{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"No","type":"numeric"},{"id":"Nama Data","type":"text"},{"id":"Produsen Data","type":"text"},{"id":"Definisi","type":"text"},{"id":"Satuan","type":"text"},{"id":"Data 2025","type":"text"}],
  "records": [
    [1,1,"Indeks Reformasi Birokrasi Kota Yogyakarta","Bagian Organisasi","","Kategori","91,57"],
    [2,2,"Indeks Pelayanan Publik","Bagian Organisasi","","Predikat","4,69"],
    [3,3,"Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik","Bagian Organisasi","","Predikat","86,5"],
    [4,4,"Indeks Kualitas Kebijakan Daerah","Bagian Organisasi","IKK adalah indeks yang menggambarkan profil kualitas kebijakan yang diukur berdasarkan aspek perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan.","-","Sangat Baik (84,77)"],
    [5,5,"Indeks Kepuasan Masyarakat level Pemerintah Kota","Bagian Organisasi","Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dari Pemkot Yk.","","Baik\n(86.52)"],
    [6,6,"Total nilai rata-rata SKM OPD","Bagian Organisasi","","Nilai","3634.0"],
    [7,7,"Jumlah OPD","Bagian Organisasi","","OPD","42.0"],
    [8,8,"Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan","Bagian Organisasi","Proporsi Perangkat Daerah yang telah melaksanakan atau menjalankan tugas dan fungsi yang terkait dengan Keistimewaan dalam periode waktu tertentu, dibandingkan dengan total Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait Keistimewaan","persen","75.61"],
    [9,9,"Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan","Bagian Organisasi","","jumlah","31.0"],
    [10,10,"Total Perangkat Daerah","Bagian Organisasi","","jumlah","41.0"],
    [11,11,"Persentase bahan kebijakan budaya pemerintahan yang disusun","Bagian Organisasi","Mengukur realisasi bahan kebijakan budaya pemerintahan yang disusun","persen","100.0"],
    [12,12,"Jumlah bahan kebijakan terkait budaya pemerintahan yang disusun","Bagian Organisasi","","","1.0"],
    [13,13,"Jumlah target bahan kebijakan terkait budaya pemerintahan yang disusun","Bagian Organisasi","","","1.0"],
    [14,14,"persentase Kelembagaan perangkat daerah pengampu keistimewaan yang tertata","Bagian Organisasi","Mengukur Kelembagaan perangkat daerah pengampu keistimewaan yang tertata","persen","100.0"],
    [15,15,"Jumlah perangkat daerah yang direviu terkait keistimewaan","Bagian Organisasi","","","16.0"],
    [16,16,"Jumlah total perangkat daerah","Bagian Organisasi","","","16.0"],
    [17,17,"Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah","Bagian Organisasi","level atau tahapan perkembangan kapabilitas dan efektivitas suatu Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tingkat kematangan ini diukur berdasarkan serangkaian indikator yang mencerminkan berbagai aspek organisasi, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.","predikat","sangat tinggi (52)"],
    [18,18,"Nilai total kematangan organisasi","Bagian Organisasi","","nilai","2132.0"],
    [19,19,"Jumlah OPD","Bagian Organisasi","","jumlah","41.0"],
    [20,20,"Persentase bahan kebijakan tata laksana Pemerintah Daerah yang disusun","Bagian Organisasi","Mengukur realisasi bahan kebijakan tata laksana Pemerintah Daerah yang disusun","persen","100.0"],
    [21,21,"Jumlah bahan kebijakan terkait tata laksana yang disusun","Bagian Organisasi","","","1.0"],
    [22,22,"Jumlah target bahan kebijakan terkait tata laksana yang disusun","Bagian Organisasi","","","1.0"],
    [23,23,"Persentase Kelembagaan perangkat daerah yang terkelola","Bagian Organisasi","Mengukur kelembagaan yang tepat fungsi, tepat struktur dan tepat ukuran","persen","100.0"],
    [24,24,"Jumlah Kelembagaan perangkat daerah yang terkelola melalui reviu","Bagian Organisasi","","","41.0"],
    [25,25,"Jumlah total perangkat daerah","Bagian Organisasi","","","41.0"],
    [26,26,"Persentase Analisis Jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerja","Bagian Organisasi","Mengukur Analisis Jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerja","persen","100.0"],
    [27,27,"Jumlah Analisis Jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerja melalui reviu","Bagian Organisasi","","","41.0"],
    [28,28,"Jumlah total perangkat daerah","Bagian Organisasi","","","41.0"],
    [29,29,"Persentase bahan kebijakan reformasi birokrasi yang disusun","Bagian Organisasi","Mengukur realisasi bahan kebijakan reformasi birokrasi yang disusun","persen","100.0"],
    [30,30,"Jumlah bahan kebijakan terkait reformasi birokrasi yang disusun","Bagian Organisasi","","","1.0"],
    [31,31,"Jumlah target bahan kebijakan terkait reformasi birokrasi yang disusun","Bagian Organisasi","","","1.0"],
    [32,32,"Persentase bahan kebijakan sistem akuntabilitas kinerja yang disusun","Bagian Organisasi","Mengukur realisasi bahan kebijakan sistem akuntabilitas kinerja yang disusun","persen","100.0"],
    [33,33,"Jumlah bahan kebijakan terkait sistem akuntabilitas kinerja yang disusun","Bagian Organisasi","","","1.0"],
    [34,34,"Jumlah target bahan kebijakan terkait sistem akuntabilitas kinerja yang disusun","Bagian Organisasi","","","1.0"],
    [35,35,"Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pelayanan publik","Bagian Organisasi","proporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai tindak lanjut terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan bidang pembangunan, dibandingkan dengan total bahan kebijakan terkait bidang pembangunan yang dihasilkan dalam periode tahun berjalan","persen","100.0"],
    [36,36,"Jumlah isu strategis urusan pelayanan publik yang ditindaklanjuti","Bagian Organisasi","","Isu","1.0"],
    [37,37,"Jumlah isu strategis urusan pelayanan publik yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah","Bagian Organisasi","","Isu","1.0"],
    [38,38,"persentase bahan kebijakan pelayanan publik yang disusun","Bagian Organisasi","Mengukur realisasi bahan kebijakan pelayanan publik yang disusun","persen","100.0"],
    [39,39,"Jumlah bahan kebijakan terkait pelayanan publik yang disusun","Bagian Organisasi","","","1.0"],
    [40,40,"Jumlah target bahan kebijakan terkait pelayanan publik yang disusun","Bagian Organisasi","","","1.0"],
    [41,41,"persentase Pelayanan publik yang dipantau","Bagian Organisasi","Mengukur pelayanan publik yang dipantau","persen","91.0"],
    [42,42,"Jumlah perangkat daerah yang memiliki pelayanan publik langsung kepada masyarakat yang dipatau","Bagian Organisasi","","","33.0"],
    [43,43,"Jumlah total perangkat daerah yang mempunyai pelayanan langsung kepada masyarakat","Bagian Organisasi","","","36.0"],
    [44,44,"Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis administrasi umum","Bagian Organisasi","proporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai tindak lanjut terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan bidang pembangunan, dibandingkan dengan total bahan kebijakan terkait bidang pembangunan yang dihasilkan dalam periode tahun berjalan","persen","100.0"],
    [45,45,"Jumlah isu strategis urusan administrasi umum yang ditindaklanjuti","Bagian Organisasi","","jumlah isu","1.0"],
    [46,46,"Jumlah isu strategis urusan administrasi umum yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah","Bagian Organisasi","","jumlah isu","1.0"],
    [47,47,"persentase bahan kebijakan tatalaksana administrasi umum yang disusun","Bagian Organisasi","Mengukur realisasi bahan kebijakan tatalaksana administrasi umum yang disusun","persen","100.0"],
    [48,48,"Jumlah bahan kebijakan terkait administrasi umum yang disusun","Bagian Organisasi","","","1.0"],
    [49,49,"Jumlah target bahan kebijakan terkait administrasi umum yang disusun","Bagian Organisasi","","","1.0"],
    [50,50,"IKM Bagor","Bagian Organisasi","","indeks","88.46"]
]}