_id No Nama Data Produsen Data Definisi Satuan Data 2025 1 1 Jumlah Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. rupiah 2081465376488.07 2 2 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pendapatan yang diperoleh derah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 1021820743854.07 3 3 Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. rupiah 707504009321.0 4 4 Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 79608593487.0 5 5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. rupiah 37141086027.9 6 6 Lain-lain PAD yang Sah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pelampauan lain-lain PAD yang sah di wilayah kab./kota pada tahun berkenaan. rupiah 197567055018.17 7 7 Jumlah Pendapatan Transfer Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Transfer rupiah 1059644632634.0 8 8 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat rupiah 920670524149.0 9 9 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) rupiah 55234099900.0 10 10 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) rupiah 54399216900.0 11 11 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - Sumber Daya Alam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) rupiah 834883000.0 12 12 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) - Ditentukan Penggunaannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 57937714000.0 13 13 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) - Tidak ditentukan Penggunaannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 633200437446.0 14 14 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 174298272803.0 15 15 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 15690538253.0 16 16 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 158607734550.0 17 17 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 15715950000.0 18 18 Insentif Fiskal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 15715950000.0 19 19 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 123258158485.0 20 20 Pendapatan Transfer Antar Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dana Insentif Daerah rupiah 123258158485.0 21 21 Pendapatan Bagi Hasil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pendapatan Bagi Hasil rupiah 81773518885.0 22 22 Bantuan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bantuan Keuangan rupiah 41484639600.0 23 23 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. rupiah 0.0 24 24 Pendapatan Hibah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. rupiah 0.0 25 25 Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650615.52 26 26 Jumlah Belanja Operasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Operasi rupiah 1803110421210.52 27 27 Belanja Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Pegawai rupiah 795119557179.0 28 28 Belanja Barang dan Jasa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Barang dan Jasa rupiah 891248086203.52 29 29 Belanja Hibah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja hibah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja hibah dalah setiap pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainnya, atau perusahaan daerah, yang spesifik telah ditatapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara menerus. rupiah 103358220528.0 30 30 Belanja Bantuan Sosial Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja bantuan sosial di DIY pada tahun berkenaan. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat. rupiah 13384557300.0 31 31 Jumlah Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Modal rupiah 195402508388.0 32 32 Belanja Modal Tanah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Modal Tanah rupiah 1226995740.0 33 33 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Modal Peralatan dan Mesin rupiah 81504130047.0 34 34 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Modal Gedung dan Bangunan rupiah 60788652490.0 35 35 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi rupiah 45509882228.0 36 36 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya rupiah 5757424068.0 37 37 Belanja Modal Aset Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Modal Aset Lainnya rupiah 615423815.0 38 38 Jumlah Belanja Tidak Terduga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Tidak Terduga rupiah 3085531637.0 39 39 Belanja Tidak Terduga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Tidak Terduga rupiah 3085531637.0 40 40 Jumlah Belanja Transfer Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Transfer rupiah 953189380.0 41 41 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 234341000.0 42 42 Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 718848380.0 43 43 Surplos/Defisit Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 78913725872.55 44 44 Jumlah Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. rupiah 2081465376488.07 45 45 Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650615.52 46 46 Jumlah Pembiayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pembiayaan daerah di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 156633197733.01 47 47 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah penerimaan pembiayaan di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 200676529733.01 48 48 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 200661254733.01 49 49 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 15275000.0 50 50 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pengeluaran pembiayaan di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 44043332000.0 51 51 Penyertaan Modal Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 44043332000.0 52 52 Pembiayaan Nettto Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 156633197733.01 53 53 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 235546923605.56 54 54 Jumlah Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah aset daerah yang dimiliki di DIY pada tahun berkenaan. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, maupun yang berasal dari perolehan lain. unit 1524518.0 55 55 Jumlah Aset Daerah Aset Bergerak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah aset bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset bergerak adalah aset yang dapat berpindah tanpa mengubah fungsinya. unit 1487395.0 56 56 Jumlah Aset Daerah Aset Tidak Bergerak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah aset tidak bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset tidak bergerak adalah aset yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit jangka panjang. unit 37123.0 57 57 Nilai Aset/Barang Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai aset daerah di DIY pada tahun berkenaan. Nilai aset daerah adalah nilai perolehan aset berwujud yang terdiri dari tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya kelas semua (tanpa memandang nilai barang dan kondisi barang). rupiah 8142105837678.99 58 58 Nilai Aset/Barang Daerah Aset Bergerak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai aset bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset bergerak adalah aset yang dapat berpindah tanpa mengubah fungsinya. rupiah 1257619489994.29 59 59 Nilai Aset/Barang Daerah Aset Tidak Bergerak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai aset tidak bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset tidak bergerak adalah aset yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit jangka panjang. rupiah 6884486347684.7 60 60 Nilai Penyusutan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai penyusutan aset daerah di DIY pada tahun berkenaan. Nilai penyusutan aset adalah nilai aset berwujud yang terdiri dari tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya kelas semua (tanpa memandang nilai barang dan kondisi barang) yang susut. rupiah 52839697648.0 61 61 Nilai Penyusutan Aset Bergerak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai penyusutan aset bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset bergerak adalah aset yang dapat berpindah tanpa mengubah fungsinya. rupiah 22053561823.0 62 62 Nilai Penyusutan Aset Tidak Bergerak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai penyusutan aset tidak bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset tidak bergerak adalah aset yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit jangka panjang. rupiah 30786135825.0 63 63 Opini Pemeriksaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern, dalam hal ini BPK. - n/a 64 64 Rasio Kemandirian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah rasio kemandirian di wilayah kab./kota pada tahun berkenaan. persen 96.43 65 65 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 1021820743854.07 66 66 Jumlah Pendapatan Transfer Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 1059644632634.0 67 67 Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Belanja APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pendapatan asli daerah terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun. persen 51.03 68 68 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 1021820743854.07 69 69 Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 2002551650615.52 70 70 Persentase Pertumbuhan PAD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan pendapatan anggaran daerah terhadap belanja daerah di DIY dalam satu tahun. persen 26.88 71 71 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 1021820743854.07 72 72 Jumlah Pendapatan Asli Daerah n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 805346120000.0 73 73 Pelampauan Penerimaan PAD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Pelampauan Penerimaan PAD di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan persen 69631072643.07 74 74 Pelampauan Lain-Lain PAD yang Sah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pelampauan lain-lain PAD yang sah di wilayah kab./kota pada tahun berkenaan. persen 14617505543.17 75 75 Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Capaian perbandingan antara dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak terhadap dana perimbangan di DIY pada tahun berkenaan. persen 6.0 76 76 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. rupiah 55234099900.0 77 77 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 920670524149.0 78 78 Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Capaian perbandingan antara dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak terhadap pendapatan daerah di DIY pada tahun berkenaan. persen 2.65 79 79 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. rupiah 55234099900.0 80 80 Jumlah Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 2081465376488.07 81 81 Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Total Belanja APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak terhadap total belanja APBD di DIY pada tahun berkenaan. persen 2.76 82 82 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. rupiah 55234099900.0 83 83 Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650615.52 84 84 Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan pendapatan dana bagi hasil/bagi hasil bukan pajak di wilayah kabupaten atau dalam satu tahun. persen 4.54 85 85 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. rupiah 55234099900.0 86 86 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. rupiah 52835068000.0 87 87 Persentase Pertumbuhan Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan dana perimbangan di satu wilayah kerja SIPD pada kurun waktu tertentu. persen -1.52 88 88 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 920670524149.0 89 89 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 934903824677.0 90 90 Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Belanja APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase dana perimbangan terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun. persen 45.97 91 91 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 920670524149.0 92 92 Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650615.52 93 93 Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Capaian perbandingan antara dana alokasi umum terhadap dana perimbangan di DIY pada tahun berkenaan. persen 75.07 94 94 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. rupiah 691138151446.0 95 95 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 920670524149.0 96 96 Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Capaian perbandingan antara dana alokasi umum terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun. persen 33.2 97 97 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. rupiah 691138151446.0 98 98 Jumlah Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 2081465376488.07 99 99 Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Total Belanja APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase dana alokasi umum terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun. persen 34.51 100 100 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. rupiah 691138151446.0 101 101 Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650615.52 102 102 Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan dana alokasi umum di DIY dalam satu tahun. persen 2.55 103 103 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. rupiah 691138151446.0 104 104 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. rupiah 673920861000.0 105 105 Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Capaian perbandingan antara dana alokasi khusus terhadap dana perimbangan di DIY pada tahun berkenaan. persen 18.93 106 106 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. rupiah 174298272803.0 107 107 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 920670524149.0 108 108 Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Capaian perbandingan dana alokasi khusus terhadap pendapatan daerah di DIY pada tahun berkenaan. persen 8.37 109 109 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. rupiah 174298272803.0 110 110 Jumlah Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 2081465376488.07 111 111 Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Total APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase dana alokasi khusus terhadap total APBD di DIY. persen 8.7 112 112 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. rupiah 174298272803.0 113 113 Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650615.52 114 114 Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan. persen -16.26 115 115 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. rupiah 174298272803.0 116 116 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. rupiah 208147895677.0 117 117 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. rupiah 138974108485.0 118 118 Pendapatan Hibah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. rupiah 0.0 119 119 Pendapatan Bagi Hasil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah. rupiah 81773518885.0 120 120 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 15715950000.0 121 121 Bantuan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. rupiah 41484639600.0 122 122 Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Lain-Lain Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap lain-lain pendapatan di DIY pada tahun berkenaan. persen 58.84 123 123 Pendapatan Bagi Hasil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 81773518885.0 124 124 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 138974108485.0 125 125 Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap pendapatan daerah di DIY pada tahun berkenaan. persen 3.93 126 126 Pendapatan Bagi Hasil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 81773518885.0 127 127 Jumlah Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 2081465376488.07 128 128 Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Total Belanja APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun. persen 4.08 129 129 Pendapatan Bagi Hasil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 81773518885.0 130 130 Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650615.52 131 131 Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya di DIY pada tahun berkenaan. persen -45.71 132 132 Pendapatan Bagi Hasil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 81773518885.0 133 133 Pendapatan Bagi Hasil n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 150610796469.0 134 134 Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Capaian perbandingan antara dana penyesuaian dan otonomi khusus terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah di DIY pada tahun berkenaan. persen 11.31 135 135 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah. rupiah 15715950000.0 136 136 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 138974108485.0 137 137 Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Capaian perbandingan antara dana penyesuaian dan otonomi khusus terhadap pendapatan daerah di DIY pada tahun berkenaan. persen 0.76 138 138 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah. rupiah 15715950000.0 139 139 Jumlah Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 2081465376488.07 140 140 Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Total Belanja APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase dana penyesuaian dan otonomi khusus terhadap total belanja APBD di DIY pada tahun berkenaan. persen 0.78 141 141 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah. rupiah 15715950000.0 142 142 Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650615.52 143 143 Persentase Pertumbuhan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan dana penyesuaian dan otonomi khusus di DIY pada tahun berkenaan. persen -70.86 144 144 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah. rupiah 15715950000.0 145 145 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah dana dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah. rupiah 53929174000.0 146 146 Rasio Jumlah Pendapatan Daerah terhadap Total Belanja APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pendapatan daerah terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun. persen 103.94 147 147 Jumlah Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 2081465376488.07 148 148 Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650615.52 149 149 Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan total pendapatan di DIY pada tahun berkenaan. persen -0.01 150 150 Jumlah Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 2081465376488.07 151 151 Jumlah Pendapatan Daerah n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 2081580284914.3 152 152 Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. rupiah 2002551650615.52 153 153 Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. rupiah 851954784018.0 154 154 Belanja Tidak Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. rupiah 731173285173.0 155 155 Belanja Hibah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja hibah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja hibah dalah setiap pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainnya, atau perusahaan daerah, yang spesifik telah ditatapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara menerus. rupiah 103358220528.0 156 156 Belanja Bantuan Sosial Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja bantuan sosial di DIY pada tahun berkenaan. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat. rupiah 13384557300.0 157 157 Jumlah Belanja Transfer Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, atau kota dan pemerintah desa di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 953189380.0 158 158 Jumlah Belanja Tidak Terduga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja tidak terduga di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas tahun-tahun sebelumnya. rupiah 3085531637.0 159 159 Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 1150596866597.52 160 160 Belanja Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. rupiah 63946272006.0 161 161 Belanja Barang dan Jasa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 891248086203.52 162 162 Jumlah Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 195402508388.0 163 163 Realisasi Belanja Tidak Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. rupiah 731173285173.0 164 164 Belanja Gaji dan Tunjangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 383037533466.0 165 165 Belanja Tambahan Penghasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 294947302380.0 166 166 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH&WKDH Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 26295467507.0 167 167 Belanja Pemungutan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 26892981820.0 168 168 Realisasi Belanja Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. rupiah 202025912481.0 169 169 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 59450000.0 170 170 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 10995455544.0 171 171 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 41029248170.0 172 172 Belanja Makanan dan Minuman Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 47934630381.0 173 173 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 1832159014.0 174 174 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 275275785.0 175 175 Belanja Perjalanan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 18395563540.0 176 176 Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubeleair, Peralatan, dan Perlengkapan Lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 81504130047.0 177 177 Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai terhadap Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase belanja tidak langsung pegawai terhadap belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan. persen 85.82 178 178 Belanja Tidak Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 731173285173.0 179 179 Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 851954784018.0 180 180 Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai terhadap Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase belanja tidak langsung pegawai terhadap belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. persen 36.51 181 181 Belanja Tidak Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 731173285173.0 182 182 Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650615.52 183 183 Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan belanja tidak langsung pegawai di DIY pada tahun berkenaan. persen 2.14 184 184 Belanja Tidak Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 731173285173.0 185 185 Belanja Tidak Langsung Pegawai n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 715852070000.0 186 186 Rasio Belanja Langsung Pegawai terhadap Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase belanja langsung pegawai terhadap belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan. persen 5.56 187 187 Belanja Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 63946272006.0 188 188 Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 1150596866597.52 189 189 Rasio Belanja Langsung Pegawai terhadap Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase belanja langsung pegawai terhadap belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. persen 3.19 190 190 Belanja Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 63946272006.0 191 191 Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650615.52 192 192 Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan belanja langsung pegawai di DIY pada tahun berkenaan. persen -8.54 193 193 Belanja Langsung Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 63946272006.0 194 194 Belanja Langsung Pegawai n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 69917200000.0 195 195 Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan. persen -7.0 196 196 Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 1150596866598.0 197 197 Belanja Langsung n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 1243392517948.0 198 198 Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase belanja barang dan jasa terhadap belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan. persen 77.0 199 199 Belanja Barang dan Jasa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 891248086204.0 200 200 Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 1150596866598.0 201 201 Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase belanja barang dan jasa terhadap belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. persen 45.0 202 202 Belanja Barang dan Jasa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 891248086204.0 203 203 Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650616.0 204 204 Persentase Pertumbuhan Belanja Barang dan Jasa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan belanja barang dan jasa di DIY pada tahun berkenaan. persen 2.0 205 205 Belanja Barang dan Jasa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 891248086204.0 206 206 Belanja Barang dan Jasa n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 877250892537.0 207 207 Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase belanja modal terhadap belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan. persen 17.0 208 208 Jumlah Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 195402508388.0 209 209 Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 1150596866598.0 210 210 Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase belanja modal terhadap belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. persen 10.0 211 211 Jumlah Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 195402508388.0 212 212 Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650615.52 213 213 Persentase Pertumbuhan Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan belanja modal di DIY pada tahun berkenaan. persen -34.04 214 214 Jumlah Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 195402508388.0 215 215 Jumlah Belanja Modal n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 296224425411.0 216 216 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah sisa penghematan belanja atau akibat lainnya di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 173689596788.49 217 217 Persentase Pertumbuhan Total Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase pertumbuhan total belanja di DIY pada tahun berkenaan. persen -4.25 218 218 Jumlah Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2002551650615.52 219 219 Jumlah Belanja Daerah n-1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. rupiah 2091367191908.8 220 220 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase kontribusi komponen PAD terhadap total pendapatan daerah. persen 49.09 221 221 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 1021820743854.07 222 222 Jumlah Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 2081465376488.07 223 223 Persentase SILPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" persen 10.82 224 224 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 235546923605.56 225 225 Total APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 2176241247404.01 226 226 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" persen 15 227 227 Jumlah belanja urusan pendidikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah n/a 228 228 Total APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 2176241247404.01 229 229 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" persen 15 230 230 Jumlah belanja urusan kesehatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah n/a 231 231 Total APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 2176241247404.01 232 232 Persentase Belanja Operasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" persen 82.85 233 233 Jumlah Belanja Operasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 1803110421210.52 234 234 Total APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 2176241247404.01 235 235 Persentase Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" persen 8.98 236 236 Jumlah Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 195402508388.0 237 237 Total APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 2176241247404.01 238 238 Persentase Belanja Tidak Terduga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" persen 0.14 239 239 Jumlah Belanja Tidak Terduga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 3085531637.0 240 240 Total APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 2176241247404.01 241 241 Persentase Belanja Transfer Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" persen 0.04 242 242 Jumlah Belanja Transfer Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 953189380.0 243 243 Total APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 2176241247404.01 244 244 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" jenis 25.0 245 245 Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" jenis 11.0 246 246 Retribusi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" jenis 14.0 247 247 Jumlah Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. rupiah 707504009321.0 248 248 Pajak Reklame Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pajak reklame di DIY pada tahun berkenaan. Pajak reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. rupiah 8584266282.0 249 249 Pajak Penerangan Jalan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pajak penerangan jalan di DIY pada tahun berkenaan. Setiap penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama pajak penerangan jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. rupiah 0.0 250 250 Pajak Parkir Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. rupiah 0.0 251 251 Pajak Air Tanah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pajak air tanah di DIY pada tahun berkenaan. Pajak air tanah dipungut pajak sebagai pembayaran atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah. rupiah 5949413296.0 252 252 Pajak Sarang Burung Walet Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pajak sarang burung walet di DIY pada tahun berkenaan. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. rupiah 0.0 253 253 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. rupiah 136654184900.0 254 254 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di DIY pada tahun berkenaan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan atau bangunan yang termasuk perbuatan atau peristiwa hukum orang pribadi atau badan. rupiah 77467520043.0 255 255 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 387765213400.0 256 256 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 66226763700.0 257 257 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 24856647700.0 258 258 Pajak Sektor Pariwisata Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan BLUD Taman Pintar rupiah 339226055556.0 259 259 BLUD Taman Pintar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 14577113679.0 260 260 Pajak Hotel Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. rupiah 200239988566.0 261 261 Pajak Restoran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. rupiah 111995107077.0 262 262 Pajak Hiburan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pajak atas penyelenggaraan hiburan, berupa jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. rupiah 12413846234.0 263 263 Persentase PAD Sektor Pariwisata Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 33.2 264 264 Pajak Sektor Pariwisata Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 339226055556.0 265 265 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 1021820743854.07 266 266 Jumlah Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 79608593487.0 267 267 Retribusi Jasa Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. rupiah 47318353864.0 268 268 Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Retribusi Pelayanan Kesehatan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan rupiah 22079816002.0 269 269 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengolahan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. rupiah 0.0 270 270 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. rupiah 0.0 271 271 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan rupiah 7450457975.0 272 272 Retribusi Pelayanan Pasar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, serta kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. rupiah 12402365927.0 273 273 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. rupiah 0.0 274 274 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah. rupiah 0.0 275 275 Retribusi Pengolahan Limbah Cair Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengolahan limbah cair yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. rupiah 0.0 276 276 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. rupiah 0.0 277 277 Retribusi Pelayanan Kebersihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 5385713960.0 278 278 Retribusi Jasa Usaha Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. rupiah 29086067991.0 279 279 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut atas setiap pemakaian kekayaan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. rupiah 67463800.0 280 280 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan rupiah 0.0 281 281 Retribusi Tempat Pelelangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. rupiah 0.0 282 282 Retribusi Terminal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. rupiah 0.0 283 283 Retribusi Tempat Khusus Parkir Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. rupiah 0.0 284 284 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. rupiah 61698226.0 285 285 Retribusi Rumah Potong Hewan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. rupiah 0.0 286 286 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. rupiah 0.0 287 287 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut atas setiap penjualan produksi usaha daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. rupiah 0.0 288 288 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 5885816390.0 289 289 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 4315400219.0 290 290 Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 54705000.0 291 291 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 11987260400.0 292 292 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 623744500.0 293 293 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 6089979456.0 294 294 Retribusi Perizinan Tertentu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pemungutan terhadap kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. rupiah 3204171632.0 295 295 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Retribusi yang dipungut terkait dengan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. rupiah 0.0 296 296 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan rupiah 0.0 297 297 Retribusi Izin Gangguan (HO) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pemberian izin tempatusaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegahterjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, serta memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. rupiah 0.0 298 298 Retribusi Izin Trayek Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan izin trayek yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. rupiah 0.0 299 299 Retribusi Izin Usaha Perikanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan izin usaha perikanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. rupiah 0.0 300 300 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 3049677992.0 301 301 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 154493640.0 302 302 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan per Kemantren Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 97115.0 303 303 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Tegalrejo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 9061.0 304 304 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Jetis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 5556.0 305 305 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Gondokusuman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 8825.0 306 306 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Danurejan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3919.0 307 307 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Gedongtengen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3910.0 308 308 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Ngampilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3630.0 309 309 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Wirobrajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 5818.0 310 310 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 8743.0 311 311 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Kraton Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4062.0 312 312 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Gondomanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3108.0 313 313 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Pakualaman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2159.0 314 314 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Mergangsan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 7764.0 315 315 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Umbulharjo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 21220.0 316 316 Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kemantren Kotagede Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 9340.0 317 317 Jumlah Target Wajib Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3249.0 318 318 Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Tegalrejo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 147.0 319 319 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Kricak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 21.0 320 320 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Karangwaru Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 39.0 321 321 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Tegalrejo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 63.0 322 322 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Bener Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 24.0 323 323 Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Jetis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 227.0 324 324 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Bumijo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 29.0 325 325 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Cokrodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 118.0 326 326 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Gowongan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 80.0 327 327 Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Gondokusuman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 501.0 328 328 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Demangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 52.0 329 329 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Kotabaru Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 106.0 330 330 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Klitren Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 94.0 331 331 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Baciro Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 86.0 332 332 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Terban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 163.0 333 333 Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Danurejan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 231.0 334 334 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Suryatmajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 136.0 335 335 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Tegalpanggung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 40.0 336 336 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Bausasran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 55.0 337 337 Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Gedongtengen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 313.0 338 338 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Sosromenduran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 252.0 339 339 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Pringgokusuman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 61.0 340 340 Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Ngampilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 95.0 341 341 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Ngampilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 61.0 342 342 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Notoprajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 34.0 343 343 Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Wirobrajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 141.0 344 344 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Gedongkiwo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 54.0 345 345 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Suryaodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 54.0 346 346 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 33.0 347 347 Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 274.0 348 348 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Gedongkiwo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 36.0 349 349 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Suryaodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 56.0 350 350 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 182.0 351 351 Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Kraton Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 114.0 352 352 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Patehan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 23.0 353 353 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Panembahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 76.0 354 354 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Kadipaten Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 15.0 355 355 Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Gondomanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 133.0 356 356 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Ngupasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 96.0 357 357 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Prawirodirjan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 37.0 358 358 Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Pakualaman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 75.0 359 359 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Purwokinanti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 51.0 360 360 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Gunungketur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 24.0 361 361 Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Mergangsan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 338.0 362 362 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Pakuncen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 31.0 363 363 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Wirobrajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 124.0 364 364 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Patangpuluhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 183.0 365 365 Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Umbulharjo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 570.0 366 366 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Semaki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 48.0 367 367 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Mujamuju Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 143.0 368 368 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 25.0 369 369 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Warungboto Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 83.0 370 370 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Pandeyan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 105.0 371 371 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Sorosutan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 118.0 372 372 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Giwangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 48.0 373 373 Jumlah Target Wajib Pajak Kemantren Kotagede Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 90.0 374 374 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Rejowinangun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 57.0 375 375 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Prenggan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 25.0 376 376 Jumlah Target Wajib Pajak Kelurahan Purbayan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 8.0 377 377 Jumlah Wajib Pajak yang Melunasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2332.0 378 378 Jumlah Wajib Pajak Kemantren Tegalrejo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 114.0 379 379 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Kricak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 18.0 380 380 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Karangwaru Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 33.0 381 381 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Tegalrejo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 44.0 382 382 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Bener Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 19.0 383 383 Jumlah Wajib Pajak Kemantren Jetis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 175.0 384 384 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Bumijo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 24.0 385 385 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Cokrodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 89.0 386 386 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Gowongan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 62.0 387 387 Jumlah Wajib Pajak Kemantren Gondokusuman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 420.0 388 388 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Demangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 46.0 389 389 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Kotabaru Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 102.0 390 390 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Klitren Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 75.0 391 391 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Baciro Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 61.0 392 392 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Terban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 136.0 393 393 Jumlah Wajib Pajak Kemantren Danurejan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 147.0 394 394 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Suryatmajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 88.0 395 395 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Tegalpanggung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 25.0 396 396 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Bausasran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 34.0 397 397 Jumlah Wajib Pajak Kemantren Gedongtengen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 272.0 398 398 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Sosromenduran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 216.0 399 399 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Pringgokusuman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 56.0 400 400 Jumlah Wajib Pajak Kemantren Ngampilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 67.0 401 401 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Ngampilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 43.0 402 402 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Notoprajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 24.0 403 403 Jumlah Wajib Pajak Kemantren Wirobrajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 88.0 404 404 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Gedongkiwo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 30.0 405 405 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Suryaodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 37.0 406 406 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 21.0 407 407 Jumlah Wajib Pajak Kemantren Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 189.0 408 408 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Gedongkiwo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 22.0 409 409 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Suryaodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 32.0 410 410 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 135.0 411 411 Jumlah Wajib Pajak Kemantren Kraton Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 56.0 412 412 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Patehan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 13.0 413 413 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Panembahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 34.0 414 414 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Kadipaten Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 9.0 415 415 Jumlah Wajib Pajak Kemantren Gondomanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 105.0 416 416 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Ngupasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 79.0 417 417 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Prawirodirjan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 26.0 418 418 Jumlah Wajib Pajak Kemantren Pakualaman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 56.0 419 419 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Purwokinanti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 38.0 420 420 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Gunungketur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 18.0 421 421 Jumlah Wajib Pajak Kemantren Mergangsan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 240.0 422 422 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Pakuncen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 16.0 423 423 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Wirobrajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 86.0 424 424 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Patangpuluhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 138.0 425 425 Jumlah Wajib Pajak Kemantren Umbulharjo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 347.0 426 426 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Semaki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 40.0 427 427 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Mujamuju Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 90.0 428 428 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 6.0 429 429 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Warungboto Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 36.0 430 430 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Pandeyan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 69.0 431 431 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Sorosutan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 71.0 432 432 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Giwangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 35.0 433 433 Jumlah Wajib Pajak Kemantren Kotagede Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 56.0 434 434 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Rejowinangun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 39.0 435 435 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Prenggan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 13.0 436 436 Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Purbayan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4.0 437 437 Target Penetapan Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 166651267997.0 438 438 Target Penetapan Pajak Kemantren Tegalrejo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 10589062258.0 439 439 Target Penetapan Pajak Kelurahan Kricak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2520677949.0 440 440 Target Penetapan Pajak Kelurahan Karangwaru Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3652996062.0 441 441 Target Penetapan Pajak Kelurahan Tegalrejo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3033307586.0 442 442 Target Penetapan Pajak Kelurahan Bener Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1382080661.0 443 443 Target Penetapan Pajak Kemantren Jetis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 17367225691.0 444 444 Target Penetapan Pajak Kelurahan Bumijo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3467962798.0 445 445 Target Penetapan Pajak Kelurahan Cokrodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 6773891348.0 446 446 Target Penetapan Pajak Kelurahan Gowongan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 7125371545.0 447 447 Target Penetapan Pajak Kemantren Gondokusuman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 35378161216.0 448 448 Target Penetapan Pajak Kelurahan Demangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 5498313222.0 449 449 Target Penetapan Pajak Kelurahan Kotabaru Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 10406577307.0 450 450 Target Penetapan Pajak Kelurahan Klitren Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 5197277030.0 451 451 Target Penetapan Pajak Kelurahan Baciro Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3582634898.0 452 452 Target Penetapan Pajak Kelurahan Terban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 10693358759.0 453 453 Target Penetapan Pajak Kemantren Danurejan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 7474044648.0 454 454 Target Penetapan Pajak Kelurahan Suryatmajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4643436814.0 455 455 Target Penetapan Pajak Kelurahan Tegalpanggung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 870367999.0 456 456 Target Penetapan Pajak Kelurahan Bausasran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1960239835.0 457 457 Target Penetapan Pajak Kemantren Gedongtengen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 10321013881.0 458 458 Target Penetapan Pajak Kelurahan Sosromenduran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 8034509593.0 459 459 Target Penetapan Pajak Kelurahan Pringgokusuman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2286504288.0 460 460 Target Penetapan Pajak Kemantren Ngampilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4212430945.0 461 461 Target Penetapan Pajak Kelurahan Ngampilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2590271465.0 462 462 Target Penetapan Pajak Kelurahan Notoprajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1622159480.0 463 463 Target Penetapan Pajak Kemantren Wirobrajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 11275548686.0 464 464 Target Penetapan Pajak Kelurahan Gedongkiwo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4730277911.0 465 465 Target Penetapan Pajak Kelurahan Suryaodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2503843107.0 466 466 Target Penetapan Pajak Kelurahan Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4041427668.0 467 467 Target Penetapan Pajak Kemantren Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 9555403313.0 468 468 Target Penetapan Pajak Kelurahan Gedongkiwo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2542254184.0 469 469 Target Penetapan Pajak Kelurahan Suryaodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2175605375.0 470 470 Target Penetapan Pajak Kelurahan Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4837543754.0 471 471 Target Penetapan Pajak Kemantren Kraton Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2868049008.0 472 472 Target Penetapan Pajak Kelurahan Patehan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 728766767.0 473 473 Target Penetapan Pajak Kelurahan Panembahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1332682136.0 474 474 Target Penetapan Pajak Kelurahan Kadipaten Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 806600105.0 475 475 Target Penetapan Pajak Kemantren Gondomanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 9641055681.0 476 476 Target Penetapan Pajak Kelurahan Ngupasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 6896040650.0 477 477 Target Penetapan Pajak Kelurahan Prawirodirjan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2745015031.0 478 478 Target Penetapan Pajak Kemantren Pakualaman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3257793740.0 479 479 Target Penetapan Pajak Kelurahan Purwokinanti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1747425630.0 480 480 Target Penetapan Pajak Kelurahan Gunungketur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1510368110.0 481 481 Target Penetapan Pajak Kemantren Mergangsan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 6043395968.0 482 482 Target Penetapan Pajak Kelurahan Pakuncen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2355530815.0 483 483 Target Penetapan Pajak Kelurahan Wirobrajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2414215584.0 484 484 Target Penetapan Pajak Kelurahan Patangpuluhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1273649569.0 485 485 Target Penetapan Pajak Kemantren Umbulharjo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 30186414560.0 486 486 Target Penetapan Pajak Kelurahan Semaki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1065023894.0 487 487 Target Penetapan Pajak Kelurahan Mujamuju Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 11246275293.0 488 488 Target Penetapan Pajak Kelurahan Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1971393341.0 489 489 Target Penetapan Pajak Kelurahan Warungboto Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2824225466.0 490 490 Target Penetapan Pajak Kelurahan Pandeyan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4656057877.0 491 491 Target Penetapan Pajak Kelurahan Sorosutan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 5824385284.0 492 492 Target Penetapan Pajak Kelurahan Giwangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2599053405.0 493 493 Target Penetapan Pajak Kemantren Kotagede Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 8481668402.0 494 494 Target Penetapan Pajak Kelurahan Rejowinangun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 5571494757.0 495 495 Target Penetapan Pajak Kelurahan Prenggan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1903665143.0 496 496 Target Penetapan Pajak Kelurahan Purbayan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1006508502.0 497 497 Realisasi Penetapan Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 136608544850.0 498 498 Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Tegalrejo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 8780103614.0 499 499 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Kricak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2239372722.0 500 500 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Karangwaru Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3004042352.0 501 501 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Tegalrejo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2700585718.0 502 502 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Bener Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 836102822.0 503 503 Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Jetis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 15289511756.0 504 504 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Bumijo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2893447401.0 505 505 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Cokrodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 6370525942.0 506 506 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Gowongan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 6025538413.0 507 507 Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Gondokusuman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 30285929898.0 508 508 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Demangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 5077087758.0 509 509 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Kotabaru Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 8717220756.0 510 510 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Klitren Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4724794855.0 511 511 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Baciro Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3012969288.0 512 512 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Terban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 8753857241.0 513 513 Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Danurejan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 6666889657.0 514 514 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Suryatmajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4406583582.0 515 515 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Tegalpanggung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 772980678.0 516 516 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Bausasran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1487325397.0 517 517 Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Gedongtengen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 8874941625.0 518 518 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Sosromenduran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 6862821391.0 519 519 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Pringgokusuman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2012120234.0 520 520 Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Ngampilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2977428802.0 521 521 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Ngampilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1821380117.0 522 522 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Notoprajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1156048685.0 523 523 Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Wirobrajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4500325140.0 524 524 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Gedongkiwo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 860509110.0 525 525 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Suryaodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1965751384.0 526 526 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1674064646.0 527 527 Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 7746958450.0 528 528 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Gedongkiwo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2351492665.0 529 529 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Suryaodiningratan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1567038636.0 530 530 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Mantrijeron Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3828427149.0 531 531 Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Kraton Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2366015123.0 532 532 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Patehan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 676402385.0 533 533 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Panembahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1022218825.0 534 534 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Kadipaten Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 667393913.0 535 535 Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Gondomanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 7363119883.0 536 536 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Ngupasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 5395176563.0 537 537 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Prawirodirjan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1967943320.0 538 538 Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Pakualaman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2415088640.0 539 539 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Purwokinanti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1488037736.0 540 540 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Gunungketur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 927050904.0 541 541 Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Mergangsan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 8925458507.0 542 542 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Pakuncen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1243376528.0 543 543 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Wirobrajan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3216011077.0 544 544 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Patangpuluhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4466070902.0 545 545 Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Umbulharjo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 23360230976.0 546 546 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Semaki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1220294698.0 547 547 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Mujamuju Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 8602440693.0 548 548 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1525125683.0 549 549 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Warungboto Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2116602949.0 550 550 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Pandeyan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 3590252999.0 551 551 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Sorosutan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4136186306.0 552 552 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Giwangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 2169327648.0 553 553 Realisasi Penetapan Pajak Kemantren Kotagede Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 7056542779.0 554 554 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Rejowinangun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 4734261859.0 555 555 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Prenggan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 1489129374.0 556 556 Realisasi Penetapan Pajak Kelurahan Purbayan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 833151546.0 557 557 Pagu Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" rupiah 929810639000.0 558 558 Pagu Dana Alokasi Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah alokasi anggaran pendapatan dari dana alokasi khusus. di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 178168019000.0 559 559 Pagu Dana Alokasi Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah alokasi anggaran pendapatan dari dana alokasi umum di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 691208254000.0 560 560 Pagu Dana Bagi Hasil Pajak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah alokasi anggaran pendapatan dari dana bagi hasil pajak di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 59599664000.0 561 561 Pagu Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah alokasi anggaran pendapatan dari dana bagi hasil sumber daya alam di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 834702000.0 562 562 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah pelampauan penerimaan dana perimbangan di DIY pada tahun berkenaan. rupiah 0.0 563 563 BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" lembaga 23.0 564 564 Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 23680.0 565 565 Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 25.0 566 566 Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 2.0 567 567 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 6.0 568 568 Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 12.0 569 569 Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 1.0 570 570 Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 7.0 571 571 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 12.0 572 572 Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 102175.0 573 573 Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 1.0 574 574 Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 181.0 575 575 Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 3547.0 576 576 Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 12.0 577 577 Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 2.0 578 578 Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 2.0 579 579 Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 7.0 580 580 DPA- SKPD yang Diverifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 41.0 581 581 Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" - "A ""Sangat Baik""" 582 582 Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 3.0 583 583 Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" layanan 42.968 584 584 Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 12.0 585 585 Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 12.0 586 586 Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 4.0 587 587 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 1.0 588 588 Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 200661254733.0 589 589 Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 12.0 590 590 Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 5.0 591 591 Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 12.0 592 592 Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 65.0 593 593 Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 18.0 594 594 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 2.0 595 595 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 17.0 596 596 Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" laporan 23.0 597 597 Nilai IPKD di Kota Yogyakarta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" skor 72,41 598 598 Rata-rata Nilai IPKD di Indonesia Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" skor n/a 599 599 Penetapan APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" tepat waktu/tidak tepat waktu Tepat 600 600 Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 41.0 601 601 Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 51.0 602 602 Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" orang 41.0 603 603 Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 5.0 604 604 Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 4.0 605 605 Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 41.0 606 606 Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 43.0 607 607 Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 5.0 608 608 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 2.0 609 609 Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 1.0 610 610 RKA-SKPD yang Diverifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 43.0 611 611 Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 1.0 612 612 Standar Harga yang Disusun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "" dokumen 5.0 613 613 Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah" dokumen 2.0 614 614 Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dokumen 112058.0 615 615 Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah laporan 12.0 616 616 Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah" laporan 2.0 617 617 Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah" dokumen 6.0 618 618 Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah "Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya" obyek pajak 80.0