerangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanOrangn/a 1311.03.000630Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menyusun regulasi air limbah domestikJumlah Lembaga/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang menyusun regulasi air limbah domestik melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLembaga1.0 1321.03.000631Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALDJumlah Lembaga/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALD melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLembaga1.0 1331.03.000632Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang melakukan pengawasan kualitas efluen air limbah domestikJumlah Lembaga/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang melakukan pengawasan kualitas efluen air limbah domestik melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLembagan/a 1341.03.000636Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnit SPALDn/a 1351.03.000639Jumlah Pembangunan EmbungJumlah embung yang dibangun. Embung dimaksud dapat berupa tampungan air buatan yang digali atau diurug (timbunan tanah atau batu)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnitn/a 1361.03.000643Jumlah Rehabilitasi embungMerupakan pekerjaan perbaikan kondisi embung dan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah rehabilitasi/perbaikan Jumlah embung yang direhabilitasi atau diperbaikiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnitn/a 1371.03.000650Panjang Rehabilitasi Tanggul SungaiMerupakan pekerjaan perbaikan kondisi tanggul sungai untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi atau diperbaikiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKm0.273 1381.03.000651Panjang Rehabilitasi Bangunan Perkuatan TebingPanjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi atau diperbaikiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKm0.273 1391.03.000652Jumlah Pembangunan Pintu AirBendung pengendali banjir merupakan infrastruktur pengendalian banjir yang dilengkapi dengan pintu yang dapat diatur untuk mengatur elevasi muka air. Bendung pengendali banjir juga dapat berupa bendung karet yang dapat diatur untuk kembang/kempis sesuai elevasi muka air yang diinginkan. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Jumlah pintu air yang dibangun, termasuk bendung gerak dengan pintuDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnitn/a 1401.03.000668Panjang Peningkatan Bangunan Perkuatan TebingPanjang bangunan perkuatan tebing sungai yang ditingkatkan/direhabilitasiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKm0.379 1411.03.000684Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata AirJumlah infrastruktur untuk melindungi mata air yang dibangunDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnitn/a 1421.03.000685Operasi dan Pemeliharaan BendunganJumlah bendungan yang dioperasikan dan dipeliharaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanBendungann/a 1431.03.000686Operasi dan Pemeliharaan EmbungJumlah embung yang dioperasikan dan dipeliharaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnitn/a 1441.03.000689Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air LainnyaBangunan penampung air lainnya dapat meliputi long storage dan dam paritDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnitn/a 1451.03.000690Pembangunan Jumlah Unit Air BakuBangunan dan konstruksi yang secara umum terdiri dari intake/pengambilan dan saluran/sarana pembawa ke unit pengolahan (jaringan transmisi). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnitn/a 1461.03.000707Jumlah Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air TanahJumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangunDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKmn/a 1471.03.000708Pembangunan Panjang Jaringan Irigasi Air TanahPanjang jaringan irigasi air tanah yang dibangunDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKmn/a 1481.03.000709Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi PermukaanPanjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKmn/a 1491.03.000715Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi PermukaanPanjang Jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi atau diperbaikiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKmn/a 1501.03.000719Rehabilitasi Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air TanahJumlah sumur jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi atau diperbaikiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKmn/a 1511.03.000720Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Air TanahPanjang jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi atau diperbaikiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKmn/a 1521.03.000721Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi PermukaanPanjang Jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipeliharaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKm12.69662 1531.03.000725Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air TanahJumlah sumur jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipeliharaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanTitikn/a 1541.03.000726Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Air TanahPanjang jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipeliharaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKmn/a 1551.03.000731Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase PerkotaanJumlah Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi drainase yang disusun. Termasuk dalam sub kegiatan ini adalah penyusunan FS, desain, LARAPDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen1.0 1561.03.000733Pembangunan Panjang Drainase PerkotaanPanjang Drainase Perkotaan yang dibangunDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKm354.677 1571.03.000734Peningkatan Panjang Drainase PerkotaanPanjang Drainase Perkotaan yang dtingkatkanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKm5.397 1581.03.000735Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sistem Drainase PerkotaanJumlah sistem drainase perkotaan yang dioperasikan dan dipeliharaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanSistem Drainase Perkotaan3.0 1591.03.000736Jumlah Kapasitas pembangunan Unit Air BakuJumlah kapasitas unit air baku yang bertambah akibat pembangunan baruDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimanm³/detikn/a 1601.03.000739Jumlah Paket PekerjaanPaket Pekerjaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan konstruksi yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kabupaten/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usahaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPaket394.0 1611.03.000740Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaanJumlah Sistem Drainase Perkotaan yang direhabilitasiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanSistem Drainase Perkotaan3.0 1621.03.000741Panjang Drainase PerkotaanPanjang Drainase Perkotaan yang ditingkatkanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKmn/a 1631.03.000746Jumlah Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air MinumRencana Teknis Rinci (RTR/DED) SPAM merupakan dokumen rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 1641.03.000747.Jumlah Dokumen Standar Operasi Prosedur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Dokumen Standar Operasi Prosedur (SOP) SPAM merupakan dokumen yang memuat prosedur pengeoperasian unit SPAM, meliputi prosedur operasi dan pemeliharaanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 1651.03.000748Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air MinumDokumen meliputi Data Umum SPAM (jumlah unit SPAM, ketenagakerjaan, jam operasional), Data Teknis SPAM (status keberfungsian spam, kapasitas terpasang, produksi, distribusi, terjual dan idle capacity, NRW, jumlah sambungan rumah)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 1661.03.910102Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan PariwisataJumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan PariwisataDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 1671.03.910104Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Strategis Lainnya&Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya meliputi a. laporan pengawasan konstruksi yang terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu, dan laporan akhir pekerjaan perencanaan b. berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, serah terima pertama (prouisional hand ouer) dan serah terima akhir ffinal hand ouer)dilampiri dengan berita acara pelaksanaan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan pekedaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik c. hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (commissioning test) disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen d. garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan (plumbing) e. surat penjaminan atas kegagalan Bangunan Gedung disusun bersama penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi f. surat pernyataan kelaikan fungsi.&Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 1681.03.910121Jumlah Warga Negara Penerima Layanan SPALDWarga Negara penerima layanan IPALD adalah individu yang menerima layanan SPALD-TDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJiwan/a 1691.03.910123Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALDMasyarakat yang telah mengikuti pembinaan dan pemberdayaan dalam pengembangan SPALD adalah individu yang telah mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan melalui kegiatan fasilitasi, penyuluhan, advokasi, pelatihan sosialisasi dan/atau kegiatan lainnya dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanOrang438.0 1701.03.910126Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung SPALD-TerpusatPrasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPaketn/a 1711.03.910127Jumlah Warga Negara Penerima Layanan IPALDWarga Negara penerima layanan IPALD adalah individu yang menerima IPALD.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanJiwa75976.0 1721.03.910128Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis MasyarakatPrasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompa& Jaringan perpipaan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan dan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Subsistem Pengolahan Terpusat Sambungan rumah adalah sambungan pelanggan yang mensuplai langsung ke rumah-rumah biasanya berupa sambungan pipa-pipa distribusi melalui water meter dan instalasi pipanya didalam rumahDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPaket126.0 1731.03.910129Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kotapanduan umum untuk melakukan penataan bangunan dan lingkungan di daerah. Dokumen RTBL mengacu pada Rencana Tata Ruang dan skenario pengembangan wilayah.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 1741.03.910160Jumlah Dokumen Outline PlanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 1751.03.910161Jumlah Kawasan Genangan...Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKawasan Genangann/a 1761.03.910162Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Teknis Sistem Drainase PerkotaanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanOrangn/a 1771.03.910163Jumlah Sistem Drainase Perkotaan...Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanSistem Drainase Perkotaann/a 1781.03.910164Panjang Saluran Drainase Perkotaan...Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanMetern/a 1791.03.910168Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase LingkunganSarana pendukung sistem drainase adalah Bangunan Pelengkap seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnitn/a 1801.03.910169Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Drainase LingkunganDokumen rencana teknis rinci Perencanaan teknik terinci drainase lingkungan merupakan rencana rinci pembangunan sistem drainaseDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 1811.03.910170Panjang Saluran Drainase LingkunganSaluran untuk mengalirkan limpasan air hujan yang dapat menimbulkan genanganDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanMetern/a 1821.03.910172Jumlah Rumah Layak HuniJumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan provinsi dan kabupaten/kotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanRumah123544.0 1831.03.910174Jumlah Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/KotaDokumen Perizinan Pengusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air, permasalahan dan penyelesaian Kasus dalam kegiatan Rekomtek Perizinan, Evaluasi Rekomtek, Implementasi pada Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 1841.03.910177SPBU Mikro 3 Kilo LiterJumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mikro 3 Kilo Liter (contoh: Pertashop)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnit2.0 1851.03.910178SPBU Mikro 3 Kilo Liter Berizin LengkapJumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mikro 3 Kilo Liter sesuai kewenangan daerah (contoh: Pertashop sudah berizin lengkap dokumen PBG dan SLF) PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) adalah Perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan. SLF (Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnit0.0 1861.03.910179SPBU Mikro 3 Kilo Liter Belum Berizin LengkapJumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mikro 3 Kilo Liter yang belum memiliki kelengkapan perizinan sesuai kewenangan daerah (contoh: Pertashop belum terdapat dokumen perizinan PBG dan atau SLF). PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) adalah Perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan. SLF (Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnit2.0 1871.03.910180Jumlah Unit Air BakuJumlah unit air baku yang dioperasi dan dipeliharaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnitn/a 1881.03.910181Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air BakuJumlah sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipeliharaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanTitikn/a 1891.03.910209Jumlah Bangunan Gedung HijauBangunan gedung hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnyaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanBangunan Gedungn/a 1901.03.910211Jumlah bangunan gedung negara yang ditanganiJumlah Bangunan Gedung Negara: jumlah massa bangunan yang dilakukan pembangunan dan/atau rehabilitasi melalui pendanaan APBD dalam satuan unitDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnitn/a 1911.03.910212Luas bangunan gedung negara yang ditanganiLuas Bangunan Gedung Negara: luas bangunan gedung negara yang dilakukan pembangunan dan/atau rehabilitasi melalui pendanaan APBD dalam satuan m2Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanM2n/a 1921.03.910213Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempatStandar Harga Satuan Tertinggi (SHST): biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah secara berkala (PP Nomor 16 Tahun 2021)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 1931.03.910214Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis ProvinsiRekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN: Surat rekomendasi pendanaan pembangunan bangunan gedung negara yang diterbitkan oleh Dinas Teknis Provinsi setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan Bangunan Gedung Negara (PP Nomor 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 1941.03.910216Dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/UPL)Dokumen Feasibility Study: Dokumen yang memuat studi analisis kelayakan suatu proyek untuk dilaksanakan Dokumen Lingkungan: Dokumen kajian terhadap dampak penting pada lingkungan hidup AMDAL: Dokumen yang memuat kajian terhadap dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yailg direncana.kan, untuk digunakan sebagai prasjiarar. pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. UKL/UPL: Dokumen yang rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. ANDALALIN: Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas. (PP Nomor 22 Tahun 2021)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 1951.03.910220Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang DipeliharaPemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanBangunan Gedungn/a 1961.03.910221Permohonan tenaga/tim Pengelola Teknis pada Dinas teknis ProvinsiPengelola Teknis: Tenaga teknis kementerian dan/atau OPD yang bertanggung jawab dalam pembinaan Bangunan Gedung Negara, yang ditugaskan untuk membantu K/L dan/atau OPD dalam Pembangunan Bangunan Gedung Negara. (PP Nomor 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanOrangn/a 1971.03.910223Jumlah Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Dokumen PBG terdiri dari Permohonan PBG, Permohonan PBG yang diproses, Permohonan PBG yang disetujui, dan Permohonan PBG yang ditolak. termasuk pada Bangunan Gedung Hijau (BGH)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 1981.03.910227Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis LainnyaJumlah Bangunan dan Lingkungan adalah massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan yang ditanganiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanBangunan dan Lingkungann/a 1991.03.910228Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis LainnyaLuas Kawasan adalah besaran (dalam m2) massa bangunan dan lingkungan di sekitrar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan nasional/rawan bencana/strategis lainnya yang ditanganiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKawasann/a 2001.03.910229Jumlah Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis LainnyaJumlah Kawasan adalah jumlah kesatuan massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan nasional/rawan bencana/strategis lainnya yang ditanganiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKawasann/a 2011.03.910230Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempatStandar Harga Satuan Tertinggi (SHST): biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah secara berkalaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 2021.03.910231Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis ProvinsRekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN: Surat rekomendasi pendanaan pembangunan bangunan gedung negara yang diterbitkan oleh Dinas Teknis Provinsi setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan Bangunan Gedung Negara.​Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 2031.03.910234dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/UPL)Dokumen Feasibility Study: Dokumen yang memuat studi analisis kelayakan suatu proyek untuk dilaksanakan Dokumen Lingkungan: Dokumen kajian terhadap dampak penting pada lingkungan hidup AMDAL: Dokumen yang memuat kajian terhadap dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yailg direncana.kan, untuk digunakan sebagai prasjiarar. pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. UKL/UPL: Dokumen yang rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. ANDALALIN: Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 2041.03.910245Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkunganJumlah Orang : individu baik perseorangan maupun dalam instansi/lembaga/kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan oleh pemerintah daerahDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanOrangn/a 2051.03.910246Jumlah instansi/ lembaga/kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkunganJumlah Instansi/Lembaga/Kelompok - Instansi : badan pemerintahan umum, seperti kantor atau jawatan - Lembaga : suatu perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan untuk masyarakat - Kelompok : sekelompok individu yang memiliki tujuan yang samDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanInstansin/a 2061.03.910247Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan tiap penyelenggaraLaporan Pembinaan dan Pengawasan: Dokumen yang disusun oleh pemerintah daerah memuat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan dalam periode satu tahunDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 2071.03.910248Jumlah Peraturan Bupati/Walikota tentang RTBLJumlah Peraturan Bupati/Walikota tentang RTBL adalah dokumen peraturan tentang RTBL yang diterbitkanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanPeraturann/a 2081.03.910254Sambungan Rumah/Sub-sistem pelayanan Air Limbah Domestiksambungan rumah/sub-sistem pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan, terdiri atas: a. Pipa b. Pipa non c. Bak perangkap lemak dan minyak dari d. Pipa e. Bak dan f. Lubang inspeksiDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanSambungan Rumah (SR)24992.0 2091.04.000037Dokumen Pemanfaatan Rumah KhususDokumen pembukuan pemanfaatan rumah susun umum yang memuat: 1. Inventarisasi 2. Pelaporan serah terima rumah susun khususDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen3.0 2101.04.000038Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun UmumDokumen pembukuan pemanfaatan rumah susun umum yang memuat: 1. Inventarisasi 2. Pelaporan serah terima rumah susun umumDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen4.0 2111.04.000045Kebijakan Bidang PKPKebijakan berupa produk hukum perundangan di daerah bidang PKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah sesuai atau kebijakan daerah bidang PKP berbentuk keputusan atau himbauan yang dikeluarkan/ ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah atau Kepala OPD sesuai atau rancangan naskah akademis atas produk hukum perundangan bidang PKP di daerah sesuai atau dokumen rancangan teknis bidang PKP sebagai penunjang produk hukum daerah Kabupaten/Kota atau kebijakan daerah provinsi Hasil atau produk kebijakan Bidang PKP antara lain adalah Dokumen RP3KP, Dokumen RP2KPKP, Dokumen RP2KPKPK, SK Kumuh, Kajian Kemudahan Perizinan dan Non Perizinan untuk Pembangunan Perumahan, Kajian Insentif Pajak untuk Pembangunan Perumahan, ketentuan lingkungan hunian berimbang, dan dokumen lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Aktivitas di dalamnya meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen4.0 2121.04.000046Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang TerbinaPembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melaksanakan pembinaan berupa: - penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria, - pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi, dan/atau - pemberian kemudahan dan/atau bantuan.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanKelompokn/a 2131.04.000074Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman KumuhLaporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan oleh Pokja PKP atau Forum PKP sesuai kewenangan. Diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi bagi Pemerintah Provinsi, serta diselenggarakan oleh Pokja PKP Kabupaten/Kota atau Forum PKP Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLaporan1.0 2141.04.000078Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari PengembangLaporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan hasil serah terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLaporan0.0 2151.04.000081Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan PermukimanLaporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.)Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLaporan64.0 2161.04.000101Laporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKPLaporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan. Aktivitas pelaksanaan meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLaporan1.0 2171.04.000105Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman KumuhLaporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh alam meningkatkan pemahaman atas rumah layak huni melalui penyuluhan, pendampingan, pemberdayaan, dll. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLaporan6.0 2181.04.000106Laporan Pembinaan P3SRSLaporan pembinaan P3SRS yang memuat laporan kegiatan: 1. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan 2. Kegiatan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi terhadap pengurus P3SRSDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLaporan1.0 2191.04.000110Laporan proses penyediaan PSU perumahanLaporan yang memuat risalah proses penyediaan PSU perumahan yang menjelaskan: 1. Data 2. Dokumentasi kondisi eksisting 3. Progres pelaksanaan penyediaan perumahan 4. DED dan RABDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLaporan1.0 2201.04.000113lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil surveiHasil survei yang menggambarkan profil kumuh daerah (nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh), serta dapat merumuskan strategi dan prioritas penanganan kawsan kumuh di daerah.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLokasi13.0 2211.04.000114Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkanHasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan: a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman dan b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksudberisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan. Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain. Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud, dibuat dalam suatu wilayah daerah kabupaten/kota, khusus DKI Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi. Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khusus untuk DKI Jakarta oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLokasi13.0 2221.04.000115Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi HunianJumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian, dengan penjelasan daftar lokasi perumahan tersebut.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLokasi136.0 2231.04.000193Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahanJumlah unit rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnit Rumah3533.0 2241.04.000212UPT Rumah Susun yang dikelolaJumlah UPT rumah susun yang dikelolaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUPT1.0 2251.04.000233Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman KumuhJumlah Dokumen Serah Terima Rumah Layak Huni dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh sesuai kewenanganDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen18.0 2261.04.000234Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Program Penanganan Permukiman KumuhJumlah dokumen serah terima rumah baru layak huni dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terdampak Program Penanganan Permukiman Kumuh sesuai kewenanganDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen2.0 2271.04.000236Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) HaJumlah dokumen terkait peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud dibuat dalam suatu wilayah daerah kabupaten/kota, khusus DKI Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumen1.0 2281.04.000271Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan KumuhJumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan daerahDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnit25.0 2291.04.000272Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang terbangun di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) HaJumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan Kualitas permukiman Kumuh kewenangan kabupaten/kotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnit25.0 2301.04.000273Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) HaJumlah unit rumah dengan rincian tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan baik yang sudah diverifikasi maupun belum.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnitn/a 2311.04.000274Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasiJumlah unit rumah dengan rincian tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan dan sudah diverifikasi.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnitn/a 2321.04.000279Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman KumuhJumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman KumuhDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanRumah Tangga25.0 2331.04.000282Jumlah Rumah yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang mendapatkan Operasional dan PemeliharaanJumlah rumah yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga kawasan permukiman agar tidak menjadi kumuh daerah atau tidak kembali kumuh.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnitn/a 2341.04.000307Laporan pelaksanaan proses pemugaran permukiman kumuhLaporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan proses pemugaran permukiman kumuh. Pemugaran sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan Perbaikan rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLaporan16.0 2351.04.000309Laporan pelaksanaan proses peremajaan kawasan kumuhLaporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh. Peremajaan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud meliputi: a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan b. penghunian sementara untuk masyarakat c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat d. pendataan masyarakat e. penyusunan rencana dan f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.&Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanLaporan2.0 2361.04.000314Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan peremajaan kawasan kumuhLuas kawasan kumuh yang dilaksanakan melalui peremajaan berdasarkan strategi yang sudah disusun melalui dokumen penanganan kumuh daerah.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanHa0.0 2371.04.000315Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang DipugarData rinci luas permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota yang ditangani melalui Pemugaran. Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman yang layak huni. Pola penanganan ini dilakukan pada lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanHa3.7 2381.04.000323Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) HaJumlah keseluruhan unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan Pemerintah Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnit1407.0 2391.04.000324Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang DiperbaikiJumlah unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang telah Diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten/KotaDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnit220.0 2401.04.000328Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian Rumah Susun yang dilaksanakan Operasional dan PemeliharaanDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)3.0 2411.04.000330Peta lokasi dan deliniasi kawasan permukiman kumuhDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 2421.04.000338Jumlah Data dan Profil Permukiman KumuhDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanDokumenn/a 2431.04.000889Jumlah dan kondisi rumah di kawasan permukiman kumuhDinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan PermukimanUnit Rumahn/a