_id	No	Nama Data	Produsen Data	Definisi	Satuan	Data 2025
1	1	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Yogyakarta	Bagian Organisasi	""	Kategori	91,57
2	2	Indeks Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	""	Predikat	4,69
3	3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	""	Predikat	86,5
4	4	Indeks Kualitas Kebijakan Daerah	Bagian Organisasi	IKK adalah indeks yang menggambarkan profil kualitas kebijakan yang diukur berdasarkan aspek perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan.	-	Sangat Baik (84,77)
5	5	Indeks Kepuasan Masyarakat level Pemerintah Kota	Bagian Organisasi	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dari Pemkot Yk.	""	"Baik
(86.52)"
6	6	Total nilai rata-rata SKM OPD	Bagian Organisasi	""	Nilai	3634.0
7	7	Jumlah OPD	Bagian Organisasi	""	OPD	42.0
8	8	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan	Bagian Organisasi	Proporsi Perangkat Daerah yang telah melaksanakan atau menjalankan tugas dan fungsi yang terkait dengan Keistimewaan dalam periode waktu tertentu, dibandingkan dengan total Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait Keistimewaan	persen	75.61
9	9	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan	Bagian Organisasi	""	jumlah	31.0
10	10	Total Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	""	jumlah	41.0
11	11	Persentase bahan kebijakan budaya pemerintahan yang disusun	Bagian Organisasi	Mengukur realisasi bahan kebijakan budaya pemerintahan yang disusun	persen	100.0
12	12	Jumlah bahan kebijakan terkait budaya pemerintahan yang disusun	Bagian Organisasi	""	""	1.0
13	13	Jumlah target bahan kebijakan terkait budaya pemerintahan yang disusun	Bagian Organisasi	""	""	1.0
14	14	persentase Kelembagaan perangkat daerah pengampu keistimewaan yang tertata	Bagian Organisasi	Mengukur Kelembagaan perangkat daerah pengampu keistimewaan yang tertata	persen	100.0
15	15	Jumlah perangkat daerah yang direviu terkait keistimewaan	Bagian Organisasi	""	""	16.0
16	16	Jumlah total perangkat daerah	Bagian Organisasi	""	""	16.0
17	17	Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	level atau tahapan perkembangan kapabilitas dan efektivitas suatu Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tingkat kematangan ini diukur berdasarkan serangkaian indikator yang mencerminkan berbagai aspek organisasi, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.	predikat	sangat tinggi (52)
18	18	Nilai total kematangan organisasi	Bagian Organisasi	""	nilai	2132.0
19	19	Jumlah OPD	Bagian Organisasi	""	jumlah	41.0
20	20	Persentase bahan kebijakan tata laksana Pemerintah Daerah yang disusun	Bagian Organisasi	Mengukur realisasi bahan kebijakan tata laksana Pemerintah Daerah yang disusun	persen	100.0
21	21	Jumlah bahan kebijakan terkait tata laksana yang disusun	Bagian Organisasi	""	""	1.0
22	22	Jumlah target bahan kebijakan terkait tata laksana yang disusun	Bagian Organisasi	""	""	1.0
23	23	Persentase Kelembagaan perangkat daerah yang terkelola	Bagian Organisasi	Mengukur kelembagaan yang tepat fungsi, tepat struktur dan tepat ukuran	persen	100.0
24	24	Jumlah Kelembagaan perangkat daerah yang terkelola melalui reviu	Bagian Organisasi	""	""	41.0
25	25	Jumlah total perangkat daerah	Bagian Organisasi	""	""	41.0
26	26	Persentase Analisis Jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerja	Bagian Organisasi	Mengukur Analisis Jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerja	persen	100.0
27	27	Jumlah Analisis Jabatan perangkat daerah yang sesuai dengan beban kerja melalui reviu	Bagian Organisasi	""	""	41.0
28	28	Jumlah total perangkat daerah	Bagian Organisasi	""	""	41.0
29	29	Persentase bahan kebijakan reformasi birokrasi yang disusun	Bagian Organisasi	Mengukur realisasi bahan kebijakan reformasi birokrasi yang disusun	persen	100.0
30	30	Jumlah bahan kebijakan terkait reformasi birokrasi yang disusun	Bagian Organisasi	""	""	1.0
31	31	Jumlah target bahan kebijakan terkait reformasi birokrasi yang disusun	Bagian Organisasi	""	""	1.0
32	32	Persentase bahan kebijakan sistem akuntabilitas kinerja yang disusun	Bagian Organisasi	Mengukur realisasi bahan kebijakan sistem akuntabilitas kinerja yang disusun	persen	100.0
33	33	Jumlah bahan kebijakan terkait sistem akuntabilitas kinerja yang disusun	Bagian Organisasi	""	""	1.0
34	34	Jumlah target bahan kebijakan terkait sistem akuntabilitas kinerja yang disusun	Bagian Organisasi	""	""	1.0
35	35	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pelayanan publik	Bagian Organisasi	proporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai tindak lanjut terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan bidang pembangunan, dibandingkan dengan total bahan kebijakan terkait bidang pembangunan yang dihasilkan dalam periode tahun berjalan	persen	100.0
36	36	Jumlah isu strategis urusan pelayanan publik yang ditindaklanjuti	Bagian Organisasi	""	Isu	1.0
37	37	Jumlah isu strategis urusan pelayanan publik yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Bagian Organisasi	""	Isu	1.0
38	38	persentase bahan kebijakan pelayanan publik yang disusun	Bagian Organisasi	Mengukur realisasi bahan kebijakan pelayanan publik yang disusun	persen	100.0
39	39	Jumlah bahan kebijakan terkait pelayanan publik yang disusun	Bagian Organisasi	""	""	1.0
40	40	Jumlah target bahan kebijakan terkait pelayanan publik yang disusun	Bagian Organisasi	""	""	1.0
41	41	persentase Pelayanan publik yang dipantau	Bagian Organisasi	Mengukur pelayanan publik yang dipantau	persen	91.0
42	42	Jumlah perangkat daerah yang memiliki pelayanan publik langsung kepada masyarakat yang dipatau	Bagian Organisasi	""	""	33.0
43	43	Jumlah total perangkat daerah yang mempunyai pelayanan langsung kepada masyarakat	Bagian Organisasi	""	""	36.0
44	44	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis administrasi umum	Bagian Organisasi	proporsi bahan kebijakan yang dihasilkan sebagai tindak lanjut terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan bidang pembangunan, dibandingkan dengan total bahan kebijakan terkait bidang pembangunan yang dihasilkan dalam periode tahun berjalan	persen	100.0
45	45	Jumlah isu strategis urusan administrasi umum yang ditindaklanjuti	Bagian Organisasi	""	jumlah isu	1.0
46	46	Jumlah isu strategis urusan administrasi umum yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Bagian Organisasi	""	jumlah isu	1.0
47	47	persentase bahan kebijakan tatalaksana administrasi umum yang disusun	Bagian Organisasi	Mengukur realisasi bahan kebijakan tatalaksana administrasi umum yang disusun	persen	100.0
48	48	Jumlah bahan kebijakan terkait administrasi umum yang disusun	Bagian Organisasi	""	""	1.0
49	49	Jumlah target bahan kebijakan terkait administrasi umum yang disusun	Bagian Organisasi	""	""	1.0
50	50	IKM Bagor	Bagian Organisasi	""	indeks	88.46