{"help": "https://dataset.jogjakota.go.id/el/api/3/action/help_show?name=datastore_search", "success": true, "result": {"include_total": true, "limit": 100, "records_format": "objects", "resource_id": "60869ba1-899e-40a6-9a23-c4174b6b2c1d", "total_estimation_threshold": null, "records": [{"_id":1,"No":1,"Kode DSSD":"1.03.000031","Uraian DSSD":"Bentuk Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang","Definisi Operasional":"Surat/rekomendasi/laporan hasil dari kegiatan penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang.","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":2,"No":2,"Kode DSSD":"1.03.000033","Uraian DSSD":"Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain)","Definisi Operasional":"Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dengan kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah di dalam/luar provinsi yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing daerah yang hadir.","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":3,"No":3,"Kode DSSD":"1.03.000037","Uraian DSSD":"Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan","Definisi Operasional":"Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan bersama hasil pembahasan antar daerah berbatasan yang ditanda tangani oleh perwakilan yang hadir dari setiap pemerintah daerah.","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"2.0"},{"_id":4,"No":4,"Kode DSSD":"1.03.000038","Uraian DSSD":"Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota","Definisi Operasional":"Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas hasil kesepakatan substansi antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisasi dengan cap basah.","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":5,"No":5,"Kode DSSD":"1.03.000040","Uraian DSSD":"Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)","Definisi Operasional":"Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil dari kegiatan konsultasi publik yang di tandatangani oleh perwakilan peserta yang hadir.","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":6,"No":6,"Kode DSSD":"1.03.000043","Uraian DSSD":"Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota","Definisi Operasional":"Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang ditandatangani secara langsung atau tanda tangan elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir.","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":7,"No":7,"Kode DSSD":"1.03.000044","Uraian DSSD":"Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota","Definisi Operasional":"Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan hasil pembahasan dalam Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota yang ditandatangani secara langsung atau secara elektronik oleh perwakilan instansi yang hadir.","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":8,"No":8,"Kode DSSD":"1.03.000051","Uraian DSSD":"Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang","Definisi Operasional":"Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang di Kabupaten/Kota","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"0.0"},{"_id":9,"No":9,"Kode DSSD":"1.03.000055","Uraian DSSD":"Dokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis","Definisi Operasional":"Keputusan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup tentang persetujuan Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW Kabupaten/Kota, dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi di perangkat daerah tersebut.","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":10,"No":10,"Kode DSSD":"1.03.000067","Uraian DSSD":"Dokumen Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota","Definisi Operasional":"Dokumen hasil fasilitasi Raperkada RDTR Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":11,"No":11,"Kode DSSD":"1.03.000075","Uraian DSSD":"Dokumen kebijakan PERDA/PERKADA selaian RTRW Kabupaten/Kota","Definisi Operasional":"Dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perda/pergub selain RTRW Kabupaten/Kota.","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"8.0"},{"_id":12,"No":12,"Kode DSSD":"1.03.000080","Uraian DSSD":"Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah","Definisi Operasional":"Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah yang berjangka waktu 1 tahun untuk jangka pendek dan 5 tahun untuk jangka menengah","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":13,"No":13,"Kode DSSD":"1.03.000081","Uraian DSSD":"Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang","Definisi Operasional":"Rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang ditindaklanjuti dengan penetapan penerima melalui Peraturan Kepala Daerah","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":14,"No":14,"Kode DSSD":"1.03.000115","Uraian DSSD":"Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru","Definisi Operasional":"Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotabaru yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":15,"No":15,"Kode DSSD":"1.03.000124","Uraian DSSD":"Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman","Definisi Operasional":"Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":16,"No":16,"Kode DSSD":"1.03.000126","Uraian DSSD":"Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu","Definisi Operasional":"Laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis yang memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":17,"No":17,"Kode DSSD":"1.03.000127","Uraian DSSD":"Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang","Definisi Operasional":"Laporan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang yang terdiri dari hasil Peniliaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang (perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang), serta Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat.","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":18,"No":18,"Kode DSSD":"1.03.000137","Uraian DSSD":"Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang","Definisi Operasional":"Laporan Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":19,"No":19,"Kode DSSD":"1.03.000140","Uraian DSSD":"Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota","Definisi Operasional":"Surat Persetujuan Substansi yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menyatakan bahwa materi rancangan peraturan daerah tentang RTRW telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional, dan mengacu pada RTR secara hierarki (sumber : Permen ATR/BPN 11/2021). Keputusan Gubernur tentang hasil Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota hasil dari pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Permendagri 13/2016). Penetapan RTRW Kabpaten/Kota adalah penetapan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali Kota (PP 21/2021).","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":20,"No":20,"Kode DSSD":"1.03.000145","Uraian DSSD":"Dokumen Ranperda (Raperda, Ranperkada, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)","Definisi Operasional":"Raperda RTRW Provinsi/Kab/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama), serta Raperkada RDTR Kabupaten/Kota (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama).","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":21,"No":21,"Kode DSSD":"1.03.000182","Uraian DSSD":"Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang","Definisi Operasional":"Laporan hasil kegiatan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang berupa perda/perkada.","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"5.0"},{"_id":22,"No":22,"Kode DSSD":"1.03.000189","Uraian DSSD":"Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang","Definisi Operasional":"Laporan hasil Fasilitasi peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang di kabupaten/kota.","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":23,"No":23,"Kode DSSD":"1.03.000193","Uraian DSSD":"Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota","Definisi Operasional":"Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Forum Penataan Ruang kabupaten/kota","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Forum Penataan Ruang","Data 2025":"n/a"},{"_id":24,"No":24,"Kode DSSD":"1.03.000214","Uraian DSSD":"Kasus Pelanggaran Bidang Penataan Ruang","Definisi Operasional":"Laporan kasus pelanggaran bidang penataan ruang hasil Audit Tata Ruang di Kabupaten/Kota","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Kasus","Data 2025":"n/a"},{"_id":25,"No":25,"Kode DSSD":"1.03.000220","Uraian DSSD":"Kelengkapan dokumen Raperda RTRW (Raperda, Dokumen Rencana, Album Peta, Indikasi program)","Definisi Operasional":"Dokumen Raperda RTRW Kabupaten/Kota dan lampirannya (Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":26,"No":26,"Kode DSSD":"1.03.000227","Uraian DSSD":"koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota","Definisi Operasional":"Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RDTR Kabupaten/Kota","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":27,"No":27,"Kode DSSD":"1.03.000228","Uraian DSSD":"koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota","Definisi Operasional":"Laporan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":28,"No":28,"Kode DSSD":"1.03.000243","Uraian DSSD":"Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta dasar; b. Peta tematik; dan c. Peta rencana","Definisi Operasional":"Dokumen Materi Teknis Raperda RTRW Kab/Kota dan RDTR Kab/Kota yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy: a. Peta b. Peta dan c. Peta rencana","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":29,"No":29,"Kode DSSD":"1.03.000244","Uraian DSSD":"Naskah akademik rancangan peraturan daerah (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)","Definisi Operasional":"Dokumen Naskah akademik rancangan peraturan daerah RTRW Kabupaten/Kota (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy).","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":30,"No":30,"Kode DSSD":"1.03.000268","Uraian DSSD":"Penerbitan PKKPR","Definisi Operasional":"Surat persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menyatakan kesesuaian antara rencena kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR yang diterbitkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN.","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":31,"No":31,"Kode DSSD":"1.03.000278","Uraian DSSD":"Penyempurnaan Ranperkada RRTR Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil fasilitasi dari provinsi","Definisi Operasional":"Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota yang telah disempurnakan dari hasil fasilitasi dari provinsi","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":32,"No":32,"Kode DSSD":"1.03.000281","Uraian DSSD":"Persetujuan Bersama dengan DPRD (Pasca Linsek)","Definisi Operasional":"Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan persetujuan bersama antara Bupati/Wali Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang ditandatangani cap basah, atau tanda tangan elektronik terhadap Raperda RTRW Kabupaten/Kota.","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":33,"No":33,"Kode DSSD":"1.03.000285","Uraian DSSD":"Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur","Definisi Operasional":"Scan dokumen peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dari lampiran RTRW Kab/Kota dan RDTR yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur.","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":34,"No":34,"Kode DSSD":"1.03.000286","Uraian DSSD":"Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur","Definisi Operasional":"Scan dokumen peta rencana RTRW Kab/Kota dan RDTR yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur.","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":35,"No":35,"Kode DSSD":"1.03.000290","Uraian DSSD":"Rancangan Peraturan Daerah kabupaten.kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)","Definisi Operasional":"Dokumen Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy)","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":36,"No":36,"Kode DSSD":"1.03.000292","Uraian DSSD":"Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)","Definisi Operasional":"Rancangan Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":37,"No":37,"Kode DSSD":"1.03.000294","Uraian DSSD":"Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang","Definisi Operasional":"Notulensi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":38,"No":38,"Kode DSSD":"1.03.000299","Uraian DSSD":"Rapat persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota","Definisi Operasional":"Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas persetujuan substnasi RDTR Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":39,"No":39,"Kode DSSD":"1.03.000300","Uraian DSSD":"Rapat Persiapan persetujuan substansi","Definisi Operasional":"Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":40,"No":40,"Kode DSSD":"1.03.000301","Uraian DSSD":"Rapat Persiapan persetujuan substansi RRTR Kabupaten/Kota","Definisi Operasional":"Laporan penyiapan kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi RDTR","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":41,"No":41,"Kode DSSD":"1.03.000303","Uraian DSSD":"Rekomendasi gubernur/BA pembahasan provinsi","Definisi Operasional":"Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan penyusunan RTRW Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":42,"No":42,"Kode DSSD":"1.03.000304","Uraian DSSD":"Rekomendasi peta dari BIG","Definisi Operasional":"duplikasi dengan nomor 271","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":43,"No":43,"Kode DSSD":"1.03.000306","Uraian DSSD":"Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan","Definisi Operasional":"Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":44,"No":44,"Kode DSSD":"1.03.000332","Uraian DSSD":"Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang","Definisi Operasional":"Laporan hasil kegiatan sosialiasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":45,"No":45,"Kode DSSD":"1.03.000341","Uraian DSSD":"Surat penetapan deliniasi RDTR oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah","Definisi Operasional":"Surat penetapan deliniasi RDTR yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah dengan cap basah, atau tanda tangan elektronik yang telah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":46,"No":46,"Kode DSSD":"1.03.000350","Uraian DSSD":"Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)","Definisi Operasional":"Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang di tanda tangani Menteri (untuk revisi RTRW)","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":47,"No":47,"Kode DSSD":"1.03.000351","Uraian DSSD":"Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR)","Definisi Operasional":"Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang di tanda tangani Menteri atau Forum Penataan Ruang (untuk RDTR)","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":48,"No":48,"Kode DSSD":"1.03.000352","Uraian DSSD":"Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/walikota","Definisi Operasional":"Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang di tandatangani oleh Bupati/Walikota dan/atau Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang di tandatangani oleh Bupati/Walikota","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":49,"No":49,"Kode DSSD":"1.03.000480","Uraian DSSD":"Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota","Definisi Operasional":"merupakan panduan umum untuk melakukan penataan bangunan dan lingkungan di daerah. Dokumen RTBL mengacu pada Rencana Tata Ruang dan skenario pengembangan wilayah. Beberapa rencana aksi (action plan) yang tertuang dalam RTBL di antaranya revitalisasi kawasan, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), pelestarian kawasan tradisional, serta penanggulangan kebakaran.","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"6.0"},{"_id":50,"No":50,"Kode DSSD":"1.03.910135","Uraian DSSD":"Kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang","Definisi Operasional":"","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Kasus","Data 2025":"0.0"},{"_id":51,"No":51,"Kode DSSD":"1.03.910136","Uraian DSSD":"Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang","Definisi Operasional":"","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Berita Acara","Data 2025":"n/a"},{"_id":52,"No":52,"Kode DSSD":"1.03.910137","Uraian DSSD":"Dokumen hasil Penilaian Perwujudan RTR","Definisi Operasional":"","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":53,"No":53,"Kode DSSD":"1.03.910138","Uraian DSSD":"Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang","Definisi Operasional":"","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":54,"No":54,"Kode DSSD":"1.03.910139","Uraian DSSD":"Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang","Definisi Operasional":"","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Laporan","Data 2025":"24.0"},{"_id":55,"No":55,"Kode DSSD":"1.03.910140","Uraian DSSD":"Layanan KKPR","Definisi Operasional":"","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Layanan","Data 2025":"1250.0"},{"_id":56,"No":56,"Kode DSSD":"1.03.910146","Uraian DSSD":"Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang","Definisi Operasional":"","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Laporan","Data 2025":"1.0"},{"_id":57,"No":57,"Kode DSSD":"1.03.910147","Uraian DSSD":"Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang","Definisi Operasional":"","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Sistem Informasi","Data 2025":"2.0"},{"_id":58,"No":58,"Kode DSSD":"1.03.910148","Uraian DSSD":"Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang","Definisi Operasional":"","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":59,"No":59,"Kode DSSD":"1.03.910149","Uraian DSSD":"Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat","Definisi Operasional":"","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Kegiatan","Data 2025":"2.0"},{"_id":60,"No":60,"Kode DSSD":"1.03.910151","Uraian DSSD":"Data SHP Peta Dasar","Definisi Operasional":"","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Peta","Data 2025":"1.0"},{"_id":61,"No":61,"Kode DSSD":"1.03.910152","Uraian DSSD":"Publikasi informasi penataan ruang","Definisi Operasional":"","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Publikasi","Data 2025":"1.0"},{"_id":62,"No":62,"Kode DSSD":"1.03.910156","Uraian DSSD":"Perkada tentang RDTR Kabupate/Kota dan lampiran (dalam format softcopy *SHP dan hardcopy)","Definisi Operasional":"","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":63,"No":63,"Kode DSSD":"1.03.910217","Uraian DSSD":"Kesesuaian dengan dokumen tata ruang (RTRW/RDTR, KRK/KKPR)","Definisi Operasional":"RTRW Provinsi: Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. RDTR: Rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. KRK/KKPR: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha pertama sebelum perizinan lingkungan dan perizinan gedung bangunan. KKPR ini memiliki dua fungsi utama sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan administrasi pertanahan. Sebagai acuan administrasi pertanahan, KKPR berfungsi sebagai pengganti izin lokasi. (Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021)","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":64,"No":64,"Kode DSSD":"1.04.000061","Uraian DSSD":"Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan","Definisi Operasional":"1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP 3. Dibuktikan dengan Penetapan Status Barang Milik Daerah","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Lokasi","Data 2025":"n/a"},{"_id":65,"No":65,"Kode DSSD":"2.10.000002","Uraian DSSD":"Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian","Definisi Operasional":"Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan bentuk ganti kerugian yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir Naskah dinas kesepakatan, memuat: a. Pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya, yang setuju beserta bentuk Ganti Kerugian yang b. Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang tidak dan c. Pihak yang Berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Berita Acara","Data 2025":"1.0"},{"_id":66,"No":66,"Kode DSSD":"2.10.000012","Uraian DSSD":"Daftar Nominatif","Definisi Operasional":"Rancangan Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan daftar nominatif","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":67,"No":67,"Kode DSSD":"2.10.000016","Uraian DSSD":"Data fisik Objek Pengadaan Tanah","Definisi Operasional":"a. Pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi b. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang c. Hasil pelaksanaan berupa Peta Bidang Tanah","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":68,"No":68,"Kode DSSD":"2.10.000026","Uraian DSSD":"Data inventarisasi tanah kosong","Definisi Operasional":"Data yang di inventarisasi adalah alamat lokasi bidang tanah, perkiraan luas bidang tanah, dan data pemilik bidang tanah.","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":69,"No":69,"Kode DSSD":"2.10.000037","Uraian DSSD":"Data yuridis Objek Pengadaan Tanah","Definisi Operasional":"Data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah, paling kurang: a. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak b. nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak c. bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah d. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang e. status tanah dan dokumennya f. jenis penggunaan dan pemanfaatan g. pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah h. pembebanan Hak Atas Tanah i. Ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"148.0"},{"_id":70,"No":70,"Kode DSSD":"2.10.000038","Uraian DSSD":"Dokumen bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten","Definisi Operasional":"Laporan penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten (terlampir)","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":71,"No":71,"Kode DSSD":"2.10.000063","Uraian DSSD":"Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan","Definisi Operasional":"Pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":72,"No":72,"Kode DSSD":"2.10.000073","Uraian DSSD":"Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah","Definisi Operasional":"Dalam PP 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah, Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satu kewenangan dibidang pertanahan yang diserahkan ke daerah adalah perencanaan penggunaan tanah.","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Laporan","Data 2025":"n/a"},{"_id":73,"No":73,"Kode DSSD":"2.10.000080","Uraian DSSD":"Penetapan nilai oleh tim Penilai","Definisi Operasional":"Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan nilai oleh tim Penilai","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":74,"No":74,"Kode DSSD":"2.10.000081","Uraian DSSD":"Perda tentang RTRW Provinsi","Definisi Operasional":"Bukan Urusan Pertanahan","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":75,"No":75,"Kode DSSD":"2.10.000082","Uraian DSSD":"Peta Bidang Tanah","Definisi Operasional":"Lembaran peta bidang tanah","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"n/a"},{"_id":76,"No":76,"Kode DSSD":"2.10.000118","Uraian DSSD":"Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota","Definisi Operasional":"Hasil Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa Dokumen Data.","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":77,"No":77,"Kode DSSD":"2.10.000165","Uraian DSSD":"Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat","Definisi Operasional":"Hasil Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten berupa Dokumen","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"2.0"},{"_id":78,"No":78,"Kode DSSD":"2.10.000168","Uraian DSSD":"Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa","Definisi Operasional":"Hasil Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa berupa dokumen","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"1.0"},{"_id":79,"No":79,"Kode DSSD":"2.10.000172","Uraian DSSD":"Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten","Definisi Operasional":"Hasil Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten berupa Dokumen","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Dokumen","Data 2025":"700.0"},{"_id":80,"No":80,"Kode DSSD":"2.10.000173","Uraian DSSD":"Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa","Definisi Operasional":"Hasil Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa berupa Berita Acara","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Berita Acara","Data 2025":"0.0"},{"_id":81,"No":81,"Kode DSSD":"2.10.000175","Uraian DSSD":"Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)","Definisi Operasional":"Hasil Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan berupa Unit","Produsen Data":"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)","Satuan":"Unit","Data 2025":"3.0"}], "fields": [{"id": "_id", "type": "int"}, {"id": "No", "type": "numeric"}, {"id": "Kode DSSD", "type": "text"}, {"id": "Uraian DSSD", "type": "text"}, {"id": "Definisi Operasional", "type": "text"}, {"id": "Produsen Data", "type": "text"}, {"id": "Satuan", "type": "text"}, {"id": "Data 2025", "type": "text"}], "_links": {"start": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=60869ba1-899e-40a6-9a23-c4174b6b2c1d", "next": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=60869ba1-899e-40a6-9a23-c4174b6b2c1d&offset=100"}, "total": 81, "total_was_estimated": false}}