10110-01-05T00:00:00Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan PenindakanDokumen Hasil Pelaksanaa kerjasama antar lembaga dan kemitraan merupakan dokumen dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kesepakatan dalam lingkup tugas dan fungsi Pol PP dalam Pencegahan dalam gangguan Ketenteraman dan ketertiban umumSatuan Polisi Pamong PrajaKasus1.0 20111-01-05T00:00:00Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan PenindakanKegiatan dalam Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan MassaSatuan Polisi Pamong PrajaKasus0.0 30112-01-05T00:00:00Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah DiniJumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah DiniSatuan Polisi Pamong PrajaKasus8.0 40113-01-05T00:00:00Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi DiniJumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah DiniSatuan Polisi Pamong PrajaKasus21.0 50114-01-05T00:00:00Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui PatroliJumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui patroliSatuan Polisi Pamong PrajaKasus169.0 60115-01-05T00:00:00Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui PembinaanJumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pembinaanSatuan Polisi Pamong PrajaKasus8.0 70116-01-05T00:00:00Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui PengamananJumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui PengamananSatuan Polisi Pamong PrajaKasus177.0 80117-01-05T00:00:00Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui PengawalanJumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pengawalanSatuan Polisi Pamong PrajaKasus4.0 90118-01-05T00:00:00Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui PenyuluhanJumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah MelaluiPenyuluhan/SosialisasiSatuan Polisi Pamong PrajaKasus0.0 100172-01-05T00:00:00Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali KotaPengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Bupati/WalikotaSatuan Polisi Pamong PrajaLaporan12.0 110173-01-05T00:00:00Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan DaerahPengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan DaerahSatuan Polisi Pamong PrajaLaporan12.0 120178-01-05T00:00:00Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak PerdaSatuan Polisi Pamong PrajaLaporan1.0 130181-01-05T00:00:00Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak PerdaSatuan Polisi Pamong PrajaLaporan75.0 140187-01-05T00:00:00Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/sosialisasi penegsakan perda kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat PerintahSatuan Polisi Pamong PrajaLaporan8.0 150188-01-05T00:00:00Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/sosialisasi Penegakan perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat PerintahSatuan Polisi Pamong PrajaLaporan8.0 160204-01-05T00:00:00Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang TerlayaniLayanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOPSatuan Polisi Pamong PrajaLaporan1.0 170205-01-05T00:00:00Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang TerlayaniLayanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perkada sesuai SOPSatuan Polisi Pamong PrajaLaporan1.0 180213-01-05T00:00:00Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOPLayanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Peraturan Bupati/Walikota sesuai SOPSatuan Polisi Pamong PrajaLaporan1.0 190214-01-05T00:00:00Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOPLayanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOPSatuan Polisi Pamong PrajaLaporan1.0 200229-01-05T00:00:00Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia1. Pengadaan Bantuan Operasional terhadap Satpol PP Daerah 2. Dukungan anggaran terhadap Satpol PP Daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang SPM Sub Urusan TrantibumSatuan Polisi Pamong PrajaUnit17.0 210241-01-05T00:00:00SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya1. Dukungan anggaran untuk Diklat Dasar Satpol PP yang diselenggarakan di BPSDM 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek Satlinmas dalam rangka Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas anggota SatlinmasSatuan Polisi Pamong PrajaOrang388.0 220266-01-05T00:00:00Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/KotaDokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan KecamatanSatuan Polisi Pamong PrajaDokumen15.0 230267-01-05T00:00:00Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/KotaDokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan KecamatanSatuan Polisi Pamong PrajaDokumen14.0 240268-01-05T00:00:00Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/KotaDokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan KecamatanSatuan Polisi Pamong PrajaDokumen14.0 250270-01-05T00:00:00Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PPTim penilai angka kredit adalah tim yang menilai angka kredit Jabatan Fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP adalah Sekretariat yang melakukan tugas pembinaan jabatan fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014Satuan Polisi Pamong PrajaDokumen1.0 260273-01-05T00:00:00Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat FungsionalKegiatan Diklat Dasar Pol PP terdiri dari 1. Diklat Jabatan JFT dan Administrator 2. Diklat Fungsional bagi Pejabat Fungsional pengangkatan Pertama dari (CPNS) 3. Diklat Kategori Keahlian 4. Diklat Kategori Keterampilan. 5. Diklat Penilaian Angka Kredit JF Pol PP Kriteria Aparatur Satuan Polisi Pamongpraja yang mengikuti pelatihan teknis sebagai berikut: bertugas di Satpol PP minimal 1 (satu) tahun, mempunyai integritas yang baik, SKP dengan kriteria minimal baik 1 (satu) tahun terakhir.Satuan Polisi Pamong PrajaOrang75.0 270274-01-05T00:00:00Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala DaerahKegiatan Pembinaan/ Penyuluhan kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan PerkadaSatuan Polisi Pamong PrajaLaporan12.0 280275-01-05T00:00:00Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala DaerahDokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau PerkadaSatuan Polisi Pamong PrajaDokumen10.0 290276-01-05T00:00:00Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala DaerahKegiatan Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala DaerahSatuan Polisi Pamong PrajaLaporan53.0 300277-01-05T00:00:00Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan DaerahDukungan anggaran dalam rangka penyelenggaraan persidangan atas penyelesaian perkara pidana pelnggaran PerdaSatuan Polisi Pamong PrajaLaporan53.0 310278-01-05T00:00:00Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan DaerahPemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar PerdaSatuan Polisi Pamong PrajaDokumen53.0 320279-01-05T00:00:00Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala DaerahKegiatan sosialisasi perda atau perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat PerintahSatuan Polisi Pamong PrajaLaporan8.0 330280-01-05T00:00:00Pembentukan Sekretariat PPNSPenyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNSSatuan Polisi Pamong PrajaDokumen1.0 340289-01-05T00:00:00Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan SatlinmasAparatur Satpol PP Provinsi dan lintas Kab/Kota yang mengikuti Pelatihan Teknis Satpol PP antara lain : 1. Deteksi dini dan cegah dini 2. Pembinaan dan penyuluhan penegakkan perda dan perkada 3. Teknik pengawalan, pengamanan dan patroli 4. Teknik penanganan unjuk rasa 5. Teknik penyelidikan dan penyidikan yustisi dan non yustisi 6. Teknik pemberkasan perkara 7. Teknik negoisasi dan mediasi 8. Teknik penyusunan perda dan perkada 9. Teknik mobilisasi SatlinmasSatuan Polisi Pamong PrajaOrang388.0 350290-01-05T00:00:00Dukungan Operasional Sekretariat PPNSPelaksanaan tugas Sekretariat PPNS sebagaimana bunyi pasal 8 Permendagri 3 Tahun 2019Satuan Polisi Pamong PrajaLaporan1.0 360291-01-05T00:00:00Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan DaerahKegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, dengan evidence berupa SK TIM/MoU/PKS/Nota KesepakatanSatuan Polisi Pamong PrajaDokumen0.0 370292-01-05T00:00:00Pembentukan PPNS Penegak Peraturan DaerahDukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri MegamendungSatuan Polisi Pamong PrajaLaporan1.0 380340-01-05T00:00:00Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman MasyarakatDokumen SOP Ketenteraman dan keteriban Umum merupakan Dokumen pedoman atau acuan yang sistematis bagi Pol PP untuk melakukan tindakan dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang telah di buat dan/atau telah dimutakhirkanSatuan Polisi Pamong PrajaDokumen14.0 390342-01-05T00:00:00Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan PengawalanLaporan Gangguan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan laporan hasil tidakan yang dilakukan terhadap Suatu Kondisi Yang Tidak Teratur yang Disebabkan Oleh Tidak Taatnya Kepada Hukum, Norma Serta Kesepakatan umum, yang dilakukan melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.Satuan Polisi Pamong PrajaLaporan376.0 400343-01-05T00:00:00Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan MassaLaporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Linmas dalam bentuk Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa merupakan laporan hasil penertiban dan unjuk rasa dan Penindakan : a. Unjuk Rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan fikiran daengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan peraturan daerah, pergub, kebijakan pemerintah dan kebijakan lainnya terkait dengan pemerintah b. Kerusuhan massa adalah suatu keadaan /situasi rusuh dan kekacauan yang dilakukan oleh seseorang amupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan , pengerusakan faslitaas umum, aset daerah, rumah ibadah dllSatuan Polisi Pamong PrajaLaporan44.0 410344-01-05T00:00:00Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan DaerahPemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda mengacu pada Perka POLRI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNSSatuan Polisi Pamong PrajaDokumen43.0 420348-01-05T00:00:00Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala DaerahMasyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Laporan hasil pelaksanaan memuat uraian keterangan pelaksanaan pengawasan, hasil pengawasan, dan evaluasi atas hasil pengawasanSatuan Polisi Pamong PrajaLaporan22715.0 430142-02-22T00:00:00Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang dibina- Pembinaan : Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. - Jagawarga : Jaga Warga adalah upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat.Satuan Polisi Pamong PrajaOrangn/a