11.06.000007Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratanAnak terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnyaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang0.0 21.06.000008Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluargaAnak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang4.0 31.06.000009Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi MinimalAnak telantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan EnergiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang20.0 41.06.000018Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandangAnak telantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadahDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang19.0 51.06.000020Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan DasarAnak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang19.0 61.06.000021Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas AnakAnak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas AnakDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang6.0 71.06.000022Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduanAnak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnyaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang0.0 81.06.000023Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukanAnak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang0.0 91.06.000024Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuranAnak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang1.0 101.06.000025Anak Terlantar yang Terpantau dan TerpeliharaPemantauan anak terlantar untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 111.06.000028Anak-Anak Terlantar yang dijangkauAnak telantar yang mendapatkan layanan kedaruratan berupa penjangkauanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang0.0 121.06.000029Anak-anak terlantar yang mendapat rujukanAnak telantar yang mendapatkan layanan kedaruratan berupa rujukan ke layanan sesuai kebutuhan Anak TerlantarDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang0.0 131.06.000031Fakir Miskin&Fakir miskin yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganyaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 141.06.000034Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan DasarGelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang17.0 151.06.000039Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduanGelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnyaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang76.0 161.06.000040Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukanGelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang13.0 171.06.000041Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratanGelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnyaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang9.0 181.06.000042Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuranGelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang11.0 191.06.000043Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluargaGelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang52.0 201.06.000044Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi MinimalGelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang5.0 211.06.000047Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandangGelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadahDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang5.0 221.06.000052Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga BencanaKegiatan koordinasi dan sosialisasi (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB) yaitu wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencanaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKampung3.0 231.06.000055Keluarga Penerima Manfaat (KPM)Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKeluargan/a 241.06.000067Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga BencanaKegiatan koordinasi dan sosialisasi (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yaitu relawan berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiLaporan6.0 251.06.000068Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsiKorban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi meliputi pembuatan barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnyaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang0.0 261.06.000069Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana&Korban bencana yang mendapat kebutuhan sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencanaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang22.0 271.06.000070Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan PsikososialKorban bencana yang mendapat layanan dukungan psikososial melalui bimbingan dan konsultasi, konseling, pendampingan, dan/atau rujukanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang28.0 281.06.000071Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentanKorban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan meliputi ibu hamil, penyandang disabilitas, anak dan lanjut usiaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang16.0 291.06.000072Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap daruratKorban bencana yang mendapatkan permakanan berupa bahan permakanan/makanan siap saji dalam masa tanggap daruratDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang109.0 301.06.000074Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluargaLanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang3.0 311.06.000075Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi MinimalLanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga sebesar 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang69.0 321.06.000081Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandangLanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadahDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang69.0 331.06.000083Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan DasarLanjut usia terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang69.0 341.06.000084Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas AnakLanjut usia terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas AnakDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang1.0 351.06.000085Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduanLanjut usia telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnyaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang0.0 361.06.000086Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukanLanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang0.0 371.06.000087Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratanLanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnyaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang0.0 381.06.000088Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuranLanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga yang bersangkutan untuk tujuan reunifikasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang3.0 391.06.000089Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peragaLanjut usia terlantar di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnyaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang1.0 401.06.000090Lembaga Kesejahteraan SosialLembaga Kesejahteraan Sosial yaitu organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukumDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiLembaga64.0 411.06.000091Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluargaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiLembaga3.0 421.06.000093Makam Pahlawan NasionalMakam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan yang dikelola oleh Kabupaten/KotaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiMakam10.0 431.06.000094orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomiPemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang57.0 441.06.000097Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosialPekerja profesional/tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang3.0 451.06.000098pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosialPekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang3.0 461.06.000099Pekerja Sosial MasyarakatPekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersedia yaitu warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang1011.0 471.06.000101Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosialPekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hariDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang3.0 481.06.000102pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosialPekerja Sosial Profesional yaitu seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang3.0 491.06.000110Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluargaPenyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang2.0 501.06.000111Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi MinimalPenyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang120.0 511.06.000112Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandangPenyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadahDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang5.0 521.06.000113Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan DasarFasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang15.0 531.06.000116Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduanFasilitasi penyandang Disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnyaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang167.0 541.06.000117Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukanFasiitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan kepada provinsi atau sesuai kebutuhanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang10.0 551.06.000118Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratanPenyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnyaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang21.0 561.06.000119Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuranPenyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang6.0 571.06.000122Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peragaPenyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnyaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang75.0 581.06.000128Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas AnakPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas AnakDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 591.06.000129Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan DasarPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 601.06.000132Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan PengaduanPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnyaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 611.06.000133Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan KedaruratanPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnyaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 621.06.000134Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan penelusuran KeluargaPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 631.06.000135Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluargaPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 641.06.000136Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar PantiPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatanberupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medisDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 651.06.000137Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi MinimalPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 661.06.000138Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pLayanan RujukanPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 671.06.000139Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima kebutuhan sandangPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadahDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 681.06.000162Tenaga Kesejahteraan Sosial KecamatanTenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang14.0 691.06.000170Taruna Siaga BencanaJumlah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencanaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang69.0 701.06.000175Kebijakan Program dan Skema Perlindungan SosialPenyusunan kebijakan program dan skema perlindungan sosial yang meliputi semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, dimana pada konteks ini khususnya OAP, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial ditujukan kepada seseorangm keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, pada konteks ini khususnya OAP, yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDokumenn/a 711.06.000178Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) KeluargaPotensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga yaitu keluarga yang yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKeluargan/a 721.06.000179Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial KecamatanTenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang14.0 731.06.000180Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosialTunjangan Berkelanjutan adalah jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan dan/atau tunjangan pendidikan. Pemberian Tunjangan Berkelanjutan sebagai bentuk penghargaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan kepada Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional. Penerima Tunjangan berkelanjutan terdiri atas: 1) Pejuang, yaitu berupa tunjangan veteran dan dana 2) Perintis Kemerdekaan, yaitu diberikan kepada Perintis Kemerdekaan atau Janda/Duda Perintis dan 3) Keluarga Pahlawan Nasioinal, yaitu diberikan kepada Janda/Duda dari Pahlawan Nasional.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 741.06.000181Lokasi yang dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KATPemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberdayaan KAT di wilayahnya. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan KAT sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undanganDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiLokasin/a 751.06.000182Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan EkonomiPSKS Daerah meliputi Karang Taruna, Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dapat memperoleh program pemberdayaan ekonomiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 761.06.000183Aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjutiLayanan yang digunakan ditingkat Kabupaten/Kota adalah untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin & rentan miskin, lalu menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupten/Kota dan Desa/Kelurahan) dan non-pemerintah Pembinaan koordinasi termasuk Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota yang yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program graduasi.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiLaporann/a 771.06.000184Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Bimbingan TeknisMelakukan fasilitasi pembinaan teknis berisi pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dasar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menjadi Urusan Pemerintah Bidang Sosial di pusat dan di daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial daerah provinsi dengan bekerjasama Balai Daerah untuk penjaminan mutu.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 781.06.000185Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar PantiPenyediaan perbekalan kesehatan kepada penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medisDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 791.06.000186Anak Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar PantiPenyediaan perbekalan kesehatan kepada anak terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medisDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 801.06.000187Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar PantiPenyediaan perbekalan kesehatan kepada lanjut usia terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medisDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 811.06.000188Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar PantiPenyediaan perbekalan kesehatan kepada gelandangan dan pengemis di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medisDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 821.06.000189Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian EkonomiFasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan di bidang sosial, ekonomi, penyediaan akses dan kesempatan kerja, pendidikan dan literasi, serta pelayanan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan, gelandangan dan pengemis dalam menjaga kemandirian diri.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang40.0 831.06.000190Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian EkonomiFasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis di bidang sosial, ekonomi, penyediaan akses dan kesempatan kerja, pendidikan dan literasi, serta pelayanan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan, gelandangan dan pengemis dalam menjaga kemandirian diri.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 841.06.000191Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi SosialReintegrasi adalah penyiapan penerima layanan untuk dapat kembali kepada keluarga, termasuk penyiapan ekosistem di masyarakat (keluarga dan lingkungan).Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang80.0 851.06.000192Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi SosialAsistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 861.06.000193Anak Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi SosialAsistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 871.06.000194Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi SosialAsistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 881.06.000195Gelandang dan Pengemis di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi SosialAsistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 891.06.000196Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian EkonomiFasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di bidang sosial, ekonomi, penyediaan akses dan kesempatan kerja, pendidikan dan literasi, serta pelayanan yang diperlukan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya dalam menjaga kemandirian diri. Salah satu bentuk pemberdayaan dan pelatihan yang dimaksud termasuk mendorong pelatihan literasi keuangan rumah tangga dan pengelolaan keuangan usaha/mata pencaharian, sehingga PPKS Lainnya peserta program Graduasi memiliki pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan rumah tanggaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 901.06.000197Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi SosialAsistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 911.06.000198Peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) LainnyaKampanye sosial untuk isu Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya. Meliputi advokasi, pencegahan, dan penanganan termasuk memfasilitasi pelaksanaan peringatan hari nasional (Hari Anak, Hari Lanjut Usia Nasional, Disabilitas Internasional, dan lainnya). Perayaan tanggal 29 Mei sebagai Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) dan tanggal 3 Desember sebagai hari Disabilitas Internasional, melalui kegiatan: 1. Pelayanan kesehatan dasar 2. Pemberian sembako, alat bantu dan sandang 3. Gerakan kampanye peduli lanjut usia dan disabilitas 4. Senam sehat 5. Pameran kerajinan 6. Kunjungan ke rumah lansia dan disabilitas 7. Lomba kreativitas 8. Apel hari Lansia dan DisabilitasDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 921.06.000199Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada ProvinsiFasilitasi proses pengangkatan anak meliputi Pelaporan yaitu proses penyampaian laporan dalam pelaksanaan pengangkatan anak dari pekerja sosial profesional dan orang tua angkat kepada kepala dinas sosial setempat, Kementerian Sosial, dan/atau Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan Indonesia di negara setempat. Pelaporan pelaksanaan Pengangkatan Anak dibuat dalam bentuk laporan kelayakan COTA (Calon Orang Tua Angkat), laporan perkembangan anak, dan laporan kepindahan.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 931.06.000200Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas DaerahFasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin dimaksudkan pemberian bantuan modal usaha bagi keluarga miskin dan rentan agar meningkat pendapatannya serta pemberian pendampingan usaha sehingga usaha yang dikelola mengalami kemajuan, dikelola dengan baik sehingga pendapatannya meningkatDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 941.06.000201Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial KetenagakerjaanPekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang1898.0 951.06.000202Laporan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)Pemantauan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal (KL)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDokumenn/a 961.06.000203Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosialPemetaan rawan konflik sosial meliputi pengumpulan data lokasi, potensi/ancaman konflik sosial, analisis kajian, hingga penyusunan peta dan dokumen kajian rawan konflik sosial.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDaerahn/a 971.06.000204Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawanPenyelenggaran penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana (fase pra, saat, dan pasca bencana), baik bencana alam, non-alam, dan sosial, pada masyarakat di lokasi rawan OPD UrusanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 981.06.000205Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencanaMitigasi Kebencanaan pada Satuan Pendidikan melalui Program TAGANA Masuk Sekolah (TMS). Kegiatan Tagana Masuk Sekolah diberikan 7 pilihan sub kegiatan yang dapat dilaksanakan di lingkungan pendidikan secara berkesinambungan, yaitu : 1. Pengenalan Jenis Bencana dan Model Menghadapi Bencana 2. Strategi kesiapsiagaan dan mitigasi menghadapi bencana 3. Pengorganisasian Penanggulangan Bencana di Satuan Pendidikan 4. Menentukan tanda bahaya yang disepakati dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan di satuan Pendidikan 5. Menentukan dan memasang tanda petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul 6. Penyampaian informasi/laporan dan permohonan pertolongan 7. Penyelenggaraan kegiatan simulasi kebencanaan secara rutinDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 991.06.000206Tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitasPelatihan tenaga sukarelawan tenaga Pordam dilaksanakan untuk membantu masyarakat bila terjadi bencana sosial dan non alamDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang6.0 1001.06.000207Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat KapasitasnyaPeningkatan kompetensi melalui Management of Training, Training Officer Course, Training of Trainers, Training of Facilitator dan upaya lain yang relevan kepada TAGANA. TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan penanggulangan bencana secara berkala oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah DaerahDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang59.0 1011.06.000208Tagana yang Mendapatkan Peningkatan KompetensiTAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan penanggulangan bencana secara berkala oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah DaerahDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang60.0 1021.06.000209Kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasiFasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial merupakan salah satu upaya dalam mempersiapkan masyarakat di wilayah rawan bencana dalam mengantisipasi terhadap kejadian bencana. Kegiatan ini meliputi kegiatan: 1) sosialisasi, 2) pembinaan/pelatihan, 3) simulasi, dan 4) pengadaan logistik kebencanaan untuk lumbung sosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDesa/Kelurahan3.0 1031.06.000210Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang TunaiBantuan langsung berupa uang tunai yang meliputi: santunan ahli waris, santunan bagi korban luka, bahan bangunan rumah, isi hunian tetap, dan/atau penguatan ekonomi bagi korban bencana. Penguatan ekonomi yang dimaksud agar korban bencana mampu bertahan hidup hingga pulih kembali secara sosial.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 1041.06.000211Orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan NasionalFasilitasi perseorangan atau kelompok untuk berziarah atau studi ke TMPN Kabupaten/Kota. Studi berupa penyediaan data dan informasi dari yang dimakamkan (perpustakaan, karya ilmiah, buku), ruang diorama, balai pelestarian, ruang temu ilmiah, dst.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 1051.06.000212orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan NasionalOPD Sosial menerima surat pemberitahuan dari Komando Distrik Militer untuk pemakaman. Kemudian OPD Sosial menyiapkan sarana dan prasarana pemakaman, tenaga pemakaman, dan melaksanakan penguburan.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 1061.06.000219Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial1) Nilai kepahlawanan, keperintisan dan kepeloporan adalah suatu proses kegiatan untuk menghayati, mengamalkan, mengembangkan dan melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kepeloporan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di kalangan generasi muda demi kesinambungan perjuangan bangsa. 2) Kesetiakawanan Sosial adalah nilai dasar yang terwujud dalam bentuk pikiran, sikap, dan tindakan saling peduli dan berbagai yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia. Penguatan Kesetiakawanan Sosial adalah upaya memperkuat penanaman dan pelestarian kesetiakawanan sosial secara terarah, terpadu, terencana, dan berkelanjutan. Tujuan dari penguatan Kesetiakawanan Sosial adalah untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan melestarikan rasa saling peduli dan berbagi yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 1071.06.000233Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)Pemantauan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal (KL)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 1082.07.000001Angkatan Kerja (AK)jumlah dan kualitas Penduduk Usia Kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguranDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang223828.0 1092.07.000002Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasiPengusaha: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiAsosiasi1.0 1102.07.000005Jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (CPMI/PMI)Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik IndonesiaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang45.0 1112.07.000018Instruktur pemerintahJabatan Fungsional Instruktur adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan pelatihan.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 1122.07.000019Instruktur swastaInstruktur swasta adalah instruktur yang terdaftar dan bekerja di instansi/lembaga milik pemerintahDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 1132.07.000024Kapasitas terpasang pemerintahKapasitas latih adalah jumlah orang maksimum yang dapat dilatih dalam satu tahun untuk program pelatihan tertentu oleh lembaga pelatihan kerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang0.0 1142.07.000029kecelakaan kerjaKecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKasus0.0 1152.07.000032Lembaga BipartitLKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruhDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiLembagan/a 1162.07.000035Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasiLembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi adalah LPK Pemerintah yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiUnit26.0 1172.07.000036Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasiLembaga pelatihan swasta yang terakreditasi adalah LPK yang dikelola pihak swasta yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiUnit24.0 1182.07.000038LKS TripartitLKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiLembagan/a 1192.07.000042LPKS yang dibinaLembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan KerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiLembaga30.0 1202.07.000046Lulusan pelatihan pemerintahPeserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK pemerintahDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang13804.0 1212.07.000047Lulusan pelatihan swastaPeserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK swastaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang10623.0 1222.07.000048MediatorPNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrialDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang4.0 1232.07.000049Nama Program PelatihanJumlah Program PBK. Program PBK yang merupakan suatu rumusan tertulis yang memuat secara komprehensif rancangan pencapaian kompetensi sebagai pedoman pelaksanaan pelatihan yang penyelenggaraanya berdasarkan kurikulum berbasis kompetensiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiProgram18.0 1242.07.000053Pencaker yang mengikuti Bimbingan JabatanPencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. Penyuluhan Jabatan adalah kegiatan pemberian informasi mengenai jabatan dan pekerjaan kepada Pencari Kerja dan masyarakat. Bimbingan Jabatan adalah pelayanan kepada Pencari Kerja untuk mengetahui dan memahami gambaran mengenai potensi diri dan dunia kerja, serta memilih bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimilikiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang300.0 1252.07.000056Pencari KerjaPencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi KerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang2900.0 1262.07.000057Pencari kerja ditempatkanTenaga Kerja yang Ditempatkan adalah bagian dari pencari kerja terdaftar yang di tempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam layanan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai bagian dari sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang1362.0 1272.07.000058Pencari kerja terdaftarPencari Kerja Terdaftar adalah bagian dari pencari kerja yang terdaftar dan / atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perseorangan, pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau pemberi kerja.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang1225.0 1282.07.000059Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa KerjaPencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang0.0 1292.07.000066Penduduk Usia Kerja (PUK)jumlah penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun atau lebih yang disebut juga tenaga kerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 1302.07.000072Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian BersamaJumlah kasus Perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Perjanjian Bersama adalah hasil kesepakatan bersama penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditandatangani oleh para pihakDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKasus16.0 1312.07.000074Peraturan Perusahaan (WLKP Online)Jumlah Peraturan Perusahaan pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDokumen605.0 1322.07.000077Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online)Jumlah Perjanjian Kerja Bersama pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online Jumlah Perjanjian Kerja Bersama pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDokumen204.0 1332.07.000078Perkara Perselisihan yang terselesaikanPerselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serat perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKasus35.0 1342.07.000080Persediaan Tenaga Kerjajumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknyaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang2306.0 1352.07.000082Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKSLembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeriDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPerusahaann/a 1362.07.000084Perusahaan KecilUsaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 20/2008Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPerusahaan1761.0 1372.07.000086Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besarUsaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 20/2008 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 20/2008 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang 20/2008 4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPerusahaan0.0 1382.07.000087Perusahaan peserta jamsostek aktifJumlah Perusahaan yang mendaftarkan Pekerjanya Program Jaminan Sosial KetenagakerjaanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPerusahaan0.0 1392.07.000088Perusahaan yang melapor ketenagakerjaanPerusahaan yang melaporkan ketenagakerjaan dalam sistem WLKP OnlineDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPerusahaan5359.0 1402.07.000095Petugas Antar KerjaPetugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan Antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan AntarkerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 1412.07.000096PMI PurnaPekerja Migran Indonesia Purna adalah setiap warga negara Indonesia yang telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik IndonesiaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang10.0 1422.07.000097PMI yang di tempatkanPekerja Migran Indonesia yang ditempatkan adalah setiap warga negara Indonesia yang sedang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik IndonesiaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang31.0 1432.07.000100Produktivitas Tenaga KerjaProduktivitas tenaga kerja adalah rasio antara nilai PDRB dengan jumlah PYB yang digunakan baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi PYB dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dari proses kegiatan ekonomi pada suatu lapangan usaha secara nasional dan regionalDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiJuta Rupiah/Tenaga Kerja5.0 1442.07.000102Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/KotaSarana dan fasilitas utama terselenggaranya Pelatihan Kerja secara langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan Program Pelatihan KerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiUnitn/a 1452.07.000109Tenaga Kerja DisabilitasTenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang19.0 1462.07.000110Tenaga kerja peserta jamsostek aktifJumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial KetenagakerjaanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang89373.0 1472.07.000114Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerjaTenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang880.0 1482.07.000123Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaValidasi oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya terhadap pembayaran DKPTKA yang dilakukan oleh Pemberi KerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDokumen8.0 1492.07.000125Dokumen Kerjasama Pelatihan VokasiKerja Sama dengan Sektor Swasta untuk optimalisasi Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang diwujudkan dengan kesepakatan antar lembaga terkaitDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDokumenn/a 1502.07.000127Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portalPengawasan terhadap Lembaga berbadan hukum PT (LPTKS dan Job Portal) dan Lembaga berbadan usaha (LPPRT) yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeriDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiLembagan/a 1512.07.000129Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKSPerusahaan yang terdaftar sebagai Lembaga berbadan hukum PT yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeriDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPerusahaan1.0 1523.32.Jumlah KK transmigrasi yang dibinaProvinsi: Dalam tahap pemantapan, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigrasi mampu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan, yang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap penyesuaian. Kab: Dalam tahap kemandian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigrasi mampu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan, yang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapan.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKepala Keluarga4.0 1533.32.000001Calon lokasi yang sudah dilakukan penjajakanProvinsi: Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dilakukan penjajakan dan diverifikasi. Kab: Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang telah dilakukan penjajakan.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiLokasi1.0 1543.32.000002Calon Transmigran Terdaftar dan TerseleksiProvinsi: Jumlah Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan Kab: Jumlah calon transmigran yang terdaftar, terseleksi administrasi dan taknisnya.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKepala Keluarga4.0 1553.32.000003Calon Transmigran atau Transmigran yang mampu implementasi hasil pelatihanJumlah Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut Pelatihan dan yang mampu mengimplementasikan hasil pelatihanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang4.0 1563.32.000004Calon Transmigrasi atau Transmigrasi yang mampu implementasi hasil penyuluhanJumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKepala Keluarga4.0 1573.32.000005Calon Transmigrasi yang mendapat penyuluhanJumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKepala Keluarga330.0 1583.32.000006Calon transmigran atau transmigran yang mendapat pelatihanJumlah Calon Transmigran atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan dan mampu mengimplementasikan hasil pelatihan (satuannya kepala keluarga)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang10.0 1593.32.000007Data kabupaten yang berpotensi menjadi calon kawasan transmigrasiDokumen usulan Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDokumenn/a 1603.32.000008Data KK asal dan tujuanJumlah Transmigran dari kabupaten/kota diluar kabupaten/kota dimana kawasan transmigrasi berada yang difasilitasi pemindahannya ke kawasan transmigrasi.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKepala Keluarga0.0 1613.32.000009Data bangunan yang dimilikiJumlah bangunan satuan permukiman dan sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah pusat pendanaan APBN dan diserahkan kepada para transmigran di kawasan transmigrasi.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiUnit4.0 1623.32.000010Data KK yg beradaptasiJumlah kepala keluarga yang mampu menyesuaikan diri dan jumlah kepala keluarga yang tidak mampu menyesuaikan diri. Penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi adalah terlaksananya penyesuaian transmigrasn di lingkungan yang baru pada satuan permukiman transmigrasi dengan alat ukur jumlah KK transmigran yang mampu menyesuaikan diri di satuan permukiman transmigrasi dengan satuan kepala keluarga berdasarkan NSPK Tata cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan dilaksanakan oleh Bidang transmigrasi.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKepala Keluarga6.0 1633.32.000011Data Kepala Keluarga transmigrasi yg dibinaProvinsi: Dalam tahap pemantapan, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap penyesuaian. Kab: Dalam tahap kemandirian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap pemantapan.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKepala Keluarga6.0 1643.32.000012Data KK yg ikut pelatihanJumlah Calon transmigan atau transmigran yang mendapatkan pelatihan.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrangn/a 1653.32.000013Data KK yg ikut penyuluhanJumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat, dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKepala Keluargan/a 1663.32.000015Dokumen hasil evaluasi kelayakan hunianPenyiapan Llngkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonoml bagi Penduduk Setempat dan Transmigran adalah Llngkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonoml bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang telah disiapkan dengan alat ukur evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigran (kriteria layak huni, layak usaha, dan layak berkembang) dengan satuan dokumen yang dilaksanakan berdasarkan NSPK ... di bidang organisasi ... Dokumen hasil evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak Huni, layak usaha dan layak berkembang)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDokumen1.0 1673.32.000016Dokumen hasil evaluasiPenyiapan Llngkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonoml bagi Penduduk Setempat dan Transmigran adalah Llngkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonoml bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang telah disiapkan dengan alat ukur evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigran (kriteria layak huni, layak usaha, dan layak berkembang) dengan satuan dokumen yang dilaksanakan berdasarkan NSPK ... di bidang organisasi ... Dokumen hasil evaluasi kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak Huni, layak usaha dan layak berkembang)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDokumenn/a 1683.32.000017Dokumen Hasil IdentifikasiJumlah Dokumen Hasil Identifikasi kabupaten yang berpotensi jadi calon Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDokumenn/a 1693.32.000018Dokumen usulan pencadangan tanahPenatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi adalah terlaksananya penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan alat ukur dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasann transigrasi dengan satuan dokumen berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ... Dokumen usulan pencadangan tanah dan lokasi yang diusulkan oleh kabupaten yang berpotensi menjadi pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDokumenn/a 1703.32.000019Jenis Materi pelatihanJumlah Jenis materi pelatihan bagi Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut Pelatihan.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiMateri17.0 1713.32.000020Jenis materi penyuluhanJumlah Jenis materi penyuluhan bagi Calon Transmigran atau Transmigran yang ikut penyuluhan.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiMateri2.0 1723.32.000021Jenis Sarpras yang belum memenuhi kriteriaPenyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran adalah lingkungan huniak fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi yang telah disiapkan dengan alat ukur pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang) dengan satuan dokumen yang dilaksanakan berdasarkan NSPK ... di bidang organisasi ... Jumlah bangunan satuan permukiman dan sarana prasarana yang belum dibangun oleh pemerintah pusat pendanaan APBN dan diserahkan kepada para transmigran di kawasan transmigrasi.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiUnitn/a 1733.32.000022Jenis Sarpras yang telah memenuhi kriteriaPenyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran adalah lingkungan huniak fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi yang telah disiapkan dengan alat ukur pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang) dengan satuan dokumen yang dilaksanakan berdasarkan NSPK ... di bidang organisasi ... Jumlah bangunan satuan permukiman dan sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah pusat pendanaan APBN dan diserahkan kepada para transmigran di kawasan transmigrasi.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiUnitn/a 1743.32.000023Data kabupaten yg berpotensi jd calon kawasan transmigrasi, luasannya brp, jumlah KKJumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah LainDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDokumenn/a 1753.32.000024Data Kabupaten yg berpotensi menjadi pencadangan tanah utk kawasan transmigrasiPenatausahaan Pencadangan Tanah untuk kawasan transmigrasi adalah terlaksananya Penatausahaan pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi dengan alat ukur dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan satuan dokumen berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ...Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDokumenn/a 1763.32.000025Kasus yang dapat diselesaikan dalam penetapan kws transJumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi, dengan satuan kawasan transmigrasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKasusn/a 1773.32.000026Kasus yang tidak dapat diselesaikanJumlah kasus yang tidak dapat diselesaikan untuk mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi, dengan satuan kawasan transmigrasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKasus6.0 1783.32.000027Data jumlah Kerja sama antar provinsi dan provinsi-kabupaten/kota, kabupaten/kota-kabupaten/kotaNaskah kerja sama antar pemerlntah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerja Sama antar Pemerintah Daerah kabupaten/kotaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiLaporan / Dokumen2.0 1793.32.000028Ketersedian sarpras di lokasi penempatanKetersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur di lokasi kawasan transmigrasi tujuan atau di lokasi penempatanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiUnit6.0 1803.32.000029Data Kepala Keluarga transmigran yang dibinaDalam tahap pemantapan dan/atau kemandirian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan, yang berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap penyesuaian.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKepala Keluargan/a 1813.32.000030Kepala Keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi (animo)Jumlah penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi serta jumlah OPD yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKepala Keluarga14.0 1823.32.000031Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkanPemindahan dan penenpatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota adalah terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota denga alat ukur jumlah transmigran yang ditempatkan dengan satuan orang berdasarkan NSPK ... yang dilaksanakan oleh bidang ...Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang4.0 1833.32.000032Kepala Keluarga yang ikut PelatihanJumlah calon transmigrasi yang mendapatkan pelatihan (ketrampilan spesifik)Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKepala Keluarga5.0 1843.32.000033Jumlah Kepala Keluarga yang ikut penyuluhanJumlah penduduk asal yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi serta jumlah OPD yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKepala Keluarga330.0 1853.32.000034Jumlah calon transmigrasi yang mampu mengimplemantasikan hasil pelatihan.Jumlah calon transmigrasi/transmigran yang mendapatkan pelatihanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang10.0 1863.32.000035Jumlah Kepala Keluarga yang mampu menyesuaikan diriJumlah kawasan transmigrasi tempat transmigran menyesuaikan diriDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKepala Keluargan/a 1873.32.000036Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki tanah di kawasan transmigrasiJumlah penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi yang difasilitasi penataannyaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKepala Keluargan/a 1883.32.000037Jumlah Kepala Keluarga yang telah menerima SHMDalam tahap kemandirian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan, uang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKepala Keluargan/a 1893.32.000038Kepala Keluarga yang tidak mampu menyesuaikan diriJumlah kawasan transmigrasi tempat transmigran menyesuaikan diriDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKepala Keluargan/a 1903.32.000039Laporan hasil koordinasi kerja samaNaskah kerjasama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kotaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiLaporan1.0 1913.32.000040Laporan hasil sinkronisasi kerja samaNaskah kerjasama antar pemerintah daerah yang berupa Naskah Kesepakatan Bersama dan Naskah Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kotaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiLaporan1.0 1923.32.000041Lokasi yang diusulkanPenatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi adalah terlaksananya penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan alat ukur dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi dengan satuan dokumen berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ...Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKawasann/a 1933.32.000042Lokasi kawasan yang memiliki potensiJumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah LainDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKawasan3.0 1943.32.000043Lokasi penempatanPemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota adalah terlaksananya pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan alat ukur jumlah transmigran yang ditempatkan dengan satuan orang berdasarkan NSPK ... yang dilaksanakan oleh bidang ...Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiLokasin/a 1953.32.000044lokasi yang di usulkanPenyediaan dokumen perwujudan kawasann transmigrasi aalah tersedianya dokumen perwujudan kawasan yang dijadikan dasar untuk pembangunan permukiman transmigrasi berdasarkan NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani ketransmigrasian.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiLokasin/a 1963.32.000045Lokasi yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasiJumlah lokasi transmigrasi yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiLokasi3.0 1973.32.000046Luas tanahPenyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi adalah tersedianya tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiHektarn/a 1983.32.000047Luas tanah pembangunan kawasan transmigrasiPenyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi adalah tersedianya tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi dengan alat ukur luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ...Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiHektarn/a 1993.32.000048Luasan tanah utk pembangunan kawasanPenyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi adalah tersedianya tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi dengan alat ukur luas tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi berdasarkan NSPK ... dan dilaksanakan oleh bidang ...Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiHektarn/a 2003.32.000052Transmigran yang diberangkatkanJumlah transmigran yang mendapatkan layanan pengangkutan dari provinsi asal sampai ke embarkasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKepala Keluarga4.0 2013.32.000053Transmigran yang ditampungJumlah transmigran yang mendapatkan layanan penampungan di provinsi daerah asalDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKepala Keluarga4.0 2023.32.000054Transmigran yang memperoleh layanan kesehatanJumlah transmigran yang mendapatkan layanan kesehatan di penampungan provinsi daerah asalDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKepala Keluarga4.0 2033.32.000055Transmigran yang mendapatkan pendampinganJumlah transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan provinsi sampai ke lokasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKepala Keluarga4.0 2043.32.000056transmigran yang mengikuti penyuluhan sebelum keberangkatanJumlah penduduk yang mendapatkan penyuluhan ketransmigrasian agar tertarik, berminat dan bersedia untuk mengikuti program transmigrasi yang mendapatkan penyuluhan agar mengetahui prosedur dan tata cara penyelenggaraan transmigrasi.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiOrang4.0 2053.32.000057Transmigran yang telah diberikan bantuan non-standarJumlah bantuan non-standar yang diberikan kepada transmigranDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPaket4.0 2063.32.000058transmigran yang telah diberikan bantuan permodalanJumlah bantuan permodalan yang diberikan kepada transmigrasiDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPaket4.0 2073.32.000059Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatanJumlah transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatanDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKepala Keluarga4.0 2084.01.000005Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas KinerjaDinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiDokumen1.0